PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Penelitian untuk Penyusunan Skripsi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi

Program Studi Pendidikan Akuntansi

Oleh

AKHIRUDDIN. S056224027

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

1

2

2010

PROPOSAL PENELITIAN

A. JUDUL : PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR

B. I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan

pembangunan. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa

Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan Karena

adanya krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan

terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan

tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-

sumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-

proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi

sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk

mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui

sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa

harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan Negara lain untuk

mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber

3

penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara

Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya

perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting

dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai

pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat

dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas

pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh

pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor

barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha di

bidang jasa. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dan

peraturan, khususnya dibidang perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang secara resmi telah dilaksanakan

mulai 1 April 1984 yang kemudian diubah menjadi Undana-Undang nomor 11 Tahun

1994 yang pelaksanaannya mulai pada awal tahun 1995 dan kemudian diubah lagi

menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban wajib pajak atau

pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor, dan

melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kewajiban tersebut diharapkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan

dapat bertambah.

4

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar merupakan salah satu kantor

pelayanan pajak di kota Makassar yang telah menggunakan sistem administrasi yang

modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar

perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi

yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada KPP Madya

Makassar adalah PPN yang lebih bayar. Untuk itu adanya penanganan dan tindak

lanjut terhadap PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat

penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambhan Nilai pada KPP Madya Makassar

bulan Januari sampai Desember tahun 2007.

Tabel 1 : Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya di Kota Makassar bulan Januari -Desember 2008

Bulan Penerimaan PPN RestitusiPersentase Restitusi

Jumlah Penerimaan Netto

Januari Rp 16,950,575,895 Rp 283,389,666 1.67% Rp 16,667,186,229 Februari Rp 17,033,714,720 Rp 350,294,274 2.06% Rp 16,683,420,446 Maret Rp 18,037,110,489 Rp 836,106,412 4.64% Rp 17,201,004,077 April Rp 19,523,928,324 Rp 4,249,270,565 21.76% Rp 15,274,657,759

Mei Rp 30,106,846,726 Rp 7,423,563,339 24.66% Rp 22,683,283,387

Juni Rp 41,491,352,702 Rp 2,141,142,803 5.16% Rp 39,350,209,899 Juli Rp 38,053,835,894 Rp 1,099,618,227 2.89% Rp 36,954,217,667 Agustus Rp 43,118,303,541 Rp 828,424,962 1.92% Rp 42,289,878,579 September Rp 54,544,750,309 Rp 243,938,868 0.45% Rp 54,300,811,441 Oktober Rp 54,654,214,486 R - 0% Rp 54,654,214,486 November Rp 49,594,976,958 Rp - 0% Rp 49,594,976,958 Desember Rp 103,192,018,889 Rp 3,627,561,906 3.52% Rp 99,564,456,983 Total Rp 486,301,628,933 Rp 21,083,311,022 4.34% Rp 465,218,317,911

Sumber : KPP Madya di Kota Makassar

5

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan netto Pajak

Pertambahan Nilai pada KPP Madya Makassar mengalami penurunan karena adanya

restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak

Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah

pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaiman pengaruh restitusi Pajak Pertambahan

Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Madya Makassar?”

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan

penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pertambahan nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Madya Makassar”.

d. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada

para aparat pajak dalam tindak lanjut terhadap restitusi PPN pada WP badan.

6

2. Penulis dapat menambah pengalaman dan memperdalam pengetahuan mengenai

topik yang diteliti.

3. Sebagai bacaan, bahan referensi dan acuan bagi pihak yang ini membahas

masalah restitusi PPN dimasa yang akan datang.

e. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi nantinya maka

sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. JUDUL

B. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Hasil Penelitian

E. Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

B. Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis

III. METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

C. Populasi dan Sampel

7

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Rancangan Analisis Data

C. JADWAL PENELITIAN

D. DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

a. Tinjauan Pustaka

1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

a) Restitusi

Menurut Rusdji (2006:187) mendefinisikan “restitusi adalah kelebihan

pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak atau dapat

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”. Penyebab terjadinya lebih bayar pada

Pajak Pertambahan Nilai disebabkan karena :

1. Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau kelebihan

pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu.

