peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia...

10

Transcript of peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia...

Page 1: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 2: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 3: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 4: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 5: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 6: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 7: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 8: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 9: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud
Page 10: peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud