60 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH ...
Transcript of 60 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH ...
1 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
60
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
BAB I
P E N D A H U L U A N
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD,
berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (good corporate governance) diantaranya adalah reformasi
di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah
implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di
samping perkembangan global saat ini, dimana setiap negara diwajibkan untuk menyajikan
informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua
negara telah atau bersiap-siap untuk memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait
kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Implementasi akuntansi berbasis
akrual memiliki berbagai manfaat.
Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan
memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas
yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna
laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana
pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu
dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat
menilai tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi
ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan
2 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang
diberikan kepada masyarakat.
Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya
reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin
keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah
mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses
bisnis yang sudah ada.
Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini
disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu
menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan
akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan
prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan
implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan
melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.
SDM merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi
berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal
ini belum semua Perangkat Daerah memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara
SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat
dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode
tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai
pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi.
I.A. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS
AKUNTANSI
I.A.1. ENTITAS PELAPORAN
Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan
dalam hal ini dilaksanakan oleh:
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. BPPKAD
selaku SKPKD sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan selaku Perangkat Daerah sebagai
Entitas Akuntansi.
2. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Disamping sebagai entitas
pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang
menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang
laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
3. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD
berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan
Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Terdapat 25 Puskesmas yang berstatus
BLUD disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran
belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas
juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas
pelaporan.
3 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun
demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan rekapitulasi dan laporan
konsolidasian disusun secara konversi antara Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
I.A.2. ENTITAS AKUNTANSI
Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan,
dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan di
Pemerintahan Kabupaten Temanggung yaitu terdiri dari 71 Perangkat Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga)
Asisten dan 9 (sembilan) Bagian sebagai berikut:
1) Asisten Pemerintahan, membawahi:
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
c. Bagian Hukum
2) Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a. Bagian Perekonomian
b. Bagian Pembangunan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3) Asisten Administrasi, membawahi:
a. Bagian Umum
b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
c. Bagian Hubungan Masyarakat
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
c. Inspektorat.
d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Perangkat
Daerah sebagai berikut:
No. PERANGKAT DAERAH
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
2 Dinas Kesehatan
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5 Dinas Sosial
4 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. PERANGKAT DAERAH
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12 Dinas Tenaga Kerja
13 Dinas Komunikasi dan Informatika
14 Dinas Perhubungan
15 Dinas Lingkungan Hidup
16 Dinas Perikanan dan Peternakan
17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah sebagai
berikut:
No. PERANGKAT DAERAH
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
f. Kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (duapuluh) Kecamatan yaitu:
No. PERANGKAT DAERAH
1. Kecamatan Temanggung
2. Kecamatan Tlogomulyo
3. Kecamatan Kranggan
4. Kecamatan Tembarak
5. Kecamatan Selopampang
6. Kecamatan Pringsurat
7. Kecamatan Kaloran
8. Kecamatan Parakan
9. Kecamatan Bansari
10. Kecamatan Kledung
11. Kecamatan Kedu
12. Kecamatan Bulu
13. Kecamatan Kandangan
14. Kecamatan Candiroto
15. Kecamatan Bejen
16. Kecamatan Jumo
17. Kecamatan Gemawang
18. Kecamatan Tretep
19. Kecamatan Wonoboyo
20. Kecamatan Ngadirejo
5 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
I.B. INFORMASI PIMPINAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut dengan susunan sebagai berikut:
No. NAMA JABATAN DAN MASA JABATAN
1 H. M. Al Khadziq Bupati, 2018 – 2023
2 Drs. R. Heri Ibnu Wibowo Wakil Bupati, 2018 – 2023
3 Yunianto, S.P. Ketua DPRD, Des 2019 - 2024
4 Drs. Tunggul Purnomo Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
5 Muh Amin, S.Ag. Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
6 Daniel Indra, P., S.E. Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
I.C. MAKSUD DAN TUJUAN
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen
entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi
yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari
kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan laporan keuangan harus dibuat Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan
pengguna dalam memahami laporan keuangan.
CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksananan APBD. Peraturan Daerah
dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksananan APBD
oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara
normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegang di
daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna
sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan. Laporan Keuangan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual akan
memberikan manfaat yang lebih besar.
Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih
transparan mengeni biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang
berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan
pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu
entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi
pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih
tepat.
6 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
I.D. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nonor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor
4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor
17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
I.A. SISTEMATIKA
Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri dari:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro
Bab III : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
Bab IV : Kebijakan Akuntansi
Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI : Refocussing dan Realokasi
Bab VII : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VIII : Penutup
9 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO
II.A. KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi Kebijakan Umum
APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang memuat Kebijakan Pendapatan
Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten
Temanggung.
II.A.1 KEBIJAKAN UMUM APBD
Rencana anggaran tahun 2020 disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi
keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah
tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan
prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan
yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat
dibelanjakan. Kebijakan umum rencana pendapatan dan belanja daerah dituangkan dalam
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 21 Mei 2019.
II.A.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
II.A.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan
bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan
Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok yaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) Dana Bagi Hasil (DBH)
(2) Dana Alokasi Umum (DAU)
b) Dana Transfer Khusus
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
10 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah;
b. Dana Darurat; dan
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dalam pasal 3
disebutkan bahwa struktur perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020
tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Dengan demikian sumber dan
struktur pendapatan daerah adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil (DBH);
b. Dana Bagi Hasil (DBH);
c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
II.A.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan
pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu
sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kabupaten
Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama
dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah
dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.
Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta
dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang
menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri
(PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi
hasil dengan pemerintah provinsi.
Terjadi beberapa kendala yang dialami dalam upaya meningkatkan pendapatan
khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:
a. belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga
dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting;
b. belum patuhnya SKPD pengelola pendapatan daerah dalam menentukan target
pendapatan sesuai dengan data potensi;
c. terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
d. belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
e. kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
f. belum optimalnya pemberdayaan aset daerah; dan
11 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
g. belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan
daerah.
Kebijakan yang akan di tempuh adalah :
a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah;
c. Meningkatkan sosialisasi atas peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait dengan
pendapatan asli daerah.
d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah yang menangani
pendapatan daerah;
e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
II.A.1.1.1.2 Dana Perimbangan
Dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Temanggung dari pemerintah adalah
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi besaran Dana
Perimbangan ini sangat tergantung dari penerimaan negara. Dengan demikian, besar
kecilnya Dana Perimbangan bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah. Namun
demikian, dalam upaya peningkatan dana perimbangan ini, pemerintah daerah dapat
berupaya melalui kebijakan yang bersifat tidak langsung, antara lain:
a. Bekerjasama dengan KPP Pratama guna sosialisasi terkait dengan aturan perpajakan,
khusus yang terkait dengan pajak-pajak pemerintah, seperti pph badan.
b. Optimalisasi kepemilikan NPWP Kabupaten Temanggung.
c. Optmalisasi kinerja atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK.
d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam kebijakan
umum anggaran ini masih bersifat prediksi, dan akan disesuaikan pada saat telah dikeluarkan
alokasi resminya sesuai ketentuan yang berlaku.
II.A.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima
dari Pemerintah berupa hibah (BOS), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Atas
alokasi pendapatan ini, kebijakannya sangat tergantung dari pemerintah dan pemerintah
provinsi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah:
1. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam upaya memperoleh
dana insentif daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang
sah dalam kebijakan umum anggaran ini masih bersifat prediksi, dan akan disesuaikan pada
saat telah dikeluarkan alokasi resminya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk tahun 2020, rencana Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung
cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-
masing komponen Pendapatan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2020 dari sisi Pendapatan daerah diprediksikan sebesar Rp2.042.835.629.012,00 terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp256.246.317.347,00 Dana Perimbangan sebesar
Rp1.214.292.160.665,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar
12 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Rp572.297.151.000,00. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2020 sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.1. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020
Rekening Uraian Target 2020
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH 2.042.835.629.012,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 256.246.317.347,00
1.1.1 Pajak Daerah 47.176.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 14.939.854.000,00
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.097.760.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 181.032.703.347,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.214.292.160.665,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil 51.910.338.465,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 840.229.813.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 322.152.009.200,00
1..3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 572.297.151.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 62.439.400.000,00
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 94.500.000.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.768.103.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 131.645.000.000,00
1.3.6 Dana Desa 241.944.648.000,00
Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung
Namun demikian, rencana pendapatan sebagaimana tabel tersebut, sangat
dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana
transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi
hasil maupun bantuan keuangan.
II.A.1.1.2 Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah
Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun
2020 adalah sebagai berikut:
a. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang
pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga
wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya,
melalui:
1. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para
stakeholder lainnya.
2. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
c. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui
pendidikan dan pelatihan.
d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
1. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
2. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
e. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan
masyarakat dan pelaku usaha.
13 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
f. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui
rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara
berkala.
g. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,
baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
h. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
i. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
II.A.1.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran
melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran ke dalam program dan kegiatan.
Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran
melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran ke dalam program dan kegiatan.
Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja
daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah:
a. mendukung pencapaian sasaran dan program prioritas pembangunan daerah;
b. memenuhi kewajiban pemenuhan pelayanan dasar;
c. memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat;
d. memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis,
penting, dan mendesak;
e. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi
daerah;
f. berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
g. melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah
dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan
minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga
harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan
14 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan
pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.
Pada tahun 2020 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah
baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar
Rp2.146.373.557.392,00.
Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Rekening Uraian Target 2020
2 BELANJA 2.146.373.557.392,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.264.817.001.832,00
2.1.1 Belanja Pegawai 760.848.719.858,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 64.243.527.499,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 28.829.520.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 5.500.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 404.895.234.475,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 881.556.555.560,00
Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar
Rp2.042.835.629.012,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.146.373.557.392,00 maka terdapat
defisit sebesar Rp103.537.928.380,00.
II.A.1.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada
anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja
lebih kecil daripada anggaran pendapatan.
Pada Tahun Anggaran 2020 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh
karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan
SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan retensi atau jaminan pemeliharaan.
II.A.1.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
penerimaan piutang daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai
berikut:
15 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan rancangan PPAS Tahun
2020 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2019 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. SiLPA yang
dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
2. Penerimaan retensi
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan
kegiatan tahun 2020 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.
Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp133.537.928.380,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.3 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020
Rekening Uraian Target 2020
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 133.537.928.380,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah Tahun Sebelumnya 118.537.928.380,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.6 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 15.000.000.000,00
II.A.1.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah, pembayaran pokok utang,dan pembayaran retensi.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah penyertaan
modal dan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019.
Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp30.000.0000.000,00 sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.4. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020
Rekening Uraian Target 2020
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 30.000.000.000
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.000.000.000
3.2.5 Pengeluaran Retensi 15.000.000.000
Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran
pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp103.537.928.380,00 yang
digunakan untuk menutup defisit belanja.
II.A.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
II.A.2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud
menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-
perubahan tersebut adalah:
16 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
1. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah sebagai akibat
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan daerah;
2. Adanya perubahan alokasi belanja.
Perubahan alokasi belanja dapat disebabkan karena:
a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan refocussing dan realokasi
anggaran dalam rangka penanganan bencana nasional pendemi Covid-19;
b. Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
c. Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
d. Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional
dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran
atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian
belanja;
e. Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat,
peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna
optimalisasi capaian target kinerja; dan
f. Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman
pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021;
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang dapat digunakan
dalam tahun berjalan.
II.A.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 telah
mengalami beberapa perubahan sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam penanganan
bencana pandemi Covid-19. Kebijakan ini berakibat pada penyesuaian pada pos-pos
pendapatan baik itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami
penyesuaian sampai dengan semester I yaitu berkurang sebesar Rp212.617.414.023,00 dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.921.489.274.847,00 menjadi sebesar
Rp1.708.871.860.824,00. Berdasarkan data hasil penyesuaian pendapatan daerah, sampai
dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp844.427.430.310,00, atau 49,41%. Capaian
pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp147.458.281.884,00 (63,46%), Dana Perimbangan sebesar Rp578.889.781.389,00
(55,75%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai sebesar
Rp118.079.367.037,00 (26,95%).
Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah
mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun
anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan yang belum mencapai target
perlu upaya khusus melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung
dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2020.
Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2020 secara
lengkap adalah sebagaimana pada tabel berikut:
17 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel II.5.
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2020
Kode Rekening
Nama Rekening Anggaran Refokusing Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5 : 4
4 PENDAPATAN 1.921.489.274.847,00 1.708.871.860.824,00 844.427.430.310,00 49,41
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 266.913.817.847,00 232.353.675.824,00 147.458.281.884,00 63,46
411 Hasil Pajak Daerah 48.230.000.000,00 28.508.000.000,00 14.931.847.238,00 52,38
41101 Pajak Hotel 240.000.000,00 80.000.000,00 91.115.956,00 113,89
41102 Pajak Restoran 1.000.000.000,00 450.000.000,00 775.298.042,00 172,29
41103 Pajak Hiburan 100.000.000,00 33.000.000,00 33.432.600,00 101,31
41104 Pajak Reklame 400.000.000,00 90.000.000,00 117.553.386,00 130,61
41105 Pajak Penerangan Jalan 16.750.000.000,00 13.000.000.000,00 8.643.696.573,00 66,49
41107 Pajak Parkir 90.000.000,00 45.000.000,00 45.152.700,00 100,34
41108 Pajak Air Tanah 150.000.000,00 100.000.000,00 123.913.026,00 123,91
41112 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
20.100.000.000,00 10.010.000.000,00 528.979.964,00 5,28
41113 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9.400.000.000,00 4.700.000.000,00 4.572.704.991,00 97,29
412 Hasil Retribusi Daerah 12.184.154.000,00 7.209.782.100,00 4.005.088.221,00 55,55
41201 Retribusi Jasa Umum 8.209.543.000,00 5.498.202.250,00 2.476.512.661,00 45,04
41202 Retribusi Jasa Usaha 1.309.361.000,00 637.839.350,00 574.067.410,00 90,00
41203 Retribusi Perizinan Tertentu 2.665.250.000,00 1.073.740.500,00 954.508.150,00 88,90
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
15.598.460.500,00 15.598.460.500,00 9.132.109.378,00 58,54
41301 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
15.598.460.500,00 15.598.460.500,00 9.132.109.378,00 58,54
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
190.901.203.347,00 181.037.433.224,00 119.389.237.047,00 65,95
41401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
41402 Jasa Giro 4.075.032.244,00 1.000.000.000,00 1.452.090.017,00 145,21
41403 Pendapatan Bunga Deposito 7.178.737.879,00 500.000.000,00 1.634.475.120,00 326,90
41404 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
41407 Pendapatan Denda Pajak 10.000.000,00 10.000.000,00 12.130.424,00 121,30
41408 Pendapatan Denda Retribusi 8.000.000,00 0,00 1.791.500,00 100,00
41410 Pendapatan dari Pengembalian 1.589.384.317,00 1.589.384.317,00 1.044.900.760,00 65,74
41415 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
176.898.048.907,00 176.898.048.907,00 113.588.299.726,00 64,21
41417 Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
1.125.000.000,00 1.035.000.000,00 1.655.549.500,00 159,96
42 DANA PERIMBANGAN 1.185.543.845.000,00 1.038.353.464.000,00 578.889.781.389,00 55,75
421 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
52.009.961.000,00 51.140.925.000,00 27.620.759.468,00 54,01
42101 Bagi Hasil Pajak 50.900.100.000,00 49.179.443.000,00 26.853.007.533,00 54,6
42102 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.109.861.000,00 1.961.482.000,00 767.751.935,00 39,14
422 Dana Alokasi Umum 854.160.529.000,00 770.269.689.000,00 458.616.114.000,00 59,54
42201 Dana Alokasi Umum (DAU) 815.241.545.000,00 737.916.187.000,00 458.616.114.000,00 62,15
42202 Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan
38.918.984.000,00 32.353.502.000,00 0,00 0,00
423 Dana Alokasi Khusus 279.373.355.000,00 216.942.850.000,00 92.652.907.921,00 42,71
42301 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler
58.308.870.000,00 36.549.414.000,00 183.837.928,00 0,50
42302 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisiK
188.346.493.000,00 177.042.685.000,00 92.469.069.993,00 52,23
42303 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan
32.717.992.000,00 3.350.751.000,00 0,00 0,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
469.031.612.000,00 438.164.721.000,00 118.079.367.037,00 26,95
431 Pendapatan Hibah 62.439.400.000,00 62.439.400.000,00 0,00 0,00
43106 Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
62.439.400.000,00 62.439.400.000,00 0,00 0,00
18 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Kode Rekening
Nama Rekening Anggaran Refokusing Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5 : 4
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
94.500.000.000,00 63.000.000.000,00 41.269.404.287,00 65,51
43301 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
94.500.000.000,00 63.000.000.000,00 41.269.404.287,00 65,51
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
61.335.725.000,00 56.311.496.000,00 38.910.689.000,00 69,10
43403 Dana Insentif Daerah 61.335.725.000,00 56.311.496.000,00 38.910.689.000,00 69,10
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
0,00 8.532.000.000,00 717.000.000,00 8,400
43501 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0,00 8.532.000.000,00 717.000.000,00 8,40
436 Dana Desa 250.756.487.000,00 247.881.825.000,00 37.182.273.750,00 15,00
43601 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN
250.756.487.000,00 247.881.825.000,00 37.182.273.750,00 15,00
Keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.777.575.473.624,00 atau turun 7,49% atau
sebesar Rp143.913.801.223,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar
Rp1.921.489.274.847,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan
perkiraan pencapaian kinerja pendapatan. Rincian rancangan Perubahan APBD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah
Pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan
proyeksi, yaitu:
1) Pajak Daerah
Untuk Pajak Daerah, mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan
dengan anggaran penetapan. Hampir semua komponen Pajak Daerah mengalami
penurunan baik Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kecuali Pajak Hotel yang
mengalami kenaikan sedikit. Penurunan target ini dikarenakan karena lesunya
kegiatan ekonomi di daerah dan adanya kebijakan pemerintah daerah berupa
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2) Retribusi Daerah
Retribusi Daerah juga mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan adalah
pada pos penempatan pertama kali pedagang. Disamping juga pada beberapa pos
retribusi yang terkait dengan pelayanan langsung masyarakat.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD
merupakan laba hasil usaha Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RUPS. Pada
Tahun 2020, deviden yang akan diterima adalah sebesar Rp19.555.026.271,00 atau
naik sebesar Rp3.956.565.771,00 dari rencana. Kenaikan yang cukup signifikan ini
disumbang oleh deviden PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Agung dan PT
BPR BKK Temanggung.
4) Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, juga mengalami mengalami penurunan
dari target yang telah ditetapkan. Penurunan target ini dipengaruhi oleh proyeksi
penerimaan yang bersumber dari jasa giro dan penerimaan bunga deposito.
b. Dana Perimbangan
1) Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan
Pajak. Secara keseluruhan, pos ini mengalami penurunan. Alokasi penerimaan Dana
Bagi Hasil didasarkan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
19 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2) Dana Alokasi Umum
Pada Tahun 2020, Dana Alokasi Umum yang akan diterima oleh daerah mengalami
penurunan 9,82% atau sebesar Rp83.890.840.000,00. Penurunan ini sebagai akibat
kebijakan dari Pemerintah.
3) Dana Alokasi Khusus
Jumlah Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp49.502.612.701,00. Pada Tahun
2020 ini, Dana Alokasi Khusus yang dapat dilaksanakan oleh Daerah adalah Dana
Alokasi Khusus untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, sedangkan kegiatan
DAK bidang lain tidak dilaksanakan. Namun pada pertengahan tahun, terdapat
tambahan DAK Cadangan untuk kegiatan fisik berupa DAK Perikanan, DAK Irigasi
dan DAK Pariwisata serta DAK Perumahan dan Permukiman. DAK Non Fisik juga
mengalami penurunan sebagai akibat mekanisme transfer terhadap Dana Alokasi
Khusus Non Fisik.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah mengalami kenaikan sebesar Rp5.352.954.574,00. Kenaikan ini
diperuntukan untuk BOS Afirmasi dan BOS Kinerja pada Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama.
2) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
Pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan
sesuai dengan alokasi pada penetapan APBD.
3) Dana Penyesuaian
Dana Penyesuaian pada Tahun Anggaran 2020 adalah diperuntukan untuk Dana
Insentif Daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian alokasi DID,
untuk Kabupaten Temanggung berkurang sebesar Rp5.024.229.000,00.
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang diterima Kabupaten
Temanggung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp7.967.000.000,00 berkurang sebesar
Rp565.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp8.532.000.000,00. Untuk bantuan
keungan ini, manakala ada perubahan lagi untuk Kabupaten Temanggung, apabila
diterima setelah penetapan Perubahan APBD TA 2020, akan dicantumkan dalam
Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
5) Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN
Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN Tahun Anggaran 2020
mengalami penyesuaian atau turun sebesar Rp2.874.662.000,00 dari anggaran
penetapan sebesar Rp250.756.487.000,00 sehingga menjadi Rp247.881.825.000,00.
Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020
adalah sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel II.6. Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020
No Uraian APBD TA 2020 Proyeksi Bertambah/
(Berkurang)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN DAERAH 1.921.489.274.847,00 1.777.575.473.624,00 (143.913.801.223,00)
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 266.913.817.847,00 251.969.585.751,00 (14.944.232.096,00)
1.1.1 Pajak Daerah 48.230.000.000,00 36.723.000.000,00 (11.507.000.000,00)
1.1.2 Retribusi Daerah 12.184.154.000,00 7.492.767.100,00 (4.691.386.900,00)
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15.598.460.500,00 19.555.026.271,00 3.956.565.771,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
190.901.203.347,00 188.198.792.380,00 (2.702.410.967,00)
20 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Uraian APBD TA 2020 Proyeksi Bertambah/
(Berkurang)
1 2 3 4 5
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.185.543.845.000,00 1.051.153.212.299,00 (134.390.632.701,00)
1.2.1 Dana Bagi Hasil 52.009.961.000,00 51.012.781.000,00 (997.180.000,00)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 854.160.529.000,00 770.269.689.000,00 (83.890.840.000,00)
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 279.373.355.000,00 229.870.742.299,00 (49.502.612.701,00)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 469.031.612.000,00 474.452.675.574,00 5.421.063.574,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 62.439.400.000,00 67.792.354.574,00 5.352.954.574,00
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
94.500.000.000,00 94.500.000.000,00
0,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 61.335.725.000,00 56.311.496.000,00 (5.024.229.000,00)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya
0,00
7.967.000.000,00 7.967.000.000,00
1.3.6 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN
250.756.487.000,00 247.881.825.000,00 (2.874.662.000,00)
Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan-
kebijakan yang tepat. Adapun kebijakan tersebut adalah:
a. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah pemungut pendapatan
dan pihak lain.
c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan
Pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
II.A.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp1.981.489.274.847,00. Sampai dengan semester I tahun berjalan, rencana belanja tersebut
mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan Pemerintah, yaitu penghentian kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik kecuali DAK Fisik Pendidikan dan DAK Fisik
Kesehatan serta penyesuaian alokasi untuk DAK Non Fisik. Ketentuan tersebut tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat
Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang mana Daerah diminta
untuk melakukan refokusing dan realokasi anggaran yang selanjutnya diformulasikan ke
dalam Anggaran Belanja Tidak Terduga.
Mendasarkan pada kebijakan tersebut, maka sampai dengan Semester I tahun
berjalan, anggaran Belanja Daerah berubah menjadi Rp1.831.074.142.316,00, turun sebesar
Rp150.415.132.531,00 atau 7,59%. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Semester I
sebesar Rp616.557.662.286,00 atau 33,67% perincian jenis belanja sebagai berikut:
a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp430.531.000.228,00 atau 33,67% dari
rencana belanja sebesar Rp1.311.030.318.106,00.
b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp186.026.662.058,00 atau 35,77% dari rencana
belanja sebesar Rp520.043.824.210,00.
Realisasi Belanja Tidak Langsung pada semester I relatif wajar karena untuk
pembayaran gaji pegawai, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan untuk
Belanja Langsung baru mencapai 35,77%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung
sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2020 sampai dengan Semester I sebagaimana tabel berikut:
21 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel II.7. Realisasi Belanja Daerah Semester I
Tahun Anggaran 2020
No Uraian Anggaran Penyesuaian RealisasiI (%)
1 2 3 4 5 6= 5:4
2 BELANJA 1.981.489.274.847,00 1.831.074.142.316,00 616.557.662.286,00 33,67
02.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.243.781.079.206,00 1.311.030.318.106,00 430.531.000.228,00 32,84
Belanja Pegawai 730.249.645.756,00 717.814.482.756,00 302.408.302.628,00 42,13
Belanja Hibah 69.022.087.850,00 66.747.887.850,00 5.661.000.000,00 8,48
Belanja Bantuan Sosial 28.829.520.000,00 28.829.520.000,00 1.651.500.000,00 5,73
Belanja Bagi Hasil 6.410.600.000,00 6.410.600.000,00 1.923.183.400,00 30
Belanja Bantuan Keuangan 408.769.225.600,00 406.611.563.600,00 97.582.046.150,00 24
Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 84.616.263.900,00 21.304.968.050,00 25,18
02.02 BELANJA LANGSUNG 737.708.195.641,00 520.043.824.210,00 186.026.662.058,00 35,77
Belanja Pegawai 130.555.823.199,00 117.219.256.013,00 41.356.567.837,00 35,28
Belanja Barang dan Jasa 423.937.599.869,00 323.183.469.750,00 126.820.573.212,00 39,24
Belanja Modal 183.214.772.573,00 79.641.098.447,00 17.849.521.009,00 22,41
Adapun kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah:
1. Mengakomodasi belanja daerah yang telah ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 guna mencapai target kinerja program dan
kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2020 semua
program dapat dilaksanakan.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran guna mendukung konsistensi penanganan pandemi Covid-19
di bidang kesehatan.
5. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran
tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan
tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun
anggaran.
6. Menekankan pelaksanaan kegiatan yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran
kegiatan baru pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung melalui pola
padat karya.
7. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di
Tahun 2021.
Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah tersebut, Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Anggaran Penetapan direncanakan
menjadi sebesar Rp1.891.701.176.991,00, turun 4,53% atau sebesar Rp89.788.097.856,00
dari anggaran semula Rp1.981.489.274.847,00.
Adapun rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp1.270.695.143.735,00, naik 2,16% atau
sebesar Rp26.914.064.529,00 dari anggaran awal sebesar Rp1.243.781.079.206,00.
b. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp621.006.033.256,00, turun 16,82% atau sebesar
Rp116.702.162.385,00 dari anggaran awal sebesar Rp737.708.195.641,00.
Memperhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp1.777.575.473.624,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar
Rp1.891.701.176.991,00 maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp114.125.703.367,00.
Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 secara lengkap
adalah sebagaimana tabel berikut:
22 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel II.8. Rancangan Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020
No. Uraian APBD TA 2020 PPASP Bertambah/ Berkurang
1 2 3 4 5
2 BELANJA 1.981.489.274.847,00 1.891.701.176.991,00 (89.788.097.856,00)
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.243.781.079.206,00 1.270.695.143.735,00 26.914.064.529,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 737.708.195.641,00 621.006.033.256,00 (116.702.162.385,00)
II.A.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Adanya perubahan kebijakan pada pendapatan daerah dan belanja daerah, maka
berpengaruh juga pada posisi pembiayaan daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar Rp123.422.572.830,00
yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar
Rp123.395.072.830,00 dan perhitungan pihak ke tiga sebesar Rp27.500.000,00 berupa
penerimaan retensi. Besaran SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah terealisasi sebesar
Rp2.719.887.444,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pengeluaran Perhitungan Kepada
Pihak Ketiga berupa pembayaran Retensi. Secara lengkap realisasi pembiayaan adalah
sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I
Tahun Anggaran 2020
No Uraian Anggaran Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 75.000.000.000,00 123.422.572.830,00 164,56
3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
60.000.000.000,00 123.395.072.830,00 205,66
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan investasi non permanen 0,00 0,00 0,00
3.1.6 Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga 15.000.000.000,00 27.500.000,00 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 2.719.887.444,00 18,13
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga 15.000.000.000,00 2.719.887.444,00 18,13
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp124.662.072.830,00 yang bersumber dari SiLPA
tahun sebelumnya sebesar Rp123.395.072.830,00, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga
berupa penerimaan retensi sebesar Rp1.267.000.000,00.
Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh
beberapa kebijakan yaitu:
1. Penyesuaian SilPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
2. Penyesuaian rencana Penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2020.
Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan
dilakukan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan penyesuaian pembayaran
retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2019.
23 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp10.536.369.463,00 yang
digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan tetap
memperhatikan kondisi BUMD yang bersangkutan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak
ketiga berupa retensi atas pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp5.536.369.463,00. Dengan
demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp114.125.703.367,00 yang akan digunakan
untuk menutup defisit anggaran. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten
Temangung pada Tahun Anggaran 2020 secara lengkap sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel II.10. Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020
Rekening Uraian APBD TA 2020 PPAS Perubahan Bertambah /Berkurang
6 PEMBIAYAAN DAERAH 60.000.000.000 ,00 114.125.703.367,00 54.125.703.367,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 75.000.000.000,00 124.662.072.830,00 49.662.072.830,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
60.000.000.000,00 123.395.072.830,00 63.395.072.830,00
6.1.4 Penerimaan Fihak keiga 15.000.000.000,00 1.267.000.000,00 (13.733.000.000),00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15.000.000.000,00 10.536.369.463,00 (9.463.630.537,00)
6.2.2 Penyertaan modal 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
6.2.4 Pengeluaran Fihak Ketiga 15.000.000.000,00 5.536.369.463,00 (9.463.630.537,00)
PEMBIAYAAN NETTO 60.000.000.000,00 114.125.703.367,00 54.125.703.367,00
II.B. Indikator Ekonomi Makro
Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah
antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, Pertumbuhan
Ekonomi,dan PDRB Perkapita.
II.B.1 Produk Domestik Regional Bruto
Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat
diketahui dari besaran PDRB dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun
menurut harga konstan. Adapun besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten
Temanggung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel II.11. PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2015 - 2019
Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019**
1 2 3 4 5 6
Nilai PDRB (Miliar Rp)
- Atas Dasar Harga Berlaku 16.139,71 17.548,93 18.807,71 20.254,48 21.657,40
- Atas Dasar Harga Konstan 2010 12.489,39 13.116,36 13.776,25 14.483,26 15.214.06
* angka sementara
** angka sangat sementara
Sumber BPS Kabupaten Temanggung
Dari Tabel II.12 di atas tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Temanggung pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan
dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan laju pertumbuhan Nasional. Pada Tahun
2019 laju pertumbuhan ekononomi Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan
dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,31 persen,
namun lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Nasional
yang tumbuh sebesar 5,02%. Untuk Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Temanggung lebih tinggu dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah namun
24 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar
-2,07%. Laju Pertumbuhan ekonomi Kebupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.12. Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
Temanggung Jawa Tengah Nasional
1 2 3 4
2016 4,98 5,27 5,03
2017 4,68 5,27 5,07
2018 5,13 5,26 5,17
2019 5,05 5,31 5,02
2020 -2,13 -3,34 -2,07
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Pada Tabel II.13 di bawah ini akan diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh kategori
ekonomi atas dasar harga konstan 2010 selama lima tahun terakhir. Selama 2015 sampai
dengan 2018 laju pertumbuhan mengalami kenaikan, sementara Tahun 2019 laju
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi
tertinggi pada Tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar
15,69 persen, adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan usaha unggulan mampu tumbuh
4,39 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya mampu tumbuh 1,73 persen jauh melambat
dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 3,36 persen.
Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar
10,21 persen, diikuti Jasa Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,29 persen, Jasa
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,41 persen, Jasa Lainnya sebesar
8,33%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,22 persen, Jasa Pendidikan sebesar
8,16%, lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 8,15 persen, serta lapangan usaha
yang lain yang mengalami pertumbuhan di bawah 8 persen.
Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2019 (%)
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 4,78 3,23 2,00 3,36 1,73
B Pertambangan & Penggalian 2,62 5,09 4,24 3,61 4,24
C Industri Pengolahan 5,60 5,51 5,90 5,63 4,39
D Pengadaan Listrik & Gas -0,45 5,60 6,15 4,62 4,22
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang
2,07 3,43 4,94 4,67 4,74
F Konstruksi 8,50 5,76 8,93 5,79 8,15
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda
3,51 5,02 5,30 5,79 5,39
H Transportasi & Pergudangan 7,88 6,33 3,60 4,53 9,29
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 6,76 5,61 8,17 6,24 9,41
J Informasi & Komunikasi 8,10 5,12 12,94 11,05 15,69
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,94 7,77 4,59 3,17 3,73
L Real Estat 6,97 5,81 6,52 4,65 7,21
M,N Jasa Perusahaan 8,11 5,39 8,84 8,77 10,21
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
5,00 2,77 2,41 3,11 3,41
P Jasa Pendidikan 6,17 6,08 6,63 5,98 8,16
25 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,42 7,43 9,92 6,86 8,22
R,S,T,U Jasa Lainnya 2,86 7,28 8,22 7,87 8,33
Produk Domestik Regional Bruto 5,24 4,98 5,03 5,13 5,05
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung
II.B.2 Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas
dasar harga berlaku dengan metode baru System of National Accounts 2008 (SNA2008) pada
tahun 2015, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.14
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Berdasarkan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (%)
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 25,97 25,49 24,35 24,13 23,36
B Pertambangan & Penggalian 0,87 0,89 0,90 0,87 0,86
C Industri Pengolahan 26,47 26,78 27,16 27,31 27,21
D Pengadaan Listrik & Gas 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang
0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
F Konstruksi 4,62 4,61 4,82 4,93 5,12
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda
20,27 20,32 20,46 20,47 20,62
H Transportasi & Pergudangan 4,25 4,26 4,23 4,19 4,36
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 1,53 1,52 1,56 1,56 1,62
J Informasi & Komunikasi 1,25 1,22 1,32 1,36 1,48
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,17 3,23 3,28 3,26 3,21
L Real Estat 0,75 0,74 0,75 0,75 0,76
M,N Jasa Perusahaan 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
2,90 2,88 2,84 2,75 2,69
P Jasa Pendidikan 4,54 4,58 4,75 4,78 4,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,08 1,08 1,13 1,14 1,18
R,S,T,U Jasa Lainnya 1,85 1,91 1,96 1,98 2,02
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung
Tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) lapangan usaha utama menjadi kategori
penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung dengan kontribusi sebesar
71,09% yaitu dari kategori Industri Pengolahan sebesar 27,21 %, kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,26 %, dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,62 %. Sedangkan untuk lapangan usaha dengan
kontribusi paling kecil yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang dengan nilai tambah bruto sebesar 0,07 %.
Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2015 sedikit bergeser
dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri
Pengolahan dilihat dari prosentase lapangan usaha kategori Industri Pengolahan Tahun 2015
s.d. 2019 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
II.B.3 PDRB Perkapita
PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang
dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar
PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran
26 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
penduduk daerah tersebut. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan
perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun
2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.15 PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya Tahun
2015-2019
Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019**
1 2 3 4 5 6
Nilai PDRB (Miliar Rp)
- Atas Dasar Harga Berlaku 16.139,71 17.548,93 18.807,71 20.254,48 21.657,40
- Atas Dasar Harga Konstan 2010 12.489,39 13.116,36 13.776,25 14.483,26 15.214.06
PDRB Perkapita (Ribu Rp)
- Atas Dasar Harga Berlaku 21.641,44 23.320,56 24.775,42 26.455,91 28.052,97
- Atas Dasar Harga Lkonstan 2010
16.746.,80 17.430,18 18.147,47 18.917,67 19.706,87
Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
4,27 4,08 4,12 4,24 4,17
Jumlah Penduduk (Jiwa) 745.778 752.509 759.128 765.594 772.018
Pertumbuhan % 0,93 0,90 0,88 0,85 0,84
* angka sementara
** angka sangat sementara
Sumber BPS Kabupaten Temanggung
Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan PDRB per kapita dapat diketahui bahwa
nilai PDRB perkapita Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari tahun ke
tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten
Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum
dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang
dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga
Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar
Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.
Sementara pertumbuhan perkapita secara riil juga selalu meningkat di kisaran 4,04 –
4,27 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti oleh penambahan jumlah penduduk
yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,84 persen 0,93 persen setiap tahunnya.
II.B.4 Angka Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase orang yang
mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi
perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan
kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak
terserap pada pasar kerja.
Sepanjang lima tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah
yaitu dibawah 5 persen, tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,85 persen dan
terendah pada Tahun 2016 sebesar 1,50 persen. Meski naik di angka 2,97 persen di tahun
2017 namun pencapaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding dengan
pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Hal ini karena banyak sektor
pertanian terutama pertembakauan dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga
banyak menyerap tenaga kerja. Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada tabel berikut:
27 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel II.16 TPT Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Tahun TPT Kabupaten Temanggung
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Temanggung
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1 2 3 4 5
2016 1,5 5,02 5,27 5,02
2017 2,97 5,03 5,27 5,07
2018 3,24 5,13 5,25 5,17
2019 2,99 5,05 5,44 5,02
2020 3,85 -2,13 -2,65 -2,19
Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung 2019 *angka Agustus 2020
Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada
kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi
maka TPT makin rendah. Hal ini karena sebanyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan
menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio
antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang
signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada
perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat
berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. Pada tahun
2018 rupanya pertumbuhan ekonomi sedikit melambat mengakibatkan pengangguran
bertambah sehingga TPT naik. Namun pada Tahun 2019 TPT dapat diturunkan meskipun di
tahun 2020 naik lagi akibat banyak PHK di masa pandemic covid-19 namun ada harapan di
tahun berikutnya ketika pandemi sudah berakhir, angka TPT kembali turun.
Jika dilihat dari pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel II.17 Realisasi dan Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Tahun Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional
Target Realisasi Pertumbuhan Realisasi Pertumbuhan Realisasi Pertumbuhan
1 2 3 4 5 6 7 8
2016 3,00 n.a n.a 4,63 -0,36 5,61 +9,22
2017 3,00 2,97 -0,03 4,57 -0,06 5,50 +1,96
2018 3,00 3,24 +0,24 4,51 -0,06 5,34 +2,91
2019 3,20 2,99 - 0,21 4,49 -0,18 5,28 -0,12
2020 3,15 3,85 29,19 6,48 44,32 7,07 33,90
Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, tahun 2019;
Pada tahun 2016 BPS se-Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penghitungan
urusan ketenagakerjaan sampai level kabupaten/kota oleh sebab itu tidak ada data yang
dipublikasikan terkait ketenagakerjaan di tahun 2016 baik TPT, TPAK, jumlah penganggur
dan sebagainya. Dengan asumsi perkembangan dari 2015 ke 2017 trennya meningkat, maka
angka rata-rata pencapaian tahun 2016 pada kisaran 2,5% untuk TPT Kabupaten
Temanggung. Apabila kita memakai asumsi pertumbuhan TPT pada angka 2,5%,
pencapaiannya lebih baik dari pada angka TPT Nasional yaitu pada kisaran 5,61 namun
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sangat rendah maka ada tambahan
jumlah pengangguran terbuka sehingga di tahun 2017 TPT meningkat menjadi 2,97% dan
pada tahun 2018 naik lagi menjadi 3,24% namun pada tahun 2019 turun lagi menjadi 2,99%.
TPT di tahun 2020 ini angkanya naik drastis dikarenakan pandemi sektor-sektor yang terkait
dengan jasa yang padat karya banyak yang tidak beroperasi mengakibatkan PHK karyawan.
Namun kondisi PHK ini diperkirakan hanya bersifat sementara dan akan berjalan normal
kembali ketika pandemi tidak lagi mengkhawatirkan. Proyeksi TPT Kabupaten Temanggung
28 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
tahun 2020 mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini sebesar 3,85 dan akan mulai
membaik di tahun 2021.
Tabel II.18 Jumlah Pengangguran Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Tahun
Kabupaten Temanggung Nasional
Pengangguran terbuka Pertumbuhan
(%) Pengangguran terbuka
Pertumbuhan (%)
1 2 3 4 5
2016 n.a n.a 7.031.775 n.a
2017 12.908 n.a 7.005.262 n.a
2018 14.162 n.a 7.000.691 n.a
2019 13.610 n.a 6.816.840 n.a
2020 13.756 n.a
Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2020
II.B.5 Indeks Pembangunan Manusia
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal
ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Indexs (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan
hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran
pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu
manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan
tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang
dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel II.19 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020
No Variabel Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 67,07 68,34 68,83 69,56 69,57
a Angka Harapan Hidup /AHH (tahun) 75,39 75,42 75,47 75,48 75,58
b Harapan Lama Sekolah(tahun) 12,06 12,07 12,08 12,13 12,14
Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,55 6,9 6,94 7,15 7,24
c Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp) 8.593 8.794 9.142 9.489 9.343
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2020
Status pencapaian IPM dikategorikan sebagai berikut.
a. Sangat Tinggi, apabila IPM ≥80
b. Tinggi, apabila IPM antara 70-80
c. Sedang, apabila IPM antara 60-70
d. Rendah, apabila IPM <60
Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2016-2020
naik dari 67,07 pada Tahun 2015 menjadi 69,57 pada Tahun 2020, termasuk kategori sedang.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan laju 1,89 dan terendah pada Tahun
2014 sebsesar 0,69. Pada Tahun 2019, IPM naik dari 68,83 pada Tahun 2018 menjadi 69,56
29 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
(naik 0,73). Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama
Sekolah juga naik, pengeluaran rill perkapita yang disesuaikan naik 347 ribu rupiah
dibandingkan Tahun 2017.
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah
mencapai 75,58 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu
terjadi peningkatan. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 75,48 dan dapat melebihi target
yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan.
Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian
dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan
keberhasilan pembangunan.
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mencapai
12,14 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun
memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,14 tahun (Diploma I) lebih lama
0,01 tahun dibanding anak berusia sama di tahun 2019.
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat
pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif
bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat
Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah
lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya
berada pada posisi ke-30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata
cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah
sebesar Rp 9.343.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp10.930.000,00. Perbandingan Target dan Realisasi
IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut: Tabel II.20
Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020
No Variabel Temanggung Jawa Tengah Nasional
Target Realisasi Target Realisasi Realisasi
1 2 3 4 5 6
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 69,54 69,57 72,00 71,87 71,92
Pertumbuhan IPM n.a 0,014 n.a 0,18 -0,03
a Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun) 75,47 75,58 74,09 74,37 73,4
b Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,35 7,24 7,34 7,69 na
c Harapan Lama Sekolah(tahun) 12,28 12,14 12,92 12,70 na
d Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)
9.500 9.343 n.a 10.930 1.225,685
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020 *Target RPJMD 2018-2023
IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini
menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah
kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten
Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional Kawasan PURWOMANGGUNG dan
Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut:
30 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel II.21 IPM Kabupaten/ Kota Kawasan PURWOMANGGUNG, Provinsi Jawa tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Kab/Kota IPM Peringkat
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kota Magelang 77,16 77,84 78,31 78,80 78,99 1 1 1 1 1
Kab.Purworejo 70,66 71,31 71,87 72,50 72,68 2 2 2 2 2
Kab.Magelang 67,85 68,39 69,11 69,87 69,87 3 3 3 3 3
Kab.Temanggung 67,60 68,34 68,83 69,56 69,57 4 4 4 4 4
Kab.Wonosobo 66,19 66,89 67,81 68,27 68,22 5 5 5 5 5
JAWA TENGAH 69,96 70,52 71,12 71,73 71,87
NASIONAL 70,18 70,81 71,39 71,92 71,9
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020
Di Indonesia IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu: Angka Harapan
Hidup (dimensi kesehatan), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah (dimensi
pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi). IPM Kabupaten
Temanggung menempati peringkat 4 di wilayah Kawasan PURWOMANGGUNG dan masih
menempati peringkat 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Untuk mengetahui pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan
Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG serta pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan
nasional disajikan pada tabel berikut:
Tabel II.22
Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2015-2019
Kabupaten/ Kota IPM Pertumbuhan IPM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kab.Magelang 67,13 67,85 68,39 69,11 69,87 69,87 1,18 1,07 0,80 1,05 1,10 0,00
Kab.Temanggung 67,07 67,60 68,34 68,83 69,56 69,57 1,67 0,79 1,09 0,72 1,06 0,01
Kab.Purworejo 70,37 70,66 71,31 71,87 72,50 72,68 0,36 0,41 0,92 0,79 0,88 0,25
Kab.Wonosobo 65,70 66,19 66,89 67,81 68,27 68,22 0,77 0,75 1,06 1,38 0,68 0,07
Kota Magelang 76,39 77,16 77,84 78,31 78,80 78,99 0,79 1,01 0,88 0,6 0,63 0,24
JAWA TENGAH 69,49 69,96 70,52 71,12 71,73 71,87 1,03 0,68 0,80 0,85 0,86 0,20
NASIONAL 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,9 0,94 0,91 0,90 0,82 0,74 0,03
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020
Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten selama tahun
2015-2020 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM kabupaten/kota
Kawasan Purwomanggung Tahun 2016-2020, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung
tergolong moderat.
Target IPM Nasional yang termuat di RKP 2020 ada di kisaran 71,98. Kabupaten
Temanggung masih mempunyai harapan untuk meningkatkan IPM mendekati target
Nasional yaitu pada angka 71,98. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target ini
sesuai arahan Nasional yaitu:
a) Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas,
terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat,
penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta
mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular;
b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan
Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan
31 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas
pembelajaran secara keseluruhan, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi
pendidikan tinggi; dan
c) Upaya urusan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan
iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat
sasaran bagi masyarakat miskin.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Temanggung sebesar 69,57 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan
Hidup (AHH) 75,58 tahun (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,14 tahun, (3) Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) 7,24 tahun dan (4) Pengeluaran riel per kapita Rp 9.343.000,- . Hal
tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah
rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah (71,87) ataupun nasional (71,94).
Angka IPM yang masih rendah, dikarenakan masih adanya salah satu komposit IPM yaitu
dibidang Pendidikan (ARLS dan AHLS) yang masih belum optimal. Akses masyarakat
terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun
keterjangkauan layanan. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang
berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses
pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses
masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusi di Kabupaten Temanggung
juga masih rendah.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Temanggung diwujudkan dengan
peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan,
pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk menjadi skala prioritas, mengingat
sumber daya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Hendaknya ancaman serius akan kualitas sistem pendidikan sejak
dirubahnya sistem tatap muka menjadi pembelajaran lewat daring, akan mempengaruhi
kualitas Pendidikan selama pandemi, maka standar mutu Pendidikan di Kabupaten
Temanggung harus tetap memenuhi syarat untuk kebutuhan abad 21, dengan mengubah
sistem pola pembelajaran.
II.B.6 Angka Kemiskinan
Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi keprihatinan banyak pihak.
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup
minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Angka kemiskinan (Persentase
penduduk miskin) di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar II.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021
32 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Gambar di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima)
tahun terakhir turun dari 11,76% pada Tahun 2016 menjadi 9,96% pada Tahun 2020. Pada
tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Temanggung turun 1,59 % atau berkurang 11.380
jiwa. Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.23
Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Tahun Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional
Target Realisasi Realisasi Realisasi
1 2 3 4 5
2016 11,65 11,60 13,19 10,70
2017 11,30 11,24 12,23 10,12
2018 10,90 9,87 11,19 9,66
2019 9,36 9,42 10,57 9,22
2020 8,85 9,96 11,41 9,78
Sumber: BPS, Tahun 2020,
Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun
lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya penanggulangan
kemiskinan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil
menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin turun dibanding
tahun sebelumnya yaitu dari 11,46 persen menjadi 9,42%. Target Tingkat kemiskinan yang
termuat dalam sasaran pembangunan RKP 2020 yaitu pada kisaran 8,5% – 9,0%. Sedangkan
target Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sebesar 8,85% dan tahun 2021 sebesar 10,36%.
Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar -4,56 dan mengalami peningkatan pada
tahun 2020 sebesar 5,73. Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung dan kabupaten/kota se-
Kawasan Purwomanggung Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.24
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kawasan PURWOMANGGUNG,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Kota Magelang 8,79 8,75 7,87 7,46 7,58
Kab.Temanggung 11,60 11,46 9,87 9,42 9,96
Kab.Magelang 12,67 12,42 11,23 10,67 11,27
Kab.Purworejo 13,91 13,81 11,67 11,45 11,78
Kab.Wonosobo 20,53 20,32 17,58 16,63 17,36
Prov. Jawa Tengah 13,19 12,23 11,19 10,80 11,41
Nasional 10,70 10,12 9,82 9,22 9,78
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas, kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 di
Kawasan Purwomanggung rata-rata menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Jika
dibandingkan dengan wilayah kabupaten sekitar, kemiskinan Temanggung mencapai
persentase di bawah 10%, sedangkan kabupaten lain berada pada angka kemiskinan di atas
10%.
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan
hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang
atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di
Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDG”s di tahun 2030 diupayakan menjadi
33 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
nol (zero poverty). Adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 diprediksi angka kemiskinan akan
melonjak secara signifikan terutama adanya PSBB dibeberapa daerah tertentu, telah
berimbas pada menurunnya permintaan produk pertanian Kabupaten Temanggung.
Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah 9,96% lebih
baik dari Jawa Tengah (11,41%) namun masih di bawah capaian nasional (9,78%).
Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun
lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah
melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan
mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah
Daerah. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Kemiskinan.
Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur
ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi
masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan
yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program
perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok
masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan,
memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan
evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Pandemi Covid-19 Tahun 2020 ini, juga akan berimplikasi buruk terhadap
perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung, karena terjadi bersamaan
dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan
masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan kegiatan belajar mengajar
di sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan
berbagai even Pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat,
sehingga kemungkinan besar akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
34 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA alokasi belanja yang telah
ditetapkan dalam APBD Perubahan. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019
dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.
Adapun alasan dan kondisi yang menyebabkan melakukan perubahan anggaran
tersebut, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan, telah dijelaskan sebagaimana bab sebelumnya yaitu dalam penjelasan Kebijakan
Keuangan yang meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.
Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana Tabel III.1
Tabel III.1 Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2020
Kode
Rekening Uraian
Jumlah Rp. Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 266.913.817.847,00 251.969.585.751,00 (14.944.232.096,00) (5.60)
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 48.230.000.000,00 36.723.000.000,00 (11.507.000.000,00) (23,86)
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 12.184.154.000,00 7.492.767.100,00 (4.691.386.900,00) (38,50)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15.598.460.500,00 19.555.026.271,00 3.956.565.771,00 25,37
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
190.901.203.347,00 188.198.792.380,00 (2.702.410.967,00) (1,42)
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.185.543.845.000,00 1.051.153.212.299,00 (134.390.632.701,00) (11,34)
4.2.1 Dana Bagi Hasil 52.009.961.000,00 51.012.781.000,00 (997.180.000,00) (1,92)
4.2.2 Dana Alokasi Umum 845.160.529.000,00 770.269.689.000,00 (83.890.840.000,00) (9,82)
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 279.373.355.000,00 229.870.742.299,00 (49.502.612.701,00) (17,72)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
469.031.612.000,00 486.170.285.574,00 17.138.673.574,00 3,65
4.3.1 Pendapatan Hibah 62.439.400.000,00 79.509.964.574,00 17.070.564.574,00 27,34
4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
94.500.000.000,00 94.500.000.000,00 0,00 0,00
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
61.335.725.000,00 56.311.496.000,00 (5.024.229.000,00) (8,19)
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 7.967.000.000,00 7.967.000.000,00 100,00
4.3.6 Dana Desa 250.756.487.000,00 247.881.825.000,00 (2.874.662.000,00) (1,15)
JUMLAH PENDAPATAN 1.921.489.274.847,00 1.789.293.083.624,00 (78.070.487.856,00) (3,94)
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.243.781.079.206,00 1.270.761.798.151,00 26.980.718.945,00 2,17
5.1.1 Belanja Pegawai 730.249.645.756,00 716.635.962.801,00 (13.613.682.955,00) (1,86)
5.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Belanja Hibah 69.022.087.850,00 71.157.887.850,00 2.135.800.000,00 3,09
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 28.829.520.000,00 8.782.520.000,00 (20.047.000.000,00) (69,54)
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
6.410.600.000,00 6.502.600.000,00 92.000.000,00 1,44
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 408.769.225.600,00 411.446.563.600,00 2.677.338.000,00 0,65
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000,000,00 56.236.263.900,00 55.736.263.900,00 11.147,25
35 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Kode
Rekening Uraian
Jumlah Rp. Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 737.708.195.641,00 632.656.988.840,00 (105.051.206.801) (14,24)
5.2.1 Belanja Pegawai 130.555.823.199,00 132.227.665.531,00 1.671.842.332,00 1,28
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 423.937.599.869,00 384.614.415.039,00 (39.323.184.830,00) (9,28)
5.2.3 Belanja Modal 183.214.772.573,00 115.814.908.270,00 (67.399.864.303,00) (36,79)
JUMLAH BELANJA 1.981.489.274.847,00 1.903.418.786.991,00 (78.070.487.856,00) (3,94)
SURPLUS/ (DEFISIT) (60.000.000.000,00) (114.125.703.367,00) (54.125.703.367,00) 90,21
6 PEMBIAYAAN 0
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
0
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
60.000.000.000,00 123.395.072.830,00 63.395.072.830,00 105,66
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.7 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
15.000.000.000,00 1.367.000.000,000 (13.633.000.000,00) (90,89)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00 124.762.072.830,00 49.672.072.830,00 66,35
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00
6.2.7 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
15.000.000.000,00 5.636.369.463,00 (9.363.630.537,00) (62,42)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
15.000.000.000,00 10.636.369.463,00 (4.363.630.537,00) (29,09)
PEMBIAYAAN NETO 60.000.000.000,00 114.125.703.367,00 54.125.703.367,00 90,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya,
ditampilkan dalam Tabel III.2 sebagai berikut:
Tabel III.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
NO URAIAN ANGGARAN PERUBAHAN
2020
REALISASI 2020
% REALISASI
2019
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 1.789.293.083.624,00 1.830.848.453.347,00 102,32 1.878.383.823.672,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 251.969.585.751,00 307.488.084.365,00 122,03 278.313.775.783,00
4.1.1 Pajak Daerah 36.723.000.000,00 47.887.604.813,00 130,40 53.424.094.046,00
4.1.2 Retribusi Daerah 7.492.767.100,00 8.436.169.882,00 112,59 16.189.001.249,00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
19.555.026.271,00 18.800.858.165,00 96,14 14.571.585.054,00
4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 188.198.792.380,00 232.363.451.505,00 123,44 194.129.095.434,00
4.2 BAGIAN DANA PERIMBANGAN
1.051.153.212.299,00 1.046.567.778.773,00 99,56 1.133.246.263.266,00
4.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak 49.051.299.000,00 51.081.093.306,00 104,14 43.798.273.488,00
4.2.1.02 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
1.961.482.000,00 1.799.603.249,00 91,75 1.415.483.648,00
4.2.2 Dana Alokasi Umum 770.269.689.000,00 762.027.309.000,00 98,93 828.948.502.000,00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 229.870.742.299,00 231.659.773.218,00 100,78 259.084.004.130,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
486.170.285.574,00 476.792.590.209,00 98,07 466.823.784.623,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 79.509.964.574,00 71.778.390.000,00 90,27 69.668.754.583,00
4.3.3 Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
94.500.000.000,00 94.165.118.971,00 99,65 102.323.566.038,00
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
56.311.496.000,00 56.311.496.000,00 100,00 41.768.103.000,00
36 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
NO URAIAN ANGGARAN PERUBAHAN
2020
REALISASI 2020
% REALISASI
2019
1 2 3 4 5 6
4.3.5
Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya
7.967.000.000,00 6.655.760.238,00 83,54 11.118.713.002,00
4.3.6 Dana Desa 247.881.825.000,00 247.881.825.000,00 100,00 241.944.648.000,00
5. BELANJA DAERAH 1.903.418.786.991,00 1.783.204.949.098,00 93,68 1.840.933.635.270,00
5.1. BELANJA TAK LANGSUNG 1.270.761.798.151,00 1.213.289.339.823,00 95,48 1.138.807.139.719,00
5.1.1 Belanja Pegawai 716.635.962.801,00 671.072.509.371,00 93,64 676.939.397.280,00
5.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Belanja Hibah 71.157.887.850,00 68.809.177.692,00 96,69 58.590.565.000,00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.782.520.000,00 7.162.252.000,00 81,55 22.228.162.500,00
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel
6.502.600.000,00 6.484.504.647,00 99,72 5.259.573.640,00
5.1.7 Belanja Bantuan Kepada Pemdes/kel
411.446.563.600,00 409.802.732.000,00 99,60 375.789.441.299,00
5.1.8 Belanja Tidak terduga Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
56.236.263.900,00 49.958.164.113,00 88,83 0,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 632.656.988.840,00 569.915.609.275,00 90,08 702.126.495.551,00
5.2.1 Belanja Pegawai 132.227.665.531,00 122.876.914.568,00 92,93 101.536.316.068,00
5.2.2 Belanja Barang dan jasa 384.614.415.039,00 344.955.640.184,00 89,69 377.340.982.833,00
5.2.3 Belanja Modal 115.814.908.270,00 102.083.054.523,00 88,14 223.249.196.650,00
a. Tanah 101.649.200,00 93.448.300,00 91,93 106.030.500,00
b. Peralatan dan Mesin 55.164.616.533,00 53.450.025.247,00 96,01 48.763.724.930,00
c. Gedung dan Bangunan 29.522.577.619,00 27.845.990.607,00 95,15 43.050.812.925,00
d. Jalan, Irigasi, Jaringan 23.443.766.596,00 14.746.387.201,00 63,19 75.149.205.189,00
e. Aset Tetap Lainnya 7.582.298.322,00 5.947.203.168,00 80,76 666.955.414,00
f. Aset Lainnya 55.512.458.609,00
JUMLAH I - II = surplus/defisit -114.125.703.367,00 47.643.504.249,00 -41,75 37.450.188.402,00
6. PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
124.662.072.830,00 124.692.881.503,00 99,99 91.129.078.155,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu
123.395.072.830,00 123.395.072.830,00 100,00 85.356.884.193,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.6 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 50.489.211,00 55.857.857,00
6.1.7 Penerimaan Fihak Ketiga (Retensi)
1.267.000.000,00 1.247.319.462,00 91,25 5.716.336.105,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
10.536.369.463,00 9.888.176.647,00 92,97 5.084.193.737,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00 4.171.840.542,00 83,44 0,00
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00
6.2.5 Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)
5.636.369.463,00 5.716.336.105,00 101,42 5.084.193.737,00
Pembiayaan Neto 114.125.703.367,00 114.804.704.856,00 100,67 86.044.884.418,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
0,00 162.448.209.105,00 123.395.072.820,00
Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. PENDAPATAN
Terdapat Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.830.848.453.347,00 atau
102,32% dari anggaran yang terdiri dari:
1. PAD terealisir sebesar Rp307.488.084.365,00 atau sebesar 122,03% dari anggaran.
Untuk Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 130,40%, Retribusi Daerah
mencapai 112,59%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai
37 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
96,14%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 123,44% dari
anggaran.
2. Pendapatan Transfer, yaitu berasal dari Dana Perimbangan, Tranfer Pemerintah Pusat
lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Dana Perimbangan dapat
terealisir sebesar Rp1.451.581.978.982,00 atau sebesar 99,57% dari anggaran.
Pendapatan transfer yang tidak dapat mencapai target untuk Transfer dari Pemerintah
Pusat adalah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar
Rp1.799.603.249,00 atau sebesar 91,75% dari anggaran yang ditetapkan dan Dana
Alokasi Umum (DAU) yang terealisir sebesar Rp762.027.309.000,00 atau sebesar
98,93% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi
semuanya tidak mencapai target, yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang
hanya terealisir sebesar Rp94.165.118.971,00 atau 99,65% dari anggaran dan untuk
Bantuan Keuangan dari Provinsi hanya terealisir sebesar Rp6.655.760.238,00 atau
83,54% dari anggaran.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisir sebesar Rp71.778.390.000,00 atau sebesar
90,28% dari anggaran sebesar Rp79.509.964.574,00. Realisasi Pendapatan tersebut
merupakan pendapatan Hibah Dana BOS dari Provinsi sebesar Rp71.776.230.000,00
dan Bantuan CSR dari Bank Jateng Cabang Pembantu Parakan kepada Kecamatan
Parakan sebesarRp2.160.000,00 untuk pembuatan wastafel dalam rangka penanganan
Covid 19.
B. BELANJA
Untuk Belanja terealisir sebesar Rp1.783.204.949.098,00 atau sebesar 93,68% dari
anggaran yang terdiri dari:
1. Belanja Operasi terealisir sebesar Rp1.214.876.493.815,00 atau sebesar 92,50% dari
anggaran yang merupakan penjumlahan dari Belanja Pegawai sebesar
Rp793.949.423.939,00 atau 93,53%, Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp344.955.640.184,00 atau 89,69%, Belanja Hibah sebesar Rp68.809.177.692,00 atau
96,69%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.162.252.000,00 atau 81,55%.
2. Belanja Modal terealisir sebesar Rp102.083.054.523,00 atau sebesar 88,14% dari
anggaran. Adapun persentase realisasi terendah pada jenis Belanja Modal Aset Tetap
Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 62,90%. Untuk belanja modal lainnya realisasi
belanja rata-rata di atas 90%, yaitu Belanja Modal Tanah sebesar Rp93.448.300,00
atau sebesar 91,93% dari anggaran sebesar Rp101.649.200,00, Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya sebesar Rp5.947.203.168,00 atau sebesar 92,89% dari anggaran sebesar
Rp6.402.298.322,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar
Rp27.845.990.607,00 atau sebesar 94,32% dari anggaran sebesar
Rp29.522.577.619,00, dan Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar
Rp53.450.025.247,00 atau sebesar 94,86% dari anggaran sebesar
Rp56.344.616.533,00.
3. Belanja Tak Terduga terelisir sebesar Rp49.958.164.113,00 atau 88,84% dari
anggaran sebesar Rp56.236.263.900,00. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan
Belanja untuk Penanganan Covid 19.
C. BELANJA TRANSFER
Untuk Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp416.287.236.647,00 atau sebesar 99,60%
dari anggaran, terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Kepada
Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Bantuan Kepada Partai Politik. Belanja Transfer untuk
Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 100% dari anggaran dan Bagi Hasil Retribusi yang
terealisasi sebesar 98,93% dari anggaran. Bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah
Desa Lainnya terealisasi sebesar 99,60% dari anggaran.
38 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
D. SURPLUS/DEFISIT
Selisih Realisasi antara jumlah Pendapatan dengan jumlah Belanja dan Transfer terdapat
surplus realisasi anggaran sebesar Rp47.643.504.249,00
E. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. Peneriman Pembiayaan terealisasi sebesar Rp124.692.881.503,00 atau sebesar
100,02% dari anggaran dengan rincian yang berasal dari SiLPA Tahun Lalu sebesar
Rp123.395.072.830,00, realisasi Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari
pengembalian Dana Bergulir yang tidak digulirkan lagi sebesar Rp50.489.211,00, dan
Penerimaan Retensi sebesar Rp1.247.319.462,00 atau sebesar 98,45% dari anggaran
yaitu uang jaminan pemeliharaan yang jangka waktunya melewati Tahun Anggaran
2020.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.888.176.647,00 atau sebesar 93,85% dari
anggaran dipergunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp4.171.840.542,00 dan Pengeluaran Retensi yaitu uang jaminan pemeliharaan Tahun
Anggaran 2019 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp5.716.336.105,00.
F. PEMBIAYAAN NETO
Terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp114.804.704.856,00 yaitu hasil pengurangan dari
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp124.692.881.503,00 dan Pengeluaran Pembiayaan
sebesar Rp9.888.176.647,00.
G. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
Dengan Realisasi Surplus sebesar Rp47.643.504.249,00 ditambah dengan Pembiayaan
Neto sebesar Rp114.804.704.856,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran
sebesar Rp162.448.209.105,00.
Untuk selanjutnya proporsi anggaran dan realisasi belanja masing-masing unit kerja dapat
dilihat sebagaimana Tabel III.3.
Tabel III.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 per Unit Kerja
NO DINAS/INSTANSI
ANGGARAN
BELANJA
REALISASI
BELANJA %
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 551.702.201.477,00 520.406.390.417,00 94,33
2 DINAS KESEHATAN 180.923.529.881,00 164.596.424.738,00 90,98
3 R S U 165.996.928.759,00 158.719.909.271,00 95,62
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 58.698.926.837,00 54.542.535.120,00 92,92
5 SATPOL PP 7.934.545.933,00 7.811.029.721,00 98,44
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.064.949.846,00 3.975.518.783,00
97,80
7 DINAS SOSIAL 6.097.465.874,00 5.822.447.309,00 95,49
8 BPBD 6.150.714.693,00 6.016.768.393,00 97,82
9 DINAS TENAGA KERJA 6.025.758.100,00 5.900.619.543,00 97,92
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 29.422.856.075,00 25.394.608.163,00 86,31
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18.448.443.033,00 17.239.086.041,00 93,44
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.169.954.332,00 6.410.689.088,00 89,41
14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 8.987.338.648,00 8.432.441.239,00 93,83
15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 11.471.407.203,00 8.720.683.560,00 76,02
39 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
NO DINAS/INSTANSI
ANGGARAN
BELANJA
REALISASI
BELANJA %
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
16 DINAS PERHUBUNGAN 7.989.869.421,00 7.642.324.079,00 95,65
17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.387.768.616,00 6.263.486.474,00
98,05
18 DINAS PERINDAGKOP UKM 18.244.753.652,00 16.578.536.468,00 90,87
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 4.443.004.395,00 4.262.905.125,00
95,95
20 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11.570.950.843,00 4.580.961.306,00 39,59
21 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.187.706.290,00 4.081.459.917,00
97,46
22 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 9.603.940.396,00 8.526.448.500,00 88,78
23 SEKRETARIAT DPRD 18.097.082.763,00 16.228.280.706,00 89,67
24 DPRD 20.492.917.910,00 18.591.170.625,00 90,72
25 BUPATI DAN WAKIL BUPATI 753.466.499,00 744.489.700,00 98,81
26 SEKRETARIAT DAERAH 37.657.089.984,00 32.947.443.215,00 87,49
27 KECAMATAN TEMANGGUNG 41.701.474.101,00 39.049.037.759,00 93,64
28 KECAMATAN TEMBARAK 1.954.055.844,00 1.848.760.169,00 94,61
29 KECAMATAN PRINGSURAT 2.442.726.013,00 2.350.080.854,00 96,21
30 KECAMATAN KALORAN 1.816.490.281,00 1.778.830.385,00 97,93
31 KECAMATAN PARAKAN 6.517.417.750,00 6.228.269.459,00 95,56
32 KECAMATAN BULU 2.090.731.987,00 1.988.529.562,00 95,11
33 KECAMATAN KEDU 2.119.816.296,00 2.056.806.291,00 97,03
34 KECAMATAN KANDANGAN 2.071.111.748,00 1.961.351.030,00 94,70
35 KECAMATAN CANDIROTO 2.224.494.510,00 2.153.759.835,00 96,82
36 KECAMATAN NGADIREJO 4.912.593.196,00 4.518.582.950,00 91,98
37 KECAMATAN JUMO 2.273.760.458,00 2.178.060.136,00 95,79
38 KECAMATAN WONOBOYO 1.974.042.352,00 1.902.073.579,00 96,35
39 KECAMATAN KRANGGAN 3.770.597.313,00 3.677.889.586,00 97,54
40 KECAMATAN BEJEN 1.997.216.270,00 1.913.792.820,00 95,82
41 KECAMATAN KLEDUNG 2.238.936.913,00 2.169.331.034,00 96,89
42 KECAMATAN BANSARI 2.319.945.238,00 2.226.705.608,00 95,98
43 KECAMATAN TLOGOMULYO 2.055.612.200,00 1.963.414.216,00 95,51
44 KECAMATAN SELOPAMPANG 2.199.615.964,00 2.148.264.190,00 97,67
45 KECAMATAN GEMAWANG 2.256.076.819,00 2.208.755.766,00 97,90
46 KECAMATAN TRETEP 1.823.175.276,00 1.762.789.966,00 96,69
47 INSPEKTORAT 4.664.366.353,00 4.522.604.500,00 96,96
48 BAPPEDA 7.419.367.462,00 6.780.353.496,00 91,39
49 BPPKAD 591.770.237.103,00 565.574.898.071,00 95,57
50 BKPSDM 6.281.354.084,00 5.805.350.335,00 92,42
J U M L A H 1.903.418.786.991,00 1.783.204.949.098,00 93,68
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran
sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, dapat dilakukan pengukuran kinerja
keuangan daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Keuangan Daerah berupa
Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun
analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan
keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah
40 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
pusat/pemerintah provinsi dan pinjaman. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan Dana
Desa karena kegiatan dana desa tidak masuk kinerja APBD.
Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana
Tabel III.4. Tabel III.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020
Tahun PAD Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan
Provinsi + Pinjaman Rasio
2016 281.328.148.969,50 1.263.071.905.274,00 22,27%
2017 308.470.658.340,00 1.263.931.922.981,00 24,40%
2018 252.019.934.778,00 1.266.173.321.383,00 19,90%
2019 278.306.408.650,00 1.266.173.321.383,00 21,98%
2020 307.488.084.365,00 1.275.476.383.982,00 24,10%
Adapun Kriteria Penilaian Kemandirian sebagaimana Tabel III.5.
Tabel III.5 Kriteria Penilaian Kemandirian
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif
Rendah 25 – 50 Konsultatif
Sedang 50 – 75 Partisipatif
Tinggi 75 – 100 Delegatif
Sumber: Halim, 2004: 189
Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagaimana Tabel III.4 di
atas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada periode TA 2016
sampai dengan TA 2017 menunjukkan prosentase kemandirian semakin meningkat,
namun TA 2018 mengalami penurunan. Tingkat kemandirian periode TA 2016 sampai
dengan TA 2019 masih dalam kriteria Rendah Sekali atau Pola Hubungan Interaktif yaitu
peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah
dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur
dengan rasio antara perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Dana
Perimbangan. Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh
dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagaimana
Tabel III.6.
Tabel III.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 -2020
Tahun PAD Total Penerimaan Non Dana Perimbangan Rasio
2016 281.328.148.969,50 847.681.947.492,00 33,19%
2017 308.528.853.840,00 702.406.227.580,00 43,92%
2018 252.019.934.778,00 749.350.234.214,00 33,63%
2019 278.306.408.650,00 1.379.593.090.604,00 20,17%
2020 307.488.084.365,00 784.278.514.574,00 39,20
41 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Adapun kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagaimana Tabel III.7.
Tabel III.7 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat Rendah
10,01-20,00 Rendah
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Tinggi
>50,00 Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana Tabel III.6 di atas,
dapat diketahui bahwa pada periode TA 2016 sampai dengan TA 2017 menunjukkan
tingkat ketergantungan semakin meningkat dimana TA 2016 dengan kriteria Cukup
selanjutnya TA 2017 dengan kriteria Tinggi. Rasio ketergantungan TA 2018 mengalami
penurunan dibanding dengan TA 2017 dimana TA 2017 dengan kriteria Sedang dan TA
2018 dengan kriteria Cukup. Demikian juga TA 2019 mengalami penurunan
dibandingkan dengan TA 2018 dengan kriteria Sedang.
3. Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan
tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan pembangunan, yang diukur dengan menggunakan rasio perolehan PAD
terhadap total penerimaan daerah.
Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagaimana Tabel III.8.
Tabel III.8 Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2016-2020
Tahun PAD Total Pendapatan Dana Non Dana Desa Rasio
2016 281.328.148.969,50 1.516.192.479.170,00 18,55%
2017 308.528.853.840,00 1.572.402.581.321,00 19,62%
2018 252.019.934.778,00 1.518.188.595.798,00 16,60%
2019 278.306.408.650,00 1.594.663.705.539,00 17,45%
2020 307.488.084.365,00 1.582.964.468.347,00 19,42%
Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagaimana Tabel III.9.
Tabel III.9 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
Berdasarkan hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal sebagaimana Tabel III.8 di atas,
dapat diketahui bahwa pada periode TA 2016 sampai dengan TA 2020 menunjukkan
tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Kurang.
4. Rasio Efektivitas PAD
Pengukuran tingkat efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan.
42 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana Tabel III.10.
Tabel III.10 Rasio Efektivitas PAD
Tahun Realisasi PAD Target PAD Rasio
2016 281.328.148.969,50 259.065.008.786,00 108,59%
2017 307.895.776.707,00 307.083.335.256,00 100,26%
2018 252.019.934.778,00 261.511.805.053,00 96,37%
2019 278.306.408.650,00 260.464.334.440,00 106,85%
2020 307.488.084.365,00 251.969.585.751,00 122,03%
Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1
atau 100 persen. Semakin tinggi rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah
semakin baik.
Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas PAD sebagaimana Tabel III.10 di atas,
dapat diketahui bahwa pada periode TA 2016, TA 2017, TA 2019 rasio efektivitas PAD
masuk dalam kategori efektif. Sedangkan TA 2018 Rasio efektivitas sebesar 96,37%
mengalami penurunan dibandingkan TA 2017. Namun demikian pada TA 2019 dan TA
2020 rasio efektivitas kembali mengalami kenaikan dibandingkan TA 2018 sebesar
106,85% dan 122,01%. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin
baik.
5. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengukuran tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengetahui berhasil
tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan
daerah dan target pendapatan daerah.
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020
sebagaimana Tabel III.11. Tabel III.11
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Realisasi Total Pendapatan Target Total Pendapatan Rasio
2016 1.678.688.079.170,00 1.709.015.655.249,00 98,23%
2017 1.779.279.422.688,00 1.782.091.942.671,00 99,85%
2018 1.731.235.867.161,00 1.746.113.814.151,00 99,15%
2019 1.878.321.221.956,00 1.861.308.494.735,00 100,92%
2020 1.830.846.293.347,00 1.789.293.083.624,00 102,32%
Adapun kriteria penilaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
Tabel III.12. Tabel III.12
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria
Diatas 100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana Tabel III.11 diatas dapat diketahui bahwa pada periode Tahun Anggaran
2016-2018 menunjukan tingkat efektifitas pengelolaan daerah dalam kriteria efektif. Pada
tahun 2019 dan tahun 2020 tingkat efektifitas pengelolaan daerah naik dalam kriteria
sangat efektif, yaitu sebesar 100,92% pada tahun 2019 dan 102,32% pada tahun 2020.
43 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
IV.A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN
DAERAH
Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten
Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten
Temanggung.
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas
Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah, yang
dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah Kabupaten Temanggung.
IV.B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:
Paragraf 5: “Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
yaitu basis akrual”.
Paragraf 7:“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual,
menyajikan laporan Realisi Anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan tentang anggaran”.
Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja,
transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional
dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA
diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara
Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan
anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih
realisasi penerimaan dan pengeluaran.
Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui
pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau
Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti
bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
44 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
IV.C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN
I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA
1. DEFINISI
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.
2. KLASIFIKASI
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga
kelompok pendapatan daerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Transfer,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
3. PENGAKUAN
Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah,
SKPD, atau entitas pemerintah daerah lainnya atas nama BUD yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
daerah.
Dalam pengakuan pendapatan mencakup hal sebagai berikut:
a. Pendapatan kas yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sebagai
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum
Daerah dengan memertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat
fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD). Bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari
BUD.
c. Pendapatan yang diterima dari entitas lain di luar entitas pemerintah daerah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan
Bendahara Umum daerah mengakuinya sebagai pendapatan, misalnya bank
persepsi yang mengelola tempat penyetoran pendapatan.
Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan
Umum Daerah.
4. PENGUKURAN
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas
daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan
dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut.
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Hal ini
berlaku untuk pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang bendahara di bank.
45 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi
dengan biaya administrasi bank.
Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut
lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau
penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume
transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada
periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-
LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
5. PENYAJIAN
Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
6. PENGUNGKAPAN
Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pendapatan adalah:
a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan
terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
1. DEFINISI
Definisi Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
2. KLASIFIKASI
Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima
kelompok pendapatan daerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
b. Pendapatan Transfer-LO;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
d. Surplus Non Operasional-LO;
e. Pendapatan Luar Biasa-LO.
Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan,
yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang pajak daerah.
46 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2) Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang retribusi daerah.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek
pendapatan yang mencakup antara lain: bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan
yang mencakup antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga,
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi,
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan
denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari
pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan
penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta
pendapatan BLUD.
b. Pendapatan Transfer
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dirinci menurut obyek antara
lain Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan Pajak, DAU dan DAK
2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dirinci menurut obyek
seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang dirinci menurut
obyek antara lain Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil lainnya.
4) Bantuan Keuangan yang dirinci menurut obyek antara lain Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-Lainnya dan Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Kabupaten-Lainnya.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah daerah
dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan dirinci
berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka
penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
3) Pendapatan Lainnya.
d. Surplus Non Operasional
Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan aset non
lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan
non operasional lainnya.
e. Pendapatan luar biasa
Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.
3. PENGAKUAN
Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:
47 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik
sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui
pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang
diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak
yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya
penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan PPKD.
3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat
dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu
a. PAD Melalui Penetapan
Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.
b. PAD Tanpa Penetapan
Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan
pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung
ke rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori
sebagai berikut:
a. Pendapatan Pajak Type A
Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan
pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan
tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan
(SK) atas pendapatan terkait. Contoh pendapatan yang termasuk dalam
kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan lainnya.
b. Pendapatan Pajak Type B
Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran
oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan
pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang
atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan
pajak yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan
logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, serta bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut
diakui ketika telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
c. Pendapatan Retribusi
1) Kelompok pendapatan retribusi yang melalui penetapan diakui ketika
telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang
dipersamakan. Kelompok pendapatan ini pembayarannya dapat
dilakukan bersamaan atau setelah SKRD/yang dipersamakan terbit.
Contoh Retribusi Perijinan Tertentu seperti Ijin Mendirikan Bangunan
48 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
(IMB), Ijin Gangguan, dan Ijin Trayek serta Retribusi Jasa Usaha
seperti Pemakaian Kekayaan Daerah dan lainnya.
2) Kelompok pendapatan retribusi yang tanpa penetapan diakui pada saat
pembayaran telah diterima, dimana untuk memenuhi kewajiban di
periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui
bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum
Daerah (realized).
Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk
memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan. Contoh pendapatan
retribusi ini adalah retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan
kesehatan, pelayan pasar dan lainnya. Pendapatan-pendapatan ini diakui
ketika pembayaran telah diterima.
d. Lain-lain PAD yang Sah
Kelompok Lain-lain PAD yang Sah ini antara lain:
1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan Denda
diakui pada saat pendapatan diterima di rekening Bendahara
Penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2) Sewa tanah bengkok kelurahan diakui ketika diterbitkan Surat
Perjanjian Sewa.
3) Pendapatan BLUD diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.
3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan,
PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan yang
dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah, yaitu:
1) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
dan Pendapatan Denda Pajak. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait
atau yang dipersamakan.
2) PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro,
Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar
Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari
Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui
Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas
Umum Daerah.
49 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak
menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan
mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan
mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan
berdasarkan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang
dipersamakan.
Contoh pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/
BUMN/ Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen
yang dipersamakan.
c. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas
pelaporan lain, yaitu transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat-
Lainnya, dan Pemerintah Provinsi, misalnya penerimaan dana perimbangan
dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan
mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah
Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan
dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan
tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan
penyaluran alokasi tersebut.
Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya
pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun
demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan
mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan
lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Pada
PPKD, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah
baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi
swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening
Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani
belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya
proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila
perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.
e. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset
Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.
Misalkan, pada saat terjadi penjualan barang milik daerah terdapat surplus
penjualan barang milik daerah. Pengakuan surplus tersebut diakui setelah
terbit Berita Acara Kegiatan penjualan barang milik daerah tersebut yang
dibuat oleh panitia lelang atau pejabat lainnya.
50 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
f. Pendapatan Luar Biasa
Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang
dipersamakan diterima.
4. PENGUKURAN
a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
5. PENYAJIAN
Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
6. PENGUNGKAPAN
Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan
Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pendapatan adalah:
a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran;
b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan
terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat
signifikan.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu
III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER
1. DEFINISI
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Ada beberapa kriteria Belanja dan Transfer, yaitu:
a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Menggunakan Kode Akun 5 dan 6.
2. KLASIFIKASI
Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan
belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas
daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja
51 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak
terduga.
Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti
belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas
pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.
Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
serta penghasilan lainnya yang diberikankepada pegawai negeri sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci
menurut obyek belanja Gaji dan Tunjangan, belanja Tambahan Penghasilan
PNS, belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH, belanja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif
Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang
Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.
2) Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci
menurut obyek belanja Bahan Pakai Habis, belanja Persediaan
Bahan/Material, belanja Jasa Kantor, belanja Premi Asuransi, belanja
Perawatan Kendaraan Bermotor, belanja Cetak dan Penggandaan, belanja
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, belanja Sewa Sarana Mobilitas,
belanja Sewa Alat Berat, belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor,
belanja Makanan dan Minuman, belanja Pakaian Dinas dan Atributnya,
belanja Pakaian Kerja, belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja
Perjalanan Dinas, belanja Perjalanan Pindah Tugas, belanja Pemulangan
Pegawai, belanja Pemeliharaan, belanja Jasa Konsultasi, belanja Barang
Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, belanja Barang Untuk
Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, belanja Beasiswa Pendidikan PNS,
belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja
Honorarium Non Pegawai, belanja Honorarium PNS, Uang untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, dan Belanja Barang (BLUD) dan objek
sejenis lainnya.
3) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang
dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya
denda serta dirinci menurut obyek belanja Bunga Utang Pinjaman, belanja
Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
4) Belanja Subsidi merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek belanja
Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek
sejenis lainnya.
5) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemas yarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
52 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut
objek belanja Hibah kepada Pemerintah, belanja Hibah kepada Pemerintah
Daerah lainnya, belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD, belanja
Hibah kepada Kelompok Masyarakat, belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan dan belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Dasar serta objek sejenis lainnya.
6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan
dirinci menurut objek belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek
sejenis lainnya.
b. Belanja Modal
Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau
mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,
belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya
serta aset tak berwujud.
Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah;
pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau
aset lainnya;
perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset
tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut
siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.
Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait
dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya
konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak
(software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen
tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan
sebagai Belanja Operasional/ Barang.
c. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintahdaerah.
d. Transfer
1) Transfer Bagi Hasil Pajak
a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan belanja berupa
pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak
daerah kepada suatu entitas pelaporan lainyang diwajibkan oleh peraturan
53 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
b) Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja
berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan
pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lainyang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.
2) Transfer Bantuan Keuangan
a) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada
pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer
Bantuan Keuangan ke Desa.
b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan
keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan
dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.
Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD,
sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan
kewenangan SKPD dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
3. PENGAKUAN
Belanja diakui pada saat:
a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh
transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi
BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna
anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. PENGUKURAN
Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum
Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen
pengeluaran yang sah.
5. PENILAIAN
Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran
berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.
6. PENYAJIAN
Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam
Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2013.
7. PENGUNGKAPAN
Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
54 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan belanja adalah:
a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan
lembar muka.
b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN
1. DEFINISI
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.
Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:
a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO);
c. Menggunakan Kode Akun 9.
2. KLASIFIKASI
Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari
beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang,
beban transfer, dan beban lain-lain.
Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:
a. Beban Operasi
1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut
obyek beban Gaji dan Tunjangan, beban Tambahan Penghasilan PNS, beban
Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, beban
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah,
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Beban Beasiswa
Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS, Beban Honorarium PNS, Beban Pegawai (BLUD), serta objek sejenis
lainnya.
2) Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci
menurut obyek Beban Bahan Pakai Habis, Beban Persediaan Bahan/Material,
Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Perawatan Kendaraan
Bermotor, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa
Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Makanan
dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja,
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Beban Perjalanan Dinas, Beban
Perjalanan Pindah Tugas, Beban Pemulangan Pegawai, Beban Pemeliharaan,
Beban Jasa Konsultasi, Beban Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Barang Untuk Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Honorarium Non Pegawai, Beban Uang
55 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Beban Barang (BLUD), dan
objek sejenis lainnya.
3) Beban Bunga merupakan beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya
denda serta dirinci menurut obyek Beban Bunga Utang Pinjaman, Beban
Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
4) Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek Beban
Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek sejenis
lainnya.
5) Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut objek beban
Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD, Beban Hibah kepada Kelompok
Masyarakat, dan beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.
6) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut
objek Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan,
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek sejenis lainnya.
7) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9) Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas
bebanyang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun
lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-
lain-LO dan mengurangi saldo kas.
b. Beban Transfer
1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban berupa
pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah
kepada suatu entitas pelaporan lainyang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Desa.
2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban berupa
pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.
3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah
56 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.
4) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan
lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban
Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.
c. Defisit Non Operasional
Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat
(carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang
terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional
pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan dirinci menurut
jenis objek Defisit Penjualan Aset Non Lancar dengan rincian, Defisit
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya.
d. Beban Luar Biasa
Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan
berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan
hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan
SKPD.
3. PENGAKUAN
Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. (Contohnya
tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).
b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang
tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah.
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)
Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode
pendekatan aset, yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai
persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu
periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
PENGAKUAN BEBAN PADA SKPD
1) Beban Pegawai
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri
sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
57 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Honor pegawai yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak diakui sebagai
beban pegawai namun diakui sebagai bagian dari belanja modal. Pada akhir tahun
anggaran, belanja modal dari honor pegawai tersebut akan dikapitalisasi sebagai
penambah harga perolehan atas barang modal tersebut.
Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban
Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya
Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang
Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD.
Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti
honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan
tunjangan.
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai
diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban
pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor)
telah disahkan pengguna anggaran.
Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai adalah sebagai berikut:
1) SP2D gaji bulan berjalan diterbitkan pada setiap akhir bulan sebelumnya
(kecuali untuk SP2D gaji bulan Januari/awal tahun anggaran diterbitkan pada
awal bulan bersangkutan), sehingga pada saat SP2D tersebut diterbitkan
belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan tetapi baru diakui sebagai
beban gaji dan tunjangan dibayar di muka.
