RANCANGAN

PERATURAN MENTERI TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG(PENGGANTI PERMEN 18/2008)

Ir. Bambang Susigit, MT

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

DAFTAR ISI

1. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG2. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN3. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN4. JAMINAN REKLAMASI5. JAMINAN PASCATAMBANG

HAL-HAL YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERMEN

5. JAMINAN PASCATAMBANG6. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI7. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

2

PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi2. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi3. Penyusunan Rencana Pascatambang

PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

Penyelidikan Umum

Eksplorasi FS

IUP/IUPK EKSPLORASI

ReklamasiEksplorasi

Pengajuansebelum melakukan kegiataneksplorasi yang dapat menyebabkanlahan terganggu meliputi antara lainlubang pengeboran, sumur uji,parit uji, dan/atau saranapenunjang eksplorasi.

sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan.

Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi dihitung berdasarkan biaya:a.biaya langsung, antara lain:

1. penatagunaan lahan; dan2. revegetasi;

berdasarkan

dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui

penunjang eksplorasi.rincian tahunan.

Rencana reklamasi tahap eksplorasi meliputi:a. tata guna lahan;b. rencana pembukaan lahan untuk

kegiatan eksplorasic. program reklamasi;d. rencana biaya reklamasi tahap

eksplorasi; dane. kriteria keberhasilan reklamasi

meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi dan penyelesaian akhir.

2. revegetasi;b.biaya tidak langsung, antara lain:

1. mobilisasi dan demobilisasi;2. perencanaan kegiatan;3. administrasi dan keuntungan

pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan

4. supervisi.Penyusunan Rencana Reklamasi mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksoplorasi

PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

FSIUP/IUPK OPERASI

PRODUKSI

IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI

Rencana ReklamasiOP

Pengajuan

kegiatan operasi pertambangan yang dapat

sesuai dengan jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan.

Rencana reklamasi tahap

bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

mempertimbangkan:prinsip-prinsip reklamasisistem dan metodepenambangan berdasarkan hasilstudi kelayakan;

ambang terbuka; dantambang bawah tanah.

kondisi spesifik wilayahsetempat; danketentuan peraturan perundang-undangan.

Disusun berdasarkan

dokumen lingkungan hidup

kegiatan operasi pertambangan yang dapatmengakibatkan lahan terganggu meliputiantara lain areal penambangan, arealpenimbunan tanah penutup, arealpenimbunan komoditas tambang, jalantambang dan non tambang, pabrik atauinstalasi pengolahan dan pemurnian,dan/atau sarana penunjang.

tahun dengan rincian tahunan.Rencana reklamasi tahap operasi produksii meliputi:a. tata guna lahan sebelum dan

sesudah kegiatan operasi produksi;

b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan operasi produksi

c. program reklamasi;d. rencana biaya reklamasi

tahap operasi; dane. kriteria keberhasilan

reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan,

a.status lahan;b.bentuk ekosistem;c.kondisi keanekaragaman hayati; dand.kondisi sosial dan budaya.

PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Program reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atauperuntukan lainnya, berupa:

area permukiman;pariwisata;sumber air; ataubudidaya.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubangtambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang

meliputi:meliputi:stabilisasi lereng;pengamanan lubang bekas tambang;pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya;manfaat;pemeliharaan dan pemantauan.

Dalam hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahapoperasi produksi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:

pengelolaan kualitas air laut;

BIAYA REKLAMASI & PERIODE RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus menutupseluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasukpelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Penentuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periodetahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas

lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama.lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajibmenyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode

tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyapaling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelumberakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun sebelumnya.

