4. ANALISA DATA 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian partai politik. Namun, kemunculan media baru (new

download 4. ANALISA DATA 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian partai politik. Namun, kemunculan media baru (new

of 74

  • date post

    14-Nov-2020
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of 4. ANALISA DATA 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian partai politik. Namun, kemunculan media baru (new

  • 47

    Universitas Kristen Petra

    4. ANALISA DATA

    4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

    Hubungan yang dibangun oleh partai politik dan konstituennya selama ini

    telah mengambil bentuk komunikasi yang bersifat satu arah, dari satu ke banyak

    orang (one to many). Bentuk komunikasi seperti ini lebih banyak mengandalkan

    model kampanye melalui penyampaian pesan strategis secara lisan serta

    memanfaatkan media massa untuk membentuk opini publik yang positif terhadap

    partai politik. Namun, kemunculan media baru (new media) di era digital saat ini

    menyebabkan adanya pergeseran pola perilaku dari partai-partai politik dan

    organisasi politik lainnya untuk memanfaatkan media baru dan teknologi internet

    sebagai alat untuk menjangkau publiknya melalui komunikasi dua arah yang

    interaktif (Karlsson et al, 2013, p. 2).

    Perkembangan teknologi internet yang memunculkan berbagai bentuk

    media baru menyebabkan perubahan di berbagai aspek, terutama pada acara

    berkomunikasi dan berinteraksi yang dilakukan oleh para aktor politik. Media

    yang digunakan oleh aktor politik tidak hanya berupa media mainstream dan

    kegiatan-kegiatan politik saja, namun juga melalui website dan social media yang

    saat ini telah umum digunakan. Menurut Karlsson Clerwall, dan Buskqvist (2013,

    p. 2), dengan memanfaatkan media baru tersebut, ideologi organisasi media massa

    dan politisasi media massa yang biasanya mendominasi bagaimana pesan-pesan

    politik disampaikan, kini dapat diminimalisir. Monopoli organisasi media yang

    dahulu mampu mengontrol komunikasi politik kepada publik sepenuhnya, telah

    berkurang seiring dengan maraknya penggunaan media baru oleh aktor-aktor

    politik. Perubahan media landscape ini telah memberikan kesempatan baru bagi

    para aktor dan organisasi politik untuk berkomunikasi secara langsung dengan

    publiknya, dengan cara mereka sendiri, melalui pengemasan pesan-pesan politik

    strategis yang dilakukan secara mandiri, tanpa keterlibatan media massa.

    http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification http://digilib.petra.ac.id/help.html http://www.petra.ac.id

  • 48

    Universitas Kristen Petra

    Pergeseran perilaku dari aktor dan organisasi politik ini juga menjadi

    upaya dalam mencapai kesuksesan organisasi. Ledingham (2006, p. 181)

    berpendapat bahwa dalam rangka mencapai kesuksesan, organisasi harus mampu

    menunjukkan usahanya dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan

    dengan publiknya melalui komitmen jangka panjang dan hubungan timbal balik.

    Selain itu, penggunaan internet dan media baru tersebut juga populer di kalangan

    publik dan konstituen partai politik. Sehingga pemanfaatan media baru untuk yang

    dilakukan oleh aktor atau partai politik membuktikan bahwa aktor atau organisasi

    politik tersebut berkomitmen dalam membangun hubungan jangka panjang

    dengan publiknya.