2) Beban gaji dan tunjangan diakui pada akhir bulan periode pembayaran gaji.
Contoh: untuk pembayaran gaji pegawai bulan Februari, ketika SP2D terbit pada
tanggal 27 Januari belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan, namun diakui
sebagai beban gaji dibayar di muka. Sedangkan pengakuan beban gaji dan
tunjangan baru diakui pada tanggal 1 Februari.
2) Beban Barang
Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis
pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan
suatu prestasi seperti Uang dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga, dan Beban Barang (BLUD). Beban barang dapat dilakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.
Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti
pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh
PPK-SKPD dan disahkan/disetujui oleh PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme
LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima oleh
Panitia Penerima Barang/dokumen SPM diterbitkan, dimana mengindikasikan
telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan
oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan
yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
58 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3) Beban Penyusutan
Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus
(straight line method).
4) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban
penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan
pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki
pemerintah daerah.
5) Beban Lain-lain
Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban
yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu
yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO
dan mengurangi saldo kas.
Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum
Daerah.
PENGAKUAN BEBAN PADA PPKD
1) Beban Bunga
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga (interest) yangdilakukan atas kewajiban penggunaan pokok
utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang
terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti
biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban
bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan
pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan
walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
2) Beban Subsidi
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau
pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta
menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat
hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban
Subsidi kepada Perusahaan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban
Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
3) Beban Hibah
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban
Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah
kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban
Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada
59 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan
Dasar.
Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran
belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran
hibah.
4) Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja
bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
5) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban
penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan
pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki
pemerintah daerah.
6) Beban Lain-lain
Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban
yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu
yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO
dan mengurangi saldo kas.
7) Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer untuk Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk desa diakui saat
ditetapkannya Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pagu dana tersebut. Dalam
hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang
berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
8) Defisit Non Operasional
Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari
nilai yang tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban
dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan
Operasional
9) Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa diakui pada saat terbitnya SP2D.
4. PENGUKURAN
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu
besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
60 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
5. PENILAIAN
Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan
dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
6. PENGUNGKAPAN
Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya
lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan beban adalah:
a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar
muka.
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
1. DEFINISI
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat
dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau PPKD dan
tidak dilakukan oleh SKPD.
2. KLASIFIKASI
Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
antara lain berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana
cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam
Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka
Panjang Lainnya.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi
Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian
Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran
Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Dalam Pembentukan Dana Cadangan dan menambah Dana Cadangan yang
bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat
sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
61 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3. PENGAKUAN
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.
4. PENGUKURAN
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesarkas yang telah
diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang
dikeluarkan.
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang
kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan
atau yang akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi
pembiayaan.
5. PENYAJIAN
Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan
dalam laporan realisasi anggaran.
6. PENGUNGKAPAN
Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan
pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman,
pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan,
penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.
VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
1. DEFINISI
Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid
yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan
dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran.
Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. yaitu investasi jangka pendek
yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi
persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi
62 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi
dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal
perolehannya.
2. KLASIFIKASI
Kasdan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan
di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai,
dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya
bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.
Kasdan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah terdiri dari:
a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito
kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara
umum daerah terdiri dari:
a. Kas di Bendahara Pengeluaran
b. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung
jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja
(UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas umum daerah per tanggal neraca dan
sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh
saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas,
yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi
belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca
pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal
neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank
maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara
penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari
bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang
berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran
para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas umum daerah. Akun Kas di
Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang
benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor
seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup
kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening
bendahara penerimaan.
Pada akhir Tahun, bendahara pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang
persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Kas Umum Daerah
selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun angaran berkenaan. Perlakuan
akuntansinya adalah mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan mengurangi
R/K PEMDA.
63 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3. PENGAKUAN
Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan dan/atau bendaraha
pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara
penerimaan dan/atau bendaraha pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.
4. PENGUKURAN
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas
juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.
5. PENYAJIAN
Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan
merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada
Laporan Arus Kas.
6. PENGUNGKAPAN
Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.
VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
1. DEFINISI
Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah
manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan
tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau
korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat
akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan
kualitas piutang.
Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan
kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan
modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan
penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk
menilai kualitas piutang.
2. KLASIFIKASI
Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
a. Piutang Karena Pungutan
Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi
karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya
64 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul
tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari atas:
1) Piutang Pajak Daerah
2) Piutang Retribusi
3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah
Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun
horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapa
berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi
ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah daerah lainnya yang
ddilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri
atas:
1) Piutang Dana Bagi Hasil;
2) Piutang Dana Alokasi Umum;
3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
5) Piutang Transfer Lainnya;
6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
7) Piutang Transfer Antar Daerah;
8) Piutang Kelebihan Transfer.
c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah
Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan
oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai
negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan
hukum mengakibatkan kerugian daerah.
Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena
lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Bendahara.
d. Piutang Karena Perikatan
Terdapat berbagai perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang
menimbulkan piutang, yang terdiri atas:
1) Pemberian Pinjaman;
2) Penjualan;
3) Kemitraan;
4) Pemberian jasa/fasilitas.
3. PENGAKUAN
Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau
manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:
a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
65 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa,
diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah
a. Piutang Pajak pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk
menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang
pajak/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang disetarakan dengan
SKPD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode
pelaporan.
b. Piutang Retribusi pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk
menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang
piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil
inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen
yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31
Desember pada periode pelaporan.
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan diakui bila telah
dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk
membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan
tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat
kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan
hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN
maupun swasta/joint venture.
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat
sebagai aset di neraca apabilatelah diterbitkan suratpenagihan dan telah
dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan
belum dilunasi.
Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah,
piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang
pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan
penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.
Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu)
tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih
dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.
3.2. Piutang Transfer
a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung
berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya
alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah
yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya
suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan
Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum
dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak
66 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya
pernyataan/ketetapan kurang salur/kurang bayar dari entitas penyalur.
b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran
masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara
total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi
pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat
sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah Pusat menerbitkan
suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah
telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat
belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah
sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang
didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui
pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada
Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
e. Piutang transfer lainnya diakui apabila
1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat
Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);
2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya
oleh Pemerintah Pusat.
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Apabila pemerintah daerah mengalami kelebihan dalam
mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan
kelebihan transfer yang telah diterimanya.
Sesuai dengan arah transfer, maka pemerintah daerah mempunyai
kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika
tidak/belum dibayar, pemerintah daerah dapat memerhitungkan kelebihan
dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah
Yaitu Piutang yang harus didukung dengan bukti SK
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai
(di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian
tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas
piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan
pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila
penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
67 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan.
Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah
proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan
Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di
neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan
disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan
diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur
pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan
setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.
Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka
hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3.4. Piutang Karena Perikatan
a. Pemberian Pinjaman
Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya
pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya,
perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.
Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut
dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang
dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas
Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening
Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok
pinjaman atau pelunasan.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda
maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar
bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya
yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan
pendapatan.
b. Jual Beli
Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik
Daerah, sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana
pada jenis dan batasnilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak
yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan
melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada
yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan
secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang
penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan
kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Kemitraan
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
dan/atau dikuasai pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah
diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip
saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah
68 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut
dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah daerah
timbul jika terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang,
yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang
bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.Tagihan inilah yang
diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.
d. Pemberian Fasilitas/Jasa
Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, misalnya
pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap
sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut
pemerintah daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai
dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan
harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak
pemerintah daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31
Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang
dan disajikan di neraca.
3.5. Penyisihan Piutang
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan
nilaibersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk
menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama
timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul
diharapkan dapat ditagih.
4. PENGUKURAN
Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang
diterbitkan; atau
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib
Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan
oleh majelis tuntutan ganti rugi.
4.1. Pengukuran piutang pendapatan
Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur
utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi
pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor
ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah
daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah
daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang
bersangkutan.
4.2. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen
69 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan
transfer yang berlaku;
b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten
berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui
piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan
disetujui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dokumen yang sah dari
Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan DAK yang
berlaku;
Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam pengakuan piutang sebagaimana tersebut di atas.
4.3. Pengukuran piutang ganti rugi
Berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12
bulan berikutnya.
4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:
a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari
kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai
wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment
fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
4.5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi
tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi
70 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
4.6. Pemberhentian Pengakuan
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua
cara yaitu: penghapus-tagihan (write-off) dan penghapus-bukuan (write down).
Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan
dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan
secara terpisah.
Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau
upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-
tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).
Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan
sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan
aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang
tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang
dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja
yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus
mengikuti ketentuan yang berlaku.
4.7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang
berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan,
ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan
lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.
5. PENILAIAN
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang.
Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan
besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi
piutang pada tanggal pelaporan.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai
berikut:
1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut
pajak yang terdiri dari:
1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).
71 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, dan Pajak Parkir dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 2 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan
kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. < 1 tahun Lancar 0 %
2. >1 – 2 tahun Kurang Lancar 50 %
3. >2 – < 5 tahun Diragukan 70 %
4. ≥ 5 tahun Macet 100 %
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment) seperti BPHTB dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
72 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. < 2 tahun Lancar 0 %
2. 2 – 3 tahun Kurang Lancar 70 %
3. >3 tahun Macet 100 %
Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah (official assessment) seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan
PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Reklame, Pajak Air
Tanah, dan PBB-P2 ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
73 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 30% (lima puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan
kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang
Tak Tertagih
1. < 1 tahun Lancar 0 %
2. >1 – 3 tahun Kurang Lancar 30 %
3. >2 – < 5 tahun Diragukan 70 %
4. ≥ 5 tahun Macet 100 %
Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah (official assessment) seperti Pajak Golongan C dilakukan dengan
ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Golongn C ditetapkan
sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. 1 tahun Lancar 0 %
2. >1 – 3 tahun Kurang Lancar 70 %
3. >3 tahun Macet 100 %
74 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Parkir, dapat dipilah berdasarkan
karakteristik sebagai berikut:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Petugas menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c. Petugas kooperatif; dan/atau
e. Petugas likuid; dan/atau
d. Petugas tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Petugas kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c. Petugas menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Petugas mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
b. Petugas tidak kooperatif; dan/atau
c. Petugas tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Petugas mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
b. Petugas tidak ditemukan; dan/atau
c. Petugas bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Petugas mengalami musibah (force majeure).Kualitas Kurang Lancar, dengan
kriteria:
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Parkir ditetapkan
sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 075%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 40% (lima puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan
kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. < 1 tahun Lancar 0,75 %
2. 1 – 3 tahun Kurang Lancar 40 %
3. >3 – < 5 tahun Diragukan 75 %
4. ≥ 5 tahun Macet 100 %
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin
Pendirian Menara Telekomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat
Reklame, dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
75 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin
Pendirian Menara Teleomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat
Reklame, Sewa Tanah Lambiran, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. 1 tahun Lancar 0 %
2. >1 – 3 tahun Kurang Lancar 70 %
3. >3 tahun Macet 100 %
Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi seperti
BLUD RSUD, dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) RSUD, untuk piutang pasien JKT, Trauma Center, BPJS Tenaga
kerjaan, BPJS Kesehatan, yang menggunakan kerjasama,dan piutang pasien umum
sebelum ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ditetapkan sebagai
berikut:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (lima puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar
3. Kualitas Diragukan sebesar 30% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan
kualitas Diragukan
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
Atau:
76 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. < 1 tahun Lancar 0 %
2. ≥ 1 - 3 tahun Kurang Lancar 10 %
3. ≥ 3 - 5 tahun Diragukan 30 %
4. >5 tahun Macet 100 %
Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan
dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan
sebesar:
1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No Uraian Kualitas Piutang Taksiran Piutang
Tak Tertagih
1 s/d tanggal jatuh tempo Lancar 0,5%
2
Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Kurang Lancar 25%
3
Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Diragukan 50%
4
Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
Macet 100%
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Penempatan Awal
Kios dan Los Pasar, dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b. Wajib Retribusi kooperatif; dan/atau
c. Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 2 – 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Retribusi tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Retribusi keberatan karena mengalami kesulitan ekonomi.
77 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Retribusi tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Retribusi tidak ditemukan; dan/atau
e. Wajib Retribusi mengalami musibah (force majeure).
Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Penempatan Awal,
ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 60% (tujuh puluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Atau:
No. Umur Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
Tertagih
1. 2 tahun Lancar 0 %
2. >2 – 3 tahun Kurang Lancar 60 %
3. >3 tahun Macet 100 %
Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan,
apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap
perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih
sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam
CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang
meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
6. PENYAJIAN
Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian
piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG N E R A C A
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Kode Akun Uraian 20X1 20X0
1 ASET
1.1. ASET LANCAR
1.1.1. Kas dan Setara Kas
1.1.3. Piutang Pendapatan
1.1.3.01. - Piutang Pajak Daerah xxx Xxx
1.1.3.02. - Piutang Retribusi xxx Xxx
1.1.4. Piutang Lainnya
1.1.4.03. - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx Xxx
1.1.4.04. - Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx Xxx
1.1.5. Penyisihan Piutang xxx Xxx
1.1.6. Beban Dibayar Dimuka xxx Xxx
1.1.7. Persediaan xxx Xxx
Jumlah Aset Lancar xxx Xxx
78 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
7. PENGUNGKAPAN
Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan
perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
Laporan Keuangan agar lebih informatif.
VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
1. DEFINISI
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
2. KLASIFIKASI
Persediaan merupakan aset yang berupa:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang
bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan
benih.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang
belum cukup umur.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Persediaan dapat terdiri dari:
a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
79 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3. PENGAKUAN
3.1. Pengakuan Persediaan
a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.
3.2. Pengakuan Beban Persediaan
Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset dimana setiap
pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun
persediaan.
Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan
Operasional.
3.3. Selisih Persediaan
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut
bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi
akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan
karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal,
maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal,
maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
4. PENGUKURAN
Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan
biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga
pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length
transaction).
5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN
a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, yaitu untuk persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dengan
melakukan pencatatan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-
update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan
stock opname pada akhir periode.
b. Untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang
besar, seperti obat-obatan di RSU diatur dengan peraturan perundangan
tersendiri.
Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari
barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang
digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari
harga pembelian terakhir.
6. PENYAJIAN
Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari asset lancar.
80 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
7. PENGUNGKAPAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI
1. DEFINISI
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerahdalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. KLASIFIKASI
Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek
dan investasi jangka panjang.
a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan
kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki
jangka waktu lebih dari 12 bulan.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
1) Investasi Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu
akan dijual atau ditarik kembali. Contoh yaitu Dana bergulir .
Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan
digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:
a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih
kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana
disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian
seterusnya (bergulir).
e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah
dengan mekanisme sebagai berikut:
a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah
(BUD).
c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),
lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-
81 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency
atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh
satuan kerja pemerintah daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi
sebagai executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab
menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan
menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak
tertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai chanelling agency,
lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana
bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana
bergulir.
d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus
dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik
melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah
daerah yang bersangkutan.
e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian
penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut
kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan
mempertanggungjawabkan dana tersebut.
2) Investasi Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali.
3. PENGAKUAN
Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat
sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal
(reliable).
Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran
Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka
perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-
Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan
dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan
penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di
neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
4. PENGUKURAN
Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan
dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu:
4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:
a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya
perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank,
dan biaya lainnya.
2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai
wajar atau harga pasarnya.
b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
82 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:
a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi berkenaan.
b. Investasi nonpermanen:
1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai
sebesar nilai perolehannya.
2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang
akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.
3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah
(seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya
yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke
pihak ketiga.
4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan
sebagai investasi pemerintah daerah
Yaitu dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika
harga perolehannya tidak ada.
4.4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing
Hal ini harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs
tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. METODE PENILAIAN
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
5.1. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan
dicatat sebesar biaya perolehan.
a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang
dari 20%.
b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.
5.2. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan
dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi
bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah
tanggal perolehan.
a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20%
sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh
yang signifikan.
b. Atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%
c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi
sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian
laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan
mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan.
d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan
merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian
investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of
influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya
pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
83 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan
investee;
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan
dewan direksi.
5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini, investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang
akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Investasi non
permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Nilai Net Realizable Value diperoleh
berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan
piutang dana bergulir yang tidak tertagih. Penyajian dana bergulir di neraca
berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan
perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat
sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari
pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah
dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan
tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-
benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang
berlaku. Akun lawan (contra account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih
adalah Ekuitas. Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan adalah
nilai awal Dana Bergulir tersebut dikurangi oleh Dana Bergulir yang tidak dapat
ditagih. Besarnya nilai penyisihan Dana Bergulir tak tertagih ditentukan
berdasarkan jenis Dana Bergulir dan umur Dana Bergulir. Pada prinsipnya,
semakin lama umur Dana Bergulir maka semakin besar pula kemungkinan tidak
tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur Dana Bergulir maka
semakin besar pula penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih yang harus
diantisipasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dan SKPD wajib
menyusun daftar umur Dana Bergulir yang dicantumkan di dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
Besaran penyisihan atas Dana Bergulir tak tertagih sebagai berikut:
1. LED - Bagian Perkonomian Setda
Uraian Umur Piutang
0-4 tahun > 4-6 tahun > 6-8 tahun >8-10 tahun > 10 tahun
Nilai (% dari piutang) 5% 10% 20% 50% 100%
2. Kredit Lunak - Bagian Perkonomian Setda
Uraian Umur Piutang
s.d 7 tahun > 7-9 tahun > 9-10 tahun > 10 tahun
Nilai (% dari piutang) 0% 50% 75% 100%
3. Java Mas - Disperindagkop dan UMKM
Uraian
Umur Piutang
0-2 tahun > 2-3 tahun > 3 tahun
Nilai (% dari piutang) 0% 83% 100%
84 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4. UMKM - Disperindagkop dan UMKM
Uraian
Umur Piutang
0-1 tahun > 1-2 tahun > 2 tahun
Nilai (% dari piutang) 85% 90% 100%
5. KSP - Disperindagkop dan UMKM
Uraian
Umur Piutang
0-1 tahun > 1 tahun
Nilai (% dari piutang) 67% 100%
6. Sentra - Disperindagkop dan UMKM
Uraian
Umur Piutang
0-1 tahun > 1 tahun
Nilai (% dari piutang) 0% 100%
7. Dana Bergulir Ternak – Dinas Peternakan dan Perikanan
Uraian Umur Dana Bergulir
0 - 1 tahun > 1-2 tahun > 2 tahun
Nilai (% dari Dana Bergulir) 50% 60% 100%
8. Dana Bergulir Traktor – Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Uraian Umur Dana Bergulir
1 – 3 tahun > 3 tahun
Nilai (% dari Dana Bergulir) 75% 100%
Dalam hal Dana Bergulir sudah tidak digulirkan kembali, maka dana bergulir tersebut
direklas ke piutang lainnya dan penyisihan atas dana bergulir tak tertagih direklas ke
penyisihan piutang lain-lain.
6. PENGAKUAN HASIL INVESTASI
Hasil investasi diakui sebagai berikut:
a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada
saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
b. Hasil investasi berupa deviden tunai yang yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode
ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi
pemerintah daerah.
7. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan
hak karena peraturan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara
hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan
kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi
disajikan dalam laporan operasional.
85 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
8. PENYAJIAN
Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan
investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang
yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
9. PENGUNGKAPAN
Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana
bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
g. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir;
h. Perubahan pos investasi.
X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
1. DEFINISI
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(duabelas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak
termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi
dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan
(supplies).
2. KLASIFIKASI
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifatatau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam
kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang
digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap.
Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat
bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan
lain sebagainya.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai. Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri
dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa
mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana
pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang a.l. berupa
86 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
saluran air dan telpon. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan
adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan
menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis
lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung
dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan
dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya,
jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum,
jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup
tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang
diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang
termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah
raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya
adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan
miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai.
g. Akumulasi Penyusutan
Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
3. PENGAKUAN
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depandapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset
tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan
bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
87 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan
aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan
hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah
dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah
daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan
untuk dijual.
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah.
e. Merupakan objek pemeliharaan;
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan
biaya/ongkos untuk dipelihara.
f. Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan materialitas biaya
(materialization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan.
Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan
diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakontabel.
Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:
3.1. Tanah
Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana
tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut
tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai
atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan
atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah
yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti
kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.
Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam
laporan keuangan, adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah
yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai
dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
88 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah
yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,
maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang
berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).
3.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria
sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka
peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik
pemerintah daerah.Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila
terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya
ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan
bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran
aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme
pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan
kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan
Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk
pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja
modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:
a. Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya
lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.
b. Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai
belanjanya kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.
Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara
terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian
dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang
89 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
(KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik
daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:
Aset Nilai (Rp)
1. Peralatan dan Mesin
- Alat-Alat Besar 200.000,-
- Alat Angkutan 200.000,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur 200.000,-
- Alat Pertanian 200.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000,-
- Alat Studio dan Alat Komunikasi 200.000,-
- Alat Kedokteran 200.000,-
- Alat Laboratorium 200.000,-
- Alat Persenjataan dan Keamanan 200.000,-
2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian kebudayaan 200.000,-
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum,
misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian
tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui
pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat
tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria
sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka
gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik
pemerintah daerah.
Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya
berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah
Terima serta telah siap dipakai.
Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau
tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan
melalui kontrak konstruksi.
3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan
Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah
satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak
dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat
90 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.Perolehan jalan, irigasi, dan
jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri
(swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.
3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah
serta telah siap dipakai. Perolehan Aset Tetap Lainnya, pada umumnya melalui
pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap
Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.
3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum
dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam
pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui
sebagai KDP aset yang bersangkutan.
Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika
konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan
manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait
dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman
sebagai berikut:
a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh
Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan
oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap
definitifnya.
c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang
sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun
aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset
tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah
digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih
diakui sebagai KDP.
e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam
pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force
majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab asset tersebut
membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas
dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat
dihapusbukukan.
f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui
sebagai KDP.
Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh
karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian
91 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan
penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan
kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan
pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan
manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat
dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan
kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
4. PENGUKURAN
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap
sebagai berikut:
4.1. Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan
dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan
tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk
dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan
tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan
tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah,
misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya
perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan
tanah. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan
atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.
4.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat
aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin
menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan. Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya
perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
92 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan gedung
dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan
yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga
kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang
dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi
biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk
jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya
pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan
untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak
ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun
nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan.
4.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset
Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola,
misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi
oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu
secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.
93 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-
biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya
langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk
digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk
keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan
jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang
yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi,
maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah
dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian
pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak
ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi
force majeur, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi
dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila
disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat force majeur, maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
a. biaya persiapan tempat.
b. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
c. biaya pemasangan.
d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
e. biaya konstruksi.
Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
5. PENYAJIAN
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing
akun aset tetap dan akun ekuitas.
6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP
6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang
94 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah
perolehan awal suatu aset tetap.
Belanja pemeliharaan terdiri dari:
a. belanja pemeliharaan rutin
b. belanja pemeliharaan peningkatan
Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi
di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar
kinerja.
Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar
kinerja.
Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di
SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat
penyusunan anggaran.
Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan
peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan
sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan,
maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:
a. Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari
atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
b. Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan
kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.
Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
No Aset Kapitalisasi (Rp)
1 Tanah ≥ 15% dari nilai aset
2 Peralatan dan Mesin ≥ 10% dari nilai aset
3 Gedung dan Bangunan ≥ 10% dari nilai aset
4 Jalan Irigasi Jaringan - Jalan & Jembatan - Irigasi - Instalasi - Jaringan
≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset
5 Aset Tetap Lainnya 5.000.000
6.2. PERTUKARAN ASET TETAP
Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas
kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian
aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu
diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas
atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan
pertukaran, yaitu:
95 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak
sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.
Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset
telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur
dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan
(SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK
Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari
neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa
yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu
aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang
serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui
dalam transaksi ini. Biaya aset yangbaru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat
(carrying amount) atas aset yang dilepas.
6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan ataubila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa
yang akan datang.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Biro Aset dan pencatatan di
PPKD.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan
persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah
tanganan, dan dilakukan dengan cara:
a. dijual;
b. dipertukarkan;
c. dihibahkan; atau
d. dijadikan penyertaan modal daerah.
6.4. RENOVASI ASET TETAP
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.
Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi
kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi
tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.
96 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja
modal aset terkait.
Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam
kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan
gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang
substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun
nilainya signifikan.
6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP
a. Reklasifikasi Aset Tetap
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi
aset.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu,
tidak tergantung periode laporan.
b. Koreksi Aset Tetap
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset
tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja,
tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.
Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.
6.6. PENYUSUTAN
a. Definisi
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
b. Pengakuan
Penyusutan diakui pada saat:
1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
2) Akhir periode akuntansi.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.
c. Pengukuran
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan
harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa
(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line
method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama.
Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir
semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
97 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:
No Aset Tetap Masa Manfaat
(tahun)
A. Peralatan dan mesin
1. Alat Besar
a. Alat Besar Darat 10
b. Alat Besar Apung 8
c. Alat Bantu 7
2. Alat-Alat Angkutan
a. Alat Angkutan Darat Bermotor 7
b. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
c. Alat Angkutan Apung Bermotor 10
d. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3
e. Alat Angkutan Bermotor Udara 20
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur
a. Alat Bengkel Bermesin 10
b. Alat Bengkel Tak Bermesin 5
c. Alat Ukur 5
4. Alat Pertanian dan Peternakan
a. Alat Pengolahan 4
5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
a. Alat Kantor 5
b. Alat Rumah Tangga 5
c. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
6. Alat Studio dan Alat Komunikasi
a. Alat studio 5
b. Alat komunikasi 5
c. Peralatan pemancar 10
d. Peralatan Komunikasi Navigasi 15
7. Alat-Alat Kedokteran
a. Alat Kedokteran 5
b Alat Kesehatan Umum 5
8. Alat Laboratorium
a. Unit aLAT laboratorium 8
b. Unit Alat Laboratorium Komia Nuklir 15
c. Alat Peraga Praktek Sekolah 10
d. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15
e. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10
f. Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory
lainnya 10
g. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
h. Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
i. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 10
9. Alat Persenjataan
a. Senjata Api 10
b. Persenjataan Non Senjata Api 3
c. Senjata Sinar 5
d. Alat Khusus Kepolisian 4
10. Komputer
a. Komputer Unit 4
b. Peralatan Komputer 4
11. Alat Eksplorasi
a. Alat Eksplorasi Topografi 5
b. Alat Eksplorasi Geofisika 10
12. Alat Pengeboran
a. Alat Pengeboran Mesin 10
b. Alat Pengeboran Non Mesin
10
13. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian
98 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Masa Manfaat
(tahun)
a. Sumur 10
b. Produksi 10
c. Pengolahan dan Pemurnian 15
14. Alat Bantu Eksplorasi
a. Alat Bantu Eksplorasi 10
b. Alat Bantu Produksi 10
15. Alat Keselamatan Kerja
a. Alat Deteksi 5
b. Alat Pelindung 5
c. Alat SAR 4
d. Alat Kerja Penerbangan 10
16. Alat Peraga
a. Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10
17. Peralatan Proses/Produksi
a. Unit Peralatan Proses/Produksi 8
18. Rambu-rambu
a. Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 7
b. Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5
c. Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 15
19. Peralatan Olah Raga
a. Peralatan Olah Raga 4
B. Gedung dan Bangunan
1. Gedung dan Bangunan
b. Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
c. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
2. Monumen
a. Candi Tugu Peringatan 50
3. Bangunan Menara
a. Bangunan Menara Perambuan 40
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti
a. Tugu/Tanda batas 50
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1. Jalan dan Jembatan
a. Jalan 10
b. Jembatan 50
2. Bangunan Air/Irigasi
a. Bangunan Air Irigasi 50
b. Bangunan Pengairan Pasang Surut 50
c. Bangunan Pengembangan Rawa dan Poder 25
d. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana
Alam 10
e. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30
f. Bangunan Air Bersih/Air Baku 40
g. Bangunan Air Kotor 40
3. Instalasi
a. Instalasi Air Bersih/Air Baku 30
b. Instalasi Air Kotor 30
c. Instalasi Pengolahan Sampah 10
d. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
e. Instalasi Pembangkit Listrik 40
f.. Instalasi Gardu Listrik 40
g. Instalasi Pertahanan 30
h. Instalasi Gas 30
I Instalasi Pengaman 20
i. Instalasi Lain 5
4. Jaringan
a. Jaringan air minum 30
b. Jaringan listrik 40
99 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Masa Manfaat
(tahun)
c. Jaringan telepon 20
d. Jaringan gas 30
D. Aset Tetap Lainnya
1. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
01. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga 4
Masa manfaat/Umur ekonomis atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang
menambah masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut:
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
A. Peralatan dan mesin
1. Alat Besar
a. Alat Besar Darat Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
b. Alat Besar Apung Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 2
> 45% s.d 65% 4
c. Alat Bantu Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 2
> 45% s.d 65% 4
2. Alat-Alat Angkutan
a. Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
b. Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1
c. Alat Angkut Apung Bermotor Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 6
d. Alat Angkut Apung Tak
Bermotor
Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2
e. Alat Angkut Bermotor Udara Overhaul > 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 6
> 50% s.d 75% 9
> 75% s.d 100% 12
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur
a. Alat Bengkel Bermesin Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
b. Alat Bengkel Tak Bermesin Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1
c. Alat Ukur Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
100 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
> 75% s.d 100% 3
4. Alat Pertanian
a. Alat pengolahan Overhaul > 0% s.d 20% 1
> 20% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 5
5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
a. Alat Kantor Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
b. Alat Rumah Tangga Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
d. Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
6. Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar
a. Alat Studio Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
b. Alat Komunikasi Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
c. Peralatan Pemancar Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 5
d. Peralatan Komunikasi
Navigasi
Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 9
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan
a. Alat Kedokteran Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
b. Alat Kesehatan Umum Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
8. Ala Laboratorium
a. Unit Alat Laboratorium Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 4
b. Unit Alat Laboratorium Kimia
Nuklir
> 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
b. Alat Peraga Praktek Sekolah Overhaul > 0% s.d 25% 2
101 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
d. Alat Laboratorium Fisika Nuklir Overhaul > 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
e. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi
Lingkungan
Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
f. Radiation Application and Non
Destructive Testing Laboratory
Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
g. Alat Laboratorium Lingkungan
Hidup
Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
h. Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika
Overhaul > 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
i. Alat Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi Instrumentasi
Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
9. Alat-Alat Keamanan/Persenjataan
a. Senjata Api Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
b. Persenjataan Non Senjata Api Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1
c. Senjata Sinar Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 0
> 75% s.d 100% 2
d. Alat Khusus Kepolisian Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
10. Komputer
a. Komputer Unit Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
b. Peralatan Komputer Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
11. Alat Eksplorasi
a. Alat Eksplorasi Topografi Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
102 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
b. Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
12. Alat Pengeboran
a. Alat Pengeboran Mesin Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
> 75% s.d 100% 7
b.
Alat Pengeboran Non Mesin Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2
13. Alat Produksi, Pengolahan, dan
Pemurnian
a.
Sumur Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2
b.
Produksi Overhaul > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2
c.
Pengolahan dan Pemurnian Overhaul > 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
14. Alat Bantu Eksplorasi
a.
Alat Bantu Eksplorasi Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
> 75% s.d 100% 7
b. Alat Bantu Produksi Overhaul > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 6
> 75% s.d 100% 7
15. Alat Keselamatan Kerja
a. Alat Deteksi > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
b. Alat Pelindung > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2
c. Alat SAR > 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1
d Alat Kerja Penerbangan > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 6
16. Alat Peraga
103 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
a. Alat Peraga Pelatihan dan
Percontohan
> 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
17. Peralatan Proses/Produksi
a. Unit Peralatan
Proses/Produksi
> 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 4
18. Rambu-rambu
a. Rambu-rambu Lalu Lintas
Darat
> 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
b. Rambu-rambu Lalu Lintas
Udara
> 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 4
c. Rambu-rambu Lalu Lintas Laut > 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 9
19. Peralatan Olah Raga
a. Peralatan Olah Raga > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
B. Gedung dan Bangunan
1. Bangunan Gedung
a. Bangunan Gedung Tempat
Kerja
Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
b. Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
c. Bangunan menara Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
2. Monumen
a. Candi/Tugu
Peringatan/Prasasti
Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
3 Bangunan Menara
a Bangunan Menara Perambuan Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti
a Tugu/Tanda Batas
Renovasi
> 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 65% 10
> 65% s.d 100% 15
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1. Jalan dan Jembatan
a. Jalan Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
104 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
> 60% s.d 100% 10
b. Jembatan Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
2. Bangunan Air
a. Bangunan Air Irigasi Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
> 60% s.d 100% 10
b. Bangunan Air Pasang Surut Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
> 60% s.d 100% 10
c. Bangunan Pengembangan
Rawa dan Poder
Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
d Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai
Penanggulangan Bncana
Alam
Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
e Bangunan Pengembangan
Sumber Air Tanah
Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
f Bangunan Air Bersih/Baku Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
g Bangunan Air Kotor Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
3. Instalasi
a Instalasi Air Bersih/Baku Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 7
> 60% s.d 100% 10
b Instalasi Air Kotor Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 7
> 60% s.d 100% 10
c Instalasi Pengolahan Sampah Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
d Instalasi Pengolahan Bahan
Bangunan
Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
e Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
f Instalasi Gardu Listrik Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
g Instalasi Pertahanan Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 3
> 60% s.d 100% 5
h Instalasi Gas Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
i Instalasi Pengaman Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 60% 1
> 60% s.d 100% 3
j. Instalasi Lain Renovasi > 0% s.d 30% 1
105 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Aset Tetap Jenis
Persentase Renovasi/
Restorasi/Overhaul dari Nilai
Aset Tetap(diluar
penyusutan)
Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)
> 30% s.d 60% 1
> 60% s.d 100% 3
4. Jaringan
a Jaringan Air Minum Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 7
> 60% s.d 100% 10
b Jaringan Listrik Overhaul > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 60% 10
> 60% s.d 100% 15
c Jaringan Telepon Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
> 60% s.d 100% 10
d Jaringan Gas Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 7
> 60% s.d 100% 10
D. Aset Tetap Lainnya
1. Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/
a Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olah
Raga
Overhaul > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa
manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika
terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode
sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan
maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah
Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap
tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu Aset
Tetap pada akhir Masa Manfaat.
Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau
pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau
pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap tersebut
meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana
diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset
Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui
di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap
tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai
akumulasi penyusutan.
Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk
penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan
sebelum diberlakukannya penyusutan.
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan
penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya
106 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang
direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan
tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan Aset Tetap
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat
Pejabat Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang
nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.
Barang ekstrakomptabel tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan
pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak
Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih
dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai
perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan dicatat dalam kelompok Aset
Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut
diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah
didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa
manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.
Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:
Formula Metode Garis Lurus
Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat
6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai
pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer
tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non
pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu
unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan
sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh,
satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan
persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan
aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan
pertukaran.
6.9. ASET BERSEJARAH
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi
yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan
Keuangan dengan tanpa nilai.
107 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut.
Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan
aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode
berjalan.
7. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap
sebagai berikut:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);
b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-
lain);
2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi aset tetap lainnya.
d. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
f. Untuk KDP perlu diungkapkan:
1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaianya dan jangka waktu
penyelesaianya pada tanggal neraca;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
5) Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai
jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang
telah ditentukan dalam kontrak).
g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan
lokasi aset dimaksud.
XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN
1. DEFINISI
Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana
cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan
pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam
peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
108 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. KLASIFIKASI
Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat
diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana
contoh di bawah ini:
Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
Dana Cadangan Pembangunan Gedung
Dana Cadangan Pembangunan Waduk
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
DanaCadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
Dst….
3. KRITERIA
Dana Cadangan mempunyai criteria sebagai berikut:
a. Pembentukannya dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan;
b. Pelaksanaan program/kegiatan yang jelas yang membutuhkan dana yang besar;
c. Tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
d. Harus dengan perencanaan yang matang.
e. Ditetapkan dan Peraturan Daerah;
4. PENGAKUAN
Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk
penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di
dalam peraturan daerah.
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke
Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan
yang menggunakan mekanisme-LS.
5. PENGUKURAN
a. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS
terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke
dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA
dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana
cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
c. Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan
membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana
cadangan diukur sebesar nilai nominal.
109 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
6. PENYAJIAN
Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari Pembiayaan dan dalam
Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap.
7. PENGUNGKAPAN
Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),
sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan;
e. Sumber dana cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI
1. DEFINISI
Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset
lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.
Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi
pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial
(potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali
memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan
mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam
pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi
menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik
tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
2. KLASIFIKASI
Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
a. TAGIHAN JANGKA PANJANG
Tagihan jangka panjang terdiri dari:
1) Tagihan Penjualan Angsuran adalah yang timbul dari penjualan, pada
umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang
dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan
kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi
berikutnya.
2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang
dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai
negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena
lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
110 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena
lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan.
Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah
proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang
Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset
lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan
mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah
yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya,
pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain
dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan
berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
dan atau hak usaha yang dimiliki.
1) Sewa adalah adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
2) Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah.
3) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset
pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati
(konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada
pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
4) Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan
aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan
tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga
dilakukan secara bagi hasil.
c. ASET TIDAK BERWUJUD
Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu
jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan
pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
Jenis Aset Tidak Berwujud antara lain:
1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya
pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.
2) Lisensi adalah dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika
ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui
sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik
barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang
111 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
atau jasa yang dilisensikan, dan Franchise merupakan perikatan dimana salah
satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari
kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain
dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
3) Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak
cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta
memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak
sah atas suatu ciptaan.
4) Paten adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki
oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian
dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau
pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
5) Aset Tidak Berwujud lainnya
Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset
tak berwujud yang ada seperti:
a) Software komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tak
terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di
komputer lain.
b) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset.
c) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan
terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama
masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode
amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum,
peraturan, atau kontrak.
d. ASET LAIN-LAIN adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini
dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,
sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD
a. Dapat diindentifikasi
Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:
1). Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau
dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh
karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain,
maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan,
ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun
demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika
entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan
lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan
tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau
tidak;
112 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2). Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak
hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat
dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban
lainnya.
Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam
perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara
gabungan.
Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini
dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk
memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas
tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat
dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan
franchise.
Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software, dan modul untuk
kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari hardware
terkait dan memberikan manfaat masa depan maka software tersebut
diidentifikasi sebagai ATB.
Sebaliknya dalam hal software komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari
hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi,
maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai
bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan
dan mesin. Namun jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat
diakui sebagai ATB. Misalnya software dapat dipasang di beberapa hardware dan
hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada software tersebut, maka
software diakui sebagai ATB.
b. Pengendalian
Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan
untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui
sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut ”mengendalikan aset” jika entitas
memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang
timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk
mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang
sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini
bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih
terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena
adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat
diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan
pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah
entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang
diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk
mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (copyrights), hak
paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber
daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.
c. Manfaat Ekonomi Masa Depan
Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan
manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat
ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa
113 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat
kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam
meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau
peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.
Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa
pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya
atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian
lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain
ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan
yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem
on-line untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Keliling mempercepat
pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD
a. Pembelian
Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara
gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran
biaya perolehan.
b. Pengembangan secara internal
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara
internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh
terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk
lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga
perolehan ATB.
c. Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu
entitas lain.
d. Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat
dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban
masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak
kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan
yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang
lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tangungjawabnya
atas ATB tersebut.
e. Donasi/hibah
ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi
atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software
aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya
imbalan yang harus diberikan.
f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)
Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah,
budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh
instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan
pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh
114 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah
penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu
entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika
definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.
5. MASA MANFAAT ATB
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau
banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas
untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana
yang lebih pendek.
b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai
batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu,
atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan
reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan
manfaat.
6. PENGAKUAN
Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran
yang khas, yaitu sebagai berikut:
1. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti
kerugian daerah.
a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
daerah dan diakui setelah diterbitkannya SK pelelangan aset tersebut/dokumen
yang disamakan.
b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, diakui
berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
yang harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan
dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan
tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang
dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR
tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru
dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya,
pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan
prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini
dapat berupa:
115 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset
yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
d. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh
pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan
bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan
kriteria pengakuan.
Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan
awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya
perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang
dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh
melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya
yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria
pengakuan ATB.
Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai
terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena
itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan
untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa
potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya
untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain,
seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah
perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya
operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran
setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka
pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir
kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
116 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Aset Tidak Berwujud (ATB) terdiri atas:
a. Goodwill
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat
adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung
berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi
peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih
perusahaan.
b. Royalti
c. Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak
paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi
atau perusahaan lain.
d. Lisensi
Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi
dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu.
c. Hak Paten
Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh
Pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan
Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau
pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah,
maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas
Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka
waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak
Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian
memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap
Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus.
Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum
terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan
nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang
telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang
memadai dalam CaLK.
d. Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.
1) Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer
Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan:
a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi
pemerintah
Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah
daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal
dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit
untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk
117 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software
seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum
hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari
pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak
terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang
dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software
komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa
tahap sebagai berikut:
Tahap awal kegiatan
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi
alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan
pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software
tersebut.
Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya
konfigurasi software dan software interface, koding, meng-install ke
hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk
mengoperasionalkan software.
Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak
diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.
Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal
kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.
Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus
dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak
untuk periode berjalan.
Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah
implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat
terjadinya.
b) Perolehan software secara eksternal
Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan
sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa
software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software
tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi
sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program
yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus
dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset
secara umum.
Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis,
syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara
external tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian
software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya
pembayaran lisensi saja;
118 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software;
Berapa lama ijin penggunaan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi
untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai
berikut:
Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih
dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus
dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang
memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai
dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu
dikapitalisasi.
Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin
penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus
dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan
membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12
bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak
memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari
atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan
Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan
nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan
awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB
dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa
potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut
bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara
langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu
sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun
demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang
dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran
tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software
komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
(1) Meningkatkan fungsi software;
(2) Meningkatkan efisiensi software.
Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di
atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada
saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang
sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran
untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat
dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik
umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan
ijin penggunaan/lisensi dari software atau up-grade dari versi yang lama
menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan
software baru.
Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
119 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan
yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan
yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
2) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh
secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam
rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui
sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in
progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi
menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
4. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
7. PENGUKURAN
7.1. Tagihan Jangka Panjang
a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan
dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang
bersangkutan.
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung
berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
b. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan
aset yang bersangkutan.
c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.
d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar
nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai
perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk
membangun aset tersebut.
120 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
7.3. Aset Tidak Berwujud
a. Pengukuran Pada Saat Perolehan
Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali
ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai
wajar.
1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal
a) Pembelian
ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya
perolehan.Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai
per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB
dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila
berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset
moneter lainnya.
Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
b) Pertukaran
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai
sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset
lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang
dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
c) Kerjasama
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan
berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang
menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan
yang berlaku.
d) Donasi/Hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat
andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.
2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Dari Pengembangan Secara
Internal
ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil
dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai
perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di
masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai
dikembangkan.
Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari
121 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap
sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan
khusus untuk software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan
kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi
kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.
b. Pengukuran Setelah Perolehan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak
kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau
penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan
pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk
memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang
terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk
memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain,
seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah
perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya
operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat
pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap
ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai
ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai
Aset.
Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intagible Heritage Asset)
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan
untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut
didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di
neraca sebesar nilai pendaftarannya.
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,
namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar
nilai wajar.
c. Amortisasi
Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan
dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi
oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa
manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika
terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau
jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak
berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika,
berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat
pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas
neto bagi entitas.
Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak
berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah
sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk
dijual.
Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB
terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan
bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah
tercatatnya.
122 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Pelaksanaan amortisasi:
1. Metode Amortisasi
Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi
aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa
manfaat terhadap software tersebut.
Perhitungan dan pencatatan amortisasi dilakukan setiap akhir semester.
2. Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa
manfaat terbatas.
Masa manfaat/Umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:
No Aset Tidak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)
1. Aset Tak Berwujud
Software urusan
a. Pendidikan 4
b. Kesehatan 4
c. Pekerjaan Umum 4
d. Perumahan 4
e. Penataan Ruang 4
f. Perencanaan Pembangunan 4
g. Perhubungan 4
h. Lingkungan Hidup 4
i. Pertanahan 4
j. Kependudukan dan Catatan Sipil 4
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4
m. Sosial 4
n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 4
o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4
p. Penanaman Modal 4
q. Kebudayaan dan Pariwisata 4
r. Kepemudaan dan Olah Raga 4
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 4
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4
v. Statistik 4
w. Kearsipan 4
x. Perpustakaan 4
y. Komunikasi dan Informatika 4
z. Pertanian dan Ketahanan Pangan 4
aa. Kehutanan 4
bb. Energi dan Sumber Daya Mineral 4
cc. Kelautan dan Perikanan 4
d. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset
tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai
bukunya.
Penurunan Nilai (Impairment)
Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat
diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan
123 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang
menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.
Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa
manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah
terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun,
atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami
penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika
ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai
pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak
dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang
dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan
penggunaan sistem dan lain-lain.
Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang
diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai
dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut
tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas
dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset
baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Penghentian dan Pelepasan ATB
ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung
kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB
harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan
penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau
berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.
Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB
tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan
dari penggunaan atau pelepasannya.
Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai
pemindahtanganan, dengan cara:
a. dijual;
b. dipertukarkan;
c. dihibahkan; atau
d. dijadikan penyertaan modal daerah.
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat,
atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus
dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat
dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK
Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri
Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
disebut dengan penghapusan.
Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan
harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat
terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis
disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan
nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang
ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai
pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
124 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
8. PENYAJIAN
Aset lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
9. PENGUNGKAPAN
Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-
kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan
BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.
XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
1. DEFINISI
Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada
pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban
kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara
hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
2. KLASIFIKASI
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk
menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal
penyelesaian kewajiban seperti utang kepihak ketiga dan utang bunga juga
bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek atau jangka panjang.
Pos-pos kewajiban antara lain:
a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam
waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek
antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga,
utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
dan bagian lancar utang jangka panjang.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam
waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang
akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika:
1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut
atas dasar jangka panjang;
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
125 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
3. PENGAKUAN
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban
timbul.
Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau
sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi
meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat
pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa
depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah
dianggarkan.
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintahdaerah, kewajiban diakui
ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya
ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya,
misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan
aktivitas pemerintah daerah.
d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
Dalam kejadian yang diakui pemerintahdaerah, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada
kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan
konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah.
Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan
kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan
bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam
peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai
kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada
akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya-biaya
tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara
formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah, dan
atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi
transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah
memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa
depan.
4. PENGUKURAN
Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban
tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.
Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-
masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai
pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
126 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada
saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah
yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan
berita acara kemajuan pekerjaan.
4.2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-
undangan.
Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.3. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar
dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban
yang berkaitan.
4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan
kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk
dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut
adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai
berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan
pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah
kepada pihak lain.
4.7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt)memiliki nilai nominal
sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari
World Bank.
4.8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang
pemerintah daerah dan dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan
memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika
sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar
nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto,
maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo,
sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan
berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah
disajikan dalam neraca di sisi pasiva.
127 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
5. PENGUNGKAPAN
Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan
kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan
berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
1) Pengurangan pinjaman;
2) Modifikasi persyaratan utang;
3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang
berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. KOREKSI KESALAHAN
Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan
atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk
membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan
diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan.
Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena
keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan
hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain.
Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat,
namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada
perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.
2. KLASIFIKASI
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan
terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara
berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
128 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
pajak.
3. PERLAKUAN
a. Kesalahan tidak berulang
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun
beban.
Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun
yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi
kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi
dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum
diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.
Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-
LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Pergub
Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih atau
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
ekuitas.
Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena
kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
maka Pemerintah Daerah akan mengurangi akun
ekuitas dan mengurangi saldo kas
b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara
berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
pajak.
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi
pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
129 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan
suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan
atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian
laporan keuangan entitas.
Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas
pelaporan dari waktu kewaktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja,
dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus
diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan,
pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis
akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan
kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan
standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan
sehubungan dengan revaluasi.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara
substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang
sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang
mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan
pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (PSAP No.10 Paragraf
4).
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan
Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat
perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap
berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa
manfaat aset tetap tersebut.
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak
memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh
perubahan itu.
6. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN
Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi
tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat
operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif
penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai
tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak
130 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila
ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di
akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan
sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus,
resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
131 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN
KEUANGAN
V.A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
V.A.1 PENDAPATAN
Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan
rincian disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel V.1 Pendapatan Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
251.969.585.751,00 307.488.084.365,00 278.313.775.793,00
V.A.1.2 Pendapatan Transfer 1.457.813.533.299,00 1.451.581.978.982,00 1.530.401.293.306,00
V.A.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
79.509.964.574,00 71.778.390.000,00 69.668.754.583,00
Jumlah 1.789.293.083.624,00 1.830.848.453.347,00 1.878.383.823.682,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar
Rp1.830.848.453.347,00 atau 102,32% dari anggarannya sebesar
Rp1.789.293.083.624,00 dan 97,47% dari realisasi TA 2019 sebesar
Rp1.878.383.823.682,00.
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.830.848.453.347,00 sudah
termasuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung
sebesar Rp177.805.403.143,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp41.284.454.830,00,
Dana BOS di rekening sekolah sebesar Rp71.776.230.000,00, Dana yang
bersumber dari APBN berupa Dana Desa sebesar Rp247.881.825.000,00, Bantuan
Pemerintah dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
pengadaan Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid di RSUD sebesar
Rp2.363.636.364,00 (dari Rp2.471.043.000,00 dikembalikan ke Kas Negara
sebesar Rp107.406.636,00), dan dana dari Bank Jateng untuk penanganan covid –
19 di Kecamatan Parakan sebesar Rp2.160.000,00.
Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut:
V.A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode
TA 2020 dan TA 2019, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel V.2 Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5
V.A.1.1.1 Pajak Daerah 36.723.000.000,00 47.887.604.813,00 53.424.094.046,00
132 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5
V.A.1.1.2 Retribusi Daerah 7.492.767.100,00 8.436.169.882,00 16.189.001.249,00
V.A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
19.555.026.271,00 18.800.858.165,00 14.571.585.064,00
V.A.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 188.198.792.380,00 232.363.451.505,00 194.129.095.434,00
Jumlah 251.969.585.751,00 307.488.084.365,00 278.313.775.793,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi PAD TA 2020 sebesar
Rp307.488.084.365,00 atau 122.03% dari anggaran sebesar Rp251.969.585.751,00
dan 110,48% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp278.313.775.793,00. Penerimaan
PAD tersebut melampaui target sebesar 22,03 % atau Rp55.518.498.614,00
merupakan kontribusi dari 3 (tiga) objek PAD, yaitu Pajak Daerah melampaui
target sebesar Rp11.164.604.813,00, Retribusi Daerah melampaui target sebesar
Rp943.402.782,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui
target yang ditetapkan sebesar Rp44.164.659.125,00, sedangkan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan kurang dari target sebesar Rp754.168.106,00.
Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 dan TA 2019, tersaji sebagai berikut:
V.A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung dikelola oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah dengan rincian disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.3 Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pajak Hotel 150.000.000,00 170.636.594,00 253.504.852,00
2 Pajak Restoran 1.294.000.000,00 1.916.160.155,00 1.873.169.859,00
3 Pajak Hiburan 34.000.000,00 39.936.150,00 131.081.750,00
4 Pajak Reklame 300.000.000,00 519.430.836,00 542.925.078,00
5 Pajak Penerangan Jalan 15.500.000.000,00 15.932.617.325,00 17.577.126.015,00
6 Pajak BPHTB 9.000.000.000,00 16.156.615.814,00 19.014.475.009,00
7 Pajak Air Bawah Tanah 270.000.000,00 272.188.236,00 188.164.850,00
8 Pajak Parkir 75.000.000,00 114.054.600,00 112.142.925,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan 10.000.000.000,00 12.651.940.038,00 13.597.151.854,00
10 Tunggakan Pajak Bumi dan
Bangunan 100.000.000,00 114.025.065,00 134.351.854,00
Jumlah 36.723.000.000,00 47.887.604.813,00 53.424.094.046,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2020 sebesar
Rp47.887.604.813,00 atau 130.40% dari anggaran sebesar Rp36.723.000.000,00
dan 89,63% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp53.424.094.046,00. Dari 10
(sepuluh) jenis objek Pajak Daerah tersebut seluruhnya melampaui target yang
ditetapkan.
133 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.A.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda) dan dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah penghasil.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp8.436.169.882,00 atau
112,59% dari anggaran sebesar Rp7.492.767.100,00 dan 52,11% dari realisasi TA
2019 sebesar Rp16.189.001.249,00. Secara keseluruhan realisasi pendapatan
Retribusi Daerah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar
Rp943.402.782,00 atau 12,59%. Retribusi Jasa Usaha melampaui target sebesar
Rp432.652.410,00 atau 59,27% sedangkan untuk Retribusi Jasa Umum lebih
target sebesar Rp367.609.722,00 atau 6,87% dan Retribusi Perizinan Tertentu
melampaui target sebesar Rp143.140.650,00 atau 10,14% dari anggaran yang
ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel V.4 Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
33.000.000,00 91.840.000,00 242.766.000,00
2 Dinas Kesehatan 45.000.000,00 52.645.000,00 48.320.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
50.000.000,00 70.125.000,00 89.025.000,00
4 Dinas Tenaga Kerja 137.634.000,00 185.778.000,00 84.471.600,00
5 Dinas Lingkungan Hidup 600.000.000,00 813.175.500,00 806.775.000,00
6 Dinas Perhubungan 949.190.600,00 1.100.113.550,000 1.876.031.100,00
7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.180.250.000,000 4.157.903.572,00 5.647.740.149,00
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.022.000.000,00 1.154.938.860,00 6.299.777.800,00
9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 218.250.000,00 53.380.000,00
10 Dinas Perikanan dan Peternakan 344.158.500,00 433.013.400,00 490.589.400,00
11 Sekretariat Daerah 105.000.000,00 105.000.000,00 436.000.000,00
12 Kecamatan 26.534.000,00 53.387.000,00 114.125.200,00
Jumlah 7.492.767.100,00 8.436.169.882,00 16.189.001.249,000
Penjelasan secara rinci atas jenis retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah
sebagai berikut:
1. Pendapatan Retribusi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp91.840.000,00 dan
Rp242.766.000,00. Rincian target anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi
pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga tersebut disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.5 Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Pemakaian Gedung Olah
Raga 33.000.000,00 74.040.000,00 185.920.000,00
2 Retribusi Sewa Wisma Atlit 0,00 0,00 17.800.000,00 56.846.000,00
Jumlah 33.000.000,00 91.840.000,00 242.766.000,00
134 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan dengan Anggaran TA 2020 sebesar
Rp45.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.645.000,00
dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.320.000,00, sedangkan Pelayanan
Kesehatan Umum di Puskesmas dan Pelayanan Kebidanan masuk di
Pendapatan BLUD pada Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
3. Pendapatan Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman merupakan penerimaan retribusi sewa mesin gilas dengan
Anggaran TA 2020 sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp70.125.000,00 dan Rp89.025.000,00.
4. Pendapatan Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja merupakan penerimaan retribusi
Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan Anggaran TA 2020 sebesar
Rp137.634.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp185.778.000,00 dan Rp84.321.600,00.
5. Pendapatan Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan penerimaan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Anggaran
Rp600.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp813.175.500,00 dan Rp806.775.000,00.
6. Pendapatan Retribusi pada pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan
Retribusi Parkir Umum, Retribusi Parkir Khusus, Retribusi Terminal, Retribusi
Ijin Trayek, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.100.113.550,00 dan
Rp1.876.031.100,00. Rincian target anggaran dan realisasi penerimaan retribusi
pada Dinas Perhubungan tersebut disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.6 Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Parkir Umum 300.000.000,00 409.990.500,00 729.830.000,00
2 Retribusi Parkir Khusus 18.000.000,00 18.013.850,00 38.066.000,00
3 Retribusi Terminal 119.788.100,00 122.124.200,00 228.086.600,00
4 Retribusi Ijin Trayek 11.402.500,00 12.090.000,00 30.030.000,00
5 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor 500.000.000,00 537.895.000,00 850.018.500,00
Jumlah 949.190.600,00 1.100.113.550,00 1.876.031.100,00
7. Pendapatan Retribusi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) merupakan penerimaan retribusi
Pelayanan Pasar dan Retribusi Tera Ulang dengan realisasi per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.157.903.572,00 dan
Rp5.647.740.149,00. Rincian target anggaran dan realisasi penerimaan
Retribusi pada Disperindagkop UKM tersebut disajikan pada tabel berikut:
135 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.7 Pendapatan Retribusi Daerah
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Pelayanan Pasar
Pasar Kliwon Temanggung 1.255.000.000,00 1.255.067.000,00 1.241.997.000,00
Pasar Parakan 1.461.000.000,00 1.539.426.672,00 1.507.382.699,00
Pasar Ngadirejo 605.500.000,00 608.198.500,00 609.953.500,00
Pasar Kranggan/Agro 397.500.000,00 397.710.000,00 386.846.000,00
Pasar Pingit 111.000.000,00 123.153.000,00 109.776.500,00
Pasar Candiroto 150.250.000,00 141.465.900,00 157.820.750,00
2 Retribusi Tera Ulang 200.000.000,00 92.882.500,00 46.680.500,00
3 Sewa Penempatan Awal 0,00
Pasar Parakan 0,00 0,00 1.428.422.000,00
Pasar Temanggung Permai 0,00 0,00 66.000.000,00
Pasar Wage Ngadirejo 0,00 0,00 49.552.000,00
Pasar Temanggung Indah 0,00 0,00 43.309.200,00
Jumlah 4.180.250.000,00 4.157.903.572,00 5.647.740.149,00
Untuk Sewa Penempatan Awal pada tahun 2019 masuk dalam pendapatan
retribusi, namun pada tahun 2020 berpindah ke Lain-lain PAD yang Sah.
8. Pendapatan Retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Tempat Reklame
dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp1.154.938.860,00 dan Rp6.299.777.800,00. Rincian target anggaran dan
realisasi penerimaan Retribusi pada DPMPTSP tersebut disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.8 Pendapatan Retribusi Daerah
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi IMB 750.000.000,00 809.289.150,00 3.036.324.150,00
2 Retribusi Ijin Gangguan 0,00 0,00 1.161.600,00
3 Retribusi Ijin Trayek 12.000.000,00 9.125.000,00 10.250.000,00
4 Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi 200.000.000,00 234.351.400,00 298.744.000,00
5 Retribusi Pemakaian Tempat
Reklame 60.000.000,00 102.173.310,00 95.181.900,00
6 Alih Fungsi Lahan 0,00 0,00 2.858.116.150,00
Jumlah 1.022.000.000,00 1.154.938.860,00 6.299.777.800,00
136 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Untuk Alih Fungsi Lahan pada tahun 2019 masuk dalam pendapatan Retribusi,
namun pada tahun 2020 berpindah ke Lain-lain PAD yang Sah.
9. Pendapatan Retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
merupakan penerimaan Retribusi Sewa Kios Pujasera dan Retribusi Sewa
Rumah Makan Kledung dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp218.250.000,00 dan Rp53.380.000,00. Rincian target
anggaran dan realisasi Retribusi pada Dinbudpar tersebut disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.9 Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Sewa Kios Pujasera 0,00 34.000.000,00 15.380.000,00
2
Retribusi sewa Rumah Makan
Kledung 0,00 184.250.000,00 38.000.000,00
Jumlah 0,00 218.250.000,00 53.380.000,00
10. Pendapatan Retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan
penerimaan Retribusi Pasar Ternak Badran, Retribusi Pemakaian Gedung dan
Bangunan Pasar Ikan Dangkel, Retribusi Pemakaian Perlengkapan Reproduksi,
Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah/Balai Benih Ikan (BBI) dengan
realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp433.013.400,00 dan Rp490.589.400,00. Rincian target anggaran dan realisasi
penerimaan Retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan tersebut disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.10 Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Pasar Ternak Badran 11.552.250,000 15.718.000,00 22.163.000,00
2 Retribusi Pemakaian Gedung dan
Bangunan 15.000.000,00 26.405.000,00 30.650.000,00
3 Retribusi Pemakaian Perlengkapan
Reproduksi 9.000.000,00 11.194.500,00 10.417.500,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.606.250,00 5.479.000,00 0,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan 54.000.000,00 73.830.000,00 84.126.500,00
6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah Balai Benih Ikan (BBI) 250.000.000,00 300.386.900,00 343.232.400,00
Jumlah 344.158.500,00 433.013.400,00 490.589.400,00
11. Pendapatan Retribusi pada Sekretariat Daerah merupakan penerimaan Retribusi
Sewa Gedung Pertemuan yang dikelola oleh Bagian Umum Setda dengan
realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp105.000.000,00 dan Rp436.000.000,00.
137 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
12. Pendapatan Retribusi pada Kecamatan merupakan penerimaan Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Pringsurat,
Kaloran, dan Parakan, Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan
Temanggung dan Parakan, Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung dengan realisasi per 31 Desember
2020 dan Desember 2019 sebesar Rp53.387.000,00 dan Rp114.125.200,00.
Rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi pada Kecamatan
disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.11 Pendapatan Retribusi Daerah pada Kecamatan
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
b. Kecamatan Pringsurat 15.000.000,00 24.600.000,00 78.050.000,00
c. Kecamatan Kaloran 0,00 3.800.000,00 9.500.000,00
d. Kecamatan Parakan 0,00 7.228.000,00 1.769.200,00
2 Retribusi Sewa Balai Kelurahan
a. Kelurahan Temanggung II 1.134.000,00 1.286.000,00 2.112.000,00
b. Kelurahan Butuh 900.000,00 1.373.000,00 1.574.000,00
c. Kelurahan Jampiroso 0,00 500.000,00 1.500.000,00
d. Kelurahan Banyuurip 0,00 600.000,00 1.200.000,00
e. Kelurahan Jurang 0,00 750.000,00 770.000,00
f. Kelurahan Kebonsari 0,00 750.000,00 4.400.000,00
g. Kelurahan Sidorejo 0,00 1.000.000,00 3.350.000,00
h. Kelurahan Kertosari 0,00 0,00 1.900.000,00
i. Kelurahan Parakan Kauman 0,00 0,00 3.000.000,00
j. Kelurahan Parakan Wetan 9.500.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00
3 Retribusi Sewa Pemakaian Tanah
Pemerintah
Retribusi Sewa Pemakaian Tanah
Pemerintah di Kecamatan
Temanggung
a. Kelurahan Sidorejo 0,00 2.000.000,00 0,00
Jumlah 26.534.000,00 53.387.000,00 114.125.200,00
V.A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2020 dan
TA 2019 dijelaskan dengan rincian pada tabel berikut:
138 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bank Jateng 8.011.212.506,00 8.011.212.506,00 5.533.434.175,00
2 PDAM 3.464.446.430,00 3.464.446.430,00 1.790.611.630,00
3 PD Bank Pasar 5.100.111.677,00 5.100.111.677,00 4.876.234.513,00
4 PD Apotik Waringin Mulyo 185.000.000,00 152.220.269,00 174.444.891,00
5 BPR BKK Temanggung 1.948.291.658,00 1.948.291.658,00 1.334.747.743,00
6 PD Bhumi Phala Wisata 740.000.000,00 0,00 764.100.595,00
7 PD Aneka Usaha 80.000.000,00 97.845.955,00 76.848.250,00
8 PDBPR BKK Pringsurat 0,00 0,00 0,00
9 PT Jamkrida Jateng 25.964.000,00 25.964.000,00 21.163.267,00
10 PRPP 0,00 765.670,00 0,00
Jumlah 19.555.026.271,00 18.800.858.165,00 14.571.585.064,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp18.800.858.165,00 atau 96,14% dari
anggaran sebesar Rp19.555.026.271,00 dan 129,02% dari realisasi TA 2019
sebesar Rp14.571.585.064,00.
V.A.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber
yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi TA 2020 sebesar
Rp232.363.451.505,00 atau 123,47% dari anggaran sebesar Rp188.198.792.380,00
dan 119,69% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp194.129.095.434,00; secara rinci
disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.13 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SKPD
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Dinas Kesehatan 43.249.945.947,00 41.284.454.830,00 45.069.864.573,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah Temangung
135.000.000.000,00 177.805.403.143,00 128.522.588.166,00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
12.000.000,00 14.940.000,00 11.100.000,00
4 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
0,00 18.500.000,00 28.000.000,00
5 Dinas Perhubungan 0,00 5.093.500,00 12.486.500,00
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0,00 0,00 48.190.000,00
7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
301.500.000,00 265.937.500,00 0,00
8 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00 744.877.750,00 0,00
9 Dinas Kearsipan 0,00 1.791.500,00 8.682.000,00
10 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
9.585.346.433,00 12.143.003.282,00 20.327.904.194,00
11 Sekretraiat Daerah 50.000.000,00 79.450.000,00 100.280.001,00
Jumlah 188.198.792.380,00 232.363.451.505,00 194.129.095.434,00
139 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dari masing-
masing Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan
pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Umum dan Pelayanan Kebidanan di
Puskesmas dengan Anggaran TA 2020 sebesar Rp43.249.945.947,00 dan
realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp41.284.454.830,00 dan Rp45.069.864.573,00.
2. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Temanggung merupakan pendapatan Pelayanan Kesehatan dengan
Anggaran TA 2020 sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp177.805.403.143,00 dan
Rp128.522.588.166,00.
3. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
dan Kawasan Permukiman merupakan penerimaan penjualan drum bekas
dengan Anggaran TA 2020 sebesar Rp12.000.000,00 dan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.940.000,00 dan
Rp11.100.000,00.
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan merupakan penerimaan penjualan hasil perkebunan dengan realisasi per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.500.000,00 dan
Rp28.000.000,00.
5. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perhubungan merupakan
penerimaan denda Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.093.500,00 dan
Rp12.486.500,00.
6. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penerimaan dari Sewa
Penempatan Awal Pasar Parakan, Pasar Temanggung Permai, dan Pasar Wage
Ngadirejo dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp265.937.500,00 dan Rp0,00. Rincian target anggaran dan realisasi
Lain-lain PAD yang Sah dari penerimaan penempatan awal pasar masing-
masing pasar disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.14 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pasar Parakan 301.500.000,00 221.700.000,00 0,00
2 Pasar Temanggung Permai 0,00 38.887.500,00 0,000
3 Pasar Wage Ngadirejo 0,00 5.350.000,00 0,00
Jumlah 301.500.000,00 265.937.500,00 0,00
Untuk Sewa Penempatan Awal pada tahun 2019 masuk dalam pendapatan
Retribusi Daerah, namun pada tahun 2020 berpindah ke Lain-lain PAD yang
Sah.
140 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
7. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penerimaan Alih Fungsi Lahan
dengan Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp744.877.750,00 dan Rp0,00.
Pendapatan Alih Fungsi Lahan pada TA 2019 merupakan pendapatan Retribusi
Daerah, tetapi pada TA 2020 masuk dalam pos Lain-lain PAD yang Sah.
8. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
merupakan penerimaan denda keterlambatan pengembalian buku dengan
Anggaran TA 2020 sebesar Rp0,00 dan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp1.791.500,00 dan Rp8.682.000,00.
9. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan penerimaan dari Hasil
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Bunga Deposito,
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian,
dan Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.143.003.282,00 dan
Rp20.327.904.194,00. Rincian target anggaran dan realisasi Lain-lain PAD
yang Sah pada BPPKAD disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.15
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
0,00 4.831.800,00 67.800.000,00
2 Jasa Giro 2.904.180.034,00 2.676.661.244,00 1.289.762.864,00
3 Bunga Deposito 3.270.533.582,00 5.357.372.256,00 11.719.869.523,00
4 Tuntutang Ganti Kerugian Daerah
5.000.000,00 21.000.000,00 0,00
5 Denda Pajak 10.000.000,00 31.043.819,00 58.181.787,00
6 Pendapatan dari Pengembalian 1.589.384.317,00 2.128.357.363,00 5.940.904.020,00
7 Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
1.806.248.500,00
- Sewa Tanah Bengkok 1.621.925.500,00 1.204.361.000,00
- Sewa Aset Pemda 301.811.300,00 47.025.000,00
Jumlah 9.585.346.433,00 12.143.003.282,00 20.327.904.194,00
10. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan LPP Radio
Temanggung dan LPP TV Temanggung yang dikelola oleh Bagian Humas
Setda dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp79.450.000,00 dan Rp100.280.001,00. Rincian target anggaran dan realisasi
Lain-lain PAD yang Sah dari LPP Radio Temanggung dan LPP TV
Temanggung tersebut disajikan pada tabel berikut:
141 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.16 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Sekretariat Daerah
TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Penerimaan LPP Radio Temanggung
20.000.000,00 18.600.000,00 26.150.000,00
2 Penerimaan LPP TV Temanggung
30.000.000,00 60.850.000,00 74.130.001,00
Jumlah 50.000.000,00 79.450.000,00 100.280.001,00
Pos Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang tidak tercapai realisasinya adalah
pendapatan Jasa Giro yang hanya tercapai 92,17% dari anggaran sebesar
Rp2.904.180.034,00, sedangkan pos yang lain melampaui target, antara lain
Pendapatan Bunga Deposito tercapai 163,81% dari anggaran sebesar
Rp3.270.533.582,00, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tercapai 420,00% dari
anggaran sebesar Rp5.000.000,00 , pendapatan denda pajak tercapai 310,44% dari
anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan pendapatan denda retribusi tercapai sebesar
Rp6.885.000,00 dari anggaran sebesar 0,00, pendapatan dari pengembalian tercapai
178,76% dari anggaran sebesar Rp1.589.384.317,00.
Realisasi Pendapatan BLUD RSUD tercapai 131,71% dari anggaran sebesar
Rp135.000.000.000,00, sedangkan BLUD Puskesmas Tahun 2020 hanya tercapai
95,46% dari anggaran sebesar Rp43.249.945.947,00. Pendapatan BLUD
Puskesmas sebesar Rp41.284.454.830,00 merupakan pendapatan BLUD 26
Puskesmas dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.1.
Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan tercapai 105,16% dari anggaran sebesar Rp2.157.748.500,00.
V.A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan
Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar
Rp1.451.581.978.982,00 atau 99,57% dari anggarannya sebesar
Rp1.457.813.533.299,00 dan 94,84% dari realisasi TA 2019 sebesar
Rp1.530401.293.306,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.17 Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.051.153.212.299,00 1.046.567.778.773,00 1.133.246.263.266,00
V.A.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
304.193.321.000,00 304.193.321.000,00 283.712.751.000,00
V.A.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 102.467.000.000,00 100.820.879.209,00 113.442.279.040,00
Jumlah 1.457.813.533.299,00 1.451.581.978.982,00 1.530.401.293.306,00
Dari ketiga jenis objek pendapatan transfer tersebut, penerimaan dari transfer Dana
Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus
masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer TA
2020 dan TA 2019 secara lebih rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:
142 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.18 Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.1
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.051.153.212.299,00 1.046.567.778.773,00 1.133.246.263.266,00
V.A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 49.051.299.000,00 51.081.093.306,00 43.798.273.488,00
V.A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
1.961.482.000,00 1.799.603.249,00 1.415.483.648,00
V.A.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 770.269.689.000,00 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
V.A.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 229.870.742.299,00 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
V.A.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
304.193.321.000,00 304.193.321.000,00 283.712.751.000,00
V.A.1.2.2.1 Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
56.311.496.000,00 56.311.496.000,00 41.768.103.000,00
V.A.1.2.2.2 Dana Desa 247.881.825.000,00 247.881.825.000,00 241.944.648.000,00
V.A.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
102.467.000.000,00 100.820.879.209,00 113.442.279.040,00
V.A.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
94.500.000.000,00 94.165.118.971,00 102.323.566.038,00
V.A.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi
7.967.000.000,00 6.655.760.238,00 11.118.713.002,00
Jumlah 1.457.813.533.299,00 1.451.581.978.982,00 1.530.401.293.306,00
V.A.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN
Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak,
Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK). Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2020 sebesar
Rp1.046.567.778.773,00 atau 99,56% dari anggaran Rp1.051.153.212.299,00 dan
92,35% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.530.401.293.306,00. Realisasi
Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian disajikan pada tabel
berikut ini: Tabel V.19
Pendapatan Transfer Pusat–Dana Perimbangan TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 49.051.299.000,00 51.081.093.306,00 43.798.273.488,00
V.A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
1.961.482.000,00 1.799.603.249,00 1.415.483.648,00
V.A.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 770.269.689.000,00 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
V.A.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 229.870.742.299,00 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
Jumlah 1.051.153.212.299,00 1.046.567.778.773,00 1.133.246.263.266,00
V.A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
Realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21
dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:
143 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.20 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 5.380.591.000,00 5.029.090.163,00 5.786.888.996,00
2 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan PPh Ps 21
13.538.791.000,00 17.353.496.371,00 6.508.697.660,00
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 30.131.917.000,00 28.698.506.772,00 31.502.686.832,00
Jumlah 49.051.299.000,00 51.081.093.306,00 43.798.273.488,00
Tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21/25/29 WPOPDN yang memenuhi target yaitu sebesar 128,17% dari
anggaran sebesar Rp13.538.791.000,00, sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan hanya terealisasi sebesar Rp5.029.090.163,00 atau 93,47% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.380.591.000,00 dan untuk Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau hanya terealisasi Rp28.698.506.772,00 atau 95,24% dari target
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.131.917.000,00.
V.A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi
Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam
Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi,
Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Sumber Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan
Panas Bumi, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba denga rincian disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.21 Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
TA 2020 dan TA 2019
Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ini merupakan bagi
hasil dari pemerintah dimana besar kecilnya sangat tergantung dari kinerja
pendapatan nasional.
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan
326.857.000,00 195.069.050,00 165.292.200,00
2 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan
1.418.361.000,00 788.276.289,00 590.155.800,00
3 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi
26.658.000,00 56.090.685,00 95.052.100,00
4 Bagi Hasil dari Sumber Pertambangan Gas Bumi
128.276.000,00 711.359.243,00 419.934.900,00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
60.640.000,00 48.296.829,00 144.911.448,00
6 Bagi Hasil Sumber Alam Minerba 690.000,00 511.153,00 137.200,00
Jumlah 1.961.482.000,00 1.799.603.249,00 1.415.483.648,00
144 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.A.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)
Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU TA 2020 sebesar Rp762.027.309.000,00
atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp770.269.689.000,00 dengan rincian disajikan
pada tabel berikut ini:
Tabel V.22 Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2020 dan TA 2019
No Uraian
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 770.269.689.000,00 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
Jumlah 770.269.689.000,00 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
Realisasi Penerimaan DAU tidak mencapai target disebabkan adanya penambahan
Anggaran DAU untuk membayar gaji PPPK yang tidak terealisasi. Penambahan
DAU dimaksud telah dianggarkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor
80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Peraturan Bupati Temanggung
dimaksud sudah mengakomodir DAU tambahan sesuai PMK Nomor
35/PMK.07/2020.
V.A.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Realisasi Penerimaan DAK TA 2020 sebesar Rp231.659.773.218,00 terdiri dari:
- DAK Reguler yang terdiri dari DAK Pendidikan, DAK Kesehatan dan KB,
serta DAK Perumahan dan Pemukiman.
- DAK Non Fisik
- DAK Penugasan.
Untuk DAK Fisik jumlah transfer ke daerah disesuaikan dengan nilai kontrak
kegiatan, sedangkan untuk DAK Non Fisik nilai transfer ke daerah dikurangi
sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya
uraian di atas dapat disajikan dalam lampiran V.2.
V.A.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat,
meliputi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 dan TA 2019 merupakan dengan rincian
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel V.23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Transfer PP-
Lainnya
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.2.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Kusus
56.311.496.000,00 56.311.496.000,00 41.768.103.000,00
V.A.1.2.2.2 Dana Desa 247.881.825.000,00 247.881.825.000,00 241.944.648.000,00
Jumlah 304.193.321.000,00 304.193.321.000,00 283.712.751.000,00
145 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel tersebut menunjukkan realisasi Penerimaan TA 2020 sebesar
Rp304.193.321.000,00 atau 100.00% dari anggaran sebesar Rp304.193.321.000,00
dan 107,21% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp283.712.751.000,00.
V.A.1.2.2.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Alokasi Dana Insentif Daerah
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal
13 November 2019. Dalam Lampiran XVII Kabupaten Temanggung dengan
alokasi sebesar Rp61.335.725.000,00. Adapun realisasinya sebesar
Rp56.311.496.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar
Rp56.311.496.000,00.
V.A.1.2.2.2 Dana Desa
Alokasi untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 tanggal 13 November 2019. Dalam
Lampiran XVIII Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar
Rp250.756.487.000,00. Realisasi Pendapatan dari Alokasi Dana Desa yang
bersumber dari APBN sebesar Rp247.881.825.000,00 merupakan Alokasi Dana
Desa untuk 266 desa se Kabupaten Temanggung.
V.A.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pemerintah Provinsi,
meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi. Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Proviunsi TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel V.24 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 94.500.000.000,00 94.165.118.971,00 102.323.566.038,000
V.A.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Provinsi 7.967.000.000,00 6.655.760.238,00 11.118.713.002,00
Jumlah 102.467.000.000,00 100.820.879.209,00 113.442.279.040,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah
Provinsi TA 2020 sebesar Rp100.820.879.209,00 atau 98.39% dari anggaran
sebesar Rp102.467.000.000,00 dan 88,87% dari realisasi TA 2019 sebesar
Rp113.442,279,040,00 terdiri dari:
V.A.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Untuk lebih jelasnya
uraian di atas dapat disajikan pada tabel berikut:
146 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.25 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi TA 2020 dan TA 2019
No Uraian
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
21.919.255.000,00 19.524.494.421,00 23.115.045.760,00
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
15.184.111.000,00 9.356.651.123,00 15.441.835.221,00
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
23.421.017.779,00 20.418.972.727,00 28.628.520.946,00
4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
55.236.114,00 128.491.579,00 137.457.633,00
5 Pajak Rokok 33.920.380.107,00 44.736.509.121,00 35.000.706.478,00
Jumlah 94.500.000.000,00 94.165.118.971,00 102.323.566.038,00
V.A.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020
Kabupaten Temanggung mendapatkan anggaran sebesar Rp7.967.000.000,00 dan
realisasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020 sebesar Rp6.655.760.238,00 atau
sebesar 83,54% dari anggaran.
V.A.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah
dikelompokkan di atas, merupakan pendapatan hibah dari Pewmeribtah Pusat.
Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2020 sebesar Rp71.778.390.000,00 atau
90,27% dari anggaran sebesar Rp79.509.964.574,00 dan 103,03% dari realisasi TA
2019 sebesar Rp69.668.754.583,00.
Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Hibah
dari Bank Jateng dengan rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.26
Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)
53.259.964.574,00
50.645.040.000,00 47.143.354.583,00
2 Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)
26.250.000.000,00
21.131.190.000,00 21.525.400.000,00
3 Pendapatan Hibah Covid-19 0,00 2.160.000,00 0,00
4 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - PAMSIMAS
0,00 0,00 1.000.000.000,00
Jumlah 79.509.964.574,00 71.778.390.000,00 69.668.754.583,00
Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olah Raga sebesar Rp71.776.230.000,00 tersebut disalurkan melalui
rekening Bendahara Pengeluaran BOS di sekolah-sekolah.
Pendapatan BOS sebesar Rp71.776.230.000,00 tersebut sudah termasuk tambahan
untuk BOS Kinerja dan BOS Afirmasi yang telah dianggarkan melalui Peraturan
147 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Hibah untuk covid-19 berupa uang sebesar Rp2.160.000,00 diterima
Kecamatan Parakan dari Bank Jateng pada tanggal 19 Juni 2020.
V.A.2 BELANJA
Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga
(BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2020 dan TA 2019 di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 47 Perangkat Daerah,
dimana Perangkat Daerah-Perangkat Daerah tersebut merupakan pengguna
anggaran.
Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2020 serta realisasi belanja daerah TA
2019, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel V.27 Belanja Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.2.1 Belanja Operasi 1.313.418.451.221,00 1.214.876.493.815,00 1.236.735.432.764,00
V.A.2.2 Belanja Modal 115.814.908.270,00 102.083.054.523,00 223.249.187.567,00
V.A.2.3 Belanja Tidak Terduga (BTT) 56.236.263.900,00 49.958.164.113,00 0,00
V.A.2.4 Belanja Transfer 417.949.163.600,00 416.287.236.647,00 381.049.014.939,00
Jumlah 1.903.418.786.991,00 1.783.204.949.098,00 1.841.033.635.270,00
Tabel tersebut menunjukkan jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar
Rp1.783.204.949.098,00 atau 93,68% dari anggaran sebesar
Rp1.903.418.786.991,00 dan 96,86% dari realisasi TA 2019 sebesar
Rp1.841.033.635.270,00.
Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp1.783.204.949.098,00 sudah
termasuk belanja yang berasal dari Hibah Bank Jateng kepada Kecamatan Parakan
berupa uang tunai sebesar Rp2.160.000,00, Hibah Biaya Operasional Sekolah
(BOS) dari provinsi yang tidak melalui RKUD sebesar Rp73.005.295.036,00,
belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp41.283.166.867,00, belanja BLUD RSU
sebesar Rp125.851.134.710,00, belanja pengadaan peralatan kesehatan di RSU
yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp2.363.636.364,00,
dan belanja yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp247.881.825.000,00.
V.A.2.2 BELANJA OPERASI
Belanja Operasi Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
Rincian realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.28 Belanja Operasi TA 2020 dan TA 2019
No Uraian
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.2.1.1 Belanja Pegawai 848.863.628.332,00 793.949.423.939,00 778.475.713.348,00
148 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Uraian
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
V.A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 384.614.415.039,00 344.955.640.184,00 377.340.991.916,00
V.A.2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
V.A.2.1.4 Belanja Hibah 71.157.887.850,00 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
V.A.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.782.520.000,00 7.162.252.000,00 22.228.162.500,00
Jumlah 1.313.418.451.221,00 1.214.876.493.815,00 1.236.735.432.764,00
Tabel tersebut menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar
Rp1.214.876.493.815,00 atau 92,50% dari anggaran Rp1.313.418.451.221,00 dan
98,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.236.735.432.764,00.
V.A.2.1.1 Belanja Pegawai (BP)
Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp793.949.423.939,00
atau 93,53% dari anggarannya sebesar Rp848.863.628.332,00 dan 101,98% dari
realisasi TA 2019 sebesar Rp778.475.713.348,00. Untuk lebih jelasnya uraian di
atas dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:
Tabel V.29
Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Pegawai 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Gaji dan Tunjangan 622.050.103.778,00 580.973.511.613,00 451.673.047.071,00
2 Tambahan Penghasilan PNS 85.135.900.000,00 81.442.659.929,00 216.259.614.701,00
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
6.522.000.000,00 6.521.788.000,00 6.500.400.000,00
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.175.000.000,00 1.705.150.000,00 2.059.750.507,00
5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
752.959.023,00 429.399.829,00 446.585.001,00
6 Honorarium PNS 10.580.863.000,00 8.298.660.800,00 10.353.073.649,00
7 Honorarium Non PNS 83.070.908.941,00 80.469.550.910,00 67.283.817.747,00
8 Uang Lembur 1.413.822.272,00 1.078.486.073,00 1.260.243.009,00
9 Belanja Pegawai BLUD 13.818.438.200,00 11.760.634.767,00 9.406.001.646,00
10 Belanja Pegawai BOS 19.947.133.118,00 18.397.082.018,00 12.368.644.017,00
- Honorarium PNS BOS 2.594.892.666,00 2.040.107.000,00 0,00
- Honorarium Non PNS BOS 17.219.639.452,00 16.224.414.018,00 0,00
- Uang Lembur BOS 132.601.000,00 132.561.000,00 0,00
11 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.396.500.000,00 2.872.500.000,00 864.536.000,00
Jumlah 848.863.628.332,00 793.949.423.939,00 778.475.713.348,00
Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 ada yang mengalami peningkatan atau
penurunan secara signifikan dibandingkan dengan realisasi TA 2019 dengan
penjelasan sebagai berikut:
149 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
1. Belanja Pegawai BOS TA 2019 sebesar Rp12.368.644.017,00 pada TA 2020
mengalami peningkatan sebesar 48,74% menjadi Rp18.397.082.018,00
disebabkan meningkatnya jumlah GTT dan PTT sebagai akibat banyaknya
tenaga guru yang purna tugas di Tahun 2020.
2. Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2019 sebesar
Rp216.259.614.701,00 pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 37,66%
sehingga menjadi Rp81.442.659.929,00. Belanja Tambahan Penghasilan
Pegawai mengalami penurunan disebabkan karena komponen dari Tambahan
Penghasilan Pegawai TA 2019 berbeda dengan TA 2020. Belanja Tunjangan
Profesi Guru Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi pada TA
2020 tidak masuk dalam komponen Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai,
tetapi masuk dalam komponen Belanja Gaji dan Tunjangan . Rincian Belanja
Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.30
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2020 dan TA 2019
No Nama Rekening 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
1 Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai
- Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja 85.000.000.000,00 81.324.009.929,00 75.709.441.421,00
- Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kondisi Kerja 135.900.000,00 118.650.000,00 125.550.000,00
- Tunjangan Profesi Guru
Sertifikasi 0,00 0,00 140.070.373.280,00
- Tunjangan Profesi Guru Non
Sertifikasi 0,00 0,00 354.250.000,00
Jumlah 85.135.900.000,00 81.442.659.929,00 216.259.614.701,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Non
Sertifikasi pada TA 2020 tidak masuk dalam komponen Belanja Tambahan
Penghasilan Pegawai, tetapi masuk dalam komponen Belanja Gaji dan
Tunjangan.
Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp793.949.423.939,00
dan Rp778.475.713.348,00 dapat dirinci per Perangkat Daerah dalam Lampiran
V.3.
V.A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa (BBJ)
Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2020 sebesar Rp344.955.640.184,00
atau 89,69% dari anggaran sebesar Rp384.614,415,039,00 dan 91,41% dari
realisasi TA 2019 sebesar Rp377.340.991.916,00. Realisasi Belanja Barang dan
Jasa TA 2020 sebesar Rp344.955.640.184,00 sudah termasuk di dalamnya:
1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp145.767.338.546,00
2. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp28.886.055.913,00
3. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
sebesar Rp15.155.504.948,00.
150 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Belanja Barang dan Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut
pada tahun-tahun sebelumnya dikonversi ke Belanja Hibah Barang, namun
mulai tahun 2019 tidak dikonversi ke Belanja Hibah Barang. Rincian Belanja
Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada Lampiran V.4.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 ada yang mengalami peningkatan atau
penurunan secara signifikan dibandingkan dengan realisasi TA 2019 dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Belanja Sarana Mobilitas TA 2019 sebesar Rp554.019.800,00. pada TA 2020
mengalami penurunan sebesar 66,24% pada TA 2020 menjadi sebesar
Rp187.041.000,00. Penurunan ini disebabkan karena adanya refocusing
anggaran, anggaran belanja kursus digeser ke belanja BTT untuk penanganan
Covid 19.
2. Belanja Sewa Perlengkapan Kantor TA 2019 sebesar Rp5.324.574.517,00 pada
TA 2020 mengalami penurunan sebesar 65,25% pada TA 2020 menjadi sebesar
Rp1.850.105.980,00. Penurunan ini disebabkan karena adanya refocusing
anggaran sehingga anggaran belanja kursus digeser ke belanja BTT untuk
penanganan Covid 19.
3. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2019 sebesar
Rp867.415.401,00 di TA 2020 meningkat sebesar 86,12% menjadi sebesar
Rp1.614.433.305,00. Rincian belanja pakaian dinas TA 2020 dan TA 2019
disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.31 Belanja Pakaian Dinas TA 2020 dan TA 2019
No Nama Rekening 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 13.415.000,00 6.691.000,00
2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 114.840.000,00 144.760.000,00
3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 22.300.000,00 227.650.000,00
4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.236.485.005,00 97.801.000,00
5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 7.200.000,00 3.200.000,00
6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 116.065.000,00 107.176.000,00
7 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.850.000,00 17.300.000,00
8 Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
59.665.300,00 150.913.801,00
9 Belanja Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran 0,00 47.185.600,00
10 Belanja Pakaian Dinas Perhubungan 42.613.000,00 64.738.000,00
Jumlah 1.614.433.305,00 867.415.401,00
Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa realisasi belanja pakaian dinas yang
mengalami peningkatan adalah realisasi belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).
Realisasi belanja PDH TA 2019 sebesar Rp97.801.000,00 pada TA 2020
mengalami kenaikan sebesar 1.164,29% menjadi sebesar Rp1.236.485.005.
Kenaikan tersebut karena penganggaran belanja PDH dianggarkan untuk semua
Perangkat Daerah pada TA 2020. Adapun realisasi belanja PDH TA 2019
sebesar Rp97.801.000 dikarenakan ada belanja PDH untuk tenaga non PNS
pada beberapa kegiatan di Perangkat Daerah dengan rincian disajikan pada tabel
berikut:
151 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.32 Belanja Pakaian Dinas TA 2019
No Nama Rekening 2019 (Rp)
1 2 4
1
Dinas Perhubungan
- Pemeliharaan Traffic light dan flasher
- Pengamanan Lalui Lintas
- Operasional Bus Sekolah
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal
6.070.000,00
2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 24.735.000,00
3 Sekretariat DPRD
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 10.200.000,00
4 Bagian Umum
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 21.780.000,00
5 Bagian Umum
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 0,00
6 Bagian Hubungan Masyarakat
- Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung 6.270.000,00
7 Kelurahan Temanggung II
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan 15.246.000,00
8 Kecamatan Ngadirejo
- Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 3.900.000,00
9
Kelurahan Kranggan
- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
9.600.000,00
Jumlah 97.801.000,00
4. Belanja Pengadaan Pakaian Kerja TA 2019 sebesar Rp241.823.564,00 di TA
2020 meningkat sebesar 562,57% menjadi sebesar Rp1.602.255.600,00
dikarenakan adanya belanja Pakaian Kerja Lapangan di beberapa Perangkat
Daerah dengan rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.33
Belanja Pakaian Kerja Lapangan TA 2020
No Nama Rekening 2020 (Rp)
1 2 4
1 Dinas Kesehatan 6.000.000,00
2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 94.354.600,00
3 Dinas Sosial 1.450.000,00
4 Badan Penanguulangan Bencana Daerah 9.275.000,00
5 Dinas Tenaga Kerja 18.800.000,00
6 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 26.055.000,00
7 Dinas Lingkungan Hidup 3.550.000,00
8 DPPKBPPPA 201.767.500,00
9 Dinas Perhubungan 23.784.000,00
10 Diperindagkop 91.671.000,00
11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.457.500,00
12 Dinas Perikanan dan Peternakan 18.830.000,00
13 Setwan 55.462.000,00
14 BAPPEDA 2.994.000,00
15 BPKPAD 8.135.000,00
16 Setda 24.920.000,00
17 Kecamatan Temanggung 10.750.000,00
Jumlah 602.255.600,00
152 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4. Belanja Pemeliharaan TA 2019 sebesar Rp3.297.610.039 di TA 2020
meningkat sebesar 73,22% menjadi sebesar RpRp5.712.218.200,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp2.414.608.161,00 dari TA 2019 atau sebesar 73,22%.
Belanja pemeliharaan yang mengalami kenaikan signifikan adalah belanja
pemeliharaan jalan dan belanja pemeliharaan gedung pada Dinas Pekerjaan
Umum. Rincian belanja Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada
tabel berikut:
Tabel V.34 Belanja Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019
No Nama Rekening 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Belanja Jasa Service 846.136.273,00 729.598.997,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 269.329.323,00 306.467.387,00
3 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 431.167.375,00 488.842.755,00
4 Belanja uji KIR 813.250,00 518.000,00
5 Belanja Pemeliharan Jalan 2.983.597.300,00 1.217.358.400,00
6 Belanja Pemeliharaan Irigasi 75.000.000,00 66.159.500,00
7 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 0,00 186.000.000,00
8 Belanja Pemeliharaan Gedung 1.037.824.679,00 239.125.000,00
9 Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 68.350.000,00 63.540.000,00
Jumlah 5.712.218.200,00 3.297.610.039 ,00
5. Belanja Kursus yang pada TA 2019 sebesar Rp9.256.731.934,00 pada TA 2020
mengalami penurunan sebesar 62,51% pada TA 2020 menjadi sebesar
Rp3.470.527.984,00. Penrunan ini disebabkan karena adanya refocusing
anggaran, anggaran belanja kursus digeser ke belanja BTT untuk penanganan
Covid 19.
Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 sebesar
Rp344.955.640.184,00 dan Rp377.340.991.916,00 per Perangkat Daerah dengan
rincian disajikan pada Lampiran V.5.
V.A.2.1.3 Belanja Hibah
Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp68.809.177.692,00 atau 96,70% dari
anggarannya sebesar Rp71.157.887.850,00 dan 117,24% dari realisasi TA 2019
sebesar Rp58.690.565.000,00, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel V.35 Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta
71.157.887.850,00 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
Jumlah 71.157.887.850,00 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta
berdasarkan kelompok urusan TA 2020 sebesar Rp68.809.177.692,00 dan TA
2019 sebesar Rp58.690.565.000,00 disajikan pada Lampiran V.6.
153 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Adapun Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta
per masing-masing penerima TA 2020 sebesar Rp68.809.177.692,00 disajikan
pada Lampiran V.7.
Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta TA 2020
sebesar Rp68.809.177.692,00 termasuk di dalamya berupa bantuan keuangan
kepada Partai Politik yang pada tahun-tahun sebelumya dianggarkan pada Belanja
Bantuan Keuangan, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.36 Belanja Bantuan Partai Politik TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Bantuan Kepda Partai Politik 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
218.871.345,00 218.871.345,00 0,00
2 Partai Golongan Karya (Golkar) 151.158.030,00 151.158.030,00 0,00
3 Partai Amanat Nasional (PAN) 90.059.910,00 90.059.910,00 0,00
4 Partai Demokrat (PD) 47.081.160,00 47.081.160,00 0,00
5 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 192.111.480,00 192.111.480,00 0,00
6 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 61.562.055,00 61.562.055,00 0,00
7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 80.161.845,00 80.161.845,00 0,00
8 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 61.307.715,00 61.307.715,00 0,00
9 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 120.326.370,00 120.326.370,00 0,00
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 114.047.940,00 114.047.940,00 0,00
Jumlah 1.136.687.850,00 1.136.687.850,00 0,00
V.A.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial (BBS)
Belanja Bantuan Sosial (BBS) meliputi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi
Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat,
dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat. Realisasi BBS TA 2020
sebesar Rp7.162.252.000,00 atau 81,55% dari anggaran sebesar
Rp8.782.520.000,00 dan 32,22% dari realisasi TA 2019 sebesar
Rp22.228.162.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.37 Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019
No Bantuan Sosial 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1.112.520.000,00 835.152.000,00 1.015.612.500,00
2 Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat
25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
3 Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 7.645.000.000,00 6.302.100.000,00 21.162.550.000,00
Jumlah 8.782.520.000,00 7.162.252.000,00 22.228.162.500,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat TA 2020 dan TA 2019 dapat
dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut.
154 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.38 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat TA 2020 dan 2019
No Bantuan Sosial Kepada Anggota
Masyarakat
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Bansos Urusan Pendidikan 1.000.000.000,00 958.400.000,00 1.128.050.000,00
2 Bansos Urusan Kesehatan 0.00 0,00 2.427.500.000,00
3 Bansos Urusan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 2.555.000.000,00
4 Bansos Urusan Sosial 6.245.000.000,00 5.009.400.000,00 14.845.100.000,00
5 Bansos Urusan Administrasi Pemerintahan
400.000.000,00 334.300.000,00 206.900.000,00
Jumlah 7.645.000.000,00 6.302.100.000,00 21.162.550.000,00
Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA
2020 masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan dengan rincian disajikan
sebagaimana pada Lampiran V.8.
V.A.2.2 BELANJA MODAL
Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan
dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
Belanja Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar
Rp102.083.054.523,00 atau 88,14% dari anggaran sebesar Rp115.814,908,570,00
dan 45,72% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp223.249.187.567,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.39 Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.2.2.1 Tanah 101.649.200,00 93.448.300,00 106.030.500,00
V.A.2.2.2 Peralatan dan Mesin 56.344.616.533,00 53.450.025.247,00 65.623.444.833,00
V.A.2.2.3 Gedung dan Bangunan 29.522.577.619,00 27.845.990.607,00 73.226.794.359,00
V.A.2.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.443.766.596,00 14.746.387.201,00 75.264.476.113,00
V.A.2.2.5 Aset Tetap Lainnya 6.402.298.322,00 5.947.203.168,00 9.028.441.762,00
Jumlah 115.814.908.270,00 102.083.054.523,00 223.249.187.567,00
Selanjutnya rincian lebih lanjut dari Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut:
V.A.2.2.1 Belanja Tanah
Realisasi Belanja Modal–Tanah TA 2020 sebesar Rp93.448.300,00 atau 91,93%
dari anggarannya sebesar Rp101.649.200,00 dan 88,13% dari realisasi TA 2019
sebesar Rp106.030.500,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:
155 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.40 Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Modal Tanah 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
0,00 0,00 106.030.500,00
2 Dinas Lingkungan Hidup 101.649.200,00 93.448.300,00 0,00
Jumlah 101.649.200,00 93.448.300,00 106.030.500,00
Belanja modal tanah sebesar Rp93.448.300,00 tersebut adalah belanja untuk biaya
apraisal tanah oleh pihak ketiga sebesar Rp49.050.100,00 dan biaya operasional
lainnya sebesar Rp44.398.200,00 yang mendukung kegiatan apraisal tanah tersebut
pada Dinas Lingkungan Hidup. Apraisal tanah tersebut untuk mengetahui nilai
tanah Pemerintah Daerah yang akan ditukar guling dengan tanah Pemerintah Desa.
V.A.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal–Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar
Rp53.450.025.247,00 atau 94,86% dari anggarannya sebesar Rp56.344.616.533,00
dan 81,45% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp65.623.444.833,00. Rincian Belanja
Modal Peralatan-Mesin disajikan sebagaimana pada Lampiran V.9.
Dalam Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat realisasi belanja yang
melebihi anggaran, yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran. Hal
tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal alat kesehatan di RSUD
sebesar Rp2.363.636.364,00 dari bantuan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BUN) Untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid,
yang tidak tercantum dalam APBD Perubahan karena informasi alokasi anggaran
tersebut diterima setelah ditetapkannya APBD Perubahan.
Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 per
Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.10.
V.A.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar
Rp27.845.990.607,00 atau 94,32% dari anggarannya sebesar Rp29.522.577.619,00
dan 38,03% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp73.226.794.359,00 dengan rincian
menurut jenisnya disajikan sebagaimana pada Lampiran V.11.
Adapun realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019 per
Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.12.
V.A.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan TA 2020 sebesar
Rp14.746.387.201,00 atau 62,90% dari anggaran sebesar Rp23.443.766.596,00 dan
19,59% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp75.264.476.113,00. Adapun rincian
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut:
156 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.41 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 BM Jalan 8.852.798.801,00 7.929.293.489,00 47.697.312.870,00
2 BM Jembatan 685.000,00 685.000,00 9.038.603.943,00
3 BM Bangunan Air/Irigasi 7.574.140.795,00 6.550.962.412,00 15.588.164.183,00
4 BM Instalasi Penerangan Jalan,Taman dan Hutan Kota
7.013.142.000,00 263.182.100,00 1.655.007.207,00
5 BM Jaringan Listrik dan Telepon 3.000.000,00 2.264.200,00 1.285.387.910,00
Jumlah 23.443.766.596,00 14.746.387.201,00 75.264.476.113,00
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 per
Perangkat Daerah dapat dirinci pada sebagaimana pada Lampiran V.13.
V.A.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal–Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar
Rp5.947.203.168,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp6.402.298.322,00 dan
65,87% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.028.441.762,00 dengan rincian
disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.42 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Buku Perpustakaan 5.488.178.969,00 5.459.012.739,00 8.012.284.653,00
2 Barang BercorakKesenian,Kebudayaan
914.119.353,00 488.190.429,00 997.329.109,00
3 Hewan/Ternak dan Tanaman 0,00 0,00 18.828.000,00
Jumlah 6.402.298.322,00 5.947.203.168,00 9.028.441.762,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan TA 2019 per Perangkat
Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.14.
V.A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA (BTT)
Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan
bencana alam. Pada Tahun Anggaran 2020 BTT dikhususkan untuk penanganan
Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2020
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Covid-
19 di Kabupaten Temanggung. Pada Perda APBD kegiatan BTT dianggarkan
sebesar Rp500.000.000,00. Setelah adanya refocusing anggaran BTT ditambah
menjadi sebesar Rp84.616.263.900,00. Pada Perubahan APBD TA 2020 anggaran
BTT dikurangi menjadi sebesar Rp56.236.263.900,00 dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Realisasi
BTT TA 2020 sebesar Rp49.958.164.113,00 atau 88,84% dari anggaran sebesar
Rp56.236.263.900,00 dan 0,00% dari realisasi TA 2019 sebesar 0,00. Realisasi
BTT TA 2020 per SKPD dirinci pada tabel berikut:
157 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.43 Belanja Tidak Terduga per SKPD TA 2020
No SKPD 2020
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
1 RSUD Temanggung 11.971.966.800,00 11.890.974.306,00
2 Dinas Sosial 31.287.448.752,00 27.784.750.000,00
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.134.904.848,00 8.495.784.807,00
4 Disperindagkop dan UMKM 20.718.500,00 0,00
5 Kecamatan Temanggung 1.512.400.000,00 1.481.650.000,00
6 Kecamatan Parakan 149.100.000,00 151.260.000,00
7 Kecamatan Ngadirejo 88.165.000,00 82.185.000,00
8 Kecamatan Kranggan 71.560.000,00 71.560.000,00
Jumlah 56.236.263.900,00 49.958.164.113,00
Terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga yang melebihi anggaran, yaitu di
Kecamatan Parakan sebesar Rp151.260.000,00 melebihi anggaran sebesar
Rp149.100.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga yang melebihi anggaran
disebabkan ada Belanja Tidak Terduga yang menggunakan sumber dana
penerimaan hibah berupa uang tunai dari Bank Jateng sebesar Rp2.160.000,00
berkaitan dengan bantuan Cocid-19 yang digunakan untuk membeli Aset Tetap
untuk keperluan penanganan Covid-19 di Kecamatan Parakan.
V.A.2.4 BELANJA TRANSFER
Belanja Transfer merupakan belanja yang dimaksudkan bukan untuk
mengharapkan kompensasi berupa barang dan/atau jasa selayaknya Belanja Barang
dan Jasa, serta tidak mengharapkan pengembalian dan/atau pendapatan atas
pengeluaran dimaksud selayaknya Belanja Investasi. Untuk lebih jelasnya uraian di
atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel V.44 Belanja Transfer TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Transfer 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.2.4.a Bagi Hasil Pajak 4.810.600.000,00 4.810.600.000,00 3.817.600.000,00
V.A.2.4.b Bagi Hasil Retribusi
1.692.000.000,00 1.673.904.647,00 1.441.973.640,00
V.A.2.4.c Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Daerah/ Pemerintah
Desa Lainnya
411.446.563.600,00 409.802.732.000,00 374.682.271.019,00
1. Belanja Bantuan ADD 105.000.000.000,00 90.047.701.000,00
2.Belanja Bantuan Dana Desa 247.881.825.000,00 241.944.648.000,00
3.Belanja Bantuan Pemilihan Kepala
Desa 4.327.567.000,00 1.434.240.000,00
4.Belanja Bantuan Keuangan Dana
Insentif Desa (DID) 0,00 239.322.019,00
5.Belanja Insentif Ketua RW dan RT
di Desa se Kab Temanggung 7.808.340.000,00 0,00
6.Bantuan Keuangan Khusus
Lainnya 44.785.000.000,00 41.016.360.000,00
V.A.2.4.d Bantuan Keuangan kepada Parpol 0,00 0,00 1.107.170.280,00
Jumlah 417.949.163.600,00 416.287.236.647,00 381.049.014.939,00
158 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Realisasi Belanja Transfer TA 2020 sebesar Rp416.287.236.647,00 atau 99,60%
dari anggaran sebesar Rp417.949.163.600,00 dan 109,24% dari realisasi TA 2019
sebesar Rp381.049.014.939,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
V.A.2.4.a Belanja Bagi Hasil Pajak
Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp4.810.600.000,00 atau
100% dari anggaran sebesar Rp4.810.600.000,00 dan 126,01% dari realisasi TA
2019 sebesar Rp3.817.600.000,00.
V.A.2.4.b Belanja Bagi Hasil Retribusi
Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2020 sebesar Rp1.673.904.647,00 atau
98,93% dari anggaran sebesar Rp1.692.000.000,00 dan 116,08% dari realisasi TA
2019 sebesar Rp1.441.973.640,00.
V.A.2.4.c Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa TA 2020 sebesar
Rp409.802.732.000,00 atau 99,60 % dari anggaran sebesar Rp411.446.563.600,00
dan 109,81% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp374.682.271.019,00. Rincian
realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya TA 2020
dijelaskan sebagai berikut:
1. Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
Realisasi Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 sebesar
Rp105.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.952.299.000,00
dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp90.047.701.000,00. Realisasi
Belanja ADD TA 2020 dengan besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan:
a. Sebesar Rp.85.764.420.000,00 dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap
(ADD SILTAP).
b. Sebesar Rp.5.770.674.000,00 dibagi secara proporsional untuk semua desa.
Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
c. Sebesar Rp.13.464.906.000,00 dibagi secara merata untuk semua desa.
Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa
Rp.50.619.947,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan
ratus empat puluh tujuh rupiah).
2. Belanja Bantuan Dana Desa
Realisasi Belanja Bantuan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp247.881.825.000,00
atau 100% dari anggaran sebesar Rp247.881.825.000,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp5.937.177.000,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp241.944.648.000,00. Realisasi Bantuan Dana Desa TA 2020 dengan rincian
alokasi sebagai berikut:
a. Alokasi Dasar sebesar Rp173.431.734.000,00 yang dibagikan secara merata
kepada Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020. Alokasi Dasar setiap desa adalah Alokasi Dasar dibagi 266
desa, yaitu Rp651.999.000,00
b. Alokasi Afirmasi
Alokasi Afirmasi sebesar Rp.908.170.000,00 diberikan kepada 5 (lima) Desa
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sesuai dengan
Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September
2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana
159 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Desa Tahun Anggaran 2020. Alokasi Afirmasi setiap desa (AA) adalah
Alokasi Afirmasi dibagi 5 desa, yaitu Rp.181.634.000,00
c. Alokasi Kinerja sebesar Rp.3.890.592.000,00 diberikan kepada 27 (dua
puluh tujuh) Desa dengan kinerja terbaik sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal
Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020. Alokasi Kinerja setiap desa (AK) adalah Alokasi Kinerja
dibagi 27 desa, yaitu Rp.144.096.000,00
d. Alokasi Formula Alokasi Formula sebesar Rp.69.651.329.000,00 diberikan
kepada setiap desa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-
702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019.
3. Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Realisasi Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa TA 2020 sebesar
Rp4.327.567.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.893.327.000,00
dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.434.240.000,00. Kenaikan
realisasi tersebut dikarenakan penganggaran dan realisasi Belanja Bantuan
Pemilihan Kepala Desa memang sudah dialokasikan penganggarannya di TA
2019 dan TA 2020.
4. Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa TA 2020 dan TA
2019 sebesar Rp0,00 dan Rp 239.322.019,00.
Pada TA 2020 tidak ada realisasi Belanja Bantuan Keuangan DID dikarenakan
kesalahan penganggaran yang baru diketahui setelah APBD Perubahan
ditetapkan.
5. Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa se Kab Temanggung
Realisasi Belanja Insentif Ketua TA 2020 Rp7.808.340.000,00. Belanja
insentif RW dan RT untuk setiap RW dan RT diberikan sesuai kemampuan
keuangan daerah. Untuk TA 2020 besaran insentif untuk setiap RW dan RT
ditetapkan sebesar Rp100.000,00.
6. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya
Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Lainnya TA 2020 dan TA 2019 sebesar
Rp44.785.000.000,00 dan Rp41.016.360.000,00. Menurut Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Temanggung kepada Desa, Bantuan
Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan permohonan
yang diajukan dalam rangka membantu pembangunan di desa dalam rangka
percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan
Keuangan Khusus Lainnya diampu oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada
Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus merupakan belanja transfer ke Desa dan
dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.15.
V.A.2.4.d Belanja Bantuan Partai Politik
Belanja Bantuan kepada Partai Politik pada TA 2020 dianggarkan pada Pos
Belanja Hibah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat,
disajikan pada tabel berikut:
160 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.45 Belanja Bantuan Partai Politik TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Bantuan Kepda Partai
Politik
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
0,00 0,00 205.992.635,00
2 Partai Golongan Karya (Golkar) 0,00 0,00 157.191.540,00
3 Partai Amanat Nasional (PAN) 0,00 0,00 110.349.020,00
4 Partai Demokrat (PD) 0,00 0,00 44.142.120,00
5 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 0,00 0,00 166.955.370,00
6 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,00 0,00 63.350.285,00
7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 0,00 0,00 67.765.125,00
8 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 0,00 0,00 67.462.115,00
9 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
0,00 0,00 110.655.170,00
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
0,00 0,00 113.306.900,00
Jumlah 0,00 0,00 1.107.170.280,00
V.A.3 PEMBIAYAAN
Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan termasuk di dalamnya Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan. Pembiayaan Daerah TA 2020
dan TA 2019 disajikan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.46
Pembiayaan Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Transfer 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.3.1 Penerimaan Pembiayaan 124.662.072.830,00 124.692.881.503,00 91.129.078.155,00
V.A.3.2 Pengeluaran Pembiayaan 10.536.369.463,00 9.888.176.647,00 5.084.193.737,00
Pembiayaan Neto 114.125.703.367,00 114.804.704.856,00 86.044.884.418,00
Realisasi pembiayaan daerah netto TA 2020 sebesar Rp114.804.704.856,00 atau
100,59% dari anggarannya sebesar Rp114.125.703.367,00 dan 133,42% dari
realisasi TA 2019 sebesar Rp86.044.884.418,00.
V.A.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.47 Penerimaan Pembiayaan TA 2020 dan TA 2019
No Penerimaan Pembiayaan 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.3.1.a Penggunaan SiLPA 123.395.072.830,00 123.395.072.830,00 85.356.884.193,00
161 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Penerimaan Pembiayaan 2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.3.1.b Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 50.489.211,00 55.857.857,00
V.A.3.1.c Penerimaan Pihak Ketiga 1.267.000.000,00 1.247.319.462,00 5.716.336.105,00
Penerimaan Pembiayaan 124.662.072.830,00 124.692.881.503,00 91.129.078.155,00
Penggunaan SiLPA merupakan penggunaan SiLPA TA 2019 yang telah ditetapkan
dalam APBD Perubahan TA 2020.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50.489.211,00 adalah
merupakan pengembalian Pokok Dana Dergulir Ternak Pemerintah Kabupaten
Temanggung.
Sedangkan Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp1.247.319.462,00 adalah
penerimaan dari potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS
sebesar 5% dari nilai kontrak, yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk
kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya. Rincian Penerimaan Pihak
Ketiga (Retensi) sebesar Rp1.247.319.462,00 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.48
Penerimaan Retensi TA 2020
No Uraian Realisasi 2020
1 2 3
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 102.386.946,00
2 Dinas Kesehatan 126.165.647,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung 86.733.940,00
4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 661.252.322,00
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 17.858.201,00
6 Dinas Lingkungan Hidup 58.271.033,00
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85.324.100,00
8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18.322.537,00
9 Dinas Perikanan dan Peternakan 9.940.501,00
10 Sekretariat Daerah 38.804.634,00
11 BPPKAD 2.239.750,00
12 Kecamatan 25.219.453,00
13 Kelurahan 14.800.398,00
Jumlah 1.247.319.462,00
V.A.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini.
162 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.49 Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 dan TA 2019
No Pengeluaran Pembiayaan
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
V.A.3.2.a Penyertaan Modal Pemda 5.000.000.000,00 4.171.840.542,00 0,00
1. PD. BPR. BKK Temanggung 0,00 0,00 0,00
2. PD Aneka Usaha 575.986.000,00 0,00 0,00
3. PD. Bank Pasar Temanggung 2.633.429.542,00 2.633.429.542,00 0,00
4. PT. Bank Jateng 0,00 0,00 0,00
5. PDAM 790.135.013,00 723.411.000,00 0,00
6. PD Apotik Waringin Mulyo 635.449.445,00 450.000.000,00 0,00
7. PD. Bhumi Phala Wisata 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00
8. PT. Jamkrida 0,00 0,00 0,00
V.A.3.2.b Pengeluaran Pihak Ketiga 5.536.369.463,00 5.716.336.105,00 5.084.193.737,00
Pengeluaran Pembiayaan 10.536.369.463,00 9.888.176.647,00 5.084.193.737,00
Penyertaan Modal Pemda TA 2020 diberikan kepada PD BPR Bank Pasar
Temanggung, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Apotik Waringin
Mulyo, dan PD Bhumi Phala Wisata.
Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp5.716.336.105,00 adalah merupakan
Retensi/Jaminan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2019
yang dianggarkan pembayarannya pada TA 2020 dan direalisasikan
pembayarannya pada Tahun Anggaran 2020. Rincian Pengeluaran Pihak Ketiga
(Retensi) sebesar Rp5.716.336.105,00 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.50 Pengeluaran Retensi TA 2020
No Pengeluaran Retensi Realisasi 2020
1 2 3
1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 78.001.300,00
2 Dinas Kesehatan 765.890.103,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 240.261.041,00
4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 3.599.972.698,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja 2.159.100,00
6 Dinas Sosial 66.365.250,00
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 182.402.601,00
8 Dinas Tenaga Kerja 26.848.369,00
9 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 33.957.750,00
10 Dinas Lingkungan Hidup 71.743.209,00
11 Dinas Pengendalian Penduduk, KD dan PPA 1.360.600,00
12 Dinas Perhubungan 381.798.999,00
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 67.339.799,00
14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 48.648.985,00
15 Dinas Perikanan dan Peternakan 37.178.864,00
16 Sekretariat Daerah 4.607.109,00
17 Kecamatan Temanggung 26.137.551,00
163 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Pengeluaran Retensi Realisasi 2020
1 2 3
18 Kecamatan Tembarak 11.327.425,00
19 Kecamatan Parakan 8.539.100,00
20 Kecamatan Jumo 8.285.400,00
21 Kecamatan Wonoboyo 9.925.000,00
22 Kecamatan Bejen 4.903.155,00
23 Kecamatan Kledung 9.700.000,00
24 Kecamatan Selopampang 17.016.109,00
25 Kecamatan Tretep 11.966.588,00
Jumlah 5.716.336.105,00
V.A.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian
disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.51 SILPA TA 2020 dan TA 2019
No Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
1 Pendapatan dan Biaya
a) Realisasi Pendapatan 1.830.846.293.347,00 1.878.383.823.682,00
b) Realisasi Belanja 1.783.202.789.098,00 1.841.033.635.270,00
Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b) 47.643.504.249,00 37.350.188.412,00
2 Pembiayaan
a) Penerimaan Pembiayaan 124.692.881.503,00 91.129.078.155,00
b) Pengeluaran Pembiayaan 9.888.176.647,00 5.084.193.737,00
Pembiayaan Neto : a)-b) 114.804.704.856,00 86.044.884.418,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2) 162.448.209.105,00 123.395.072.830,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 dan TA 2019 masing-masing
sebesar Rp162.448.209.105,00 dan Rp123.395.072.830,00 tersebut, dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.52 Rincian SiLPA TA 2020 dan TA 2019
No Rincian SiLPA 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
1 Kas di Kasda 97.876.404.466,00 87.097.700.358,00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK 48.165.667,00 165.430.797,00
3 Kas di Bendahara Penerimaan 21.339.300,00 0,00
4 Deposito 6.000.000,00 6.000.000,00
5 Kas di BLUD RSU 49.277.123.743,00 19.652.650.888,00
6 Kas di BLUD PUSKESMAS 5.313.908.968,00 5.339.694.493,00
7 Kas di BOS 9.905.266.961,00 11.133.596.294,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 162.448.209.105,00 123.395.072.830,00
164 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SiLPA dapat dijelaskan
sebagaimana pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.53 Rincian SILPA TA 2020
No Uraian (Rp)
1 2 3
1 Lebih dari target penerimaan pendapatan 41.553.209.723,00
2 Sisa Belanja 120.215.997.893,00
a. Sisa DAK 2020 40.263.926,00
b. Sisa DAK Non Fisik Tahun 2020 13.793.784.047,00
c. SiLPA BLUD PUSKESMAS 5.313.908.968,00
d. SiLPA BLUD RSU 49.277.123.743,00
e. SiLPA BOS 9.905.266.961,00
f. Sisa UYHD 48.165.667,00
g. Sisa DAU dll 41.837.484.581,00
3 Penerimaan Pembiayaan 30.808.673,00
a. Kurang penerimaan silpa tahun lalu 0,00
b. Kurang target penerimaan retensi (19.680.538,00)
c. Penerimaan kembali dana bergulir 50.489.211,00
4 Pengeluaran Pembiayaan 648.192.816,00
a. Lebih pengeluaran retensi (179.966.642,00)
b. Lebih pembayaran pokok utang 0,00
c. Lebih pembentukan dana cadangan 0,00
d. Kurang Penyertaan Modal BUMD 828.159.458,00
SILPA 162.448.209.105,00
Berdasarkan perhitungan yang dicocokkan dengan sisa anggaran, uraian SiLPA
dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.54 Rincian SiLPA TA 2020
URAIAN SILPA Jumlah (Rp)
A. Pendapatan
Anggaran Pendapatan
1.789.293.083.624,00
Realisasi Pendapatan
1.830.846.293.347,00
selisih
41.553.209.723,00
B. Belanja
Anggaran Belanja
1.903.418.786.991,00
Realisasi Belanja
1.783.202.789.098,00
selisih
120.215.997.893,00
C. Penerimaan Pembiayaan
Anggaran Penerimaan Pembiayaan
124.662.072.830,00
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
124.692.881.503,00
selisih
30.808.673,00
D. Pengeluaran Pembiayaan
165 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
URAIAN SILPA Jumlah (Rp)
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
10.536.369.463,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
9.888.176.647,00
selisih
648.192.816,00
Perhitungan:
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan (a) 41.553.209.723,00
Selisih anggaran dan realisasi belanja (b) 120.215.997.893,00
Jumlah 1 (a+b)
161.769.207.616,00
Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan (c) 30.808.673,00
Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan (d) 648.192.816,00
Jumlah 2 (c+d) 679.001.489,00
SiLPA ( 1+2 )
162.448.209.105,00
V.B. PENJELASAN PERUBAHAN SAL
Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember
2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Angka Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) sebesar Rp123.395.072.830,00
merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit
anggaran pada Perubahan APBD.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar
(Rp47.643.504.249,00) merupakan angka surplus realisasi. Dalam hal ini angka
SILPA sebesar Rp123.395.072.830,00 yang akan digunakan untuk menutup
defisit dalam APBD Perubahan. Sedangkan realisasi anggaran terdapat surplus
sebesar Rp47.643.504.249,00 sehingga angka surplus tersebut menambah SAL
Awal.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp123.395.072.830,00 ditambah dengan surplus
realisasi sebesar Rp47.643.504.249,00 maka terdapat sub total sebesar
Rp171.038.577.079,00.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan hasil pengurangan dari
realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar
Rp1.297.808.673,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp9.888.176.647,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
sebesar minus Rp8.590.367.974,00.
5. Karena terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana tersebut Nomor
4 maka akan menambah besarnya SAL sehingga SAL Akhir menjadi sebesar
Rp162.448.209.105,00.
V.C. PENJELASAN LAPORAN NERACA
V.C.1 ASET LANCAR
Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Piutang atau Beban dibayar dimuka, dan
Persediaan. Kas dan Setara Kas meliputi Kas di Rekening Kas Umum Daerah, Kas
di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas
Lainnya, dan Kas BOS. Piutang antara lain meliputi Piutang Pajak, Piutang
Retribusi, Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Piutang Transfer Dana
Perimbangan, Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi, Piutang Pendapatan lain-lain,
166 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
beban dibayar dimuka, dan bagian lancar TPTGR. Persediaan mencakup barang
atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang
pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti peralatan.
Barang yang diterima dari donasi pihak ketiga yang masih disimpan untuk
digunakan juga dicatat sebagai persediaan.
V.C.1.1 Kas dan Setara Kas
Tabel V.55
Kas dan Setara Kas TA 2020 dan TA 2019
No Kas dan Setara Kas 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.1.1.1 Kas di Kas Umum Daerah 97.882.404.466,00 87.103.700.358,00
V.C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 48.165.667,00 165.080.797,00
V.C.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan 21.339.300,00 0,00
V.C.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
A. Kas di BLUD RSU 49.277.123.743,00 19.652.650.888,00
B. Kas di Rek. BLUD Puskesmas 5.313.908.968,00 5.340.044.493,00
V.C.1.1.5 Kas Lainnya 35.216.411,00 13.917.554,00
V.C.1.1.6 Kas di BOS 9.905.266.961,00 11.133.596.294,00
Jumlah Kas dan Setara Kas 162.483.425.516,00 123.408.990.384,00
Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp.162.483.425.516,00 terdiri dari SILPA tahun
berkenaan sebesar Rp162.448.209.105,00 dan Kas Lainnya berupa utang PFK
sebesar Rp35.216.411,00 berupa pajak tahun 2020 yang disetor tahun 2021.
V.C.1.1.1 Kas di Kas Umum Daerah
Akun ini menggambarkan saldo Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh Bendahara
Umum Daerah/Pemegang Kas Umum Daerah (BUD/PKD) Kabupaten
Temanggung, berupa uang dana yang ditempatkan di Kas Umum Daerah dalam
bentuk rekening giro dengan saldo per tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp97.882.404.466,00 dan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp97.886.309.866,00 dan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.56 Kas di Rekening Kas Umum Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Kas di Rekening Kas Umum Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng 97.876.404.466,00 97.880.309.866,00
2. No.247763347 Bank BNI Temanggung 1.000.000,00 1.000.000,00
3. No.248077459 BNI Parakan 1.000.000,00 1.000.000,00
4. No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung 1.000.000,00 1.000.000,00
5. No.136.00.10712344 Mandiri Parakan 1.000.000,00 1.000.000,00
6. No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung 1.000.000,00 1.000.000,00
7. No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Umum Daerah 97.882.404.466,00 97.886.309.866,00
Selain rekening No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng merupakan rekening
khusus untuk penempatan deposito dan tidak diperuntukan untuk rekening
167 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
penerimaan ataupun rekening belanja Pemkab Temanggung. Terkait Deposito,
Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 menempatkan deposito
pada PT Bank Jateng dan 7 (tujuh) Bank Umum dengan rincian sebagai berikut:
1. Bank Jateng Cabang Temanggung sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan
suku bunga deposito 6,75%.
2. BRI Cabang Temanggung sebesar Rp7.500.000.000, dengan suku bunga
deposito 6,00%;
3. BRI Cabang Parakan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan suku bunga
deposito 4,50%;
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Temanggung sebesar
Rp2.000.000.000,00 dengan suku bunga deposito 5,50%;
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Parakan sebesar Rp5.000.000.000,00
dengan suku bunga deposito 6,00%;
6. PT Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Temanggung sebesar
Rp2.000.000.000,00 dengan suku bunga deposito 4,50%;
7. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Magelang sebesar
Rp7.500.000.000,00 dengan suku bunga deposito 6,75%; dan
8. Bank Muamalat KCP Magelang sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan suku
bunga deposito 6,75%.
Deposito di Bank Jateng Cabang Temanggung sebesar Rp100.000.000.000,00
ditempatkan pada tanggal 24 Januari 2020. Deposito pada 7 (tujuh) Bank Umum
ditempatkan pada tanggal 3 Maret 2020.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), semua Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung
ditutup pada tanggal 13 April 2020 guna memenuhi penyediaan dana pada pos
Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung.
Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung ditempatkan kembali di 7
(tujuh) Bank Umum sebagaimana sebelumnya dengan jumlah yang sama pada
tanggal 30 Juni 2020 dan ditutup pada bulan Desember 2020.
Penempatan kembali Deposito secara rutin di Bank Jateng Cabang Temanggung
dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan jumlah penempatan awal
Rp80.000.000.000,00 dan ditutup pada tanggal 18 Desember 2020.
V.C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih berada di
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang belum disetor/dipindahbukukan ke
Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp48.165.667,00.dan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp165.080.797,00.
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 terdiri dari sisa uang yang
harus dipertanggungjawabkan (sisa UP/GU/TU).
Saldo kas di Bendahara pengeluaran TA 2019 sebesar Rp165.080.797,00 berbeda
dengan nilai UYHD dengan di Laporan Arus Kas sebesar Rp165.430.797,00,
terdapat selisih Rp350.000,00. Selisih tersebut disebabkan uang sebesar
Rp350.000,00 per 31 Desember 2019 masih berada di Bendahara Pengeluaran
Puskesmas Selopampang sehingga dicatat pada pos Kas di BLUD Puskesmas. Kas
168 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
di BLUD Puskesmas TA 2019 sebesar Rp5.340.044.493,00 termasuk di dalamnya
sisa UYHD sebesar Rp350.000,00.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Perangkat Daerah disajikan pada
Lampiran V.16.
V.C.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan sisa kas yang masih berada di
Bendahara Penerimaan dan belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas
Umum Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp21.339.300,00 dan Rp0,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.57 Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan TA 2019
No Kas di Bendahara Penerimaan 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Dinas Perhubungan 812.800,00 0,00
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20.250.000,00 0,00
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100.000,00 0,00
4. Dinas Perikanan dan Peternakan 176.500,00 0,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan 21.339.300,00 0,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 tersebut dikarenakan
pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan hari cuti bersama berdasarkan Keppres
Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 17 Tahun 2020
tentang cuti bersama pegawai ASN, sehingga pendapatan yang diterima tanggal 31
Desember 2020 baru dapat disetorkan pada tanggal 4 Januari 2021. Kas di
Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan adalah penerimaan Retribusi Terminal,
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah adalah penerimaan retribusi pasar, Kas di Bendahara
Penerimaan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah penerimaan dari Rumah
Potong Hewan dan Pasar Hewan. Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penerimaan retribusi
pada tanggal 30 Desember 2020 namun setoran tersebut masuk setelah jam
pelayanan dari Bank Jateng, sehingga baru dapat disetorkan pada tanggal 4 Januari
2021.
V.C.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp54.591.032.711,00 dan Rp24.992.695.381,00 terdiri
dari Kas di BLUD Rumah Sakit Umum dan Kas di BLUD Puskesmas dengan
rincian sebagai berikut:
A. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (BLUD RSU)
Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.277.123.743,00 dan
Rp19.652.650.888,00. Kas di Badan Layanan Umum RSU Temanggung terdiri
dari Kas BLUD di Bank Jateng, Kas BLUD di Mandiri Syariah, Kas BLUD di
Bank Mandiri, Kas BLUD di Bank BNI, dan Kas di Bendahara Penerimaan.
Rincian Kas di BLUD RSU Temanggung dengan rincian disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
169 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.58 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU TA 2020 dan TA 2019
No Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSU 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9 47.635.557.204,00 18.221.748.611,00
2. Kas BLUD di Bank Mandiri Syariah No Rek 7074944048
1.067.056.575,00 1.396.665.949,00
3. Kas BLUD di Bank Mandiri No Rek 136-00-0070071-3
520.473.920,00 0,00
4. Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504 12.958.309,00 0,00
5. Kas Bendahara Penerimaan 41.077.735,00 34.236.328,00
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSU 49.277.123.743,00 19.652.650.888,00
Rekening Kas BLUD di Bank Jateng Nomor Rekening 1-104-00250-9 dan
Rekening Kas BLUD di bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7074944048
ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/624 Tahun 2011, ditunjuk sebagai
pemegang Rekening Kas Umum BLUD RSUD Temanggung. Rekening Kas
BLUD tersebut digunakan untuk:
1. Menerima penyetoran semua jenis penerimaan BLUD RSUD Temanggung.
2. Melaksanakan pembayaran-pembayaran keuangan BLUD RSUD
Temanggung
3. Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan lainnya untuk keperluan BLUD
RSUD Temanggung.
Rekening di Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-0070071-3 dibuka Tahun
2012, digunakan untuk menerima setoran pendapatan BLUD RSUD
Temanggung dengan menggunakan mesin EDC sebagai salah satu kemudahan
dalam pembayaran bagi pelanggan Rumah Sakit.
Rekening di BNI nomor rekening 1113912504 dibuka tahun 2020, digunakan
untuk menerima transfer dana penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk
uang tunai untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi Covid 19
dari Kementerian Kesehatan. Selain itu juga digunakan untuk menerima setoran
pendapatan BLUD RSUD dengan menggunakan mesin EDC.
Rekening di Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-0070071-3, Rekening di
BNI nomor rekening 1113912504, dan Rekening Bendahara Penerimaan di
Bank Jateng nomor rekening 1-014-00312-2 belum ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 di neraca
sebesar Rp0,00 tetapi pada rekening koran Kas Bank Bendahara
Pengeluaran No 1-014-00502-0 di Bank Jateng Cabang Temanggung
terdapat saldo sebesar Rp9.485.472,00.
Uang sebesar Rp9.485.472,00 tersebut merupakan uang titipan Iuran
Premi Asuransi BPJS Kesehatan dari pegawai BLUD yang dipotongkan
dari gaji pegawai BLUD bulan Desember 2020.
Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp41.077.735,00 terdiri dari:
- Kas di Rekening Bendahara Penerimaan di Bank BRI Cabang Temanggung
nomor rekening 1-014-00312-2 sebesar Rp7.017.045,00
- Kas tunai sebesar Rp34.060.690,00 yang merupakan pendapatan rawat jalan
dan rawat inap sore tanggal 31 Desember 2020.
170 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
A. Kas di Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
Saldo Kas di Rekening BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 dan per 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp5.313.908.968,00 dan Rp5.340.044.493,00
dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.59 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas TA 2020 dan TA 2019
No Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Kas BLUD di Bank Jateng 5.309.168.068,00 5.337.967.076,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan 4.740.900,00 1.345.000,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 732.417,00
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 5.313.908.968,00 5.340.044.493,00
Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas per tanggal 31 Desember 2019 dapat
dilihat sebagaimana pada Lampiran V.17.
V.C.1.1.5 Kas Lainnya
Kas Lainnya merupakan utang pajak yang belum disetor sampai dengan 31
Desember 2020 dan 31 Desember tahun 2019. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember
2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.216.411,00 dan
Rp13.917.554,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.60 Kas Lainnya TA 2020 dan TA 2019
No Kas Lainnya 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan dan Olah Raga 34.544.273,00 73.486,00
2 RSUD 0,00 235.134,00
3 Satpol PP dan Damkar 0,00 2.085.990,00
4 Kantor Kesatuan Bangsa 113.660,00 1.605.125,00
5 Dinas Sosial 0,00 42.250,00
6 Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 40.000,00
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 280.078,00 4.383.828,00
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 741.600,00
9 Kelurahan Kertosari 0,00 289.000,00
10 Kelurahan Kowangan 0,00 1.070.350,00
11 Kecamatan Kranggan 0,00 3.350.791,00
12 Kelurahan Parakan Wetan 278.400,00 0,00
Jumlah Kas Lainnya 35.216.411,00 13.917.554,00
Utang pajak pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar
Rp34.544.273,00 merupakan utang PPh Ps 21 sebesar Rp2.766.392,00, PPh ps 22
sebesar Rp192.634,00, PPh ps 23 sebesar Rp194.725,00, PPN sebesar
Rp30.983.736,00, dan Pajak Katering sebesar Rp406.786,00.
Utang pajak pada Kantor Kesatuan Bangsa sebesar Rp113.660,00 merupakan utang
PPh ps 23 sebesar Rp22.750,00 dan Pajak Katering sebesar Rp90.910,00
Utang pajak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp280.078,00
171 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
merupakan utang PPh ps 21 sebesar Rp21.123,00 dan Pajak Katering sebesar
Rp280.078,00
Utang pajak pada Kelurahan Parakan Wetan sebesar Rp278.400,00 merupakan
utang Pajak Katering.
V.C.1.1.6 Kas di Bendahara BOS
Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas BOS yang berada di Rekening
Bendahara BOS SD/SDLB Negeri dan Rekening Bendahara BOS
SMP/SMPLB/MTS Negeri. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember
2020 dan 31 Desember Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.61 Kas di Bendahara BOS TA 2020 dan TA 2019
No Kas di Bendahara BOS 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Kas di Bendahara BOS SD/SDLB Negeri 6.746.163.518,00 6.554.452.071,00
2 Kas di Bendahara BOS SMP/SMPLB/MTS Negeri SD/SDLB Negeri
3.159.103.443,00 4.579.144.223,00
Jumlah Kas di Bendahara BOS 9.905.266.961,00 11.133.596.294,00
Kas di Bendahara BOS sebesar Rp9.905.266.961,00 tidak termasuk di dalamnya
utang pajak sebesar Rp34.544.273,00. Utang pajak dari belanja BOS per 31
Desember 2020 sebesar Rp34.544.273,00 dicatat sebagai Kas Lainnya pada Dinas
Pendidikan. Rincian Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.18 dan Lampiran V19.
V.C.1.2 Piutang
Akun Piutang menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang belum diterima
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2019. Piutang
tersebut terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil
Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan, Piutang Bagi Hasil Provinsi, dan Piutang Lain-lain. Saldo Piutang
per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp60.555.496.745,28 dan Rp87.465.169.406,88 dengan rincian disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel V.62 Piutang TA 2020 dan TA 2019
No Piutang 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.1.2.1 Piutang Pajak Daerah 7.800.883.299,50 7.882.137.653,50
Penyisihan Piutang Pajak (5.969.738.012,30) (5.927.108.712,70)
V.C.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah 863.461.243,00 5.846.334.615,00
Penyisihan Piutang Retribusi (731.648.853,00) (4.594.074.945,00)
V.C.1.2.3 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah 9.410.992.321,08 8.294.325.203,08
V.C.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
9.655.879.886,00 8.158.461.452,00
V. C.1.2.5 Piutang Bagi Hasil Provinsi 11.002.013.459,00 13.309.642.650,00
V.C.1.2.6 Piutang Lain-lain 34.948.941.306,00 56.131.456.788,00
Penyisihan Piutang Lain-lain (6.425.287.904,00) (1.636.005.297,00)
Jumlah 60.555.496.745,28 87.465.169.406,88
172 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.1.2.1 Piutang Pajak
Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun
berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun
belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Saldo Piutang Pajak per 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp7.800.883.299,50 dengan nilai penyisihan
sebesar Rp5.969.738.012,30. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp7.800.883.299,50 dengan nilai penyisihan sebesar Rp5.927.108.712,70.
Rincian piutang pajak TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.63 Piutang Pajak TA 2020 dan TA 2019
No. Piutang Pajak 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Restoran 17.567.794,00 7.724.784,00
2. Reklame 61.915.381,50 66.763.381,50
3. Hiburan 1.325.000,00 1.325.000,00
4. Bahan Galian Golongan C 5.607.720,00 5.607.720,00
5. Pajak Air Tanah 14.859.300,00 9.482.881,00
6. BPHTB 763.668,00 763.668,00
7. PBB 6.411.955.644,00 6.261.232.094,00
8. Penerangan Jalan Umum 1.286.888.792,00 1.529.238.125,00
Jumlah sebelum penyisihan 7.800.883.299,50 7.882.137.653,50
Penyisihan Piutang Pajak (5.969.738.012,30) (5.927.108.712,70)
Jumlah 1.831.145.287,20 1.955.028.940,80
Piutang Pajak TA 2020 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto.
Jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang
pajak TA 2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.64
Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak 2020
No. Piutang Pajak Piutang (Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) Nilai Piutang (NRV)
(Rp)
1 2 3 4 5
1. Restoran 17.567.794,00 5.718.850 11.848.944,00
2. Reklame 61.915.381,50 61.915.381,50 0,00
3. Hiburan 1.325.000,00 1.325.000 0,00
4. Bahan Galian Golongan C 5.607.720,00 5.607.720,00 0,00
5. Pajak Air Tanah 14.859.300,00 288.823,50 14.570.476,50
6. BPHTB 763.668,00 763.668,00 0,00
7. PBB 6.411.955.644,00 5.894.118.569,30 517.837.074,70
8. Penerangan Jalan Umum 1.286.888.792,00 0,00 1.286.888.792,00
Jumlah 7.800.883.299,50 5.969.738.012,30 1.831.145.287,20
Piutang PBB sebesar Rp6.411.955.644,00 termasuk piutang PBB-P2 yang
merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)
yang diserahkan ke Temanggung pada Tahun 2013 sebesar Rp5.834.172.853,00.
Per 31 Desember 2019 piutang pengalihan dari KPP Pratama tersebut menjadi
sebesar Rp5.587.653.282,00.
Untuk piutang pajak TA 2020 sebesar Rp7.800.883.299,50 penyisihan piutang
berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
173 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.65 Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2020
1) Pajak Restoran
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 11.848.944,00 0 0,00 11.848.944,00
>1 - 2 tahun 0,00 50 0,00 0,00
>2 - < 5 tahun 0,00 70 0,00 0,00
≥ 5 tahun 5.718.850,00 100 5.718.850,00 0,00
Jumlah 17.567.794,00 5.718.850,00 11.848.944,00
2) Pajak Reklame
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 0,00 0 0,00 0,00
>1 -3 tahun 0,00 30 0,00 0,00
>3 - < 5 tahun 0,00 70 0,00 0,00
≥ 5 tahun 61.915.381,50 100 61.915.381,50 0,00
Jumlah 61.915.381,50 61.915.381,50 0,00
3) Pajak Hiburan
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 0,00 0 0,00 0,00
>1 - 2 tahun 0,00 50 0,00 0,00
>2 - < 5 tahun 0,00 70 0,00 0,00
≥ 5 tahun 1.325.000,00 100 1.325.000,00 0,00
Jumlah 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00
4) Pajak Bahan Galian Gol C
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 0,00 0 0,00 0,00
>1 - 3 tahun 0,00 70 0,00 0,00
> 3 tahun 5.607.720,00 100 5.607.720,00 0,00
Jumlah 5.607.720,00 5.607.720,00 0,00
5) Pajak Air Tanah
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 13.896.555,00 0 0,00 13.896.555,00
>1 - 3 tahun 962.745,00 30 288.823,50 673.921,50
>3 - < 5 tahun 0,00 70 0,00 0,00
≥ 5 tahun 0,00 100 0,00 0,00
Jumlah 14.859.300,00 288.823,50 14.570.476,50
6) Pajak BPHTB
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
< 2 tahun 0,00 0 0,00 0,00
2 - 3 tahun 0,00 70 0,00 0,00
> 3 tahun 763.668.000,00 100 763.668.000,00 0,00
Jumlah 763.668.000,00 763.668.000,00 0,00
174 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
7) PBB
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 264.748.615,00 0 0,00 264.748.615,00
>1 - 3 tahun 338.065.953,00 30 101.419.785,90 236.646.167,10
>3 - < 5 tahun 54.807.642,00 70 38.365.349,40 16.442.292,60
≥ 5 tahun 5.754.333.434,00 100 5.754.333.434,00 0,00
Jumlah 6.411.955.644,00 5.894.118.569,30 517.837.074,70
Sebagai perbandingan, nilai Piutang Pajak TA 2019 dicatat berdasarkan nilai
piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang
pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.66 Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2019
No Piutang Pajak Piutang (Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) Nilai Piutang NRV
(Rp)
1 2 3 4 5
1. Restoran 7.724.784,00 5.718.850,00 2.005.934,00
2. Reklame 66.763.381,50 61.880.821,50 4.882.560,00
3. Hiburan 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00
4. Bahan Galian Golongan C 5.607.720,00 5.607.720,00 0,00
5. Pajak Air Tanah 9.482.881,00 0,00 9.482.881,00
6. BPHTB 763.668,00 763.668,00 0,00
7. PBB 6.261.232.094,00 5.851.812.653,20 409.419.440,80
8. Penerangan Jalan Umum 1.529.238.125,00 0,00 1.529.238.125,00
Jumlah 7.882.137.653,50 5.927.108.712,70 1.955.028.940,80
V.C.1.2.2 Piutang Retribusi
Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun
berkenaan atas dasar perjanjian dengan pihak ketiga dan Peraturan Daerah tentang
Tarif Retribusi, yang belum dibayar oleh wajib retribusi bersangkutan. Saldo
Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp863.461.243,00 dengan
nilai penyisihan sebesar Rp.731.648.853,00 dan Piutang Retribusi per 31 Desember
2019 sebesar Rp5.846.334.615,00 dengan nilai penyisihan sebesar
Rp4.594.074.945,00.
Rincian piutang retribusi disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.67 Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Retribusi Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Parkir Khusus 118.860.200,00 118.860.200,00
2. Parkir di ruas-ruas jalan Umum 415.401.300,00 415.401.300,00
3. Retribusi Ijin HO 4.764.950,00 4.764.950,00
4. Retribusi IMB 48.355.900,00 48.355.900,00
5. Retribusi Menara/Tower 272.778.893,00 180.566.293,00
6. Retribusi Sewa Los/Kios Pasar 3.300.000,00 4.984.635.972,00
7. Retibusi Sewa Rumah Makan 0,00 93.750.000,00
Jumlah 863.461.243,00 5.846.334.615,00
Penyisihan Piutang Retribusi (731.648.853,00) (4.594.074.945,00)
Jumlah 131.812.390,00 1.252.259.670,00
175 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Nilai piutang retribusi setelah dikurangi penyisihan masing-masing jenis piutang
retribusi daerah TA 2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.68 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2020
No. Piutang Retribusi Piutang (Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) Nilai Piutang
NRV (Rp)
1 2 3 4 5
1. Parkir Khusus 118.860.200,00 118.860.200,00 0,00
2. Parkir di ruas-ruas jalan Umum 415.401.300,00 415.115.700,00 285.600,00
3. Retribusi Ijin HO 4.764.950,00 4.650.110,00 114.840,00
4. Retribusi IMB 48.355.900,00 46.644.550,00 1.711.350,00
5. Retribusi Menara/Tower 272.778.893,00 146.378.293,00 126.400.600,00
6. Retribusi Sewa Los Kios Pasar 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
Jumlah 863.461.243,00 731.648.853,00 131.812.390,00
Untuk piutang retribusi TA 2020 sebesar Rp863.461.243,00 penyisihan piutang
berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.69 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2020
1) Parkir Khusus
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
< 1 tahun 0,00 0,75 0,00 0,00
1 - 3 tahun 0,00 40 0,00 0,00
>3 - < 5 tahun 0,00 75 0,00 0,00
≥ 5 tahun 118.860.200,00 100 118.860.200,00 0,00
Jumlah 118.860.200,00 118.860.200,00 0,00
2) Parkir di ruas-ruas jalan umum
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang
Tak Tertagih (%) Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
< 1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - 3 tahun 476.000 40 190.400,00 285.600,00
>3 - < 5 tahun 0,00 75 0,00
> 5 tahun 414.925.300,00 100 414.925.300,00 0,00
Jumlah 415.401.300,00 415.115.700,00 285.600,00
3) Retribusi Ijin HO
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 0,00 0 0,00 0,00
>1 - 3 tahun 382.800,00 70 267.960,00 114.840,00
> 3 tahun 4.382.150,00 100 4.382.150,00 0,00
Jumlah 4.764.950,00 4.650.110,00 114.840,00
176 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
4) Retribusi IMB
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang
Tak Tertagih (%) Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 0,00 0 0,00 0,00
>1 - 3 tahun 5.704.500,00 70 3.993.150,00 1.711.350,00
> 3 tahun 42.651.400,00 100 42.651.400,00 0,00
Jumlah 48.355.900,00 46.644.550,00 1.711.350,00
5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Umur Piutang Jumlah Piutang Taksiran Piutang
Tak Tertagih (%) Penyisihan Piutang Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun 92.212.600,00 0 0,00 92.212.600,00
>1 - 3 tahun 113.960.000,00 70 79.772.000 34.188.000,00
> 3 tahun 66.606.293,00 100 66.606.293,00 0,00
Jumlah 272.778.893,00 146.378.293,00 126.400.600,00
Sebagai perbandingan nilai Piutang Retribusi setelah dikurangi Penyisihan Piutang
Retribusi TA 2019 untuk masing-masing jenis dengan rincian disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel V.70 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2019
No Piutang Retribusi Piutang (Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) Nilai Piutang
NRV(Rp)
1 2 3 4 5
1. Parkir Khusus 118.860.200,00 118.860.200,00 0,00
2. Parkir di ruas-ruas jalan Umum 415.401.300,00 414.928.870,00 472.430,00
3. Retribusi Ijin HO 4.764.950,00 4.289.720,00 475.230,00
4. Retribusi IMB 48.355.900,00 45.524.470,00 2.831.430,00
5. Retribusi Menara/Tower 180.566.293,00 114.455.913,00 66.110.380,00
6. Retribusi Sewa Los Kios Pasar 4.984.635.972,00 3.896.015.772,00 1.088.620.200,00
7. Retribusi Sewa Rumah Makan 93.750.000,00 0,00 25.000.000,00
Jumlah 5.846.334.615,00 4.594.074.945,00 1.183.509.670,00
V.C.1.2.3 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaaatan Kekayaan Daerah merupakan deviden
BUMD yang belum disetor per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019
sebesar Rp9.410.992.321,08 dan Rp8.294.325.203,08. Piutang Deviden per 31
Desember 2020 sebesar Rp.9.410.992.321,08 merupakan Piutang deviden Bank
Jateng Tahun 2020 sebesar Rp8.015.037.759,00, Piutang deviden BKK Pringsurat
Tahun 2016 yang belum disetor sampai dengan Tahun 2020 sebesar
Rp315.321.201,00, Piutang PD Apotik Waringin Mulyo Tahun 2016 sebesar
Rp31,08, piutang PD Bhumi Phala Wisata Tahun 2016 dan Tahun 2019 yang
kurang setor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp1.052.238.072,00, dan piutang
PT Jamkrida sebesar Rp28.395.258,00. Rincian Piutang deviden per 31 Desember
2020 dan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
177 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.71 Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. PT Bank Jateng 8.015.037.759,00 5.641.698.948,00
2. PD BPR BKK Temanggung 0,00 1.948.291.658,00
3. PD BKK Pringsurat 315.321.201,00 315.321.201,00
4 PD Apotik Waringin Mulyo 31,08 31,08
5. PD Bhumi Pala Wisata 1.052.238.072,00 363.049.365,00
6. PT Jamkrida 28.395.258,00 25.964.000,00
Jumlah 9.410.992.321,08 8.294.325.203,08
V.C.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp9.655.879.886,00
merupakan kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Tahun 2019 berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021.
Piutang transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan
per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.655.879.886,00 dan 8.158.461.452,00 dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel V.72
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Bagi Hasil Pajak 8.802.941.439,00 7.611.580.837,00
2. Bagi Hasil SDA 852.938.447,00 546.880.615,00
Jumlah 9.655.879.886,00 8.158.461.452,00
Adapun rincian masing-masing Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil
Sumber Daya Alam sebagai berikut:
Tabel V.73 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Bagi Hasi Pajak dan Sumber Daya Alam
2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Bagi Hasil Pajak 8.802.941.439,00 7.611.580.837,00
a Bagi Hasil Pajak PPh Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan PPh Ps 21-PPh Ps 25/Ps 29
310.954.600,00 1.617.076.604,00
b.
Bagi Hasil Pajak PPh Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan PPh Ps 21-PPh Ps 21
2.458.916.000,00 3.146.208.759,00
c.
Bagi Hasil Cukai Tembakau 3.570.752.542,00 972.242.154,00
d.
Bagi Hasil PBB - bagi rata 1.419.343.317,00 782.615.269,00
e.
Bagi Hasil PBB - bagian daerah perkebunan 88.360.200,00 241.449.478,00
178 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Piutang Bagi Hasi Pajak dan Sumber Daya Alam
2020 (Rp) 2019 (Rp)
f. Bagi Hasil PBB - bagian daerah kehutanan 668.497.155,00 547.944.235,00
g.
Bagi Hasil PBB - bagian daerah pertambangan minyak bumi dan gas bumi
254.310.925,00 201.358.820,00
h.
Bagi Hasil PBB - bagian daerah pertambangan panas bumi
537.600,00 537.103,00
i. Bagi Hasil PBB - bagian daerah sektor lainnya 8.604.300,00 60.902.246,00
j. Bagi Hasil PBB - Biaya pemungutan perkebunan
4.089.900,00 11.177.113,00
k.
Bagi Hasil PBB - Biaya pemungutan kegutanan
8.932.200,00 21.308.852,00
l. Bagi Hasil PBB - biaya pemungutan pertambangan minyak bumi dan gas bumi
9.338.000,00 6.712.101,00
m.
Bagi Hasil PBB - biaya pemungutan pertambangan panas bumi
17.900,00 17.974,00
n.
Bagi Hasil PBB - biaya pemungutan sektor lainnya
286.800,00 2.030.129,00
2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) 852.938.447,00 546.880.615,00
a.
Bagi Hasi Provinsi sumber daya hutan – PSDH 274.354.303,00 55.097.527,00
b.
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan 546.181.150,00 174.305.192,00
c.
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi - 15%
916.300,00 51.467.510,00
d.
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi - 0,5%
30.600,00 1.715.648,00
a. e Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 30% 708.700,00 0,00
e.
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 15% 0,00 251.175.825,00
f. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 0,5% 11.800,00 4.186.384,00
g.
Bagi hasil dari pertambangan panas bumi - Iuran tetap
30.689.669,00 8.484.431,00
h.
Bagi hasil dari sumber daya alam minerba - royalti
45.925,00 448.098,00
Jumlah 9.655.879.886,00 8.158.461.452,00
V.C.1.2.5 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember
2020 tanggal 31 Desember 2019 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Temanggung sebesar Rp11.002.013.459,00 dan Rp13.309.642.650,00 dengan
rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.74 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan TA 2019
No. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Pajak Kendaraan Bermotor 4.652.969.119,00 1.372.900.134,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.881.752.310,00 846.821.163,00
3. PBBKB 4.443.024.136,00 3.529.011,00
4. Pajak Air Permukaan 24.267.894,00 9.595.349,00
5. Pajak Rokok 0,00 11.076.796.993,00
Jumlah 11.002.013.459,00 13.309.642.650,00
179 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.1.2.6 Piutang Pendapatan Lain-lain
Piutang Pendapatan Lain-lain adalah hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Lain-
lain yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember
2019 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar
Rp34.948.941.306,00 dan Rp56.131.456.788,00 dengan rincian yang disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.75 Rincian Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Pendapatan Lain-lain 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.2.1.6.1 Denda CPNS Mengundurkan Diri 10.000.000,00 10.000.000,00
V.C.2.1.6.2 Piutang Lainnya 570.484.042,00 570.484.042,00
V.C.2.1.6.3 Pasien pada RSUD 58.083.485,00 58.083.485,00
V.C.2.1.6.4 Pasien Umum RSUD 122.334.500,00 54.356.800,00
V.C.2.1.6.5 Jamsostek RSUD 834.920.807,00 533.578.621,00
V.C.2.1.6.6 Jasa Raharja RSUD 484.499.900,00 539.966.920,00
V.C.2.1.6.7 Pasien Inhealth TKPI/PWKWI dll RSUD 41.561.702,00 46.356.585,00
V.C.2.1.6.8 Piutang BPJS Kesehatan
BPJS 11.110.537.610,00 45.067.466.742,00
Obat Kronis dan Kemoterapi 440.877.202,00 3.020.134.612,00
V.C.2.1.6.9 Piutang Covid 10.649.252.100,00 0,00
V.C.2.1.6.10 Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan 2.228.900,00 5.911.400,00
V.C.2.1.6.11 Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan 634.137.250,00 970.050.800,00
V.C.2.1.6.12 Piutang Denda PBB 243.875.395,00 200.516.840,00
V.C.2.1.6.13 Piutang pembangunan Gedung DPPKAD 1.751.145.681,00 1.751.145.681,00
V.C.2.1.6.14 Piutang pembangunan Gedung Dindukcapil 1.614.532.595,00 1.614.532.595,00
V.C.2.1.6.15 Piutang Pasar 4.718.698.472,00 0,00
V.C.2.1.6.16 Piutang Lain-lain 1.659.271.665,00 1.688.871.665,00
V.C.2.1.6.17 Piutang TGR 2.500.000,00 0,00
Jumlah 34.948.941.306,00 56.131.456.788,00
Penyisihan (6.425.287.904,00) (1.636.005.297,00)
Jumlah 28.523.653.402,00 54.495.451.491,00
Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai
piutang bruto. Nilai Piutang setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis
piutang pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.76 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020
No Piutang Pendapatan Lain-lain Piutang
(Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) NRV (Rp)
1 2 3 4 5
1 Denda CPNS Mengundurkan Diri
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2 Piutang Lainnya 570.484.042,00 0,00 570.484.042,00
3 Pasien pada RSUD 58.083.485,00 58.083.485,00 0,00
4 Pasien Umum 122.334.500,00 7.115.040,00 115.219.460,00
180 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Piutang Pendapatan Lain-lain Piutang
(Rp) Penyisihan
Piutang (Rp) NRV (Rp)
1 2 3 4 5
5 Jamsostek 834.920.807,00 39.020.092,00 795.900.715,00
6 Jasa Raharja 484.499.900,00 2.511.590,00 481.988.310,00
7 Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth) 41.561.702,00 2.507.010,00 39.054.692,00
8 Piutang BPJS Kesehatan
a. BPJS 11.110.537.610,00 0,00 11.110.537.610,00
b. Obat Kronis dan Kemoterapi 440.877.202,00 0,00 440.877.202,00
9 Piutang Covid 10.649.252.100,00 0,00 10.649.252.100,00
10 Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan
2.228.900,00 0,00 2.228.900,00
11 Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan
634.137.250,00 0,00 634.137.250,00
12 Piutang Denda PBB 243.875.395,00 0,00 243.875.395,00
13 Piutang Pembangunan Gedung DPPKAD
1.751.145.681,00 0,00 1.751.145.681,00
14 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil
1.614.532.595,00 0,00 1.614.532.595,00
15 Piutang Pasar 4.718.698.472,00 4.718.698.472,00 0,00
16 Piutang Lain-lain 1.659.271.665,00 1.597.352.215,00 61.919.450,00
17 Piutang TGR 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Jumlah 34.948.941.306,00 6.425.287.904,00 28.523.653.402,00
Sebagai perbandingan, nilai piutang Pendapatan Lain-lain TA 2019 dicatat
berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk
tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.77 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2019
No Piutang Pendapatan Lain-lain Piutang
(Rp)
Penyisihan Piutang
(Rp)
NRV (Rp)
1 2 3 4 5
1 Denda CPNS Mengundurkan Diri
10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
2 Piutang Lainnya 570.484.042,00 0,00 570.484.042,00
3 Pasien pada RSUD 58.083.485,00 58.083.485,00 0,00
4 Pasien Umum 54.356.800,00 2.142.340,00 52.214.460,00
5 Jamsostek 533.578.621,00 533.578.621,00
6 Jasa Raharja 539.966.920,00 1.386.320,00 538.580.600,00
7 Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth) 46.356.585,00 0,00 46.356.585,00
8 Piutang BPJS Kesehatan
a. BPJS 45.067.466.742,00 13.421.062,00 45.054.045.680,00
b. Obat Kronis dan Kemoterapi 3.020.134.612,00 0,00 3.020.134.612,00
9 Piutang kapitasi JKN di DKK 5.911.400,00 0,00 5.911.400,00
10 Piutang Non Kapitasi JKN di DKK
970.050.800,00 0,00 970.050.800,00
11 Piutang Denda PBB 200.516.840,00 0,00 200.516.840,00
12 Piutang Pembangunan Gedung DPPKAD
1.751.145.681,00 0,00 1.751.145.681,00
181 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Piutang Pendapatan Lain-lain Piutang
(Rp)
Penyisihan Piutang
(Rp)
NRV (Rp)
1 2 3 4 5
13 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil
1.614.532.595,00 0,00 1.614.532.595,00
14 Piutang Lain-lain 1.688.871.665,00 1.560.972.090,00 127.899.575,00
Jumlah 56.131.456.788,00 1.636.005.297,00 54.495.451.491,00
Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020 sebesar Rp27.648.642.649,00 penyisihan
piutang berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
a. Penyisihan piutang berdasarkan aging schedule untuk Piutang Lain-lain di RSU
dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.78 Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain pada BLUD RSU TA 2020
Umur Piutang Jumlah Piutang
(Rp)
Penyisihan Piutang
(Rp)
NRV (Rp)
< 1 tahun 15.877.887.850,00 0,00 15.877.887.850,00
>1 - 3 tahun 482.849.821,00 48.284.982,00 434.564.839,00
>3 - 6 tahun 9.562.500,00 2.868.750,00 6.693.750,00
> 6 tahun 58.083.485,00 58.083.485,00 0,00
Jumlah 16.428.383.656,00 109.237.217,00 16.319.146.439,00
b. Penyisihan Piutang Lain-lain yaitu Piutang hasil reklasifikasi dari Dana
Bergulir per 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.79 Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain
No Uraian Jumlah Piutang
(Rp) Penyisihan
(Rp) NRV (Rp)
1 2 3 4 5
1. Kredit Lunak 728.913.850,00 728.913.850,00 0,00
2. Lembaga Ekonomi Desa (LED) 253.299.150,00 191.379.700,00 61.919.450,00
3. Jawa Mas 202.061.930,00 202.061.930,00 0,00
4. KSP/USP 116.327.845,00 116.327.845,00 0,00
5. UKM 264.723.890,00 264.723.890,00 0,00
6. Hand Tracktor 93.945.000,00 93.945.000,00 0,00
Jumlah 1.659.271.665,00 1.597.352.215,00 61.919.450,00
Piutang Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Piutang Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan dana
bergulir kelompok yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda. Dana
bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar dan BKK Temanggung
sebagai Bank Chanelling
2. Piutang Jawa Mas, KSP/USP, dan UKM merupakan dana bergulir kelompok
yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar
sebagai Bank Chanelling.
3. Piutang Handtraktor merupakan bantuan dana bergulir handtraktor pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
182 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Ketiga dana bergulir tersebut pada TA 2019 sudah direklas ke Piutang Lain-lain
karena dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali sampai dengan TA
2019.
c. Penyisihan Piutang Penempatan Awal Pasar
Penyisihan Piutang penempatan awal pasar per 31 Desember 2020 sebesar
Rp4.718.698.472,00. Piutang Penempatan awal Pasar tersebut telah disisihkan
seluruhnya sebesar 100%.
Secara rinci Piutang Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2020 dijelaskan
sebagai berikut:
V.C.1.2.6.1 Piutang Denda CPNS
Pada Tahun 2010 diadakan test penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana
salah satu persyaratan pelamar CPNS yaitu membuat surat pernyataan yang
menyebutkan bahwa apabila CPNS lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi
mengundurkan diri, maka CPNS tersebut harus membayar denda sebesar
Rp10.000.000,00. CPNS atas nama Linggar Farah Hesti lulus test seleksi
penerimaan CPNS namun yang bersangkutan mengundurkan diri. Piutang Denda
CPNS per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 merupakan piutang denda
CPNS yang lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri atas nama
Linggar Farah Hesti.
V.C.1.2.6.2 Piutang Lainnya
Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp570.484.042,00 adalah
Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh
Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada
Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp570.484.042,00,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Pada Neraca per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 dicatat sebagai
piutang sebesar Rp558.839.246,00. Jumlah tersebut hanya merupakan Sisa UYHD
Tahun 2006 di Bagian Kesra Setda yang termasuk pada komponen Silpa, tanpa
bunga/jasa gironya.
Sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2011 sudah diperhitungkan bunga/jasa
giro sebesar Rp11.644.796,00 sehingga piutang ini menjadi sebesar
Rp570.484.042,00 (Rp558.839.246,00+Rp11.644.796,00), sesuai dengan rapat
Majelis Pertimbangan TP/TGR atas dasar LHP Badan Pengawas Kabupaten
Temanggung Tahun 2006.
Pada Neraca per 31 Desember 2015 masih tercatat sebagai piutang, karena
meskipun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan
Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/PN.TMG,
tanggal 29 Oktober 2007, dengan putusan Mengadili menjatuhkan pidana kepada
yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda
sebesar Rp200.000.000,00 serta uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00, tetapi
untuk perkara perdata masih dianggap belum selesai sebab belum ada Keputusan
Majelis TPTGR.
V.C.1.2.6.3 Piutang Pasien RSUD
Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.083.485,00 merupakan
piutang pasien tahun 1995-2005 yang belum tertagih dan dimintakan
penghapusannya. Piutang tersebut sudah disisihkan sebesar 100%.
183 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.1.2.6.4 Piutang Pasien Umum RSUD
Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019
sebesar Rp122.334.500,00 dan Rp54.356.800,00. Piutang Pasien Umum terjadi
karena ada beberapa pasien yang telah mendapat pelayanan kesehatan, tetapi pada
saat melakukan pembayaran ada kekurangan bahkan ada yang melarikan diri.
Piutang Pasien Umum RSUD sebesar Rp122.334.500,00 merupakan piutang pasien
per 31 Desember 2020 yang telah mendapatkan pelayanan tetapi saat melakukan
pembayaran ada kekurangan.
V.C.1.2.6.5 Piutang Jamsostek RSUD
Pasien Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD sejak Tahun 2015
kepesertaannya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan). Piutang Jamsostek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 sebesar Rp834.920.807,00 dan Rp533.578.621,00. Piutang Jamsostek per 31
Desember 2020 sebesar Rp834.920.807,00 merupakan klaim yang sudah diajukan
ke BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.
V.C.1.2.6.6 Piutang Jasa Raharja RSUD
Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin
pertama adalah Jasa Raharja. Jika pasien mempunyai kepesertaan lain (BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll) sebagai penjamin kedua. Pelayanan
terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MoU bersama
antara pihak BPJS, Kepolisian dan Rumah Sakit. Besarnya jaminan yang
ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp20.000.000,00. Jika jumlah yang
dijamin masih ada sisa dapat digunakan untuk rawat jalan, pengambilan penn dan
lain-lain dengan persetujuan dari pihak Jasa Raharja. Piutang Jasa Raharja Per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp484.499.900,00 dan
Rp539.966.920,00.0
V.C.1.2.6.7 Piutang Inhealth RSUD
Piutang ini merupakan piutang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan yaitu
Inhealt untuk piutang pasien Inhealt di RSUD Kab. Temanggung per 31 Desember
2020 sebesar Rp41.561.702,00. Piutang Inhealth per 31 Desember 2020 merupakan
piutang pelayanan yang belum diajukan klaim sampai dengan 31 Desember 2020
sebesar Rp41.561.702,00.
V.C.1.2.6.8 Piutang BPJS Kesehatan RSUD
Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 merupakan klaim BPJS
Kesehatan dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 yang sudah
diajukan klaim tetapi belum diverifikasi oleh pihak BPJS dan belum diajukan ke
BPJS. Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp11.551.414.812,00 dan Rp48.087.601.354,00 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:
Tabel V.80 Rincian Piutang BPJS TA 2020 dan TA 2019
No Piutang BPJS Kesehatan 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.1.2.6.8 Piutang BPJS Kesehatan
a) BPJS RI & RJ 11.110.537.610,00 45.067.466.742,00
b) Obat Kronis dan Kemoterapi 440.877.202,00 3.020.134.612,00
Jumlah 11.551.414.812,00 48.087.601.354,00
184 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a) Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan
Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai tahun 2014
berganti menjadi layanan PBJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien
yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:
1) Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif ina CBGs;
2) Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan;
3) Setelah sesuai dengan ketentuan dari BPJS kemudian diajukan
pembayarannya.
Adapun rincian piutang BPJS per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel V.81
Rincian Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan TA 2019 dan TA 2018
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan 11.099.058.650,00 45.030.122.962,00
2 Ambulan RITL 11.478.960,00 37.343.780,00
Jumlah 11.110.537.610,00 45.067.466.742,00
b) Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi
Saldo Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp440.877.200,00 dan Rp3.020.134.612,00
dengan rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.82 Rincian Obat Kronis dan Kemoterapi TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Obat Kronis 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Obat Kronis dan Kemo Bulan Agustus 0,00 617.029.609,00
2 Obat Kronis dan Kemo Bulan September 0,00
584.828.923,00
3 Obat Kronis dan Kemo Bulan Oktober 0,00 626.890.912,00
4 Obat Kronis dan Kemo Bulan Nopember 0,00 642.373.780,00
5 Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember 440.877.202,00 549.011.388,00
Jumlah 440.877.202,00 3.020.134.612,00
V.C.1.2.6.9 Piutang Covid
Dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, RSUD Kabupaten Temangung
mendapatkan anggaran dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). RSUD melakukan
pelayanan terhadap pasien Covid 19 dimana klaim atas pelayanan pasien di RSUD
diajukan ke Kementerian Kesehatan. Piutang Layanan pasien Covid yang tercatat
di Neraca sebesar Rp10.649.252.100,00 adalah piutang layanan pasien Covid
untuk Bulan Agustus, September, dan Oktober 2020 yang diajukan ke Kementerian
Kesehatan dan per 31 Desember 2020 belum dibayarkan. Untuk layanan pasien
Covid Bulan Nopember dan Desember 2020 belum dapat diprediksi besarannya.
V.C.1.2.6.10 Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Piutang Kapitasi JKN merupakan piutang pada Dinas Kesehatan, yaitu berupa
kekurangan kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.228.900,00
Rincian Piutang Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.228.900,00
disajikan pada Lampiran V.20
185 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.1.2.6.11 Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Piutang Non Kapitasi JKN adalah kekurangan non kapitasi JKN yang belum
dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo
piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp634.137.250,00.
Rincian piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 sebesar
Rp634.137.250,00 disajikan pada Lampiran V.21.
V.C.1.2.6.12 Piutang Denda PBB
Piutang denda PBB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp243.875.395,00 dan Rp200.516.840,00. Piutang sebesar Rp243.875.395,00
merupakan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBB yang sampai
dengan 31 Desember 2020 belum terbayar. Terhadap pembayaran PBB pada TA
2020 tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran PBB sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Temanggung Nomor:971.11/269 Tahun 2020 tentang Pemberian
Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut
disebutkan untuk memberikan pembebasan denda atas Keterlambatan Pembayaran
Pajak sampai dengan Bulan Desember 2020.
V.C.1.2.6.13 Piutang Pembangunan Gedung BPPKAD
Piutang Pembangunan Gedung BPPKAD per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.751.145.681,00 terdiri dari:
a. piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.108.398.700,00.
b. piutang atas denda keterlambatan sebesar Rp554.199.350,00.
c. piutang atas temuan BPK sebesar Rp88.547.631,00.
V.C.1.2.6.14 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil
Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.614.532.595.00 terdiri dari:
a. piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.038.124.900,00.
b. piutang atas denda keterlambatan sebesar Rp519.062.450,00.
c. piutang atas temuan BPK sebesar Rp57.345.245,00.
V.C.1.2.6.15 Piutang Pasar
Piutang Pasar merupakan piutang penempatan awal pasar dengan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.718.698.472,00 dan
Rp0,00. Pada Tahun 2019 penempatan awal pasar masuk dalam jenis pendapatan
retribusi, sehingga piutang penempatan awal masuk dalam piutang retribusi. Pada
TA 2020 penempatan awal pasar masuk dalam Lain-lain PAD yang Sah sehingga
piutang awal penempatan pasar masuk dalam Piutang lain-lain PAD yang Sah.
Rincian Piutang Pasar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.83 Rincian Piutang Pasar TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Pasar Legi Parakan 1.815.190.000,00 0,00
2 Pasar Kliwon Baru 183.805.472,00 0,00
3 Pasar Temanggung Permai 2.682.663.000,00 0,00
186 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
4 Pasar Ngadirejo 37.040.000,00 0,00
Jumlah 4.718.698.472,00 0,00
Piutang Pasar Legi Parakan adalah Piutang dengan penetapan SKRD 2015 yang
habis masa sewanya pada Tahun 2018. Piutang Pasar Temanggung Permai adalah
piutang dengan penetapan SKRD Tahun 2017 yang habis masa sewanya Tahun
2020.
V.C.1.2.6.16 Piutang Lain-Lain
Piutang Lain-lain merupakan piutang reklas dari piutang Dana Bergulir yang
disebabkan dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali sebesar
Rp1.659.271.665,00. Rincian Piutang Lain-lain TA 2020 dan TA 2019 disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.84 Piutang Lain-lain TA 2020 dan TA 2019
No Piutang Lain-lain 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Kredit Lunak 728.913.850 756.013.850,00
2 Lembaga Ekonomi Desa (LED) 253.299.150 255.799.150,00
3
Jawa Mas 202.061.930,00 202.061.930,00
4 KSP/USP 116.327.845,00 116.327.845,00
5 UKM 264.723.890,00 264.723.890,00
6 Hand Tracktor 93.945.000,00 93.945.000,00
Jumlah 1.659.271.665,00 1.688.871.665,00
V.C.1.2.6.17 Piutang TGR
Piutang TGR per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp2.500.000,00 dan Rp23.313.029,00. Selama Tahun 2020 terdapat penetapan
pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp23.500.000,00 yang telah dibayar pada
Tahun 2020 sebesar Rp21.000.000,0 serta penghapusan piutang TGR sebesar
Rp23.313.029,00. Piutang TGR sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan
Kerugian Daerah yang telah memperoleh penetapan pembebanan pada TA 2020
tetapi belum dilunasi per 31 Desember 2020. Kerugian Daerah tersebut atas kasus
kehilangan kendaraan dinas roda dua dengan tahun kejadian 2018 atas nama Edi
Sutopo, staf Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung. Adapun mutasi TPTGR
selama tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.85 Mutasi Kerugian Daerah TA 2020
No Jenis Kasus Penanggung
Jawab Jumlah
TGR 2019
SK Pembebanan /
SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2020
Penyelesaian
Jumlah Piutang TGR
2020 Pelunasan Penghapusan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penyalahgunaan Uang Negara
Sdr. Warsito, Kades Kaloran Kecamatan Kaloran
23.313.029,00 23.313.029,00 23.313.029,00 0,00
187 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Jenis Kasus Penanggung
Jawab Jumlah
TGR 2019
SK Pembebanan /
SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2020
Penyelesaian
Jumlah Piutang TGR
2020 Pelunasan Penghapusan
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2017
Sdr. Fatkhun, S.Kom, Kepala Desa Kemloko Kecamatan Tembarak
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
3
Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2015
Sdr. Son Barwanto Kepala Desa Selopampang Kecamatan Selopampang
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
4
Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2018
Sdr. Runtung Sudarno, Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5
Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2018
Sdr. Edi Sutopo, Staf Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Jumlah 23.313.029,00 46.813.029,00 21.000.000,00 23.313.029,00 2.500.000,00
Surat Keputusan Bupati tentang Pembebasan Pembebanan Kerugian Daerah dan
Surat Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah yang diterbitkan
pada Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Pembebasan Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Warsito
beradasrakan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/464 Tahun 2020
2. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Fatkhun, S.Kom. beradasarkan
SK Bupati Temanggung Nomor: 905/465 Tahun 2020
3. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Son Barwanto beradasarkan
SK Bupati Temanggung Nomor: 905/466 Tahun 2020
4. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Runtung Sudarno
beradasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/467 Tahun 2020
5. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Edi Sutopo beradasarkan SK
Bupati Temanggung Nomor: 905/468 Tahun 2020
V.C.1.3 Beban Dibayar Dimuka
Sewa tanah kepada PT KAI sebesar Rp817.767.839,00 untuk jangka waktu 4
(empat) tahun ( 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2019) sudah berakhir. Selanjutnya pada
tanggal 10 Oktober 2019 sudah dilakukan kontrak baru melalui Naskah Perjanjian
Sewa Menyewa antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten
Temanggung
Nomor PT KAI (Persero) KL/701/X/6/KA-2019
Nomor Pemkab Temanggung 077/1422/X/2019
Tentang Persewaan Aset Tanah dan Bangunan PT KAI (Persero) di Wilayah
Kabupaten Temanggung untuk masa kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai
dengan 30 Juni 2024. Atas Naskah Perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten
Temanggung telah melakukan pembayaran kepada PT KAI (Persero) melalui
SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai Rp1.168.088.517,00.
Per 31 Desember 2019 Beban Dibayar di Muka sebanyak 54 bulan senilai
Rp1.051.279.664,00. Per 31 Desember 2020 Beban Dibayar Dimuka sebanyak 42
bulan senilai Rp817.661.961,00.
188 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.1.4 Bagian Lancar TP-TGR
Saldo Bagian Lancar TPTGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp0,00 dan Rp23.313.029,00. Bagian Lancar TPTGR per 31 Desember
2019 sebesar Rp23.313.029 per 31 Desember 2020 sudah dilakukan penghapusan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 905/464 Tahun 2020
tentang Pembebasan Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Warsito.
V.C.1.5 Persediaan
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat
pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31
Desember 2019 sebesar Rp24.684.466.026,17 dan Rp24.902.210.133,60.
Persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel V.86 Persediaan TA 2020 dan TA 2019
No Persediaan 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 ATK/Pakai Habis Lainnya 3.503.646.335,00 8.973.360.432,25
2 Material/Bahan/Obat 20.943.345.991,37 15.749.568.618,35
3 Barang diserahkan masyarakat 237.473.699,80 179.281.083,00
Jumlah 24.684.466.026,17 24.902.210.133,60
a. Saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan Kebersihan, Peralatan
Rumah Tangga, Barang Cetakan, dan barang pakai habis lainnya adalah
pengadaan TA 2020 dan TA 2019 yang sampai dengan tanggal 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 belum terpakai habis. Pengadaan ATK tersebut
oleh masing-masing Satuan Kerja yang dilakukan melalui Belanja Barang dan
Jasa.
Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum
terpakai di Perangkat Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
masing-masing sebesar Rp3.503.646.335,00 dan Rp8.973.360.432,25 dengan
rincian disajikan pada Lampiran V.22.
Saldo persediaan material/bahan termasuk obat, alat kesehatan, pakai habis,
suku cadang, bahan kimia, dan bahan logistik per 31 Desember 2020 dan per 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp20.943.345.991,37 dan
Rp15.749.568.618,35. Terdapat obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan sebesar
Rp21.956.669,50. Terhadap nilai obat kadaluarsa tersebut sudah tidak termasuk
di dalam nilai saldo obat di Neraca sebesar Rp10.925.003.656,59.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan
sebagaimana pada Lampiran V.23.
b. Saldo persediaan barang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2020
dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp237.473.699,80 dan
Rp179.281.083,00. Rincian saldo persediaan barang diserahkan ke masyarakat
per 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:
189 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.87 Persediaan yang diserahkan ke masyarakat TA 2020
No Perangkat Daerah Jenis Barang Jumlah (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
1 Dinas Sosial Kursi roda 3.000.000,00
Diberikan kepada masyarakat
Tongkat bantu jalan, tongkat difabel, alat bantu netra
1.735.000,00
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sembako 5.236.940,00 Diberikan kepada masyarakat
Perlengkapan sekolah 41.706.485,00
Peralatan mandi, Peralatan Kesehatan/Kebersihan, Rekreasi
11.466.016,80
Paket sandang, sarung, selimut
36.232.700,00
Kid Ware/Family Kid 51.411.510,00
Perlengkapan makan, perlengkapan masak
1.116.048,00
3 Sekretariat Daerah Pakain ibadah untuk kegiatan tarkhim
85.569.000,00 Diberikan kepada masyarakat
Jumlah 237.473.699,80
Persediaan per 31 Desember 2020 termasuk barang persediaan yang diperoleh dari
masyarakat ataupun pihak lain di luar APBD sebesar Rp1.192.458.389,00 dengan
rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.88 Persediaan yang diperoleh dari masyarakat/pihak ketiga TA 2020
No Perangkat Daerah Jenis Barang Jumlah (Rp)
1 2 3 4
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peralatan kesehatan: masker, faceshield, APD, sepatu boot, handsanitizer, wastafel portabel
198.368.395,00
2 BLUD RSUD Temanggung Peralatan kesehatan: masker, faceshiel, APD, sepato boot dan bahan makanan
959.089.994,00
3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
100 paket sembako @Rp100.000,00
35.000.000,00
Jumlah 1.192.458.389,00
Terhadap persediaan yang diperoleh dari hibah pihak ketiga terdapat sisa
persediaan yang termasuk di dalam saldo persediaan di Neraca per 31 Desember
2020 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa persediaan perbekalan
kesehatan sebesar Rp14.000.000,00.
V.C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara
lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka
panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka
pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut
sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi
permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang
190 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo investasi
jangka panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dengan rincian
pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.89 Investasi Jangka Panjang TA 2020 dan TA 2019
Investasi Jangka Panjang 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.2.1. Investasi Non Permanen 456.805.711,50 574.734.264,40
V.C. 2.2. Investasi Permanen 211.096.593.904,37 202.179.008.526,55
Jumlah 211.553.399.615,87 202.753.742.790,95
V.C.2.1. Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-
masing sebesar Rp456.805.711,50 dan Rp574.734.264,40. Investasi Non Permanen
tersebut dalam bentuk Dana Bergulir Ternak Pemerintah.
Dana bergulir dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan
aging schedule dengan cara mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan
tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.
Penyisihan dana bergulir dihitung berdasarkan jumlah dana yang disisihkan
dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Temanggung. Adapun mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31
Desember 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.90 Mutasi Dana Bergulir TA 2019 dan TA 2018
No Dana
Bergulir Dana Bergulir s/d Des 2019
Koreksi Investasi
awal
Penerimaan 2019
Dana Bergulir s/d Des 2020
Penyisihan 2020 NRV
Dana Bergulir s/d Des 2020 Tunai
Digulirkan kembali
1 2 3
4 5 6 = ( 3 – 4 ) 7 8 = ( 6 – 7 )
Dana Bergulir Ternak
1 Domba 793.073.524,00
0,00 0,00 793.073.524,00 793.073.524,00 0,00
2 Sapi Jantan
93.236.510,00
0,00 0,00 93.236.510,00 93.236.510,00 0,00
3 Sapi Betina
1.819.672.972,40 0,10 50.489.211,00 74.245.451,20 1.769.183.761,50 1.276.697.598,80 456.805.711,50
Jumlah 2.705.983.006,40 0,10 50.489.211,00 74.245.451,20 2.655.493.795,50 2.163.007.632,80 456.805.711,50
Selama tahun 2020 terdapat penerimaan pokok dana bergulir ternak sebesar
Rp124.734.662,20. Sebesar Rp50.489.211,00 setor tunai ke Rekening Kas Umum
Daerah dan sebesar Rp74.245.451,20 merupakan pengembalian pokok dana
bergulir ternak pemerintah yang digulirkan kembali di tahun 2020.
Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah periode TA 2020 disajikan
secara rinci pada tabel berikut:
191 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.91 Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah TA 2020
No Ternak
Pemerintah Harga
Jumlah dibayar sd 2020
Sisa belum dibayar per 31 Des 2020
Belum Jatuh tempo
Umur Pinjaman
0-1 tahun >1 sd 2 th >2 tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Domba
- Tahun 2006 15.673.524,00 0,00 15.673.524,00 0,00 0,00 0,00 15.673.524,00
- Tahun 2008 45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 0,00 0,00 0,00 45.700.000,00
- Tahun 2009 396.800.010,00 0,00 396.800.010,00 0,00 0,00 0,00 396.800.010,00
- Tahun 2010 344.399.990,00 9.500.000,00 334.899.990,00 0,00 0,00 0,00 334.899.990,00
2 Sapi Jantan
- Tahun 2010 197.165.998,00 103.929.488,00 93.236.510,00 0,00 0,00 0,00 93.236.510,00
3 Sapi Betina
- Tahun 2006 588.555.000,00 323.110.000,00 265.445.000,00 0,00 0,00 0,00 265.445.000,00
- Tahun 2007 408.442.108,80 170.810.528,20 237.631.580,60 0,00 0,00 0,00 237.631.580,60
- Tahun 2008 338.541.425,80 236.431.426,70 102.109.999,10 0,00 0,00 0,00 102.109.999,10
- Tahun 2010 873.180.000,00 447.985.000,00 425.195.000,00 5.940.000,00 11.880.000,00 23.760.000,00 383.615.000,00
- Tahun 2012 444.600.566,00 316.890.340,20 127.710.225,80 0,00 0,00 0,00 127.710.225,80
- Tahun 2013
- Tahap I 211.619.889,00 152.957.295,00 58.662.594,00 0,00 0,00 0,00 58.662.594,00
- Tahap II 168.025.188,00 61.967.331,00 106.057.857,00 0,00 101.005.000,00 0,00 5.052.857,00
- Tahun 2017 186.043.798,00 79.469.211,00 106.574.587,00 0,00 106.574.587,00 0,00 0,00
- Tahun 2018 132.713.308,10 5.940.000,00 126.773.308,10 126.773.308,10 0,00 0,00 0,00
- Tahun 2019 139.528.158,70 0,00 139.528.158,70 139.528.158,70 0,00 0,00 0,00
- Tahun 2020 74.245.451,20 750.000,00 73.495.451,20 73.495.451,20 0,00 0,00 0,00
Jumlah 4.565.234.415,60 1.909.740.620,10 2.655.493.795,50 345.736.918,00 219.459.587,00 23.760.000,00 2.066.537.290,50
Pada TA 2020 terdapat pengurangan dana bergulir ternak pemerintah berupa sapi
betina yang disebabkan mati, hilang, dan potong paksa sebesar Rp35.680.451,20.
V.C.2.2. Investasi Permanen
Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp211.096.593.904,37 dan Rp202.179.008.526,55 dengan rincian disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.92 Investasi Permanen TA 2020 dan TA 2019
No Investasi Permanen Prosentase Kepemilikan
Ekuitas BUMD 2020
Ekuitas Pemda
2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 PD BPR Bank Pasar 100% 49.342.688.143,06 51.976.117.685,06 48.301.123.037,53
2 PT Bank Jateng 1,04% 0,00 39.020.000.000,00 39.020.000.000,00
3 PD BPR BKK Temanggung 54,59 35.662.815.873,00 19.468.331.185,07 17.462.088.665,63
4 PD BKK Pringsurat - 0,00 0,00 0,00
5 PD Apotik Waringin Mulyo 100% 3.366.222.048,00 3.366.222.016,92 2.773.173.062,67
6 PD Air Minum Temanggung 100% 75.152.044.246,00 75.152.044.246,00 70.052.895.965,00
7 PD Aneka Usaha 100% 6.213.966.783,32 6.213.966.783,32 6.226.238.712,72
192 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Investasi Permanen Prosentase Kepemilikan
Ekuitas BUMD 2020
Ekuitas Pemda
2020 (Rp) 2019 (Rp)
8 PT PRPP Jawa Tengah 18% 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
9 PD Bhumi Phala Wisata 100% 16.312.150.061,00 15.259.911.988,00 17.703.489.083
10 PT Jamkrida 1% 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen 186.049.887.154,38 211.096.593.904,37 202.179.008.526,55
Hasil audit atas 10 BUMD tersebut disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.93 Opini atas BUMD TA 2020
No Nama BUMD KAP Opini Keterangan
1 2 3 4 5
1 PD BPR Bank Pasar Heliantono dan Rekan WTP -
2 PT. Bank Jateng
3 PD BPR BKK Temanggung Tarmizi Achmad WTP -
4 PD BKK Pringsurat
5 PD Apotik Waringin Mulyo Ruchendi, Mardjito Rushadi, dan Rekan
WDP Aset Lain-lain dan pajak penghasilan
6 PD Air Minum Temanggung Kumala Hadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan
WDP Beban penyusutan aset tetap
7 PD Aneka Usaha Heliantono dan Rekan WDP Piutang Usaha, persediaan, aset lain-lain
8 PT. PRPP
9 PD Bhumi Phala Wisata Indarto Waluyo, M. Acc., CPA, CA, CPI
WDP Kurang bukti atas kas dan aset lain-lain
10 PT. Jamkrida
Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp211.096.593.904,37
merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten
Temanggung TA 2020 yang dihitung berdasarkan:metode ekuitas sebesar
Rp171.436.593.904,37 dan menggunakan metode biaya sebesar
Rp39.660.000.000,00. Penjelasan perhitungan dengan masing-masing metode
sebagai berikut:
A. Perhitungan investasi dengan menggunakan metode ekuitas
Perhitungan inestasi dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan
Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20%
pada 6 (enam) BUMD yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung,
PD Apotek Waringin Mulyo, PD Air Minum Temanggung, PD Aneka Usaha,
dan PD Bhumi Phala Wisata.
Untuk PD BKK Pringsurat pada Tahun 2020 tidak membuat Laporan Keuangan
karena operasional BKK Pringsurat berhenti. Hal ini dikarenakan sudah tidak
ada lagi uang (likuiditas) serta adanya surat dari Kejari bahwa angsuran kredit
dari debitur untuk disetorkan di Kejaksaan. Sejak tahun 2018 PD BKK
Pringsurat telah mengalami kerugian dengan nilai investasi yang dicatat dalam
Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2018 sebesar negatif
Rp117.327.296.472,00. Dalam Laporan Keuangan Pemda mencatat nihil,
karena sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi
Tahun 2016) paragrap 47 menyatakan bahwa ”jika akibat kerugian yang dialami
nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca
193 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan”.
Nilai Ekuitas pada Laporan Keuangan PD BPR Bank Pasar sebesar
Rp49.342.688.143,06 berbeda dengan nilai ekuitas Pemda sebesar
Rp51.976.117.685,06 terdapat selisih sebesar Rp2.633.429.542,00. Selisih
tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tahun
Anggaran 2020 pada PD BPR Bank Pasar. Penyertaan Modal sebesar
Rp2.633.429.542,00 tersebut baru cair pada tanggal 29 Desember 2020
sehingga belum bisa diakui sebagai modal disetor sebelum mendapatkan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyertaan Modal tersebut oleh PD
BPR Bank Pasar secara akuntansi dicatat pada pos Titipan Dana Setoran Modal
pada akun Kewajiban Segera Lainnya.
Nilai Ekuitas pada PD BPR BKK Temanggung sebesar Rp35.662.815.873,00
berbeda dengan nilai ekuitas Pemda sebesar Rp19.468.331.185,07, terdapat
selisih sebesar Rp17.801.572.394,72. Selisih tersebut disebabkan perhitungan
atas prosentase kepemilikan Pemda sebesar 54,59 %.
Nilai Ekuitas pada PD Apotik Waringin sebesar Rp3.366.222.048,00 berbeda
dengan nilai ekuitas Pemda sebesar Rp3.366.222.016,92, terdapat selisih
sebesar Rp31,08. Selisih tersebut merupakan piutang deviden PD Apotik
Waringin Mulyo sejak tahun 2016
Nilai Ekuitas pada PD Bhumi Phala Wisata sebesar Rp16.312.150.061,00
berbeda dengan nilai ekuitas Pemda sebesar Rp15.259.911.988,00, terdapat
selisih sebesar Rp1.052.238.073,00. Selisih tersebut merupakan piutang deviden
TA 2016 sebesar Rp363.049.366,00 dan piutang deviden TA 2019 sebesar
Rp689.188.707,00. Atas piutang deviden tersebut, PD Bhumi Phala Wisata
tidak menyajikannya sebagai kewajiban di Neraca tetapi dicatat sebagai dana
cadangan dan titipan. Sedangkan pada investasi nilainya tidak dicatat sebesar
ekuitas karena dikurangi nilai piutang sebesar Rp1.052.238.073,00 tersebut.
Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten
Temanggung per 31 Desember 2020 untuk 7 (tujuh) BUMD sebesar
Rp171.436.593.904,37 yang disajikan dengan menggunakan metode ekuitas
dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.94 Rincian Penambahan dan Pengurangan Investasi Permanen TA 2020 dan TA 2019
No BUMD Investasi 2019 Penambahan
Modal Bagian Laba Tahun
berjalan Penggunaan
Laba
Deviden tahun 2019 yang
disetor di 2020
Koreksi
Investasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5-6-7+8
1 PD BPR Bank Pasar
48.301.123.037,53 2.633.429.542,00 8.459.909.363,03 2.318.232.580,50 5.100.111.677,00 0,00 51.976.117.685,06
2 PD BPR BKK Temanggung
17.462.088.665,63 1.250.889.999,30 3.346.805.064,55 783.631.156,14 1.849.369.529,30 41.548.141,03 19.468.331.185,07
3 PD BKK Pringsurat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 PD Apotik Waringin Mulyo
2.773.173.062,67 450.000.000,00 350.622.048,00 55.352.825,00 152.220.269 0,25 3.366.222.016,92
5 PD Air Minum Temanggung
70.052.895.965,00 1.267.386.000,00 8.659.397.878,00 1.363.189.167,00 3.464.446.430,00 0,00 75.152.044.246,00
6 PD Aneka Usaha 6.226.238.712,72 0,00 133.654.373,39 48.080.348,14 97.845.954,64 (0,01) 6.213.966.783,32
7 PD Bhumi Phala Wisata
17.703.489.083,00 365.000.000,00 (1.863.200.692,00) 256.187.694,00 689.188.707,00 (2,00) 15.259.911.988,00
Jumlah 162.519.008.526,55 5.966.705.541,30 19.087.188.034,97 4.824.673.770,78 11.353.182.566,94 41.548.139,27 171.436.593.904,37
194 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Dari tabel di atas dapat dijelaskan pos-pos yang menambah atau mengurangi
nilai investasi Pemerintah Daerah sebagi berikut:
1. Penambahan sebesar Rp5.966.705.541,30 merupakan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp4.171.840.542,00, tambahan
modal berupa tanah sebesar Rp1.250.889.999,30, dan hibah dari pihak ketiga
selain Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Pusat sebesar
Rp543.975.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp4.171.840.542,00 pada BUMD
dengan rincian sebagai berikut:
1) PD BPR Bank Pasar sebesar Rp2.633.429.542,00.
2) PD Apotik Waringin Mulyo sebesar Rp450.000.000,00
3) Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp723.411.000,00
4) PD Bhumi Phala Wisata sebesar Rp365.000.000,00.
b. Penyertaan Modal berupa aset tanah pada PD BPR BKK Temanggung
sebesar Rp1.250.889.999,30 sesuai dengan prosentase kepemilikan
Pemerintah Daerah sebesar 54,59%.
Realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp1.151.427.000,00 berupa tanah seluas 321 m2 (HP No73) di Parakan
Wetan, Kecamatan Parakan . Tanah tersebut telah ditetapkan sebagai
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR BKK Temanggung
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Temanggung Dalam Bentuk Barang Tahun 2015, namun PD BPR BKK
Temanggung baru mengakui penyertaan modal tersebut pada Laporan
Keuangan BUMD Tahun 2020. Perhitungan secara prosentase
kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 54,59% adalah sebesar
Rp1.250.889.999,30 sehingga terdapat penyesuaian perhitungan
penyertaan modal aset tanah sebesar Rp99.462.999,30
c. Tambahan modal sebesar Rp543.975.000,00 merupakan hibah dari pihak
ketiga selain Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Pusat
pada PDAM.
Pada Tahun 2020 tidak dilakukan Penyertaan Modal pada PD BPR BKK
Temanggung dan PD Aneka Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal
pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.
2. Penambahan sebesar Rp19.087.188.034,97 merupakan bagian Laba BUMD
sebesar Rp20.950.388.726,97 dan Rugi BUMD sebesar Rp1.863.200.692,00
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Laba Tahun Berjalan pada BUMD:
1) PD BPR Bank Pasar Rp8.459.909.363,03
2) PD BKK Temanggung Rp3.346.805.064,55
3) PD Apotik Waringin Mulyo Rp 350.622.048,00
4) PDAM Rp8.659.397.878,00
5) PD Aneka Usaha Rp 133.654.373,39
b. Rugi Tahun berjalan pada PD Bhumi Phala Wisata sebesar
Rp1.863.200.692,00
3. Pengurangan sebesar Rp4.824.673.770,78 merupakan penggunaan laba
BUMD yang digunakan untuk jasa produksi, Dana Kesejahteraan Pegawai,
CSR, tantiem dan deviden.
4. Pengurangan sebesar Rp11.353.182.566,94 dengan penjelasan sebagai
berikut:
195 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Deviden tahun 2019 yang disetor tahun 2020 pada BUMD sebesar
Rp10.762.915.989,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) BPR Bank Pasar Rp5.100.111.677,00
2) PD BKK Temanggung Rp1.948.291.658,00
3) PD Apotik Waringin Rp 152.220.269,00
4) PDAM Rp3.464.446.430,00
5) PD Aneka Usaha Rp 97.845.955,00
b. Koreksi menambah sebesar Rp98.922.129,06 disebabkan:
- Penyesuaian perhitungan Deviden pada PD BPR BKK Temanggung
sebesar Rp98.922.128,70 karena prosentase kepemilikan Pemerintah
Daerah sebesar 54,59%. Realisasi deviden yang disetor sebesar
Rp1.948.291.658,00 tetapi dalam perhitungan laporan keuangan BD
BPR BKK Temanggung sebesar Rp1.849.369.529,30.
- Penyesuaian nilai deviden sebesar Rp0,36 pada PD Aneka Usaha.
Realisasi deviden 2019 yang disetor di Tahun 2020 adalah sebesar
Rp97.845.955,00 namun pada laporan keuangan PD Aneka Usaha
dicatat sebesar Rp97.845.954,64
c. Piutang Deviden PD Bhumi Phala Wisata tahun 2019 sebesar
Rp689.188.707,00. Per 31 Desember 2020 Deviden tahun 2019 tersebut
belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
5. Koreksi sebesar Rp41.548.139,27 merupakan koreksi penyesuaian nilai
investasi awal tahun 2019 sebesar Rp41.548.139,28 dan koreksi penyesuaian
nilai investasi tahun 2020 sebesar (0,01) dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Koreksi penyesuaian nilai investasi awal PD BPR BKK Temanggung
sebesar Rp41.548.141,03 yang disebabkan prosentase kepemilikan,
b. Koreksi penyesuaian nilai investasi awal PD Apotik Waringin Mulyo
sebesar Rp0,25
c. Koreksi penyesuaian nilai investasi awal pada PD Bhumi Phala Wisata
sebesar (Rp2,00).
d. Koreksi nilai penyesuaian hitung investasi tahun 2020 pada PD Aneka
Usaha sebesar (Rp0,01)
Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai investasi pada PDAM
Temanggung dihitung berdasarkan nilai kepemilikan Pemda 100% karena
didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pembagian laba hanya
kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung meskipun ada aset dari Pemerintah
Pusat berupa bantuan perpipaan dan meter air proyek pusat senilai
Rp36.617.668.447,00 yang menambah nilai ekuitas di Neraca PDAM. Aset
tersebut merupakan aset yang diserahgunakan hak pengelolaannya ke
Pemerintah Kabupaten Temanggung namun sampai dengan saat ini aset tersebut
belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Temanggung.
B. Perhitungan Investasi dengan menggunakan metode biaya
Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan
modal Pemda di bawah 20% pada 3 (tiga) BUMD yaitu PT Bank Jateng, PT
Jamkrida dan PRPP.
Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten
Temanggung per 31 Desember 2020 yang disajikan dengan menggunakan
metode biaya sebesar Rp39.660.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
196 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.95 Investasi Permanen TA 2020 dan TA 2019
No Investasi (%) Pemda 2020 (Rp) Pemda 2019 (Rp)
1 2 3 4 5
1 PT Bank Jateng 1,04 39.020.000.000,00 39.020.000.000,00
2 PT PRPP Jawa Tengah 18,00 90.000.000,00 90.000.000,00
3 PT Jamkrida 1,00 550.000.000,00 550.000.000,00
Jumlah
39.660.000.000,00 39.660.000.000,00
Pada Tahun 2020 tidak ada Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng, PT PRPP
Jawa Tengah, dan PT Jamkrida. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.
V.C.3 ASET TETAP
Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp4.499.456.318.570,45 dan per 31 Desember
2019 sebesar Rp4.362.215.663.501,45 dengan rincian yang disajikan dalam tabel
berikut ini: Tabel V.96
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020
No Aset Tetap Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Tanah 605.401.745.554,00 591.099.348.554,00
2 Peralatan dan Mesin 672.415.970.960,00 607.528.491.708,00
Penyusutan 503.303.026.052,55 430.784.072.243,45
3 Gedung dan Bangunan 1.289.534.428.973,84 1.281.430.860.915,84
Penyusutan 377.016.333.543,36 324.485.885.373,94
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.851.983.587.933,00 1.809.673.122.993,00
Penyusutan 899.971.284.475,44 828.016.875.440,14
5 Aset Tetap Lainnya 78.135.656.758,61 72.483.839.330,61
Penyusutan 6.414.651.304,89 5.991.694.377,87
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.984.928.391,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan 4.499.456.318.570,45 4.362.215.663.501,45
7 Akumulasi Penyusutan 1.786.705.295.376,24 1.589.278.527.435,40
Jumlah Aset Tetap 2.712.751.023.194,21 2.772.937.136.066,05
Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar
Rp137.240.655.069,00 (180.468.842.525,00 - 43.228.187.456,00) atau sebesar
3,15% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagaimana
tabel berikut ini:
197 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.97 Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten TemanggungTahun 2020
Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2020
Aset Tetap Saldo Awal (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) Saldo Akhir (Rp)
1 2 3 4 5=(2+3)-4
Tanah 591.099.348.554,00 14.601.045.300,00 298.648.300,00 605.401.745.554,00
Peralatan & Mesin 607.528.491.708,00 81.686.689.442,00 16.799.210.190,00 672.415.970.960,00
Gedung & Bangunan 1.281.430.860.915,84 29.976.799.367,00 21.873.231.309,00 1.289.534.428.973,84
Jalan, Irigasi & Jar. 1.809.673.122.993,00 46.242.137.157,00 3.931.672.217,00 1.851.983.587.933,00
Aset Tetap Lainnya 72.483.839.330,61 5.977.242.868,00 325.425.440,00 78.135.656.758,61
KDP 0,00 1.984.928.391,00 0,00 1.984.928.391,00
Jumlah Aset Tetap 4.362.215.663.501,45 180.468.842.525,00 43.228.187.456,00 4.499.456.318.570,45
Penghapusan selama Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan Surat
Keputusan Pengelola, sebagai berikut:
1. Sebesar Rp348.298.558,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor
028.1/0708 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengguna Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tanggal
22 Juni 2020, barang yang dihapus berupa 2 (dua) buah Kendaraan Roda 4
(empat)
2. Sebesar Rp179.073.083,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor
028.1/945 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Pengguna Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tanggal 19
Agustus 2020, barang yang dihapus berupa 1 (satu) buah Kendaraan roda 4
(empat)
3. Sebesar Rp25.000.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor
028.1/1145 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Tanggal 30 September 2020, barang yang dihapus berupa 1
(satu) buah Kendaraan Roda 4 (empat)
4. Sebesar Rp184.750.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor
028.1/001676 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tanggal 28 Desember 2020, barang yang dihapus berupa 1 (satu) buah
Kendaraan Roda 4 (empat)
5. Sebesar Rp1.362.767.430,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang
Nomor 028.1/01692 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah
dari Daftar Pengguna Dinas Perhubungan, Kecamatan Jumo, Dinas Tenaga
Kerja, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
Tanggal 30 Desember 2020, barang yang dihapus berupa:
a) 6 (enam) buah Traffic Light
b) 1 (satu) buah Papan Nama Instansi
c) 1 (satu) buah Kotak Surat
d) 3 (tiga) unit Bangunan/Gedung
e) 1 (satu) unit bangunan MCK
f) 1 (satu) buah Karaoke
g) 1 (buah) Tangga
h) 2 (dua) buah White Board
i) 1 (satu) unit Dam Konsolidasi
Penjelasan secara lebih rinci atas Aset Tetap sebagaimana tersebut pada lampiran
(Lampiran V. 24)
Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 dengan
penjelasan sebagai berikut:
198 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.3.1 Tanah
Dalam rangka penyusunan neraca awal, Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah
neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam
SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2020 penambahan aset tanah berasal
dari aset yang belum tercatat dan hibah.
Pada setiap tahunnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung,
terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/2 Tahun 2020 tanggal
3 Januari 2020 tentang Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Permukaan Bumi berupa
Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2020, Aset Tetap Tanah tahun 2020
adalah sebagai berikut:
Tabel V.98 Aset Tetap-Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2020
Akun Saldo Awal (Rp) Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp) Saldo Akhir (Rp)
1 2 3 4 5=(2+3)-4
Tanah 591.099.348.554,00 14.601.045.300,00 298.648.300,00 605.401.745.554,00
Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp605.401.745.554,00 naik
sebesar Rp14.302.397.000,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar
Rp591.099.348.554,00.
Mutasi Aset Tetap Tanah meliputi penambahan dan pengurangan dengan rincian
sebagai berikut:
Penambahan sebesar Rp14.601.045.300,00 terdiri dari:
a) Belanja Modal Rp93.448.300,00 realisasi belanja modal pengadaan tanah pada
perangkat daerah DLH
b) Hibah pihak ketiga sebesar Rp14.248.397.000,00 yang diserahkan pada:
1. SKPKD berasal dari Pengembang Rp14.098.397.000,00
2. Dindikpora berasal dari Komite Rp150.000.000,00
c) Belum tercatat Rp54.000.000,00 merupakan Aset tetap tanah yang digunakan
untuk TPQ yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten
Temanggung SHP Nomor 00247, nilai aset tetap tanah menggunakan nilai
NJOP. Tanah tersebut terdapat pada perangkat daerah Kelurahan Manding.
d) Mutasi antar perangkat daerah Rp205.200.000,00 penambahan aset tanah yang
berasal dari mutasi perangkat daerah yaitu:
a) Sekretariat Daerah
Tanah SHP Nomor 00207 Rp102.600.000,00
b) Pengelola Barang
Tanah SHP Nomor 00207 Rp102.600.000,00
Pengurangan sebesar Rp298.648.300,00 terdiri dari:
1) Mutasi perangkat daerah Rp205.200.000,00 pengurangan asset tanah yang
berasal dari mutasi perangkat daerah yaitu:
a) BPBD
Tanah SHP Nomor 00207 Rp102.600.000,00
b) Pengelola Barang
Tanah SHP Nomor 00207 Rp102.600.000,00
2) Belanja modal yang tidak jadi aset Rp93.448.300,00. Realisasi belanja modal
merupakan biaya pengadaan jasa konsultan appraisal pengadaan tanah TPA
pada perangkat daerah DLH.
199 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah per 31 Desember 2020
dijelaskan secara rinci per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran
V.25).
Dari aset tetap tanah tersebut ada beberapa hal penjelasan tambahan tentang
penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM sebagai berikut:
1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertipikat Hak
Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung
1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas
±6.247m2, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas ±807,5m2
menjadi
Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±412m2
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±404m2
2. Sertipikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas ±9.860m2,
yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas ±2.370m2
menjadi
Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993
b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±280m2
diterbitkan 7 HGB.
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±382m2 diterbitkan 8 HGB.
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±538m2 diterbitkan 11 HGB.
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±368m2 diterbitkan 8 HGB.
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±476m2 diterbitkan 11 HGB.
- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan
luas ±362m2
diterbitkan 9 HGB.
2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertipikat
Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27
Juni 2003 dengan luas 5.801m2 yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung
telah diterbitkan Sertipikat:
1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama
20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m2
b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m2
c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m2
d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m2
e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m2
f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m2
g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m2
h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m2
i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m2
2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20
tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m2
b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m2
200 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m2
d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m2
e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m2
3) Pada OPD Sekretariat Daerah terdapat 17 bidang tanah yang diatasnya
digunakan untuk jalan nasional yaitu Jalan Papowan dan Jembatan Sigandul;
satu bidang tanah untuk jalan provinsi yaitu Jalan Pahlawan; serta dua bidang
tanah untuk jalan desa yaitu Jalan Kampung Patirejo dan Jalan Jombor-
Karangtejo karena tanah tersebut sebelumnya untuk jalan kabupaten yang telah
turun statusnya menjadi jalan desa.
V.C.3.2 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 masing-masing sebesar Rp672.415.970.960,00 dan Rp607.528.491.708,00
dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
Tabel V.99
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung Per 31 Desember 2020
No Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 2 3 4
3.2.01 Alat Besar 29.237.138.825,00 26.555.484.318,00
3.2.02 Alat Angkutan 109.864.482.538,00 106.093.293.500,00
3.2.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 6.197.002.970,00 6.043.190.995,00
3.2.04 Alat Pertanian 3.254.932.694,00 2.745.356.904,00
3.2.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 154.611.144.196,50 141.989.164.446,50
3.2.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 20.119.166.171,00 18.861.921.311,00
3.2.07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 176.862.069.849,50 155.530.154.979,50
3.2.08 Alat Laboratorium 51.575.258.643,00 48.014.724.767,00
3.2.09 Alat Persenjatan 501.317.010,00 324.707.110,00
3.2.10 Komputer 98.641.186.546,00 79.693.253.842,00
3.2.11 Alat Eksplorasi 119.413.982,00 119.013.982,00
3.2.12 Alat Pengeboran 0,00 0,00
3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian 0,00 0,00
3.2.14 Alat bantu Eksplorasi 0,00 0,00
3.2.15 Alat Keselamatam Kerja 5.028.775.978,00 4.700.339.335,00
3.2.16 Alat Peraga 141.467.204,00 128.516.954,00
3.2.17 Peralatan Proses/Produksi 207.008.905,00 189.948.905,00
3.2.18 Rambu-rambu 13.074.287.301,00 13.831.558.751,00
3.2.19 Peralatan Olahraga 2.981.318.147,00 2.707.861.608,00
Jumlah 672.415.970.960,00 607.528.491.708,00
Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020
mengalami penambahan sebesar Rp64.887.479.252,00 (mutasi tambah
Rp81.686.689.442,00 – mutasi kurang Rp16.799.210.190,00) dengan rincian:
201 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Saldo 31 Desember 2019 607.528.491.708,00
Mutasi tambahan Tahun 2020 81.686.689.442,00
a) Belanja Modal 33.492.855.650,00
b) Belanja Operasional 12.923.250,00
c) BOS Reguler 10.961.017.530,00
d) BOS Afirmasi 5.269.232.581,00
e) BOS Kinerja 3.726.919.486,00
f) Belanja Non Modal 5.675.818.538,00
g) Hibah 15.738.553.090,00
h) Mutasi antar OPD 3.816.084.720,00
i) Reklas antar KIB 2.993.284.597,00
Mutasi Kurang Tahun 2020 16.799.210.190,00
a) Penghapusan 1.725.351.641,00
b) Mutasi antar OPD 3.816.084.720,00
c) Reklas antar KIB 7.806.773.530,00
d) Belanja Pemeliharaan 544.262.131,00
e) Barang diserahkan ke masyarakat 2.906.738.168,00
Saldo 31 Desember 2020 672.415.970.960,00
Penjelasan lebih lengkap tentang perubahan saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan
pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana
terlampir pada (Lampiran V. 26).
V.C.3.3 Gedung dan Bangunan
Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp1.289.534.428.973,84 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp1.281.430.860.915,84 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.100 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2020
No Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
3.3.01 Bangunan Gedung 1.252.655.390.702,84 1.245.763.482.596,84
3.3.02 Monumen 926.691.967,00 926.691.967,00
3.3.03 Bangunan Menara 229.082.420,00 219.082.420,00
3.3.04 MonumenTugu, Titik Kontrol/ Pasti 35.723.263.884,00 34.521.603.932,00
Jumlah 1.289.534.428.973,84 1.281.430.860.915,84
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2020
mengalami penambahan sebesar Rp8.103.568.058,00 (mutasi tambah
Rp29.976.799.367,00 – mutasi kurang Rp21.873.231.309,00) dengan rincian:
Saldo 31 Desember 2019 1.281.430.860.915,84
Mutasi tambahan Tahun 2020 29.976.799.367,00
a) Belanja Modal 27.789.960.607,00
b) Belanja Operasional 95.765.500.00
c) BOS Reguler 56.030.000,00
d) Belanja Non Modal 59.271.000,00
e) Hibah 890.727.500,00
f) Mutasi Antar OPD 710.165.000,00
g) Reklas antar KIB 374.879.760,00
202 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Mutasi Kurang Tahun 2020 21.873.231.309,00
a) Dobel Catat 15.750.000,00
b) Penghapusan 64.321.644,00
c) Mutasi antar OPD 710.165.000,00
d) Reklas antar KIB 20.552.837.592,00
e) Belanja Pemeliharaan 530.157.073,00
Saldo 31 Desember 2020 1.289.534.428.973,84
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 per Perangkat Daerah yang
meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari
masing-masing Perangkat Daerah sebagaiman terlampir pada (Lampiran V.27).
V.C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp1.851.983.587.933,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp1.809.673.122.993,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel V.101
Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung Per 31 Desember 2020
M
u
t
Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2020
mengalami penambahan sebesar Rp42.310.464.940,00 (mutasi tambah
Rp.46.242.137.157,00 – mutasi kurang Rp3.931.672.217,00) dengan rincian:
Saldo 31 Desember 2019 1.809.673.122.993,00
Mutasi tambahan Tahun 2020 46.242.137.157,00
a) Belanja Modal 14.590.669.741,00
b) BOS Reguler 155.717.460,00
c) Hibah pihak ketiga 15.541.215.078,00
d) Mutasi Antar OPD 8.971.600,00
e) Reklas antar KIB 15.945.563.278,00
Mutasi Kurang Tahun 2020 3.931.672.217,00
a) Dobel Catat 6.920.000,00
b) Penghapusan 47.668.950,00
c) Mutasi Antar OPD 8.971.600,00
d) Reklas antar KIB 3.430.289.548,00
e) Belanja Pemeliharaan 80.658.100,00
f) Belanja diserahkan ke masyarakat 357.164.019,00
Saldo 31 Desember 2020 1.851.983.587.933,00
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 per Perangkat Daerah
yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi
dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.28).
No Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 2 3 4
3.4.01 Jalan dan Jembatan 1.150.285.375.110,00 1.131.865.499.232,00
3.4.02 Bangunan Air 612.930.336.844,00 601.634.064.647,00
3.4.03 Instalasi 43.806.780.188,00 39.742.651.362,00
3.4.04 Jaringan 44.961.095.791,00 36.430.907.752,00
Jumlah 1.851.983.587.933,00 1.809.673.122.993,00
203 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 620/0003252 –
B/141/620/06/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 terdapat delapan ruas Jalan
Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Temanggung namun tidak termasuk Aset Tanah di bawah jalannya, yaitu ruas
Temanggung – Pertigaan Bulu; Temanggung – Kaloran batas Kab. Semarang; Jl.
Setyabudi; Jl. Tentara Pelajar; Jl. A. Yani; Jl. Sri Suwarno; Jl. Sundoro dan Jl.
Pingit Lama.
V.C.3.5 Aset Tetap Lainnya
Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap-Aset Tetap
Lainnya didasarkan pada nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal.
Saldo aset tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp78.135.656.758,61 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.483.839.330,61
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.102
Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung Per 31 Desember 2020
No Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 2 3 4
3.5.01 Bahan Perpustakaan 67.852.888.681,61 62.476.168.542,61
3.5.02 Barang Bercorak Kesenia/Kebudayaan/ Olahraga 7.060.161.363,00 6.785.064.074,00
3.5.03 Hewan 54.000.000,00 54.000.000,00
3.5.04 Biota Perairan 51.761.214,00 51.761.214,00
3.5.05 Tanaman 3.116.845.500,00 3.116.845.500,00
3.5.06 Barang Koleksi non budaya 0,00 0,00
3.5.07 Aset Tetap Dalam Renovasi 0,00 0,00
Jumlah 78.135.656.758,61 72.483.839.330,61
Mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami
penambahan sebesar Rp5.651.817.428,00 (Rp5.977.242.868,00 –
Rp325.425.440,00) dengan rincian:
Saldo 31 Desember 2019 72.483.839.330,61
Mutasi tambahan Tahun 2020 5.977.242.868,00
a) Belanja Modal 393.963.120,00
b) Hibah dari pihak ketiga 5.553.240.048,00
c) Hibah dari pihak ketiga 11.000.000,00
d) Mutasi antar OPD 9.950.000,00
e) Reklas Antar KIB 9.089.700,00
Mutasi Kurang Tahun 2020 325.425.440,00
a) Mutasi antar OPD 9.950.000,00
b) Reklas antar KIB 270.815.440,00
c) Diserahkan ke Masyarakat 44.660.000,00
Saldo 31 Desember 2020 78.135.656.758,61
Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang
meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari
masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir
(Lampiran V. 29).
204 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Tabel V.103
Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Per 31 Desember 2020
No Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 2 3 4
3.6.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.984.928.391,00 0,00
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2020
mengalami penambahan sebesar Rp1.984.928.391,00 (Rp1.984.928.391,00 –
Rp0,00) dengan rincian:
Saldo 31 Desember 2019 0,00
Mutasi tambahan Tahun 2020 1.984.928.391,00
a) Reklas Antar KIB 1.984.928.391,00
Saldo 31 Desember 2020 1.984.928.391,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah sebesar Rp1.984.928.391,00 yang
diperoleh dari reklas DED, atas DED yang masih akan digunakan untuk
pelaksanaan pembangunan, dan sebelumnya tercatat pada Aset Tak Berwujud
(Aset lainnya).
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada beberapa Perangkat Daerah
yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-
masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.
30).
V.C.3.7 Akumulasi Penyusutan
Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.786.705.295.376,24 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp1.589.278.527.435,40 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp197.426.767.940,84 (Rp1.786.705.295.376,24 - Rp1.589.278.527.435,40).
Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan sesuai tabel
berikut:
Tabel V.104 Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2020
No Uraian
Akumulasi
Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan
31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 2 3 4
1. Peralatan dan Mesin 503.303.026.052,55 430.784.072.243,45
2. Gedung dan Bangunan 377.016.333.543,36 324.485.885.373,94
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 899.971.284.475,44 828.016.875.440,14
4. Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak Kebudayaan) 6.414.651.304,89 5.991.694.377,87
Jumlah 1.786.705.295.376,24 1.589.278.527.435,40
Data akumulasi penyusutan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis
aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.31, V.32, V.33,
V.34).
Nilai akumulasi penyusutan tahun 2020 diperoleh dari akumulasi penyusutan
sampai dengan per 31 Desember 2019 ditambah dengan beban penyusutan pada
tahun 2020, data secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:
205 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.105 Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 Aset Tetap dan Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Temanggung
KIB Akumulasi
Penyusutan Tahun 2019 (Rp)
Beban Penyusutan
Tahun 2020 (Rp)
Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 (Rp)
Selisih (Rp)
B 430.784.072.243,45 73.255.099.260,26 504.039.171.503,71 503.303.026.052,55 736.145.451,16
C 324.485.885.373,94 56.463.074.093,54 380.948.959.467,48 377.016.333.543,36 3.932.625.924,12
D 828.016.875.440,14 52.711.494.204,71 880.728.369.644,85 899.971.284.475,44 (19.242.914.830,59)
E 5.991.694.377,87 421.581.927,01 6.413.276.304,88 6.414.651.304,89 (1.375.000,01)
Sub Jml 1.589.278.527.435,40 182.851.249.485,52 1.772.129.776.920,92 1.786.705.295.376,24 (14.575.518.455,32)
AL 25.144.285.119,13 528.711.360,62 25.672.996.479,75 45.172.120.373,66 (19.499.123.893,91)
Jumlah 1.614.422.812.554,53 183.379.960.846,14 1.797.802.773.400,67 1.831.877.415.749,900 (34.074.642.349,23)
Selisih nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp(34.074.642.349,23) pada tabel
tersebut diatas dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
Bertambah:
1) Hibah 15.082.055.678,00
2) Reklas Antar KIB 3.646.857.782,93
3) Koreksi Penyusutan 25.180.400.514,12
4) Antar OPD 2.201.692.604,32
5) Belum Tercatat 1.162.500,00
Berkurang:
1) Penghapusan 2.117.305.839,90
2) Koreksi Penyusutan 2.621.504.699,05
3) Reklas Antar KIB 5.090.103.586,86
4) Dobel Catat 6.920.000,00
5) Antar OPD 2.201.692.604,32
V.C.4 ASET LAINNYA
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.024.562.715,00
dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp52.699.122.591,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel V.106 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2020
No Aset Lainnya Saldo Awal 2020
(Rp) Saldo Akhir 2020
(Rp)
1 2 3 4
Aset Lainnya
5.2 Kemitraan dengan Pihak ke 3 0,00 0,00
5.3 Aset Tak Berwujud 11.379.352.849,00 3.156.857.624,00
5.4 Aset Lain- Lain 41.288.532.442,00 53.737.797.178,00
5.5 Aset Lainnya Kas yang dibatasi penggunaannya 31.237.300,00 129.907.913,00
Jumlah Aset Lainnya Sebelum Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan
52.699.122.591,00 57.024.562.715,00
5.6 Akumulasi Amortisasi ATB 4.068.128.053,64 2.410.522.363,75
5.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 21.076.157.065,49 42.761.598.009,91
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan 25.144.285.119,13 45.172.120.373,66
Jumlah Aset Lainnya 27.554.837.471,87 11.852.442.341,34
206 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Aset lainnya sebesar Rp57.024.562.715,00 terdiri dari:
a) Aset tak berwujud sebesar Rp3.156.857.624,00
Nilai Aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami
pengurangan secara signifikan sebesar Rp8.222.495.225,00
(Rp3.156.857.624,00 – Rp11.379.352.849,00) dengan rincian:
Saldo per 31 Desember 2019 11.379.352.849,00
Bertambah 3.595.378.213,00
1) Reklas antar KIB 3.595.378.213,00
Berkurang 11.817.873.438,00
1) Reklas ke KIB C 44.763.200,00
2) Reklas ke KDP 1.969.138.391,00
3) Reklas ke asset lain-lain lainnya:
- Software yang tidak digunakan 2.153.399.435,00
- DED yang tidak digunakan 5.427.672.090,00
4) Reklas ke aset lainnya (aset rusak) 2.222.900.322,00
Saldo per 31 Desember 2020 3.156.857.624,00
b) Aset lain sebesar Rp53.737.797.178,00, terdiri dari:
1. Aset rusak Rp46.053.616.061,00
2. Aset lain-lain lainnya Rp7.684.181.117,00
c) Aset lainnya - Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp129.907.913,00
Aset Lainnya tersebut di atas berupa kas yang dibatasi penggunaannya, yaitu:
1. Jaminan bongkar atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebesar Rp82.586.300,00 dan jaminan bongkar atas retribusi sewa tempat
reklame sebesar Rp17.048.613,00.
2. Uang titipan dari pasien rumah sakit yang timbul akibat pasien sudah
mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi dokumen belum lengkap, belum
membawa uang yang cukup sesuai billing RSUD Temanggung, sehingga
untuk sementara pasien menitipkan uang. Saldo kas yang dibatasi
penggunaanya per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.273.000,00 tersebut di
kasir rawat jalan sebesar Rp6.923.000,00 dan di kasir rawat inap sebesar
Rp23.350.000,00.
Akumulasi penyusutan Aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp45.172.120.373,66 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.144.285.119,13
dengan rincian:
Saldo per 31 Desember 2019 25.144.285.119,13
a) Aset Tak Berwujud 4.068.128.053,64
b) Aset lain 21.076.157.065,49
Bertambah 21.685.440.944,42
a) Reklas antar KIB 0,00
b) Aset lain 21.685.440.944,42
Berkurang 1.657.605.689,89
a) Aset Tak Berwujud 1.657.605.689,89
b) Aset Lain 0,00
Saldo per 31 Desember 2020 45.172.120.373,66
a) Aset Tak Berwujud 2.410.522.363,75
b) Aset Lain 42.761.598.009,91
207 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Mutasi Aset Lainnya tahun 2020 (selain kas yang dibatasi penggunaannya) per
Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada
laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan
sebagaimana terlampir (Lampiran V.35).
Daftar Aset lainnya sebagaimana terlampir (Lampiran V.36, V.37, V.38, V.39).
Barang Ekstrakomptabel
Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara
terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari
nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).
Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah
berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.
Barang ekstrakomptabel meliputi:
a. Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00
b. Aset tetap-Aset tetap lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan
dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00
Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2020 Rp33.220.531.870,00 dan
per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.803.450.344,00
Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2020 sebagai
berikut:
Tabel V.107 Barang Ekstrakomptabel Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2020
No Ekstrakomptabel Saldo Awal Penambahan Penguranga
n Saldo Akhir
1 2 3 4 5 6=(3+4)-5
1 Ekstrakomptabel 32.803.450.344,00 417.081.526,00 0,00 33.220.531.870,0
0
Mutasi barang ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami
penambahan sebesar Rp417.081.526,00 (Rp417.081.526,00 – Rp0,00) dengan
rincian:
Saldo 31 Desember 2019
32.803.450.344,00
Mutasi tambahan Tahun 2020
417.081.526,00
a) Hibah dari pihak ketiga 6.180.000,00
b) Reklas antar KIB 410.901.526,00
Mutasi Kurang Tahun 2020
0,00
Saldo 31 Desember 2020
33.220.531.870,00
Mutasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2020 terdapat pada beberapa Perangkat
Daerah yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari
masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir
(Lamp.V.40)
V.C.5 KEWAJIBAN
V.C.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam
waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang
meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan
Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31
Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.640.128.527,41
dan Rp54.158.518.543,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:
208 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.108 Kewajiban Jangka Pendek TA 2020 dan 2019
No Kewajiban Jangka Pendek 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.C.5.1.1 Utang PFK 35.216.411,00 13.917.554,00
V.C.5.1.2 Pendapatan Diterima di muka 11.106.654.560,57 12.201.583.785,97
V.C.5.1.3 Utang Belanja 34.203.616.480,84 36.226.681.098,84
V.C.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.294.641.075,00 5.716.336.105,00
Jumlah 46.640.128.527,41 54.158.518.543,81
Rincian saldo-saldo akun utang jangka pendek per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
V.C.5.1.1 Utang PFK
Utang PFK per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp35.216.411,00 dan Rp13.917.554,00. Utang PFK sebesar Rp35.216.411,00
adalah utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat
Daerah namun sampai dengan tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember 2020
belum disetor ke Kas Negara. Utang Pajak per 31 Desember 2020 dan per 31
Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.109 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2020 dan TA 2019
No. Utang Belanja Barang Jasa 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 34.544.273,00 73.486,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 235.134,00
3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 0,00 2.085.990,00
4 Kantor Kesatuan Bangsa 113.660,00 1.605.125,00
5 Dinas Sosial 0,00 42.250,00
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 40.000,00
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 280.078,00 4.383.828,00
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 741.600,00
9 Kelurahan Kertosari 0,00 289.000,00
10 Kelurahan Kowangan 0,00 1.070.350,00
11 Kecamatan Kranggan 0,00 3.350.791,00
12 Kelurahan Parakan Wetan 278.400,00 0,00
Jumlah 35.216.411,00 13.917.554,00
V.C.5.1.2 Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2019 yang
telah diterima oleh Pemda dari pendapatan sewa aset pemda, retribusi ijin
gangguan, sewa tanah bengkok, retribusi ijin trayek, retribusi pengujian kendaraan
bermotor, retribusi pasar, dan sewa lahan di RSUD Temanggung. Saldo
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp11.106.654.560,57 dan Rp12.201.583.785,97. Adapun rincian
Pendapatan Diterima di Muka TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:
209 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.110 Pendapatan Diterima di Muka TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Diterima dimuka 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Sewa Aset Pemda 270.222.560,33 141.808.737,00
2 Sewa Tanah Bengkok 1.351.577.438,13 1.140.667.970,75
3 Retribusi Ijin Trayek 28.966.498,00 46.020.570,00
4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 189.468.333,00 251.645.750,00
5 Retribusi Pasar 9.236.294.731,11 10.598.940.758,22
6 Sewa Lahan di RSU 7.500.000,00 22.500.000,00
7 Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera 22.625.000,00 0,00
Jumlah 11.106.654.560,57 12.201.583.785,97
1. Pendapatan diterima di muka atas Sewa Aset Pemda sebesar Rp270.222.560,33
merupakan pendapatan dari sewa tanah Pemda untuk ATM Bank Jateng di
Kecamatan, ATM BRI di Puskesmas, Gedung BAZ, Gedung YP LP PGRI,
Gedung IPHI, Gedung Golkar, Gedung DPC PPP, KONI, Kantin Setda,
Koperasi Kartini, Kantor Kasda Bank JatengAneka Usaha, Yayasan Fi Ahsani
Taqwim, BAKD Kecamatan, dan Sewa ATM Bank Jateng di Kecamatan
dengan rincian disejikan pada Lampiran V.41.
2. Pendapatan diterima di muka Sewa Tanah Bengkok Pemda merupakan sewa
tanah bengkok masa sewa 2018 sd 2022 sebesar Rp2.279.070,10, masa sewa
tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar Rp401.453.666,67 dan masa sewa
tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar Rp947.844.701,37.
3. Pendapatan diterima di muka ijin trayek sebesar Rp28.966.498,00 merupakan
pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp3.562.500,00 dan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar
Rp25.403.998,00. Pendapatan Ijin trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan
sebesar Rp.3.562.500,00 adalah pendapatan ijin trayek yang berlaku selama dua
tahun. Pendapatan ijin trayek yang dikelola oleh DPMPTSP sebesar
Rp25.403.998,00 adalah pendapatan ijin trayek yang berlaku selama lima tahun.
4. Pendapatan diterima di muka retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar
Rp189.468.333,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh Dinas
Perhubungan untuk uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 bulan.
5. Pendapatan diterima di muka Retribusi Pasar merupakan pendapatan
penempatan awal HGB pasar Kliwon Lama, HGB Pasar Kliwon Baru, Pasar
Kliwon Baru, Pasar Parakan, Pasar Temanggung Indah, Pasar Ngadirejo, dan
Rest Area Ngipik dengan rincian disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.111 Pendapatan Diterima di Muka TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 2019
1 2 3 4
1 HGB Pasar Kliwon Lama 7.569.574.833,33 8.159.411.833,33
2 HGB Pasar Kliwon Baru 1.137.637.500,00 1.278.287.500,00
3 Pasar Kliwon Baru 1.000.000,00 3.027.777,78
4 Pasar Parakan 270.672.916,67 464.931.250,00
5 Pasar Temanggung Indah 26.466.703,33 74.587.952,67
6 Pasar Ngadirejo 228.017.777,78 609.244.444,44
7 Rest Area Ngipik 2.925.000,00 9.450.000,00
Jumlah 9.236.294.731,11 10.598.940.758,22
210 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
6. Pendapatan Sewa Lahan di BLUD RSUD Temanggung adalah pendapatan sewa
lahan untuk ATM BNI dengan masa sewa selama tiga tahun, mulai 1 Juli 2018
sampai dengan 30 Juni 2021. Per 31 Desember 2020 Pendapatan Diterima di
Muka tersebut sebesar Rp7.500.000,00.
7. Pendapatan diterima di muka Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera sebesar
Rp22.625.000,00 terdiri dari Pendapatan Diterima di Muka Rest Area Kledung
sebesar Rp5.083.333,33 dan Pendapatan Diterima di Muka atas Kios Pujasera
sebesar Rp17.541.666,67. Pendapatan Rest Area Kledung dan Kios Pujasera
ditetapkan melalui perjanjian dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Sewa Rest Area Kledung dengan nilai perjanjian sebesar Rp61.000.000,00
untuk jangka waktu 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2021,
sehingga per 31 Desember 2020 terdapat Pendapatan Diterima di Muka
sebesar Rp5.083.333,33
b. Sewa Kios Pujasera sebesar Rp33.500.000,00 dengan perjanjian sebagai
berikut:
- Masa sewa 7 Agustus 2020 sampai dengan 6 Agustus 2021 sebesar
Rp27.500.000,00 sehingga per 31 Desember 2021 terdapat Pendapatan
Diterima di Muka sebesar Rp16.041.666,67
- Masa sewa 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar
Rp6.000.000,00, sehingga per 31 Desember 2021 terdapat Pendapatan
Diterima di Muka sebesar Rp1.500.000,00
V.C.5.1.3 Utang Belanja
Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.203.616.480,84 terdiri dari
utang belanja pegawai Rp12.435.999.284,00, utang belanja barang dan jasa
Rp18.003.662.989,00 dan utang belanja modal sebesar Rp3.763.954.207,84
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Utang Belanja Pegawai
Utang Belanja Pegawai sebesar Rp12.435.999.284,00,00 merupakan belanja
yang belum dibayar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari utang tambahan
penghasilan pegawai, utang honor pegawai tidak tetap, dan utang insentif.
Utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan
rincian sebagaimana pada Lampiran V.42.
b. Utang Belanja Barang Jasa
Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp18.003.662.989,00 merupakan belanja
yang belum dibayar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari utang jasa
pelayanan di Dinkes dan RSUD, utang belanja listrik, utang belanja bahan pakai
habis, utang BPJS di Dinas Kesehatan dan RSUD, utang belanja telpon, utang
biaya pemeliharaan, utang belanja air, dan utang belanja internet. Utang belanja
barang dan jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian
sebagaimana pada Lampiran V.43.
c. Utang Belanja Modal
Utang Belanja Modal sebesar Rp3.763.954.207,84 merupakan belanja modal
yang belum dibayar per 31 Desember 2020 dengan rincian:
- Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor BPPKAD sebesar
Rp1.985.807.111,00 merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan
kepada PT Cahaya Bangunan Kota Wali (Cabako) atas pekerjaan
pembangunan gedung kantor BPPKAD TA 2015 sebesar
Rp1.985.807.111,00.
- Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan kewajiban Pemda yang
211 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
belum dibayarkan kepada PT Cahaya Bangunan Kota Wali (Cabako) atas
pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil TA 2015 sebesar Rp1.589.992.096,84.
- Utang Belanja Modal untuk pengadaan Monitor Display pada Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi di Dinas Perhubungan sebesar
Rp188.155.000,00.
V.C.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp1.294.641.075,00 dan Rp5.716.336.105,00. Utang Jangka
pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.294.641.075,00 terdiri dari:
1. Utang retensi sebesar Rp1.247.319.462,00, yaitu retensi tahun 2020 yang akan
dicairkan tahun 2021, termasuk didalamnya retensi BLUD RSU yang berasal
dari anggaran BLUD yang tidak melalui mekanisme APBD sebesar
Rp86.733.940,00. Rincian utang jangka pendek lainnya dengan rincian
disajikan pada Lampiran V.44.
2. Uang jaminan bongkar sebesar Rp17.048.613,00 yang merupakan uang titipan
dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 15% atas Sewa Tempat
Reklame.
3. Uang jaminan pasien yang merupakan uang titipan dari pasien rawat inap dan
rawat jalan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi dokumen belum
lengkap atau uang belum cukup sesuai billing pada RSUD sebesar
Rp30.273.000,00.
V.C.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
V.C.5.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya
Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 yaitu Kas yang
dibatasi penggunaannya sebesar Rp82.586.300,00 merupakan uang titipan dari
pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 15% atas Sewa Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
V.C.6 EKUITAS
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten
Temanggung. Saldo per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebagai
berikut:
Ekuitas Dana 2020 2019
(Rp) (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana 3.137.975.200.572,46 3.185.906.923.102,54
V.D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tercermin
dalam Laporan Operasional, yang terdiri dari unsur Pendapatan_LO, Beban,
Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa.
Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai
berikut.
V.D.1 PENDAPATAN_LO
Pendapatan_LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten
Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah,
212 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
dengan realisasi TA 2020 dan TA 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel V.112 Pendapatan_LO TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)_LO 291.967.623.951,73 305.118.162.049,58
V.D.1.2 Pendapatan Transfer_LO 1.202.912.247.993,00 1.305.413.232.408,00
V.D.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO 108.250.971.653,28 89.758.845.122,00
Jumlah 1.603.130.843.598,01 1.700.290.239.579,58
Realiasasi pendapatan_LO TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp1.603.130.843.598,01
dan Rp1.700.290.239.579,58. Masing-masing akun pendapatan_LO dapat
diuraikan sebagai berikut:
V.D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) _LO
Akun PAD_LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk
periode TA 2020 dan TA 2019. PAD pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi
sebesar Rp291.967.623.951,73 dan Rp305.118.162.049,58 dengan rincian disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.113
Pendapatan Asli Daerah_LO TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Asli Daerah_ LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah_LO 47.806.350.459,00 53.566.990.391,00
V.D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah_LO 8.494.538.971,00 16.707.000.159,67
V.D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan_LO
28.396.107.884,33 22.522.000.779,86
V.D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO 207.270.626.637,40 212.322.170.719,05
Jumlah 291.967.623.951,73 305.118.162.049,58
Masing-masing realisasi jenis PAD_LO TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
V.D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah_LO
Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Temanggung tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual,
pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun
2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah
sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2020 ditambah dengan penerimaan
pajak tanpa ketetapan Tahun 2020. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya
tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada
pendapatan LRA.
Pendapatan Pajak Daerah_LO pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran
2019 terealisasi sebesar Rp47.806.350.459,00 dan Rp53.566.990.391,00 dengan
penjelasan sebagai berikut:
213 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Realisasi Pendapatan Pajak 2020 47.887.604.813,00
Piutang Pajak per 31 Desember 2019 (7.882.137.653,50)
40.005.467.159,50
Piutang Pajak per 31 Desember 2020 7.800.883.299,50
Pendapatan Pajak Daerah_LO 2020 47.806.350.459,00
Rincian Pendapatan Pajak Daerah_LO per 31 Desember 2020 sebesar
Rp47.806.350.459,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.114
Pendapatan Pajak Daerah_LO TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Pajak Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Pajak Hotel_LO 170.636.594,00 253.504.852,00
2 Pajak Restoran_LO 1.926.003.165,00 1.875.175.793,00
3 Pajak Hiburan_LO 39.936.150,00 131.081.750,00
4 Pajak Reklame_LO 514.582.836,00 538.269.078,00
5 Pajak Penerangan Jalan Umum_LO 15.690.267.992,00 17.652.950.627,00
6 Pajak Parkir_LO 114.054.600,00 112.142.925,00
7 Pajak Air Tanah_LO 277.564.655,00 186.804.405,00
8 Pajak BPHTB_LO 16.156.615.814,00 19.014.475.009,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)_LO 12.916.688.653,00 13.802.585.952,00
10 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)_LO 0,00 0,00
Jumlah 47.806.350.459,00 53.566.990.391,00
V.D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah_LO
Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemungutan
Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan atas Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan
Retribusi Daerah_LO pada Tahun 2020 sebesar Rp8.494.538.971,00 dengan
penjelasan sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Retribusi 2020 8.436.169.882,00
Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 (5.846.334.615,00)
2.589.835.267,00
Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 863.461.243,00
3.453.296.510,00
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi 2019 10.896.607.078,22
14.349.903.588,22
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi 2020 (9.477.354.562,11)
Pendapatan Retribusi_LO 2020 4.872.549.026,11
Koreksi piutang tahun lalu 4.984.635.972,00
Koreksi pendapatan LO tahun berjalan pindah ke piutang
pendapatan lain-lain-LO (1.362.646.027,11)
Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 8.494.538.971,00
214 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Koreksi piutang sebesar Rp4.984.635.972,00 adalah merupakan koreksi piutang
penempatan awal pasar tahun 2019 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada TA 2019 penempatan awal pasar
masuk dalam rekening pendapatan retribusi, sehingga piutang penempatan awal
pasar masuk dalam piutang retribusi. TA 2020 penempatan awal pasar pada APBD
Penetapan masuk dalam pendapatan retribusi, namun pada APBD Perubahan
digeser ke pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga
piutang penempatan awal pasar direklas dalam piutang lain-lain.
Koreksi sebesar (Rp1.362.646.027,11) merupakan penerimaan penempatan awal
pasar tahun 2020. Pada APBD penetapan TA 2020 pendapatan penempatan awal
pasar dianggarkan pada rekening retribusi. Pada APBD Perubahan 2020
pendapatan penempatan awal pasar dianggarkan dalam rekening pendapatan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah, sehingga pendapatan penempatan
awal pasar direklas dalam pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pendapatan Retribusi_LO Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp8.494.538.971,00 dan Rp16.707.000.159,67 dijelaskan secara rinci
sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel V.115 Rincian Pendapatan Retribusi_LO per SKPD TA 2020 dan TA 2019
No Perangkat Daerah Nilai 2020 (Rp) Nilai 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 91.840.000,00 238.266.000,00
2 Dinas Kesehatan 52.645.000,00 48.320.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
70.125.000,00 89.025.000,00
4 Dinas Tenaga Kerja 185.778.000,00 84.471.600,00
5 Dinas Lingkunga Hidup 813.175.500,00 806.775.000,00
6 Dinas Perhubungan 1.175.703.467,00 1.857.026.683,00
7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.161.203.572,00 6.212.130.381,67
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.250.793.032,00 6.251.890.895,00
9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 101.875.000,00 78.380.000,00
10 Dinas Perikanan dan Peternakan 433.013.400,00 490.589.400,00
11 Sekretariat Daerah 105.000.000,00 436.000.000,00
12 Kecamatan 53.387.000,00 114.125.200,00
Jumlah 8.494.538.971,00 16.707.000.159,67
Penjelasan secara rinci atas jenis retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah
sebagai berikut:
1. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp91.840.000,00 dan
Rp238.266.000,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pendidikan,
Pemudan, dan Olah Raga tersebut disajikan pada tabel berikut:
215 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.116 Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Pemakaian Gedung Olah Raga_LO 74.040.000,00 181.420.000,00
2 Retribusi Sewa Wisma Atlit_LO 17.800.000,00 56.846.000,00
Jumlah 91.840.000,00 238.266.000,00
2. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kesehatan merupakan penerimaan
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan pada Laboratorium Kesehatan
Daerah dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp52.645.000,00 dan Rp 48.320.000,00.
3. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman (DPUPKP) merupakan pendapatan dari retribusi
pemakain mesin gilas dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 sebesar Rp70.125.000,00 dan Rp89.025.000,00.
4. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Tenaga Kerja merupakan penerimaan
Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp185.778.000,00 dan
Rp84.471.600,00.
5. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan Retribusi
Pelayanan Persampahan dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp813.175.500,00 dan Rp806.775.000,00.
6. Pendapatan Retribusi_LO pada pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.175.703.467,00 dan Rp1.857.026.683,00.
Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perhubungan tersebut disajikan
pada tabel berikut:
Tabel V.117 Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Perhubungan TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Parkir Umum_LO 409.990.500,00 730.306.000,00
2 Retribusi Parkir Khusus_LO 18.013.850,00 38.066.000,00
3 Retribusi Terminal_LO 122.124.200,00 228.086.600,00
4 Retribusi Ijin Trayek_LO 25.502.500,00 17.557.500,00
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor_LO 600.072.417,00 843.010.583,00
Jumlah 1.175.703.467,00 1.857.026.683,00
7. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp4.161.203.572,00 dan Rp6.212.130.381,67. Rincian Pendapatan
Retribusi_LO pada Disperindagkop UKM disajikan pada tabel berikut:
216 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.118 Pendapatan Retribusi _LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Pelayanan Pasar_LO
Pasar Kliwon Temanggung 1.255.067.000,00 1.241.997.000,00
Pasar Parakan 1.539.426.672,00 1.507.382.699,00
Pasar Ngadirejo 608.198.500,00 609.953.500,00
Pasar Kranggan/Agro 397.710.000,00 386.846.000,00
Pasar Pingit 123.153.000,00 109.776.500,00
Pasar Candiroto 141.465.900,00 157.820.750,00
MCK 3.300.000,00
2 Retribusi Tera Ulang_LO 92.882.500,00 46.680.500,00
3 Sewa Penempatan Awal_LO
Pasar Kliwon 0,00 753.209.222,22
Pasar Parakan 0,00 316.251.527,78
Pasar Temanggung Indah 0,00 158.731.627,11
Pasar Wage Ngadirejo 0,00 381.226.666,67
Pasar Candiroto 0,00 499.954.388,89
Rest Area Ngipik 0,00 42.300.000,00
Jumlah 4.161.203.572,00 6.212.130.381,67
Untuk Sewa Penempatan Awal pada tahun 2019 masuk dalam pendapatan
retribusi, namun pada tahun 2020 berpindah ke LLPAD Yang Sah.
8. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp1.250.793.032,00 dan Rp6.251.890.895,00. Rincian Pendapatan
Retribusi_LO pada DPMPTSP disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.119 Pendapatan Retribusi Daerah_LO
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi IMB_LO 809.289.150,00 2.921.604.150,00
2 Retribusi Ijin Gangguan_LO 0,00 48.614.548,00
3 Retribusi Ijin Trayek_LO 12.766.572,00 12.595.747,00
4 Retribusi PMT_LO 326.564.000,00 315.778.400,00
5 Retribusi Pemakaian Tempat Reklame_LO 102.173.310,00 95.181.900,00
6 Alih Fungsi Lahan_LO 0,00 2.858.116.150,00
Jumlah 1.250.793.032,00 6.251.890.895,00
9. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp101.875.000,00 dan
Rp78.380.000,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata tersebut disajikan pada tabel berikut:
217 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.120 Pendapatan Retribusi Daerah_LO Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Sewa Kios Pujasera_LO 32.500.000,00 15.380.000,00
2 Retribusi sewa Rumah Makan Kledung_LO 69.375.000,00 63.000.000,00
Jumlah 101.875.000,00 78.380.000,00
10. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perikanan dan Peternakan per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp433.013.400,00 dan
Rp490.589.400,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perikanan
dan Peternakan tersebut disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.121 Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Perikanan dan Peternakan
TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Pasar Ternak Badran_LO 15.718.000,00 22.163.000,00
2 Retribusi Pemakaian Gedung dan Bangunan_LO
26.405.000,00 30.650.000,00
3 Retribusi Pemakaian Perlengkapan Reproduksi_LO
11.194.500,00 10.417.500,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir_LO 5.479.000,00 0,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan_LO 73.830.000,00 84.126.500,00
6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (BBI)_LO
300.386.900,00 343.232.400,00
Jumlah 433.013.400,00 490.589.400,00
11. Pendapatan Retribusi_LO pada Sekretariat Daerah merupakan pendapatan dari
Retribusi Sewa Gedung Pertemuan yang dikelola oleh Bagian Umum Setda
dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp105.000.000,00 dan Rp436.000.000,00.
12. Pendapatan Retribusi_LO pada Kecamatan per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp53.387.000,00 dan Rp114.125.200,00. Rincian
Pendapatan Retribusi_LO spada Kecamatan tersebut disajikan pada tabel
berikut:
Tabel V.122 Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Kecamatan
TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat_LO
a. Kecamatan Pringsurat 24.600.000,00 78.050.000,00
b. Kecamatan Kaloran 3.800.000,00 9.500.000,00
c. Kecamatan Parakan 7.228.000,00 1.769.200,00
2 Retribusi Sewa Balai Kelurahan_LO
Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Temanggung
a. Kelurahan Temanggung II 1.286.000,00 2.112.000,00
218 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Pendapatan Retribusi Daerah_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
b. Kelurahan Butuh 1.373.000,00 1.574.000,00
c. Kelurahan Jampiroso 500.000,00 0,00
d. Kelurahan Jampirejo 0,00 1.500.000,00
e. Kelurahan Kertosari 0,00 1.900.000,00
f. Kelurahan Banyuurip 600.000,00 1.200.000,00
g. Kelurahan Jurang 750.000,00 4.400.000,00
h. Kelurahan Kebonsari 750.000,00 770.000,00
i. Kelurahan Sidorejo 1.000.000,00 3.350.000,00
j. Kelurahan Parakan Kauman 0,00 3.000.000,00
k. Kelurahan Parakan Wetan 9.500.000,00 5.000.000,00
3 Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah_LO
Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di Kecamatan Temanggung
a. Kelurahan Sidorejo 2.000.000,00 0,00
Jumlah 53.387.000,00 114.125.200,00
V.D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO ini adalah
PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung dengan realisasi pada TA 2020 dan TA 2019 sebesar
Rp28.396.107.884,33 dan Rp22.522.000.779,86 dengan rincian disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel V.123
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Perusahaan Daerah Air Minum 8.659.397.878,00 5.772.052.163,00
2 PD BPR Bank Pasar 8.459.909.363,03 7.056.460.088,85
3 PD Apotik Waringin Mulyo 350.622.048,00 211.579.620,19
4 PD BPR BKK Temanggung 2.748.325.534,55 2.690.910.160,58
5 PD Aneka Usaha 133.654.373,75 148.956.917,24
6 PD Bhumi Phala Wisata 0,00 953.215.615,00
7 PT Bank Jateng 8.015.037.759,00 5.641.698.948,00
8 PT Jamkrida 28.395.258,00 47.127.267,00
9 PRPP 765.670,00 0,00
Jumlah 28.396.107.884,33 22.522.000.779,86
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO pada Tahun
2020 sebesar Rp28.396.107.884,33 dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut:
219 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun 2020 18.800.858.165,00
Piutang Deviden Tahun 2019 (8.294.325.203,08)
10.506.532.961,92
Piutang Deviden Tahun 2020 9.410.992.321,08
19.917.525.283,00
Laba/rugi BUMD Tahun 2020 20.950.388.726,97
40.867.914.009,97
Deviden Tahun 2019 disetor pada tahun 2020 (10.663.993.859,94
) 30.203.920.150,03
Koreksi Piutang Deviden Tahun 2019 (3.058.702.265,00)
27.145.217.885,03
Koreksi tambahan modal berupa tanah pada PD BPR BKK
Temanggung
1.250.889.999,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun - LO 2020
28.396.107.884,33
V.D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO merupakan pendapatan diluar
pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO pada
Tahun 2020 sebesar Rp207.270.626.637,40. dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah 2020 232.363.451.505,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2019 (56.131.456.788,00)
176.231.994.717,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2020 34.948941.306,00
211.180.936.023,00
Pendapatan Diterima di Muka LLPAD yang Sah 2019 11.903.917.465,97
223.084.853.488,97
Pendapatan Diterima di Muka LLPAD yang Sah 2020 (10.865.594.729,57)
212.219.258.759,40
Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2019 36.003.850,00
Koreksi piutang retribusi ke Lain-lain PAD yang Sah (4.984.635.972,00)
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah_LO 2020 207.270.626.637,40
Koreksi piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 sebesar Rp36.003.850,00
merupakan koreksi kerugian piutang karena biaya bank pada BLUD RSUD senilai
Rp224.300,00 dan koreksi piutang BPJS BLUD Puskesmas senilai
Rp35.779.550,00 disebabkan karena adanya selisih karena adanya pengakuan lebih
bayar atas klaim jasa pelayanan di Puskesmas ke BPJS yang sudah diakui sebagai
piutang di tahun 2019.
Koreksi piutang retribusi ke piutang LLPAD sebesar (Rp4.984.635.972,00)
merupakan koreksi piutang retribusi ke piutang LLPAD pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp207.286.511.630,40 dan Rp212.322.170.719,05 dijelaskan secara
rinci sebagaimana pada tabel berikut:
220 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.124 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO per SKPD
TA 2020 dan TA 2019
No Perangkat Daerah Nilai 2020 (Rp) Nilai 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Kesehatan 40.980.638.330,00 44.262.781.548,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 152.242.750.984,00 147.257.666.357,00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
14.940.000,00 11.100.000,00
4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 18.500.000,00 28.000.000,00
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 48.190.000,00
6 Dinas Perhubungan 5.093.500,00 12.486.500,00
7 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.362.646.027,11 0,00
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
744.877.750,00 0,00
9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.791.500,00 8.682.000,00
10 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
11.819.938.546,29 20.592.984.313,05
11 Sekretariat Daerah 79.450.000,00 100.280.001,00
Jumlah 207.270.626.637,40 212.322.170.719,05
Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO dari
masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Pendapatan Lain-lain PAD yan Sah_LO pada Dinas Kesehatan merupakan
pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu Pelayanan Kesehatan
Umum dan Pelayanan Kebidanan di Puskesmas dengan realisasi penerimaan per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.980.638.330,00 dan
Rp44.262.781.548,00.
2. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Temanggung merupakan Pendapatan Pelayanan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Temanggung dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp152.242.750.984,00 dan Rp147.257.666.357,00.
3. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penerimaan dari Penjualan
Drum Bekas dengan realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp14.940.000,00 dan Rp11.100.000,00.
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan merupakan penerimaan penjualan hasil kebun Pemerintah daerah dengan
realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.500.000,00
dan Rp28.000.000,00.
5. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Perhubungan merupakan
penerimaan denda Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.093.500,00 dan
Rp12.486.500,00.
6. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 sebesar Rp1.362.646.027,11 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Lain-lain
PAD yang Sah_LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah tersebut disajikan pada tabel berikut:
221 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.125 Lain-lain PAD yang Sah_LO
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
Sewa Penempatan Awal_LO
1 Pasar Kliwon 732.514.777,78
2 Pasar Parakan 194.258.333,33 0,00
3 Pasar Temanggung Indah 48.121.249,34 0,000
4 Pasar Wage Ngadirejo 381.226.666,66 0,00
5 Rest Area Ngipik 6.525.000,00
Jumlah 1.362.646.027,11 0,00
7. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penerimaan Alih Fungsi Lahan dengan
realisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar
Rp744.877.750,00 dan Rp0,00.
Pendapatan Alih Fungsi Lahan_LO pada TA 2019 merupakan Pendapatan
Retribusi_LO, pada TA 2020 masuk dalam Lain-lain PAD yang Sah_LO.
8. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
merupakan penerimaan denda keterlambatan pengembalian buku dengan realisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.791.500,00 dan
Rp8.682.000,00.
9. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
sebesar Rp11.812.323.539,29 dan Rp20.592.984.313,05 Rincian Pendapatan
Lain-lain PAD Yang Sah_LO disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.126 Lain-lain PAD Yang Sah_LO
pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 4 5
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan_LO 4.831.800,00 67.800.000,00
2 Jasa Giro_LO 2.676.661.244,00 1.289.762.864,00
3 Bunga Deposito_LO 5.357.372.256,00 11.719.869.523,00
4 Tuntutang Ganti Kerugian Daerah_LO 23.500.000,00 0,00
5 Denda Pajak_LO 90.287.367,00 106.081.034,00
6 Pendapatan dari Pengembalian_LO 2.098.757.363,00 5.940.904.020,00
7 Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan_LO
- Sewa Tanah Bengkok_LO 1.411.016.032,62 1.385.636.128,72
- Sewa Aset Pemda_LO 173.397.476,67 82.930.743,33
Jumlah 11.835.823.539,29 20.592.984.313,05
222 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
10. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO pada Sekretariat Daerah per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp79.450.000,00 dan
Rp100.280.001,00. Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO yang
dikelola Bagian Humas Setda disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.127 Lain-lain PAD Yang Sah_LO pada Sekretariat Daerah TA 2020 dan TA 2019
No Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Penerimaan LPP Radio Temanggung_LO 18.600.000,00 26.150.000,00
2 Penerimaan LPP TV Temanggung_LO 60.850.000,00 74.130.001,00
Jumlah 79.450.000,00 100.280.001,00
V.D.1.2 PENDAPATAN TRANSFER_LO
Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun realisasi Pendapatan
Transfer_LO untuk TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp1.203.110.402.616,00 dan
Rp1.305.413.232.408,secara rinci disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.128 Pendapatan Transfer_LO TA 2020 dan TA 2019
No Pendapatan Transfer _LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan _LO 1.048.285.656.598,00 1.141.404.724.718,00
V.D.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya _LO 56.311.496.000,00 41.768.103.000,00
V.D.1.2.3. Transfer dari Pemerintah Provinsi _LO 98.513.250.018,00 122.240.404.690,00
Jumlah 1.203.110.402.616,00 1.305.413.232.408,00
V.D.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN _LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO Pemerintah
Kabupaten Temanggung untuk periode TA 2020 dan TA 2019 secara total terealisasi
sebesar Rp1.048.087.501.975,00 dan Rp1.141.404.724.718,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.129 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan_LO
TA 2020 dan TA 2019
No Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan _ LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak _LO 52.272.453.908,00 51.409.854.325,00
V.D.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam _LO 2.127.965.849,00 1.962.364.263,00
V.D.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum _LO 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
V.D.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus _ LO 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
Jumlah 1.048.087.501.975,00 1.141.404.724.718,00
223 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat_LO dijelaskan sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2020 1.046.567.778.773,00
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2019 (8.158.461.452,00)
1.038.409.317.321,00
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2020 9.655.879.886,00
1.048.065.197.207,00
Koreksi Piutang 22.304.768,00
PendapatanTransfer Pemerintah Pusat_LO 2020 1.048.087.501.975,00
V.D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak _LO
Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak_LO terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 untuk periode
TA 2020 dan TA 2019 terealisasi sebesar Rp52.272.453.908,00 dan
Rp51.409.854.325,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.130 Pendapatan Bagi Hasil Pajak_LO TA 2020 dan TA 2019
No Dana Bagi Hasil Pajak _ LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau_LO 32.474.928.986,00
2 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan _LO 5.615.355.140,00 7.662.942.316,00
3 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 _ LO
15.360.081.608,00 11.271.983.023,00
Jumlah 52.272.453.908,00 51.409.854.325,00
V.D.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO
Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO terdiri
dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Perikanan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Migas, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba. Adapun
realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO
untuk TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp2.127.965.849,00 dan
Rp1.962.364.263,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.131 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_ LO TA 2020 dan TA 2019
No Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan _LO 414.325.826,00 220.389.727,00
2 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan _LO 1.160.152.247,00 764.460.992,00
3 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi_ LO 25.711.100,00 148.235.258,00
4 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Migas _LO 0,00 0,00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _LO 435.473.211,00 675.297.109,00
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi _LO 91.746.390,00 153.395.879,00
7 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau _LO 0,00 0,00
8 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba _LO 557.075,00 585.298,00
Jumlah 2.127.965.849,00 1.962.364.263,00
224 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.D.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum _LO
Pendapatan Dana Alokasi Umum_LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp762.027.309.000,00 dan Rp828.948.502.000,00. Dana
Alokasi Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp762.027.309.000,00 dapat
dijelaskan secara rinci melalui tabel sebagai berikut:
Tabel V.132 Pendapatan DAU_LO TA 2020 dan TA 2019
No Dana Alokasi Umum_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dana Alokasi Umum Murni_LO 737.916.187.000,00 828.948.502.000,00
2 Bantuan Pendanaan Kelurahan_LO 8.418.000.000,00 0,00
3 Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa _LO
15.693.122.000,00 0,00
Jumlah 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
V.D.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus _LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)_LO terdiri dari Dana Alokasi Khusus
Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Kelautan dan
Perikanan, Dana Alokasi Khusus Pertanian, Dana Alokasi Khusus Lingkungan
Hidup, Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus
Transportasi Infrastruktur Jalan, Dana Alokasi Khusus Penugasan Sub Bidang
Irigasi. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dan TA 2019 sebesar
Rp231.659.773.218,00 dan Rp259.084.004.130,00 dijelaskan secara rinci
sebagaimana pada Lampiran V.45.