Rencana Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi

Rencana Biaya Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Biaya Langsung1. Penatagunaan lahan2. Revegetasi

Biaya Langsung1. Penatagunaan lahan2. Revegetasi3. Pencegahan dan penanggulangan

Air Asam Tambang4. Pekerjaan Sipil

RENCANA BIAYA REKLAMASI

4. Pekerjaan Sipil

Biaya Tidak Langsung1. Mobilisasi dan Demobilisasi2. Perencanaan kegiatan3. Administrasi dan keuntungan pihak

ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi

4. Supervisi

Biaya Tidak Langsung1. Mobilisasi dan demobilisasi2. Perencanaan Kegiatan3. Administrasi dan keuntungan pihak

ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi

4. Supervisi

Penyelidikan Eksplorasi FS

IUP/IUPK EKSPLORASI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI

Pengajuan Bersamaandgn Pengajuan IUP OP

Pascatambang

Seumur Tambang

PENYUSUNAN DAN TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG

berdasarkan dokumen lingkungan

Rencana pascatambang memuat:1. Profil WIUP atau WIUPK, meliputi lokasi dan

aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukanlahan, dan kegiatan usaha lain di sekitar WIUP atauWIUPK;

2. Rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan,morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatikdan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomisesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telahdisetujui.berdasarkan dokumen lingkungan

hidup yang telah disetujui disetujui.

3. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaancadangan awal, sistem dan metode penambangan,pengolahan dan/atau pemurnian serta fasilitaspenunjang;

ona lingkungan akhir, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaanair tanah, serta biologi akuatik dan teresterial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;

program pascatambang, meliputi:reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi;pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; danpemantauan.

rganisasi, termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;

Rencana biaya pascatambang dihitung berdasarkan biaya:

biaya langsung, antara lain:1. pembongkaran;2. reklamasi;3. penanganan bahan berbahaya dan

beracun (B3) serta limbah B3;4. pemeliharaan dan perawatan;5. pemantauan; dan6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi;

RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

Biaya aspek sosial, budaya, dan ekonomi diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki pascatambang

Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan kenaikan (eskalasi) biaya selama periode pelaksanaan pascatambang.

Rencana biaya pascatambangharus menutup seluruh biaya6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi;

biaya tidak langsung, antara lain:1. mobilisasi dan demobilisasi;2. perencanaan pascatambang;3. administrasi dan keuntungan pihak

ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan

4. supervisi.

harus menutup seluruh biayapelaksanaan kegiatan pascatambang termasuk pelaksanaan kegiatan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga

• Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan NILAI UANG MASA DEPAN selamaperiode pelaksanaan pascatambang.

• Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang

KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencanapascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan terdiri atas:instansi Pemerintah, dinas/instansi pemerintah provinsi, dan/ataudinas/instansi kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral danbatubara;instansi terkait lainnya; danmasyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usahamasyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usahapertambangan.

konsultasi wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatanganipara pemangku kepentingan

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencanapascatambang disertai dengan berita acara hasil konsultasi bersamaan denganpengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksikepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN1. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Tahap EksplorasiTahap Eksplorasi2. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Tahap Operasi Produksi3. Penilaian dan Persetujuan Rencana

Pascatambang

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP EKSPLORASI

≤ 30 hari

≤ 30 hari

> 30 hari tidak

tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi

Menyampaikan Penyempurnaan Rencana Reklamasi

Menyampaikan Perubahan Dokumen Rencana Reklamasi

180 hari

Menyampaikan Rencana Reklamasi pada saat akan memulai kegiatan ekslporasi

Evaluasi

OK

NOT OK

PERSETUJUAN

memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan

Jika terdapat Perubahan:

1. rencana eksplorasi;

2. dokumen lingkungan.

Rencana Reklamasi

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP/IUPK

OPERASI PRODUKSI

≤ 30 hari

≤ 30 hari

NOT OK > 30 hari tidak

tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi

Menyampaikan Revisi Rencana Reklamasi

Menyampaikan Perubahan Dokumen Rencana Reklamasi

180 hari

Penerbitan IUP/IUPK

Menyampaikan Rencana Reklamasi bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP

Evaluasi

OK

NOT OK

PERSETUJUAN

> 30 hari tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan

Jika terdapat Perubahan:

1. sistem dan metoda penambangan;

2. kapasitas produksi;

3. umur tambang;

4. tata guna lahan; dan/atau

5.dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui

Rencana Reklamasi

Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP/IUPKOPERASI PRODUKSI

≤ 60 hari

≤ 30 hari

NOT OK

PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG

tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi

Menyampaikan Dok Revisi Rencana Pascatambang

Menyampaikan Perubahan Dokumen Rencana Reklamasi

Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi

≤ 90 hari

Menyampaikan Rencana Pascatambang bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP

Evaluasi

OK

NOT OK

PERSETUJUAN

> 60 hari tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaanJika terdapat Perubahan:

1. Perubahan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

2. Perubahan jadwal pascatambang

Rencana Reklamasi paling lambat 2 tahun sebelum akhir kegiatan penambangan

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN1. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi2. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi2. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi3. Pelaksanaan Pascatambang4. Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi5. Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi6. Pelaporan Pascatambang7. Peninjauan Lapangan

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantupetugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan

pascatambang.