    Perkembangan teknologi tersebut juga telah memberi dampak pada

    pengemasan isi atau pesan, serta penyaluran pesan-pesan politik dari organisasi

    atau aktor politik kepada konstituennya. Melalui teknologi, isi atau pesan yang

    disampaikan tidak hanya berupa tulisan, namun juga dapat dilengkapi dengan

    gambar, suara, dan simbol-simbol tertentu. Penyampaian pesan melalui internet

    juga dapat dilakukan secara lebih luas, karena publik dapat langsung mengakses

    pesan-pesan politik langsung dari aktor maupun organisasi politik yang

    bersangkutan. Website yang dimiliki oleh aktor politik dapat memberikan

    kesempatan untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan dapat menjadi alat

    pembentukan citra. Penggunaan website oleh aktor politik juga menyediakan

    peluang untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik, menyampaikan

    informasi dengan tepat untuk menanggapi berbagai isu, dan memberi kesempatan

    organisasi politik untuk meraih publik baru dari kelompok usia muda yang tidak

    tersentuh oleh media mainstream secara efektif dan efisien (Heryanto dan

    Zarkasy, 2012, p. 75-79).

    Selain itu, pemanfaatan media digital di Indonesia seperti website perlu

    mendapat perhatian lebih lanjut. Sebab penggunaan media digital sebagai media

    kampanye tidak diawasi secara langsung oleh lembaga tertentu. Hal ini berbeda

    dengan kampanye politik yang menggunakan media cetak dan elektronik yang

    diawasi secara khusus oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan

  • 49

    Universitas Kristen Petra

    Pemilu, sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan sanksi khusus bagi

    organisasi dan aktor politik yang melanggarnya.

    Pemilu legislatif yang menjadi fokus dalam penelitian kali ini, merupakan

    kegiatan pemilihan umum yang dilakukan terhadap anggota Dewan Perwakilan

    Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    (DPRD) di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu

    legisltaif terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemberian suara

    untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan

    dengan mencoblos satu kali nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama

    calon pada surat suara. Sedangkan pemberian suara pada calon anggota DPD

    hanya dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nama atau foto calon, karena

    tidak menampilkan tanda partai politik tertentu.

    Untuk mengikuti penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi,

    dan DPRD kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu harus memenuhi

    memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma

    lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional. Hasil perolehan suara pada

    pemilu legislatif ini juga akan mempengaruhi penetapan calon presiden dan wakil

    presiden karena adanya syarat presidential threshold sesuai Undang-Undang

    Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9

    dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan

    wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta

    pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari

    jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu

    anggota DPR, yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan

    Wakil Presiden.

    4.1.1 Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan

    (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar,

  • 50

    Universitas Kristen Petra

    Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden atau ketua pertama partai ini adalah

    Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi

    kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH

    Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il, yang saat itu menjabat

    sebagai presiden partai, sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian

    mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur

    Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

    Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas

    minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold),

    yakni sebesar dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut

    kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK

    Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan

    HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan

    Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK

    bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK

    menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan

    penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS

    atau Partai Keadilan Sejahtera (Partai Keadilan Sejahtera, 2014).

    Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera saat ini adalah Muhammad Anis

    Matta. Pria kutu buku yang aktif menulis di berbagai media Islam dan sudah

    menghasilkan sejumlah buku ini, merupakan salah satu politisi muda berpengaruh

    dari Partai Keadilan Sejahtera yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember

    1968. Kiprahnya di panggung politik nasional dimulai ketika terpilih sebagai

    anggota DPR RI periode 2004-2009. Mantan Anggota Majelis Hikmah PP

    Muhammadiyah itu juga sebelumnya menduduki kursi Sekretaris Jenderal PKS

    dua periode berturut-turut, yakni periode 2003-2005 dan 2005-2010. Anis Matta

    terakhir kali menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI periode 2009-2014 sebelum

    mengundurkan diri pada 1 Februari 2013 setelah ditetapkan sebagai presiden PKS

    oleh Majelis Syuro PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq, yang tersandung

    kasus suap impor daging pada 1 Februari 2013 lalu. Ia terpilih atas hasil rapat

  • 51

    Universitas Kristen Petra

    maraton Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS di Lembang Jawa Barat serta di

    kantor DPP PKS, Jakarta. Anis Matta memiliki website dengan domain atau nama

    www.anismatta.net yang dibuat pada 11 November 2013 lalu.

    4.1.2 Ketua Umum Partai Golongan Karya