2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke

konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods

and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak

tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau

8

dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung

pajak yang ia tanggung.

Adapun definisi PPN menurut UU nomor 8 tahun 1983, “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak

pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang

disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah

pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika

PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika

PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah

Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994

dan Undang-Undang No. 18/2000.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Restitusi PPN adalah

kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disebabakan oleh pajak

masukan lebih besar daripada pajak keluaran yang dapat dimintakan kembali atau

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

9

c) Perhitungan dan tata cara pengembalian Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Rusdji (2006:190) adalah

sebagai berikut:

Restitusi PPN = Pajak Masukan – Pajak Keluaran

Proses penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) adalah sebagai

berikut :

1) Permohonan Restitusi

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan

oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Nilai yang mencantumkan tanda permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom

“Dikembalikan (Restitusi)”, atau

b) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak

mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak

di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan satu permohonan untuk masa

pajak.

2) Kelengkapan Dokumen

Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan

pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen yang harus

10

disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan

secara lengkap bersamaan dengan penyampaian atau disusulkan setelah

disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat

satu bulan sejak diterimanya permohonan.

3) Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi.

Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara :

a) Pemeriksaan

Proses penyelesaian restitusi selain dari pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu

dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Untuk kepentingan Pemeriksaan, pemeriksa

dapat menjamin buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain yang

berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan

Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan pajak atau surat

keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan stelah jangka

waktu berakhir.

b) Penelitian

Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan

dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha

Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam

permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai

dengan data yang ada atau diterima.

11

d) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana, setiap

perusahaan yang melakukan suatu usaha memprodukasi barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa

dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya.

2. Penerimaan Pajak Pertambahan nilai

a) Definisi Pajak

Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai

pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum.

Untuk lebih memperjelas pengertian pajak, berikut dikemukakan pengertian menurut

beberapa ahli antara lain:

Menurut Mardiasmo (2009:1) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Boediono (2001:9) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang–Undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

12

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor

28 tahun 2007 bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah

iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh

imbalan secara langsung guna membiayai kepentingan umum.

b) Jenis–Jenis Pajak

Menurut Mansur dan Wardoyo dalam Budianto (2008:7), secara umum pajak

yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Pajak menurut sifatnya

a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang

bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan

kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak menurut sasaran atau Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objektifnya dimaksudkan pembedaan dan

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

13

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM).

3) Pajak menurut pemungutnya

a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang

digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame,

Pajak Jasa Perolehan, dan Pajak Hiburan.

c) Tata-Tata Cara, Asaz, dan Sistem Pemungutan Pajak

1) Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata-tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

yaitu :

a) Stelsel Nyata (riel stelsel)

14

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realisitis,

sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode

(setelah penghasilan riil diketahui).

b)Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-

Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat

dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang

sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka

wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta

kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

15

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang

bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari

luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

b) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang member

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yan

terutang.

c) With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang member

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d) Subjek dan Objek PPN

16

1) Subjek PPN

Subjek PPN dibagi atas 2 kelompok, yaitu:

a) Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha adalah orang pribadi

atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memamfaatkan barang tidak

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memamfaatkan jasa

dari luar Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN disebutkan bahwa

pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan

pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang

batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil

yang memilih untuk dikukuhkan segabai Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003, berlaku 1

januari 2004, diatur sebagai berikut:

1) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran

bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00.

2) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku,

jumlah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melebihi batas Rp.

600.000.000,00 lambat pada akhir bulan berikutnya.