V.D.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA_ LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO adalah Pendapatan Transfer
dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya_LO Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp56.311.496.000,00 dan Rp41.768.103.000,00. Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya_LO per 31 Desember 2020 sebesar
Rp56.311.496.000,00 dapat dijelaskan secara rinci melalui tabel sebagai berikut:
Tabel V.133 Pendapatan Dana Penyesuaian_LO TA 2020 dan TA 2019
No Dana Alokasi Umum_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dana Insentif Daerah_LO 0,00 41.768.103.000,00
2 Katagori Kualitas Realisasi Belanja_LO 6.924.449.000,00 0,0
3 Katagori Mandatory Spending_LO 250.000.000,00 0,00
4 Katagori Ketepatan Waktu Pelaporan_LO 250.000.000,00 0,00
5 Katagori Rata-rata Ujian Nasional_LO 9.206.116.000,00 0,00
6 Katagori Balita yang mendapatkan Imunisasi lengkap_LO 11.730.462.000,00 0,00
7 Katagori Persalinan di Fasilitas Kesehatan_LO 9.779.421.000,00 0,00
8 Katagori Persentase Penduduk Miskin_LO 10.079.243.000,00 0,00
9 Katagori Perencanaan Pembangunan Daerah_LO 8.091.805.000,00 0,00
Jumlah 56.311.496.000,00 41.768.103.000,00
225 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Perhitungan Pendapatan Dana Penyesuaian disajikan dengan perhitungan berikut:
Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian 2020 56.311.496.000,00
Piutang Pendapatan Dana Penyesuaian 2019 0,00
56.311.496.000,00
Piutang Pendapatan Dana Penyesuaian 2020 0,00
Pendapatan Dana Penyesuaian – LO 2020 56.311.496.000,00
V.D.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI_LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi_LO terdiri dari Pandapatan Bagi Hasil
Pajak Provinsi_LO dan Bantuan Keuangan Provinsi_LO. Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Provinsi_LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 dan Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp98.513.250.018,00 dan Rp122.240.404.690,00 dengan
rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.134
Transfer Pemerintah Provinsi_LO TA 2020 dan TA 2019
No Transfer dari Pemerintah Provinsi_LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi _LO 91.857.489.780,00 111.121.691.688,00
a. Pajak Kendaraan Bermotor_LO 22.804.563.406,00 22.881.779.894,00
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor _ LO 10.391.582.270,00 15.517.319.384,00
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor _ LO 24.858.467.852,00 26.508.679.957,00
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan _LO 143.164.124,00 136.408.982,00
e. Bagi Hasil Pajak Rokok _LO 33.659.712.128,00 46.077.503.471,00
2 Bantuan Keuangan Provinsi _ LO 6.655.760.238,00 11.118.713.002,00
Jumlah 98.513.250.018,00 122.240.404.690,00
Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi_LO disajikan dengan
perhitungan berikut:
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2020 100.820.879.209,00
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2019 (13.309.642.650,00)
87.511.236.559,00
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2010 11.002.013.459,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO 2020 98.513.250.018,00
V.D.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH_LO
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah terdiri dari
hibah berupa uang dan hibah berupa barang. Lain-lain Pendapatan Derah yang
Sah_LO pada TA 2020 dan TA 2019 terealisasi sebesar Rp108.250.971.653,28 dan
89.758.845.122,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.135 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO TA 2020 dan TA 2019
No Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO ( Hibah
dari Badan/Lembaga) 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Hibah dari Pemerintah Pusat – Dindikpora 3.843.537.663,00 0,00
226 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO ( Hibah
dari Badan/Lembaga) 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
2 Hibah aset dari Kementrian - Dinhub 0,00 663.000.000,00
3 Hibah aset dari Kemenperin – Diperindag 0,00 997.559.500,00
4 Hibah aset dan barang diserahkan dari Kemenkes – Dinkes
10.003.629.130,28 8.862.086.404,00
5 Hibah barang diserahkan kepada masyarakat – BPBD 449.155.825,00 203.837.220,00
6 Hibah aset dari Kementrian – Dindukcapil 0,00 79.783.000,00
7 Hibah BOS 71.776.230.000,00 68.668.754.583,00
8 Hibah aset dari swasta – Kecamatan Pringsurat 0,00 9.350.000,00
9 Hibah aset dari pihak ke tiga – Dindik 0,00 5.963.877.135,00
10 Hibah aset dari Bank Jateng – Disperindagkop UKM 28.500.000,00 0,00
Hibah paket sembako, pelbekes dan bahan baku produksi – Disperindagkop UKM
552.818.000,00 0,00
11 Bantuan Obat dan sarana KB dari Pusat – DPPKBPPPA 1.377.191.987,00 1.296.308.250,00
12 Hibah aset dari Desa Banaran – Kecamatan Tembarak 15.000.000,00 0,00
13 Hibah air minum pedesaan dari Kemenkeu (PAMSIMAS) 0,00 1.000.000.000,00
14 Hibah aset Bank Jateng – 19 Kecamatan 6.650.000,00 0,00
15 Hibah aset dari swasta - BPPKAD 14.194.052.000,00 61.643.000,00
16 Hibah aset dari Kementrian ESDM - DPUPKP 0,00 1.952.646.030,00
17 Hibah aset, pelbekes dan obat - RSU 5.887.590.548,00 0,00
18 Hibah perbekes dan paket sembako - Dinas Sosial 114.456.500,00 0,00
19 Hibah uang dari Bank Jateng – Kecamatan Parakan 2.160.000,00 0,00
Jumlah 108.250.971.653,28 89.758.845.122,00
V.D.2 BEBAN_LO
Beban_LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah
dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun,
baik yang telah dibayar pada tahun 2019 maupun yang masih berupa kewajiban
untuk dibayarkan pada Tahun 2020. Beban LO TA 2020 dan TA 2019 sebesar
Rp1.626.134.236.324,31 dan Rp1.545.398.302.297,90 terdiri dari Beban Pegawai,
Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas
dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel V.136 Beban_LO TA 2020 dan TA 2019
No Beban _ LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.2.1 Beban Pegawai 781.954.968.065,00 780.839.304.897,00
Beban Barang dan Jasa
V.D.2.2 a. Beban Persediaan 135.957.565.595,77 125.171.639.455,68
V.D.2.3 b. Beban Jasa 207.461.230.327,10 223.261.806.727,00
V.D.2.4 c. Beban Pemeliharaan 12.793.079.178,00 4.459.910.412,00
V.D.2.5 d. Beban Perjalanan Dinas 23.205.783.991,00 32.118.307.758,00
V.D.2.6 Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel 417.081.526,00 408.592.796,00
V.D.2.7 Beban Hibah 73.701.024.991,70 64.985.829.916,83
V.D.2.8 Beban Bantuan Sosial 37.802.270.000,00 22.228.162.500,00
227 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Beban _ LO 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi 183.379.960.846,14 148.758.229.135,19
V.D.2.10 Beban Penyisihan Piutang Pajak 42.629.299,60 33.135.447,20
V.D.2.11 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 33.589.680,00 3.936.168.377,00
V.D.2.12 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain 920.366.835,00 14.508.192,00
V.D.2.13 Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir 59.274.342,00 78.339.745,00
V.D.2.14 Beban Transfer 168.405.411.647,00 139.104.366.939,00
Jumlah 1.626.134.236.324,31 1.545.398.302.297,90
Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing beban sebagai berikut:
V.D.2.1 Beban Pegawai
Beban Pegawai pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan
periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar
Rp781.954.968.065,00 dan Rp780.839.304.897,00. Beban Pegawai Tahun
Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel V.137 Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019
No Jenis Beban Pegawai 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Beban Gaji dan Tunjangan 586.895.511.613,00 451.667.797.071,00
2 Beban Tambahan Penghasilan 82.740.092.033,00 217.605.689.121,00
3 Beban Insentif/ Beban Operasional 2.735.621.435,00 8.887.762.847,00
4 Beban Lembur 1.137.478.698,00 1.260.243.009,00
5 Beban Honor 108.446.264.286,00 80.111.557.716,00
6 Beban Pegawai BOS 0,00 12.368.644.017,00
7 Beban Pegawai BLUD 0,00 8.937.611.116,00
8 Uang diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat 0,00 0,00
Jumlah 781.954.968.065,00 780.839.304.897,00
Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai
terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar
belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran
atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang
dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang
terjadi pada tahun 2020 dan ditambah koreksi beban pegawai dengan penjelasan
sebagai berikut:
228 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Realisasi Belanja Pegawai 2020 793.949.423.939,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 (10.576.679.594,00)
783.372.744.345,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 12.435.999.284,00
795.808.743.629,00
Belanja Pegawai yang menjadi Aset (49.530.500,00)
795.759.213.129,00
Koreksi utang 2019 (844.664,00)
795.758.368.465,00
Dari Belanja Tak Terduga (BTT) 664.458.500,00
796.422.826.965,00
Koreksi upah tenaga kerja ke beban jasa dan beban
pemeliharaan (11.595.358.900,00)
784.827.468.065,00
Koreksi uang diberikan masyarakat ke beban bantuan sosial
dan hibah (2.872.500.000,00)
Beban Pegawai per 31 Desember 2020 781.954.968.065,00
Belanja Pegawai yang jadi aset senilai Rp49.530.500,00 terdapat di beberapa
Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Rp36.688.000,00
2. Dinas Lingkungan Hidup Rp 1.000.000,00
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Rp 1.050.000,00
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 8.792.500,00
5. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 2.000.000,00
Koreksi utang 2020 sebesar Rp844.664,00, koreksi mengurangi utang dengan
rincian sebagai berikut:
1. Dinas Lingkungan Hidup Rp409.200,00
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp201.844,00
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Rp 60,00
4. Kecamatan Selopampang Rp233.560,00
Koreksi beban pegawai sebesar Rp664.458.500,00 merupakan koreksi dari beban
BTT ke beban pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koreksi beban pegawai ke beban pemeliharaan sebesar Rp11.595.358.900,00
merupakan koreksi dari beban pegawai yaitu upah tenaga kerja ke beban jasa dan
beban pemeliharaan. Rincian koreksi beban pegawai ke beban pemeliharaan
disajikan pada Lampiran V.46.
Koreksi beban pegawai ke beban hibah sebesar Rp2.872.500.000,00 merupakan
koreksi dari beban uang yang diberikan ke masyarakat ke beban bantuan sosial dan
beban hibah dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Rp 164.500.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Rp2.467.500.000,00
3. Dinas Ketahanan Pangan Rp 28.000.000,00
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 75.000.000,00
5. DPPKBPPA Rp 23.350.000,00
229 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 11.000.000,00
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 2.100.000,00
8. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 21.000.000,00
9. Sekretariat Daerah Rp 19.500.000,00
10. Kecamatan Temanggung Rp 49.300.000,00
11. Kecamatan Parakan Rp 11.250.000,00
Beban Pegawai dapat dirinci per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan
sebagaimana Lampiran V.47. Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp781.954.968.065,00 dapat dirinci berdasarkan objek rekening dengan rincian
disajikan sebagaimana pada Lampiran V.48.
V.D.2.2 Beban Persediaan
Beban Persediaan pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar
Rp135.957.565.595,77 dan Rp125.171.639.455,68. Beban Persediaan Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp136.075.239.305,77 dengan penjelasan sebagai berikut:
Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2020 24.902.210.133,60
Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020 105.851.894.088,00
130.754.104.221,60
Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020 (24.684.466.026,17)
106.069.638.195,43
Utang belanja persediaan 2019 RSUD (5.235.731.115,00)
100.833.907.080,43
Utang belanja persediaan 2020 RSUD 125.040.950,00
Pengurangan beban karena belanja persediaan jadi aset (128.579.800,00)
Hibah persediaan dari Kemenkes, BNPB, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat 10.429.996.439,28
Belanja jasa jadi persediaan 14.605.464.342,90
Hibah obat dan perbelkes dari DPPKBPPPA, Dinas Kesehatan
ke non SKPD (698.064.713,50)
Belanja modal jadi persediaan 1.558.340.691,00
Koreksi persediaan Dinkes 1.405.006,30
Dari BTT Covid 9.356.214.067,00
Penghapusan persediaan (124.313.349,64)
Koreksi persediaan awal Dinkes (1.845.118,00)
Beban persediaan per 31 Desember 2020 135.957.565.595,77
Pengurangan beban karena belanja persediaan jadi aset senilai Rp128.579.800,00
terdapat di beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Rp18.746.300,00
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Rp 1.100.000,00
3. Dinas Tenaga Kerja Rp 230.000,00
4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 925.000,00
5. Dinas Kominikasi dan Informatika Rp91.870.000,00
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi,
Usaha Kecil dan Menengah Rp 9.153.000,00
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Rp 850.000,00
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 702.000,00
9. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 654.000,00
230 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
10. Kecamatan Temanggung Rp 4.000.000,00
11. Kecamatan Ngadirejo Rp 349.500,00
Hibah persediaan sebesar Rp10.429.996.439,28 merupakan hibah dari
Kementerian Kesehatan, BNPB, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan
rincian sebagai berikut:
1. Hibah persediaan BNPB dan Provinsi Rp 121.739.000,00
2. Hibah persediaan ke Dinkes dari Kemenkes Rp7.579.024.582,28
3. Hibah obat dan pelberkes DPPKBPPPA dari pusat Rp1.377.191.987,00
4. Hibah ke RSUD dari Pusat dan Provinsi Rp1.352.040.870,00
Belanja jasa menjadi persediaan sebesar Rp14.605.464.342,90 merupakan belanja
alat perlengkapan kantor lainnya di Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah raga,
persediaan bahan kimia dan perbekes di RSUD Temanggung dengan rincian
sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rp9.409.205.177,90
2. Rumah Sakit Umum Daerah Rp5.110.690.165,00
3. Sekretariat Daerah Rp 85.569.000,00
Hibah obat dan perbelkes sebesar Rp698.064.713,50 merupakan hibah obat dan
perbelkes dari DPPKBPPPA dan Dinas Kesehatan ke pihak ketiga (bukan untuk
Perangkat Daerah).
Belanja modal yang menjadi persediaan sebesar Rp1.558.140.691,00 terdapat di
beberapa SKPD sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.102.884.990,00 merupakan Belanja Modal
Pengadaan Gedung Sekolah sebesar Rp3.157.500,00, Belanja Modal BOS SD
sebesar Rp758.811.968,00, dan Belanja Modal BOS SMP sebesar
Rp340.915.522,00 yang realisasinya berupa alat perlengkapan kantor.
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp25.912.200,00 merupakan Belanja Modal Alat
Kedokteran yang realisasinya pembelian kacamata google dan sepatu boot.
3. Puskesmas sebesar Rp63.510.928,00 merupakan Belanja Modal BLUD
Puskesmas yang realisasinya untuk belanja barang pecah belah, tabung reaksi,
faceshield, sepatu boot, APD set, sprayer, baju kerja, kacamata google, selimut,
bantal, perlak dan sprei.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp33.691.500,00
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp38.438.500,00 merupakan
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah, Belanja Modal Perlengkapan Dapur
dan Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir.
6. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.882.500,00 merupakan Belanja Modal
Perlengkapan Dapur.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.480.000,00 merupakan
Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir.
8. Dinas Perhubungan sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Belanja Modal
Pengadaan rambu-rambu Lalu Lintas.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.665.000,00 merupakan Belanja
Modal Printer dan Belanja Modal Jaringan yang realisasinya merupakan belanja
alat tulis kantor dan belanja alat listrik.
10. Sekretariat Daerah sebesar Rp8.477.500,00 merupakan Belanja Modal
Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir, Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga dan
Belanja Modal Perlengkapan Jaringan yang realisasinya adalah belanja
perlengkapan kantor dan alat dapur.
231 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
11. Kecamatan Temanggung sebesar Rp256.489.073,00 merupakan Belanja Modal
Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir dan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor yang pada realisasinya merupakan belanja bahan bangunan.
12. Kecamatan Ngadirejo sebesar Rp3.970.500,00 merupakan Belanja Modal
Pengadaan Piring/Gelas Cangkir.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar
Rp938.000,00 merupakan Belanja Modal Kelengkapan Komputer.
Persediaan dari BTT Covid sebesar Rp9.356.214.067,00 merupakan persediaan
dari belanja BTT Covid di beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai
berikut:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Rp4.826.981.961,00
2. Dinas Sosial Rp 22.668.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 4.377.864.106
4. Kecamatan Temanggung Rp 98.250.000,00
5. Kecamatan Parakan Rp 14.400.000,00
6. Kecamatan Ngadirejo Rp 13.650.000,00
7. Kecamatan Parakan Rp 2.400.000,00
Penghapusan persediaan sebesar Rp124.313.349,64 merupakan penghapusan obat
pada Dinas Kesehatan
Koreksi persediaan sebesar Rp1.845.118,00 merupakan koreksi mengurangi
persediaan awal pada Dinas Kesehatan
Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.957.565.595,77 dengan
rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.49
V.D.2.3 Beban Jasa
Beban Jasa pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan
periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar
Rp207.461.230.327,10 dan Rp223.261.806.727,00.. Beban Jasa Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp207.461.230.327,10 dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020 208.343.509.335,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2019 (16.609.102.732,00)
190.852.127.595,10
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020 17.867.197.039,00
209.601.603.642,00
Pengurangan beban karena Belanja jasa jadi persediaan (9.800.175.341,90)
Belanja jasa jadi pemeliharaan (154.350.000,00)
Belanja jasa jadi aset (1.057.268.521,00)
Koreksi utang barjas tahun 2019 (21.410.316,00)
Koreksi beban jasa (5.113.824.215,00)
Beban dibayar dimuka awal 1.051.279.664,00
Beban dibayar dimuka akhir (817.661.961,00)
Dari BTT 6.417.335.976,00
Koreksi beban upah Tenaga kerja jadi beban jasa 7.355.701.400,00
Beban jasa per 31 Desember 2020 207.461.230.327,10
Belanja jasa yang menjadi persediaan senilai Rp9.800.175.341,90 terdapat di
beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
232 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rp9.522.763.341,90
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 191.843.000,00
3. Sekretariat Daerah Rp 85.569.000,00
Belanja jasa yang menjadi pemeliharaan senilai Rp154.350.000,00 terdapat di
Kecamatan Temanggung.
Belanja jasa yang menjadi aset senilai Rp1.057.268.521,00 terdapat di beberapa
Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rp 27.728.400,00
2. Dinas Kesehatan Rp596.553.100,00
3. Dinas Tenaga Kerja Rp 17.807.900,00
4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 45.362.000,00
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 49.280.000,00
6. DPPKBPPPA Rp 40.546.000,00
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Rp103.843.000,00
8. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Rp 80.037.750,00
9. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 46.085.000,00
10. Sekretariat Dewan Rp 19.586.371,00
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 30.439.000,00
Koreksi utang barang dan jasa tahun 2019 senilai (Rp21.410.316,00) terdapat di
beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan (Rp21.481.846,00)
2. Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (Rp 108.999,00)
3. Sekretariat Daerah Rp 74.657,00
4. Kecamatan Temanggung Rp 156.228,00
5. Kecamatan Parakan (Rp 356,00)
6. Kecamatan Tretep (Rp 50.000,00)
Koreksi beban jasa senilai Rp5.113.824.215,00 terdapat di Perangkat Daerah
sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan Rp 3.134.050,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Rp5.110.690.165,00
Beban dibayar di muka sebesar Rp1.051.279.664 merupakan beban dibayar di
muka per 31 Desember 2019 untuk pembayaran sewa tanah dan bangunan PT
KAI (persero) di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sewa tersebut untuk masa
kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024 dan telah dibayar
melalui SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai
Rp1.168.088.517,00.
Beban dibayar di muka akhir sebesar Rp817.661.961,00 merupakan beban
dibayar di muka per 31 Desember 2020 untuk pembayaran sewa tanah dan
bangunan PT KAI (persero) di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sewa tersebut
untuk masa kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024 dan telah
dibayar melalui SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai
Rp1.168.088.517,00
Beban Jasa perolehan dari BTT sebesar Rp6.417.335.976,00 merupakan beban
jasa atas realisasi BTT sesuai peruntukannya. Rincian beban jasa perolehan dari
BTT dijelaskan sebagai berikut:
233 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
1. Rumah Sakit Umum Daerah Rp2.460.130.072,00
2. Dinas Sosial Rp 211.082.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp2.474.463.904,00
4. Kecamatan Temanggung Rp1.085.300.000,00
5. Kecamatan Parakan Rp 78.000.000,00
6. Kecamatan Ngadirejo Rp 45.360.000,00
7. Kecamatan Kranggan Rp 63.000.000,00
Koreksi beban upah tenaga kerja menjadi beban jasa sebesar
Rp7.355.701.400,00 dengan rincian disajikan pada Lampiran V.50.
Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp207.461.230.327,10 per Perangkat
Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.51.
V.D.2.4 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember
2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi
sebesar Rp12.793.079.178,00 dan Rp4.459.910.412,00. Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.793.079.178,00 dengan penjelasan sebagai
berikut:
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 7.496.671.079,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2019 (41.213.450,00)
7.455.457.629,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020 11.425.000,00
7.466.882.629,00
Belanja pemeliharaan jadi aset (53.770.000,00)
Belanja jasa jadi pemeliharaan 154.350.000,00
Koreksi utang pemeliharaan 136.718,00
Belanja modal jadi pemeliharaan 595.709.604,00
Koreksi beban upah tenaga kerja jadi beban pemeliharaan 4.239.657.500,00
Dari BTT 390.112.727,00
Beban pemeliharaan per 31 Desember 2020 12.793.079.178,00
Koreksi menambah utang pemeliharaan senilai Rp136.718 terdapat di RSUD.
Belanja jasa menjadi pemeliharaan senilai Rp154.350.000,0000 terdapat di
Kecamatan Temanggung berupa pemeliharaan jalan.
Koreksi utang pemeliharaan sebesar Rp136.718,00 terdapat di Rumah Sakit Umum
Daerah Temanggung.
Belanja modal menjadi pemeliharaan senilai Rp595.709.604,00 terdapat di
beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rp 69.035.000,00
2. Dinas Kesehatan Rp 76.742.704,00
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Rp329.218.600,00
4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 93.448.300,00
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 9.410.000
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Rp 17.855.000,00
234 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Beban upah tenaga kerja menjadi beban pemeliharaan sebesar Rp4.239.657.500,00
secara rinci disajikan pada Lampiran V.52.
Beban pemeliharaan yang berasal dari BTT sebesar Rp390.112.727,00 adalah
beban pemeliharaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.793.079.178,00 per
Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.53.
V.D.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember
2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi
sebesar Rp23.205.783.991,00 dan Rp32.118.307.758,00. Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.205.783.991,00 per Perangkat Daerah dengan
rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.54 dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 23.263.565.682,00
Belanja modal tidak jadi aset 985.000,00
Belanja perjalanan dinas yang menjadi aset (58.766.691,00)
Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2020 23.205.783.991,00
Belanja perjalanan dinas yang menjadi aset senilai Rp57.781.691,00 terdapat di
beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Rp25.526.050,00)
2. Dinas Lingkungan Hidup (Rp 335.000,00)
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Rp 2.555.000,00)
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rp24.355.641,00)
5. Dinas Perikanan dan Peternakan (Rp 5.995.000,00)
Belanja modal tidak jadi aset menambah beban perjalanan dinas pada Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp985.000,00
berupa perjalanan dinas pada rekening Belanja Modal Konstruksi Drainase sebesar
Rp300.000,00 dan Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan di atas Air
sebesar Rp685.000,00.
V.D.2.6 Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel
Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel adalah pembebanan untuk aset
tetap yang dimutasi pencatatannya ke Barang Ekstrakomptabel. Beban Belanja
Modal Barang Ekstrakomptabel adalah Beban Belanja Modal Barang
Ekstrakomptabel pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember
2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang
terealisasi sebesar Rp417.081.526,00 dan Rp408.592.796,00.
Tabel V.138 Beban Barang Ekstrakomptabel TA 2020 dan TA 2019
No Beban Barang Ekstrakomptabel 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 346.767.128,00 263.514.400,00
2 Dinas Kesehatan 21.830.698,00 70.953.746,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung 4.296.000,00 7.832.000,00
4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
27.000.000,00 12.241.950,00
235 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No Beban Barang Ekstrakomptabel 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.870.000,00 00,00
6 Dinas Tenaga Kerja 0,00 372.900,00
7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.515.000,00 13.941.500,00
8 Dinas Lingkungan Hidup 4.770.000,00 20.779.000,00
9 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 914.900,00
10 Dinas Perikanan dan Peternakan 0,00 735.000,00
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 591.900,00 0,00
12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 496.400,00 0,00
13 Sekretariat Dewan 1.319.400,00 12.882.400,00
14 Sekretariat Daerah 1.876.000,00 950.000,00
15 Kecamatan Temanggung 1.654.000,00 3.475.000,00
16 Kecamatan Kranggan 500.000,00 0,00
17 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
595.000,00 0,00
Jumlah 417.081.526,00 408.592.796,00
V.D.2.7 Beban Hibah
Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp73.701.024.991,70 dan
Rp64.985.829.916,83. Rincian beban hibah per 31 Desember 2020 sebesar
Rp73.701.024.991,70 disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.139 Beban Hibah TA 2020 dan TA 2019
No Beban Hibah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 187.004.128,00 0,00
2 Dinas Kesehatan 2.938.134.298,70 6.013.491.852,00
3 Dinas Sosial 45.756.500,00 0,00
4 Badan Penaggulangan Bencana Daerah 757.824.895,00 0,00
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 385.164.019,00 0,00
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.000.000,00 0,00
7 DPPKBPPPA 141.269.959,00 281.773.064,83
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.000.000,00 0,00
9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.100.000,00 0,00
10 Dinas Perikanan dan Peternakan 21.000.000,00 0,00
11 Sekretariat Daerah 19.500.000,00 0,00
12 Kecamatan Temanggung 187.150.500,00 0,00
13 Kecamatan Parakan 77.629.000,00 0,00
14 Kecamatan Ngadirejo 30.164.500,00 0,00
15 Kecamatan Kranggan 13.149.500,00 0,00
16 SKPKD 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
Jumlah 73.701.024.991,70 64.985.829.916,83
236 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.D.2.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 dengan realisasi sebesar Rp37.802.270.000,00 dan
Rp22.228.162.500,00.
Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp37.802.270.000,00
dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 7.162.252.000,00
Uang yang diberikan ke kelompok masyarakat (di
DPUPKP)
2.467.500.000,00
Bantuan sosial dari BTT (di Dinas Sosial) 27.551.000.000,00
Bantuan Dari Kementerian Sosial yang diberikan ke
masyarakat ( di Dinas Sosial)
68.700.000,00
Bantuan paket sembako, perbelkes dari Provinsi Jawa
Tengah dan DPC Hiswana Migas yang diberikan ke
masyarakat (di Disperindagkop UKM)
552.818.000,00
Beban Bantuan Sosial Tahun 2020
37.802.270.000,00
Rincian beban hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.802.270.000,00
disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.140
Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019
No Beban Hibah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
2.467.500.000,00 0,00
2 Dinas Sosial 27.619.700.000,00 0,00
3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
552.818.000,00 0,00
4 SKPKD 7.162.252.000,00 22.228.162.500,00
Jumlah 37.802.270.000,00 22.228.162.500,00
V.D.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran
2019 adalah beban periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan
periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar
Rp183.379.960.846,14 dan Rp148.758.229.135,19 dengan rincian disajikan pada
tabel berikut: Tabel V.141
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan TA 2019
No Beban Penyusutan dan Amortisasi 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Peralatan dan Mesin 73.255.099.260,26 70.416.953.483,31
2 Gedung dan Bangunan 56.463.074.093,54 27.169.686.402,93
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.711.494.204,71 50.138.242.854,45
4 Aset Tetap Lainnya 421.581.927,01 490.169.253,88
5 Amortisasi Aset Tak Berwujud 264.626.937,75 543.177.140,62
6 Aset Lainnya 264.084.422,87 0,00
Jumlah 183.379.960.846,14 148.758.229.135,19
237 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Beban Penyusutan dan Amortisasi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana
pada Lampiran V.55.
V.D.2.10 Beban Penyisihan Piutang Pajak
Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan
31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp42.629.299,60 dan Rp33.135.447,20.
Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp42.629.299,60 adalah beban penyisihan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
V.D.2.11 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan
31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp33.589.680,00 dan
Rp3.936.168.377,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.142
Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2020 dan TA 2019
No Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Retribusi Tempat parkir khusus 0,00 2.472.125,00
2 Retribusi Parkir di ruas jalan umum 186.830,00 12.964.120,00
3 Retribusi Ijin Gangguan 360.390,00 0,00
4 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 1.120.080,00 0,00
5 Retribusi Menara/Tower 31.922.380,00 24.716.360,00
6 Retribusi Sewa Los Kios Pasar 0,00 3.896.015.772,00
Jumlah 33.589.680,00 3.936.168.377,00
V.D.2.12 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain
Beban Penyisihan Piutang lain-lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
sebesar Rp920.366.835,00 dan Rp14.508.192,00 dengan rincian disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel V.143 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2020 dan TA 2019
No Beban Penyisihan Piutang Lain-lain 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Rumah Sakit Umum Daerah
- Beban Penyisihan Piutang Pasien, Jasa Raharja, dan
BPJS 34.204.010,00 14.508.192,00
2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
- Beban penyisihan piutang penempatan awal Pasar 822.682.700,00 0,00
3. SKPKD
- Beban penyisihan piutang Lembaga Ekonomi Desa 63.480.125,00 0,00
Jumlah 920.366.835,00 14.508.192,00
238 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.D.2.13 Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Beban Penyisihan Dana Bergulir menggambarkan Beban Cadangan Kerugian pada
periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari
2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.274.342,00 dan
Rp78.339.745,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:
Tabel V.144 Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir TA 2020 dan TA 2019
No Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dana Bergulir Ternak
- Beban Penyisihan Ternak Sapi betina 59.274.342,00 78.339.745,00
Jumlah 59.274.342,00 78.339.745,00
V.D.2.14 Beban Transfer
Beban Transfer Tahun Anggaran 2020 merupakan beban bagi hasil kepada
Pemerintah Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi , bantuan
keuangan kepada partai politik, bantuan kepada pemerintah daerah lainnya,
bantuan keuangan Dana Insentif Desa, dan bantuan keuangan kepada pemerintah
desa (tidak termasuk dana desa sebesar Rp247.881.825.000,00). Beban Transfer
periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari
2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp168.405.411.647,00
dan Rp139.104.366.939,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
Tabel V.145 Beban Transfer TA 2020 dan TA 2019
No Beban Transfer 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1. Bagi hasil pajak kepada pemerintah desa 4.810.600.000,00 3.817.600.000,00
2. Bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa 1.673.904.647,00 1.441.973.640,00
3. Bantuan kepada partai politik 0,00 1.107.170.280,00
4. Bantuan kepada pemerintah desa 161.920.907.000,00 132.498.301.000,00
5. Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa 0,00 239.322.019,00
6. Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
Jumlah 168.405.411.647,00 139.104.366.939,00
V.D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL
Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari
Operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 1
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar
(Rp23.003.392.726,30) dan Rp154.891.937.281,68.
V.D.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp(2.086.993.042,74) dan Rp(8.067.989.477,38).
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode1 Januari 2020 sampai
dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:
239 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel V.146 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
No Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
V.D.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 27.100.000,00 395.259.591,00
V.D.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (2.040.948.740,14) (61.176.250,00)
V.D.4.3 Defisit Penghapusan Aset (73.144.302,60) (8.402.072.818,38)
Jumlah Defisit (2.086.993.042,74) (8.067.989.477,38)
V.D.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp27.100.000,00 dan Rp395.259.591,00. Surplus
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 merupakan penyelesaian atas
investasi non permanen dana bergulir Lembaga Ekonomi Desa yang dikelola
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
V.D.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode 1 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp(2.040.948.740,14) dan Rp(61.176.250,00). Defisit tersebut
disebabkan karena terdapat penghapusan obat dan alat kontrasepsi di Dinas
Kesehatan, rugi pada BUMD PD Bhumi Phala Wisata karena pandemi covid,
penghapusan ternak bergulir karena mati, majir atau potong paksa, dan
penghapusan piutang TGR.
V.D.4.3 Defisit Penghapusan Aset
Defisit Penghapusan Aset selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020 dan 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp(73.144.302,60) dan Rp(8.402.072.818,38). Defisit Penghapusan Aset
senilai Rp(73.144.302,60) dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel V.147 Defisit Penghapusan Aset TA 2020 dan TA 2019
No Defisit Penghapusan Aset 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga 0,00 (8.033.219.737,88)
2 Dinas Kesehatan 0,00 (213.394.364,25)
3 Rumah Sakit Umum Daerah (8.400.000,00) 0,00
4 Dinas Sosial 0,00 (76.432.080,00)
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (39.056.907,50) 0,00
6 Dinas Perhubungan (25.645.895,10) 0,00
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 (34.468.761,25)
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 (91.375,00)
9 Kecamatan Jumo (41.500,00) 0,00
10 Kecamatan Ngadirejo 0,00 (44.400.000,00)
11 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0,00 (66.500,00)
Jumlah (73.144.302,60) (8.402.072.818,38)
240 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
V.D.5 POS LUAR BIASA
Tidak terdapat Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
Meskipun terdapat Belanja Tidak Terduga, yaitu belanja untuk penanganan Covid
19, namun pencatatan beban dikelompokkan sesuai masing-masing belanja yang
direalisasikan.
V.D.6 SURPLUS/DEFISIT-LO
Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per
31 Desember 2020 terdapat defisit sebesar Rp25.090.385.769,04 dengan penjelasan
sebagai berikut:
Pendapatan LO 2020 1.603.130.843.598,01
Beban 2020 (1.626.134.236.324,31)
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2020 (23.003.392.726,30)
Surplus kegiatan non operasional 2020 27.100.000,00
Defisit dari kegiatan non operasi 2020 (2.040.948.740,14)
Defisit Penghapusan Aset (73.144.302,60)
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa 2020 (25.090.385.769,04)
Pos Luar Biasa 0,00
Surplus/Defisit LO 2020 (25.090.385.769,04)
V.E. LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas
selama TA 2020 dan TA 2019 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas
Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi TA 2020
dan TA 2019 sebagai berikut:
Arus Kas Bersih dari: 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
V.E.1. Aktivitas Operasi 149.721.726.972,00 260.531.575.979,00
V.E.2. Aktivitas Investasi (106.250.063.265,00) (223.181.387.567,00)
V.E.3. Aktivitas Pendanaan (4.418.527.432,00) 688.000.225,00
V.E.4. Aktivitas Transitoris 138.563.987,00 (24.069.333,00)
Kenaikan/Penurunan Kas 39.191.700.262,00 38.014.119.304,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS
123.243.559.587,00 85.229.440.283,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS
162.435.259.849,00 123.243.559.587,00
a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Jagir) 48.165.667,00 165.430.797,00
Saldo Akhir Kas 162.483.425.516,00 123.408.990.384,00
Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:
1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2019 sebesar
Rp123.243.559.587,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar
Rp38.014.119.304,00 dan saldo awal Kas di BUD Kas di BUD, Kas di BLUD
241 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
RSU, Kas di BLUD PUSKESMAS sebesar Rp85.229.440.283,00. Sedangkan
saldo akhir Kas sebesar Rp123.408.990.384,00, adalah merupakan penjumlahan
dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp123.243.559.587,00,
saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar
Rp165.430.797,00.
2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2020 sebesar
Rp162.435.259.849,00 merupakan penjumlahan dari kenaikan kas sebesar
Rp39.191.700.262,00 dan saldo awal Kas di BUD Kas di BUD, Kas di BLUD
RSU, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BOS sebesar Rp123.243.559.587,00.
Saldo Akhir Kas di BUD sebesar Rp162.435.259.849,00 terdiri dari saldo Kas
di Kasda sebesar Rp97.882.404.466,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar
Rp21.339.300,00, Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp35.216.411,00, saldo
Kas BOS sebesar Rp9.905.266.961,00, saldo Kas BLUD PUSKESMAS sebesar
Rp5.313.908.968,00 dan saldo Kas BLUD RSU sebesar Rp49.277.123.743,00.
3. Saldo akhir Kas sebesar Rp162.483.425.516,000, adalah merupakan
penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar
Rp162.435.259.849,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa
giro dan pendapatan lainnya) sebesar Rp48.165.667,00.
Adapun untuk realisasi masing-masing jenis aktivitas dari Laporan Arus Kas untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019,
dapat disajikan sebagai berikut:
V.E.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp149.721.726.972,00 merupakan
indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan
arus kas keluar yang terdiri dari:
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:
a. Pendapatan Pajak Daerah 47.887.604.813,00 53.424.094.046,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah 8.436.169.882,00 16.189.001.249,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
18.800.858.165,00 14.571.585.064,00
d. Lain-lain PAD yang sah 232.358.619.705,00 194.061.295.434,00
e. Dana Bagi Hasil Pajak 51.081.093.306,00 43.798.273.488,00
f. Dana Bagi Hasil SDA 1.799.603.249,00 1.415.483.648,00
g. Dana Alokasi Umum 762.027.309.000,00 828.948.502.000,00
h. Dana Alokasi Khusus 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
i. Dana Penyesuaian 56.311.496.000,00 41.768.103.000,00
j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 94.165.118.971,00 102.323.566.038,00
k. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 6.655.760.238,00 11.118.713.002,00
l. Pendapatan Hibah 71.778.390.000,00 69.668.754.583,00
m. Pendapatan Lainnya 247.881.825.000,00 241.944.648.000,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 1.830.843.621.547,00 1.878.316.023.682,00
2) Arus Keluar Kas:
a. Belanja Pegawai 793.949.423.939,00 778.475.713.348,00
242 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
b. Belanja Barang dan Jasa 344.955.640.184,00 377.340.991.916,00
e. Hibah 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
f. Bantuan Sosial 7.162.252.000,00 22.228.162.500,00
g. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa 409.802.732.000,00 374.682.271.019,00
h. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik 0,00 1.107.170.280,00
i. Belanja Tidak Terduga 49.958.164.113,00 0,00
j. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 6.484.504.647,00 5.259.573.640,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 1.681.121.894.575,00 1.617.784.447.703,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 149.721.726.972,00 260.531.575.979,00
Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun
berjalan. termasuk Pendapatan Tahun Anggaran 2020 yang sampai dengan tanggal
31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah, yaitu Retribusi Daerah terdiri dari
Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal, IMB, dan Rumah Potong Hewan,
serta Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan BLUD RSU dan BOS.
V.E.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar
Rp106.250.063.265,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa
yang akan datang. Dalam Tahun 2020 terdapat arus kas masuk dari aktivitas
investasi sebesar Rp4.831.800,00 merupakan hasil penjualan atas aset tetap. Dalam
Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan
untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar
Rp106.254.895.065,00 merupakan pembelian aset tetap.
Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan
arus kas keluar yang terdiri dari:
Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:
a. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin 2.389.000,00 36.800.000,00
b. Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan 1.750.000,00 31.000.000,00
c. Pendapatan Penjualan Jalan,Irigasi,Jaringan 692.800,00 0,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 4.831.800,00 67.800.000,00
2) Arus Keluar Kas:
a. Belanja Tanah 93.448.300,00 106.030.500,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin 53.450.025.247,00 65.623.444.833,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan 27.845.990.607,00 73.226.794.359,00
d. Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan 14.746.387.201,00 75.264.476.113,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya 5.947.203.168,00 9.028.441.762,00
f. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 4.171.840.542,00 0,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 106.254.895.065,00 223.249.187.567,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (106.250.063.265,00) (223.181.387.567,00)
V.E.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit sebesar Rp4.418.527.432,00
mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di
masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih
243 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pendanaan. Arus masuk
kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan.
Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengeluaran
pembiayaan tahun berjalan.
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 50.489.211,00 55.857.857,00
b. Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) 1.247.319.462,00 5.716.336.105,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Pendanaan 1.297.808.673,00 5.772.193.962,00
2) Arus Keluar Kas:
a. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) 5.716.336.105,00 5.084.193.737,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.716.336.105,00 5.084.193.737,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (4.418.527.432,00) 688.000.225,00
Arus Keluar Kas sebesar Rp5.716.336.105,00 pengeluaran Pihak Ketiga yang
merupakan pembayaran retensi.
Arus Masuk Kas sebesar Rp1.297.808.673,00 terdiri dari Penerimaan kembali
pemberian pinjaman sebesar Rp50.489.211,00 yang merupakan pengembalian
pokok Dana Bergulir. Sedangkan penerimaan Pihak Ketiga sebesar
Rp1.247.319.462,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar
dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun
anggaran berikutnya.
V.E.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris surplus sebesar Rp138.563.987,00 yang
mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2020 2019
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:
a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu 165.430.797,00 134.263.147,00
b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 90.838.370.446,00 104.928.980.253,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 91.003.801.243,00 105.063.243.400,00
2) Arus Keluar Kas:
a. Sisa UP Tahun Berjalan 48.165.667,00 165.430.797,00
b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 90.817.071.589,00 104.921.881.936,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 90.865.237.256,00 105.087.312.733,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 138.563.987,00 (24.069.333,00)
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp91.003.801.243,00 terdiri dari:
a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp165.430.797,00 yang
merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2019 yang disetorkan di Tahun 2020.
b. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp90.838.370.446,00 terdiri dari
Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2020 yang
dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS sebesar Rp43.839.909.690,00
dengan rincian Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp28.121.210.163,00;
Taperum sebesar Rp428.575.000,00; PPh sebesar Rp1.739.924.291,00; Iuran
244 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Askes sebesar Rp13.550.200.236,00. Serta pajak yang dipungut selama Tahun
2020 sebesar Rp46.998.460.756,00.
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp90.865.237.256,00 terdiri dari:
a. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp48.165.667,00 yang merupakan sisa UYHD
Tahun Anggaran 2020 yang disetorkan di Tahun 2021.
b. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp90.817.071.589,00 adalah
Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp28.121.210.163,00, Taperum sebesar
Rp428.575.000,00, PPh sebesar Rp1.739.924.291,00, Iuran Askes sebesar
Rp13.550.200.236,00, serta pajak yang disetor selama Tahun 2020 sebesar
Rp46.977.161.869,00, termasuk di dalamnya pajak tahun 2019 yang disetor
pada tahun 2020 sebesar Rp13.917.554,00
V.F. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp3.185.906.923.102,54
berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019. Ekuitas akhir TA 2020
merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit
kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang disebabkan koreksi kesalahan
yang meliputi koreksi nilai ekuitas awal piutang, koreksi nilai ekuitas awal
investasi, koreksi nilai ekuitas awal penyusutan aset tetap, koreksi nilai ekuitas
awal penyusutan aset lainnya, koreksi nilai ekuitas awal kewajiban, koreksi nilai
ekuitas kas, koreksi nilai ekuitas piutang, koreksi nilai ekuitas penyisihan piutang,
koreksi nilai ekuitas persediaan, koreksi nilai ekuitas investasi, koreksi nilai ekuitas
aset tetap, koreksi nilai ekuitas penyusutan aset tetap, koreksi nilai ekuitas aset
lainnya, koreksi nilai ekuitas penyusutan aset lainnya, koreksi nilai ekuitas
kewajiban. Surplus/defisit sebesar Rp(25.090.385.769,04) merupakan selisih antara
jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan
Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan
penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar sebesar (Rp22.841.336.761,04) sehingga Ekuitas akhir
per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.137.975.200.572,46. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
Ekuitas Awal 2020 3.185.906.923.102,54
Surplus defisit LO 2020 (25.090.385.769,04)
3.160.816.537.333,50
Dampak kumulatif (22.841.336.761,04)
Ekuitas Akhir 2020 3.137.975.200.572,46
Dampak kumulatif karena koreksi kesalahan mendasar sebesar
(Rp22.846.236.761,04) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
No URAIAN JUMLAH (Rp)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar
1 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang 2.333.509.708,00
2 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan (1.845.118,00)
3 Koreksi nilai Ekuitas Awal Investasi Permanen 41.548.139,38
4 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Tetap (3.516.668.945,08)
5 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban (22.118.262,00)
6 Koreksi Nilai Ekuitas Piutang (22.304.768)
7 Koreksi Nilai Ekuitas Investasi (4.280.698.770,79)
8 Koreksi Nilai Ekuitas Aset Tetap 167.765.000,00
9 Koreksi Nilai Ekuitas Penyusutan Aset Tetap (211.020.729,28)
10 Koreksi Nilai Ekuitas Penyusutan Aset Lainnya (17.193.686.765,27)
245 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No URAIAN JUMLAH (Rp)
11 Koreksi Nilai Ekuitas Kewajiban (3.474.750,00)
12 Koreksi Nilai Ekuitas Belanja Tidak Terduga (132.341.500,00)
Jumlah (22.841.336.761,04)
Adapun rincian dari setiap koreksi nikai ekuitas adalah sebagai berikut:
1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang sebesar Rp2.333.509.708,00 koreksi
piutang awal deviden Bank Jateng karena hasil RUPS pada SKPKD sebesar
Rp2.369.513.558,00 dan koreksi piutang awal pendapatan lain-lain pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp(35.779.550,00) dan RSUD sebesar Rp(224.300).
2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan sebesar Rp(1.845.118,00) pada
Puskesmas Pringsurat Dinas Kesehatan.
3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi Permanen sebesar Rp41.548.139,38
terjadi karena:
a. Faktor penambah yaitu:
- penambahan investasi awal pada PD BPR BKK Temanggung sebesar
Rp41.548.141,03 karena perubahan persentase kepemilikan Pemda
Kabupaten Temanggung menjadi 54,49%
- penambahan investasi awal pada PD Apotik Waringin sebesar Rp0,25
- penyesuaian investasi awal pada Dana bergulir ternak pemerintah sebesar
0,10.
b. Faktor pengurang yaitu pengurangan investasi pada PD Bhumi Phala Wisata
sebesar Rp(2,00).
4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Tetap sebesar
Rp(3.516.668.945,08) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan
Tahun 2019 pada aset-aset yang renovasi di Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp(3.515.620.680,09) dan Dinas
Tenaga Kerja sebesar (1.048.265,00).
5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban sebesar Rp(22.118.262,00) merupakan
koreksi atas utang tahun 2019 terdiri dari:
Koreksi utang pegawai sebesar Rp(844.664,00) dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Lingkungan Hidup Rp(409.200,00)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp(201.844,00)
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Rp(60,00)
- Kecamatan Selopampang Rp(233.560,00)
Koreksi utang barang dan jasa sebesar Rp(21.273,598,00) dengan rincian
sebagai berikut:
- Dinas Kesehatan Rp(21.481.846,00)
- Rumah Sakit Umum Daerah Rp136.718,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp(108.999,00)
- Sekretariat Daerah Rp74.657,00
- Kecamatan Temanggung Rp156.228,00
- Kecamatan Parakan Rp(356,00)
- Kecamatan Tretep Rp(50.000,00)
6. Koreksi Nilai Ekuitas Piutang sebesar Rp(22.304.768,00) merupakan koreksi
piutang pendapatan lain-lain yaitu koreksi piutang dana Bagi Hasil Pajak dan
Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat.
7. Koreksi Nilai Ekuitas Investasi sebesar Rp(4.280.698.770,79) pada SKPKD
dengan rincian sebagai berikut:
246 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Faktor pengurang yaitu:
- Nilai Investasi pada PD BPR Bank Pasar Tahun 2020 (Cadangan Tujuan,
Cadangan Umum, Dana Kesejahteraan Pegawai, Jasa Produksi, Tantiem,
CSR) sebesar Rp2.318.232.580,50
- Nilai Investasi pada PD BPR BKK Temanggung Tahun 2020 (Dana
Kesejahteraan Pegawai, Jasa Produksi, Tantiem, CSR) sebesar
Rp832.581.188,06
- Nilai Investasi pada PDAM Tahun 2020 (Hibah, Dana Kesejahteraan
Pegawai, Jasa Produksi, CSR) sebesar Rp1.363.189.167,00
- Nilai Investasi pada PD Aneka Usaha Tahun 2020 (Dana Kesejahteraan
Pegawai, Jasa Produksi, CSR) sebesar Rp48.080.348,14
- Nilai penyesuaian hitung investasi pada Aneka Usaha sebesar 0,01
- Nilai Investasi pada PD Bhumi Phala Wisata Tahun 2020 (Dana
Kesejahteraan Pegawai, Jasa Produksi) sebesar Rp256.187.686
- Kurang catat penggunaan laba pada PD Bhumi Phala Wisata sebesar
Rp8,00
- Revaluasi aset tetap pada PD Apotik Waringin Mulyo sebesar
Rp957.948.090,00
- PD Apotik Waringin Mulyo sebesar Rp0,06
b. Faktor penambah yaitu:
- Nilai Investasi pada PD Apotik Waringin Mulyo Tahun 2020 (Revaluasi
Aset, Koreksi, Dana Kesejahteraan Pegawai, Jasa Produksi) sebesar
Rp4.988.084,99
- Penggunaan laba pada PD BPR BKK Temanggung sebesar
Rp48.950.031,92
- Penggunaan laba pada PD Apotik Waringin Mulyo sebesar
Rp897.607.180,07
- Penambah Penyertaan Modal pada PDAM (hibah dari pihak
ketiga)sebesar Rp543.975.000,00
8. Koreksi Nilai Ekuitas Aset Tetap sebesar Rp167.765.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
- Mutasi aset masuk SKPD sebesar Rp3.467.461.440,00
- Mutasi keluar SKPD sebesar Rp(3.450.196.940,00)
- Hibah aset tetap sebesar Rp(8.100.500,00)
- Koreksi nilai aset tetap sebesar Rp165.521.000,00
- Aset dobel catat sebesar Rp(6.920.000,00)
9. Koreksi Nilai Ekuitas Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(211.020.729,28)
dengan rincian sebagai berikut:
- Mutasi penyusutan masuk SKPD sebesar Rp(2.222.402.604,30)
- Mutasi penyusutan keluar SKPD sebesar Rp2.135.602.604,30
- Reklas antar KIB sebesar Rp(140.030.602,04)
- Penyesuaian penyusutan Rp(39.644.590,45)
- Kurang catat penyusutan aset tetap sebesar Rp(1.150.000,07)
- Lebih catat penyusutan aset tetap sebesar Rp56.604.463,28
10. Koreksi Nilai Ekuitas Penyusutan Aset Lainnya merupakan kurang catat
penyusutan aset rusak sebesar Rp(17.193.686.765,27).
11. Koreksi Nilai Ekuitas Kewajiban sebesar Rp(3.474.750,00) merupakan koreksi
atas utang belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan.
12. Koreksi Nilai Ekuitas Belanja Tidak Terduga dan barang untuk covid sebesar
Rp(132.341.500,00).
247 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB VI
REFOCUSING DAN REALOKASI
A. DASAR REFOCUSING DAN REALOKASI
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap
perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak Covid-19
semakin meluas sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan
pandemi dan dampak Covid-19 melalui realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
dan dampak Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan penyesuaian
APBD TA 2020 dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan
117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Covid-19, dan Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu). Hasil penyesuaian APBD TA 2020 tersebut
dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib
disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Penganggaran dan penggunaan Bantuan Tidak Terduga, refocusing dan realokasi
untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui
1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19 di
Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanggulangan Covid-19 di
Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
5. Surat Ketetapan Bupati Temanggung Nomor 360/257 Tanggal 23 April 2020 tentang
Pelaksana dan Penggungjawab Penggunaan BTT untuk Percepatan Penanggulangan
Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
B. PERUNTUKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
Anggaran untuk penanganan covid-19 dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga dan
pada kegiatan di Perangkat Daerah. Anggaran Covid pada Belanja Tidak Terduga pada
pelaksanaannya ada di Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dinas Sosial, dan Kecamatan. Anggaran covid pada kegiatan ada di Dinas
Kesehatan dan Kecamatan. Peruntukkan anggaran untuk penanganan covid-19 sebagai
berikut:
248 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel VI. 1 Peruntukkan Anggaran Covid-19
NO PRIORITAS URAIAN
1 2 3
I PENANGANAN KESEHATAN
A Program/Kegiatan 1 Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
2 Fasilitasi Sarana prasarana bidang kesehatan
3
Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT)
4 BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)
5
BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten (DAK Non Fisik)
6 Penanggulangan KLB dan Bencana
7 Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga Berencana
8
Operasional Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
B Belanja Tidak Terduga 1
Dukungan Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Covid-19-BPBD
2 Penanganan Kesehatan RSUD
3
Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan - Kecamatan Temanggung
4
Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan - Kecamatan Parakan
5
Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan - Kecamatan Ngadirejo
6
Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan - Kecamatan Kranggan
II PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
Belanja Tidak Terduga 1 Operasi Pasar
2 Bantuan Modal Usaha Kecil
III PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIALl
Belanja Tidak Terduga 1 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
C. RINCIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
1. Rincian BTT untuk penanganan covid-19 sebagai berikut:
Tabel VI.2 Anggaran dan Realisasi BTT TA 2020
No. OPD Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dukungan Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Covid-19
11.134.904.848,00 8.495.784.807,00
2 RSUD Penanganan kesehatan 11.971.966.800,00 11.890.974.306,00
3 Kecamatan Temanggung
Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan
1.512.400.000,00 1.481.650.000,00
4 Kecamatan Parakan Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan
149.100.000,00 149.100.000,00
249 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. OPD Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5 Kecamatan Ngadirejo Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan
88.165.000,00 82.185.000,00
6 Kecamatan Kranggan Sarana Prasarana Gugus Tugas Kelurahan
71.560.000,00 71.560.000,00
7 Disperindagkop UKM Penanganan dampak ekonomi 20.718.500,00 0,00
8 Dinas Sosial Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
31.287.448.752,00 27.784.800.000,00
Jumlah 56.236.263.900,00 49.956.054.113,00
2. Refocusing kegiatan
Refocusing merupakan pengalihan peruntukan sebagian anggaran empat kegiatan
pada Dinas Kesehatan untuk penanganan Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel VI.3 Anggaran dan Realisasi Refocusing TA 2020
No. OPD Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pemanfaatan
1 2 3 4 5 6
1 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT)
205.300.000,00 200.050.000,00
Digunakan untuk pengadaan:
a.Thermometer infrared digital
b.Sepatu (safety boot)
c. Kacamata keselamatan
d. Penyemprot elektrik
2 Dinas Kesehatan
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
595.000.000,00 594.982.320,00
Digunakan untuk pengadaan:
a. Sarung tangan steril
b. Masker biasa
c. Msker N95
d. Hand Sanitizer
e. APD cover all
f. Kelengkapan APD (gown)
g. Disinfektan gallon
h. Disinfektan botol
3 Dinas Kesehatan
BOK Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik)
20.000.000,00 19.914.500,00
Digunakan untuk kegiatan :
a. Koordinasi surveilans epidemiologi Puskesmas
b. Penyelidikan epidemiologi penyakit menular
c. Pengiriman sampel
4 Dinas Kesehatan
BOK Puskesmas
(DAK N0n Fisik) – 26 puskesmas
1.734.000.000,00 1.560.654.000,00
Digunakan untuk kegiatan pelacakan dan/atau pemantauan penyakit menular (COVID-19) :
Jumlah 2.554.300.000,00 2.375.600.820,00
3. Realokasi anggaran
Realokasi anggaran merupakan pengalihan anggaran suatu kegiatan ke kegiatan lain
untuk penanganan Covid-19. Di Kabupaten Temanggung, realokasi anggaran
penanganan Covid-19 ditujukan untuk penambahan anggaran tiga kegiatan di Dinas
Kesehatan dan satu kegiatan di 20 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
250 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Tabel VI.4 Anggaran dan Realisasi Realokasi TA 2020
No. OPD Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pemanfaatan
1 2 3 4 5 6
1. Dinas Kesehatan
Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan
82.900.000,00 72.900.000,00
Untuk pengadaan kebutuhan RS swasta a. APD b. Thermometer infrared digital c. VTM (pengambilan sampel) d. Packing VTM
2. Dinas Kesehatan
Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana
3.583.558.000,00 3.002.963.000,00
Untuk kegiatan : a. Rawat Jalan di RS swasta b. Rawat inap di RS swasta c. Insentif petugas SPGDT,
petugas racking, penjemput pasien dan petugas rapid test di puskesmas dalam penanganan COVID-19
3. Dinas Kesehatan
Penanggulangan KLB dan bencana
141.760.000,00 141.750.000,00 Untuk kegiatan pengiriman sampel sebanyak 200 kali pengiriman
4. 20 Kecamatan
Operasional Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 di tingkat Kecamatan
730.000.000,00 718.779.145,00
Untuk kegiatan: a.Biaya Makan & Minum
kegiatan pemantauan Tim Gugus Tugas Kecamatan ke kelurahan
b.Biaya Bahan bakar kendaraan pemantauan Tim Gugus Tugas
Jumlah 4.538.218.000,00 3.936.392.145,00
D. AKUN TERKAIT REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN
PENANGANAN COVID-19
Total anggaran untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung sebesar
Rp63.328.781.900,00 dengan realisasi sebesar Rp56.268.047.078,00 atau 88,85% dari
anggaran tahun 2020. Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp56.215.545.400
terealisasi sebesar Rp49.956.054.113,00 atau 88,87% dari anggaran. Sedangkan dari
realokasi dan refocusing kegiatan dari anggaran Rp7.092.518.000,00 terealisasi sebesar
Rp6.311.992.965,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel VI. 5 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penangan Covid-19 per Akun
Anggaran (Rp)
Jumlah SPJ (Rp)
Sisa (Rp)
Uraian
1 2 3 4
DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 883.200.000,00 867.932.320,00 15.267.680,00
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 595.000.000,00 594.982.320,00 7.680,00
BELANJA BARANG DAN JASA 595.000.000,00 594.982.320,00 17.680,00
Belanja Perbekalan kesehatan 595.000.000,00 594.982.320,00 17.680,00
Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan 82.900.000,00 72.900.000,00 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00
Belanja Bahan/Material 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00
Belanja Bahan Laboratorium 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00
BELANJA MODAL 40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00
Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya
205.300.000,00 200.050.000,00 5.250.000,00
251 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Anggaran (Rp)
Jumlah SPJ (Rp)
Sisa (Rp)
Uraian
1 2 3 4
BELANJA MODAL 205.300.000,00 200.050.000,00 5.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 205.300.000,00 200.050.000,00 5.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 205.300.000,00 200.050.000,00 5.250.000,00
Program kesehatan masyarakat 20.000.000,00 19.914.500,00 85.500,00
BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten (DAK Non Fisik)
20.000.000,00 19.914.500,00 85.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.914.500,00 85.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.090.000,00 2.040.000,00 50.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.000,00 2.040.000,00 50.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.910.000,00 17.874.500,00 35.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.550.000,00 5.514.500,00 35.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.360.000 12.360.000,00 0,00
Program pencegahan dan pengendalian penyakit 141.760.000,00 141.750.000,00 10.000,00
Penanggulangan KLB dan bencana 141.760.000,00 141.750.000,00 10.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 141.760.000,00 141.750.000,00 10.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 141.760.000,00 141.750.000,00 10.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 141.760.000,00 141.750.000,00 10.000,00
Program pelayanan kesehatan 5.317.558.000,00 4.563.617.000,00 753.941.000,00
Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana
3.583.558.000,00 3.002.963.000,00 580.595.000,00
BELANJA PEGAWAI 146.110.000,00 146.110.000,00 0,00
Honorarium PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00
Honorarium Non PNS 141.070.000,00 141.070.000,00 0,00
Upah Tenaga Kerja 141.070.000,00 141.070.000,00 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.437.448.000,00 2.856.853.000,00 580.595.000,00
Belanja Bahan/Material 1.925.214.000,00 1.911.389.000,00 13.825.000,00
Belanja Bahan Kimia 3.200.000,00 3.196.000,00 4.000,00
Belanja Perbekalan Kesehatan 1.237.014.000,00 1.227.753.000,00 9.261.000,00
Belanja Bahan Laboratorium 685.000.000,00 680.440.000,00 4.560.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.508.329.000,00 941.749.000,00 566.580.000,00
Jasa Pelayanan Kesehatan 1.508.329.000,00 941.749.000,00 566.580.000,00
BOK Puskesmas 1.734.000.000,00 1.560.654.000,00 173.346.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.734.000.000,00 1.560.654.000,00 173.346.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.734.000.000,00 1.560.654.000,00 173.346.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.734.000.000,00 1.560.654.000,00 173.346.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
Kecamatan Temanggung 367.000.000,00 367.000.000,00 0,00
Kecamatan Tembarak 13.000.000,00 10.155.795,00 2.844.205,00
Kecamatan Pringsurat 14.000.000,00 13.846.600,00 153.400,00
Kecamatan Kaloran 14.000.000,00 6.725.250,00 7.274.750,00
Kecamatan Parakan 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00
Kecamatan Bulu 19.000.000,00 18.974.000,00 26.000,00
Kecamatan Kedu 14.000.000,00 13.900.000,00 100.000,00
Kecamatan Kandangan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Kecamatan Candiroto 14.000.000,00 13.980.000,00 20.000,00
Kecamatan Ngadirejo 38.000.000,00 37.997.500,00 2.500,00
252 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Anggaran (Rp)
Jumlah SPJ (Rp)
Sisa (Rp)
Uraian
1 2 3 4
Kecamatan Jumo 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
Kecamatan Wonoboyo 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00
Kecamatan Kranggan 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00
Kecamatan Bejen 28.000.000,00 27.204.000,00 796.000,00
Kecamatan Kledung 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
Kecamatan Bansari 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
Kecamatan Tologomulyo 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Kecamatan Selopampang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Kecamatan Gemawang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Kecamatan Tretep 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
730.000.000,00 718.779.145,00 11.220.855,00
253 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB VII
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan
SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 merupakan tahun ketujuh
diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi.
A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS
AKUNTANSI
1. ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah (BPPKAD), BLUD Puskesmas, dan BLUD-RSUD Kabupaten
Temanggung.
a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD)
Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung, yang berdomisili di Gedung BPPKAD Kabupaten Temanggung
Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung. BPPKAD selaku SKPKD sebagai Entitas
Pelaporan, sedangkan selaku Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.
b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan
Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang
berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung. Disamping sebagai
entitas pelaporan, BLUD RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah
(APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD RSUD juga sebagai
entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas
pelaporan. Sampai dengan saat ini Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten
Temanggung masih dalam proses audit.
c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus
BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017
tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Unit (PPK-BLUD) Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten
Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima
anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka
BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Terdapat 25 Puskesmas yang menerapkan
PPK-BLUD sebagai berikut:
1. UPTD Puskesmas Pringsurat
2. UPTD Puskesmas Pare
3. UPTD Puskesmas Kranggan
4. UPTD Puskesmas Selopampang
5. UPTD Puskesmas Tembarak
6. UPTD Puskesmas Tlogomulyo
7. UPTD Puskesmas Dharmarini
8. UPTD Puseksmas Temanggung
9. UPTD Puskesmas Kaloran
254 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
10. UPTD Puskesmas Tepusen
11. UPTD Puskesmas Kandangan
12. UPTD Puskesmas Kedu
13. UPTD Puskesmas Bulu
14. UPTD Puskesmas Parakan
15. UPTD Puskesmas Kledung
16. UPTD Puskesmas Bansari
17. UPTD Puskesmas Traji
18. UPTD Puskesmas Ngadirejo
19. UPTD Puskesmas Jumo
20. UPTD Puskesmas Gemawang
21. UPTD Puskesmas Candiroto
22. UPTD Puskesmas Bejen
23. UPTD Puskesmas Wonoboyo
24. UPTD Puskesmas Tretep
25. UPTD Puskesmas Rejosari
26. UPTD Puskesmas Banjarsari
2. ENTITAS AKUNTANSI
Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah daftar dan Perangkat Daerah
beserta alamatnya:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jl.Jendral A. Yani 32
Temanggung,
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang
berdomisili di Jl. Letjend. Suprapto No. 32 Temanggung.
c. Inspektorat, yang berdomisili di Jl. Jend. A. Yani No.32 Temanggung.
d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 18 (delapan belas)
Perangkat Daerah sebagai berikut:
No. PERANGKAT DAERAH ALAMAT
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olah Raga Jl. Pahlawan No 100 Temanggung
2 Dinas Kesehatan Jl. Jend. Sudirman No. 81
Temanggung
3
Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Kawasan
Permukiman
Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung
4 Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran
Jl.Lingkar Utara Maron
Temanggung
5 Dinas Sosial Jl. Pahlawan No. 4A Temanggung
6 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Jl. A. Yani No. 32 Temanggung
255 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. PERANGKAT DAERAH ALAMAT
7
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Jl. Jend. Sudirman No. 130
Temanggung
8 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Jl. Pahlawan No.98 Temanggung
9 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jl. Suyoto No.7A Temanggung
10 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Jend. Sudirman 41-42
Temanggung
11
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Jl. Madureso No. 2 Temanggung
12 Dinas Tenaga Kerja Jl. Gajah Mada No.76 Temanggung
13 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jl. Jend.Sudirman 41-42
Temanggung
14 Dinas Perhubungan Jl. Suwandi Suwardi Temanggung
15 Dinas Lingkungan Hidup Jl. Kadar Maron No.221
Temanggung
16 Dinas Perikanan dan Peternakan Jl. Suyoto N0.7 Temanggung
17 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Jl. Suyoto No. 7 Temanggung
18 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Jl. Jend. Sudirman Komplek Taman
Tirto Asri Temanggung
e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah
sebagai berikut:
No. PERANGKAT DAERAH ALAMAT
1
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah
Jl. Kadar Maron No. 19
Temamggung
2 Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Pahlawan No. 94 Temanggung
3
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Jl. A. Yani No. 32E Temanggung
f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl.
Gajah Mada No. 1 A Temanggung.
g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan
yaitu:
256 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. KECAMATAN ALAMAT
1 Temanggung Jl. Jend. Sudirman No. 30 Temanggung
2 Tlogomulyo Desa Tlogomulyo, Tlogomulyo
3 Kranggan Jl. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan
4 Tembarak Jl. R. Sudibyo N. 33 Menggoro
5 Selopampang Jl. Raya Selopampang, Selopampang
6 Pringsurat Jl. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat
7 Kaloran Jl. Raya kaloran No. 1 Kaloran
8 Parakan Jl. Brigjend. Katamso No. 1 Parakan
9 Bansari Desa Bansari, Bansari
10 Kledung Jl. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung
11 Kedu Jl. Raya Kedu No. 5 Kedu
12 Bulu Jl. Raya Bulu No. 1 Bulu
13 Kandangan Jl. Raya Maron, Kandangan
14 Candiroto Jl. Raya Candiroto, Candiroto
15 Bejen Jl.Raya Bejen, Bejen
16 Jumo Jl. Raya Jumo, Jumo
17 Gemawang Desa Gemawang, Gemawang
18 Tretep Desa Tretep, Tretep
19 Wonoboyo Jl. Raya Candiroto-Wonoboyo
20 Ngadirejo Jl. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang
berdomisili di Jl Gerilya No. 7 Kowangan Temanggung.
i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Jl. Setiabudi N0. 1 Temanggung.
B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, selama tahun
2020 terjadi pergantian pejabat/mutasi, Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat
sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut per 31 Desember 2020:
1. PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH
No. NAMA JABATAN DAN MASA
JABATAN
1 Drs. Hary Agung Prabowo, M.M. Sekretaris Daerah
2 Gotri Wijayanto W., SSTP, M.Si Asisten Pemerintahan
3 Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, M.M. Asisten Perekonomian,
Pembangunan, dan Kesra
4 Ir. Kristri Widodo, M.Si. Asisten Administrasi
257 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
2. PEJABAT DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
No. NAMA JABATAN
1 Drs. Suyono, M.M. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
2 dr. Suparjo, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan
3 dr. Tetty Kurniawati, Sp.S. M.Kes. Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah
4 Hendra Sumaryana, S.Sos, M.T.
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman
5 Agus Munadi, S.Sos., M.Si. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
6 Drs. M. Romadhon Jr. Kepala Kesatuan Bangsa
dan Politik
7 Prasodjo, S. Ag, MM Kepala Dinas Sosial
8 Dwi Sukarmei, S.T., M.T.
Kepala Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
9 Agus Sarwono, S.Sos., M.M. Kepala Dinas Tenaga Kerja
10 Joko Budi Nuryanto, S.P., M.Si. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
11 Entargo Yutri W., S.Pt., M.M. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
12 Drs. Satria Endra Basuki, M.M.
Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
13 Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
14 Dra. Wara Andijani, M.Si. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, KB, san PPA
15 Supriyanto, S.P., M.M. Kepala Dinas Perhubungan
16 Gotri Wijianto W., S.STP, M.Si
Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika
17 Sri Hariyanto, S.Sos., M.M.
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
18 Eko Suprapto, SH, MM
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
19 Drs. Edy Cahyadi, MM Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
20 Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M. Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan
21 Ir. Slamet Sariyono, S.H., S.P., M.M. Kepala Dinas Perikanan
dan Peternakan
22 N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M. Sekretaris DPRD
258 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
No. NAMA JABATAN
23 Agus Sujarwo, AP, MM Inspektur
24 Ripto Susilo, SH, M.Si
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
25 Tri Winarno, S.E., M.M.
Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah
26 Drs. Teguh Suryanto
Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
27 Eko Budi Hartono, S.H., M.Si. Camat Temanggung
28 Shofwan Syafii, S.Sos., M.M. Camat Tembarak
29 Djoko Prasetija, S.Sos. Camat Pringsurat
30 Muhamad Ja'far Khudhori, S.Sos. Camat Kaloran
31 Saltiyono Atmaji, S.STP., M.M. Camat Parakan
32 Drs. Panca Pastiyanto, M.M. Camat Bulu
33 Drs. Fajar Pramudito, M.M. Camat Kedu
34 Seri Suharsa, S.H Camat Kandangan
35 Januri, S.STP. Camat Candiroto
36 Samsul Hadi, S.Sos., M.T. Camat Ngadirejo
37 Tri Hestiningsih, S.Sos., M.M. Camat Jumo
38 Budi Supriyono, S.H., M.M. Camat Wonoboyo
39 Herman Santosa, S.IP., M.Si. Camat Kranggan
40 Totok Nursetyanto, S.STP. Camat Bejen
41 M. Taufikur Rachman, S.H., M.M. Camat Kledung
42 Drs. Muhammad Nizar Ardani, M.M. Camat Bansari
43 Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M. Camat Tlogomulyo
44 Adi Pitoko, S.Sos., M.M. Camat Selopampang
45 Marlini Tarigan, S.STP., M.Si. Camat Gemawang
46 Taufik Nur Priyanto, S.STP., M.M. Camat Tretep
C. INFORMASI GEOGRAFIS
Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:
1. Letak Geografi
Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan
bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara
astronomis terletak diantara 11023’ - 11046’30” Bujur Timur dan 714’ – 732’35”
259 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
2. Keadaan alam
Wilayah KabupatenTemanggung sebagian besar merupakan dataran dengan
ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi,
Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah
dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak
terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung
Sumbing (± 3260 m) dan Gunung Sindoro (± 3151m). Adapun sungai yang tergolong
besar antara lain: Waringin , Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.
3. Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan.
Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan
Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah
desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).
4. Kependudukan
Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung 2015, yang merupakan data
Tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebesar 738.915 jiwa, terdiri dari 370.398 jiwa
laki-laki (50,13 %) dan 368.517 jiwa perempuan (49,87 %).
D. KEWAJIBAN DAN KONTIJENSI KOMITMEN
Dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 terdapat kegiatan Pengadaan Belanja
Modal Gedung yang tidak dapat terselesaikan 100% fisik maupun keuangannya yaitu:
1. Gedung Kantor DPPKAD dengan rekanan PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” harga
kontrak sebesar Rp11.083.987.000,00 dan SP2D yang telah dibayarkan sebesar
Rp6.650.392.200,00.
2. Gedung Kantor DINDUKCAPIL dengan rekanan PT “Cahaya Bangunan Kota Wali”
harga kontrak sebesar Rp10.381.249.000,00 dan SP2D yang telah dibayarkan sebesar
Rp6.228.749.600,00.
Adapun kronologi kasus belum terselesaikannya pembangunan 2 (dua) buah gedung
tersebut pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak meskipun
telah diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 hari sehingga
putus kontrak untuk Gedung DPPKAD dan DINDUKCAPIL pada tanggal 18 Februari
2016.
Berdasarkan progres fisik telah dilakukan perhitungan utang piutang kepada rekanan
sebagai berikut:
1. Piutang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” untuk Gedung DPPKAD sebesar
Rp1.751.145.681,00 yang terdiri dari:
a. Denda Keterlambatan proyek, 5% dari harga kontrak sebesar Rp554.199.350,00
b. Temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2015 sebesar Rp88.547.631,00
c. Uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp1.108.398.700,00
2. Utang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” atas kekurangan pembayaran
Gedung Kantor DPPKAD yang belum diajukan sebesar Rp1.985.807.111,00
3. Piutang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” untuk Gedung Kantor Capil
sebesar 1.614.532.595,00 yang terdiri dari:
260 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
a. Denda Keterlambatan proyek, 5% dari harga kontrak sebesar Rp519.062.450,00
b. Temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2015 sebesar Rp57.345.245,00
c. Uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp1.038.124.900,00
4. Utang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” atas kekurangan pembayaran
Gedung Kantor Capil yang belum diajukan sebesar Rp1.589.992.096,84
Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh dalam rangka penyelesaian Piutang dan
Utang tersebut antara lain:
1. Telah dikirimkan surat kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan
kewajiban atas piutang dan utang tersebut.
2. Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen telah berkoordinasi langsung datang
ke PT Cahaya Bangunan Kota Wali di Demak. Dikomunikasikan untuk segera
diselesaikan piutang dan utang dimaksud, dari pihak rekanan ada kesanggupan untuk
segera menyelesaikan setelah ada penjualan rumah yang bersangkutan.
3. Telah disampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk segera ditandatangani
dalam rangka penyelesaian utang piutang dan sampai saat ini dokumen tersebut belum
kembali ke Pemda.
4. Apabila dalam tahun ini tidak ada progres penyelesaian, maka akan dikaji lebih lanjut
melalui proses hukum.
261 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2020
BAB VIII
P E N U T U P
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Pemerintah
Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro dalam penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan
gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan
alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.
Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VII
sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas
kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi
masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi
atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi
kewajiban atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
bahwa Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
RI (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
BUPATI TEMANGGUNG,
H. M. AL KHADZIQ
No PUSKESMAS 2020 2019
1 Puskesmas Rejosari 1.709.859.759,00 959.995.305,00
2 Puskesmas Dharma Rini 836.572.822,00 1.668.042.805,00
3 Puskesmas Bulu 1.325.134.971,00 2.871.138.428,00
4 Puskesmas Tembarak 1.139.305.425,00 1.763.425.949,00
5 Puskesmas Selopampang 2.819.905.364,00 1.863.736.570,00
6 Puskesmas Temanggung 1.721.385.010,00 1.860.971.662,00
7 Puskesmas Kranggan 1.538.399.405,00 1.401.967.427,00
8 Puskesmas Tlogomulyo 1.085.801.743,00 1.054.828.162,00
9 Puskesmas Pringsurat 1.749.709.392,00 2.172.821.872,00
10 Puskesmas Kaloran 1.573.294.456,00 1.404.701.907,00
11 Puskesmas Kandangan 1.343.784.316,00 2.637.451.849,00
12 Puskesmas Kedu 967.064.546,00 2.357.616.521,00
13 Puskesmas Parakan 1.802.128.745,00 1.878.755.655,00
14 Puskesmas Bansari 973.332.180,00 1.153.141.374,00
15 Puskesmas Kledung 1.322.558.923,00 1.513.574.352,00
16 Puskesmas Ngadirejo 752.214.255,00 3.705.907.998,00
17 Puskesmas Banjarsari 2.524.927.113,00 988.684.391,00
18 Puskesmas Jumo 2.308.339.987,00 1.302.407.452,00
19 Puskesmas Gemawang 3.034.355.059,00 2.407.223.149,00
20 Puskesmas Tretep 1.118.330.989,00 1.065.011.900,00
21 Puskesmas Candiroto 1.358.369.266,00 1.737.728.143,00
22 Puskesmas Bejen 1.977.410.949,00 3.219.174.775,00
23 Puskesmas Tepusen 1.638.795.430,00 838.034.806,00
24 Puskesmas Traji 2.243.936.807,00 1.109.168.069,00
25 Puskesmas Pare 976.307.351,00 926.782.093,00
26 Puskesmas Wonoboyo 1.443.230.567,00 1.207.571.959,00
Jumlah Realisasi BLUD PUSKESMAS 41.284.454.830,00 45.069.864.573,00
Lampiran V.1
Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas TA 2020 dan 2019
Hal. 1 dari 137
2019
Realisasi (Rp)
1
a. DAK Pendidikan SD/SDLB 9.961.156.000,00 9.837.672.825,00 11.203.145.000,00
b. DAK Pendidikan SMP/SMPLB 7.558.750.000,00 7.293.871.848,00 6.740.872.800,00
c. DAK Pendidikan SKB 1.349.932.000,00 1.334.941.500,00 716.915.000,00
d. DAK Penugasan Perpustakaan 0,00 0,00 1.030.037.697,00
e. DAK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 378.873.000,00 378.873.000,00 0,00
2
a. DAK Pelayanan Kesehatan Dasar 7.328.762.000,00 6.521.208.668,00 4.578.210.000,00
b. DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan 6.067.276.000,00 6.065.185.739,00 3.860.824.474,00
c. DAK Pelayanan Kefarmasian 2.604.665.000,00 2.603.984.657,00 3.859.783.277,00
d. Pelayanan pengadaan peralatan pendukung imunisasi 0,00 0,00 0,00
e. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana 1.300.000.000,00 936.939.500,00 1.299.061.000,00
0,00 0,00 2.238.000.000,00
3.071.261.000,00 2.616.261.000,00 2.756.250.000,00
3 0,00 0,00 3.987.270.700,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 820.308.740,00
6 0,00 0,00 0,00
7
a. DAK Infrastruktur Jalan 0,00 0,00 0,00
8
Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0,00 0,00 11.898.239.017,00
10
a.DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Usia Dini 11.987.400.000,00 11.987.400.000,00 12.279.600.000,00
b. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 126.244.809.608,00 128.816.209.000,00 131.728.697.060,00
c. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 0,00 0,00 0,00
d. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 456.008.000,00 456.008.000,00 0,00
e. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 22.686.916.698,00 35.219.289.666,00 21.347.966.666,00
f. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana 3.784.302.779,00 3.784.302.779,00 4.099.767.269,00
g. DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 417.358.000,00 417.358.000,00 0,00
h. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.223.226.214,00 2.223.226.214,00 1.781.764.400,00
i. DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 944.480.000,00 0,00 0,00
j. DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 1.811.763.000,00 0,00 0,00
k.DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan2.961.952.000,00 2.961.952.000,00 3.377.400.000,00
k. DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan 526.581.000,00 526.581.000,00 913.038.000,00
k. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan 247.615.000,00 0,00 0,00
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB 2.286.292.000,00 1.962.502.536,00 0,00
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Penurunan Stunting 0,00 679.347.400,00 683.087.620,00
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit 0,00 1.283.155.136,00 6.351.722.625,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Air Minum 0,00 0,00 764.778.500,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pariwisata 6.746.467.000,00 0,00 1.388.407.987,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi 0,00 0,00 1.497.645.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan 0,00 0,00 9.925.527.347,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pasar 0,00 0,00 1.054.130.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Irigasi 5.026.147.000,00 4.335.816.464,00 6.149.113.783,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan0,00 0,00 752.440.168,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan BidangPertanian 1.064.459.000,00 1.064.458.500,00 0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kelaulatn dan Perikanan 834.290.000,00 315.730.322,00 0,00
Jumlah 229.870.742.299,00 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
Dana Alokasi Khusus Transportasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan
Dana Alokasi Khusus Penugasan
DAK Non Fisik
Lampiran V.2
Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2020 dan TA 2019
No Dana lokasi Khusus2020
Anggaran (Rp)
Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana
Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman
Dana Alokasi Khusus Pertanian
Hal. 2 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 458.383.252.401,00 438.913.766.243,00 445.237.512.380,00
2 DINAS KESEHATAN 65.606.211.085,00 62.741.944.076,00 59.633.207.309,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 34.395.653.609,00 32.383.729.773,00 29.693.170.749,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN23.662.337.851,00 22.184.041.510,00 18.417.642.226,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.905.046.007,00 6.821.886.504,00 6.377.515.873,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.225.475.561,00 2.153.611.833,00 1.893.531.733,00
7 DINAS SOSIAL 4.817.560.104,00 4.596.010.381,00 4.370.796.250,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.926.628.743,00 1.868.455.013,00 1.661.696.420,00
9 DINAS TENAGA KERJA 5.067.284.340,00 4.969.735.772,00 4.570.314.660,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 19.387.605.630,00 15.545.009.176,00 15.522.983.938,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.986.746.233,00 12.369.046.769,00 11.591.023.546,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.387.013.982,00 4.116.164.251,00 3.729.125.717,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.188.575.998,00 4.025.006.553,00 3.921.164.825,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 7.175.372.163,00 6.189.135.383,00 6.380.671.415,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 5.968.807.621,00 5.830.753.817,00 5.224.501.126,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.703.902.266,00 3.614.113.788,00 3.262.246.011,00
17DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
UMKM14.050.082.238,00 13.021.337.598,00 12.661.192.869,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 3.603.699.845,00 3.484.778.460,00 3.294.851.204,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.675.361.843,00 3.533.268.420,00 3.532.922.961,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.749.378.520,00 3.673.130.342,00 3.337.812.609,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.963.439.068,00 5.810.364.380,00 5.248.854.845,00
22 SEKRETARIAT DPRD 3.626.677.163,00 3.480.694.308,00 3.071.701.236,00
23 DPRD 20.492.917.910,00 18.591.170.625,00 18.432.177.404,00
24 BUPATI/ WAKIL BUPATI 753.466.499,00 744.489.700,00 763.721.400,00
25 SEKRETARIAT DAERAH 21.226.287.037,00 19.210.223.616,00 17.580.376.971,00
26 KECAMATAN TEMANGGUNG 22.598.727.640,00 20.954.705.788,00 22.008.437.405,00
27 KECAMATAN TEMBARAK 1.710.009.544,00 1.627.120.977,00 1.693.031.463,00
28 KECAMATAN PRINGSURAT 2.172.121.613,00 2.120.480.108,00 1.891.604.738,00
29 KECAMATAN KALORAN 1.596.103.639,00 1.582.538.524,00 1.537.754.727,00
30 KECAMATAN PARAKAN 4.508.903.105,00 4.322.324.128,00 4.502.850.051,00
31 KECAMATAN BULU 1.880.977.041,00 1.800.301.976,00 1.721.690.108,00
32 KECAMATAN KEDU 1.787.343.174,00 1.739.871.243,00 1.915.776.407,00
33 KECAMATAN KANDANGAN 1.832.230.448,00 1.759.922.628,00 1.736.758.310,00
34 KECAMATAN CANDIROTO 2.037.808.810,00 1.991.243.856,00 1.730.840.734,00
35 KECAMATAN NGADIREJO 3.407.122.046,00 3.203.914.169,00 3.420.956.637,00
36 KECAMATAN JUMO 2.023.286.258,00 1.946.581.539,00 1.826.943.011,00
37 KECAMATAN WONOBOYO 1.823.737.796,00 1.764.372.611,00 1.798.763.136,00
38 KECAMATAN KRANGGAN 2.722.968.958,00 2.670.272.647,00 2.746.134.351,00
39 KECAMATAN BEJEN 1.774.988.095,00 1.710.799.311,00 1.831.732.747,00
40 KECAMATAN KLEDUNG 2.005.649.511,00 1.947.067.189,00 1.864.227.534,00
41 KECAMATAN BANSARI 2.163.432.738,00 2.087.464.873,00 1.935.595.349,00
42 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.915.079.962,00 1.839.431.288,00 1.959.390.405,00
43 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.982.350.364,00 1.943.907.713,00 1.791.141.996,00
44 KECAMATAN GEMAWANG 1.927.649.919,00 1.894.112.799,00 1.863.273.401,00
45 KECAMATAN TRETEP 1.592.477.376,00 1.548.946.974,00 1.765.637.011,00
46 INSPEKTORAT 3.686.462.385,00 3.634.208.986,00 3.497.892.511,00
47BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH5.391.688.038,00 5.221.914.663,00 6.423.172.583,00
48BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH34.058.825.003,00 20.557.908.749,00 13.026.806.029,00
49 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00
50 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 4.334.901.152,00 4.208.142.909,00 4.574.587.027,00
Jumlah Belanja Pegawai 848.863.628.332,00 793.949.423.939,00 778.475.713.348,00
Lampiran V.3
Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019
No. Perangkat Daerah2020
Hal. 3 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis 12.363.035.687,00 10.988.071.456,00 12.313.274.388,00
2 Belanja Bahan Material 31.808.207.250,00 30.154.477.004,00 27.883.546.716,00
3 Belanja Jasa Kantor 30.865.962.488,00 34.602.036.846,00 30.885.084.348,00
4 Belanja Premi Asuransi 23.013.244.671,00 18.321.970.908,00 21.078.251.363,00
5 Belanja Perawatan Kend Bermotor 3.066.314.758,00 2.793.220.808,00 3.022.084.449,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.188.610.092,00 5.491.094.369,00 7.424.744.631,00
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.606.080.000,00 1.187.453.427,00 2.279.374.514,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 232.620.000,00 187.041.000,00 554.019.800,00
9 Belanja Sewa Alat Berat 360.853.500,00 337.062.150,00 283.737.800,00
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.131.421.300,00 1.850.105.980,00 5.324.574.517,00
11 Belanja Makanan dan Minuman 15.858.445.327,00 11.933.023.555,00 19.192.512.696,00
12 Belanja Pakaian Dinas & Atributnya 1.822.297.200,00 1.614.433.305,00 867.415.401,00
13 Belanja Pakaian Kerja 922.714.500,00 602.255.600,00 241.823.564,00
14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.090.262.900,00 1.057.498.500,00 1.084.019.000,00
15 Belanja Perjalanan Dinas 28.896.756.967,00 22.954.080.706,00 31.596.338.824,00
16 Belanja Beasiswa Pendidikan 10.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00
17 Belanja Kursus,pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS 4.929.145.000,00 3.470.527.984,00 9.256.731.934,00
18 Belanja Barang dan Jasa BLUD 158.947.788.093,00 145.767.338.546,00 144.820.126.691,00
19 Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Desa 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Pemeliharaan 4.350.279.900,00 4.164.771.979,00 1.772.182.900,00
21 Belanja Jasa Konsultasi 2.595.628.900,00 2.442.140.300,00 2.184.290.300,00
22 Belanja Barang Dan Jasa BOS 35.957.740.891,00 28.886.055.913,00 32.184.226.292,00
- Belanja Bahan Pakai Habis BOS 10.082.934.212,00 8.686.370.460,00 0,00
- Belanja Bahan/Material BOS 4.860.488.017,00 4.512.094.699,00 0,00
- Belanja Jasa Kantor BOS 4.784.727.612,00 3.637.175.798,00 0,00
- Belanja Premi Asuransi BOS 20.500.000,00 18.679.000,00 0,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor BOS 70.013.250,00 34.296.780,00 0,00
;- Belanja Cetak dan Penggandaan BOS 6.667.443.590,00 5.624.520.532,00 0,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir BOS 9.886.000,00 5.128.500,00 0,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas BOS 327.950.000,00 158.779.500,00 0,00
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor BOS 150.695.800,00 71.131.800,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman BOS 3.769.891.417,00 2.686.246.775,00 0,00
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya BOS 1.500.000,00 970.000,00 0,00
- Belanja Pakaian Kerja BOS 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu BOS 300.749.204,00 226.007.450,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas BOS 1.030.351.495,00 547.761.880,00 0,00
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS BOS 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis BOS 858.631.100,00 425.358.500,00 0,00
- Belanja Pemeliharaan BOS 1.914.267.751,00 1.677.296.339,00 0,00- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masy/Pihak Ketiga
BOS29.462.250,00 29.146.000,00 0,00
- Belanja Kepesertaan BOS 1.072.839.193,00 539.681.900,00 0,00
23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak Ketiga 16.047.469.615,00 15.155.504.948,00 20.196.246.538,00
24 Belanja Kepesertaan 1.549.536.000,00 987.474.900,00 2.408.633.000,00
25 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Kursus,pelatihan,sosialisasi dan bintek Masyarakat 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Pihak Ketiga/Masy 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Tuntutan Hukum 0,00 0,00 480.252.250,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 384.614.415.039,00 344.955.640.184,00 377.340.991.916,00
Lampiran V.4
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Barang dan Jasa2020
Hal. 4 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 40.880.957.791,00 33.214.883.082,00 38.200.672.989,00
2 DINAS KESEHATAN 100.250.551.638,00 89.289.220.821,00 88.223.969.361,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 117.125.312.500,00 109.774.945.501,00 106.291.870.056,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN19.664.222.558,00 18.699.878.092,00 21.479.199.419,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.014.549.926,00 974.193.217,00 1.302.517.325,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 375.839.285,00 358.321.950,00 602.328.200,00
7 DINAS SOSIAL 1.169.351.770,00 1.121.960.928,00 2.436.195.157,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.970.110.950,00 3.894.844.380,00 6.536.205.006,00
9 DINAS TENAGA KERJA 659.304.460,00 635.316.271,00 1.247.352.829,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 9.383.077.445,00 9.210.400.193,00 9.312.858.546,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.929.154.200,00 3.487.211.058,00 3.731.517.859,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.535.723.550,00 2.093.866.837,00 2.459.450.158,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.636.370.650,00 4.248.367.786,00 2.078.880.291,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 3.579.515.040,00 1.879.788.177,00 2.786.606.523,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 1.482.916.800,00 1.463.721.712,00 2.413.786.691,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.959.952.450,00 1.929.892.486,00 1.771.720.616,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 3.532.719.439,00 2.920.384.692,00 3.049.376.489,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 777.704.550,00 739.853.257,00 1.488.680.494,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.063.625.600,00 962.706.486,00 3.722.886.594,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 438.327.770,00 408.329.575,00 865.799.420,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.438.543.628,00 2.515.651.598,00 4.801.877.547,00
22 SEKRETARIAT DPRD 14.382.011.000,00 12.668.736.999,00 13.140.843.295,00
23 DPRD 0,00 0,00 0,00
24 BUPATI/ WAKIL BUPATI 0,00 0,00 0,00
25 SEKRETARIAT DAERAH 15.296.444.003,00 12.668.894.614,00 23.613.188.530,00
26 KECAMATAN TEMANGGUNG 18.149.517.061,00 17.144.972.998,00 15.683.089.375,00
27 KECAMATAN TEMBARAK 219.821.300,00 197.414.192,00 277.245.239,00
28 KECAMATAN PRINGSURAT 270.604.400,00 229.600.746,00 235.101.980,00
29 KECAMATAN KALORAN 220.386.642,00 196.291.861,00 305.207.211,00
30 KECAMATAN PARAKAN 1.763.289.645,00 1.661.200.331,00 1.597.905.780,00
31 KECAMATAN BULU 198.754.946,00 177.227.586,00 292.171.312,00
32 KECAMATAN KEDU 142.473.122,00 128.491.175,00 224.496.539,00
33 KECAMATAN KANDANGAN 227.881.300,00 190.483.402,00 243.718.687,00
34 KECAMATAN CANDIROTO 182.372.700,00 158.205.979,00 203.164.977,00
35 KECAMATAN NGADIREJO 1.275.250.650,00 1.094.300.101,00 1.096.517.620,00
36 KECAMATAN JUMO 226.021.700,00 207.026.097,00 303.891.387,00
37 KECAMATAN WONOBOYO 150.304.556,00 137.700.968,00 213.719.235,00
38 KECAMATAN KRANGGAN 1.022.131.955,00 982.120.539,00 1.004.324.608,00
39 KECAMATAN BEJEN 222.228.175,00 202.993.509,00 256.273.800,00
40 KECAMATAN KLEDUNG 213.347.402,00 202.323.845,00 305.870.561,00
41 KECAMATAN BANSARI 156.512.500,00 139.240.735,00 252.807.909,00
42 KECAMATAN TLOGOMULYO 131.591.038,00 115.041.728,00 217.246.248,00
43 KECAMATAN SELOPAMPANG 195.265.600,00 182.356.477,00 290.888.647,00
44 KECAMATAN GEMAWANG 297.426.900,00 283.642.967,00 271.857.134,00
45 KECAMATAN TRETEP 230.697.900,00 213.842.992,00 319.416.376,00
46 INSPEKTORAT 808.748.968,00 721.874.514,00 1.100.141.319,00
47BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH1.979.814.624,00 1.515.543.433,00 3.318.074.472,00
48BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH2.939.545.020,00 2.190.014.871,00 3.262.033.092,00
49 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00
50 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 1.844.139.932,00 1.522.359.426,00 4.508.045.013,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 384.614.415.039,00 344.955.640.184,00 377.340.991.916,00
Lampiran V.5
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2020 dan TA 2019
No. Perangkat Daerah2020
Hal. 5 dari 137
2019
Anggaran Realisasi Realisasi
1 Hibah Urusan Pendidikan 16.559.700.000,00 15.735.950.000,00 31.350.975.000,00
2 Hibah Urusan Kesehatan 120.000.000,00 111.494.842,00 120.000.000,00
3 Hibah Urusan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 2.126.100.000,00
4 Hibah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 3.910.000.000,00
5Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat1.306.687.850,00 1.306.232.850,00 170.000.000,00
6 Hibah Urusan Sosial 120.000.000,00 120.000.000,00 125.000.000,00
7 Hibah Urusan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 976.000.000,00
8 Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2.975.000.000,00 2.647.000.000,00 4.780.000.000,00
9 Hibah Urusan Kebudayaan 7.606.000.000,00 7.531.000.000,00 1.111.500.000,00
10 Hibah Urusan Pertanian 4.745.000.000,00 4.565.000.000,00 505.990.000,00
11 Hibah Urusan Administrasi Pemerintahan 36.685.500.000,00 35.752.500.000,00 13.515.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi
Kemasyarakatan71.157.887.850,00 68.809.177.692,00 58.690.565.000,00
Lampiran V.6
Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
TA 2020 dan TA 2019
NoBelanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi
Kemasyarakatan
2020
Hal. 6 dari 137
A Belanja Hibah Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan 16.559.700.000,00 15.735.950.000,00
1 Pembangunan Gedung Sekolah 500.000.000,00 500.000.000,00
2 Hibah sarpras pendidikan 75.000.000,00 50.000.000,00
3 Hibah Kepada Dewan Pendidikan 125.000.000,00 125.000.000,00
4 DAK Nonfisik BOP PAUD 12.474.000.000,00 11.725.200.000,00
5 DAK Nonfisik Bantuan Operasional Peyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3.385.700.000,00 3.335.750.000,00
B Hibah Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan 120.000.000,00 111.494.842,00
1 Bantuan Untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 120.000.000,00 111.494.842,00
D Hibah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPKP 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00
1 Pamsimas Reguler APBD 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00
E Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kesbangpol 1.306.687.850,00 1.306.232.850,00
1 Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 170.000.000,00 169.545.000,00
2 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.136.687.850,00 1.136.687.850,00
F Hibah Urusan Sosial Dinas Sosial 120.000.000,00 120.000.000,00
1 Bantuan Sosial bagi Panti 120.000.000,00 120.000.000,00
G Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dindikpora 2.975.000.000,00 2.647.000.000,00
1 Hibah Kepada FORMI 230.000.000,00 230.000.000,00
2 Hibah Kepada KNPI 156.000.000,00 156.000.000,00
3 Hibah Kepada KONI 2.339.000.000,00 2.011.000.000,00
4 Hibah Kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung 175.000.000,00 175.000.000,00
5 Hibah Kepada NPC 75.000.000,00 75.000.000,00
H Hibah Urusan Kebudayaan Dinbudpar 7.606.000.000,00 7.531.000.000,00
1 Hibah Sarana dan Prasarana Kesenian 7.606.000.000,00 7.531.000.000,00
I Hibah Urusan Pertanian Dintanpangan 4.745.000.000,00 4.565.000.000,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian 3.920.000.000,00 3.840.000.000,00
2 Pengembangan Ternak 225.000.000,00 125.000.000,00
3 Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani Pekarangan 600.000.000,00 600.000.000,00
J Hibah Urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 36.685.500.000,00 35.752.500.000,00
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 30.961.500.000,00 30.378.500.000,00
2 Hibah kepada Lembaga Keagamaan 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00
3 Hibah kepada Legiun Veteran 20.000.000,00 20.000.000,00
4 Hibah kepada PWRI 104.000.000,00 104.000.000,00
5 Hibah kepada BAZ 200.000.000,00 200.000.000,00
6 Belanja Hibah Kepada Kodim 350.000.000,00 0,00
7 Belanja Hibah Kepada PMI 350.000.000,00 350.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta 71.157.887.850,00 68.809.177.692,00
Lampiran V.7
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020
No. Jumlah Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta Perangkat Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Hal. 7 dari 137
No. Belanja Batuan Sosial Perangkat Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan DINAS SOSIAL 1.112.520.000,00 835.152.000,00
Belanja Sosial Urusan Sosial 1.112.520.000,00 835.152.000,00
1 Bantuan sosial untuk permakanan anak panti asuhan 1.112.520.000,00 835.152.000,00
B Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat DINAS SOSIAL 25.000.000,00 25.000.000,00
1 Belanja Sosial Urusan Sosial 25.000.000,00 25.000.000,00
Bantuan Pengembangan KUBE 25.000.000,00 25.000.000,00
C Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 7.645.000.000,00 6.302.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 7.645.000.000,00 6.302.100.000,00
1 Belanja Sosial Urusan Pendidikan 1.000.000.000,00 958.400.000,00
Bantuan untuk siswa miskin SD/MI DINDIKPORA 500.000.000,00 466.400.000,00
Bantuan untruk siswa miskin SMP/MTs DINDIKPORA 500.000.000,00 492.000.000,00
2 Belanja Sosial Urusan Kesehatan 0,00 0,00
Pembangunan Jamban Keluarga DINAS KESEHATAN 0,00 0,00
Pembangunan Septic Tank DINAS KESEHATAN 0,00 0,00
3 Belanja Sosial Urusan Sosial 6.245.000.000,00 5.009.400.000,00
Jaminan sosial disabilitas cacat berat dan ganda DINAS SOSIAL 360.000.000,00 354.600.000,00
Jaminan sosial LUT non potensial DINAS SOSIAL 720.000.000,00 703.800.000,00
Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM) DINAS SOSIAL 45.000.000,00 43.500.000,00
Bantuan stimulan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) DINAS SOSIAL 45.000.000,00 45.000.000,00
Bantuan sosial UEP untuk lanjut usia terlantar (LUT) Potensial DINAS SOSIAL 45.000.000,00 45.000.000,00
Bantuan sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi
hutanDINAS SOSIAL 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) DINAS SOSIAL 0,00 0,00
Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual,
Mental, dan SensorikDINAS SOSIAL 125.000.000,00 125.000.000,00
Bantuan Sosial bagi Korban Perdagangan Orang DINAS SOSIAL 50.000.000,00 50.000.000,00
Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, dan Anak
Berhadapan dengan HukumDINAS SOSIAL 125.000.000,00 120.000.000,00
Bantuan Sosial Santunan Kematian DINAS SOSIAL 4.500.000.000,00 3.484.500.000,00
Bantuan Sosial Home Care DINAS SOSIAL 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan BPBD 200.000.000,00 8.000.000,00
4 Belanja Sosial Urusa Administrasi Pemerintahan 400.000.000,00 334.300.000,00
Bantuan sosial kepada anak yatim pada acara buka puasa
bersamaSETDA 0,00 0,00
Bantuan Sosial Penyantunan Sosial DINAS SOSIAL 200.000.000,00 134.500.000,00
Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Dhuafa DINAS SOSIAL 200.000.000,00 199.800.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 8.782.520.000,00 7.162.252.000,00
Lampiran V.8
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020
A Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.112.520.000,00 835.152.000,00
Hal. 8 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Berat 39.863.000,00 38.229.000,00 436.327.700,00
2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 4.105.483.500,00 3.896.630.500,00 8.384.102.750,00
3 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 48.400.000,00 35.810.000,00 19.860.390,00
4 Belanja Modal Alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Alat Bengkel 98.394.516,00 97.225.239,00 191.554.000,00
6 Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 603.006.340,00 557.944.528,00 320.504.471,00
7 Belanja Modal Peralatan Kantor 6.267.715.588,00 6.039.088.135,00 4.946.276.970,00
8 Belanja Modal Perlengkapan Kantor 4.792.738.735,00 4.217.166.461,00 2.731.855.782,00
9 Belanja Modal Komputer 18.552.063.879,00 17.771.335.698,00 15.102.081.612,00
10 Belanja Modal Meubelair 1.209.981.210,00 921.969.545,00 1.326.986.311,00
11 Belanja Modal Peralatan Dapur 276.556.870,00 239.086.125,00 162.285.112,00
12 Belanja Modal Penghias Ruangan dan Rumah Tangga 1.397.402.836,00 588.575.524,00 420.196.171,00
13 Belanja Modal Alat Studio 1.755.796.669,00 864.483.274,00 1.686.319.044,00
14 Belanja Modal Alat Komunikasi 192.372.725,00 180.277.900,00 385.146.468,00
15 Belanja Modal Alat Ukur 24.933.200,00 24.933.200,00 877.021.800,00
16 Belanja Modal Alat Kedokteran 13.167.824.417,00 14.783.506.390,00 19.814.991.762,00
17 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.076.048.048,00 2.651.893.418,00 2.175.231.675,00
18 Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan 309.890.000,00 306.021.760,00 203.677.500,00
19 Belanja Modal Lainnya 426.145.000,00 235.848.550,00 6.439.025.315,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.344.616.533,00 53.450.025.247,00 65.623.444.833,00
Lampiran V.9
Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Modal Peralatan dan Mesin2020
Hal. 9 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 28.470.022.468,00 25.282.250.850,00 13.004.802.682,00
2 DINAS KESEHATAN 6.645.889.158,00 5.387.335.106,00 12.023.481.832,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12.601.132.650,00 14.711.618.757,00 12.377.013.353,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN209.510.508,00 193.787.083,00 289.397.657,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 14.950.000,00 14.950.000,00 93.441.626,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.463.635.000,00 1.463.585.000,00 19.656.600,00
7 DINAS SOSIAL 110.554.000,00 104.476.000,00 184.575.700,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 63.850.000,00 63.850.000,00 47.477.500,00
9 DINAS TENAGA KERJA 299.169.300,00 295.567.500,00 444.264.780,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 284.173.000,00 275.582.175,00 399.617.924,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 365.058.400,00 349.921.500,00 2.918.033.450,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 247.216.800,00 200.658.000,00 1.357.958.844,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 162.392.000,00 159.066.900,00 70.450.000,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 671.715.000,00 607.100.000,00 1.177.235.000,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 503.345.000,00 313.048.550,00 7.743.148.015,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 711.613.900,00 707.480.200,00 2.403.599.099,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 271.952.175,00 249.635.935,00 1.338.212.180,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 61.600.000,00 38.273.408,00 138.464.320,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 40.496.400,00 40.096.400,00 64.651.147,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 116.233.300,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2.637.700,00 1.622.500,00 116.603.000,00
22 SEKRETARIAT DPRD 87.054.600,00 77.509.399,00 324.332.458,00
23 DPRD 0,00 0,00 0,00
24 BUPATI/ WAKIL BUPATI 0,00 0,00 0,00
25 SEKRETARIAT DAERAH 1.124.723.944,00 1.062.344.985,00 7.138.008.716,00
26 KECAMATAN TEMANGGUNG 634.746.400,00 633.226.000,00 703.336.350,00
27 KECAMATAN TEMBARAK 24.225.000,00 24.225.000,00 19.450.000,00
28 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 33.373.800,00
29 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 27.225.500,00
30 KECAMATAN PARAKAN 84.225.000,00 84.225.000,00 77.341.700,00
31 KECAMATAN BULU 11.000.000,00 11.000.000,00 19.692.668,00
32 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 18.599.000,00
33 KECAMATAN KANDANGAN 11.000.000,00 10.945.000,00 18.750.000,00
34 KECAMATAN CANDIROTO 4.313.000,00 4.310.000,00 26.845.000,00
35 KECAMATAN NGADIREJO 65.220.500,00 56.095.500,00 33.256.000,00
36 KECAMATAN JUMO 24.452.500,00 24.452.500,00 41.766.000,00
37 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 19.841.700,00
38 KECAMATAN KRANGGAN 25.496.400,00 25.496.400,00 75.470.900,00
39 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 64.424.600,00
40 KECAMATAN KLEDUNG 19.940.000,00 19.940.000,00 38.440.000,00
41 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 30.000.000,00
42 KECAMATAN TLOGOMULYO 8.941.200,00 8.941.200,00 19.854.700,00
43 KECAMATAN SELOPAMPANG 22.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00
44 KECAMATAN GEMAWANG 31.000.000,00 31.000.000,00 50.256.682,00
45 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 19.884.300,00
46 INSPEKTORAT 169.155.000,00 166.521.000,00 20.450.000,00
47BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH47.864.800,00 42.895.400,00 255.115.300,00
48BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH646.031.730,00 610.143.999,00 150.165.450,00
49 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00
50 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 102.313.000,00 74.848.000,00 49.246.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.344.616.533,00 53.450.025.247,00 65.623.444.833,00
Lampiran V.10
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
No. Perangkat Daerah2020
Hal. 10 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Gedung Kantor 8.622.312.519,00 7.454.917.819,00 38.139.331.781,00
2 Belanja Modal Rumah Dinas 1.004.171.400,00 991.754.000,00 54.212.000,00
3 Belanja Modal Gedung Gudang 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Gedung Sekolah 16.860.183.700,00 16.535.548.112,00 14.900.000,00
5 Belanja Modal Pagar Pengaman/Tralis 452.025.000,00 450.150.000,00 2.189.518.396,00
6 Belanja Modal Bangunan Atap 34.780.000,00 34.780.000,00 256.921.187,00
7 Belanja Modal Obyek Wisata 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Show Room 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Tempat Ibadah 40.000.000,00 14.500.000,00 0,00
10 Belanja Modal Tempat Parkir 144.000.000,00 143.520.000,00 0,00
11 Belanja Modal Tangga 0,00 0,00 200.000,00
12 Belanja Modal TPA 868.895.000,00 743.359.414,00 30.580.000,00
13 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Bangunan Kandang 0,00 0,00 3.000.000,00
14 Belanja Modal Peningkatan Gedung Pemda 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Modal Bangunan Pasar Hewan 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Modal Halaman Sekolah 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Modal Gedung Rumah Sakit 1.120.200.000,00 1.104.452.240,00 29.130.971.055,00
18 Belanja Modal Bangunan Lainnya 376.010.000,00 373.009.022,00 3.407.159.940,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.522.577.619,00 27.845.990.607,00 73.226.794.359,00
Lampiran V.11
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019
No Belanja Modal Gedung dan Bangunan2020
Hal. 11 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 17.057.183.700,00 16.731.589.112,00 17.402.374.396,00
2 DINAS KESEHATAN 7.560.973.000,00 6.385.346.050,00 15.041.287.483,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.874.830.000,00 1.849.615.240,00 29.130.971.055,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN278.753.119,00 264.339.500,00 1.065.260.200,00
DINAS SOSIAL 0,00 0,00 1.307.955.002,00
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 190.125.000,00 189.619.000,00 0,00
7 DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 581.061.786,00
8 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 239.470.000,00
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.066.585.000,00 938.558.414,00 1.213.496.080,00
11 DINAS PERHUBUNGAN 34.800.000,00 34.800.000,00 2.386.855.989,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.300.000,00 12.000.000,00 0,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN UMKM379.999.800,00 377.178.243,00 0,00
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 0,00 0,00 0,00
13 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 45.000.000,00 44.890.000,00 1.386.233.097,00
14 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 988.039.697,00
15 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 199.320.000,00 198.810.022,00 0,00
16 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 142.017.182,00
17 KECAMATAN TEMANGGUNG 306.708.000,00 306.007.973,00 800.024.518,00
18 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 246.805.990,00
19 KECAMATAN PARAKAN 161.000.000,00 160.520.000,00 173.782.000,00
20 KECAMATAN KEDU 190.000.000,00 188.443.873,00 0,00
22 KECAMATAN NGADIREJO 165.000.000,00 164.273.180,00 0,00
KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 168.333.500,00
23 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 203.051.600,00
24 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 99.925.597,00
25 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 197.430.000,00
26 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 256.921.187,00
27 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 6.000.000,00
28 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 189.498.000,00
Lampiran V.12
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019
No. Perangkat Daerah2020
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.522.577.619,00 27.845.990.607,00 73.226.794.359,00
Hal. 12 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 563.516.795,00 369.577.962,00 26.795.300,00
2 DINAS KESEHATAN 859.905.000,00 792.578.685,00 847.321.136,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 3.759.622.745,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN14.884.102.801,00 13.200.488.935,00 70.276.085.172,00
5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 0,00
6 DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00
7 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 368.000.000,00 363.616.619,00 109.750.000,00
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 86.715.000,00
9 DPPKBPPPA 0,00 0,00 850.000,00
10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 0,00
11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
12 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6.746.467.000,00 0,00 0,00
13 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 14.800.000,00
14 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 0,00
15 KECAMATAN TEMANGGUNG 11.775.000,00 10.125.000,00 0,00
16 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 163.000,00
17 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 92.540.000,00
18 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 49.833.760,00
19BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan 23.443.766.596,00 14.746.387.201,00 75.264.476.113,00
Lampiran V.12
Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD TA 2020 dan TA 2019
No Perangkat Daerah2020
Hal. 13 dari 137
2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 6.345.618.322,00 5.894.323.168,00 8.700.299.297,00
2 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 0,00
3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 900.000,00 900.000,00 0,00
4 DPPKBPPPA 44.805.000,00 44.660.000,00 0,00
5 DINBUDPAR 0,00 0,00 110.930.600,00
6 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 122.487.410,00
7 DINAKAN 0,00 0,00 8.000.000,00
8 SEKRETARIAT DPRD 1.340.000,00 1.340.000,00 5.079.000,00
9 SEKRETARIAT DAERAH 9.635.000,00 5.980.000,00 27.295.455,00
10 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 54.350.000,00
Jumlah 6.402.298.322,00 5.947.203.168,00 9.028.441.762,00
Lampiran V.14
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD
TA 2020 dan TA 2019
No Perangkat Daerah2020
Hal. 14 dari 137
a. Belanja Bagi Hasil Pajak
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 93.814.400,00 6 79.410.200,00
2 Kecamatan Tembarak 13 189.380.500,00 13 157.683.900,00
3 Kecamatan Pringsurat 14 337.246.200,00 14 267.326.700,00
4 Kecamatan Kaloran 14 265.443.200,00 14 216.401.500,00
5 Kecamatan Parakan 14 220.006.500,00 14 181.511.000,00
6 Kecamatan Bulu 19 365.467.300,00 19 295.662.700,00
7 Kecamatan Kedu 14 257.379.000,00 14 216.347.100,00
8 Kecamatan Kandangan 16 326.267.000,00 16 258.258.700,00
9 Kecamatan Candiroto 14 272.013.800,00 14 215.491.100,00
10 Kecamatan Ngadirejo 19 318.471.900,00 19 253.529.800,00
11 Kecamatan Jumo 13 238.130.700,00 13 188.306.700,00
12 Kecamatan Wonoboyo 13 241.535.300,00 13 191.385.400,00
13 Kecamatan Kranggan 12 236.732.700,00 12 185.409.300,00
14 Kecamatan Bejen 14 230.267.800,00 14 191.641.200,00
15 Kecamatan Kledung 13 214.499.000,00 13 174.903.900,00
16 Kecamatan Bansari 13 184.598.500,00 13 145.793.800,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 12 193.672.000,00 12 153.468.900,00
18 Kecamatan Selopampang 12 183.307.000,00 12 145.033.700,00
19 Kecamatan Gemawang 10 249.842.800,00 10 141.911.500,00
20 Kecamatan Tretep 11 192.524.400,00 11 158.122.900,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak 266 4.810.600.000,00 266 3.817.600.000,00
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 31.202.600,00 6 28.915.550,00
2 Kecamatan Tembarak 13 62.987.700,00 13 57.414.800,00
3 Kecamatan Pringsurat 14 112.167.800,00 14 97.336.900,00
4 Kecamatan Kaloran 14 88.286.100,00 14 78.794.600,00
5 Kecamatan Parakan 14 73.173.900,00 14 66.090.000,00
6 Kecamatan Bulu 19 121.553.900,00 19 107.654.400,00
7 Kecamatan Kedu 14 85.604.000,00 14 78.774.700,00
8 Kecamatan Kandangan 16 108.515.900,00 16 94.034.300,00
9 Kecamatan Candiroto 14 90.471.500,00 14 78.462.800,00
10 Kecamatan Ngadirejo 19 105.923.300,00 19 92.309.200,00
11 Kecamatan Jumo 13 79.202.000,00 13 68.564.900,00
12 Kecamatan Wonoboyo 13 80.334.400,00 13 69.685.400,00
13 Kecamatan Kranggan 12 78.736.900,00 12 67.509.900,00
14 Kecamatan Bejen 14 76.586.800,00 14 69.778.800,00
15 Kecamatan Kledung 13 71.342.100,00 13 63.684.500,00
16 Kecamatan Bansari 13 61.397.300,00 13 53.085.300,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 12 64.415.100,00 12 55.879.900,00
18 Kecamatan Selopampang 12 60.967.800,00 12 52.808.700,00
19 Kecamatan Gemawang 10 83.097.500,00 10 51.672.000,00
20 Kecamatan Tretep 11 64.033.400,00 11 57.574.300,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi 266 1.600.000.000,00 266 1.390.030.950,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Anggaran Realisasi (Rp) Anggaran Realisasi (Rp)
1 Terminal Pingit 7.500.000,00 2.227.298,00 5.957.250,00 4.824.192,00
2 Terminal Candiroto 7.500.000,00 2.398.199,00 5.957.250,00 3.996.513,00
3 Pasar Desa Pingit dan Candiroto 77.000.000,00 69.279.150,00 55.601.300,00 43.121.985,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi 92.000.000,00 73.904.647,00 67.515.800,00 51.942.690,00
Total 1.673.904.647,00 67.516.066,00 1.441.973.640,00
No. Kecamatan2020 2019
No.2020 2019
Lampiran V.15
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
No. Kecamatan2020 2019
Hal. 15 dari 137
c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Belanja Bantuan ADD
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 1.997.403.900,00 6 1.655.357.500,00
2 Kecamatan Tembarak 13 5.139.896.600,00 13 4.364.272.800,00
3 Kecamatan Pringsurat 14 6.716.758.200,00 14 5.724.164.200,00
4 Kecamatan Kaloran 14 6.653.348.900,00 14 5.755.217.500,00
5 Kecamatan Parakan 14 5.074.738.700,00 14 4.238.912.100,00
6 Kecamatan Bulu 19 7.104.498.000,00 19 6.135.409.300,00
7 Kecamatan Kedu 14 6.629.918.000,00 14 5.692.958.000,00
8 Kecamatan Kandangan 16 7.037.171.300,00 16 6.071.805.500,00
9 Kecamatan Candiroto 14 5.717.583.800,00 14 4.896.264.400,00
10 Kecamatan Ngadirejo 19 7.241.977.300,00 19 6.361.611.300,00
11 Kecamatan Jumo 13 5.001.356.000,00 13 4.155.105.500,00
12 Kecamatan Wonoboyo 13 4.884.235.300,00 13 4.012.559.900,00
13 Kecamatan Kranggan 12 5.769.406.400,00 12 5.318.145.800,00
14 Kecamatan Bejen 14 4.739.631.200,00 14 3.952.733.200,00
15 Kecamatan Kledung 13 4.169.500.700,00 13 3.503.822.700,00
16 Kecamatan Bansari 13 4.367.003.500,00 13 3.711.240.200,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 12 4.336.138.300,00 12 3.807.563.300,00
18 Kecamatan Selopampang 12 4.142.230.200,00 12 3.515.138.700,00
19 Kecamatan Gemawang 10 4.407.118.100,00 10 3.902.559.600,00
20 Kecamatan Tretep 11 3.870.085.600,00 11 3.272.859.500,00
Jumlah Belanja Bantuan ADD 266 105.000.000.000,00 266 90.047.701.000,00
Belanja Bantuan Dana Desa
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 4.946.638.000,00 6 4.933.539.000,00
2 Kecamatan Tembarak 13 11.701.870.000,00 13 11.480.588.000,00
3 Kecamatan Pringsurat 14 12.568.335.000,00 14 12.377.633.000,00
4 Kecamatan Kaloran 14 13.909.852.000,00 14 13.118.632.000,00
5 Kecamatan Parakan 14 12.475.775.000,00 14 12.668.147.000,00
6 Kecamatan Bulu 19 18.478.908.000,00 19 17.295.776.000,00
7 Kecamatan Kedu 14 13.619.946.000,00 14 13.510.982.000,00
8 Kecamatan Kandangan 16 15.962.684.000,00 16 15.991.676.000,00
9 Kecamatan Candiroto 14 13.245.954.000,00 14 12.703.350.000,00
10 Kecamatan Ngadirejo 19 18.435.825.000,00 19 18.086.294.000,00
11 Kecamatan Jumo 13 11.456.787.000,00 13 11.253.587.000,00
12 Kecamatan Wonoboyo 13 12.503.696.000,00 13 12.534.212.000,00
13 Kecamatan Kranggan 12 10.582.076.000,00 12 10.446.796.000,00
14 Kecamatan Bejen 14 12.162.297.000,00 14 11.932.588.000,00
15 Kecamatan Kledung 13 12.034.455.000,00 13 11.938.168.000,00
16 Kecamatan Bansari 13 11.680.219.000,00 13 10.856.603.000,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 12 10.395.792.000,00 12 10.347.526.000,00
18 Kecamatan Selopampang 12 10.684.982.000,00 12 10.271.353.000,00
19 Kecamatan Gemawang 10 10.638.652.000,00 10 10.188.296.000,00
20 Kecamatan Tretep 11 10.397.082.000,00 11 10.008.902.000,00
Jumlah Bantuan Dana Desa 266 247.881.825.000,00 266 241.944.648.000,00
No. Kecamatan2020 2019
No. Kecamatan2020 2019
Hal. 16 dari 137
Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 112.656.300,00 6 39.840.000,00
2 Kecamatan Tembarak 8 157.568.500,00 8 53.120.000,00
3 Kecamatan Pringsurat 10 227.897.300,00 10 66.400.000,00
4 Kecamatan Kaloran 12 266.727.600,00 12 79.680.000,00
5 Kecamatan Parakan 11 217.270.900,00 11 73.040.000,00
6 Kecamatan Bulu 18 356.656.800,00 18 119.520.000,00
7 Kecamatan Kedu 10 238.958.900,00 10 66.400.000,00
8 Kecamatan Kandangan 14 306.264.100,00 14 92.960.000,00
9 Kecamatan Candiroto 12 235.136.700,00 12 79.680.000,00
10 Kecamatan Ngadirejo 17 339.249.700,00 17 112.880.000,00
11 Kecamatan Jumo 11 213.772.900,00 11 73.040.000,00
12 Kecamatan Wonoboyo 8 152.417.200,00 9 59.760.000,00
13 Kecamatan Kranggan 12 275.862.000,00 12 79.680.000,00
14 Kecamatan Bejen 11 193.517.500,00 11 73.040.000,00
15 Kecamatan Kledung 6 105.680.100,00 6 39.840.000,00
16 Kecamatan Bansari 11 202.721.200,00 11 73.040.000,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 8 140.867.200,00 8 53.120.000,00
18 Kecamatan Selopampang 11 190.359.400,00 11 73.040.000,00
19 Kecamatan Gemawang 10 223.745.900,00 10 66.400.000,00
20 Kecamatan Tretep 9 170.236.800,00 9 59.760.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa 215 4.327.567.000,00 216 1.434.240.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)
Jumlah Desa Realisasi (Rp) Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung - 0,00 - 0,00
2 Kecamatan Tembarak - 0,00 - 0,00
3 Kecamatan Pringsurat - 0,00 4 76.886.868,00
4 Kecamatan Kaloran - 0,00 - 0,00
5 Kecamatan Parakan - 0,00 - 0,00
6 Kecamatan Bulu - 0,00 - 0,00
7 Kecamatan Kedu - 0,00 - 0,00
8 Kecamatan Kandangan - 0,00 2 20.572.651,00
9 Kecamatan Candiroto - 0,00 - 0,00
10 Kecamatan Ngadirejo - 0,00 1 6.312.344,00
11 Kecamatan Jumo - 0,00 3 21.597.928,00
12 Kecamatan Wonoboyo - 0,00 1 10.438.706,00
13 Kecamatan Kranggan - 0,00 1 8.881.142,00
14 Kecamatan Bejen - 0,00 1 2.835.524,00
15 Kecamatan Kledung - 0,00 1 8.055.933,00
16 Kecamatan Bansari - 0,00 3 10.106.105,00
17 Kecamatan Tlogomulyo - 0,00 2 6.068.557,00
18 Kecamatan Selopampang - 0,00 - 0,00
19 Kecamatan Gemawang - 0,00 4 64.216.749,00
20 Kecamatan Tretep - 0,00 1 3.349.512,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID) 0 - 24 239.322.019,00
No. Kecamatan2020 2019
No. Kecamatan2020 2019
Hal. 17 dari 137
Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa se-Kab. Temanggung
Jumlah Desa Realisasi (Rp)
1 Kecamatan Temanggung 6 128.400.000,00
2 Kecamatan Tembarak 13 349.200.000,00
3 Kecamatan Pringsurat 14 565.140.000,00
4 Kecamatan Kaloran 14 632.400.000,00
5 Kecamatan Parakan 14 337.200.000,00
6 Kecamatan Bulu 19 463.200.000,00
7 Kecamatan Kedu 14 637.200.000,00
8 Kecamatan Kandangan 16 556.800.000,00
9 Kecamatan Candiroto 14 418.800.000,00
10 Kecamatan Ngadirejo 19 591.600.000,00
11 Kecamatan Jumo 13 399.600.000,00
12 Kecamatan Wonoboyo 13 314.400.000,00
13 Kecamatan Kranggan 12 546.000.000,00
14 Kecamatan Bejen 14 265.200.000,00
15 Kecamatan Kledung 13 235.200.000,00
16 Kecamatan Bansari 13 277.200.000,00
17 Kecamatan Tlogomulyo 12 234.000.000,00
18 Kecamatan Selopampang 12 208.800.000,00
19 Kecamatan Gemawang 10 448.800.000,00
20 Kecamatan Tretep 11 199.200.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa 266 7.808.340.000,00
Bantuan Keuangan Khusus Lainnya
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pembangunan Sanggar Belajar (Dindikpora) 50.000.000,00 0,00
2 Rehab PKD (Dinas Kesehatan) 550.000.000,00 550.000.000,00
3 Pembangunan Talud/Senderan (DPUPKP) 4.535.000.000,00 4.535.000.000,00
4 Pembangunan Jalan (DPUPKP) 15.530.000.000,00 15.530.000.000,00
5 Pembangunan Gorong-Gorong/Drainase (DPUPKP) 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00
6 Pembangunan Irigasi (DPUPKP) 245.000.000,00 245.000.000,00
7 Pembangunan Jembatan (DPUPKP) 200.000.000,00 200.000.000,00
8 Pembangunan Sarana Air bersih (DPUPKP) 4.022.500.000,00 2.622.500.000,00
9 Ruang Terbuka Hujau (RTH) (DPUPKP) 240.000.000,00 240.000.000,00
10 Pembuatan TPA dan Bak Sampah (DLH) 160.000.000,00 160.000.000,00
11 TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) (Dinpermades) 717.000.000,00 717.000.000,00
12 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti Kodim 0706 (Dinpermades) 400.000.000,00 400.000.000,00
13 Bantuan Keuangan TMMD Sengkuyung (Dinpermades) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
14 Bantuan Pembangunan/Rehab Kantor Desa (Dinpermades) 285.000.000,00 285.000.000,00
15 Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes (Dinpermades) 50.000.000,00 50.000.000,00
16 Bantuan Pembangunan/Rehab Gedung Serba Guna (Dinpermades) 2.690.000.000,00 2.640.000.000,00
17 Bantuan Pembangunan/Rehab Balai RT/RW (Dinpermades) 660.000.000,00 660.000.000,00
18 Pembangunan Tempat Lagan (Dinpermades) 2.035.000.000,00 2.010.000.000,00
19 Bantuan Sarana dan Prasarana Desa (Dinpermades) 728.000.000,00 728.000.000,00
20 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Dindikpora) 1.280.000.000,00 1.230.000.000,00
21 Pembangunan Gedung Kesenian (Dinbudpar) 100.000.000,00 100.000.000,00
22 Pembangunan Sarpras Objek Wisata (Dinbudpar) 3.227.500.000,00 3.227.500.000,00
23 Pembangunan Kawasan Wisata (Dinbudpar) 225.000.000,00 225.000.000,00
24 Pembangunan Jalan Usaha Tani (Dintanpangan) 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dintanpangan) 450.000.000,00 450.000.000,00
26 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier (Dintanpangan) 700.000.000,00 700.000.000,00
27 Pembuatan Jalan Usaha Tani (Dintanpangan) 445.000.000,00 445.000.000,00
28 Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani Pekarangan (Dintanpangan) 80.000.000,00 80.000.000,00
29 Pembangunan Pasar Desa (Dinbudpar) 100.000.000,00 100.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Lainnya 46.360.000.000,00 44.785.000.000,00
No. Kecamatan2020
No. Uraian2020
Hal. 18 dari 137
2020 2019
(Rp) (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 3.925.004,00 8.699.430,00
2 DINAS KESEHATAN 0,00 350.000,00
3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 2.725.000,00
4 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.837.111,00 18.628.819,00
7 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.845.200,00 9.490.005,00
9 DISPERINDAGKOP-UMKM 0,00 2.965.468,00
10 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 409.357,00
11 BUPATI/WAKIL BUPATI 4.500.000,00 0,00
12 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 3.432.500,00
13 KECAMATAN TEMANGGUNG 13.686,00 50.861.852,00
14 KECAMATAN PARAKAN 121.500,00 6.538,00
16 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 3.500.000,00
17 KECAMATAN BEJEN 180.000,00 0,00
18 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 351.683,00
19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 145,00
21 SKPKD 25.743.166,00 64.010.000,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaraan 48.165.667,00 165.430.797,00
Lampiran V.16
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan TA 2019
No. Perangkat Daerah
Hal. 19 dari 137
No PUSKESMAS 2020 2019
1 Puskesmas Parakan 75.470.987,00 122.032.675,00
2 Puskesmas Traji 107.965.170,00 50.565.519,00
3 Puskesmas Kledung 178.219.539,00 193.214.756,00
4 Puskesmas Bansari 39.679.534,00 8.161.340,00
5 Puskesmas Bulu 749.233.475,00 651.473.296,00
6 Puskesmas Temanggung 32.777.051,00 12.694.402,00
7 Puskesmas Dharma Rini 98.262.376,00 24.188.820,00
8 Puskesmas Tlogomulyo 61.109.229,00 101.358.870,00
9 Puskesmas Tembarak 732.012.810,00 651.128.035,00
10 Puskesmas Selopampang 246.823.987,00 287.703.982,00
11 Puskesmas Kranggan 162.622.890,00 158.081.709,00
12 Puskesmas Pare 139.355.251,00 120.589.744,00
13 Puskesmas Pringsurat 186.108.840,00 316.225.947,00
14 Puskesmas Rejosari 120.136.401,00 105.504.850,00
15 Puskesmas Kaloran 183.001.333,00 102.544.991,00
16 Puskesmas Tepusen 146.374.900,00 98.678.214,00
17 Puskesmas Kandangan 350.711.008,00 394.885.830,00
18 Puskesmas Kedu 141.244.743,00 290.423.639,00
19 Puskesmas Ngadirejo 172.999.012,00 354.426.470,00
20 Puskesmas Banjarsari 99.617.643,00 95.969.090,00
21 Puskesmas Jumo 140.562.477,00 70.212.345,00
22 Puskesmas Gemawang 437.278.181,00 422.132.892,00
23 Puskesmas Candiroto 120.431.066,00 134.269.069,00
24 Puskesmas Bejen 187.725.656,00 120.508.953,00
25 Puskesmas Tretep 114.105.930,00 172.761.218,00
26 Puskesmas Wonoboyo 290.079.479,00 280.307.837,00
Jumlah Kas di Rekening JKN 5.313.908.968,00 5.340.044.493,00
Lampiran V.17
Kas di Bendahara BLUD PUSKESMAS TA 2020 dan TA 2019
Hal. 20 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
1 SD NEGERI MOJOSARI 3.529.127,00
2 SD NEGERI TLOGOWERO 8.046.029,00
3 SD NEGERI REJOSARI 17.560.572,00
4 SD NEGERI BALESARI 39.752.294,00
5 SD NEGERI PURBOREJO 28.153.957,00
6 SD NEGERI 2 CANDISARI 42.554.583,00
7 SD NEGERI CAMPURANOM 39.852.218,00
8 SD NEGERI GUNUNGSARI 22.864.046,00
9 SD NEGERI MRANGGEN KIDUL 3.713.353,00
10 SD NEGERI TANUREJO 4.031.262,00
11 SD NEGERI MRANGGEN TENGAH 8.069.858,00
12 SD NEGERI 1 CANDISARI 28.907.409,00
13 SD NEGERI BANSARI 54.719.862,00
14 SD NEGERI GENTINGSARI 8.986.361,00
15 SDN 2 JLEGONG 6.418.972,00
16 SDN CONGKRANG 2.411.607,00
17 SDN 1 JLEGONG 4.979.876,00
18 SDN KEBONDALEM 7.266.315,00
19 SDN GLAGAHOMBO 705.419,00
20 SDN 2 SELOSABRANG 764.979,00
21 SDN LOWUNGU 15.398.388,00
22 SDN DUREN 6.700.383,00
23 SDN BANJARSARI 4.121.989,00
24 SDN 1 SELOSABRANG 9.194.931,00
25 SDN KEMUNING 11.158.833,00
26 SDN BEJEN 9.458.322,00
27 SDN LARANGANLUWOK 17.965.239,00
28 SDN NGALIYAN 11.729.529,00
29 SDN PRANGKOKAN 2.611.853,00
30 SDN 1 PAGERGUNUNG 3.392.218,00
31 SDN BULU 55.435.895,00
32 SDN 1 GANDUREJO 8.248.033,00
33 SDN 1 BANSARI 19.837.000,00
34 SDN PASURUHAN 5.591.374,00
35 SDN MALANGSARI 3.763.590,00
36 SDN 2 PAGERGUNUNG 15.951.365,00
37 SDN PENGILON 990.891,00
38 SDN PANDEMULYO 7.253.878,00
39 SDN NGIMBRANG 14.896.170,00
40 SDN TEGALREJO 18.915.796,00
41 SDN 1 GONDOSULI 10.657.310,00
42 SDN CAMPURSARI 6.571.561,00
43 SDN 3 WONOTIRTO 6.017.381,00
44 SDN 2 GANDUREJO 16.267.520,00
45 SDN 2 WONOTIRTO 6.824.061,00
46 SDN MONDORETNO 16.279.059,00
47 SDN TEGALLURUNG 11.016.163,00
48 SDN WONOSARI 43.890.710,00
49 SDN 2 GONDOSULI 3.798.712,00
50 SDN PAKUREJO 6.702.091,00
51 SDN DANUPAYAN 24.081.576,00
52 SDN 3 GANDUREJO 12.536.670,00
53 SDN 1 WONOTIRTO 23.331.263,00
54 SDN 2 BANSARI 20.118.584,00
55 SDN Ngabeyan 3.330.597,00
56 SDN Mento 1.810.878,00
57 SDN 1 Muneng 2.665.312,00
58 SDN 1 Batursari 1.322.324,00
Lampiran V.18
Kas di Bendahara BOS SD/SDLB Negeri
Hal. 21 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
59 SDN Muntung 22.798.972,00
60 SDN Canggal 5.522.155,00
61 SDN Mentisari 5.950.807,00
62 SDN 1 Lempuyang 1.934.372,00
63 SDN 1 Candiroto 17.115.437,00
64 SDN 2 Muneng 1.316.109,00
65 SDN 2 Candiroto 1.733.817,00
66 SDN 2 Batursari 729.526,00
67 SDN 1 Kentengsari 16.765.352,00
68 SDN 2 Kentengsari 1.829.709,00
69 SDN Gunungpayung 5.490.911,00
70 SDN Plosogaden 9.372.131,00
71 SDN Krawitan 1.416.731,00
72 SDN Sidoharjo 6.427.737,00
73 SDN Bantir 17.911.272,00
74 SDN 2 Lempuyang 2.063.900,00
75 SDN NEGERI KALIBANGER 11.080.477,00
76 SD NEGERI 1 BANARAN 24.598.198,00
77 SD NEGERI 3 KEMIRIOMBO 2.423.172,00
78 SD NEGERI 1 NGADISEPI 25.570.565,00
79 SD NEGERI 2 KEMIRIOMBO 5.372.067,00
80 SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO 13.241.498,00
81 SD NEGERI 2 NGADISEPI 17.401.372,00
82 SDN NEGERI JAMBON 30.103.384,00
83 SD NEGERI 1 SUCEN 41.593.236,00
84 SD NEGERI 2 GEMAWANG 44.861.580,00
85 SD NEGERI 2 SUCEN 28.975.951,00
86 SD NEGERI 2 MUNCAR 17.019.606,00
87 SD NEGERI KREMPONG 47.849.582,00
88 SD NEGERI 3 GEMAWANG 7.269.341,00
89 SD NEGERI 3 MUNCAR 18.042.296,00
90 SD NEGERI 2 BANARAN 21.644.118,00
91 SD NEGERI KARANGSENENG 32.519.310,00
92 SD NEGERI 1 GEMAWANG 36.346.048,00
93 SD NEGERI 1 MUNCAR 58.540.018,00
94 SD NEGERI SUKOMARTO 4.082.843,00
95 SD NEGERI 1 KETITANG 25.347.971,00
96 SD NEGERI 2 KETITANG 3.500.816,00
97 SD NEGERI JAMUSAN 6.955.250,00
98 SD NEGERI BARANG 30.608.932,00
99 SD NEGERI MOROBONGO 14.788.011,00
100 SD NEGERI 2 JOMBOR 3.474.322,00
101 SD NEGERI GUNUNGGEMPOL 5.995.836,00
102 SD NEGERI 2 GEDONGSARI 24.878.029,00
103 SD NEGERI KARANGTEJO 889.638,00
104 SD NEGERI 1 JOMBOR 55.440.298,00
105 SD NEGERI GIYONO 10.069.302,00
106 SD NEGERI JUMO 26.024.161,00
107 SD NEGERI 1 KERTOSARI 887.141,00
108 SD NEGERI 1 GEDONGSARI 2.550.870,00
109 SD NEGERI PADURESO 528.394,00
110 SD NEGERI 2 KERTOSARI 785.056,00
111 SD NEGERI 2 KALIMANGGIS 33.150.762,00
112 SD NEGERI TEGOWANUH 11.520.128,00
113 SD NEGERI TEMPURAN 3.144.400,00
114 SD NEGERI 2 KALORAN 984.528,00
115 SD NEGERI 2 TLETER 25.244.159,00
116 SD NEGERI 1 TLETER 651.664,00
117 SD NEGERI 1 TEPUSEN 32.652.898,00
118 SD NEGERI 1 KEMIRI 22.066.154,00
119 SD NEGERI 5 KALORAN 2.189.001,00
Hal. 22 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
120 SD NEGERI 2 GETAS 9.493.818,00
121 SD NEGERI 2 KEMIRI 2.693.276,00
122 SD NEGERI 4 KALORAN 3.160.643,00
123 SD NEGERI KEBLUKAN 2.231.696,00
124 SD NEGERI KWARAKAN 4.397.394,00
125 SD NEGERI GEBLOG 19.720.915,00
126 SD NEGERI 1 GANDULAN 7.598.827,00
127 SD NEGERI 1 KALORAN 28.028.534,00
128 SD NEGERI 4 GETAS 18.626.665,00
129 SD NEGERI 2 GANDULAN 5.650.097,00
130 SD NEGERI 2 TEPUSEN 523.066,00
131 SD NEGERI TLOGOWUNGU 38.374.280,00
132 SD NEGERI 3 GETAS 25.639.983,00
133 SD NEGERI 1 KALIMANGGIS 7.131.834,00
134 SD NEGERI 3 KALORAN 7.995.941,00
135 SD NEGERI 3 KALIMANGGIS 37.011.340,00
136 SD NEGERI 3 GANDON 6.112.047,00
137 SD NEGERI 1 GANDON 12.180.678,00
138 SD NEGERI BALEDU 5.388.000,00
139 SD NEGERI SAMIRANAN 7.666.979,00
140 SD NEGERI KEDAWUNG 8.120.398,00
141 SD NEGERI 2 KEMBANGSARI 23.818.216,00
142 SD NEGERI 2 NGEMPLAK 4.844.811,00
143 SD NEGERI CARUBAN 9.506.240,00
144 SD NEGERI 1 GESING 21.867.390,00
145 SD NEGERI 2 MALEBO 17.218.779,00
146 SD NEGERI 1 NGEMPLAK 1.855.194,00
147 SD NEGERI 2 KEDUNGUMPUL 16.775.638,00
148 SD NEGERI 1 MALEBO 10.668.950,00
149 SD NEGERI BANJARSARI KANDANGAN 6.260.780,00
150 SD NEGERI 01 KEDUNGUMPUL 7.325.599,00
151 SD NEGERI 1 TLOGOPUCANG 125.147.310,00
152 SD NEGERI KANDANGAN 5.796.623,00
153 SD NEGERI 1 KEMBANGSARI 5.134.719,00
154 SD NEGERI 2 TLOGOPUCANG 12.194.461,00
155 SD NEGERI MARGOLELO 21.746.655,00
156 SD NEGERI WADAS 6.565.489,00
157 SD NEGERI 2 GESING 16.999.283,00
158 SD NEGERI ROWO 22.653.335,00
159 SD NEGERI BLIMBING 8.000.709,00
160 SD NEGERI 1 BANDUNGGEDE 571.404,00
161 SD NEGERI 1 TEGALSARI 575,00
162 SD NEGERI 2 KEDU 16.266.863,00
163 SD NEGERI 2 GONDANGWAYANG 18.218.628,00
164 SD NEGERI 1 KUNDISARI 325.522,00
165 SD NEGERI 1 MERGOWATI 15.933.844,00
166 SD NEGERI 1 BOJONEGORO 7.515.975,00
167 SD NEGERI DANUREJO 812.905,00
168 SD NEGERI 3 KEDU 14.527.914,00
169 SD NEGERI 2 TEGALSARI 4.752.129,00
170 SD NEGERI 1 NGADIMULYO 2.285.544,00
171 SD NEGERI 2 MOJOTENGAH 44.221.501,00
172 SD NEGERI 2 MERGOWATI 6.473.754,00
173 SD NEGERI 2 KUNDISARI 9.270.990,00
174 SD NEGERI 3 CANDIMULYO 7.344.018,00
175 SD NEGERI 2 NGADIMULYO 9.688.719,00
176 SD NEGERI 2 CANDIMULYO 2.920.103,00
177 SD NEGERI 1 CANDIMULYO 17.012,00
178 SD NEGERI 1 KEDU 203.667,00
179 SD NEGERI KARANGTEJO KEC. KEDU 4.719.187,00
180 SD NEGERI 1 GONDANG WAYANG 2.143.479,00
Hal. 23 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
181 SD NEGERI KUTOANYAR 1.131.726,00
182 SD NEGERI 2 BOJONEGORO 1.370.750,00
183 SD NEGERI SALAMSARI 1.360.514,00
184 SD NEGERI 2 BANDUNGGEDE 280.447,00
185 SD NEGERI 1 MOJOTENGAH 2.174.086,00
186 SD NEGERI PETARANGAN 73.090.562,00
187 SD NEGERI 1 KWADUNGAN GUNUNG 25.851.632,00
188 SD NEGERI KALIREJO 6.437.067,00
189 SD NEGERI 2 TUKSARI 19.582.744,00
190 SD NEGERI KRUWISAN 34.454.537,00
191 SD 2 KWADUNGAN GUNUNG 13.492.008,00
192 SD KWADUNGAN JURANG 22.836.132,00
193 SD NEGERI JAMBU 48.547.350,00
194 SD NEGERI KLEDUNG 71.396.593,00
195 SD NEGERI TLAHAP 43.323.133,00
196 SD N Jeketro 4.896.963,00
197 SD NEGERI PAPONAN 42.861.236,00
198 SDN 1 TUKSARI 23.918.103,00
199 SD NEGERI BATURSARI 17.013.448,00
200 SD N 3 PENDOWO 9.382.970,00
201 SD N 1 BADRAN 23.368.399,00
202 SD N 1 SANGGRAHAN 40.021.812,00
203 SD N 1 PENDOWO 5.726.234,00
204 SD N 2 SANGGRAHAN 471.662,00
205 SD N 1 KRAMAT 24.261.308,00
206 SD N 1 PURWOSARI 48.828.149,00
207 SD N 2 BADRAN 14.706.534,00
208 SD N 3 PURWOSARI 24.401.780,00
209 SD N 1 Ngropoh 4.738.580,00
210 SD N 2 KEMLOKO 8.248.746,00
211 SD KLEPU 20.777.917,00
212 SD N 1 KRANGGAN 11.797.492,00
213 SD N 1 BENGKAL 4.333.216,00
214 SD N NGUWET 45.246.186,00
215 SD N PARE 1.952.008,00
216 SD N 2 BENGKAL 7.793.373,00
217 SD N 2 GENTAN 26.937.462,00
218 SD N 2 KRANGGAN 15.492.376,00
219 SD N 2 NGROPOH 4.573.185,00
220 SD N 2 PURWOSARI 4.112.958,00
221 SD N 2 PENDOWO 562.655,00
222 SD N 4 KEMLOKO 7.072.318,00
223 SD N 2 KRAMAT 16.019.000,00
224 SD N 1 KEMLOKO 32.982.894,00
225 SD N 1 GENTAN 23.699.352,00
226 SD NEGERI 2 KATEKAN 4.655.112,00
227 SD NEGERI PRINGAPUS 24.964.000,00
228 SD NEGERI MUNGGANGSARI 6.662.019,00
229 SD NEGERI MANGGONG 65.490.317,00
230 SD NEGERI KARANGGEDONG 25.221.241,00
231 SD NEGERI 1 NGADIREJO 37.330.550,00
232 SD NEGERI 2 CAMPURSARI 6.879.512,00
233 SD NEGERI 2 DLIMOYO 17.305.872,00
234 SD NEGERI BANJARSARI NGADIREJO 15.304.608,00
235 SD NEGERI 02 GIRIPURNO 40.257.308,00
236 SD NEGERI 2 NGADIREJO 36.743.294,00
237 SD NEGERI 1 TEGALREJO 4.640.400,00
238 SD NEGERI 2 TEGALREJO -
239 SD NEGERI KATAAN 19.156.491,00
240 SD NEGERI I PURBOSARI 29.083.238,00
241 SD NEGERI 3 KATEKAN 5.318.671,00
Hal. 24 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
242 SD NEGERI I KATEKAN 4.437.675,00
243 SD NEGERI 1 MANGUNSARI 425.339,00
244 SD NEGERI 2 MANGUNSARI 5.080.355,00
245 SD NEGERI 1 DLIMOYO 20.000.200,00
246 SD NEGERI GONDANGWINANGUN 2.534.112,00
247 SD NEGERI MEDARI 10.902.892,00
248 SD NEGERI 1 CAMPURSARI 13.872.243,00
249 SD NEGERI PETIRREJO 22.587.539,00
250 SD NEGERI 1 GIRIPURNO 29.201.515,00
251 SD NEGERI 2 PURBOSARI 4.858.600,00
252 SD NEGERI GEJAGAN 1.758.500,00
253 SD NEGERI NGAREN 4.808.626,00
254 SDN WANUTENGAH 23.160.697,00
255 SDN CAMPURSALAM 7.759.867,00
256 SDN DANGKEL 19.486.625,00
257 SDN BAGUSAN 16.016.860,00
258 SDN NGLONDONG 7.164.515,00
259 SDN 6 PARAKAN KAUMAN 45.325.519,00
260 SDN 2 GLAPANSARI 27.518.327,00
261 SDN 5 PARAKAN KAUMAN 32.402.193,00
262 SDN 2 TRAJI 15.984.354,00
263 SDN TEGALROSO 10.288.198,00
264 SDN 2 PARAKAN KAUMAN 17.133.263,00
265 SDN 2 PARAKAN WETAN 62.029.620,00
266 SDN 1 PARAKAN WETAN 41.827.967,00
267 SDN CATURANOM 24.961.459,00
268 SDN 3 PARAKAN WETAN 39.835.395,00
269 SDN WATUKUMPUL 48.180.237,00
270 SDN 3 PARAKAN KAUMAN 49.662.753,00
271 SDN MANDISARI 35.508.311,00
272 SDN 1 GLAPANSARI 12.733.939,00
273 SDN 1 TRAJI 20.232.658,00
274 SDN 1 PARAKAN KAUMAN 33.969.086,00
275 SDN SUNGGINGSARI 10.813.017,00
276 SD NEGERI 2 TUKSONGO 7.716.276,00
277 SD NEGERI 1 PAGERGUNUNG 63.963.026,00
278 SD NEGERI 3 KARANGWUNI 4.006.761,00
279 SD NEGERI 1 GOWAK 7.329.436,00
280 SD NEGERI 3 SOROPADAN 225.740,00
281 SD NEGERI NGIPIK 20.154.581,00
282 SD NEGERI 2 PINGIT 11.266.975,00
283 SD NEGERI 2 PAGERGUNUNG 2.679.994,00
284 SD NEGERI 1 KLEPU 5.089.894,00
285 SD NEGERI 1 KEBUMEN 5.562.210,00
286 SD NEGERI 1 WONOKERSO 12.071.521,00
287 SD NEGERI 1 KUPEN 15.820.166,00
288 SD NEGERI 1 TUKSONGO 36.486.046,00
289 SD NEGERI 2 KARANGWUNI 10.362.255,00
290 SD NEGERI 1 KARANGWUNI 2.141.002,00
291 SD NEGERI 2 KUPEN 7.331.745,00
292 SD NEGERI 2 GOWAK 2.172.604,00
293 SD NEGERI 3 TUKSONGO 7.851.719,00
294 SD NEGERI I SOBOREJO 20.247.358,00
295 SD NEGERI 2 WONOKERSO 3.942.838,00
296 SD NEGERI 1 PINGIT 16.691.506,00
297 SD NEGERI 2 PRINGSURAT 1.482.051,00
298 SD NEGERI 3 KEBUMEN 3.418.506,00
299 SD NEGERI 1 PRINGSURAT 2.027.835,00
300 SD NEGERI 2 SOROPADAN 6.089.155,00
301 SD NEGERI 2 SOBOREJO 6.346.880,00
302 SD NEGERI 2 KLEPU 11.771.168,00
Hal. 25 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
303 SD NEGERI I SOROPADAN 2.099.798,00
304 SD NEGERI 3 GOWAK 2.708.697,00
305 SD NEGERI 2 KEBUMEN 21.252.141,00
306 SD NEGERI 3 PINGIT 7.355.218,00
307 SD NEGERI I REJOSARI 2.097.644,00
308 SD NEGERI 2 REJOSARI 362.119,00
309 SD N 1 JETIS 29.184.236,00
310 SD N GAMBASAN 2 6.322.599,00
311 SDN NGADITIRTO 672.403,00
312 SDN GAMBASAN 1 8.861.008,00
313 SD N 2 JETIS 21.426.308,00
314 SD N BUMIAYU 24.899.114,00
315 SDN 1 TANGGULANOM 14.308.878,00
316 SD N BAGUSAN 11.049.214,00
317 SD N PLUMBON 8.239.560,00
318 SDN BULAN 5.752.597,00
319 SD N 2 TANGGULANOM 54.152.596,00
320 SD N SELOPAMPANG 3.666.997,00
321 SD NEGERI TLOGOREJO 21.258.259,00
322 SD NEGERI 1 TEMANGGUNG I 25.389.242,00
323 SD NEGERI MANDING 26.151.124,00
324 SD Negeri 2 Walitelon Selatan 7.521.305,00
325 SD NEGERI 1 MUNGSENG 42.825.798,00
326 SD NEGERI LUNGGE 21.978.798,00
327 SD NEGERI JOHO 7.241.106,00
328 SD NEGERI 2 SIDOREJO 53.030.128,00
329 SD NEGERI KEBONSARI 1.108.154,00
330 SD NEGERI 1 JAMPIROSO 84.322.672,00
331 SD NEGERI MADURESO 13.673.385,00
332 SD NEGERI 2 TEMANGGUNG I 17.317.977,00
333 SD NEGERI 2 BANYUURIP 10.175.767,00
334 SD NEGERI BUTUH 8.193.550,00
335 SD NEGERI 2 JAMPIREJO 8.515.942,00
336 SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II 61.315.209,00
337 SD NEGERI 1 SIDOREJO 6.275.339,00
338 SD NEGERI 2 MUDAL 16.862.594,00
339 SD NEGERI 1 MUDAL 13.797.211,00
340 SD NEGERI GIYANTI 26.572.499,00
341 SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II 42.085.713,00
342 SD NEGERI 3 JAMPIROSO 25.204.559,00
343 SD NEGERI KOWANGAN 36.992.203,00
344 SD NEGERI NAMPIREJO 18.949.941,00
345 SD NEGERI 1 JAMPIREJO 9.630.666,00
346 SD NEGERI 1 BANYUURIP 34.536.740,00
347 SD NEGERI 2 TEMANGGUNG II 56.621.722,00
348 SD NEGERI 2 JAMPIROSO 57.216.550,00
349 SD NEGERI GILINGSARI 27.297.433,00
350 SD NEGERI 2 MUNGSENG 10.798.333,00
351 SD NEGERI GUNTUR 10.161.598,00
352 SD NEGERI PURWOREJO 39.172.863,00
353 SD NEGERI 2 KERTOSARI 39.853.351,00
354 SD NEGERI 1 KERTOSARI 46.836.349,00
355 SD NEGERI 1 WALITELON SELATAN 15.168.050,00
356 SD NEGERI WALITELON UTARA 6.000.905,00
357 SD NEGERI KEMLOKO 9.363.424,00
358 SD NEGERI I JRAGAN 12.198.275,00
359 SD NEGERI BOTOPUTIH 16.447.187,00
360 SD NEGERI 2 MENGGORO 2.204.543,00
361 SD NEGERI GANDU 22.018.898,00
362 SD NEGERI 1 GREGES 2.951.636,00
363 SD NEGERI 2 GREGES 7.099.970,00
Hal. 26 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
364 SD NEGERI 1 MENGGORO 12.054.056,00
365 SD NEGERI 2 WONOKERSO 10.252.014,00
366 SD NEGERI 2 JRAGAN 417.080,00
367 SD NEGERI TEMBARAK 5.647.065,00
368 SD NEGERI 1 WONOKERSO 557.250,00
369 SD NEGERI DRONO 35.230.974,00
370 SD NEGERI 2 PAGERSARI 56.733.280,00
371 SD NEGERI LOSARI 62.000.713,00
372 SD NEGERI 1 PAGERSARI 24.149.806,00
373 SD NEGERI TANJUNGSARI 19.134.075,00
374 SD NEGERI KEROKAN 29.327.907,00
375 SD NEGERI TLOGOMULYO 19.310.358,00
376 SD NEGERI TLILIR 33.689.412,00
377 SD NEGERI LEGOKSARI 26.867.968,00
378 SD NEGERI CANDISARI 730.506,00
379 SD NEGERI LANGGENG 3.007.099,00
380 SD NEGERI SRIWUNGU 41.815.208,00
381 SD NEGERI BALEREJO 34.711.055,00
382 SD NEGERI 3 PAGERSARI 27.034.575,00
383 SD NEGERI SIMPAR 3.648.423,00
384 SD NEGERI 2 BENDUNGAN 2.414.453,00
385 SD NEGERI NGLARANGAN 2.954.579,00
386 SD NEGERI 1 BENDUNGAN 15.615.405,00
387 SD NEGERI CAMPUREJO 75.646.892,00
388 SD NEGERI TLOGO 7.686.910,00
389 SD NEGERI SIGEDONG 15.133.974,00
390 SD NEGERI GANDIKAN 8.757.714,00
391 SD NEGERI DONOROJO 2.308.844,00
392 SD NEGERI SARANGAN 14.271.367,00
393 SD NEGERI TRETEP 14.613.226,00
394 SD NEGERI 1 WONOCOYO 2.500.000,00
395 SD NEGERI PITROSARI 38.331.884,00
396 SD NEGERI WATES 1.596.200,00
397 SD NEGERI 1 KEBONSARI 2.393.693,00
398 SD NEGERI PATEKEN 7.886.820,00
399 SD NEGERI REJOSARI 6.629.972,00
400 SD NEGERI TAWANGSARI 2.194.921,00
401 SD NEGERI PURWOSARI 1 8.657.956,00
402 SD NEGERI TENING 13.144.260,00
403 SD NEGERI CEMORO SATU ATAP 15.348.674,00
404 SD NEGERI 2 KEBONSARI 17.795.544,00
405 SD NEGERI SEMEN 14.186.931,00
406 SD NEGERI 2 WONOBOYO 3.439.399,00
407 SD NEGERI 2 WONOCOYO 445.173,00
408 SD NEGERI 1 WONOBOYO 3.412.680,00
409 SD NEGERI PESANTREN 3.770.000,00
Jumlah 6.746.163.518,00
Hal. 27 dari 137
No Kas di BOS Sisa Dana BOS
1 SMP Negeri 1 Bansari 182.132.905,00
2 SMP Negeri 2 Bejen 1.735.798,00
3 SMP Negeri 1 Bejen 46.889.083,00
4 SMP Negeri 3 Bulu 22.874.346,00
5 SMP Negeri 2 Bulu 73.168.567,00
6 SMP Negeri 1 Bulu 133.397.278,00
7 SMP Negeri 1 Candiroto 115.698.886,00
8 SMP Negeri 2 Candiroto Satap 36.231.939,00
9 SMP Negeri 1 Gemawang 93.430.075,00
10 SMP Negeri 1 Jumo 130.606.528,00
11 SMP Negeri 3 Kaloran 220.536,00
12 SMP Negeri 2 Kaloran 81.362.474,00
13 SMP Negeri 1 Kaloran 125.056.767,00
14 SMP Negeri 1 Kandangan 86.489.494,00
15 SMP Negeri 2 Kandangan 15.843.385,00
16 SMP Negeri 3 Kandangan 55.431.754,00
17 SMP Negeri 2 Kedu 22.766.304,00
18 SMP Negeri 3 Kedu 8.832.353,00
19 SMP Negeri 1 Kedu 32.862.196,00
20 SMP Negeri 2 Kledung 40.377.412,00
21 SMP Negeri 1 Kledung 40.740.127,00
22 SMP Negeri 1 Kranggan 104.354.269,00
23 SMP Negeri 2 Kranggan 1.147.150,00
24 SMP Negeri 1 Ngadirejo 137.817.917,00
25 SMP Negeri 2 Ngadirejo 235.186.310,00
26 SMP Negeri 1 Parakan 127.730.798,00
27 SMP Negeri 1 Pringsurat 13.549.279,00
28 SMP Negeri 2 Pringsurat 130.633.700,00
29 SMP Negeri 1 Selopampang 26.505.460,00
30 SMP Negeri 2 Selopampang 562.072,00
31 SMP Negeri 4 Temanggung 82.650.000,00
32 SMP Negeri 2 Temanggung 154.426.449,00
33 SMP Negeri 5 Temanggung 62.250.732,00
34 SMP Negeri 3 Temanggung 104.173.634,00
35 SMP Negeri 6 Temanggung 100.231.677,00
36 SMP Negeri 1 Temanggung 261.645.911,00
37 SMP Negeri 1 Tembarak 108.673.953,00
38 SMP Negeri 2 Tlogomulyo 67.976.159,00
39 SMP Negeri 1 Tlogomulyo 42.588.549,00
40 SMP Negeri 1 Tretep 27.409.936,00
41 SMP Negeri 1 Wonoboyo 20.928.023,00
42 SMP Negeri 2 Wonoboyo Satap 2.513.258,00
Jumlah SMP/SMPLB/MTS Negeri 3.159.103.443,00
Kas di Bendahara BOS SMP/SMPLB/MTS Negeri
Lampiran V.19
Hal. 28 dari 137
NO PUSKESMAS JUMLAH (Rp)
1 Puskeesmas Parakan 178.200,00
2 Puskesmas Traji 18.000,00
3 Puskesmas Kledung 49.500,00
4 Puskesmas Bansari 54.000,00
5 Puskesmas Bulu 85.500,00
6 Puskesmas Temanggung 86.400,00
7 Puskesmas Dharma Rini 102.000,00
8 Puskesmas Tlogomulyo 60.000,00
9 Puskesmas Tembarak 150.000,00
10 Puskesmas Selopampang 39.900,00
11 Puskesmas Kranggan 96.900,00
12 Puskesmas Pare 118.750,00
13 Puskesmas Pringsurat 148.200,00
14 Puskesmas Rejosari 23.750,00
15 Puskesmas Kaloran 67.500,00
16 Puskesmas Tepusen 38.000,00
17 Puskesmas Kandangan 136.800,00
18 Puskesmas Kedu 210.900,00
19 Puskesmas Ngadirejo 51.300,00
20 Puskesmas Banjarsari 37.800,00
21 Puskesmas Jumo 45.600,00
22 Puskesmas Gemawang 124.200,00
23 Puskesmas Candiroto 108.000,00
24 Puskesmas Bejen 54.000,00
25 Puskesmas Tretep 81.000,00
26 Puskesmas Wonoboyo 62.700,00
Jumlah 2.228.900,00
Lampiran V.20
Piutang Kapitasi JKN TA 2020
Hal. 29 dari 137
NO PUSKESMAS JUMLAH (Rp)
1 Puskeesmas Parakan 14.381.500,00
2 Puskesmas Traji 8.318.000,00
3 Puskesmas Kledung 5.325.000,00
4 Puskesmas Bansari 16.105.000,00
5 Puskesmas Bulu 30.730.500,00
6 Puskesmas Temanggung 9.060.000,00
7 Puskesmas Dharma Rini 12.720.000,00
8 Puskesmas Tlogomulyo 8.185.000,00
9 Puskesmas Tembarak 17.465.000,00
10 Puskesmas Selopampang 49.778.500,00
11 Puskesmas Kranggan 9.280.000,00
12 Puskesmas Pare 12.664.550,00
13 Puskesmas Pringsurat 35.321.900,00
14 Puskesmas Rejosari 18.573.400,00
15 Puskesmas Kaloran 25.496.700,00
16 Puskesmas Tepusen 20.103.000,00
17 Puskesmas Kandangan 26.801.650,00
18 Puskesmas Kedu 17.462.500,00
19 Puskesmas Ngadirejo 63.066.250,00
20 Puskesmas Banjarsari 22.919.800,00
21 Puskesmas Jumo 19.903.000,00
22 Puskesmas Gemawang 74.493.000,00
23 Puskesmas Candiroto 11.552.100,00
24 Puskesmas Bejen 58.539.600,00
25 Puskesmas Tretep 19.418.500,00
26 Puskesmas Wonoboyo 26.472.800,00
Jumlah 634.137.250,00
Lampiran V.21
Piutang Non Kapitasi JKN Pelayanan Kebidanan dan Pelayanan Kesehatan
TA 2019
Hal. 30 dari 137
2020 2019
(Rp) (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 842.834.232,00 4.428.906.582,00
2 DINAS KESEHATAN 455.194.345,00 688.789.970,25
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 431.260.995,00 653.992.579,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 5.994.000,00 309.133.589,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 785.500,00 3.945.400,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.450.500,00 3.784.650,00
7 DINAS SOSIAL 4.003.100,00 20.891.300,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.456.000,00 3.076.392,00
9 DINAS TENAGA KERJA 762.500,00 10.685.564,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 38.735.500,00 2.808.194,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.808.500,00 622.625.775,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 859.034.060,00 957.476.995,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.160.500,00 3.457.500,00
14DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.629.100,00 6.067.000,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 269.500.200,00 266.998.400,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 756.000,00 51.469.337,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 124.697.545,00 206.844.200,00
18DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU 8.067.258,00 52.325.085,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 111.091.600,00 172.934.600,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 17.247.200,00 39.596.325,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 38.184.810,00 33.358.710,00
22 SEKRETARIAT DPRD 9.949.400,00 10.626.100,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 98.260.600,00 162.666.782,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 18.851.250,00 25.387.988,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 622.000,00 1.801.000,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 1.594.100,00 1.389.850,00
27 KECAMATAN KALORAN 2.954.300,00 958.000,00
28 KECAMATAN PARAKAN 5.917.000,00 3.973.800,00
29 KECAMATAN BULU 917.800,00 1.953.100,00
30 KECAMATAN KEDU 724.150,00 6.689.240,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 2.603.000,00 2.897.500,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 381.000,00 363.000,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 6.836.500,00 3.924.100,00
34 KECAMATAN JUMO 4.989.300,00 3.692.700,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 1.370.000,00 4.164.400,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 1.020.800,00 1.534.900,00
37 KECAMATAN BEJEN 1.602.350,00 1.079.100,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 234.500,00 1.025.500,00
39 KECAMATAN BANSARI 62.600,00 4.551.000,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 236.100,00 411.600,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 623.000,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 6.785.000,00 3.236.750,00
43 KECAMATAN TRETEP 1.342.800,00 460.500,00
44 INSPEKTORAT 16.790.000,00 10.982.600,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 2.837.940,00 4.531.125,00
46BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 73.216.900,00 156.028.300,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 12.893.500,00 19.240.350,00
Jumlah Persediaan ATK/Pakai Habis Lainnya 3.503.646.335,00 8.973.360.432,25
Lampiran V.22
Persediaan ATK dan Bahan Pakai Habis Lainnya
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
No. Perangkat Daerah
Hal. 31 dari 137
Lampiran V.23
Obat dan sarana
pelayanan KBMaterial/Bahan Lainnya
Obat dan sarana
pelayanan KBMaterial/Bahan Lainnya
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
2 DINAS KESEHATAN 8.348.053.225,23 3.808.923.745,86 8.845.710.968,28 0,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.444.922.602,36 5.270.673.057,00 3.454.585.606,00 2.781.316.362,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN0,00 91.264.060,00 0,00 96.988.681,25
5SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN0,00 0,00 0,00 0,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DINAS SOSIAL 0,00 108.000,00 0,00 84.000,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 533.599.836,80 0,00 0,00
9 DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6750000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 9.367.000,00 0,00 0,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00
14
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK
124.766.404,00 225.793.126,92 456.533.975,82 0,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 0,00 0,00 0,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 0,00 0,00
17DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
UMKM0,00 700.000,00 0,00 3.560.000,00
18DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU0,00 0,00 0,00 0,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 3.810.000,00 0,00 0,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 511425,00 19.410.875,00 0,00 46.328.525,00
22 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 748.000,00 0,00 27.798.000,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 938.000,00 0,00 0,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 0,00 0,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 11.500.000,00 0,00 14.550.000,00
27 KECAMATAN KALORAN 0,00 930.000,00 0,00 1.852.500,00
28 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 0,00 0,00
29 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 0,00 0,00
30 KECAMATAN KEDU 0,00 468.000,00 0,00 585.000,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 0,00 0,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 0,00 0,00
34 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 0,00 0,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 0,00 0,00
37 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 0,00 0,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00
39 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 0,00 0,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 0,00 0,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 0,00 0,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00
43 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 0,00 0,00
44 INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 0,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH0,00 0,00 0,00 0,00
46BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH0,00 7.630.000,00 0,00 1.365.000,00
47BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN
SDM0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Persediaan Material 10.925.003.656,59 9.985.863.701,58 12.756.830.550,10 2.992.738.068,25
Persediaan Material/Obat-obatan/Bahan
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
No. Perangkat Daerah
2020 (Rp) 2019 (Rp)
Hal. 32 dari 137
Lampiran V. 24
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Tanah 591.099.348.554,00 93.448.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.248.397.000,00 54.000.000,00 205.200.000,00 0,00 0,00 14.601.045.300,00
2 Peralatan dan Mesin 607.528.491.708,00 33.492.855.650,00 12.923.250,00 10.961.017.530,00 5.269.232.581,00 3.726.919.486,00 5.675.818.538,00 15.738.553.090,00 0,00 3.816.084.720,00 2.993.284.597,00 0,00 81.686.689.442,00
3 Gedung dan Bangunan 1.281.430.860.915,84 27.789.960.607,00 95.765.500,00 56.030.000,00 0,00 0,00 59.271.000,00 890.727.500,00 0,00 710.165.000,00 374.879.760,00 0,00 29.976.799.367,00
4 Jalan, Irigasi, Jaringan 1.809.673.122.993,00 14.590.669.741,00 0,00 155.717.460,00 0,00 0,00 0,00 15.541.215.078,00 0,00 8.971.600,00 15.945.563.278,00 0,00 46.242.137.157,00
5 Aset Tetap lainnya 72.483.839.330,61 393.963.120,00 0,00 5.553.240.048,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 9.950.000,00 9.089.700,00 0,00 5.977.242.868,00
6 KDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.928.391,00 0,00 1.984.928.391,00
Jumlah 4.362.215.663.501,45 76.360.897.418,00 108.688.750,00 16.726.005.038,00 5.269.232.581,00 3.726.919.486,00 5.735.089.538,00 46.429.892.668,00 54.000.000,00 4.750.371.320,00 21.307.745.726,00 0,00 180.468.842.525,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNili Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
Hal. 33 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Dipakai/KeluarJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Tanah 0,00 0,00 0,00 205.200.000,00 0,00 93.448.300,00 0,00 0,00 298.648.300,00 605.401.745.554,00
2 Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 1.725.351.641,00 3.816.084.720,00 7.806.773.530,00 544.262.131,00 2.906.738.168,00 0,00 16.799.210.190,00 672.415.970.960,00
3 Gedung dan Bangunan 0,00 15.750.000,00 64.321.644,00 710.165.000,00 20.552.837.592,00 530.157.073,00 0,00 0,00 21.873.231.309,00 1.289.534.428.973,84
4 Jalan, Irigasi, Jaringan 0,00 6.920.000,00 47.668.950,00 8.971.600,00 3.430.289.548,00 80.658.100,00 357.164.019,00 0,00 3.931.672.217,00 1.851.983.587.933,00
5 Aset Tetap lainnya 0,00 0,00 0,00 9.950.000,00 270.815.440,00 0,00 44.660.000,00 0,00 325.425.440,00 78.135.656.758,61
6 KDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.928.391,00
Jumlah 0,00 22.670.000,00 1.837.342.235,00 4.750.371.320,00 32.060.716.110,00 1.248.525.604,00 3.308.562.187,00 0,00 43.228.187.456,00 4.499.456.318.570,45
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 34 dari 137
Lampiran V. 25
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 50.342.362.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
2 Dinas Kesehatan 5.521.285.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RSU 4.025.771.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DPU PKP 277.117.610.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 1.301.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 1.893.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DPP KB PP DAN PA 272.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dintanpangan 9.209.265.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DLH 140.000.000,00 93.448.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.448.300,00
11 Dinpendukcapil 105.114.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 2.287.893.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Dinperindagkop & UKM 18.288.434.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 DPM DAN PTSP 1.035.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Dinbudpar 3.193.237.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dinas Arsippus 1.804.196.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 3.942.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 62.503.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 97.441.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 62.680.901.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.600.000,00 0,00 0,00 102.600.000,00
25 Sekretariat DPRD 1.514.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 102.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
Hal. 35 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
27 Kantor Kesbangpol 442.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 792.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 2.325.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 2.117.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kel. Butuh 297.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 2.713.302.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 5.803.487.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 2.134.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 608.235.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 513.961.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 2.023.184.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 2.897.659.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 9.644.162.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 3.106.833.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
41 Kel. Mungseng 8.930.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 2.488.961.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 2.534.762.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 6.391.604.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 3.775.435.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 3.154.768.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 4.232.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 307.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 2.403.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 66.259.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 13.113.443.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 5.468.756.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 12.513.527.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 539.882.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 917.894.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 25.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 36 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
57 Kec. Candiroto 1.817.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Kec. Ngadirejo 461.453.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 2.837.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 308.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 2.683.284.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 262.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 156.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 34.409.488.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.098.397.000,00 0,00 102.600.000,00 0,00 0,00 14.200.997.000,00
Jumlah 591.099.348.554,00 93.448.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.248.397.000,00 54.000.000,00 205.200.000,00 0,00 0,00 14.601.045.300,00
Hal. 37 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.492.362.086,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.521.285.602,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025.771.697,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.117.610.912,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.990.000,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.350.000,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.850.000,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.209.265.313,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.448.300,00 0,00 0,00 93.448.300,00 140.000.000,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.114.300,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.893.057,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Dinperindagkop & UKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.288.434.776,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.250.000,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.237.444,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804.196.501,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942.430.000,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.503.808,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.441.517,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.783.501.512,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.000.000,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 102.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.600.000,00 0,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 38 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000.000,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.000.000,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.537.000,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.502.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.074.000,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.713.302.348,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803.487.616,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.898.000,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.235.163,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.961.848,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023.184.200,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.897.659.149,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.644.162.459,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160.833.536,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.930.413.000,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488.961.160,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534.762.100,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.391.604.403,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.775.435.160,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154.768.250,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.232.003.000,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.675.000,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.644.000,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.259.808,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.113.443.443,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.468.756.654,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.513.527.243,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.882.327,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.894.844,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00
Hal. 39 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.816.000,00
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.453.230,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.800.000,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000.000,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.284.135,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.500.000,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 102.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.600.000,00 48.507.885.953,00
0,00 0,00 0,00 205.200.000,00 0,00 93.448.300,00 0,00 0,00 298.648.300,00 605.401.745.554,00
Hal. 40 dari 137
Lampiran V. 26
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum
TercatatAntar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 129.463.719.171,00 5.325.081.253,00 12.923.250,00 10.961.017.530,00 5.269.232.581,00 3.726.919.486,00 98.283.164,00 2.656.376.763,00 0,00 2.033.500,00 469.736.940,00 0,00 28.521.604.467,00
2 Dinas Kesehatan 65.388.401.762,00 5.387.335.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.604.548,00 0,00 499.321.760,00 0,00 0,00 8.311.261.414,00
3 RSU 181.751.664.817,00 14.711.618.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.568.061.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.279.680.536,00
4 DPU PKP 10.738.123.188,00 193.787.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 2.033.500,00 793.628.000,00 0,00 990.548.583,00
5 Satpol PP dan Damkar 11.500.245.361,00 14.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.363.900,00 0,00 0,00 65.313.900,00
6 Dinas Sosial 3.673.269.183,00 104.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.733.500,00 0,00 0,00 125.209.500,00
7 Dinas Tenaga Kerja 7.365.455.163,00 295.567.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 297.601.000,00
8 DPP KB PP DAN PA 8.307.282.422,00 607.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 609.133.500,00
9 Dintanpangan 6.027.194.173,00 275.582.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 277.615.675,00
10 DLH 18.192.455.368,00 349.921.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.116.100,00 900.000,00 0,00 364.937.600,00
11 Dinpendukcapil 6.590.056.732,00 200.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.733.500,00 0,00 0,00 221.391.500,00
12 Dinpermades 1.729.110.150,00 159.066.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 161.100.400,00
13 Dinas Perhubungan 23.439.618.292,00 313.048.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.174.115,00 0,00 0,00 624.222.665,00
14 Dinas Kominfo 7.414.261.798,00 707.480.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.870.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 818.050.200,00
15 Dinperindagkop & UKM 7.506.417.909,00 249.635.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.153.000,00 28.500.000,00 0,00 65.414.630,00 1.687.500.757,00 0,00 2.040.204.322,00
16 DPM DAN PTSP 1.923.080.838,00 38.273.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.431.115,00 0,00 0,00 411.704.523,00
17 Dinbudpar 1.121.117.700,00 40.096.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.363.900,00 0,00 0,00 90.460.300,00
18 Dinas Arsippus 2.921.278.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.298.530,00 0,00 0,00 181.298.530,00
19 Dinakan 4.000.743.154,00 1.622.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622.500,00
20 Inspektorat 2.010.781.505,00 166.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 168.554.500,00
21 BAPPEDA 4.546.377.312,00 42.895.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.439.000,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 75.367.900,00
22 BPPKAD 7.507.552.113,00 610.143.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.922.760,00 0,00 0,00 711.066.759,00
23 BKD DAN PSDM 2.672.058.373,00 74.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.381.300,00 0,00 0,00 392.229.300,00
24 Sekretariat Daerah 51.193.169.956,00 1.062.344.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.830.330,00 0,00 0,00 1.222.175.315,00
25 Sekretariat DPRD 11.689.286.438,00 77.509.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.586.371,00 0,00 0,00 31.553.500,00 0,00 0,00 128.649.270,00
26 BPBD 2.886.128.413,00 63.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.209.065.003,00 52.200.000,00 0,00 175.203.500,00 0,00 0,00 5.500.318.503,00
27 Kantor Kesbangpol 737.602.350,00 1.463.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.500,00 0,00 0,00 1.465.618.500,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
Hal. 41 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum
TercatatAntar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
28 Kec. Temanggung 895.266.950,00 189.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.512.500,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 349.212.500,00
29 Kel. Temanggung I 341.946.050,00 16.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.177.000,00 0,00 0,00 35.281.000,00
30 Kel. Temanggung II 207.497.500,00 14.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.503.000,00 0,00 0,00 31.501.000,00
31 Kel. Butuh 245.343.100,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.198.000,00 0,00 0,00 35.798.000,00
32 Kel. Jampiroso 192.372.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.000,00 0,00 0,00 19.862.000,00
33 Kel. Jampirejo 239.328.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.859.000,00 0,00 0,00 14.859.000,00
34 Kel. Kertosari 235.088.500,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 27.700.000,00
35 Kel. Banyuurip 227.003.960,00 32.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 41.518.900,00 0,00 82.768.900,00
36 Kel. Kowangan 201.844.385,00 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.318.000,00 0,00 0,00 36.918.000,00
37 Kel. Jurang 257.922.175,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 49.550.000,00
38 Kel. Tlogorejo 221.094.850,00 22.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.765.000,00 0,00 0,00 34.985.000,00
39 Kel. Kebonsari 240.605.000,00 21.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.336.000,00 0,00 0,00 40.096.000,00
40 Kel. Manding 211.931.056,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.490.000,00 0,00 0,00 40.290.000,00
41 Kel. Mungseng 250.349.000,00 28.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.953.000,00 0,00 0,00 39.933.000,00
42 Kel. Purworejo 263.662.000,00 19.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.790.000,00 0,00 0,00 30.830.000,00
43 Kel. Giyanti 226.462.000,00 31.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.280.000,00 0,00 0,00 45.494.000,00
44 Kel. Madureso 269.623.729,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 0,00 0,00 51.550.000,00
45 Kel. Sidorejo 241.836.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.074.000,00 0,00 0,00 96.074.000,00
46 Kel. Walitelon Sel 241.137.000,00 17.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.203.000,00 0,00 0,00 37.313.000,00
47 Kel. Walitelon Utara 198.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.705.000,00 0,00 0,00 20.705.000,00
48 Kec. Tembarak 959.850.000,00 24.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 43.275.000,00
49 Kec. Pringsurat 949.480.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 19.050.000,00
50 Kec. Kaloran 1.002.154.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 19.050.000,00
51 Kec. Parakan 1.054.005.190,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.800.000,00 2.510.000,00 0,00 42.865.200,00 0,00 0,00 137.675.200,00
52 Kel. Parakan Wetan 212.170.556,00 29.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 33.900.000,00 0,00 0,00 64.525.000,00
53 Kel. Parakan Kauman 234.755.498,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.540.000,00 0,00 0,00 73.540.000,00
54 Kec. Bulu 1.076.061.318,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 30.050.000,00
55 Kec. Kedu 975.503.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 30.782.600,00 0,00 0,00 31.132.600,00
56 Kec. Kandangan 1.012.308.450,00 10.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 29.995.000,00
57 Kec. Candiroto 999.756.950,00 4.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 42.865.200,00 0,00 0,00 47.525.200,00
58 Kec. Ngadirejo 1.158.320.375,00 17.120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.500,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 36.520.000,00
Hal. 42 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum
TercatatAntar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
59 Kel. Manggong 177.941.000,00 38.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.089.500,00 0,00 0,00 51.064.500,00
60 Kec. Jumo 996.340.944,00 24.452.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 30.782.600,00 0,00 0,00 55.585.100,00
61 Kec. Wonoboyo 1.016.846.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 19.050.000,00
62 Kec. Kranggan 968.473.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760.000,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 25.810.000,00
63 Kel. Kranggan 256.421.000,00 25.496.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.649.500,00 0,00 0,00 40.145.900,00
64 Kec. Bejen 963.389.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00
65 Kec. Kledung 966.090.950,00 19.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 38.990.000,00
66 Kec. Bansari 978.807.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 19.050.000,00
67 Kec. Tlogomulyo 893.700.150,00 8.941.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 27.991.200,00
68 Kec. Selopampang 947.087.450,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 41.050.000,00
69 Kec. Gemawang 852.942.132,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 50.050.000,00
70 Kec. Tretep 1.019.862.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 30.782.600,00 0,00 0,00 31.132.600,00
71 Pengelola Barang 150.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.070.580,00 0,00 0,00 558.070.580,00
Jumlah 607.528.491.708,00 33.492.855.650,00 12.923.250,00 10.961.017.530,00 5.269.232.581,00 3.726.919.486,00 5.675.818.538,00 15.738.553.090,00 0,00 3.816.084.720,00 2.993.284.597,00 0,00 81.686.689.442,00
Hal. 43 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Dipakai/KeluarJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 25.000.000,00 8.740.000,00 1.456.789.318,00 55.185.000,00 22.604.348,00 0,00 1.568.318.666,00 156.417.004.972,000
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 184.750.000,00 232.296.000,00 170.623.826,00 71.699.404,00 2.106.707.500,00 0,00 2.766.076.730,00 70.933.586.446,000
3 RSU 0,00 0,00 0,00 301.552.760,00 1.467.289.638,00 0,00 0,00 0,00 1.768.842.398,00 205.262.502.955,000
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 276.160.450,00 59.747.500,00 0,00 0,00 0,00 335.907.950,00 11.392.763.821,000
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.565.559.261,000
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.798.478.683,000
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.663.056.163,000
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 735.129.580,00 15.050.730,00 0,00 34.771.000,00 0,00 784.951.310,00 8.131.464.612,000
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 47.520.500,00 0,00 0,00 0,00 47.520.500,00 6.257.289.348,000
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 9.652.500,00 0,00 0,00 0,00 9.652.500,00 18.547.740.468,000
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 9.410.000,00 0,00 0,00 10.890.000,00 6.800.558.232,000
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 591.900,00 0,00 0,00 0,00 591.900,00 1.889.618.650,000
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 985.820.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 994.820.000,00 23.069.020.957,000
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 115.903.000,00 0,00 0,00 0,00 115.903.000,00 8.116.408.998,000
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.546.622.231,000
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.785.361,000
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 496.400,00 0,00 0,00 0,00 496.400,00 1.211.081.600,000
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102.577.155,000
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002.365.654,000
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179.336.005,000
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.621.745.212,000
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 16.350.000,00 17.826.862,00 0,00 0,00 0,00 34.176.862,00 8.184.442.010,000
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 50.483.000,00 17.855.000,00 0,00 0,00 68.338.000,00 2.995.949.673,000
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 527.366.641,00 1.379.881.850,00 10.353.500,00 0,00 0,00 0,00 1.917.601.991,00 50.497.743.280,000
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.400,00 0,00 0,00 0,00 1.319.400,00 11.816.616.308,000
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 20.710.000,00 4.259.966.456,00 390.112.727,00 457.611.820,00 0,00 5.128.401.003,00 3.258.045.913,000
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.220.850,000
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 44 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Dipakai/KeluarJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 136.512.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.512.500,00 1.107.966.950,000
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.000,00 0,00 15.624.000,00 0,00 16.878.000,00 360.349.050,000
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053.000,00 0,00 13.053.000,00 225.945.500,000
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.748.000,00 0,00 10.748.000,00 270.393.100,000
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.812.000,00 0,00 7.812.000,00 204.422.000,000
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 242.778.525,000
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 18.276.000,00 244.512.500,000
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 301.472.860,000
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.765.000,00 0,00 9.765.000,00 228.997.385,000
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 294.072.175,000
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.765.000,00 0,00 9.765.000,00 246.314.850,000
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 14.644.000,00 0,00 14.729.000,00 265.972.000,000
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.040.000,00 0,00 12.040.000,00 240.181.056,000
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.000,00 0,00 7.503.000,00 0,00 9.678.000,00 280.604.000,000
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 8.340.000,00 0,00 8.480.000,00 286.012.000,000
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.830.000,00 0,00 10.830.000,00 261.126.000,000
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 306.373.729,000
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.624.000,00 0,00 14.624.000,00 323.286.000,000
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.753.000,00 0,00 16.753.000,00 261.697.000,000
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.255.000,00 0,00 17.255.000,00 202.091.000,000
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 18.311.000,00 0,00 0,00 0,00 18.311.000,00 984.814.000,000
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.530.800,000
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.204.835,000
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 57.121.000,00 0,00 0,00 10.679.000,00 0,00 67.800.000,00 1.123.880.390,000
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 33.900.000,00 242.795.556,000
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 278.695.498,000
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.111.318,000
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.635.705,000
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.303.450,000
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.282.150,000
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.996.500,00 0,00 0,00 0,00 12.996.500,00 1.181.843.875,000
Hal. 45 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Dipakai/KeluarJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 6.989.500,00 0,00 4.200.000,00 0,00 11.189.500,00 217.816.000,000
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415.000,00 1.049.511.044,000
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.896.500,000
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 6.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760.000,00 987.523.475,000
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 0,00 14.649.500,00 0,00 24.399.500,00 272.167.400,000
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.089.050,000
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.080.950,000
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.857.184,000
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.691.350,000
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 979.111.450,000
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 893.966.132,000
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.995.350,000
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 644.870.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.870.580,00 64.015.000,000
0,00 0,00 1.725.351.641,00 3.816.084.720,00 7.806.773.530,00 544.262.131,00 2.906.738.168,00 0,00 16.799.210.190,00 672.415.970.960,00
Hal. 46 dari 137
Lampiran V. 27
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 524.708.792.632,00 16.675.559.112,00 95.765.500,00 56.030.000,00 0,00 0,00 18.725.000,00 875.727.500,00 0,00 0,00 99.131.200,00 0,00 17.820.938.312,00
2 Dinas Kesehatan 101.830.925.365,00 6.385.346.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.104.000,00 0,00 6.578.450.050,00
3 RSU 168.612.710.411,00 1.849.615.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.756.360,00 0,00 1.867.371.600,00
4 DPU PKP 31.111.045.310,00 264.339.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.339.500,00
5 Satpol PP dan Damkar 875.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 3.620.109.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 13.803.133.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DPP KB PP DAN PA 6.714.612.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00
9 Dintanpangan 15.784.468.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DLH 15.391.277.078,00 938.558.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.558.414,00
11 Dinpendukcapil 11.844.305.676,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 616.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 9.423.121.104,00 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00
14 Dinas Kominfo 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
15 Dinperindagkop & UKM 177.348.165.772,00 377.178.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 387.178.243,00
16 DPM DAN PTSP 7.483.618.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
17 Dinbudpar 7.821.223.216,00 44.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.890.000,00
18 Dinas Arsippus 10.095.812.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 15.505.611.441,00 198.810.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.009.700,00 0,00 203.819.722,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 10.890.676.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.753.500,00 0,00 39.753.500,00
22 BPPKAD 18.644.625.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 414.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 59.207.649.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 0,00 0,00 349.082.500,00
25 Sekretariat DPRD 10.273.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 1.543.096.465,00 189.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.619.000,00
27 Kantor Kesbangpol 1.072.224.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
Hal. 47 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
28 Kec. Temanggung 1.016.290.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00
29 Kel. Temanggung I 820.996.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 344.440.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
31 Kel. Butuh 711.895.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 781.192.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 1.224.817.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 397.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 449.970.629,00 98.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.229.000,00
36 Kel. Kowangan 1.463.063.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 949.752.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 308.047.750,00 197.778.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.778.973,00
39 Kel. Kebonsari 964.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 818.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 391.393.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 738.238.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 1.007.368.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 1.226.836.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 1.042.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 530.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 2.128.257.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
49 Kec. Pringsurat 1.167.893.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 1.389.922.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 2.993.702.160,00 160.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.520.000,00
52 Kel. Parakan Wetan 596.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 1.812.733.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 1.267.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 739.343.436,00 188.443.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.443.873,00
56 Kec. Kandangan 1.662.843.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 2.744.761.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Kec. Ngadirejo 949.659.000,00 164.273.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.273.180,00
Hal. 48 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
59 Kel. Manggong 3.170.107.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 709.664.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 1.853.630.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 2.348.722.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 1.728.508.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 1.172.111.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 707.177.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 926.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 1.152.669.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 1.085.442.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 1.386.884.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 1.178.212.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 6.710.041.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 0,00 0,00 349.082.500,00
Jumlah 1.281.430.860.915,84 27.789.960.607,00 95.765.500,00 56.030.000,00 0,00 0,00 59.271.000,00 890.727.500,00 0,00 710.165.000,00 374.879.760,00 0,00 29.976.799.367,00
Hal. 49 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 15.750.000,00 0,00 0,00 6.048.309.034,00 0,00 0,00 0,00 6.064.059.034,00 536.465.671.910,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 109.851.000,00 27.118.500,00 0,00 0,00 136.969.500,00 108.272.405.915,00
3 RSU 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 97.570.000,00 0,00 0,00 0,00 127.570.000,00 170.352.512.011,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 15.790.000,00 248.549.500,00 0,00 0,00 264.339.500,00 31.111.045.310,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.042.000,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620.109.115,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.803.133.193,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 6.714.612.498,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.784.468.089,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 692.729.414,00 0,00 0,00 0,00 692.729.414,00 15.637.106.078,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.844.305.676,84
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.275.000,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 34.321.644,00 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 69.121.644,00 9.388.799.460,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 13.461.723.244,00 0,00 0,00 0,00 13.461.723.244,00 164.273.620.771,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.495.618.500,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.866.113.216,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.095.812.697,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.709.431.163,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.930.429.747,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644.625.649,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.975.000,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.556.731.771,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.273.715.000,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 1.383.632.965,00
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.224.350,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 50 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.415.750,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.996.750,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 344.440.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.895.550,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.192.240,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.817.404,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.030.000,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 41.518.900,00 56.710.100,00 0,00 0,00 98.229.000,00 449.970.629,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.063.376,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.752.050,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.778.973,00 0,00 0,00 197.778.973,00 308.047.750,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.049.500,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.654.000,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.393.218,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.238.900,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.368.600,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.836.850,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.234.000,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.086.000,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.257.060,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167.893.400,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389.922.600,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154.222.160,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.000.000,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812.733.160,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.477.000,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.787.309,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.843.000,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744.761.800,00
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.932.180,00
Hal. 51 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170.107.160,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.664.910,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.630.600,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.722.055,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.508.160,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.111.881,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.177.253,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.527.000,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.669.925,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.442.312,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386.884.100,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.212.695,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.082.500,00 6.710.041.602,00
0,00 15.750.000,00 64.321.644,00 710.165.000,00 20.552.837.592,00 530.157.073,00 0,00 0,00 21.873.231.309,00 1.289.534.428.973,84
Hal. 52 dari 137
Lampiran V. 28
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 19.983.233.821,00 213.860.502,00 0,00 155.717.460,00 0,00 0,00 0,00 197.983.400,00 0,00 0,00 3.388.785.927,00 0,00 3.956.347.289,00
2 Dinas Kesehatan 4.003.065.588,00 792.578.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.578.685,00
3 RSU 26.838.647.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.587.450,00 0,00 16.587.450,00
4 DPU PKP 1.738.018.597.470,00 13.200.488.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.082.055.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.282.544.613,00
5 Satpol PP dan Damkar 59.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 235.543.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 496.866.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DPP KB PP DAN PA 8.218.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dintanpangan 567.877.364,00 363.616.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.616.619,00
10 DLH 5.874.738.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692.729.414,00 0,00 692.729.414,00
11 Dinpendukcapil 173.349.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 12.059.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 2.259.519.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dinas Kominfo 3.014.734.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.238.000,00 0,00 73.238.000,00
15 Dinperindagkop & UKM 742.300.700,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.774.222.487,00 0,00 11.784.222.487,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dinas Arsippus 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 156.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 23.671.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 260.985.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 54.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 2.134.920.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.485.800,00 0,00 0,00 4.485.800,00
25 Sekretariat DPRD 174.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 181.095.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kantor Kesbangpol 49.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 21.500.000,00 10.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
Hal. 53 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
29 Kel. Temanggung I 10.300.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kel. Butuh 54.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 14.452.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 10.804.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 307.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 2.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 205.635.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 61.778.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 27.040.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 45.216.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 7.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 71.272.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 6.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 130.699.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 6.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Kec. Ngadirejo 1.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 20.103.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 30.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 54 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
61 Kec. Wonoboyo 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 6.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 1.492.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 6.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 54.812.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 6.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 6.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 99.555.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 6.712.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 1.598.625.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.176.000,00 0,00 4.485.800,00 0,00 0,00 265.661.800,00
Jumlah 1.809.673.122.993,00 14.590.669.741,00 0,00 155.717.460,00 0,00 0,00 0,00 15.541.215.078,00 0,00 8.971.600,00 15.945.563.278,00 0,00 46.242.137.157,00
Hal. 55 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 153.446.700,00 13.850.000,00 0,00 0,00 167.296.700,00 23.772.284.410,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795.644.273,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.855.234.608,00
4 DPU PKP 0,00 6.920.000,00 0,00 0,00 3.256.717.848,00 66.808.100,00 0,00 0,00 3.330.445.948,00 1.762.970.696.135,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.275.000,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.543.887,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.866.796,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.218.100,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.164.019,00 0,00 357.164.019,00 574.329.964,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567.468.304,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.349.202,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.059.800,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 47.668.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.668.950,00 2.211.850.623,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087.972.813,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 12.516.523.187,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.162.000,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.671.980,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.985.489,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.409.000,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139.406.652,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.329.000,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 4.485.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.485.800,00 176.609.500,00
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.620.000,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 21.500.000,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 56 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.600,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.745.000,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.000,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.452.100,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804.700,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.730.000,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.000,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.635.450,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.778.400,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.040.600,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.216.600,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.712.000,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.272.200,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.705.000,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.699.100,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.715.000,00
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712.600,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.103.400,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.712.600,00
Hal. 57 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.888.000,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.260.000,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.600,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.812.600,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.600,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.600,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.555.100,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.600,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 4.485.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.485.800,00 1.859.801.760,00
0,00 6.920.000,00 47.668.950,00 8.971.600,00 3.430.289.548,00 80.658.100,00 357.164.019,00 0,00 3.931.672.217,00 1.851.983.587.933,00
Hal. 58 dari 137
Lampiran V. 29
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 65.663.389.864,61 341.083.120,00 0,00 5.553.240.048,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 9.089.700,00 0,00 5.914.412.868,00
2 Dinas Kesehatan 2.192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RSU 8.138.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DPU PKP 903.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Satpol PP dan Damkar 301.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 5.345.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 9.591.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DPP KB PP DAN PA 66.500,00 44.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.660.000,00
9 Dintanpangan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DLH 228.377.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
11 Dinpendukcapil 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dinas Kominfo 145.529.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Dinperindagkop & UKM 24.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 DPM DAN PTSP 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Dinbudpar 2.033.966.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dinas Arsippus 1.865.986.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 104.752.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Inspektorat 25.669.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 85.092.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 17.174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 760.790.605,00 5.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980.000,00
25 Sekretariat DPRD 88.961.700,00 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
Hal. 59 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
27 Kantor Kesbangpol 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 30.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kel. Butuh 10.166.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 1.751.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 3.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 4.176.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 316.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 416.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 1.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950.000,00 0,00 0,00 9.950.000,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 409.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 60 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
58 Kec. Ngadirejo 3.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 1.416.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 1.476.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 7.866.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 781.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 2.566.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 316.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 126.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 72.483.839.330,61 393.963.120,00 0,00 5.553.240.048,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 9.950.000,00 9.089.700,00 0,00 5.977.242.868,00
Hal. 61 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 9.950.000,00 269.915.440,00 0,00 0,00 0,00 279.865.440,00 71.297.937.292,61
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.500,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.138.050,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.227.000,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.461.000,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.345.900,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.591.500,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.660.000,00 0,00 44.660.000,00 66.500,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 228.377.000,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.529.500,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.395.000,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.966.500,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865.986.029,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.752.332,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.669.600,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.092.250,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.174.500,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.770.605,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.301.700,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 62 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.066.500,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.166.500,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.500,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066.500,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.176.500,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.500,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.500,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.500,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.016.500,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
Hal. 63 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066.500,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416.500,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.500,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.866.500,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.500,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.500,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.500,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500.000,00
0,00 0,00 0,00 9.950.000,00 270.815.440,00 0,00 44.660.000,00 0,00 325.425.440,00 78.135.656.758,61
Hal. 64 dari 137
Lampiran V. 30
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.103.100,00 0,00 640.103.100,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.570.000,00 0,00 97.570.000,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.905.000,00 0,00 505.905.000,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.037.900,00 0,00 18.037.900,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 0,00 40.546.000,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00 0,00 47.622.000,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00 0,00 49.280.000,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.301.500,00 0,00 72.301.500,00
15 Dinperindagkop & UKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00 0,00 103.843.000,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00 0,00 84.492.750,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00 0,00 225.693.141,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.734.000,00 0,00 54.734.000,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
Hal. 65 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 66 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS KinerjaBelanja non
ModalHibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31 Desember
2019
Mutasi Bertambah
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.928.391,00 0,00 1.984.928.391,00
Hal. 67 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.103.100,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.570.000,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.905.000,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.037.900,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.301.500,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.734.000,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 68 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 69 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Br
g Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.928.391,00
Hal. 70 dari 137
Lampiran V. 31
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020
(Rp)
1 2 3 4
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 129.463.719.171,00 156.417.004.972,00
Penyusutan 97.118.471.711,89 113.091.447.104,34
2 DINAS KESEHATAN 65.388.401.762,00 70.933.586.446,00
Penyusutan 43.150.222.261,93 51.667.664.368,52
3 RUMAH SAKIT UMUM 181.751.664.817,00 205.262.502.955,00
Penyusutan 127.222.004.818,00 153.819.371.243,48
4 DPU PKP 10.738.123.188,00 11.392.763.821,00
Penyusutan 7.177.124.297,70 7.916.068.544,67
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 11.500.245.361,00 11.565.559.261,00
Penyusutan 8.644.781.392,33 9.521.194.882,77
6 DINAS SOSIAL 3.673.269.183,00 3.798.478.683,00
Penyusutan 2.892.953.292,14 3.259.735.769,73
7 DINAS TENAGA KERJA 7.365.455.163,00 7.663.056.163,00
Penyusutan 5.924.462.499,94 6.448.025.018,06
8 DPP KB PP DAN PA 8.307.282.422,00 8.131.464.612,00
Penyusutan 5.937.476.098,17 6.093.475.516,12
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6.027.194.173,00 6.257.289.348,00
Penyusutan 5.423.391.647,06 5.708.894.186,58
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18.192.455.368,00 18.547.740.468,00
Penyusutan 11.862.684.076,97 13.275.731.306,12
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.590.056.732,00 6.800.558.232,00
Penyusutan 4.029.617.902,04 4.820.031.950,17
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.729.110.150,00 1.889.618.650,00
Penyusutan 1.538.519.680,71 1.633.985.760,71
13 DINAS PERHUBUNGAN 23.439.618.292,00 23.069.020.957,00
Penyusutan 12.959.917.456,67 14.599.012.392,21
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.414.261.798,00 8.116.408.998,00
Penyusutan 4.873.234.430,56 5.931.499.664,91
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 7.506.417.909,00 9.546.622.231,00
Penyusutan 5.269.138.482,42 7.466.544.192,35
16 DINAS PM DAN PTSP 1.923.080.838,00 2.334.785.361,00
Penyusutan 1.563.259.472,68 2.049.594.916,34
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.121.117.700,00 1.211.081.600,00
Penyusutan 974.083.706,99 1.089.497.307,82
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.921.278.625,00 3.102.577.155,00
Penyusutan 2.546.881.788,22 2.897.287.270,36
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4.000.743.154,00 4.002.365.654,00
Penyusutan 3.643.895.914,37 3.808.560.113,26
20 INSPEKTORAT 2.010.781.505,00 2.179.336.005,00
Penyusutan 1.715.014.362,15 1.852.088.144,29
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.546.377.312,00 4.621.745.212,00
Penyusutan 3.743.355.340,98 4.103.305.686,13
22 BADAN PPKAD 7.507.552.113,00 8.184.442.010,00
Penyusutan 5.611.951.404,09 6.348.749.960,36
23 BADAN KD DAN PSDM 2.672.058.373,00 2.995.949.673,00
Penyusutan 2.162.197.951,58 2.726.146.758,71
24 SEKRETARIAT DAERAH 51.193.169.956,00 50.497.743.280,00
Penyusutan 34.936.607.255,36 38.681.371.151,98
25 SEKRETARIAT DPRD 11.689.286.438,00 11.816.616.308,00
Penyusutan 7.361.276.264,13 8.827.494.364,25
ASET TETAP-PERALATAN DAN MESIN
Hal. 71 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020
(Rp)
1 2 3 4
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.886.128.413,00 3.258.045.913,00
Penyusutan 2.576.689.101,59 2.900.260.427,97
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 737.602.350,00 2.203.220.850,00
Penyusutan 643.363.579,64 894.807.606,79
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 895.266.950,00 1.107.966.950,00
Penyusutan 684.012.842,87 813.939.592,87
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 341.946.050,00 360.349.050,00
Penyusutan 289.173.576,79 311.573.680,36
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 207.497.500,00 225.945.500,00
Penyusutan 148.079.964,29 170.389.207,15
31 KELURAHAN BUTUH 245.343.100,00 270.393.100,00
Penyusutan 169.218.007,15 199.916.514,27
32 KELURAHAN JAMPIROSO 192.372.000,00 204.422.000,00
Penyusutan 144.927.642,86 161.741.035,72
33 KELURAHAN JAMPIREJO 239.328.525,00 242.778.525,00
Penyusutan 188.929.567,86 210.610.260,72
34 KELURAHAN KERTOSARI 235.088.500,00 244.512.500,00
Penyusutan 176.915.642,90 197.886.035,76
35 KELURAHAN BANYUURIP 227.003.960,00 301.472.860,00
Penyusutan 182.743.452,86 210.768.135,72
36 KELURAHAN KOWANGAN 201.844.385,00 228.997.385,00
Penyusutan 142.099.027,86 168.682.270,72
37 KELURAHAN JURANG 257.922.175,00 294.072.175,00
Penyusutan 205.092.617,86 233.201.110,72
38 KELURAHAN TLOGOREJO 221.094.850,00 246.314.850,00
Penyusutan 158.909.999,31 185.817.462,17
39 KELURAHAN KEBONSARI 240.605.000,00 265.972.000,00
Penyusutan 192.404.892,88 215.910.435,74
40 KELURAHAN MANDING 211.931.056,00 240.181.056,00
Penyusutan 162.808.191,72 185.066.556,01
41 KELURAHAN MUNGSENG 250.349.000,00 280.604.000,00
Penyusutan 189.710.342,86 216.710.635,72
42 KELURAHAN PURWOREJO 263.662.000,00 286.012.000,00
Penyusutan 196.231.446,46 226.015.500,03
43 KELURAHAN GIYANTI 226.462.000,00 261.126.000,00
Penyusutan 181.021.642,86 201.970.750,01
44 KELURAHAN MADURESO 269.623.729,00 306.373.729,00
Penyusutan 204.890.471,86 238.419.764,72
45 KELURAHAN SIDOREJO 241.836.000,00 323.286.000,00
Penyusutan 175.302.892,86 208.273.785,72
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 241.137.000,00 261.697.000,00
Penyusutan 195.777.642,85 216.689.035,72
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 198.641.000,00 202.091.000,00
Penyusutan 157.164.392,86 174.589.535,72
48 KECAMATAN TEMBARAK 959.850.000,00 984.814.000,00
Penyusutan 767.031.142,80 850.614.999,95
49 KECAMATAN PRINGSURAT 949.480.800,00 968.530.800,00
Penyusutan 702.585.592,87 805.254.699,98
50 KECAMATAN KALORAN 1.002.154.835,00 1.021.204.835,00
Penyusutan 766.618.481,58 872.884.572,83
51 KECAMATAN PARAKAN 1.054.005.190,00 1.123.880.390,00
Penyusutan 794.493.634,08 943.956.864,19
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 212.170.556,00 242.795.556,00
Hal. 72 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020
(Rp)
1 2 3 4
Penyusutan 149.307.341,72 178.766.948,87
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 234.755.498,00 278.695.498,00
Penyusutan 193.330.140,86 214.982.962,29
54 KECAMATAN BULU 1.076.061.318,00 1.106.111.318,00
Penyusutan 829.805.241,15 934.364.732,25
55 KECAMATAN KEDU 975.503.105,00 1.006.635.705,00
Penyusutan 759.918.705,01 864.024.989,97
56 KECAMATAN KANDANGAN 1.012.308.450,00 1.042.303.450,00
Penyusutan 768.508.450,01 869.028.979,73
57 KECAMATAN CANDIROTO 999.756.950,00 1.047.282.150,00
Penyusutan 751.676.753,58 878.057.903,54
58 KECAMATAN NGADIREJO 1.158.320.375,00 1.181.843.875,00
Penyusutan 904.732.678,51 1.004.985.717,76
59 KELURAHAN MANGGONG 177.941.000,00 217.816.000,00
Penyusutan 138.799.642,86 161.645.392,86
60 KECAMATAN JUMO 996.340.944,00 1.049.511.044,00
Penyusutan 684.790.069,93 811.300.943,57
61 KECAMATAN WONOBOYO 1.016.846.500,00 1.035.896.500,00
Penyusutan 780.156.083,93 882.520.866,03
62 KECAMATAN KRANGGAN 968.473.475,00 987.523.475,00
Penyusutan 743.355.800,01 843.760.678,55
63 KELURAHAN KRANGGAN 256.421.000,00 272.167.400,00
Penyusutan 179.405.642,86 199.663.075,72
64 KECAMATAN BEJEN 963.389.050,00 982.089.050,00
Penyusutan 704.045.402,87 803.279.737,11
65 KECAMATAN KLEDUNG 966.090.950,00 1.005.080.950,00
Penyusutan 742.165.592,87 842.185.878,55
66 KECAMATAN BANSARI 978.807.184,00 997.857.184,00
Penyusutan 757.565.612,58 850.606.041,13
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 893.700.150,00 921.691.350,00
Penyusutan 685.306.775,72 776.780.991,40
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 947.087.450,00 979.111.450,00
Penyusutan 736.581.664,30 825.672.878,56
69 KECAMATAN GEMAWANG 852.942.132,00 893.966.132,00
Penyusutan 647.706.046,78 731.615.526,01
70 KECAMATAN TRETEP 1.019.862.750,00 1.050.995.350,00
Penyusutan 797.380.296,44 913.038.757,13
71 PENGELOLA BARANG 150.815.000,00 64.015.000,00
Penyusutan 150.815.000,00 64.015.000,00
JUMLAH 607.528.491.708,00 672.415.970.960,00
430.784.072.243,45 503.303.026.052,55
Hal. 73 dari 137
Lampiran V.32
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 524.708.792.632,00 536.465.671.910,00
Penyusutan 189.672.105.161,93 200.063.978.800,27
2 DINAS KESEHATAN 101.830.925.365,00 108.272.405.915,00
Penyusutan 17.037.124.535,52 19.283.479.708,87
3 RUMAH SAKIT UMUM 168.612.710.411,00 170.352.512.011,00
Penyusutan 13.718.473.760,57 47.133.880.332,66
4 DPU PKP 31.111.045.310,00 31.111.045.310,00
Penyusutan 2.884.249.689,95 3.528.642.245,33
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 875.042.000,00 875.042.000,00
Penyusutan 73.416.360,00 90.917.200,00
6 DINAS SOSIAL 3.620.109.115,00 3.620.109.115,00
Penyusutan 1.534.535.438,17 1.614.970.345,61
7 DINAS TENAGA KERJA 13.803.133.193,00 13.803.133.193,00
Penyusutan 3.161.985.450,28 3.443.278.804,77
8 DPP KB PP DAN PA 6.714.612.498,00 6.714.612.498,00
Penyusutan 1.063.282.323,07 1.197.574.573,03
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 15.784.468.089,00 15.784.468.089,00
Penyusutan 3.616.298.291,58 3.934.284.120,03
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.391.277.078,00 15.637.106.078,00
Penyusutan 1.262.362.571,23 1.574.862.199,43
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.844.305.676,84 11.844.305.676,84
Penyusutan 819.672.462,38 1.056.558.575,92
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 616.275.000,00 616.275.000,00
Penyusutan 283.587.340,43 300.023.723,40
13 DINAS PERHUBUNGAN 9.423.121.104,00 9.388.799.460,00
Penyusutan 1.374.266.228,40 1.571.479.316,17
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - -
Penyusutan - -
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 177.348.165.772,00 164.273.620.771,00
Penyusutan 45.310.179.546,48 45.549.258.829,26
16 DINAS PM DAN PTSP 7.483.618.500,00 7.495.618.500,00
Penyusutan 2.694.102.660,00 2.844.015.030,00
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7.821.223.216,00 7.866.113.216,00
Penyusutan 1.802.598.679,27 1.960.208.328,21
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 10.095.812.697,00 10.095.812.697,00
Penyusutan 1.918.771.900,13 2.114.880.779,33
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 15.505.611.441,00 15.709.431.163,00
Penyusutan 3.099.085.723,24 3.411.096.560,51
20 INSPEKTORAT - -
Penyusutan - -
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10.890.676.247,00 10.930.429.747,00
Penyusutan 1.233.969.209,12 1.454.963.014,06
22 BADAN PPKAD 18.644.625.649,00 18.644.625.649,00
Penyusutan 1.270.713.436,33 1.643.605.949,31
23 BADAN KD DAN PSDM 414.975.000,00 414.975.000,00
Penyusutan 273.883.500,00 282.183.000,00
24 SEKRETARIAT DAERAH 59.207.649.271,00 59.556.731.771,00
Penyusutan 12.422.708.899,88 13.772.269.435,30
25 SEKRETARIAT DPRD 10.273.715.000,00 10.273.715.000,00
Penyusutan 1.849.317.982,22 2.048.219.656,05
ASET TETAP-GEDUNG DAN BANGUNAN
Hal. 74 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.543.096.465,00 1.383.632.965,00
Penyusutan 411.331.438,10 279.630.007,40
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.072.224.350,00 1.072.224.350,00
Penyusutan 250.071.169,00 271.515.656,00
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 1.016.290.750,00 1.026.415.750,00
Penyusutan 284.090.755,00 304.517.820,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 820.996.750,00 820.996.750,00
Penyusutan 324.394.344,20 341.373.126,11
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 344.440.000,00 344.440.000,00
Penyusutan 82.173.326,67 88.932.380,00
31 KELURAHAN BUTUH 711.895.550,00 711.895.550,00
Penyusutan 294.525.416,47 320.399.678,84
32 KELURAHAN JAMPIROSO 781.192.240,00 781.192.240,00
Penyusutan 701.441.016,00 717.064.860,80
33 KELURAHAN JAMPIREJO 1.224.817.404,00 1.224.817.404,00
Penyusutan 572.378.206,64 576.381.986,64
34 KELURAHAN KERTOSARI 397.030.000,00 397.030.000,00
Penyusutan 164.621.939,13 173.011.814,49
35 KELURAHAN BANYUURIP 449.970.629,00 449.970.629,00
Penyusutan 97.092.531,30 106.109.336,82
36 KELURAHAN KOWANGAN 1.463.063.376,00 1.463.063.376,00
Penyusutan 84.724.315,36 113.985.582,88
37 KELURAHAN JURANG 949.752.050,00 949.752.050,00
Penyusutan 136.244.188,88 149.935.183,63
38 KELURAHAN TLOGOREJO 308.047.750,00 308.047.750,00
Penyusutan 99.168.379,83 115.141.632,76
39 KELURAHAN KEBONSARI 964.049.500,00 964.049.500,00
Penyusutan 233.729.874,82 256.187.196,50
40 KELURAHAN MANDING 25.000.000,00 25.000.000,00
Penyusutan 8.550.000,00 9.050.000,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 818.654.000,00 818.654.000,00
Penyusutan 169.157.250,00 174.236.370,00
42 KELURAHAN PURWOREJO 391.393.218,00 391.393.218,00
Penyusutan 79.406.693,05 91.175.161,50
43 KELURAHAN GIYANTI 738.238.900,00 738.238.900,00
Penyusutan 326.298.402,19 342.532.066,98
44 KELURAHAN MADURESO 1.007.368.600,00 1.007.368.600,00
Penyusutan 95.091.395,00 115.238.767,00
45 KELURAHAN SIDOREJO 1.226.836.850,00 1.226.836.850,00
Penyusutan 209.147.594,23 226.984.900,62
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 1.042.234.000,00 1.042.234.000,00
Penyusutan 491.092.540,00 511.937.220,00
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 530.086.000,00 530.086.000,00
Penyusutan 129.250.360,00 139.852.080,00
48 KECAMATAN TEMBARAK 2.128.257.060,00 2.143.257.060,00
Penyusutan 281.122.971,10 323.838.112,30
49 KECAMATAN PRINGSURAT 1.167.893.400,00 1.167.893.400,00
Penyusutan 555.025.976,00 578.383.844,00
50 KECAMATAN KALORAN 1.389.922.600,00 1.389.922.600,00
Penyusutan 760.370.755,00 799.578.665,00
51 KECAMATAN PARAKAN 2.993.702.160,00 3.154.222.160,00
Penyusutan 559.765.310,22 623.444.511,46
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 596.000.000,00 596.000.000,00
Hal. 75 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
Penyusutan 358.590.000,00 370.510.000,00
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 1.812.733.160,00 1.812.733.160,00
Penyusutan 241.337.111,20 277.591.774,40
54 KECAMATAN BULU 1.267.477.000,00 1.267.477.000,00
Penyusutan 357.894.704,20 383.951.008,26
55 KECAMATAN KEDU 739.343.436,00 927.787.309,00
Penyusutan 268.599.567,40 284.739.517,84
56 KECAMATAN KANDANGAN 1.662.843.000,00 1.662.843.000,00
Penyusutan 305.827.221,64 339.073.122,74
57 KECAMATAN CANDIROTO 2.744.761.800,00 2.744.761.800,00
Penyusutan 284.847.818,00 339.743.054,00
58 KECAMATAN NGADIREJO 949.659.000,00 1.113.932.180,00
Penyusutan 302.724.060,00 322.756.537,07
59 KELURAHAN MANGGONG 3.170.107.160,00 3.170.107.160,00
Penyusutan 950.432.501,20 1.013.834.644,40
60 KECAMATAN JUMO 709.664.910,00 709.664.910,00
Penyusutan 218.564.841,90 232.758.140,10
61 KECAMATAN WONOBOYO 1.853.630.600,00 1.853.630.600,00
Penyusutan 209.296.956,00 246.369.568,00
62 KECAMATAN KRANGGAN 2.348.722.055,00 2.348.722.055,00
Penyusutan 261.274.796,60 308.249.237,70
63 KELURAHAN KRANGGAN 1.728.508.160,00 1.728.508.160,00
Penyusutan 880.995.571,20 915.565.734,40
64 KECAMATAN BEJEN 1.172.111.881,00 1.172.111.881,00
Penyusutan 268.167.419,50 291.609.657,12
65 KECAMATAN KLEDUNG 707.177.253,00 707.177.253,00
Penyusutan 170.896.395,70 187.166.109,99
66 KECAMATAN BANSARI 926.527.000,00 926.527.000,00
Penyusutan 311.001.930,00 329.532.470,00
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.152.669.925,00 1.152.669.925,00
Penyusutan 326.720.791,75 349.774.190,25
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.085.442.312,00 1.085.442.312,00
Penyusutan 236.207.524,06 256.988.654,68
69 KECAMATAN GEMAWANG 1.386.884.100,00 1.386.884.100,00
Penyusutan 309.629.210,00 337.366.892,00
70 KECAMATAN TRETEP 1.178.212.695,00 1.178.212.695,00
Penyusutan 353.809.056,60 377.373.310,50
71 PENGELOLA BARANG 6.710.041.602,00 6.710.041.602,00
Penyusutan 2.092.110.598,62 2.226.311.430,66
JUMLAH 1.281.430.860.915,84 1.289.534.428.973,84
324.485.885.373,94 377.016.333.543,36
Hal. 76 dari 137
Lampiran V.33
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 19.983.233.821,00 23.772.284.410,00
Penyusutan 5.748.739.626,23 6.542.822.725,75
2 DINAS KESEHATAN 4.003.065.588,00 4.795.644.273,00
Penyusutan 257.553.972,11 428.322.978,01
3 RUMAH SAKIT UMUM 26.838.647.158,00 26.855.234.608,00
Penyusutan 4.960.345.459,03 6.016.414.846,99
4 DPU PKP 1.738.018.597.470,00 1.762.970.696.135,00
Penyusutan 809.149.792.647,16 875.599.115.141,40
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 59.275.000,00 59.275.000,00
Penyusutan 5.186.562,50 6.668.437,50
6 DINAS SOSIAL 235.543.887,00 235.543.887,00
Penyusutan 117.962.112,66 136.773.226,58
7 DINAS TENAGA KERJA 496.866.796,00 496.866.796,00
Penyusutan 177.765.692,36 190.438.267,09
8 DPP KB PP DAN PA 8.218.100,00 8.218.100,00
Penyusutan 6.150.200,00 6.320.400,00
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 567.877.364,00 574.329.964,00
Penyusutan 176.070.701,46 216.689.101,19
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.874.738.890,00 6.567.468.304,00
Penyusutan 2.442.526.690,73 2.972.339.970,42
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 173.349.202,00 173.349.202,00
Penyusutan 55.431.209,45 60.978.813,40
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.059.800,00 12.059.800,00
Penyusutan 3.947.910,00 4.518.780,00
13 DINAS PERHUBUNGAN 2.259.519.573,00 2.211.850.623,00
Penyusutan 1.045.967.931,22 1.114.991.006,18
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.014.734.813,00 3.087.972.813,00
Penyusutan 295.783.223,21 448.196.475,04
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 742.300.700,00 12.516.523.187,00
Penyusutan 132.993.896,25 2.538.756.926,83
16 DINAS PM DAN PTSP 0,00 -
Penyusutan 0,00 -
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - -
Penyusutan - -
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 950.000,00 950.000,00
Penyusutan 190.000,00 213.750,00
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 156.162.000,00 156.162.000,00
Penyusutan 73.996.000,00 81.442.200,00
20 INSPEKTORAT - -
Penyusutan - -
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 23.671.980,00 23.671.980,00
Penyusutan 2.875.688,00 4.257.886,00
22 BADAN PPKAD 260.985.489,00 260.985.489,00
Penyusutan 53.896.486,01 69.889.650,99
23 BADAN KD DAN PSDM 54.409.000,00 54.409.000,00
Penyusutan 11.050.750,00 13.444.050,00
24 SEKRETARIAT DAERAH 2.134.920.852,00 2.139.406.652,00
Penyusutan 852.957.135,91 912.657.553,05
25 SEKRETARIAT DPRD 174.329.000,00 174.329.000,00
Penyusutan 41.084.675,00 49.801.125,00
ASET TETAP-JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Hal. 77 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 181.095.300,00 176.609.500,00
Penyusutan 67.696.645,00 77.763.700,00
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 49.620.000,00 49.620.000,00
Penyusutan 5.633.625,00 6.880.375,00
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 21.500.000,00 21.500.000,00
Penyusutan 1.968.750,00 2.631.250,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 10.300.600,00 10.300.600,00
Penyusutan 4.629.555,83 4.884.237,50
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 3.450.000,00 3.450.000,00
Penyusutan 3.049.166,67 3.103.750,00
31 KELURAHAN BUTUH 54.745.000,00 54.745.000,00
Penyusutan 12.727.600,01 14.103.333,35
32 KELURAHAN JAMPIROSO 5.200.000,00 5.200.000,00
Penyusutan 1.563.750,00 1.744.583,33
33 KELURAHAN JAMPIREJO 746.000,00 746.000,00
Penyusutan 515.250,00 528.000,00
34 KELURAHAN KERTOSARI - -
Penyusutan - -
35 KELURAHAN BANYUURIP 2.500.000,00 2.500.000,00
Penyusutan 437.500,00 500.000,00
36 KELURAHAN KOWANGAN 675.000,00 675.000,00
Penyusutan 615.000,00 625.000,00
37 KELURAHAN JURANG 14.452.100,00 14.452.100,00
Penyusutan 1.936.330,83 2.231.050,00
38 KELURAHAN TLOGOREJO 3.250.000,00 3.250.000,00
Penyusutan 2.161.666,67 2.316.250,00
39 KELURAHAN KEBONSARI 10.804.700,00 10.804.700,00
Penyusutan 2.176.175,00 2.446.292,50
40 KELURAHAN MANDING 200.000,00 200.000,00
Penyusutan 138.666,67 145.000,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 307.730.000,00 307.730.000,00
Penyusutan 61.317.250,00 85.398.000,00
42 KELURAHAN PURWOREJO - -
Penyusutan - -
43 KELURAHAN GIYANTI 2.403.000,00 2.403.000,00
Penyusutan 1.515.216,67 1.623.283,34
44 KELURAHAN MADURESO - -
Penyusutan - -
45 KELURAHAN SIDOREJO 205.635.450,00 205.635.450,00
Penyusutan 71.972.407,50 92.535.952,50
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 61.778.400,00 61.778.400,00
Penyusutan 2.605.680,00 4.164.960,00
47 KELURAHAN WALITELON UTARA - -
Penyusutan - -
48 KECAMATAN TEMBARAK 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusutan 1.125.000,00 1.375.000,00
49 KECAMATAN PRINGSURAT 27.040.600,00 27.040.600,00
Penyusutan 9.659.095,00 11.927.360,00
50 KECAMATAN KALORAN 45.216.600,00 45.216.600,00
Penyusutan 32.395.720,00 36.538.935,00
51 KECAMATAN PARAKAN 7.712.000,00 7.712.000,00
Penyusutan 1.229.900,00 1.422.700,00
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN - -
Hal. 78 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
Penyusutan - -
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN - -
Penyusutan - -
54 KECAMATAN BULU 71.272.200,00 71.272.200,00
Penyusutan 9.328.107,50 11.234.912,50
55 KECAMATAN KEDU 6.705.000,00 6.705.000,00
Penyusutan 1.466.000,00 1.758.625,00
56 KECAMATAN KANDANGAN 130.699.100,00 130.699.100,00
Penyusutan 32.211.995,00 44.735.360,00
57 KECAMATAN CANDIROTO 6.715.000,00 6.715.000,00
Penyusutan 1.593.000,00 1.885.875,00
58 KECAMATAN NGADIREJO 1.712.600,00 1.712.600,00
Penyusutan 342.520,00 385.335,00
59 KELURAHAN MANGGONG 20.103.400,00 20.103.400,00
Penyusutan 1.945.769,17 2.464.590,84
60 KECAMATAN JUMO 30.712.600,00 30.712.600,00
Penyusutan 1.855.020,00 2.622.835,00
61 KECAMATAN WONOBOYO 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusutan 1.250.000,00 1.500.000,00
62 KECAMATAN KRANGGAN 6.888.000,00 6.888.000,00
Penyusutan 1.693.975,00 1.991.175,00
63 KELURAHAN KRANGGAN 1.492.260.000,00 1.492.260.000,00
Penyusutan 1.491.247.083,33 1.491.370.916,66
64 KECAMATAN BEJEN 6.712.600,00 6.712.600,00
Penyusutan 1.895.670,00 2.188.485,00
65 KECAMATAN KLEDUNG 54.812.600,00 54.812.600,00
Penyusutan 8.482.835,00 10.428.150,00
66 KECAMATAN BANSARI 6.712.600,00 6.712.600,00
Penyusutan 1.706.693,33 2.013.780,00
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 6.712.600,00 6.712.600,00
Penyusutan 1.467.520,00 1.760.335,00
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 99.555.100,00 99.555.100,00
Penyusutan 4.116.520,00 6.755.397,50
69 KECAMATAN GEMAWANG 6.700.000,00 6.700.000,00
Penyusutan 1.590.000,00 1.882.500,00
70 KECAMATAN TRETEP 6.712.600,00 6.712.600,00
Penyusutan 2.106.300,00 2.399.115,00
71 PENGELOLA BARANG 1.598.625.760,00 1.859.801.760,00
Penyusutan 553.237.911,67 613.964.764,00
JUMLAH 1.809.673.122.993,00 1.851.983.587.933,00
828.016.875.440,14 899.971.284.475,44
Hal. 79 dari 137
Lampiran V.34
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3,00 4
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 65.663.389.864,61 71.297.937.292,61
Penyusutan 5.042.480.752,87 5.398.379.929,89
2 DINAS KESEHATAN 2.192.500,00 2.192.500,00
Penyusutan 1.757.250,00 1.826.000,00
3 RUMAH SAKIT UMUM 8.138.050,00 8.138.050,00
Penyusutan - -
4 DPU PKP 903.227.000,00 903.227.000,00
Penyusutan 2.296.875,00 3.828.125,00
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 301.461.000,00 301.461.000,00
Penyusutan 253.195.750,00 301.461.000,00
6 DINAS SOSIAL 5.345.900,00 5.345.900,00
Penyusutan - -
7 DINAS TENAGA KERJA 9.591.500,00 9.591.500,00
Penyusutan - -
8 DPP KB PP DAN PA 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan -
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 228.377.000,00 228.377.000,00
Penyusutan - -
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
Penyusutan -
13 DINAS PERHUBUNGAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 145.529.500,00 145.529.500,00
Penyusutan -
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 24.395.000,00 24.395.000,00
Penyusutan -
16 DINAS PM DAN PTSP 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.033.966.500,00 2.033.966.500,00
Penyusutan 33.900.000,00 33.900.000,00
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.865.986.029,00 1.865.986.029,00
Penyusutan 5.700.000,00 5.700.000,00
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 104.752.332,00 104.752.332,00
Penyusutan -
20 INSPEKTORAT 25.669.600,00 25.669.600,00
Penyusutan - -
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 85.092.250,00 85.092.250,00
Penyusutan - -
22 BADAN PPKAD 17.174.500,00 17.174.500,00
Penyusutan 16.000.000,00 16.000.000,00
23 BADAN KD DAN PSDM 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
24 SEKRETARIAT DAERAH 760.790.605,00 766.770.605,00
ASET TETAP-ASET TETAP LAINNYA
Hal. 80 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3,00 4
Penyusutan 470.913.750,00 480.231.250,00
25 SEKRETARIAT DPRD 88.961.700,00 90.301.700,00
Penyusutan 18.700.000,00 18.700.000,00
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - -
Penyusutan - -
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.700.000,00 10.700.000,00
Penyusutan 9.000.000,00 9.000.000,00
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 30.066.500,00 30.066.500,00
Penyusutan 7.500.000,00 15.000.000,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 66.500,00 66.500,00
Penyusutan -
31 KELURAHAN BUTUH 10.166.500,00 10.166.500,00
Penyusutan - 0,00
32 KELURAHAN JAMPIROSO 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
33 KELURAHAN JAMPIREJO 1.751.500,00 1.751.500,00
Penyusutan - -
34 KELURAHAN KERTOSARI 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
35 KELURAHAN BANYUURIP 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
36 KELURAHAN KOWANGAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
37 KELURAHAN JURANG 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
38 KELURAHAN TLOGOREJO - -
Penyusutan - -
39 KELURAHAN KEBONSARI - -
Penyusutan - -
40 KELURAHAN MANDING 3.066.500,00 3.066.500,00
Penyusutan 3.000.000,00 3.000.000,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
42 KELURAHAN PURWOREJO 4.176.500,00 4.176.500,00
Penyusutan - -
43 KELURAHAN GIYANTI 316.500,00 316.500,00
Penyusutan - -
44 KELURAHAN MADURESO 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
45 KELURAHAN SIDOREJO - -
Penyusutan - -
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 416.500,00 416.500,00
Penyusutan - -
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
48 KECAMATAN TEMBARAK - -
Penyusutan - -
49 KECAMATAN PRINGSURAT 509.000,00 509.000,00
Hal. 81 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 1 Desember 2020 (Rp)
1 2 3,00 4
Penyusutan - -
50 KECAMATAN KALORAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
51 KECAMATAN PARAKAN 1.066.500,00 1.066.500,00
Penyusutan - -
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 66.500,00 10.016.500,00
Penyusutan - -
54 KECAMATAN BULU - -
Penyusutan - -
55 KECAMATAN KEDU 409.500,00 409.500,00
Penyusutan - -
56 KECAMATAN KANDANGAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
57 KECAMATAN CANDIROTO 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
58 KECAMATAN NGADIREJO 3.066.500,00 3.066.500,00
Penyusutan - -
59 KELURAHAN MANGGONG - -
Penyusutan
60 KECAMATAN JUMO 1.416.500,00 1.416.500,00
Penyusutan - -
61 KECAMATAN WONOBOYO 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
62 KECAMATAN KRANGGAN 1.476.500,00 1.476.500,00
Penyusutan - -
63 KELURAHAN KRANGGAN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
64 KECAMATAN BEJEN 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
65 KECAMATAN KLEDUNG 66.500,00 66.500,00
Penyusutan - -
66 KECAMATAN BANSARI 7.866.500,00 7.866.500,00
Penyusutan - -
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 781.500,00 781.500,00
Penyusutan - -
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 2.566.500,00 2.566.500,00
Penyusutan - -
69 KECAMATAN GEMAWANG 316.500,00 316.500,00
Penyusutan - -
70 KECAMATAN TRETEP 1.500.000,00 1.500.000,00
Penyusutan 750.000,00 1.125.000,00
71 PENGELOLA BARANG 126.500.000,00 126.500.000,00
Penyusutan 126.500.000,00 126.500.000,00
JUMLAH 72.483.839.330,61 78.135.656.758,61
5.991.694.377,87 6.414.651.304,89
Hal. 82 dari 137
Lampiran V.35
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Bukan Belanja Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Kor Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 19.118.717.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.794.607,00 0,00 2.514.794.607,000
2 Dinas Kesehatan 1.636.832.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.553.100,00 0,00 0,00 0,00 125.851.000,00 0,00 722.404.100,00
3 RSU 2.578.709.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.570.000,00 0,00 97.570.000,00
4 DPU PKP 19.623.614.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463.089.848,00 0,00 2.463.089.848,00
5 Satpol PP dan Damkar 171.633.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 458.861.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.037.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.037.900,00
8 DPP KB PP DAN PA 57.793.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.596.730,00 0,00 55.596.730,00
9 Dintanpangan 749.378.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567.000,00 0,00 6.567.000,00
10 DLH 1.225.897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00
11 Dinpendukcapil 644.401.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 366.649.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00
13 Dinas Perhubungan 628.427.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00
14 Dinas Kominfo 349.126.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00
15 Dinperindagkop & UKM 571.477.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00
16 DPM DAN PTSP 303.787.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00
17 Dinbudpar 139.567.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00
18 Dinas Arsippus 184.066.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 649.484.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.734.000,00
20 Inspektorat 13.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 362.664.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 1.251.774.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.826.862,00 0,00 17.826.862,00
23 BKD DAN PSDM 263.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.950.000,00 0,00 48.950.000,00
24 Sekretariat Daerah 409.832.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Sekretariat DPRD 313.584.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BPBD 23.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 18.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 7.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kel. Temanggung II 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Tabel Rekap Mutasi Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2019
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
Hal. 83 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Bukan Belanja Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Kor Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
31 Kel. Butuh 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 8.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 9.026.000,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 3.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 2.016.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 3.966.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kel. Manding 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 3.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kel. Purworejo 14.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 1.366.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 19.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.311.000,00 0,00 18.311.000,00
49 Kec. Pringsurat 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 55.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 9.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 18.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 20.758.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 52.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 46.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Kec. Ngadirejo 26.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 9.026.000,00
59 Kel. Manggong 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 38.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 1.058.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 6.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kel. Kranggan 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00
64 Kec. Bejen 17.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 84 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Bukan Belanja Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Kor Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat DaerahNilai Aset per 31
Desember 2019
Mutasi Bertambah
65 Kec. Kledung 32.914.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 56.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 14.241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 15.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 9.026.000,00
69 Kec. Gemawang 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 0,00 9.026.000,00
70 Kec. Tretep 10.939.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 4.390.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 52.667.885.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.255.891,00 0,00 0,00 0,00 5.472.711.047,00 0,00 6.652.966.938,00
Hal. 85 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.633.511.895,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 789.857.100,00 0,00 0,00 0,00 789.857.100,00 1.569.379.771,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 97.570.000,00 0,00 0,00 0,00 97.570.000,00 2.578.709.746,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 490.115.000,00 0,00 0,00 0,00 490.115.000,00 21.596.589.156,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.633.500,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 18.037.900,00 0,00 0,00 0,00 19.777.900,00 457.121.500,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 0,00 0,00 0,00 40.546.000,00 72.844.370,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 260.801.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.801.836,00 495.143.299,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00 0,00 0,00 0,00 47.622.000,00 1.225.897.200,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.401.120,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00 366.649.500,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 628.427.716,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 72.301.500,00 0,00 0,00 0,00 72.301.500,00 310.824.957,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00 0,00 0,00 0,00 103.843.000,00 571.477.500,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00 0,00 0,00 0,00 84.492.750,00 303.787.670,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00 0,00 0,00 0,00 225.693.141,00 139.567.100,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.066.190,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 59.743.700,00 0,00 0,00 0,00 59.743.700,00 644.474.342,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.170.000,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 39.753.500,00 0,00 0,00 0,00 39.753.500,00 322.911.193,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.601.282,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.153.000,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.832.223,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.584.075,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.240.000,00
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100.000,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.105.000,00
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.250.000,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 86 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.260.000,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.500,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.966.500,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785.000,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.475.000,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366.500,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.726.000,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.046.000,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.160.000,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.025.000,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.758.350,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.788.000,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.075.000,00
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.476.000,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.312.000,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.300,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350.000,00
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.150.000,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.940.000,00
Hal. 87 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPD Reklas antar KIBPemeliharaan/Brg
Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
keluar/DipakaiJumlah
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 25=(3+15)-24
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang Nilai Aset per 31
Desember 2020
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.914.997,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.940.000,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.241.500,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.514.000,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.226.000,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.939.100,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390.750,00
0,00 0,00 262.541.836,00 0,00 2.163.655.591,00 0,00 0,00 0,00 2.426.197.427,00 56.894.654.802,00
Hal. 88 dari 137
Lampiran V.36
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 647.477.763,00 509.514.031,00
Penyusutan 305.564.046,39 319.131.406,00
2 DINAS KESEHATAN 515.298.000,00 103.200.000,00
Penyusutan 261.731.500,00 87.387.500,00
3 RUMAH SAKIT UMUM 357.286.000,00 92.574.500,00
Penyusutan 305.775.125,00 92.574.500,00
4 DPU PKP 4.452.639.570,00 138.561.780,00
Penyusutan 74.132.612,50 105.655.932,50
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 97.016.500,00 97.016.500,00
Penyusutan 0,00 0,00
6 DINAS SOSIAL 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusutan 10.000.000,00 10.000.000,00
7 DINAS TENAGA KERJA 380.034.500,00 173.472.000,00
Penyusutan 233.322.000,00 173.472.000,00
8 DPP KB PP DAN PA 57.793.640,00 57.793.640,00
Penyusutan 57.793.640,00 57.793.640,00
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 241.051.500,00 34.980.000,00
Penyusutan 44.170.000,00 34.980.000,00
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.940.000,00 0,00
Penyusutan 16.940.000,00 0,00
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 245.595.250,00 131.673.750,00
Penyusutan 225.076.500,00 122.017.500,00
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 253.200.000,00 0,00
Penyusutan 253.200.000,00 0,00
13 DINAS PERHUBUNGAN 500.852.380,00 167.386.900,00
Penyusutan 338.473.842,50 62.770.087,50
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 343.877.000,00 171.984.500,00
Penyusutan 260.338.500,00 142.234.500,00
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 542.512.200,00 29.190.000,00
Penyusutan 27.315.000,00 29.190.000,00
16 DINAS PM DAN PTSP 248.101.000,00 39.650.000,00
Penyusutan 149.964.375,00 39.650.000,00
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 139.567.100,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 30.863.160,00 30.863.160,00
Penyusutan 29.666.910,00 30.464.410,00
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 360.041.700,00 26.125.000,00
Penyusutan 0,00 0,00
20 INSPEKTORAT 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 352.877.193,00 6.255.693,00
Penyusutan 313.123.693,00 6.255.693,00
22 BADAN PPKAD 1.250.814.420,00 1.030.734.420,00
Penyusutan 954.234.930,00 874.495.351,00
23 BADAN KD DAN PSDM 0,00 48.950.000,00
Penyusutan 0,00 6.118.750,00
24 SEKRETARIAT DAERAH 267.002.223,00 192.920.000,00
ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD
Hal. 89 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
Penyusutan 175.519.723,00 174.355.000,00
25 SEKRETARIAT DPRD 64.011.750,00 64.011.750,00
Penyusutan 27.285.656,25 41.976.093,75
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
31 KELURAHAN BUTUH 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
32 KELURAHAN JAMPIROSO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
33 KELURAHAN JAMPIREJO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
34 KELURAHAN KERTOSARI 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
35 KELURAHAN BANYUURIP 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
36 KELURAHAN KOWANGAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
37 KELURAHAN JURANG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
38 KELURAHAN TLOGOREJO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
39 KELURAHAN KEBONSARI 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
40 KELURAHAN MANDING 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
42 KELURAHAN PURWOREJO 2.000.000,00 0,00
Penyusutan 2.000.000,00 0,00
43 KELURAHAN GIYANTI 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
44 KELURAHAN MADURESO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
45 KELURAHAN SIDOREJO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
48 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
49 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00
Hal. 90 dari 137
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp) Per 31 Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4
Penyusutan 0,00 0,00
50 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
51 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 1.000.000,00 0,00
Penyusutan 1.000.000,00 0,00
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
54 KECAMATAN BULU 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
55 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
56 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
57 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
58 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
59 KELURAHAN MANGGONG 1.500.000,00 0,00
Penyusutan 1.500.000,00 0,00
60 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
61 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
62 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
63 KELURAHAN KRANGGAN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
64 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
65 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
66 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
69 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
70 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
71 PENGELOLA BARANG 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00
0,00 0,00
JUMLAH 11.379.352.849,00 3.156.857.624,00
4.068.128.053,64 2.410.522.363,75
Hal. 91 dari 137
Lampiran V.37
Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Buku Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 18.471.239.525,00 9.693.618.251,00 4.963.938.966,00 6.101.169.630,00 210.747.285,00 20.969.474.132,00
Penyusutan 9.806.983.579,96 7.989.259.857,50 6.763.580.947,02 - 1.740.518.642,36 16.493.359.446,88
2 DINAS KESEHATAN 1.121.534.771,00 1.187.835.771,00 - - - 1.187.835.771,00
Penyusutan 1.121.534.771,00 1.187.835.771,00 - - - 1.187.835.771,00
3 RUMAH SAKIT UMUM 2.221.423.746,00 1.286.679.746,00 60.000.000,00 - 874.744.000,00 2.221.423.746,00
Penyusutan 2.044.275.492,10 1.286.679.746,00 60.000.000,00 - 874.744.000,00 2.221.423.746,00
4 DPU PKP 15.170.974.738,00 1.543.862.688,00 - - 16.090.201.898,00 17.634.064.586,00
Penyusutan 4.578.525.543,60 1.543.862.688,00 - - 15.101.913.593,59 16.645.776.281,59
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 74.617.000,00 74.550.500,00 - 66.500,00 - 74.617.000,00
Penyusutan 72.508.500,00 74.550.500,00 - - - 74.550.500,00
6 DINAS SOSIAL 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00
Penyusutan 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00
7 DINAS TENAGA KERJA 78.827.000,00 77.087.000,00 - - - 77.087.000,00
Penyusutan 78.827.000,00 77.087.000,00 - - - 77.087.000,00
8 DPP KB PP DAN PA - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 508.326.635,00 247.524.799,00 - - - 247.524.799,00
Penyusutan 469.269.727,50 247.524.799,00 - - - 247.524.799,00
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.208.957.200,00 1.012.755.200,00 196.202.000,00 - - 1.208.957.200,00
Penyusutan 823.765.389,29 1.012.755.200,00 196.202.000,00 - - 1.208.957.200,00
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 398.805.870,00 398.805.870,00 - - - 398.805.870,00
Penyusutan 390.540.020,00 398.805.870,00 - - - 398.805.870,00
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 113.449.500,00 111.883.000,00 - 1.566.500,00 - 113.449.500,00
Penyusutan 111.293.000,00 111.883.000,00 - - - 111.883.000,00
13 DINAS PERHUBUNGAN 127.575.336,00 117.353.155,00 10.222.181,00 - - 127.575.336,00
Penyusutan 115.014.542,24 117.353.155,00 10.222.181,00 - - 127.575.336,00
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.249.457,00 5.249.457,00 - - - 5.249.457,00
ASET LAINNYA - ASET RUSAK
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019
(Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Hal. 92 dari 137
Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Buku Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019
(Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 5.249.457,00 5.249.457,00 - - - 5.249.457,00
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 28.965.300,00 28.428.800,00 - 536.500,00 - 28.965.300,00
Penyusutan 22.282.500,00 28.428.800,00 - - - 28.428.800,00
16 DINAS PM DAN PTSP 55.686.670,00 55.686.670,00 - - - 55.686.670,00
Penyusutan 39.278.380,00 55.686.670,00 - - - 55.686.670,00
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 153.203.030,00 147.303.180,00 999.850,00 4.900.000,00 - 153.203.030,00
Penyusutan 141.733.030,00 147.303.180,00 999.850,00 - - 148.303.030,00
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 289.442.342,00 198.704.842,00 73.000.000,00 - 17.737.500,00 289.442.342,00
Penyusutan 225.636.757,20 198.704.842,00 73.000.000,00 - - 271.704.842,00
20 INSPEKTORAT 13.170.000,00 13.170.000,00 - - - 13.170.000,00
Penyusutan 13.170.000,00 13.170.000,00 - - - 13.170.000,00
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.787.500,00 9.787.500,00 - - - 9.787.500,00
Penyusutan 6.125.625,00 9.787.500,00 - - - 9.787.500,00
22 BADAN PPKAD 960.000,00 960.000,00 - - - 960.000,00
Penyusutan 960.000,00 960.000,00 - - - 960.000,00
23 BADAN KD DAN PSDM 263.203.000,00 77.853.000,00 - - 185.350.000,00 263.203.000,00
Penyusutan 77.853.000,00 77.853.000,00 - - 185.350.000,00 263.203.000,00
24 SEKRETARIAT DAERAH 142.830.000,00 142.830.000,00 - - - 142.830.000,00
Penyusutan 140.440.000,00 142.830.000,00 - - - 142.830.000,00
25 SEKRETARIAT DPRD 249.572.325,00 249.572.325,00 - - - 249.572.325,00
Penyusutan 244.894.825,00 249.572.325,00 - - - 249.572.325,00
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23.240.000,00 23.240.000,00 - - - 23.240.000,00
Penyusutan 17.867.500,00 23.240.000,00 - - - 23.240.000,00
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 18.100.000,00 18.100.000,00 - - - 18.100.000,00
Penyusutan 16.805.000,00 18.100.000,00 - - - 18.100.000,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 7.105.000,00 7.105.000,00 - - - 7.105.000,00
Penyusutan 7.105.000,00 7.105.000,00 - - - 7.105.000,00
Hal. 93 dari 137
Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Buku Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019
(Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 4.250.000,00
Penyusutan 4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 4.250.000,00
31 KELURAHAN BUTUH 4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 4.250.000,00
Penyusutan 4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 4.250.000,00
32 KELURAHAN JAMPIROSO 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 1.800.000,00
Penyusutan 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 1.800.000,00
33 KELURAHAN JAMPIREJO 8.260.000,00 8.260.000,00 - - - 8.260.000,00
Penyusutan 6.668.000,00 8.260.000,00 - - - 8.260.000,00
34 KELURAHAN KERTOSARI - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
35 KELURAHAN BANYUURIP - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
36 KELURAHAN KOWANGAN 5.200.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00 - - 5.200.000,00
Penyusutan 3.940.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00 - - 5.200.000,00
37 KELURAHAN JURANG 3.875.000,00 1.925.000,00 1.950.000,00 - - 3.875.000,00
Penyusutan 2.510.000,00 1.925.000,00 1.950.000,00 - - 3.875.000,00
38 KELURAHAN TLOGOREJO 2.016.500,00 1.950.000,00 - 66.500,00 - 2.016.500,00
Penyusutan 1.950.000,00 1.950.000,00 - - - 1.950.000,00
39 KELURAHAN KEBONSARI 3.966.500,00 3.900.000,00 - 66.500,00 - 3.966.500,00
Penyusutan 3.900.000,00 3.900.000,00 - - - 3.900.000,00
40 KELURAHAN MANDING 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00
Penyusutan 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 3.785.000,00 3.785.000,00 - - - 3.785.000,00
Penyusutan 3.785.000,00 3.785.000,00 - - - 3.785.000,00
42 KELURAHAN PURWOREJO 12.475.000,00 12.475.000,00 - - - 12.475.000,00
Penyusutan 12.475.000,00 12.475.000,00 - - - 12.475.000,00
43 KELURAHAN GIYANTI - - - - -
Penyusutan - - - - -
44 KELURAHAN MADURESO 1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 1.100.000,00
Penyusutan 1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 1.100.000,00
45 KELURAHAN SIDOREJO 1.366.500,00 1.300.000,00 - 66.500,00 - 1.366.500,00
Hal. 94 dari 137
Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Buku Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019
(Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 1.300.000,00
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 1.150.000,00 1.150.000,00 - - - 1.150.000,00
Penyusutan 1.150.000,00 1.150.000,00 - - - 1.150.000,00
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 450.000,00 450.000,00 - - - 450.000,00
Penyusutan 450.000,00 450.000,00 - - - 450.000,00
48 KECAMATAN TEMBARAK 19.415.000,00 19.415.000,00 - - - 19.415.000,00
Penyusutan 17.202.000,00 19.415.000,00 - - - 19.415.000,00
49 KECAMATAN PRINGSURAT 8.350.000,00 8.350.000,00 - - - 8.350.000,00
Penyusutan 6.196.428,60 8.350.000,00 - - - 8.350.000,00
50 KECAMATAN KALORAN - - - - -
Penyusutan - - - - -
51 KECAMATAN PARAKAN - - - - -
Penyusutan - - - - -
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 54.046.000,00 10.046.000,00 44.000.000,00 - - 54.046.000,00
Penyusutan 40.846.000,00 10.046.000,00 44.000.000,00 - - 54.046.000,00
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 9.160.000,00 9.160.000,00 - - - 9.160.000,00
Penyusutan 7.410.000,00 9.160.000,00 - - - 9.160.000,00
54 KECAMATAN BULU 18.025.000,00 17.500.000,00 - - 525.000,00 18.025.000,00
Penyusutan 17.500.000,00 17.500.000,00 - - 525.000,00 18.025.000,00
55 KECAMATAN KEDU 20.758.350,00 20.758.350,00 - - - 20.758.350,00
Penyusutan 20.758.350,00 20.758.350,00 - - - 20.758.350,00
56 KECAMATAN KANDANGAN 52.788.000,00 52.788.000,00 - - - 52.788.000,00
Penyusutan 52.583.000,00 52.788.000,00 - - - 52.788.000,00
57 KECAMATAN CANDIROTO 46.075.000,00 46.075.000,00 - - - 46.075.000,00
Penyusutan 44.362.500,00 46.075.000,00 - - - 46.075.000,00
58 KECAMATAN NGADIREJO 26.450.000,00 26.450.000,00 - - - 26.450.000,00
Penyusutan 26.450.000,00 26.450.000,00 - - - 26.450.000,00
59 KELURAHAN MANGGONG 7.100.000,00 7.100.000,00 - - - 7.100.000,00
Penyusutan 7.100.000,00 7.100.000,00 - - - 7.100.000,00
60 KECAMATAN JUMO 38.312.000,00 38.312.000,00 - - - 38.312.000,00
Penyusutan 37.149.500,00 38.312.000,00 - - - 38.312.000,00
Hal. 95 dari 137
Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Buku Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019
(Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
61 KECAMATAN WONOBOYO 1.058.300,00 1.058.300,00 - - - 1.058.300,00
Penyusutan 1.058.300,00 1.058.300,00 - - - 1.058.300,00
62 KECAMATAN KRANGGAN 6.350.000,00 6.350.000,00 - - - 6.350.000,00
Penyusutan 6.350.000,00 6.350.000,00 - - - 6.350.000,00
63 KELURAHAN KRANGGAN 11.900.000,00 11.900.000,00 - - - 11.900.000,00
Penyusutan 11.490.000,00 11.900.000,00 - - - 11.900.000,00
64 KECAMATAN BEJEN 17.940.000,00 17.940.000,00 - - - 17.940.000,00
Penyusutan 17.940.000,00 17.940.000,00 - - - 17.940.000,00
65 KECAMATAN KLEDUNG 32.914.997,00 32.914.997,00 - - - 32.914.997,00
Penyusutan 32.914.997,00 32.914.997,00 - - - 32.914.997,00
66 KECAMATAN BANSARI 56.940.000,00 55.190.000,00 1.750.000,00 - - 56.940.000,00
Penyusutan 56.740.000,00 55.190.000,00 1.750.000,00 - - 56.940.000,00
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 14.241.500,00 14.241.500,00 - - - 14.241.500,00
Penyusutan 14.241.500,00 14.241.500,00 - - - 14.241.500,00
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 15.488.000,00 15.488.000,00 - - - 15.488.000,00
Penyusutan 15.488.000,00 15.488.000,00 - - - 15.488.000,00
69 KECAMATAN GEMAWANG 200.000,00 200.000,00 - - - 200.000,00
Penyusutan 80.000,00 200.000,00 - - - 200.000,00
70 KECAMATAN TRETEP 10.939.100,00 10.939.100,00 - - - 10.939.100,00
Penyusutan 10.939.100,00 10.939.100,00 - - - 10.939.100,00
71 PENGELOLA BARANG 4.390.750 4.390.750,00 4.390.750,00
Penyusutan 4.390.750 4.390.750,00 4.390.750,00
41.288.532.442,00 17.209.608.751,00 5.356.262.997,00 6.108.438.630,00 17.379.305.683,00 46.053.616.061,00
21.076.157.065,49 15.505.250.357,50 7.155.904.978,02 - 17.903.051.236 40.564.206.571,47 JUMLAH
Hal. 96 dari 137
Lampiran V.38
SOFTWARE YANG TIDAK DIGUNAKAN DED YANG TIDAK DIGUNAKAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN Total
1 2 3 4 5 6 8
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 98.553.732,00 55.970.000,00 0,00 154.523.732,00
Penyusutan 0,00 77.205.080,02 0,00 0,00 77.205.080,02
2 DINAS KESEHATAN 0,00 179.969.000,00 98.375.000,00 0,00 278.344.000,00
Penyusutan 0,00 179.969.000,00 0,00 0,00 179.969.000,00
3 RUMAH SAKIT UMUM 0,00 217.222.500,00 47.489.000,00 0,00 264.711.500,00
Penyusutan 0,00 217.222.500,00 0,00 0,00 217.222.500,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 3.823.962.790,00 0,00 3.823.962.790,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DINAS TENAGA KERJA 0,00 59.850.000,00 146.712.500,00 0,00 206.562.500,00
Penyusutan 0,00 59.850.000,00 0,00 0,00 59.850.000,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 15.050.730,00 15.050.730,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 15.050.730,00 15.050.730,00
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 15.500.000,00 190.571.500,00 6.567.000,00 212.638.500,00
Penyusutan 0,00 15.500.000,00 6.567.000,00 22.067.000,00
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 16.940.000,00 0,00 0,00 16.940.000,00
Penyusutan 0,00 16.940.000,00 0,00 0,00 0,00
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 113.921.500,00 0,00 0,00 113.921.500,00
Penyusutan 0,00 113.921.500,00 0,00 0,00 113.921.500,00
12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 253.200.000,00 0,00 0,00 253.200.000,00
Penyusutan 0,00 253.200.000,00 0,00 0,00 253.200.000,00
13 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 333.465.480,00 0,00 0,00 333.465.480,00
Penyusutan 0,00 333.465.480,00 0,00 0,00 333.465.480,00
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 133.591.000,00 0,00 0,00 133.591.000,00
ASET LAIN-LAIN LAINNYA
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Hal. 97 dari 137
SOFTWARE YANG TIDAK DIGUNAKAN DED YANG TIDAK DIGUNAKAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN Total
1 2 3 4 5 6 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 0,00 133.591.000,00 0,00 0,00 133.591.000,00
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 0,00 513.322.200,00 0,00 513.322.200,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 DINAS PM DAN PTSP 0,00 125.656.000,00 82.795.000,00 0,00 208.451.000,00
Penyusutan 0,00 120.542.125,00 0,00 0,00 120.542.125,00
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 139.567.100,00 0,00 139.567.100,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 328.907.000,00 0,00 328.907.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 INSPEKTORAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 306.868.000,00 0,00 0,00 306.868.000,00
Penyusutan 0,00 306.868.000,00 0,00 0,00 306.868.000,00
22 BADAN PPKAD 0,00 220.080.000,00 0,00 17.826.862,00 237.906.862,00
Penyusutan 0,00 220.080.000,00 0,00 16.553.514,71 236.633.514,71
23 BADAN KD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 74.082.223,00 0,00 0,00 74.082.223,00
Penyusutan 0,00 47.932.223,00 0,00 0,00 47.932.223,00
25 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 KELURAHAN TEMANGGUNG I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 98 dari 137
SOFTWARE YANG TIDAK DIGUNAKAN DED YANG TIDAK DIGUNAKAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN Total
1 2 3 4 5 6 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 KELURAHAN TEMANGGUNG II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 KELURAHAN BUTUH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 KELURAHAN JAMPIROSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 KELURAHAN JAMPIREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 KELURAHAN KERTOSARI 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
35 KELURAHAN BANYUURIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 KELURAHAN KOWANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 KELURAHAN JURANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 KELURAHAN TLOGOREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 KELURAHAN KEBONSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 KELURAHAN MANDING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 KELURAHAN MUNGSENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 KELURAHAN PURWOREJO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Penyusutan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
43 KELURAHAN GIYANTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 KELURAHAN MADURESO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 99 dari 137
SOFTWARE YANG TIDAK DIGUNAKAN DED YANG TIDAK DIGUNAKAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN Total
1 2 3 4 5 6 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 KELURAHAN SIDOREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 KELURAHAN WALITELON SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 KELURAHAN WALITELON UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 0,00 18.311.000,00 18.311.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 13.079.285,71 13.079.285,71
49 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 KELURAHAN PARAKAN WETAN 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Penyusutan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
53 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
59 KELURAHAN MANGGONG 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Hal. 100 dari 137
SOFTWARE YANG TIDAK DIGUNAKAN DED YANG TIDAK DIGUNAKAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN Total
1 2 3 4 5 6 8
No. Perangkat Daerah Per 31 Desember 2019 (Rp)
Per 31 Desember 2020 (Rp)
Penyusutan 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
60 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 KELURAHAN KRANGGAN 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
64 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
69 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 9.026.000,00 9.026.000,00
70 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 PENGELOLA BARANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.153.399.435,00 5.427.672.090,00 103.109.592,00 7.684.181.117,00
0,00 2.100.786.908,02 0,00 96.604.530 2.197.391.438,44 JUMLAH
Hal. 101 dari 137
Lampiran V.39
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kamus lengkap bahasa Indonesia(index) 12/30/2015 2 2 buah B Apbd 2 79.865,00 0,00 79.865,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
2 Pesawat Telepon 01/01/2009 1 - RB BOS 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 SD Negeri 1 Pagersari
3 Meja kayu/rotan 01/01/2010 3 - RB BOS 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 SD Negeri 1 Pagersari
4 Program Software Pembelajaran Mapel Matematika 2011 1 unit B Depdiknas 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
5 Program Software Pembelajaran Mapel Fisika 2011 1 unit B Depdiknas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
6 Program Software Pembelajaran Mapel Ekonomi 2011 1 unit B Depdiknas 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
7 Program Software Pembelajaran Mapel Sejarah 2011 1 unit B Depdiknas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
8 Program Software Pembelajaran Mapel Geografi 2011 1 unit B Depdiknas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
9 Program Software Pembelajaran Mapel PKn 2011 1 unit B Depdiknas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
10 Program Software Pembelajaran Mapel Biologi 2011 1 unit B Depdiknas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 SMPN 2 BULU
11 Program 2012 1 B DAK 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 SD Negeri 2 Ngadisepi
12 Software Sistem Informasi 2012 1 paket B APBD 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 SDN 1 Tegalsari
13 Software Pembelajaran 2013 1 B APBN 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 SMPN 2 KANDANGAN
14 Server PP 2 Q 40 T2 23/09/2015 1 1 B Bantah pihak 3 33.333.000,00 0,00 33.333.000,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
15 Kamus besar Bahasa Indonesia 12/30/2015 2 2 buah B Apbd 2 521.865,00 0,00 521.865,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
16 Server Windows 2012 23/09/2015 1 1 B Bantah pihak 3 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
17 Software aplikasi 11/03/2016 1 B Bos 2016 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
18 Perangkat Lunak (software) E Learning E Content 16/12/2016 4 Set CD B Dropping Dinpendik 17.743.740,00 0,00 17.743.740,00 0,00 SD Negeri 2 Banaran
19 Software e-content 16/12/2016 4 buah B Hibah Pihak III 17.743.740,00 0,00 17.743.740,00 0,00 SD Negeri Mandisari
20 Soft Ware/E- Content 19/12/2016 4 buah BDropping
DIPENDIK17.743.740,00 4.435.935,00 17.743.740,00 0,00 SD Negeri Margolelo
21 Server TSVC4 SATA35 V3 intel Ceon 23/06/2017 1 BUAH B Bantah antar OPD 17.640.089,00 4.410.022,25 17.640.089,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
22 Server CAL 2016 23/06/2017 1 B Bantah antar OPD 3.568.734,00 892.183,50 3.568.734,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
23 Office 2016 program academic edition 23/06/2017 1 B Bantah antar OPD 22.024.258,00 5.506.064,50 22.024.258,00 0,00 SMPN 2 TEMANGGUNG
24 Software Security and Antivirus Licensing 07/11/2017 22 kode Bbantuan
Pemerintah Pusat3.256.000,00 814.000,00 2.849.000,00 407.000,00 SMPN 1 TEMANGGUNG
25 Windows OS Licensing (Win. Server) 18/11/2017 1 CD Bbantuan
Pemerintah Pusat3.724.500,00 931.125,00 3.258.937,50 465.562,50 SMPN 1 TEMANGGUNG
26 Microsoft Office 2016 18/11/2017 22 CD Bbantuan
Pemerintah Pusat19.800.000,00 4.950.000,00 17.325.000,00 2.475.000,00 SMPN 1 TEMANGGUNG
27 Windows OS Licencing (PC Klien) 18/11/2017 21 Kode Bbantuan
Pemerintah Pusat2.625.000,00 656.250,00 2.296.875,00 328.125,00 SMPN 1 TEMANGGUNG
28 Microsoft Office Sngl 2016 Academic OLP 29/12/2017 1 Unit B Bantah 19.800.000,00 4.950.000,00 17.325.000,00 2.475.000,00 SMPN 1 TEMBARAK
29 Microsoft Windows Server STDCore 2016 Sngl Academic 29/12/2017 1 Unit B Bantah 3.724.500,00 931.125,00 3.258.937,50 465.562,50 SMPN 1 TEMBARAK
ASET LAINNYA
ASET TAK BERWUJUD
Hal. 102 dari 137
30 Microsoft Windows Server CAL Sngl Academic 29/12/2017 1 Unit B Bantah 2.625.000,00 656.250,00 2.296.875,00 328.125,00 SMPN 1 TEMBARAK
31 BITDEFENDER Antivirus for EDU 3 Year 29/12/2017 1 Unit B Bantah 3.256.000,00 814.000,00 2.849.000,00 407.000,00 SMPN 1 TEMBARAK
32 Aplikasi Profil Pendidikan 10/12/2018 1 B APBD II 71.250.000,00 17.812.500,00 44.531.250,00 26.718.750,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
33 Aplikasi Manajemen Akreditasi 10/12/2018 1 B APBD II 7.500.000,00 1.875.000,00 4.687.500,00 2.812.500,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
34 Belanja Modal Pengadaan Program/Software 31/12/2019 1 Unit B APBD II 143.440.000,00 35.860.000,00 53.790.000,00 89.650.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
35 Webside SMP Negeri 2 Kandangan 20/11/2020 1 paket B BOS 3.060.000,00 382.500,00 382.500,00 2.677.500,00 SMPN 2 KANDANGAN
36 Website 30/09/2020 1 Buah B BOS 5.500.000,00 687.500,00 687.500,00 4.812.500,00 SMPN 1 BANSARI
37 DED Dokumen UKL UPL 20/12/2016 1 paket B Dinbudpar 48.360.000,00 0,00 0,00 48.360.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
106 509.514.031,00 86.564.455,25 319.131.406,00 190.382.625,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Layanan Informasi Data Kesehatan 2013 1 set B APBD 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
2 Dongle Software LDMS (Vanslite) Laboratory Data Management System21/11/2017 1 Buah B JKN 2017 14.500.000,00 3.625.000,00 12.687.500,00 1.812.500,00 UPT. DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEMANGGUNG
3 Software Sistem Informasi Pelaporan Terpadu 22/12/2015 1 B APBD II 24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
4 Program SIMPUS 2013 1 set B APBD 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
5 Software 20/12/2020 1 Buah Baik APBD 16.000.000,00 2.000.000 2.000.000,00 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN
4 103.200.000,00 5.625.000,00 87.387.500,00 15.812.500,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Software Akuntansi 2012 1 Unit B APBD 76.074.500,00 0,00 76.074.500,00 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2 Software dan Hardware SMS Gateway 15/06/2015 1 unit B BLUD 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2 92.574.500,00 0,00 92.574.500,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 Sofware Pertanahan Bidang TR dan Pertanahan 11/10/2017 1 PAKET B APBD 113.624.780,00 28.406.195,00 99.421.682,50 14.203.097,50 DPUPKP
50 Software Rusunawa 12/12/2019 1 - - APBD 24.937.000,00 3.117.125,00 6.234.250,00 18.702.750,00 DPUPKP
2 138.561.780,00 31.523.320,00 105.655.932,50 32.905.847,50
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
Hal. 103 dari 137
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Website Dinsos Kab.Temanggung 29/06/2014 1 bh B APBD 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0 DINAS SOSIAL
1 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 APLIKASI SOFTWARE SYSTEM OTOMATISASI PERKANTORAN2008 1 UNIT B APBN 79.500.000,00 0 79.500.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
2 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
3 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
4 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
5 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
6 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
7 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
8 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
9 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
10 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
11 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
12 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
13 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
14 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
15 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
16 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
17 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
18 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
19 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
20 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
21 software lab bahasa for student 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja2.750.000,00 0 2.750.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
22 software lab bahasa for teacher 2015 1 Buah Bhibah kementrian
tenaga kerja22.000.000,00 0 22.000.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
23 Software Lab Bahasa Master (MG Lab Net Lux) 10/12/2015 1 buah B APBD 2.828.000,00 0 2.828.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
24 Software Lab Bahasa Client (MG Lab Net Lux) 10/12/2015 16 buah B APBD 14.144.000,00 0 14.144.000,00 0 DINAS TENAGA KERJA
39 173.472.000,00 0,00 173.472.000,00 0,00
JUMLAH
JUMLAH
Hal. 104 dari 137
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Software Microsoft Office Home & Busines 2010 2012 5 keping B DAK 2012 4.230.840,00 0 4.230.840,00 0 DPPKBPPPA
2 Program Microsoft Office Home & Business 2013 2013 4 keping B DAK 2013 12.021.800,00 0 12.021.800,00 0 DPPKBPPPA
3 MS Office Home & Business 2013 09/15/2014 2 keping B DAK 2014 6.490.000,00 0 6.490.000,00 0 DPPKBPPPA
4 SOFTWARE 12/01/2016 10 keping B APBD 35.051.000,00 0 35.051.000,00 0 DPPKBPPPA
21 57.793.640,00 0,00 57.793.640,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SOFTWARE Photogrametry UAV 16/08/2016 1 Lesence B APBD 34.980.000,00 4.372.500,00 34.980.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1 34.980.000,00 4.372.500,00 34.980.000,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Soft ware Aplikasi Kependudukan 2013 1 Program B APBD 30.065.000,00 0 30.065.000,00 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 Aplikasi SMS Center 28/11/2014 1 Buah B APBD 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3 APLIKASI DATA KEPENDUDUKAN 04/05/2015 1 B APBD 24.940.000,00 0 24.940.000,00 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4 WEBSITE DUKCAPIL 30/12/2015 1 B APBD 15.418.750,00 0 15.418.750,00 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5 Soft Ware Penyempurnaan Aplikasi Kependudukan 08/08/2016 1 - B APBD 15.600.000,00 1.950.000,00 15.600.000,00 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6 Aplikasi SIMPEL(pengembangan aplikasi pelayanan) 05/12/2017 1 paket B APBD 14.850.000,00 3.712.500,00 12.993.750,00 1.856.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7 Aplikasi server mirror dan setting server load balancing 28/12/2018 1 B APBD 7.500.000,00 1.875.000,00 4.687.500,00 2.812.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8 Aplikasi buku tamu menggunakan card reader 28/12/2018 2 B APBD 2.200.000,00 550.000,00 1.375.000,00 825.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9 Aplikasi qoality Control Percetakan KTP-el 28/12/2018 1 paket B APBD 1.100.000,00 275.000,00 687.500,00 412.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10 Software pengembangan aplikasi pelayanan adminduk 28/12/2018 1 paket B APBD 10.000.000,00 2.500.000,00 6.250.000,00 3.750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11 131.673.750,00 10.862.500,00 122.017.500,00 9.656.250,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Software 11/27/2019 1 Paket B APBD 49.510.000,00 12.377.500,00 18.566.250,00 30.943.750,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 Software 12/23/2019 1 Paket B APBD 117.876.900,00 45.384.225,00 44.203.837,50 73.673.062,50 DINAS PERHUBUNGAN
2 167.386.900,00 57.761.725,00 62.770.087,50 104.616.812,50
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
Hal. 105 dari 137
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aplikasi callplan menara telekomunikasi 12/03/2014 5 Paket CD B APBD II 48.088.500,00 0 48.088.500,00 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 aplikasi portal skpd/website kecamatan 11/10/2016 1 paket B apbd 2016 89.896.000,00 11.237.000,00 89.896.000,00 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3 Microsoft Windows Sever : WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic 9EM-0023/11/2020 1 unit B APBD 14.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 12.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Microsoft SQL Server: SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov 228-11487 ( 1 lisensi)23/11/2020 1 unit B APBD 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 17.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8 171.984.500,00 15.487.000,00 142.234.500,00 29.750.000,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Software Data Koperasi 22/06/2017 1 set B APBD 7.500.000,00 1.875.000 7.500.000,00 0 DISPERINDAGKOP UKM
2 Program Software industri kecil 05/07/1905 1 buah B APBD 7.590.000,00 0 7.590.000,00 0 DISPERINDAGKOP UKM
3 Program Software 05/07/1905 1 buah B APBD 7.500.000,00 0 7.500.000,00 0 DISPERINDAGKOP UKM
4 Program Software 04/07/1905 1 buah B APBD 1.100.000,00 0 1.100.000,00 0 DISPERINDAGKOP UKM
5 software 11/24/2014 1 buah B APBD 5.500.000,00 0 5.500.000,00 0 DISPERINDAGKOP UKM
5 29.190.000,00 1.875.000,00 29.190.000,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Software 2007 1 UNIT BaikAPBD KAB (Ex.
KPPT)14.750.000,00 0 14.750.000,00 0 DPMPTSP
2 Software 2008 1 UNIT BaikAPBD KAB (Ex.
KPPT)24.900.000,00 0 24.900.000,00 0 DPMPTSP
2 39.650.000,00 - 39.650.000,00 -
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sistem Otomasi Perpustakaan 2008 1 RB APBD 21.424.760,00 0 21.424.760,00 0 DINARSIPUS
2 Audio Book 2008 1 B APBD 1.700.000,00 0 1.700.000,00 0 DINARSIPUS
3 Software Digital Talking Book 2008 1 B APBD 1.600.000,00 0 1.600.000,00 0 DINARSIPUS
4 OS Windows XP 2008 2 B APBD 2.948.400,00 0 2.948.400,00 0 DINARSIPUS
5 Aplikasi Tranning 27/12/2017 1 Paket B APBD 3.190.000,00 797.500 2.791.250,00 398.750,00 DINARSIPUS
6 30.863.160,00 797.500,00 30.464.410,00 398.750,00
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
Hal. 106 dari 137
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aplikasi Flipbook Maker 25/04/2016 1 paket B APBD II 6.255.693,00 0 6.255.693,00 0 BAPPEDA
1 6.255.693,00 0,00 6.255.693,00 0,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (sentralistik) 2006 1 Jaringan B APBD 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 BPPKAD
2 Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (desentralistik) 2006 1 Jaringan B APBD 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 BPPKAD
3 Sistem informasi BPHTB dan Pajak Air Tanah 2011 1 Jaringan B APBD 20.000.000,00 0 20.000.000,00 0 BPPKAD
4 Aplikasi pengolah data base PBB 2012 1 Jaringan B APBD 66.380.017,00 0 66.380.017,00 0 BPPKAD
5 Aplikasi sistem operasi PBB 2012 1 Jaringan B APBD 19.487.870,00 0 19.487.870,00 0 BPPKAD
6 Aplikasi pengolah peta PBB 2012 1 Jaringan B APBD 32.482.280,00 0 32.482.280,00 0 BPPKAD
7 Coding software PBB 2012 1 Jaringan B APBD 64.322.710,00 0 64.322.710,00 0 BPPKAD
8 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 2013 1 Jaringan B APBD 6.000.000,00 0 6.000.000,00 0 BPPKAD
9 Penyusunan sistem informasi penatausahaan keuangan 2013 1 Jaringan B APBD 15.000.000,00 0 15.000.000,00 0 BPPKAD
10 Oracle AII Paaket Instan 10/11/2012 1 Buah B APBD 24.377.359,00 0 24.377.359,00 0 BPPKAD
11 Manajemen Pendapatan Daerah 24/12/2015 1 Jaringan B APBD 89.955.000,00 0,00 89.955.000,00 0,00 BPPKAD
12 Manajemen Pendapatan Daerah (Aplikasi MAPADA) 26/12/2016 1 program B APBD 102.735.000,00 12.841.875,00 102.735.000,00 0,00 BPPKAD
13 Software Penyempurnaan Ijin Reklame 01/11/2017 1 - B APBD 55.595.000,00 13.898.750,00 48.645.625,00 6.949.375,00 BPPKAD
14 Software Aplikasi SIM BOS 01/11/2017 1 - B APBD 30.000.000,00 7.500.000,00 26.250.000,00 3.750.000,00 BPPKAD
15 Software Penyusunan Modul Laporan Pendapatan Daerah 01/11/2017 1 - B APBD 54.440.000,00 13.610.000,00 47.635.000,00 6.805.000,00 BPPKAD
16 Software Penatausahaan Keuangan 28/12/2018 1 jaringan B APBD 369.959.184,00 92.489.796,00 231.224.490,00 138.734.694,00 BPPKAD
16 1.030.734.420,00 140.340.421,00 874.495.351,00 156.239.069,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dokumen UKL UPL Pasar Hewan Ngadirejo 01/11/2016 1 paket BAPBD II Dinakan
201626.125.000,00 0 0 26.125.000,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1 26.125.000,00 - - 26.125.000,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DED Gedung SATPOL PP 29/12/2015 1 Dokumen B Pengadaan 97.016.500,00 0 0 97.016.500,00 SATPOL PP DAMKAR
1 97.016.500,00 0,00 0,00 97.016.500,00
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
Hal. 107 dari 137
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aplikasi SIMBANGDA 2012 1 Paket B Pengadaan 6.500.000,00 0 6.500.000,00 0 BAGIAN PEMBANGUNAN
2 SOFTWARE JDIH 2013 1 B APBD 9.900.000,00 0 9.900.000,00 0 BAGIAN HUKUM
3 Sofware 22/11/2016 1 unit B APBD 88.000.000,00 11.000.000,00 88.000.000,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
4 Sofware aplikasi Lakip 14/11/2017 1 aplikasi B APBD 29.260.000,00 7.315.000,00 25.602.500,00 3.657.500,00 BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
5 Sofware aplikasi analisis Jabatan 19/07/2017 1 aplikasi B APBD 29.260.000,00 7.315.000,00 25.602.500,00 3.657.500,00 BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
6 Pengembangan Softwere ABK 03/09/2018 1 Aplikasi B APBD 30.000.000,00 7.500.000,00 18.750.000,00 11.250.000,00 BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
6 192.920.000,00 33.130.000,00 174.355.000,00 18.565.000,00
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program 2012 B 5.250.000,00 - 5.250.000,00 - SEKRETARIAT DPRD
2 Software 29/08/2018 1 - B APBD 58.761.750,00 14.690.437,50 36.726.093,75 22.035.656,25 SEKRETARIAT DPRD
1 64.011.750,00 14.690.437,50 41.976.093,75 22.035.656,25
No Nama Barang Tahun Beli Jumlah Satuan KondisiAsal-usul
PembiayaanHarga (Rp)
Nilai Penyusutan Tahun
berjalan
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aplikasi Simpeg 22/12/2020 1 B APBD 48.950.000,00 6.118.750,00 6.118.750,00 42.831.250,00 BKPSDM
1 48.950.000,00 6.118.750,00 6.118.750,00 42.831.250,00
3.156.857.624,00 409.148.608,75 2.410.522.363,75 746.335.260,25
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
TOTAL
Hal. 108 dari 137
Lampiran V.40
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
1 Dindikpora 28.071.061.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 340.587.128,00 0,00 346.767.128,00
2 Dinas Kesehatan 1.714.415.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.830.698,00 0,00 21.830.698,00
3 RSU 818.994.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.296.000,00 0,00 4.296.000,00
4 DPU PKP 147.901.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00
5 Satpol PP dan Damkar 29.074.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Sosial 52.419.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dinas Tenaga Kerja 122.456.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DPP KB PP DAN PA 52.831.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dintanpangan 157.066.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.000,00 0,00 2.515.000,00
10 DLH 273.379.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.000,00 0,00 4.770.000,00
11 Dinpendukcapil 50.003.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dinpermades 24.383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.900,00 0,00 591.900,00
13 Dinas Perhubungan 23.429.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dinas Kominfo 38.414.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Dinperindagkop & UKM 40.663.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 DPM DAN PTSP 3.685.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Dinbudpar 12.054.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.400,00 0,00 496.400,00
18 Dinas Arsippus 33.376.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dinakan 51.875.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Inspektorat 16.928.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 BAPPEDA 45.033.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 BPPKAD 17.294.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 BKD DAN PSDM 6.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00
24 Sekretariat Daerah 260.183.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.000,00 0,00 1.876.000,00
25 Sekretariat DPRD 55.723.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.400,00 0,00 1.319.400,00
26 BPBD 5.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00
27 Kantor Kesbangpol 2.929.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kec. Temanggung 97.626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kel. Temanggung I 15.721.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00
Tabel Rekap Mutasi Ekstrakomtable Pemerintah Kabupaten Temanggung
per Perangkat Daerah Tahun 2020
No Nama Perangkat Daerah Nili Aset per 1 Januari 2020
Mutasi Bertambah
Hal. 109 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat Daerah Nili Aset per 1 Januari 2020
Mutasi Bertambah
30 Kel. Temanggung II 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kel. Butuh 5.717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kel. Jampiroso 15.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Kel. Jampirejo 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kel. Kertosari 12.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kel. Banyuurip 18.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Kel. Kowangan 16.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kel. Jurang 18.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kel. Tlogorejo 10.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Kel. Kebonsari 11.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
40 Kel. Manding 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Kel. Mungseng 7.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
42 Kel. Purworejo 23.585.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
43 Kel. Giyanti 18.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kel. Madureso 12.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Kel. Sidorejo 29.495.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kel. Walitelon Sel 11.474.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Kel. Walitelon Utara 18.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Kec. Tembarak 14.852.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kec. Pringsurat 5.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Kec. Kaloran 29.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kec. Parakan 10.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Kel. Parakan Wetan 13.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kel. Parakan Kauman 15.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kec. Bulu 19.930.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kec. Kedu 11.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Kec. Kandangan 10.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Kec. Candiroto 8.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Kec. Ngadirejo 7.404.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Kel. Manggong 4.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kec. Jumo 14.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kec. Wonoboyo 28.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Kec. Kranggan 6.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 110 dari 137
Belanja Modal BOP BOS Reguler BOS Afirmasi BOS Kinerja Belanja non Modal Hibah Belum Tercatat Antar SKPD Reklas antar KIB Koreksi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
No Nama Perangkat Daerah Nili Aset per 1 Januari 2020
Mutasi Bertambah
63 Kel. Kranggan 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
64 Kec. Bejen 13.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Kec. Kledung 9.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Kec. Bansari 6.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kec. Tlogomulyo 14.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kec. Selopampang 11.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Kec. Gemawang 4.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kec. Tretep 4.747.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pengelola Barang 5.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 32.803.450.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 410.901.526,00 0,00 417.081.526,00
Hal. 111 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPDReklas antar
KIB
Pemeliharaan/B
rg Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
18 19 20 21 22 25 26 26 27=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 28=(3+17)-27
1 Dindikpora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.417.828.223,00
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736.246.672,00
3 RSU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.290.068,00
4 DPU PKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.901.187,00
5 Satpol PP dan Damkar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.074.300,00
6 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.419.505,00
7 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.456.715,00
8 DPP KB PP DAN PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.831.600,00
9 Dintanpangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.581.236,00
10 DLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.149.750,00
11 Dinpendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.003.450,00
12 Dinpermades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.974.900,00
13 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.429.966,00
14 Dinas Kominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.414.906,00
15 Dinperindagkop & UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.663.420,00
16 DPM DAN PTSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685.500,00
17 Dinbudpar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.551.000,00
18 Dinas Arsippus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.376.100,00
19 Dinakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.875.344,00
20 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.928.700,00
21 BAPPEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.033.415,00
22 BPPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.294.280,00
23 BKD DAN PSDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688.500,00
24 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.059.518,00
25 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.042.440,00
26 BPBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00
27 Kantor Kesbangpol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929.000,00
28 Kec. Temanggung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.626.000,00
29 Kel. Temanggung I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.975.500,00
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
Hal. 112 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPDReklas antar
KIB
Pemeliharaan/B
rg Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
18 19 20 21 22 25 26 26 27=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 28=(3+17)-27
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
30 Kel. Temanggung II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00
31 Kel. Butuh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.717.000,00
32 Kel. Jampiroso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.658.000,00
33 Kel. Jampirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00
34 Kel. Kertosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.640.000,00
35 Kel. Banyuurip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.170.000,00
36 Kel. Kowangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.242.500,00
37 Kel. Jurang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.116.000,00
38 Kel. Tlogorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.185.000,00
39 Kel. Kebonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.530.000,00
40 Kel. Manding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250.000,00
41 Kel. Mungseng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.190.000,00
42 Kel. Purworejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.725.900,00
43 Kel. Giyanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.209.000,00
44 Kel. Madureso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840.000,00
45 Kel. Sidorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.495.500,00
46 Kel. Walitelon Sel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.474.500,00
47 Kel. Walitelon Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.766.000,00
48 Kec. Tembarak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.852.575,00
49 Kec. Pringsurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.000,00
50 Kec. Kaloran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.985.000,00
51 Kec. Parakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.445.000,00
52 Kel. Parakan Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340.000,00
53 Kel. Parakan Kauman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.038.000,00
54 Kec. Bulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.930.700,00
55 Kec. Kedu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.315.000,00
56 Kec. Kandangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.249.000,00
57 Kec. Candiroto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.054.000,00
58 Kec. Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.404.500,00
59 Kel. Manggong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.335.000,00
60 Kec. Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.585.000,00
61 Kec. Wonoboyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.881.000,00
62 Kec. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.955.000,00
Hal. 113 dari 137
Koreksi Dobel Catat Penghapusan Antar SKPDReklas antar
KIB
Pemeliharaan/B
rg Pakai Habis
Diserahkan ke
Masyarakat
Persediaan
Keluar/DipakaiJumlah
18 19 20 21 22 25 26 26 27=(18+19+20+21+22+23+24+25+26) 28=(3+17)-27
No Nama Perangkat Daerah
Mutasi Berkurang
Nilai Aset per 31
Desember 2020
63 Kel. Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
64 Kec. Bejen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.730.000,00
65 Kec. Kledung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.000,00
66 Kec. Bansari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.470.000,00
67 Kec. Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.058.000,00
68 Kec. Selopampang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.958.000,00
69 Kec. Gemawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158.000,00
70 Kec. Tretep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747.500,00
71 Pengelola Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.715.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.220.531.870,00
Hal. 114 dari 137
Lampiran V.41
No. Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 ATM Bank Jateng Kandangan 2.750.000,00 5.750.000,00
2 ATM Bank Jateng Kaloran 2.750.000,00 5.750.000,00
3 ATM Bank Jateng Pringsurat 2.750.000,00 5.750.000,00
4 ATM Bank Jateng Kranggan 2.750.000,00 5.750.000,00
5 Sewa Gedung PDI 0,00 3.570.900,00
6 Sewa ATM BPD Bulu 5.250.000,00 8.250.000,00
7 Sewa ATM BPD Bejen 5.250.000,00 8.250.000,00
8 Sewa ATM BPD Kedu 5.250.000,00 8.250.000,00
10 ATM Bank Jateng Setda 1.287.750,00 2.146.250,00
14 Sewa Kantor Kasda Setda 5.104.500,00 8.507.500,00
15 Fi ahsani Taqwim 0,00 444.000,00
18 PDAPM Kec Bejen 0,00 291.375,00
19 PDAPM Kec Kedu 0,00 135.975,00
20 PDAPM Kec Kaloran 0,00 128.205,00
21 PDAPM Kec Pringsurat 0,00 186.480,00
22 BKAD Bulu 0,00 126.262,50
23 PDAPM Kledung 0,00 203.962,50
24 PDAPM Gemawang 0,00 170.940,00
25 BKAD Kec Tlogomulyo 0,00 157.342,50
26 PDAPM Kec Selopampang 0,00 155.400,00
27 PDAPM Kec Ngadirejo 0,00 174.825,00
28 ATM BRI UPTD Puskesmas Bejen 1.666.667,00 5.666.667,00
29 PDAPM Kec Bansari 0,00 122.377,50
30 PDAPM Kec Tembarak 0,00 167.055,00
31 PDAPM Kec Tretep 0,00 139.860,00
32 Sewa PDAPM Kec Wonoboyo 0,00 233.100,00
33 PDAPM Kec Kranggan 0,00 186.480,00
34 BKAD Kec Jumo 0,00 108.780,00
35 ATM Bank Jateng di Kec. Tlogomulyo 7.750.000,00 10.750.000,00
36 ATM Bank Jateng di Kec. Wonoboyo 7.750.000,00 10.750.000,00
37 ATM Bank Jateng di Kec. Jumo 7.750.000,00 10.750.000,00
38 ATM Bank Jateng di BPPKAD 7.750.000,00 10.750.000,00
47 TPQ Al Fatah 180.000,00 540.000,00
48 KONI 0,00 1.447.500,00
49 IPHI 0,00 2.630.833,33
51 Kios Mungseng an. Partimah 333.333,33 833.333,33
52 Kios Mungseng an. Bambang Suyanto 333.333,33 833.333,33
53 Kios Mungseng an. Slamet 333.333,33 833.333,33
54 Kios Mungseng an. Anang Suprapto 333.333,33 833.333,33
55 Kios Mungseng an. Lilik Romiyati 333.333,33 833.333,33
56 Kios Mungseng an. Hadiyitno 333.333,33 833.333,33
57 Kios Mungseng an. Sri Purwanti 333.333,33 833.333,33
58 Kios Mungseng an. Sugiyanti 333.333,33 833.333,33
59 Kios Mungseng an. Sri Rohmani 333.333,33 833.333,33
60 Kios Mungseng an. Alam Sutrisno 333.333,33 833.333,33
61 Kios Mungseng an. Retno Wahyu Utami 333.333,33 833.333,33
62 ATM Bank Jateng Pusk Tembarak 11.250.000,00 14.250.000,00
53 FI AHSANI TAQWIM 2.200.000,00 0,00
54 MITRATEL 91.666.666,67 0,00
55 Lahan TNI Karanggedong 10.699.166,67 0,00
58 KONI 1.688.750,00 0,00
59 KANTIN Setda 4.180.000,00 0,00
61 BUMD ANEKA USAHA Setda 1.073.000,00 0,00
63 BAKD Selopampang 568.333,33 0,00
64 BAKD Wonoboyo 1.294.666,67 0,00
65 BAKD Bejen 1.618.400,00 0,00
66 BAKD Candiroto 1.581.960,00 0,00
67 BAKD Tretep 639.333,33 0,00
68 BAKD Ngadirejo 799.200,00 0,00
69 BAKD Kledung 932.400,00 0,00
70 BAKD Kedu 1.432.800,00 0,00
71 BAKD Bansari 288.066,67 0,00
72 BAKD Tembarak 488.733,33 0,00
73 BUMD PDAM Temanggung 30.271.916,67 0,00
74 BAKD Kaloran 301.800,00 0,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda
Hal. 115 dari 137
No. Uraian 2020 (Rp) 2019 (Rp)
75 BAKD Tlogomulyo 704.866,67 0,00
76 BAKD BULU 461.733,33 0,00
77 BAKD Gemawang 949.466,67 0,00
78 BAKD Kranggan 852.466,67 0,00
79 BAKD Jumo 708.666,67 0,00
80 IPHI 30.254.583,33 0,00
81 SMK BAMBANG SUGENG 3.660.000,00 0,00
Jumlah 270.222.560,33 141.808.737,00
Hal. 116 dari 137
No. Perangkat Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 3.561.974.348,00 3.329.235.501,00
2 DINAS KESEHATAN 456.835.458,00 365.990.770,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 594.348.795,00 694.721.220,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 287.683.004,00 230.672.560,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 56456416,00 32263840,00
7 DINAS SOSIAL 183.707.348,00 141.854.560,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 86.484.791,00 62.947.440,00
9 DINAS TENAGA KERJA 185.462.812,00 130.721.080,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 541.887.063,00 457.810.800,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 489.035.914,00 426.085.160,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 154.436.774,00 132.361.236,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.118.038,00 80.880.880,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 143.001.702,00 99.354.480,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 292.862.669,00 270.730.980,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 128.160.945,00 103.219.000,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 669.229.878,00 579.217.664,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 145.299.992,00 88.478.100,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 137.153.984,00 76.031.620,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 133.974.793,00 87.850.650,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 190.109.776,00 147.465.340,00
22 SEKRETARIAT DPRD 143.949.154,00 64.527.640,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 719.820.219,00 479.789.880,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 437.067.014,00 401.526.422,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 47.288.724,00 38.801.520,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 62.120.802,00 42.551.840,00
27 KECAMATAN KALORAN 49.101.314,00 36.883.760,00
28 KECAMATAN PARAKAN 100.400.880,00 87.796.940,00
29 KECAMATAN BULU 53.308.443,00 35.696.080,00
30 KECAMATAN KEDU 50.907.020,00 42.954.160,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 51.929.076,00 41.481.360,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 62.303.356,00 43.872.200,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 79.149.308,00 74.356.400,00
34 KECAMATAN JUMO 54.978.404,00 42.779.400,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 56.201.062,00 39.826.000,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 77.883.500,00 56.701.580,00
37 KECAMATAN BEJEN 54.318.204,00 46.802.280,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 62.375.279,00 51.028.921,00
39 KECAMATAN BANSARI 61.402.892,00 48.280.200,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 51.522.473,00 44.429.920,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 62.159.737,00 45.116.440,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 59.167.649,00 45.003.200,00
43 KECAMATAN TRETEP 50.947.041,00 42.858.800,00
44 INSPEKTORAT 136.864.011,00 82.339.040,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH 193.190.581,00 162.066.880,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 937.051.736,00 832.814.400,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 144.366.905,00 108.501.450,00
JUMLAH 12.435.999.284,00 10.576.679.594,00
Lampiran V.42
Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019
Hal. 117 dari 137
No. Perangkat Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 26.225.514,00 26.274.585,00
2 DINAS KESEHATAN 4.345.445.991,00 2.564.032.862,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12.570.477.289,00 18.133.369.413,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 789.567.354,00 833.412.531,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.378.853,00 8.481.925,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 936.294,00 976.380,00
7 DINAS SOSIAL 5.481.001,00 6.833.654,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.276.666,00 3.413.087,00
9 DINAS TENAGA KERJA 6.403.073,00 8.007.049,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5.225.627,00 10.045.684,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.722.649,00 5.610.177,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.931.566,00 13.689.780,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.209.569,00 1.228.246,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 2.217.103,00 3.586.420,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 6.517.391,00 4.985.376,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.469.285,00 2.379.647,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 51.286.080,00 64.475.065,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 4.817.805,00 7.818.364,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.199.997,00 3.894.537,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.796.111,00 8.048.268,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.745.317,00 4.275.961,00
22 SEKRETARIAT DPRD 9.082.072,00 8.713.021,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 73.575.206,00 88.007.128,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 13.541.025,00 14.960.339,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 1.501.983,00 1.912.566,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 1.644.917,00 2.686.464,00
27 KECAMATAN KALORAN 1.045.968,00 1.078.448,00
28 KECAMATAN PARAKAN 4.377.864,00 3.278.501,00
29 KECAMATAN BULU 1.017.547,00 1.168.337,00
30 KECAMATAN KEDU 627.091,00 583.719,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 1.351.193,00 1.320.799,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 398.500,00 591.452,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 2.117.213,00 1.951.796,00
34 KECAMATAN JUMO 1.210.894,00 1.177.532,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 38.390,00 38.390,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 2.741.367,00 1.708.858,00
37 KECAMATAN BEJEN 1.356.025,00 1.185.942,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 583.354,00 662.718,00
39 KECAMATAN BANSARI 1.447.720,00 1.429.507,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 388.922,00 520.069,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 593.500,00 837.306,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 805.232,00 1.160.918,00
43 KECAMATAN TRETEP 825.640,00 822.464,00
44 INSPEKTORAT 0,00 100.922,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 7.071.310,00 10.329.466,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16.087.620,00 21.347.299,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 2.901.901,00 3.634.325,00
JUMLAH 18.003.662.989,00 21.886.047.297,00
Lampiran V.43
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
Hal. 118 dari 137
No. Perangkat Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya (utang Retensi)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 102.386.946,00 78.001.300,00
2 DINAS KESEHATAN 126.165.647,00 765.890.103,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 86.733.940,00 240.261.041,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 661.252.322,00 3.599.972.698,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 2.159.100,00
6 BPBD 85.324.100,00 0,00
7 DINAS SOSIAL 0,00 66.365.250,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 182.402.601,00
9 DINAS TENAGA KERJA 0,00 26.848.369,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 17.858.201,00 33.957.750,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 58.271.033,00 71.743.209,00
12 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 0,00 1.360.600,00
13 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 381.798.999,00
14 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 18.322.537,00 0,00
15 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 67.339.799,00
16 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 48.648.985,00
17 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 37.178.864,00
18 SEKRETARIAT DAERAH 38.804.634,00 4.607.109,00
19 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 26.137.551,00
20 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 11.327.425,00
21 KECAMATAN PARAKAN 8.026.000,00 8.539.100,00
22 KECAMATAN KEDU 9.309.794,00 0,00
23 KECAMATAN NGADIREJO 7.883.659,00 0,00
24 KECAMATAN JUMO 0,00 8.285.400,00
25 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 9.925.000,00
26 KECAMATAN BEJEN 0,00 4.903.155,00
27 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 9.700.000,00
28 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 17.016.109,00
29 KECAMATAN TRETEP 0,00 11.966.588,00
30 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.239.750,00 0,00
31 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 9.940.501,00 0,00
32 KELURAHAN BANYUURIP 4.911.450,00 0,00
33 KELURAHAN TLOGOREJO 9.888.948,00 0,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya 1.247.319.462,00 5.716.336.105,00
Lampiran V.44
Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2020 dan TA 2019
Hal. 119 dari 137
2020 2019
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1
a. DAK Pendidikan SD/SDLB 9.837.672.825,00 11.203.145.000,00
b. DAK Pendidikan SMP/SMPLB 7.293.871.848,00 6.740.872.800,00
c. DAK Pendidikan SKB 1.334.941.500,00 716.915.000,00
d. DAK Penugasan Perpustakaan 0,00 1.030.037.697,00
e. DAK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 378.873.000,00 0,00
2
a. DAK Pelayanan Kesehatan Dasar 6.521.208.668,00 4.578.210.000,00
b. DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan 6.065.185.739,00 3.860.824.474,00
c. DAK Pelayanan Kefarmasian 2.603.984.657,00 3.859.783.277,00
d. Pelayanan pengadaan peralatan pendukung imunisasi 0,00 0,00
e. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana 0,00 1.299.061.000,00
3 0,00 2.238.000.000,00
4 2.616.261.000,00 2.756.250.000,00
5 0,00 3.987.270.700,00
6 936.939.500,00 0,00
7 0,00 820.308.740,00
8 0,00 0,00
9 0,00 0,00
a. DAK Infrastruktur Jalan 0,00 0,00
10 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0,00 11.898.239.017,00
11
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Penurunan Stunting 0,00 683.087.620,00
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit 1.283.155.136,00 6.351.722.625,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Air Minum 0,00 764.778.500,00
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pariwisata 0,00 1.388.407.987,00
e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi 0,00 1.497.645.000,00
f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan 0,00 9.925.527.347,00
g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pasar 0,00 1.054.130.000,00
h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Irigasi 4.335.816.464,00 6.149.113.783,00
i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 752.440.168,00
j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Penguatan Intervensi Stunting 679.347.400,00 0,00
k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pertanian 1.064.458.500,00 0,00
l. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan 315.730.322,00 0,00
12
a. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 11.987.400.000,00 12.279.600.000,00
b. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 128.816.209.000,00 131.728.697.060,00
c. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 0,00 0,00
d. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 35.219.289.666,00 21.347.966.666,00
e. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana 3.784.302.779,00 4.099.767.269,00
f. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.223.226.214,00 1.781.764.400,00
g. DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 0,00 0,00
h. DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 0,00 0,00
i. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.961.952.000,00 3.377.400.000,00
j. DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan 526.581.000,00 913.038.000,00
k. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 456.008.000,00 0,00
l. DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 417.358.000,00 0,00
Jumlah 231.659.773.218,00 259.084.004.130,00
Dana Alokasi Khusus Transportasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan
Dana Alokasi Khusus Penugasan
DAK Non Fisik
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman
Dana Alokasi Khusus Pertanian
Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
Lampiran V.45
Rincian Pendapatan_LO Dana Alokasi Khusus TA 2019 dan TA 2018
No Dana lokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Hal. 120 dari 137
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja Beban Jasa Beban Pemeliharaan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 86.922.000,00 85.972.000,00 85.972.000,00 69.672.000,00 16.300.000,00
2 Dinas Kesehatan 216.990.000,00 205.130.000,00 205.130.000,00 162.970.000,00 42.160.000,00
3 Puskesmas Parakan 0,00 0,00 16.285.000,00 0,00 16.285.000,00
4 Puskesmas Traji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Puskesmas Kledung 0,00 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00
6 Puskesmas Bansari 0,00 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00
7 Puskesmas Bulu 3.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 1.000.000,00 270.000,00
8 Puskesmas Temanggung 700.000,00 700.000,00 7.680.000,00 700.000,00 6.980.000,00
9 Puskesmas Dharma Rini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Puskesmas Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Puskesmas Tembarak 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
12 Puskesmas Selopampang 0,00 0,00 5.915.000,00 3.305.000,00 2.610.000,00
13 Puskesmas Kranggan 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00
14 Puskesmas Pare 0,00 0,00 984.200,00 984.200,00 0,00
15 Puskesmas Pringsurat 0,00 0,00 15.750.000,00 9.450.000,00 6.300.000,00
16 Puskesmas Rejosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Puskesmas Kaloran 0,00 0,00 8.445.000,00 8.445.000,00 0,00
18 Puskesmas Tepusen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Puskesmas Kandangan 0,00 0,00 10.702.000,00 10.702.000,00 0,00
20 Puskesmas Kedu 4.500.000,00 600.000,00 11.601.000,00 600.000,00 11.001.000,00
21 Puskesmas Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Puskesmas Banjarsari 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Puskesmas Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Puskesmas Gemawang 0,00 0,00 4.470.000,00 3.760.000,00 710.000,00
25 Puskesmas Candiroto 0,00 0,00 7.865.000,00 280.000,00 7.585.000,00
26 Puskesmas Bejen 0,00 0,00 3.860.000,00 3.860.000,00 0,00
27 Puskesmas Tretep 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00
28 Puskesmas Wonoboyo 2.600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
29 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.582.068.500,00 3.535.343.000,00 3.323.330.500,00 108.141.000,00 3.215.189.500,00
31 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 459.450.000,00 459.450.000,00 459.450.000,00 458.550.000,00 900.000,00
32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.965.000,00 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 3.940.000,00
33 Dinas Sosial 90.160.000,00 89.460.000,00 89.960.000,00 68.960.000,00 21.000.000,00
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 77.080.000,00 76.730.000,00 76.730.000,00 71.270.000,00 5.460.000,00
35 Dinas Tenaga Kerja 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00
36 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 56.850.000,00 56.520.000,00 56.520.000,00 50.545.000,00 5.975.000,00
37 Dinas Lingkungan Hidup 19.570.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88.400.000,00 85.998.000,00 85.998.000,00 41.327.000,00 44.671.000,00
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.243.000,00 37.950.000,00 37.950.000,00 35.175.000,00 2.775.000,00
40
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 46.270.000,00 29.405.000,00 29.405.000,00 29.405.000,00
41 Dinas Perhubungan 126.267.000,00 117.406.000,00 117.406.000,00 86.350.000,00 31.056.000,00
42 Dinas Komunikasi dan Informatika 76.853.000,00 75.471.000,00 75.471.000,00 56.125.000,00 19.346.000,00
43
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 82.480.000,00 79.325.000,00 79.325.000,00 32.075.000,00 47.250.000,00
44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.200.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00
45 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 860.000,00 1.120.000,00
46 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.000.000,00 29.475.000,00 29.475.000,00 29.475.000,00 0,00
47 Dinas Perikanan dan Peternakan 89.050.000,00 82.710.000,00 82.710.000,00 54.800.000,00 27.910.000,00
48 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 87.430.000,00 81.330.000,00 81.330.000,00 56.790.000,00 24.540.000,00
49 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Bagian Hukum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Bagian Perekonomian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Bagian Pembangunan 975.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00
55 Bagian Kesejahteraan Rakyat 76.800.000,00 60.975.000,00 60.975.000,00 60.975.000,00 0,00
56 Bagian Umum 377.631.000,00 350.275.000,00 350.275.000,00 117.415.000,00 232.860.000,00
57 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Bagian Hubungan Masyarakat 289.950.000,00 286.675.000,00 286.675.000,00 286.675.000,00 0,00
59 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
60 Kecamatan Temanggung 13.540.000,00 13.540.000,00 13.540.000,00 500.000,00 13.040.000,00
61 Kelurahan Temanggung I 167.380.000,00 167.380.000,00 167.380.000,00 166.180.000,00 1.200.000,00
62 Kelurahan Temanggung II 186.660.000,00 183.500.000,00 183.500.000,00 183.500.000,00 0,00
63 Kelurahan Butuh 262.495.000,00 262.495.000,00 262.495.000,00 260.255.000,00 2.240.000,00
64 Kelurahan Jampiroso 245.175.000,00 245.175.000,00 245.175.000,00 240.925.000,00 4.250.000,00
65 Kelurahan Jampirejo 235.565.000,00 235.565.000,00 235.565.000,00 234.445.000,00 1.120.000,00
66 Kelurahan Kertosari 202.370.000,00 202.370.000,00 202.370.000,00 202.370.000,00 0,00
67 Kelurahan Banyuurip 217.740.000,00 216.990.000,00 216.990.000,00 216.990.000,00 0,00
Lampiran V.46
Rincian Koreksi Beban Pegawai - Upah Tenaga Kerja Menjadi Beban Jasa dan Beban Pemelharaan Tahun Anggaran 2020
Hal. 121 dari 137
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja Beban Jasa Beban Pemeliharaan
68 Kelurahan Kowangan 241.690.000,00 241.690.000,00 241.690.000,00 234.410.000,00 7.280.000,00
69 Kelurahan Jurang 215.910.000,00 215.910.000,00 215.910.000,00 215.910.000,00 0,00
70 Kelurahan Tlogorejo 281.087.200,00 281.087.200,00 281.087.200,00 281.087.200,00 0,00
71 Kelurahan Kebonsari 177.805.000,00 177.805.000,00 177.805.000,00 175.080.000,00 2.725.000,00
72 Kelurahan Manding 230.460.000,00 225.980.000,00 225.980.000,00 225.070.000,00 910.000,00
73 Kelurahan Mungseng 292.240.000,00 291.540.000,00 291.540.000,00 291.540.000,00 0,00
74 Kelurahan Purworejo 265.490.000,00 264.640.000,00 264.640.000,00 257.740.000,00 6.900.000,00
75 Kelurahan Giyanti 327.020.000,00 326.920.000,00 326.920.000,00 326.920.000,00 0,00
76 Kelurahan Madureso 307.935.000,00 307.935.000,00 307.935.000,00 301.960.000,00 5.975.000,00
77 Kelurahan Sidorejo 314.575.000,00 313.365.000,00 313.365.000,00 310.340.000,00 3.025.000,00
78 Kelurahan Walitelon Selatan 290.370.000,00 290.370.000,00 290.370.000,00 288.970.000,00 1.400.000,00
79 Kelurahan Walitelon Utara 353.180.000,00 353.180.000,00 353.180.000,00 332.340.000,00 20.840.000,00
80 Kecamatan Tembarak 1.770.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 1.695.000,00
81 Kecamatan Pringsurat 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 3.750.000,00 6.300.000,00
82 Kecamatan Kaloran 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 1.830.000,00
83 Kecamatan Parakan 4.296.000,00 4.296.000,00 4.296.000,00 1.200.000,00 3.096.000,00
84 Kelurahan Parakan Kauman 189.675.000,00 189.675.000,00 189.675.000,00 158.030.000,00 31.645.000,00
85 Kelurahan Parakan Wetan 230.130.000,00 230.130.000,00 230.130.000,00 113.655.000,00 116.475.000,00
86 Kecamatan Bulu 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.520.000,00
87 Kecamatan Kedu 2.548.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00 2.548.000,00
88 Kecamatan Kandangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00
89 Kecamatan Candiroto 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
90 Kecamatan Ngadirejo 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00
91 Kelurahan Manggong 261.210.000,00 236.950.000,00 236.950.000,00 235.990.000,00 960.000,00
92 Kecamatan Jumo 5.130.000,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00
93 Kecamatan Wonoboyo 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 720.000,00
94 Kecamatan Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Kelurahan Kranggan 180.935.000,00 180.135.000,00 180.135.000,00 130.925.000,00 49.210.000,00
96 Kecamatan Bejen 7.030.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 7.010.000,00
97 Kecamatan Kledung 8.640.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00
98 Kecamatan Bansari 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00
99 Kecamatan Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Kecamatan Selopampang 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00
101 Kecamatan Gemawang 16.780.000,00 16.548.000,00 16.548.000,00 9.048.000,00 7.500.000,00
102 Kecamatan Tretep 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00
103 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah 35.500.000,00 34.830.000,00 34.830.000,00 11.200.000,00 23.630.000,00
105 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 68.110.000,00 26.710.000,00 26.710.000,00 16.130.000,00 10.580.000,00
106 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
36.980.000,00 30.915.000,00 30.915.000,00 12.300.000,00 18.615.000,00
Jumlah 11.939.110.700,00 11.681.454.200,00 11.595.358.900,00 7.355.701.400,00 4.239.657.500,00
Hal. 122 dari 137
No. Perangkat Daerah 2020 (Rp) 2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 438.859.345.090,00 446.406.689.251,00
2 DINAS KESEHATAN 62.499.541.564,00 59.710.021.069,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 32.383.729.773,00 29.693.170.749,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.292.838.585,00 18.492.009.146,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.419.446.948,00 6.410.229.273,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.173.864.409,00 1.900.045.973,00
7 DINAS SOSIAL 4.547.903.169,00 4.377.035.410,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.479.720.864,00 1.675.608.660,00
9 DINAS TENAGA KERJA 5.018.717.504,00 4.595.848.440,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 15.544.565.439,00 15.609.336.078,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.419.938.323,00 11.691.331.406,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.052.039.945,00 3.766.915.453,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.969.293.711,00 3.948.474.505,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 6.180.027.605,00 6.365.758.495,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 5.735.479.506,00 5.274.709.706,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.563.584.733,00 3.285.230.271,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 13.032.024.812,00 12.720.330.054,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 3.536.370.292,00 3.279.497.104,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.572.618.284,00 3.551.525.181,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.687.679.485,00 3.359.469.759,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.747.298.816,00 5.285.037.185,00
22 SEKRETARIAT DPRD 22.069.956.447,00 21.524.926.680,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 19.475.293.655,00 18.455.319.151,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 16.123.509.180,00 22.149.912.077,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 1.633.913.181,00 1.702.426.583,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 2.129.999.070,00 1.902.231.178,00
27 KECAMATAN KALORAN 1.592.926.078,00 1.549.114.887,00
28 KECAMATAN PARAKAN 3.899.577.068,00 4.526.323.451,00
29 KECAMATAN BULU 1.812.394.339,00 1.722.533.788,00
30 KECAMATAN KEDU 1.745.276.103,00 1.918.596.567,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 1.769.770.344,00 1.738.400.870,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 2.006.475.012,00 1.741.782.934,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 2.968.427.077,00 3.444.540.937,00
34 KECAMATAN JUMO 1.953.650.543,00 1.836.872.811,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 1.780.027.673,00 1.806.113.936,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 2.511.319.567,00 2.755.846.231,00
37 KECAMATAN BEJEN 1.711.305.235,00 1.846.909.827,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 1.949.773.547,00 1.879.477.315,00
39 KECAMATAN BANSARI 2.099.147.565,00 1.952.334.749,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.846.523.841,00 1.972.568.325,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.957.477.450,00 1.803.379.296,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 1.891.729.248,00 1.878.663.401,00
43 KECAMATAN TRETEP 1.554.995.215,00 1.779.553.411,00
44 INSPEKTORAT 3.688.733.957,00 3.507.413.151,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH 5.218.208.364,00 6.446.418.663,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20.635.436.085,00 13.001.591.633,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 4.213.093.364,00 4.597.779.877,00
Jumlah Beban Pegawai 781.954.968.065,00 780.839.304.897,00
Lampiran V.47
Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 per SKPD
Hal. 123 dari 137
(dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 371.161.311.136,00 12.362.644.936,00 0,00 9.944.000,00 55.325.445.018,00 0,00 0,00 438.859.345.090,00
2 DINAS KESEHATAN 53.971.467.357,00 2.911.384.339,00 0,00 12.501.500,00 5.604.188.368,00 0,00 0,00 62.499.541.564,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 22.851.613.158,00 118.650.000,00 0,00 46684125,00 9366782490,00 0,00 0,00 32.383.729.773,00
4DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 8.818.823.744,00 5.147.576.169,00 0,00 142.973.872,00 2.183.464.800,00 0,00 0,00 16.292.838.585,00
5SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN 2.949.753.929,00 1.795.401.019,00 0,00 10.192.000,00 1.664.100.000,00 0,00 0,00 6.419.446.948,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 904.224.363,00 567.806.546,00 0,00 2.153.500,00 699.680.000,00 0,00 0,00 2.173.864.409,00
7 DINAS SOSIAL 2.139.464.713,00 1.563.408.456,00 0,00 8.815.000,00 836.215.000,00 0,00 0,00 4.547.903.169,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 680.191.714,00 414.118.150,00 0,00 54.066.000,00 1.331.345.000,00 0,00 0,00 2.479.720.864,00
9 DINAS TENAGA KERJA 2.749.830.945,00 1.826.541.559,00 0,00 1.297.500,00 441.047.500,00 0,00 0,00 5.018.717.504,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 8.857.136.296,00 5.682.724.643,00 0,00 304.500,00 1.004.400.000,00 0,00 0,00 15.544.565.439,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.111.092.803,00 3.436.718.270,00 39.492.000,00 68.627.250,00 2.764.008.000,00 0,00 0,00 12.419.938.323,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.712.608.761,00 1.154.453.684,00 0,00 25.640.000,00 1.159.337.500,00 0,00 0,00 4.052.039.945,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.078.659.507,00 1.393.030.204,00 0,00 0,00 497.604.000,00 0,00 0,00 3.969.293.711,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 2.123.075.753,00 1.395.969.852,00 0,00 13.382.000,00 2.647.600.000,00 0,00 0,00 6.180.027.605,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 2.619.363.539,00 1.647.156.437,00 47.459.530,00 3.750.000,00 1.417.750.000,00 0,00 0,00 5.735.479.506,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.670.588.177,00 1.185.622.556,00 0,00 88.974.000,00 618.400.000,00 0,00 0,00 3.563.584.733,00
17DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
UMKM 5.923.651.936,00 3.449.147.521,00 198.214.905,00 10.238.100,00 3.450.772.350,00 0,00 0,00 13.032.024.812,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1.837.490.849,00 1.255.149.443,00 97.730.000,00 3.937.000,00 342.063.000,00 0,00 0,00 3.536.370.292,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.665.775.212,00 1.222.119.072,00 0,00 2.474.000,00 682.250.000,00 0,00 0,00 3.572.618.284,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.023.208.496,00 1.320.311.629,00 0,00 25.256.000,00 318.903.360,00 0,00 0,00 3.687.679.485,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.461.699.171,00 2.120.685.145,00 15.524.500,00 0,00 149.390.000,00 0,00 0,00 5.747.298.816,00
22 SEKRETARIAT DPRD 20.302.253.430,00 1.102.983.017,00 0,00 0,00 664.720.000,00 0,00 0,00 22.069.956.447,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 8.461.599.801,00 5.522.445.854,00 599.788.000,00 61.435.000,00 4.830.025.000,00 0,00 0,00 19.475.293.655,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 8.025.525.565,00 4.305.457.239,00 0,00 116.602.376,00 3.675.924.000,00 0,00 0,00 16.123.509.180,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 1.000.668.439,00 540.214.742,00 0,00 0,00 93.030.000,00 0,00 0,00 1.633.913.181,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 1.299.897.935,00 692.272.135,00 0,00 5.779.000,00 132.050.000,00 0,00 0,00 2.129.999.070,00
27 KECAMATAN KALORAN 942.882.423,00 537.352.655,00 0,00 4.971.000,00 107.720.000,00 0,00 0,00 1.592.926.078,00
Uang diberikan
kepada pihak
ketiga/masyarakat
Total Beban
Pegawai
Lampiran V.48
Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020
No. Perangkat DaerahBeban Gaji dan
TunjanganBeban TPP
Beban Insentif
Pemungutan Pajak
dan Retribusi
Beban Lembur Beban HonorBeban Pegawai
BOS BLUD
Hal. 124 dari 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
Uang diberikan
kepada pihak
ketiga/masyarakat
Total Beban
PegawaiNo. Perangkat Daerah
Beban Gaji dan
TunjanganBeban TPP
Beban Insentif
Pemungutan Pajak
dan Retribusi
Beban Lembur Beban HonorBeban Pegawai
BOS BLUD
28 KECAMATAN PARAKAN 2.010.924.721,00 1.095.142.347,00 0,00 0,00 793.510.000,00 0,00 0,00 3.899.577.068,00
29 KECAMATAN BULU 1.068.460.765,00 620.781.074,00 0,00 8.332.500,00 114.820.000,00 0,00 0,00 1.812.394.339,00
30 KECAMATAN KEDU 1.074.327.842,00 566.242.261,00 0,00 856.000,00 103.850.000,00 0,00 0,00 1.745.276.103,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 1.053.826.316,00 605.474.028,00 0,00 0,00 110.470.000,00 0,00 0,00 1.769.770.344,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 1.205.972.319,00 709.362.693,00 0,00 0,00 91.140.000,00 0,00 0,00 2.006.475.012,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 1.696.390.530,00 948.220.147,00 0,00 2396000,00 321.420.400,00 0,00 0,00 2.968.427.077,00
34 KECAMATAN JUMO 1.147.544.872,00 662.265.671,00 0,00 0,00 143.840.000,00 0,00 0,00 1.953.650.543,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 1.054.432.793,00 636.734.880,00 0,00 0,00 88.860.000,00 0,00 0,00 1.780.027.673,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 1.411.165.082,00 790.539.485,00 0,00 0,00 309.615.000,00 0,00 0,00 2.511.319.567,00
37 KECAMATAN BEJEN 1.025.111.654,00 600.671.581,00 0,00 1992000,00 83.530.000,00 0,00 0,00 1.711.305.235,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 1.138.026.826,00 697.206.721,00 0,00 0,00 114.540.000,00 0,00 0,00 1.949.773.547,00
39 KECAMATAN BANSARI 1.301.090.174,00 700.167.391,00 0,00 0,00 97.890.000,00 0,00 0,00 2.099.147.565,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.144.234.304,00 600.613.537,00 0,00 0,00 101.676.000,00 0,00 0,00 1.846.523.841,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.195.789.776,00 684.167.674,00 0,00 0,00 77.520.000,00 0,00 0,00 1.957.477.450,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 1.138.768.107,00 641.791.141,00 0,00 550.000,00 110.620.000,00 0,00 0,00 1.891.729.248,00
43 KECAMATAN TRETEP 886.293.720,00 555.761.495,00 0,00 0,00 112.940.000,00 0,00 0,00 1.554.995.215,00
44 INSPEKTORAT 2.113.114.234,00 1.524.594.723,00 0,00 0,00 51.025.000,00 0,00 0,00 3.688.733.957,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 2.456.187.577,00 1.730.081.787,00 0,00 57.906.000,00 974.033.000,00 0,00 0,00 5.218.208.364,00
46BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH 14.137.111.749,00 2.180.172.861,00 1.737.412.500,00 338.879.475,00 2.241.859.500,00 0,00 0,00 20.635.436.085,00
47BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN
SDM 2.292.879.100,00 1.518.755.264,00 0,00 6.569.000,00 394.890.000,00 0,00 0,00 4.213.093.364,00
JUMLAH 586.895.511.613,00 82.740.092.033,00 2.735.621.435,00 1.137.478.698,00 108.446.264.286,00 - - 781.954.968.065,00
Hal. 125 dari 137
NO Perangkat DaerahBEBAN PERSEDIAAN 2020
(Rp)
BEBAN PERSEDIAAN
2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 14.961.611.319,90 1.459.672.208,00
2 DINAS KESEHATAN 18.709.050.479,42 18.210.382.420,42
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45.501.302.709,00 45.221.408.560,90
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.335.684.261,25 7.909.258.919,75
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 300.601.580,00 376.990.449,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 96.172.860,00 138.411.206,00
7 DINAS SOSIAL 381.684.050,00 409.401.340,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.471.671.826,20 5.540.602.643,00
9 DINAS TENAGA KERJA 207.938.095,00 317.820.750,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 7.697.665.435,00 7.485.221.425,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.830.740.318,00 2.479.081.985,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.558.911.837,00 1.683.591.463,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 162.827.200,00 267.558.850,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 490.791.116,00 762.109.826,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 699.915.315,00 910.041.414,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 201.038.524,00 252.991.186,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 730.693.904,00 821.777.722,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 227.230.545,00 363.947.673,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 181.258.500,00 396.754.400,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 128.741.710,00 201.769.965,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2.132.544.285,00 4.101.433.733,00
22 SEKRETARIAT DPRD 604.466.423,00 774.839.699,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 3.133.778.578,00 3.120.643.990,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 14.898.829.078,00 13.387.161.805,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 51.568.995,00 83.186.250,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 69.820.550,00 56.930.200,00
27 KECAMATAN KALORAN 41.532.200,00 42.128.400,00
28 KECAMATAN PARAKAN 1.295.853.843,00 1.174.281.788,00
29 KECAMATAN BULU 70.188.850,00 74.019.200,00
30 KECAMATAN KEDU 47.889.140,00 49.492.710,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 49.651.500,00 43.123.800,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 55.027.600,00 48.303.850,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 818.854.847,00 767.775.585,00
34 KECAMATAN JUMO 69.536.600,00 64.568.950,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 47.209.850,00 57.644.389,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 796.625.140,00 739.545.032,00
37 KECAMATAN BEJEN 59.565.850,00 56.721.000,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 54.632.000,00 65.732.295,00
39 KECAMATAN BANSARI 42.367.900,00 77.530.900,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 46.107.300,00 60.814.550,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 69.308.500,00 63.641.500,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 123.228.101,00 64.934.843,00
43 KECAMATAN TRETEP 52.493.200,00 111.773.600,00
44 INSPEKTORAT 102.946.132,00 124.568.957,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH 433.672.494,00 618.847.473,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 712.160.851,00 612.478.948,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 202.174.204,00 212.920.070,00
JUMLAH 135.957.565.595,77 121.863.837.923,07
Lampiran V.49
Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 per SKPD
Hal. 126 dari 137
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja Beban Jasa
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 86.922.000 85.972.000 85.972.000 69.672.000
2 Dinas Kesehatan 216.990.000 205.130.000 205.130.000 162.970.000
3 Puskesmas Parakan 0,00 0,00 16.285.000 0,00
4 Puskesmas Traji 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Puskesmas Kledung 0,00 0,00 7.260.000 0,00
6 Puskesmas Bansari 0,00 0,00 3.780.000 3.780.000
7 Puskesmas Bulu 3.500.000 1.000.000 1.270.000 1.000.000
8 Puskesmas Temanggung 700.000 700.000 7.680.000 700.000
9 Puskesmas Dharma Rini 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Puskesmas Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Puskesmas Tembarak 0,00 0,00 4.200.000 0,00
12 Puskesmas Selopampang 0,00 0,00 5.915.000 3.305.000
13 Puskesmas Kranggan 0,00 0,00 9.400.000 0,00
14 Puskesmas Pare 0,00 0,00 984.200 984.200
15 Puskesmas Pringsurat 0,00 0,00 15.750.000 9.450.000
16 Puskesmas Rejosari 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Puskesmas Kaloran 0,00 0,00 8.445.000 8.445.000
18 Puskesmas Tepusen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Puskesmas Kandangan 0,00 0,00 10.702.000 10.702.000
20 Puskesmas Kedu 4.500.000 600.000 11.601.000 600.000
21 Puskesmas Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Puskesmas Banjarsari 950.000 0,00 0,00 0,00
23 Puskesmas Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Puskesmas Gemawang 0,00 0,00 4.470.000 3.760.000
25 Puskesmas Candiroto 0,00 0,00 7.865.000 280.000
26 Puskesmas Bejen 0,00 0,00 3.860.000 3.860.000
27 Puskesmas Tretep 0,00 0,00 8.250.000 8.250.000
28 Puskesmas Wonoboyo 2.600.000 400.000 400.000 400.000
29 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
30
Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan
Permukiman 3.582.068.500 3.535.343.000 3.323.330.500 108.141.000
31 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 459.450.000 459.450.000 459.450.000 458.550.000
32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.965.000 3.940.000 3.940.000 0,00
33 Dinas Sosial 90.160.000 89.460.000 89.960.000 68.960.000
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 77.080.000 76.730.000 76.730.000 71.270.000
35 Dinas Tenaga Kerja 5.760.000 5.760.000 5.760.000 0,00
36 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 56.850.000 56.520.000 56.520.000 50.545.000
37 Dinas Lingkungan Hidup 19.570.000 10.650.000 10.650.000 10.650.000
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88.400.000 85.998.000 85.998.000 41.327.000
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.243.000 37.950.000 37.950.000 35.175.000
40
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 46.270.000 29.405.000 29.405.000 0,00
41 Dinas Perhubungan 126.267.000 117.406.000 117.406.000 86.350.000
42 Dinas Komunikasi dan Informatika 76.853.000 75.471.000 75.471.000 56.125.000
43
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah 82.480.000 79.325.000 79.325.000 32.075.000
44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 4.200.000 4.180.000 4.180.000
45 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 1.980.000 1.980.000 1.980.000 860.000
46 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.000.000 29.475.000 29.475.000 29.475.000
47 Dinas Perikanan dan Peternakan 89.050.000 82.710.000 82.710.000 54.800.000
48 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 87.430.000 81.330.000 81.330.000 56.790.000
49 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Bagian Hukum 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Bagian Perekonomian 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Bagian Pembangunan 975.000 900.000 900.000 900.000
55 Bagian Kesejahteraan Rakyat 76.800.000 60.975.000 60.975.000 60.975.000
56 Bagian Umum 377.631.000 350.275.000 350.275.000 117.415.000
57 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Bagian Hubungan Masyarakat 289.950.000 286.675.000 286.675.000 286.675.000
Rincian Koreksi Beban Pegawai - Upah Tenaga Kerja Menjadi Beban Jasa Tahun Anggaran 2020
Lampiran V.50
Hal. 127 dari 137
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja Beban Jasa
59 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000
60 Kecamatan Temanggung 13.540.000 13.540.000 13.540.000 500.000
61 Kelurahan Temanggung I 167.380.000 167.380.000 167.380.000 166.180.000
62 Kelurahan Temanggung II 186.660.000 183.500.000 183.500.000 183.500.000
63 Kelurahan Butuh 262.495.000 262.495.000 262.495.000 260.255.000
64 Kelurahan Jampiroso 245.175.000 245.175.000 245.175.000 240.925.000
65 Kelurahan Jampirejo 235.565.000 235.565.000 235.565.000 234.445.000
66 Kelurahan Kertosari 202.370.000 202.370.000 202.370.000 202.370.000
67 Kelurahan Banyuurip 217.740.000 216.990.000 216.990.000 216.990.000
68 Kelurahan Kowangan 241.690.000 241.690.000 241.690.000 234.410.000
69 Kelurahan Jurang 215.910.000 215.910.000 215.910.000 215.910.000
70 Kelurahan Tlogorejo 281.087.200 281.087.200 281.087.200 281.087.200
71 Kelurahan Kebonsari 177.805.000 177.805.000 177.805.000 175.080.000
72 Kelurahan Manding 230.460.000 225.980.000 225.980.000 225.070.000
73 Kelurahan Mungseng 292.240.000 291.540.000 291.540.000 291.540.000
74 Kelurahan Purworejo 265.490.000 264.640.000 264.640.000 257.740.000
75 Kelurahan Giyanti 327.020.000 326.920.000 326.920.000 326.920.000
76 Kelurahan Madureso 307.935.000 307.935.000 307.935.000 301.960.000
77 Kelurahan Sidorejo 314.575.000 313.365.000 313.365.000 310.340.000
78 Kelurahan Walitelon Selatan 290.370.000 290.370.000 290.370.000 288.970.000
79 Kelurahan Walitelon Utara 353.180.000 353.180.000 353.180.000 332.340.000
80 Kecamatan Tembarak 1.770.000 1.695.000 1.695.000 0,00
81 Kecamatan Pringsurat 10.050.000 10.050.000 10.050.000 3.750.000
82 Kecamatan Kaloran 1.830.000 1.830.000 1.830.000 0,00
83 Kecamatan Parakan 4.296.000 4.296.000 4.296.000 1.200.000
84 Kelurahan Parakan Kauman 189.675.000 189.675.000 189.675.000 158.030.000
85 Kelurahan Parakan Wetan 230.130.000 230.130.000 230.130.000 113.655.000
86 Kecamatan Bulu 5.520.000 5.520.000 5.520.000 0,00
87 Kecamatan Kedu 2.548.000 2.548.000 2.548.000 0,00
88 Kecamatan Kandangan 600.000 600.000 600.000 600.000
89 Kecamatan Candiroto 3.200.000 3.200.000 3.200.000 0,00
90 Kecamatan Ngadirejo 3.330.000 3.330.000 3.330.000 0,00
91 Kelurahan Manggong 261.210.000 236.950.000 236.950.000 235.990.000
92 Kecamatan Jumo 5.130.000 5.130.000 5.130.000 0,00
93 Kecamatan Wonoboyo 720.000 720.000 720.000 0,00
94 Kecamatan Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Kelurahan Kranggan 180.935.000 180.135.000 180.135.000 130.925.000
96 Kecamatan Bejen 7.030.000 7.010.000 7.010.000 0,00
97 Kecamatan Kledung 8.640.000 8.640.000 8.640.000 0,00
98 Kecamatan Bansari 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0,00
99 Kecamatan Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Kecamatan Selopampang 3.240.000 3.240.000 3.240.000 0,00
101 Kecamatan Gemawang 16.780.000 16.548.000 16.548.000 9.048.000
102 Kecamatan Tretep 2.040.000 2.040.000 2.040.000 0,00
103 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00
104
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah 35.500.000 34.830.000 34.830.000 11.200.000
105
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 68.110.000 26.710.000 26.710.000 16.130.000
106 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
107
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia 36.980.000 30.915.000 30.915.000 12.300.000
Jumlah 11.939.110.700 11.681.454.200 11.595.358.900 7.355.701.400
Hal. 128 dari 137
NO Perangkat Daerah BEBAN JASA 2020 (Rp) BEBAN JASA 2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 22.472.018.324,10 36.052.981.489,00
2 DINAS KESEHATAN 69.430.174.903,00 67.070.279.430,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 63.219.294.041,00 61.485.174.868,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.182.268.788,00 12.206.758.072,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 873.026.698,00 367.814.737,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 171.312.849,00 273.854.992,00
7 DINAS SOSIAL 833.839.894,00 1.381.313.036,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.717.178.886,00 738.913.044,00
9 DINAS TENAGA KERJA 316.205.867,00 637.634.955,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.174.232.618,00 1.116.879.428,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 769.447.588,00 683.515.925,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 444.714.899,00 506.063.508,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.749.103.159,00 1.155.820.667,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 1.154.221.916,00 1.679.980.255,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 715.796.295,00 870.108.389,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.587.105.916,00 1.177.011.139,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 1.825.240.480,00 1.534.889.353,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 260.012.100,00 573.918.687,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 522.696.867,00 2.970.084.543,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 252.436.090,00 344.354.470,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 264.976.894,00 349.992.919,00
22 SEKRETARIAT DPRD 2.641.054.966,00 3.167.857.419,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 7.091.273.582,00 15.332.975.200,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.769.689.027,00 1.822.340.349,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 127.181.987,00 109.602.286,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 105.352.199,00 106.800.861,00
27 KECAMATAN KALORAN 117.478.081,00 147.086.607,00
28 KECAMATAN PARAKAN 684.544.370,00 348.893.309,00
29 KECAMATAN BULU 95.369.746,00 153.606.657,00
30 KECAMATAN KEDU 51.965.947,00 80.258.751,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 96.611.296,00 110.123.325,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 82.159.427,00 95.841.614,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 482.953.771,00 202.501.367,00
34 KECAMATAN JUMO 91.006.459,00 140.762.465,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 63.414.518,00 82.000.946,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 341.691.208,00 183.867.904,00
37 KECAMATAN BEJEN 119.639.819,00 128.031.055,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 107.308.481,00 158.993.742,00
39 KECAMATAN BANSARI 81.631.298,00 110.571.710,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 61.530.781,00 107.266.867,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 87.528.671,00 146.531.774,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 110.513.090,00 123.342.759,00
43 KECAMATAN TRETEP 68.331.168,00 86.332.124,00
44 INSPEKTORAT 150.568.559,00 202.123.965,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 671.930.782,00 1.588.166.221,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.254.102.167,00 1.597.763.970,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 971.093.855,00 3.750.819.574,00
JUMLAH 207.461.230.327,10 223.261.806.727,00
Lampiran V.51
Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 per SKPD
Hal. 129 dari 137
Peralatan dan
Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan Jembatan Irigasi Jumlah
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 86.922.000,00 85.972.000,00 85.972.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00
2 Dinas Kesehatan 216.990.000,00 205.130.000,00 205.130.000,00 0,00 42.160.000,00 0,00 0,00 0,00 42.160.000,00
3 Puskesmas Parakan 0,00 0,00 16.285.000,00 0,00 16.285.000,00 0,00 0,00 0,00 16.285.000,00
4 Puskesmas Traji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Puskesmas Kledung 0,00 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 0,00 0,00 7.260.000,00
6 Puskesmas Bansari 0,00 0,00 3.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Puskesmas Bulu 3.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
8 Puskesmas Temanggung 700.000,00 700.000,00 7.680.000,00 0,00 6.980.000,00 0,00 0,00 0,00 6.980.000,00
9 Puskesmas Dharma Rini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Puskesmas Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Puskesmas Tembarak 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
12 Puskesmas Selopampang 0,00 0,00 5.915.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 0,00 0,00 2.610.000,00
13 Puskesmas Kranggan 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00
14 Puskesmas Pare 0,00 0,00 984.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Puskesmas Pringsurat 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
16 Puskesmas Rejosari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Puskesmas Kaloran 0,00 0,00 8.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Puskesmas Tepusen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Puskesmas Kandangan 0,00 0,00 10.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Puskesmas Kedu 4.500.000,00 600.000,00 11.601.000,00 0,00 11.001.000,00 0,00 0,00 0,00 11.001.000,00
21 Puskesmas Ngadirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Puskesmas Banjarsari 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Puskesmas Jumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Puskesmas Gemawang 0,00 0,00 4.470.000,00 0,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00
25 Puskesmas Candiroto 0,00 0,00 7.865.000,00 0,00 7.585.000,00 0,00 0,00 0,00 7.585.000,00
26 Puskesmas Bejen 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Puskesmas Tretep 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Puskesmas Wonoboyo 2.600.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lampiran V.52
Rincian Koreksi Beban Pegawai - Upah Tenaga Kerja Menjadi Beban Jasa dan Beban Pemelharaan Tahun Anggaran 2020
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja
Beban Pemeliharaan
Hal. 130 dari 137
Peralatan dan
Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan Jembatan Irigasi Jumlah
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja
Beban Pemeliharaan
29 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan
Permukiman3.582.068.500,00 3.535.343.000,00 3.323.330.500,00 13.921.000,00 321.121.000,00 1.463.548.500,00 52.760.000,00 1.363.839.000,00 3.215.189.500,00
31 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 459.450.000,00 459.450.000,00 459.450.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.965.000,00 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00
33 Dinas Sosial 90.160.000,00 89.460.000,00 89.960.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 77.080.000,00 76.730.000,00 76.730.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00
35 Dinas Tenaga Kerja 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00
36 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 56.850.000,00 56.520.000,00 56.520.000,00 0,00 5.975.000,00 0,00 0,00 0,00 5.975.000,00
37 Dinas Lingkungan Hidup 19.570.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88.400.000,00 85.998.000,00 85.998.000,00 0,00 44.671.000,00 0,00 0,00 0,00 44.671.000,00
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.243.000,00 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00
40Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak46.270.000,00 29.405.000,00 29.405.000,00 0,00 29.405.000,00 0,00 0,00 0,00 29.405.000,00
41 Dinas Perhubungan 126.267.000,00 117.406.000,00 117.406.000,00 0,00 31.056.000,00 0,00 0,00 0,00 31.056.000,00
42 Dinas Komunikasi dan Informatika 76.853.000,00 75.471.000,00 75.471.000,00 12.481.000,00 6.865.000,00 0,00 0,00 0,00 19.346.000,00
43Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah82.480.000,00 79.325.000,00 79.325.000,00 0,00 47.250.000,00 0,00 0,00 0,00 47.250.000,00
44Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu4.200.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000,00
45 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00
46 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.000.000,00 29.475.000,00 29.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Perikanan dan Peternakan 89.050.000,00 82.710.000,00 82.710.000,00 0,00 27.910.000,00 0,00 0,00 0,00 27.910.000,00
48 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 87.430.000,00 81.330.000,00 81.330.000,00 0,00 24.540.000,00 0,00 0,00 0,00 24.540.000,00
49 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Bagian Hukum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Bagian Perekonomian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Bagian Pembangunan 975.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Bagian Kesejahteraan Rakyat 76.800.000,00 60.975.000,00 60.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal. 131 dari 137
Peralatan dan
Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan Jembatan Irigasi Jumlah
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja
Beban Pemeliharaan
56 Bagian Umum 377.631.000,00 350.275.000,00 350.275.000,00 0,00 232.860.000,00 0,00 0,00 0,00 232.860.000,00
57 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Bagian Hubungan Masyarakat 289.950.000,00 286.675.000,00 286.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Kecamatan Temanggung 13.540.000,00 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 13.040.000,00 0,00 0,00 0,00 13.040.000,00
61 Kelurahan Temanggung I 167.380.000,00 167.380.000,00 167.380.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
62 Kelurahan Temanggung II 186.660.000,00 183.500.000,00 183.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Kelurahan Butuh 262.495.000,00 262.495.000,00 262.495.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
64 Kelurahan Jampiroso 245.175.000,00 245.175.000,00 245.175.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00
65 Kelurahan Jampirejo 235.565.000,00 235.565.000,00 235.565.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00
66 Kelurahan Kertosari 202.370.000,00 202.370.000,00 202.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Kelurahan Banyuurip 217.740.000,00 216.990.000,00 216.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kelurahan Kowangan 241.690.000,00 241.690.000,00 241.690.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 7.280.000,00
69 Kelurahan Jurang 215.910.000,00 215.910.000,00 215.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kelurahan Tlogorejo 281.087.200,00 281.087.200,00 281.087.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Kelurahan Kebonsari 177.805.000,00 177.805.000,00 177.805.000,00 0,00 2.725.000,00 0,00 0,00 0,00 2.725.000,00
72 Kelurahan Manding 230.460.000,00 225.980.000,00 225.980.000,00 390.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00
73 Kelurahan Mungseng 292.240.000,00 291.540.000,00 291.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Kelurahan Purworejo 265.490.000,00 264.640.000,00 264.640.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00
75 Kelurahan Giyanti 327.020.000,00 326.920.000,00 326.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Kelurahan Madureso 307.935.000,00 307.935.000,00 307.935.000,00 1.575.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.975.000,00
77 Kelurahan Sidorejo 314.575.000,00 313.365.000,00 313.365.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 0,00 0,00 3.025.000,00
78 Kelurahan Walitelon Selatan 290.370.000,00 290.370.000,00 290.370.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
79 Kelurahan Walitelon Utara 353.180.000,00 353.180.000,00 353.180.000,00 2.720.000,00 18.120.000,00 0,00 0,00 0,00 20.840.000,00
80 Kecamatan Tembarak 1.770.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00 480.000,00 1.215.000,00 0,00 0,00 0,00 1.695.000,00
81 Kecamatan Pringsurat 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
82 Kecamatan Kaloran 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00
83 Kecamatan Parakan 4.296.000,00 4.296.000,00 4.296.000,00 0,00 3.096.000,00 0,00 0,00 0,00 3.096.000,00
84 Kelurahan Parakan Kauman 189.675.000,00 189.675.000,00 189.675.000,00 0,00 31.645.000,00 0,00 0,00 0,00 31.645.000,00
85 Kelurahan Parakan Wetan 230.130.000,00 230.130.000,00 230.130.000,00 0,00 116.475.000,00 0,00 0,00 0,00 116.475.000,00
86 Kecamatan Bulu 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.520.000,00
Hal. 132 dari 137
Peralatan dan
Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan Jembatan Irigasi Jumlah
No SKPD Anggaran Realisasi (LRA) Beban Upah Tenaga
Kerja
Beban Pemeliharaan
87 Kecamatan Kedu 2.548.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00 2.548.000,00 0,00 0,00 0,00 2.548.000,00
88 Kecamatan Kandangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Kecamatan Candiroto 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00
90 Kecamatan Ngadirejo 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00
91 Kelurahan Manggong 261.210.000,00 236.950.000,00 236.950.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00
92 Kecamatan Jumo 5.130.000,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 0,00 0,00 0,00 5.130.000,00
93 Kecamatan Wonoboyo 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00
94 Kecamatan Kranggan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Kelurahan Kranggan 180.935.000,00 180.135.000,00 180.135.000,00 0,00 49.210.000,00 0,00 0,00 0,00 49.210.000,00
96 Kecamatan Bejen 7.030.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 7.010.000,00 0,00 0,00 0,00 7.010.000,00
97 Kecamatan Kledung 8.640.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00
98 Kecamatan Bansari 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00
99 Kecamatan Tlogomulyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Kecamatan Selopampang 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
101 Kecamatan Gemawang 16.780.000,00 16.548.000,00 16.548.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
102 Kecamatan Tretep 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00
103 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah35.500.000,00 34.830.000,00 34.830.000,00 0,00 23.630.000,00 0,00 0,00 0,00 23.630.000,00
105Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah68.110.000,00 26.710.000,00 26.710.000,00 140.000,00 10.440.000,00 0,00 0,00 0,00 10.580.000,00
106 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia36.980.000,00 30.915.000,00 30.915.000,00 0,00 18.615.000,00 0,00 0,00 0,00 18.615.000,00
Jumlah 11.939.110.700,00 11.681.454.200,00 11.595.358.900,00 31.707.000,00 1.327.803.000,00 1.463.548.500,00 52.760.000,00 1.363.839.000,00 4.239.657.500,00
Hal. 133 dari 137
NO Perangkat DaerahBEBAN PEMELIHARAAN
2019 (Rp)
BEBAN
PEMELIHARAAN 2019
(Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 79.015.650,00 56.011.455,00
2 DINAS KESEHATAN 706.589.931,00 526.015.536,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.353.031.920,00 1.983.591.462,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.856.021.799,00 153.278.724,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 105.476.025,00 136.254.894,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.200.305,00 12.680.023,00
7 DINAS SOSIAL 56.943.825,00 46.145.275,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 445.593.726,00 30.840.525,00
9 DINAS TENAGA KERJA 21.986.597,00 34.539.560,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 29.485.175,00 17.119.455,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 456.435.816,00 293.715.705,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 63.621.402,00 94.820.443,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.832.750,00 16.160.500,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 53.913.250,00 33.380.825,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 106.517.750,00 328.539.000,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 42.140.925,00 17.091.450,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 124.591.900,00 82.790.100,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 17.800.000,00 22.381.175,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 8.235.525,00 7.789.075,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7.419.000,00 17.891.929,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 41.390.100,00 17.713.650,00
22 SEKRETARIAT DPRD 111.464.780,00 67.498.659,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 1.229.705.004,00 193.849.266,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 258.126.818,00 46.077.315,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 8.075.100,00 4.981.750,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 11.512.200,00 5.187.050,00
27 KECAMATAN KALORAN 4.830.300,00 6.359.525,00
28 KECAMATAN PARAKAN 160.503.925,00 2.885.575,00
29 KECAMATAN BULU 8.855.500,00 2.116.925,00
30 KECAMATAN KEDU 6.131.550,00 3.617.250,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 5.370.500,00 1.494.325,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 8.443.000,00 3.973.575,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 10.927.500,00 5.244.925,00
34 KECAMATAN JUMO 11.424.800,00 5.956.200,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 4.071.000,00 5.335.000,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 53.776.800,00 3.238.225,00
37 KECAMATAN BEJEN 15.849.673,00 3.267.500,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 10.540.000,00 3.851.750,00
39 KECAMATAN BANSARI 3.348.150,00 1.302.750,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 4.073.000,00 2.887.300,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.283.500,00 4.026.075,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 15.168.000,00 3.704.400,00
43 KECAMATAN TRETEP 4.124.500,00 2.600.000,00
44 INSPEKTORAT 18.120.020,00 21.050.800,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 59.407.750,00 65.308.850,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 94.803.026,00 46.945.225,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 56.899.411,00 18.399.436,00
JUMLAH 12.793.079.178,00 4.459.910.412,00
Lampiran V.53
Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 per SKPD
Hal. 134 dari 137
NO Perangkat DaerahBEBAN PERJALANAN
DINAS 2019 (Rp)
BEBAN PERJALANAN
DINAS 2019 (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 336.714.363,00 558.454.443,00
2 DINAS KESEHATAN 5.582.970.154,00 6.418.334.458,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 202.002.459,00 189.249.987,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 261.257.877,00 570.476.892,00
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 160.595.742,00 418.760.650,00
6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 81.870.000,00 177.973.861,00
7 DINAS SOSIAL 207.664.706,00 578.978.027,00
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 144.141.563,00 293.318.921,00
9 DINAS TENAGA KERJA 85.226.900,00 257.679.310,00
10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 358.778.102,00 696.241.573,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 103.885.883,00 278.374.315,00
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 208.715.421,00 339.535.116,00
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 306.553.000,00 635.616.000,00
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 171.234.000,00 309.361.136,00
15 DINAS PERHUBUNGAN 66.928.567,00 126.527.527,00
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 141.676.096,00 327.001.715,00
17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM 278.005.078,00 545.203.328,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 196.805.130,00 521.288.686,00
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 96.743.413,00 300.845.989,00
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 64.494.743,00 273.806.643,00
21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 127.765.800,00 293.499.000,00
22 SEKRETARIAT DPRD 9.374.540.210,00 9.126.020.989,00
23 SEKRETARIAT DAERAH 2.147.712.570,00 3.679.069.989,00
24 KECAMATAN TEMANGGUNG 476.140.000,00 445.617.000,00
25 KECAMATAN TEMBARAK 13.051.527,00 79.330.500,00
26 KECAMATAN PRINGSURAT 54.770.000,00 67.898.500,00
27 KECAMATAN KALORAN 33.175.000,00 109.627.246,00
28 KECAMATAN PARAKAN 35.955.000,00 65.483.000,00
29 KECAMATAN BULU 9.218.000,00 62.356.000,00
30 KECAMATAN KEDU 31.178.000,00 65.610.000,00
31 KECAMATAN KANDANGAN 39.775.000,00 68.048.000,00
32 KECAMATAN CANDIROTO 15.565.000,00 54.764.000,00
33 KECAMATAN NGADIREJO 81.728.000,00 122.330.150,00
34 KECAMATAN JUMO 38.925.000,00 90.882.248,00
35 KECAMATAN WONOBOYO 26.520.000,00 69.550.000,00
36 KECAMATAN KRANGGAN 37.109.000,00 74.860.500,00
37 KECAMATAN BEJEN 14.595.000,00 69.580.262,00
38 KECAMATAN KLEDUNG 39.195.000,00 77.246.204,00
39 KECAMATAN BANSARI 17.840.000,00 63.431.000,00
40 KECAMATAN TLOGOMULYO 3.375.000,00 46.386.000,00
41 KECAMATAN SELOPAMPANG 21.855.000,00 77.400.000,00
42 KECAMATAN GEMAWANG 47.377.840,00 78.083.000,00
43 KECAMATAN TRETEP 90.005.000,00 119.405.000,00
44 INSPEKTORAT 444.331.481,00 746.385.901,00
45BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 353.358.436,00 1.080.816.783,00
46 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 226.945.548,00 918.433.866,00
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM 347.514.382,00 549.164.043,00
JUMLAH 23.205.783.991,00 32.118.307.758,00
Lampiran V.54
Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 per SKPD
Hal. 135 dari 137
NO INSTANSI Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap LainnyaAmortisasi Aset Tak
BerwujudAset Lainnya
Jumlah Beban penyusutan dan
amortisasi 2020
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 16.000.101.689,10 11.371.779.787,71 804.730.082,58 354.524.177,01 86.564.455,25 16.305.090,48 28.634.005.282,13
2 Dinas Kesehatan 8.406.702.770,59 2.113.853.308,73 172.051.383,72 68.750,00 5.625.000,00 10.698.301.213,04
3 Rumah Sakit Umum Daerah 26.895.929.711,48 33.437.006.572,09 1.056.069.387,96 0,00 4.021.875,00 61.393.027.546,53
4Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan
Permukiman967.145.016,97 636.951.866,38 49.097.222.276,90 1.531.250,00 31.523.320,00 68.270.484,68 50.802.644.214,93
5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 828.083.090,44 17.500.840,00 1.481.875,00 48.265.250,00 0,00 0,00 895.331.055,44
6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 251.444.027,15 21.444.487,00 1.246.750,00 0,00 0,00 0,00 274.135.264,15
7 Dinas Sosial 365.446.763,30 80.434.907,44 18.811.113,92 464.692.784,66
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 195.849.897,81 25.776.469,30 12.982.825,00 234.609.192,11
9 Dinas Tenaga Kerja 523.562.518,12 281.293.354,49 11.624.309,73 0,00 816.480.182,34
10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 292.069.539,52 317.985.828,45 40.618.399,73 4.372.500,00 1.937.500,00 656.983.767,70
11 Dinas Lingkungan Hidup 1.400.964.629,15 312.499.628,20 529.813.279,69 2.243.277.537,04
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 789.078.333,84 236.886.113,54 5.547.603,95 0,00 10.862.500,00 1.042.374.551,33
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 95.466.080,00 16.436.382,97 570.870,00 0,00 0,00 0,00 112.473.332,97
14Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak708.410.727,95 134.292.249,96 170.200,00 0,00 0,00 0,00 842.873.177,91
15 Dinas Perhubungan 2.333.138.606,25 217.806.074,17 104.774.787,46 0,00 57.761.725,00 2.713.481.192,88
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.056.929.520,06 0,00 152.413.251,83 0,00 15.487.000,00 1.224.829.771,89
17Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah1.049.202.664,72 3.291.933.834,75 468.315.608,95 0,00 1.875.000,00 4.811.327.108,42
18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu192.545.060,47 149.912.370,00 0,00 10.227.750,00 352.685.180,47
19 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 67.083.200,83 157.609.648,94 0,00 0,00 0,00 0,00 224.692.849,77
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 169.106.952,14 196.108.879,20 23.750,00 0,00 797.500,00 0,00 366.037.081,34
21 Dinas Perikanan dan Peternakan 164.664.198,86 312.010.837,27 7.446.200,00 0,00 0,00 0,00 484.121.236,13
22 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.454.062.385,87 198.901.673,83 8.716.450,00 0,00 14.690.437,50 1.676.370.947,20
23 Sekretariat Daerah 4.994.458.505,94 1.192.082.635,42 56.784.647,14 9.317.500,00 33.130.000,00 13.637.500,00 6.299.410.788,50
24 Kecamatan Temanggung 609.462.331,46 291.468.636,80 49.650.976,67 7.500.000,00 958.081.944,93
Lampiran V.55
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2020
Hal. 136 dari 137
NO INSTANSI Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap LainnyaAmortisasi Aset Tak
BerwujudAset Lainnya
Jumlah Beban penyusutan dan
amortisasi 2020
25 Kecamatan Tembarak 92.711.571,43 42.715.141,20 250.000,00 0,00 0,00 2.615.857,14 138.292.569,77
26 Kecamatan Pringsurat 101.333.392,82 23.357.868,00 2.268.265,00 0,00 0,00 0,00 126.959.525,82
27 Kecamatan Kaloran 104.930.376,96 39.207.910,00 4.143.215,00 0,00 0,00 0,00 148.281.501,96
28 Kecamatan Parakan 175.074.744,40 111.853.864,44 192.800,00 287.121.408,84
29 Kecamatan Bulu 103.223.776,81 26.056.304,06 1.906.805,00 131.186.885,87
30 Kecamatan Kedu 90.687.970,67 16.139.950,44 292.625,00 107.120.546,11
31 Kecamatan Kandangan 99.184.815,43 33.245.901,10 12.523.365,00 144.954.081,53
32 Kecamatan Candiroto 100.880.235,67 54.895.236,00 292.875,00 0,00 0,00 0,00 156.068.346,67
33 Kecamatan Ngadirejo 130.789.074,96 83.434.620,27 561.636,67 0,00 0,00 0,00 214.785.331,90
34 Kecamatan Jumo 115.466.059,35 14.193.298,20 767.815,00 0,00 0,00 0,00 130.427.172,55
35 Kecamatan Wonoboyo 101.029.067,81 37.072.612,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 138.351.679,81
36 Kecamatan Kranggan 128.576.597,11 81.544.604,30 421.033,33 210.542.234,74
37 Kecamatan Bejen 97.898.619,95 23.442.237,62 292.815,00 0,00 0,00 0,00 121.633.672,57
38 Kecamatan Kledung 98.684.571,39 16.269.714,29 1.945.315,00 0,00 0,00 0,00 116.899.600,68
39 Kecamatan Bansari 91.704.714,26 18.530.540,00 307.086,67 110.542.340,93
40 Kecamatan Tlogomulyo 90.138.501,39 23.053.398,50 292.815,00 0,00 0,00 0,00 113.484.714,89
41 Kecamatan Selopampang 96.781.499,97 20.781.130,62 2.638.877,50 0,00 0,00 0,00 120.201.508,09
42 Kecamatan Gemawang 91.599.764,94 27.737.682,00 292.500,00 119.629.946,94
43 Kecamatan Tretep 102.240.146,40 23.564.253,90 292.815,00 375.000,00 126.472.215,30
44 Inspektorat 137.073.782,14 137.073.782,14
45Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah359.950.345,11 218.608.594,94 1.382.198,00 0,00 579.941.138,05
46Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah668.266.116,41 372.892.512,98 15.993.164,98 0,00 140.340.421,00 2.546.694,57 1.200.038.909,94
47 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 134.200.832,04 60.726.852,33 194.927.684,37
48Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia265.965.292,86 8.299.500,00 2.393.300,00 6.118.750,00 0,00 282.776.842,86
JUMLAH 73.255.099.260,26 56.463.074.093,54 52.711.494.204,71 421.581.927,01 409.148.608,75 119.562.751,87 183.379.960.846,14
Hal. 137 dari 137