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasieksplorasi yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat kegiatan

eksplorasi yang tidak digunakan lagi, antara lain:lahan bekas eksplorasi (lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji)lahan bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,lahan bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,helipad, dan/atau workshop yang tidak digunakan lagi)

Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendersetelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu

Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaanreklamasi tahap eksplorasi disertai dengan permohonan pencairan jaminanreklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui DirekturJenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantupetugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan

pascatambang.

Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahapoperasi produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi

bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi

di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain:tempat penimbunan tanah penutup;tempat penimbunan tanah penutup;tempat penimbunan bahan tambang;jalan tambang dan/atau jalan angkut;pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;bangunan/instalasi sarana penunjang;kantor dan perumahan;pelabuhan khusus/dermaga; dan/ataulahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah antara lain shaft,

PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI....lanjutan

Dalam hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatanpenambangan, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikanrencana kegiatan penambangan untuk mendapat persetujuan dari DirekturJenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaankegiatan reklamasi tahap operasi produksi disertai dengan permohonanpencairan jaminan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur,

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

Rencana kegiatan penambangan wajib memperhitungkan nilai keekonomianreklamasi yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.

Bilamana tidak ada kegiatan namun akan direncanakan untuk dilanjutkan kembali,reklamasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan,

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap

PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI/OPERASI PRODUKSI

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi/Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan

reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi/operasi produksi dapat melakukan peninjauan lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi

Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuatpenilaian keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana

PELAKSANAAN PASCATAMBANG

Pascatambang wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) harikalender setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/ataupemurnian berakhir.

Pelaksanaan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambangdibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan

reklamasi dan pascatambang.

Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan pascatambang disertai permohonan pencairanjaminan pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui DirekturJenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Permohonan pencairan jaminan pascatambang berisi rincian program danrencana biaya pascatambang yang akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang.

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan.

PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP PELAKSANAANPASCATAMBANG

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang dapat melakukan peninjauan lapangan paling lambat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan pascatambang

Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuatpenilaian keberhasilan pascatambang sebagaimana tercantum dalamLampiran

JAMINAN REKLAMASI1. Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi2. Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi3. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan

Jaminan ReklamasiJaminan Reklamasi4. Penetapan Pihak ketiga

JAMINAN PASCATAMBANG1. Jaminan Pascatambang2. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan

Pascatambang3. Penetapan pihak ketiga

� Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

� Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasitahunan

� Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan

BENTUK JAMINAN

DEPOSITO BERJANGKA

JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

� Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukandalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahapeksplorasi disetujui

� Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas namaDirektur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qqpemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yangbersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuaidengan jadwal reklamasi.

JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

� Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolarAmerika Serikat.

� Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahunpertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus

BENTUK JAMINAN

1. Rekening bersama pada bank Pemerintah2. Deposito Berjangka 3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia 4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve)

pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligussesuai jangka waktu reklamasi.

� Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahunberikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligussesuai jangka waktu reklamasi atau setiap tahun.

� dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.

� Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencanareklamasi tahap operasi produksi disetujui

� Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahun berikutnyadilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalendersejak dimulainya tahun berjalan.

Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan

PERSYARATAN UNTUK PENEMPATAN DALAM BENTUK Accounting Reserve

Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabilaPemegang IUP atau IUPK tersebut memenuhi salah satu persyaratansebagai berikut:

terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luarIndonesia; ataumempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US $ 50.000.000,00 (limapuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam aktapendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.telah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40% dari total sahamtelah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40% dari total sahamyang dimiliki.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yangmenempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan AkuntansiAccounting Reserve), wajib menyampaikan surat pernyataan penempatanaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyapaling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan bentuk jaminanreklamasi tahap operasi produksi.

