3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
-
Upload
ratih-puji-astuti -
Category
Documents
-
view
3.243 -
download
13
description
Transcript of 3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
1. COMMON GOODS2. KETIDAKSEMPURNAAN PASAR3. BARANG PUBLIK4. EKSTERNALITAS5. INCOMPLETE MARKET6. KEGAGALAN INFORMASI7. PENGANGGURAN8. UNCERTAINTY
2. COMMON GOODS
TRAGEDY OF COMMON• INDIVISIBILITY• JUMLAH KELOMPOK • TIDAK ADA PROPERTY RIGHTS UTK INDIVIDU• PROPERTY RIGHT UNTUK KELOMPOK• FREE RIDERS• DILEMA TUJUAN KONSUMSI JANGKA PENDEK &
JANGKA PANJANG• DILEMA TUJUAN KONSUMSI INDIVIDU DAN
KELOMPOK• TIDAK ADA KOORDINASI
SUPPLY OF COMMON GOODS
DEMAND FOR COMMON GOODS
TRAGEDY OF COMMON
NO PROPERTY RIGHT FOR INDIVIDU
INDIVISIBILITY
FREE RIDERS
NUMBER OF GROUPS
DILEMA TUJUAN KONSUMSI (JANGKA PENDEK VS JANGKA
PANJANG; INDIVIDU VS KELOMPOK)
TIDAK ADA KOORDINASI DALAM
KONSUMSI
VERSUS
3. KETIDAKSEMPURNAAN PASAR (KASUS MONOPOLI)
Q0
AC
MC
MRAR=D = P
P
AC1
Q1 Q2
P2
P1
AC2
Laba monopolis P1AC1BA
A
DB
E
Laba persh. Persaingan sempurna P2AC2DE
P1 > P2
Q1 < Q2
monopoli Pers. semp
P > MC P = MC
P tinggi P rendah
Q rendah Q tinggi
inefisien efisien
Q0
AC
MC
MR AR=D=`P
P
AC1
Q1 Q2
P2
P1
AC2
A
D
CE
MONOPOLI ALAMIAH
F
Alasan incompetitive market increasing return to scale only 1 firm natural monopoly, misalnya air (biaya utama: pipa)
Profit maximizing quantity for monopolist Q1Efficiency competitive market P = MC Q2Tapi timbul masalah subsidi atau P = AC (zeroprofit point)
•Sunk costs dpt berfungsi sbg barrier to entry shg monopolist tdk peduli dg new entry dan membebankan P yg max. Profit pd MR = MC
B
Rugi monopolis swasta P2AC2DE
Laba monopolis swasta P1AC1BA
Penetapan Harga Oleh Pemerintah; Monopolis BEP/laba normal
Q0
AC
MC
MRAR=D=`P
P
AC1
Q1 Q2
P2
P1
AC2
A
D
CE
MONOPOLI ALAMIAH
FP3
Q3
Tingkat Produksi yg Efisien (P = MC)
B
Rugi monopolis; swasta akan mau beroperasi hanya dengan subsidi atau BUMN dengan/ tanpa subsidi (P < AC)
Tingkat Produksi yg Efisien (P = MC)
Laba maksimum monopolis (P > AC), harga tinggi, kuantitas sedikit,
Penetapan Harga Oleh Pemerintah; Monopolis menikmati BEP/laba normal (P = AC)
Q0
AC
MC
MRAR=D=`P
P
AC1
Q1 Q2
P2
P1
AC2
A
D
CE
MONOPOLI ALAMIAH
FP3
Q3
C
MULTIPRODUCT NATURAL MONOPOLY
• P bisa seragam cross subsidy, atau
• Tdk seragam P lebih tinggi pd demand elasticity rendah dan P yg rendah pd demand elasticity tinggi (lih. Figure 8.2)
9
REGULATION AND TAXATION (SUBSIDY)
Masalah produksi brg publik: • Pemerintah• Swasta?
Dg swasta regulation and subsidy (tax):
• Kebijakan nasional yg konsisten & efisien• Dg pajak dan subsidi dpt memberikan estimasi yg jelas ttg biaya utk mencapai st tujuan.• Swasta lbh efisien dibanding pemerintah
Q0MC=0
MR AR=D=`P
P
Q1
INDUSTRI DENGAN MC = 0
4. BARANG PUBLIK
NON-EXCLUSIONNON-RIVALRY
PUBLIC PROPERTYUNREVEALED PREFERENCE
BARANG PUBLIK
EK
SE
KU
SI
VO
TIN
G
PEMERINTAH LEGISLATIF
5. EKSTERNALITAS
KONSUMENKONSUMEN
PRODUSEN PRODUSEN
HUBUNGAN SUBJEK – OBJEK TINDAKAN DI LUAR PASAR (+/-)
5. EKSTERNALITAS
EKSTERNALITAS P ≠ MCINEFISIENSI ALOKASI SUMBER DAYAR
SOCIAL COSTS = PRIVATE COSTS + EXTERNAL COSTS
PC < EC EKSTERNALITAS (-)
PC > EC EKSTERNALITAS (+)
PRODUKSI TERLALU BANYAK
PRODUKSI TERLALU SEDIKIT
PAJAK (PIGOUVIAN TAX) SEBAGAI SOLUSI UNTUK EKSTERNALITAS
NEGATIF DALAM PRODUKSI
Px
Qx
P2S1
D1
S2
E2
E1P1
Q2 Q1
PAJAK
PC < EC
Eksternalitas negatif
Menyamakan PC dg. EC; (perusahaan dipaksa memperhitungkan biaya sosial)
Produksi berkurang
Pajak dialokasikan untuk program perbaikan lingkungan
Harga naik
6. INCOMPLETE MARKET
Kegagalan informasi Kegagalan pemerintah
1. Informasi yang terbatas
2. Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta
3. Pengawasan yang terbatas pada perilaku birokrat
4. Hambatan dalam proses politik
Masalah pada informasi:
• Environmental impact: kebijakan yang mengakibatkan kondisi lingkungan hidup makin memburuk.
• Imperfect imformation: informasi yang diperlukan tidak cukup dalam menghasilkan suatu kebijakan.
• Market Distortion (tax structures, regulatory ordering, subsidization, risk assumption)
Masalah pada tingkat legislatif :
• Crowding out: peningkatan peran pemerintah dalam intervensi mengakibatkan penurunan peran swasta dalam investasi.
• Logrolling: anggota legislatif bekerja sama meng”gol”kan proyek yang kurang bermanfaat untuk umum.
• Pork barrel spending: Kemampuan anggota legislatif memperoleh proyek bagi daerah “asal”nya.
• Rent seeking: memaksimukan manfaat suatu proyek bagi kepentingan grupnya saja, dengan mengorbankan pihak (grup) yang lain.
Masalah pada tingkat eksekutif:
• Regulatory arbitrage: Lembaga pengatur memetik manfaat dari perbedaan antara resiko riil dan posisi pengaturan
• Regulatory capture: Adanya rent seeking.• Regulatory failure: pengaturan malah menimbulkan
tambahan biaya• Regulatory Risk: resiko yang timbul akibat adanya
peraturan baru dari regulator• Rent seeking( lihat sebelumnya)
7. ANALISIS EKONOMI TTG BIROKRASI (ANALISIS NISKANEN)
Px
Qx
P2
D1
B
F
P1
Q2Q1
C
Q3
ALAC = LMC
Welfare loss akibat monopoli
Welfare loss akibat birokrasi
MR
7. ANALISIS NISKANEN TTG EFISIENSI ALOKASI OLEH BIROKRATPx
Qx
MC
S
TC
TB
D = AR = MB
2bQaQTB 2dQcQTC
TCTB )(
)()2( db
caQ
bQadQdTBMB 2/ dQcdQdTCMC 2/
MCMB )(2
)()1( db
caQ
)1(Q )2(QTR)3(Q
b
aQ
2)3( Qx
$
MR
Unit Q sesungguhnya yg disediakan oleh pemerintah
Unit Q optimal yg seharusnya
21
SUMBER INEFISIENSI SEKTOR PUBLIK• Organizational incentives
- Personnel restrictions: sulit di PHK- Not driven by profit motive
- Procurement restrictions: Pesanan pem. sering ber-tele2
• Individual differences- Bureucratic behaviour
- Principle-agent problems
• Bureucratic procedures & risk aversion
22
CORPORATIZION
• Government corporation
• Performance-based organization
A GROWING CONCENSUS ONGOVERNMEN ROLE IN PRODUCTION
Government should not be involved in the production of ordinary private goods