17

b) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Bukan Pengusaha Kena Pajak yakni bukan imporir, buka pengusaha kena

pajak melakukan perjalanan ke luar negeri, ketika pulang melewati pos pemerikasaan

DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) ditahan karena dianggap membawa barang

melebihi batas-batas yang diizinkan, paspor dan KTP ditahan dan selanjutnya

membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang, bea masuk terutang, dan bea-bea lain

terutang. Apabila tidak ada uang, maka Bukan Pengusaha Kena Pajak tersebut akan

ditahan dan apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara 9 digit angka 0. 3 digit Kode Kantor

Pelayanan Pajak dan 3 digit angka 0. SSP (Surat Setoran Pajak) ini merupakan data

masukan yang akan membuat Bukan Pengusaha Kena Pajak akan dipanggil oleh

Kantor Pelayanan Pajak untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka

ekstensifikasi wajib pajak. Hal-hal ini yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

walaupun bukan pengusaha kena pajak, yaitu bila bukan Pengusaha Kena Pajak

memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud/ Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

pabean di dalam daerah dan melakukan kegiatan membangun sendiri.

2) Objek PPN

Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan

menjadi dua yaitu :

a) Barang Kena Pajak

18

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menururt sifat dan

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau baran tidak bergerak dan barang tidak

berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN (pasal 1 angka 2

dan 3 UU PPN). Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, dan

juga berupa persediaan bahan baku maupun barang jadi, sedangkan barang kena

pajak tidak berwujud diantaranya seperti lisensi, merk dagang, Hak Paten, Hak Cipta,

dan berbagai hak-hak lainnya.

Barang yang akan dikenakan Objek Pajak Pertambahan Nilai atau yang akan

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

3) Penyerahan dilaksanakan di dalam daerah pabean.

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b) Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelanyanan berdasarkan suatu

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas

petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

e) Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

19

1) Penerimaan Negara

Salah satu fungsi pemungutan pajak yamh umum adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi itu disebut juga sebagai fungsi Budgeter.

Begitupula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak Negara, penghasilan yang

diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara,

sebagaimana tercantum dalam APBN. Sejak diterapkan UU PPN telah cukup

berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah

maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya.

2) Pemerataan beban pajak

Pajak Pertambahan Nilai sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak

Penghasilan (PPh), karena PPh mengadakan pengecualian subjek pajak, ada subjek

pajak yang dibebaskan dari PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak

melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani

pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk

meratakan beban pajak.

3) Mengatur pola konsumsi

PPN sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Yang menjadi

pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan

alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang

tertentu dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang

diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat

dipengaruhi dan diarahkan.

20

4) Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor dipasaran

luar negeri, tariff atas penyerahan ekspor ditetapka sebesar 0 %.

5) Membantu pengusaha kecil

Dengan pengecualian pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN,

diharakan akan lebih membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

f) Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena

impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak terbagi atas 3 macam yaitu:

1) Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur penjualan memuat keterangan dan

pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Faktur Pajak Standar pada

umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak karena pembeli yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak

Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standard dan dokumen tertentu

yang dapat dipergunakan sebagai pengkreditan Pajak Masukan.

2) Faktur Pajak Sederhana

21

Menurut UU PPN pasal 13 ayat 7 Faktur Pajak Sederhana merupakan bukti

pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak untuk menampung

kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.

3) Faktur Pajak Gabungan

Menurut UU PPN pasal 13 ayat 2 Faktur Pajak Gabungan yang dibuat meliputi

semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

terjadi selama suatu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa

Kena Pajak yang sama.

g) Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikaitkan dengan tarif tertentu.

Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

a) Tarif Umum

Tarif umum merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak yang secara umum besarnya adalah 10%.

b) Tarif Ekspor

Tarif ekspor merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena

Pajak maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor yang besarnya adalah 0%, bukan

22

sama dengan dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pajak masukannya

dapat dikreditkan.

c) Tarif Minimal dan Maksimal

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar

15%, tergabtung kebutuhan dana dari pemerintah.

d) Tarif Efektif

Tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada berbagai Barang Kena

Pajak tertentu, seperti : Industri Rokok.

2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau lebih dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Petambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak

Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak tersebut

dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ataupun nilai lain-lain.