Perubahan Bentuk Jaminan Reklamasi

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyadapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi atauIUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasiapabila:

terjadi perubahan rencana eksplorasi; ataubiaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.

Produksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksiberdasarkan pertimbangan:

kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/ataukemampuan keuangan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksiatau IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahapoperasi produksi apabila:

Kewajiban Melaksanakan Reklamasi

Penempatan jaminan reklamasi tidak

menghilangkan kewajiban Pemegang

IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

ekurangan biaya untuk menyelesaikan

reklamasi dari jaminan yang telah

ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab

Pemegang IUP/IUPK.

JAMINAN PASCATAMBANG

� dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan

� Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencanapascatambang disetujui

� Penempatan jaminan pascatambang harus sudah selesai dilakukan 2 (dua)tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang

BENTUK JAMINAN

DEPOSITO BERJANGKA

� ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama DirekturJenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi,IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yangbersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwalpascatambang

� ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

� Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajibanPemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untukmelaksanakan pascatambang

� Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminan yangtelah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi

TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Penentuan besaran pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi meliputi:Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahapoperasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri dari:

1. pengaturan permukaan lahan;2. penyebaran tanah pucuk (tanah zona pengakaran);

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelummemberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi,

melakukan evaluasi melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminanreklamasi tahap operasi produksi.

3. pengendalian erosi dan pengelolaan air;Paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahapoperasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan pekerjaan revegetasi, yang terdiri dari:

1. penanaman tanaman penutup (cover crop);2. penanaman tanaman cepat tumbuh;3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau4. pengendalian air asam tambang.

100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi setelah

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidakmemenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahapeksplorasi berdasarkan evaluasi laporan, penilaian pencairan jaminanreklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi, dan/atau penilaianlapangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakanreklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi denganmenggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi

Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun

PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI

Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahunpelaksanaan reklamasi tidak mencapai kriteria keberhasilan 60%

Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau

Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin UsahaPertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP OperasiProduksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi

Produksi dilarang melakukan kegiatanpenambangan sebelum reklamasi yang

dilaksanakan oleh pihak ketiga dinyatakan

PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI .........lanjutan

dilaksanakan oleh pihak ketiga dinyatakanmemenuhi kriteria keberhasilan reklamasiminimal 80% (delapan puluh persen) oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukanpermohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setiap triwulankepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuaikewenangannya dengan melampirkan:

realisasi biaya pelaksanaan program pascatambang setiap 3 (tiga) bulan; danrencana biaya dan program 3 (tiga) bulan berikutnya.

TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapatmemberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,setelah memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelummemberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukanevaluasi dan peninjauan lapangan.

Peninjauan lapangan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalendersetelah diterimanya laporan pelaksanaan pascatambang dan Hasil peninjauan

hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidakmemenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasilaporan dan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen)setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan pascatambang maka Pemegang IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonanperpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang yang

memenuhi kriteria keberhasilan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG .........lanjutan

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapatmenyetujui perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatanpascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun

berakhirnya kegiatan pascatambang tanpa disertai dengan pencairan sisajaminan pascatambangnya

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaanpascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaianlapangan kurang dari 60% setelah berakhirnya jangka waktuperpanjangan kegiatan pascatambang, maka Menteri, gubernur,atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkanpihak ketiga untuk melaksanaan pascatambang

PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG

Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau

Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin UsahaPertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

1. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI2. PENYERAHAN LAHAN 2. PENYERAHAN LAHAN

PASCATAMBANG

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI

Penyerahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalammenyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuaidengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan dankesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara

% (seratus persen) kriteria keberhasilan reklamasi

Penyerahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagianOperasi Produksi

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukanpeninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang

direklamasi dan Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentukacara

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi olehpemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir

PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari pascatambang di seluruh WIUP Operasi Produksi.

Penyerahan lahan dilakukan setelah memenuhi :prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesaimelaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada

yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri,gubernur

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtandan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan100% (seratus persen) kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimanaercantum dalam rencana pascatambang yang disetujui

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukanpeninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang

dilakukan pascatambang dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalamacara

SANKSI

1

Peringatan tertulis

2

Penghentian sebagian atau

seluruh kegiatan

penambangan

3

Pencabutan izin

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPKEksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPOperasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan