4_Kebijakan Transportasi

Kebijakan Transportasi

UU No.22/2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan• Cakupan UU:

1. Ruang lingkup keberlakuan kebijakan2. Kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan3. Produk rencana jaringan lalu lintas (LL) dan

angkutan jalan (AJ)4. Ruang lalu lintas (kelas jalan, perlengkapan

jalan, terminal, parkir, serta fasilitas pendukunglainnya)

5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas6. Angkutan jalan

[UU 22/2009]:1. Ruang Lingkup Keberlakuan UU• kegiatan gerak pindah kendaraan, orang,

dan/atau barang di jalan• kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana,

dan fasilitas pendukung LLAJ• kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan

identifikasi Kendaraan Bermotor danPengemudi, pendidikan berlalu lintas,Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertapenegakan hukum LLAJ

[UU 22/2009]:2. Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan

Kewenangan/TUPOKSIKewenangan/TUPOKSIInstansi PembinaInstansi Pembina

• Urusan pemerintahan di bidang jalan• Urusan pemerintahan di bidang jalanKementrian PU(Bina Marga)

• Urusan pemerintahan di bidang sarana danprasarana LLAJ

• Urusan pemerintahan di bidang sarana danprasarana LLAJKementrian PU (DLLAJ)

• Urusan pemerintahan di bidang pengembanganindustri LLAJ

• Urusan pemerintahan di bidang pengembanganindustri LLAJKementrian Industri

• Urusan pemerintahan di bidang pengembanganteknologi LLAJ

• Urusan pemerintahan di bidang pengembanganteknologi LLAJKementrian RISTEK

• Urusan pemerintahan di bidang Registrasi danIdentifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,Penegakan Hukum, Operasional Manajemen danRekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas

• Urusan pemerintahan di bidang Registrasi danIdentifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,Penegakan Hukum, Operasional Manajemen danRekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas

Kepolisian

• Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem LLAJ nasional• Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan LLAJ yang

berlaku secara nasional• Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang LLAJ secara nasional• Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada

Pemprov dan Pemkab/Pemkot• Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kewenangan Instansi PEMBINA /KementrianKewenangan Instansi PEMBINA /Kementrian

• Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ provinsi dan kabupaten/kota yangjaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota

• Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum diprovinsi

• Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ provinsi

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam PembinaanLLAJKewenangan Pemerintah Provinsi dalam PembinaanLLAJ

• Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ kabupaten/kota yang jaringannya beradadi wilayah kabupaten/kota

• Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum dikabupaten/kota

• Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ kabupaten/kota

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PembinaanLLAJKewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PembinaanLLAJ

KEGIATAN PENYELENGGARAANKEGIATAN PENYELENGGARAAN

• inventarisasi tingkat pelayanan Jalan danpermasalahannya;

• penyusunan rencana dan program pelaksanaannya sertapenetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;

• perencanaan, pembangunan, dan optimalisasipemanfaatan ruas Jalan;

• perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpanganJalan;

• penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;• uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan

dan keselamatan berlalu lintas; dan• pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang

prasarana Jalan.

• inventarisasi tingkat pelayanan Jalan danpermasalahannya;

• penyusunan rencana dan program pelaksanaannya sertapenetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;

• perencanaan, pembangunan, dan optimalisasipemanfaatan ruas Jalan;

• perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpanganJalan;

• penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;• uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan

dan keselamatan berlalu lintas; dan• pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang

prasarana Jalan.

Bidang jalan

• penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;• persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;• perizinan angkutan umum;• pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;• pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan• penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan

umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan KendaraanBermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatankhusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini

• penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;• persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;• perizinan angkutan umum;• pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;• pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan• penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan

umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan KendaraanBermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatankhusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini

Bidang SaranaPrasarana

• penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan industri Kendaraan Bermotor;

• pengembangan industri perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

• pengembangan industri perlengkapan Jalan yangmenjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

• penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan industri Kendaraan Bermotor;

• pengembangan industri perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

• pengembangan industri perlengkapan Jalan yangmenjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

Bidang INDUSTRI

• penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;

• pengembangan teknologi perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

• pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yangmenjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

• penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;

• pengembangan teknologi perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

• pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yangmenjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

BidangPENGEMBANGAN

TEKNOLOGI


• pengujian dan penerbitan Surat IzinMengemudi Kendaraan Bermotor;

• pelaksanaan registrasi dan identifikasiKendaraan Bermotor;

• pengumpulan, pemantauan, pengolahan, danpenyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

• pengelolaan pusat pengendalian SistemInformasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan;

• pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroliLalu Lintas;

• penegakan hukum yang meliputi penindakanpelanggaran dan penanganan Kecelakaan LaluLintas;

• pendidikan berlalu lintas;• pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas; dan• pelaksanaan manajemen operasional Lalu

Lintas

• pengujian dan penerbitan Surat IzinMengemudi Kendaraan Bermotor;

• pelaksanaan registrasi dan identifikasiKendaraan Bermotor;

• pengumpulan, pemantauan, pengolahan, danpenyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

• pengelolaan pusat pengendalian SistemInformasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan;

• pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroliLalu Lintas;

• penegakan hukum yang meliputi penindakanpelanggaran dan penanganan Kecelakaan LaluLintas;

• pendidikan berlalu lintas;• pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas; dan• pelaksanaan manajemen operasional Lalu

Lintas

Bidang Registrasidan Identifikasi

Kendaraan Bermotordan Pengemudi,

Penegakan Hukum,Operasional

Manajemen danRekayasa Lalu Lintas


[UU No.22/2009]:3. Produk Rencana Jaringan LLAJ

Produk Rencana LLAJ

Rencana Induk LLAJ Nasional

Rencana Induk LLAJ Provinsi

Rencana Induk LLAJKabupaten/Kota

Produk Rencana TataRuang

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten/Kota

[UU No.22/2009]:3. Produk Rencana Jaringan LLAJ

• Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurutasal tujuan perjalanan (berdasarkan ruang lingkupnasional, provinsi, kabupaten/kota)

• Arah dan kebijakan peranan LLAJ (nasional, provinsi,kabupaten/kota) dalam keseluruhan moda transportasi

• Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul (nasional,provinsi, kabupaten/kota)

• Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas (nasional,provinsi, kabupaten/kota)

• Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurutasal tujuan perjalanan (berdasarkan ruang lingkupnasional, provinsi, kabupaten/kota)

• Arah dan kebijakan peranan LLAJ (nasional, provinsi,kabupaten/kota) dalam keseluruhan moda transportasi

• Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul (nasional,provinsi, kabupaten/kota)

• Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas (nasional,provinsi, kabupaten/kota)

Muatan Rencana Induk

[UU No.22/2009]:4. Ruang Lalu Lintas• Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitaspendukung

• Klasifikasi jalan:▫ SEGMEN : jalan perkotaan, jalan luar kota, simpang, ruas,

dll (MKJI 1997)▫ FUNGSI JALAN : arteri, kolektor, lokal, lingkungan (UU

38 Th 2004)▫ KELAS JALAN : Kelas I, II, III (UU No.22 Tahun 2009)▫ WEWENANG PEMBINAAN JALAN : nasional,

provinsi, kota/kabupaten, desa lingkungan (UU 38 Th2004)

[UU No.22/2009]:4. Ruang Lalu Lintas• Fungsi Jalan (UU No.38 Tahun 2004):

▫ Jalan arteri: jalan yang berfungsi melayani angkutan utamadengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratatinggi, dan jumlah jalan masuk (access road) dibatasisecara berdaya guna

▫ Jalan kolektor: jalan yang berfungsi melayani angkutanpengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jaraksedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalanmasuk (access road) dibatasi

▫ Jalan lokal: jalan yang berfungsi melayani angkutansetempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatanrata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk (access road)tidak dibatasi

▫ Jalan lingkungan: jalan yang berfungsi melayani angkutanlingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dankecepatan rata-rata rendah

JALAN ARTERI

J ALA

NK

OLE

KT O

R

JALAN LOKAL JALAN LOKAL

Jalan masuk(akses)

Jalan masuk(akses)

JALA

NLI

NG

KUN

GAN

Akses dibatasike jalan arteri

Akses dibatasike jalan kolektor

[UU No.22/2009]:4. Ruang Lalu Lintas• Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelasnya

berdasarkan:▫ fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna

kepentingan pengaturan penggunaan jalan dankelancaran LLAJ

▫ daya dukung untuk menerima muatan sumbuterberat dan dimensi kendaraan bermotor

Tekanan roda darisumbu kendaraanterhadap jalanmuatan sumbu terberat

Kelasjalan

FungsiJalan

Ukuran KendaraanSumbu

TerberatLebar Panjang Tinggi

Kelas I Arteri danKolektor

Tidakmelebihi2500 mm


Palingtinggi 4200mm

10 ton

Kelas II Arteri,Kolektor,Lokal,Lingkungan



Palingtinggi 4200mm

8 ton

Kelas III Arteri,Kolektor,Lokal,Lingkungan



Palingtinggi 3500mm

8 ton

KelasKhusus

Arteri Melebihi2500 mm

Melebihi1800 mm

Palingtinggi 4200mm

Lebih dari10 ton

SPESIFIKASI KELAS JALAN

Rambu Lalu Lintas

Marka Jalan

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat penerangan Jalan

KELENGKAPAN DAN PRASARANA JALAN

alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan

alat pengawasan dan pengamanan Jalan

fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandangcacat

fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan

KELENGKAPAN DAN PRASARANA JALAN

TERMINALTERMINAL

• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batasnegara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutankota dan angkutan pedesaan

• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batasnegara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutankota dan angkutan pedesaan

Terminal Tipe A

• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutanperdesaan

• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutanperdesaan

Terminal Tipe B

• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan• berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan

Terminal Tipe C

Ruang Manfaat Jalan

Ruang Milik Jalan

RuangPengawasanJalan

RuangPengawasan

Jalan

PARKIRPARKIR

• Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapatdiselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yangdiberikan

• Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapatdiselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalandesa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu LaluLintas, dan/atau Marka Jalan

[UU No.22/2009]:5. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakanuntuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan

gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjaminKeamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakanuntuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan

gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjaminKeamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perencanaan Pengaturan Perekayasaan Pemberdayaan Pengawasan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan:1. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur

atau jalan khusus;2. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;3. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;4. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan

peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;5. pemaduan berbagai moda angkutan;6. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;7. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau8. perlindungan terhadap lingkungan.

identifikasi masalah Lalu Lintas;inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang /barang;inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung

jalan;inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung

Kendaraan

inventarisasi dan analisis angka pelanggarandan Kecelakaan Lalu Lintas;

inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;penetapan tingkat pelayanan; dan

penetapan rencana kebijakan pengaturanpenggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu

Lintas

inventarisasi dan analisis angka pelanggarandan Kecelakaan Lalu Lintas;

inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;penetapan tingkat pelayanan; dan

penetapan rencana kebijakan pengaturanpenggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu

Lintas

penetapan kebijakan penggunaanjaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas

pada jaringan Jalan tertentu; danpemberian informasi kepada

masyarakat dalam pelaksanaankebijakan yang telah ditetapkan

perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ataupersimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak

berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan

pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitanlangsung dengan Pengguna Jalan; dan

optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalamrangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan

efektivitas penegakan hukum.

penilaian terhadappelaksanaan

kebijakan;tindakan korektif

terhadap kebijakan;dan

tindakan penegakanhukum

arahan;bimbingan;

penyuluhan;pelatihan;

bantuan teknis

1. PERENCANAAN1. PERENCANAAN

2. PENGATURAN 3. PEREKAYASAAN

4. PEMBERDAYAAN 5. PENGAWASAN

[UU No.22/2009]:6. Angkutan Jalan• Terdiri dari angkutan orang dan barang, baik

yang berupa kendaraan bermotor maupun tidakbermotor

• Angkutan umum orang dan/atau barangkendaraan bermotor umum

• Pemerintah bertanggung jawab ataspenyelenggaraan angkutan umum

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batasnegara

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batasnegara

Pemerintah Pusat

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang antarkota dalam provinsi

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang antarkota dalam provinsi

Pemerintah Provinsi

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota

• wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutanorang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

• Angkutan Umum pada Jalur Trayek, disusun berdasarkan:▫ tata ruang wilayah▫ tingkat permintaan jasa angkutan▫ kemampuan penyediaan jasa angkutan▫ ketersediaan jaringan LLAJ▫ kesesuaian dengan kelas jalan▫ keterpaduan intramoda angkutan▫ keterpaduan antarmoda angkutan

• Angkutan Umum di luar Jalur Trayek▫ angkutan orang dengan menggunakan taksi▫ angkutan orang dengan tujuan tertentu▫ angkutan orang untuk keperluan pariwisata▫ angkutan orang di kawasan tertentu (hanya pada jalan lokal dan

lingkungan, seperti ojek, becak, dsb)

ANGKUTAN MASSALANGKUTAN MASSAL

mobil bus yang berkapasitas angkut massal

lajur khusus

trayek angkutan umum lain yang tidakberimpitan dengan trayek angkutan massal

angkutan pengumpan (moda feeder)

Pemerintah menjamin ketersediaan angkutanmassal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan

angkutan orang dengan Kendaraan BermotorUmum di kawasan perkotaan

4_Kebijakan Transportasi

Documents

Transcript of 4_Kebijakan Transportasi