Menurut UU PPN pasal 9 ayat 1, menjelaskan tentang cara Penghitungan Pajak

Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual,

penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam

pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

23

a) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang terhadap Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan antara tarif Pajak

Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual, penyerahan,

dan yang lainnya dengan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

b) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Dasar Pengenaan Pajak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan

antara Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Namun

apabila besarnya harga jual, penyerahan, dan yang lainnya sudah termasuk Pajak

Pertambahan Nilai, maka besarnya Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung

secara langsung tanpa mencari Dasar Pengenaan Pajak terlebih dahulu, dengan

rumusan sebagai berikut :

PPN Terutang = ((Tarif PPN / (100 + Tarif PPN)) * Harga Termasuk PPN.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah :

a. Nur Rahmiaty Ningrum (2005) yang meneliti tentang “Tinjauan Atas

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Bandung

Tagallega”. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), hal-hal apa saja yang tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega. Sampel

24

dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak

Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

metode pengumpulan sumber data. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

ternyata jumlah penerimaan pajak dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang

menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, salah-

satunya yaitu Restitusi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya

menganalisis tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga menggunakan analisis

yang sama yaitu analisis deskriptif atau metode yang menggambarkan secara objektif

hal-hal yang diamati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjeknya,

dimana pada penelitian di atas yang menjadi subjek penelitiannya adalah lebih kepada

target dan realisasi penerimaan PPN, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi

subjek penelitian adalah restitusi PPN.

b. Dewi Rante (2006), yang meneliti tentang dampak restitusi pajak

pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Makassar

selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restitusi pajak

pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pajak Makassar Selatan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode eksplanatif

yaitu metode yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hubungan atau

pengaruh antar variabel. Alat anlisis yang digunakan adalah analisis regresi

sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh negatif

terhadap penerimaan pajak.

25

Persamaan penelitian ini dengan peneltian tersebut adalah keduanya

menganalisis tentang restitusi pajak pertambahan nilai. sedangkan perbedannya

adalah terletak pada variabel yang dipengaruhi yaitu penerimaan pajak pertambahan

nilai sebagai variabel (Y). Jika pada penelitian ini, mengambil variabel (Y) yaitu

hanya penerimaan pajak pertambahan nilai saja, namun pada penelitian tersebut

memilih variabel (Y) yakni penerimaan pajak secara keseluruhan.

4. Keterkaitan antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan

oleh pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa pajak.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak

keluaran adalah :

a) Pada saat awal usaha dimana barang modal, bahan baku, dan bahan pembantu

dibeli.

b) Pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena

Pajak keluar daerah pabean.

c) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak kepada semua Pengusaha Kena Pajak atau kepada pemungut PPN.

d) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BArang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak dalam rangka proyek-proyek pemerintah yang di danai oleh bantuan

luar negeri.

26

e) Pengusaha Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada enteport produksi untuk

tujuan ekspor yang diolah lebih lanjut.

Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah keseluruhan penerimaan pajak

pertambahan nilai yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang

terdiri dari PPN dalam Negeri, PPN Impor, PPN lainnya, PPnBM dalam Negeri,

PPnBM Impor, dan PPnBM lainnya.

Keterkaitan antara Restitusi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah

semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semakin akan mengurangi

penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Hal ini disebabkan oleh karena apabila jumlah pengembalian kelebihan pembayaran

pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak maka secara otomatis akan mengurangi

jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya

Makasassar.

b. Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana, setiap

perusahaan yang melakukan suatu usaha memprodukasi barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa

dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya. Salah-satu

27

kewajiban pajak oleh wajib pajak badan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya

dari produsen ke konsumen.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor oleh wajib pajak

merupakan penerimaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Selain

penerimaan pajak, ada hak-hak dari wajib pajak yang mesti dipenuhi oleh KPP

Madya Makassar, salah-satunya adalah Restitusi atau kelebihan pembayaran pajak

yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak. Adapun persyaratan pemenuhan

restitusi yaitu dengan melakukan pemohonan restitusi kepada KPP yang dilengkapi

bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan restitusi,

yang selanjutnya dilakukan pemerikasaan dan penelitian oleh KPP atas permohonan

tersebut. Apabila telah dilakukan pemerikasan dan penelitian atas dokumen-dokumen

yang telah lengkap maka permohonan restitusi dikabulkan. Dengan dikabulkannya

permohonan restitusi maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Untuk lebih jelasnya kerangka

pikir ini dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1. Kerangka pemikiran

PPN

Penerimaan PPN• PPN dalam Negeri• PPN impor• PPN lainnya

Restitusi pajak :• Pajak Masukan• Pajak Keluaran

28

c. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi hipotesis dalam

penelitian ini adalah: “diduga bahwa restitusi pajak pertambahan nilai wajib pajak

badan barpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor

pelayanan pajak madya di Kota Makassar”.

III. METODE PENELITIAN

a. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:31) bahwa: “variabel adalah suatu atribut sifat dan

nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

diharapkan untuk dipelejari dan ditarik kesimpulanya”. Adapun variabel yang terkait

dalam penelitian ini adalah Restitusi PPN dan penerimaan PPN.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan dan

menganalisis data restitusi PPN dan penerimaan PPN tahun 2008-2009 pada KPP

Madya Makassar. Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab masalah bagaimana

pengaruh restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Madya Makassar.

Data Restitusi PPN dan Penerimaan PPN diperoleh dengan menggunakan

teknik purposive sampling yaitu pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa

dalam pengambilan sampel memilih langsung objek atau data yang dibutuhkan

29

dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date

data.

Berdasarkan data restitusi PPN tersebut dilakukan analisis terhadap

penerimaan PPN, kemudian hasil analisis tersebut dilakukan analisis regresi linear

sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah persamaan matematika yang

meramalkan nilai-nilai setiap variabel. Regresi linear sederhana didasarkan pada

hubungan kausal, dalam hal ini hubungan antara restitusi PPN dengan penerimaan

PPN. Setelah diregresi kemudian dilakukan uji-t untuk mengetahui apakah hipotesis

diterima atau ditolak. Adapaun skema desain penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

30

Gambar 2. Skema Desain Penelitian

b. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional Variabel

a) Restitusi pajak pertambahan nilai adalah pengembalian oleh kantor pelayanan

pajak Madya Makassar kepada wajib pajak badan atas kelebihan pembayaran

pajak pertambahan nilai.

• Data restitusi PPN• Data penerimaan PPN

Penerimaan PPN• PPN dalam Negeri• PPN impor• PPN lainnya

Kantor Pelayanan Pajak Madya

Makassar

Restitusi pajak• Pajak Masukan• Pajak Keluaran

• Dokumentasi• Wawancara

Teknik analisis• Regresi Linear

sederhana.• Uji – t• Uji r

Hasil dan Kesimpulan

31

b) Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sejumlah uang yang diterima oleh

kantor pelayanan pajak Madya Makassar atas pembayaran pajak pertambahan

nilai oleh wajib pajak badan yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai dalam

Negeri, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Pertambahan Nilai Lainnya.

2. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengetahui Pengaruh Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Madya di Kota Makassar .

Untuk itu dari variabel di atas, Dasar pengukuran pada hasil penerimaan PPN

adalah besarnya nilai restitusi pajak pertambahan nilai yang dinyatakan dalam satuan

rupiah.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oeh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan

PPN dan restitusi PPN.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengumpulan sampel

32

yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan atas dasar

pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa dalam pengambilan sampel memilih

langsung objek atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan

mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date data.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan,

penerimaan pajak PPN dan restitusi pajak PPN tahun terakhir yakni tahun 2009.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa dokumen yang berhubungan

dengan penelitian yang akan dilakukan yakni data penerimaan PPN dan restitusi

PPN tahun 2008-2009 serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

2. Wawancara adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan pihak yang

berkompeten yakni pimpinan, bagian keuangan dan pihak-pihak lain yang terkait

dengan penelitian untuk mendapat respon/informasi mengenai hal yang akan

diteliti dalam hal ini.

e. Rancangan Analisis Data

Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

metode Eksplanatif (konfirmatif), yaitu metode yang digunakan untuk menguji atau

mengkorfimasi hubungan atau pengaruh antara variabel.alat analisis yang digunakan

adalah regresi linear sederhana dengan program bantuan alat statistic SPSS Versi

33

15.0. Analisis Regresi Sederhana merupakan alat analisis yang menggambarkan

hubungan dalam bentuk persamaan antara variabel bebas (X) dengan varibel terikat

(Y). Dimana varibel bebas (X) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan variabel

terikat (Y) adalah Penerimaan PPN.

Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik anaisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Restitusi PPN dan variabel

terikat yaitu Penerimaan PPN digunakan analisis Regresi sederhana menurut

Sugiyono (2007 : 245) sebagai berikut :

Y= a + b x

Dimana : X = Perputaran modal kerja Y = Tingkat likuiditas

a = Konstanta b = Koefisien Regresi

Untuk mencari nilai a dan b dapat dihitung dengan nenggunakan rumus :

nΣxy – (Σx)(Σy)b =

nΣx2 – (Σx)2

a = Ŷ – bx

2. Untuk mendapatkan nilai korelasi dari variabel X dan Y digunakan

korelasi produk moment menurut Sugiyono (2005:213), yaitu sebagai

berikut:

rxy = { ( ) }{ }21

21

21

21

1111

)(

)).((

yynxxn

yxyxn

∑∑∑−∑

∑∑−∑

34

Dimana :r = Koefisien korelasin = Jumlah periode tahunx = restitusi PPNy = penerimaan PPN

Selanjutnya untuk melihat hasil dari nilai korelasi yang diperoleh dapat

dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2: Interpretasi Korelasi

Interval Tingkat Hubungan

0,00 – 0,1990,20 – 0,3990,40 – 0,5990,60 – 0,7990,80 – 1,000

Sangat rendahRendahSedang

KuatSangat kuat

3. Untuk menghitung signifikan korelasi, maka dilakukan dengan uji-t

dengan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007:214) adalah sebagai

berikut :

t = 21

2

r

nr

−−

Dimana :t = Uji perbandingan (nilai t yang dihitung)r = Koefisien korelasin = Jumlah periode tahun

Keputusan pengujiannya sebagai interpretasi nilai t hitung adalah sebagai

berikut :

1. Jika t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima

35

C. JADWAL PENELITIAN

No Pelaksanaan Alokasi WaktuMaret April Mei Juni

1. Tahap Persiapan2. Pengumpulan Data3. Pengelolaan dan

analisis data4. Penulisan

skripsi/konsultasi5. Penggandaan

D. DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2007, Panduan Praktis Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 15.0. Semarang; Wahana Komputer.

Ilyas, Wirawan B, dan Rudy Suhartono. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah. Jakarta; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ferdinand, Augusty. 2002. Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. Semarang: BP, UNDIP.

Napoh, Budiarto. 2008. Skripsi tinjauan atas prosedur penanganan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Yang Di Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Makassar.

Muljono, Djoko. 2008. Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.

Undang-Undang No.8. 2007. Buku Profil KPP Madya Makassar, kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbir Salemba Empat.

36

Suandy, Erly. 2002. Perpajakan, Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat Patria.

Undang-undang No.8. 2007. Buku Profil KPP madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Nasution, Lukman Hakim, dan Tony Marsyahrul. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.

Boediono, B. 2001. Perpajakan Indonesia. Diadit Media. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan – Edisi revisi 2009. Andi Offset. Yogyakarta.

37

E. HALAMAN PENGESAHAN

Makassar, Mei 2010

Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Akhiruddin SalehNim. 056 224 027

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si M. Ridwan Tikollah, S.Pd, M.SANip. 19670514 199303 2 003 NIP 19751027 200003 1 001

MengetahuiKetua Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Drs. Muhammad Anis, M.SiNIP. 19621231 198702 1 006