(3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan Laporan...
Transcript of (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan Laporan...
-13-
(3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan LaporanPertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya kepada :
a. Ketua Badan Pengawas Keuangan RepublikIndonesia (BPK RI);
b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN);
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan c.qKepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
b. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; danc. Direktur Jenderal cq. Sekretaris Direktorat
Jenderal (tembusan).
(4) Bendahara Penerimaan harus melakukan rekonsiliasidengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulanberikutnya.
Pasal 24
(1) Laporan rekapitulasi realisasi PNBP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
a. jenis penerimaan;b. target penerimaan;c. realisasi penerimaan; dand. realisasi penyetoran.
(2) Rekapitulasi penerimaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan jenis penerimaan denganmencantumkan kode akun penerimaan dan harusmelampirkan rincian atas masing-masing jenispenerimaan dan salinan Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) yang telah mendapatkan Nomor TandaPenerimaan Negara (NTPN).
(3) Laporan rekapitulasi realisasi PNBP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan denganmenggunakan format sesuai dengan contoh formulirlaporan yang tercantum dalam Lampiran VIIIperaturan ini.
Pasal 25
(1) Petugas Akuntansi harus memasukkan data setiaptransaksi penerimaan dan penyetoran ke dalamaplikasi akuntansi berdasarkan Surat Setoran BukanPajak (SSBP).
(2) Petugas Akuntasi paling lambat setiap bulan harusmelakukan rekonsiliasi internal dengan BendaharaPenerimaan dan Petugas Operasional, gunamendapatkan kecocokan atau kesesuaian angka.
-14-
BAB VIII
PENYUSUNAN PENGGUNAAN PNBP
Pasal 26
PNBP dapat digunakan setelah mendapat izin dari MenteriKeuangan
Pasal 27
Penggunaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal dapatdimanfaatkan untuk kegiatan, antara lain :
a. penelitian dan pengembangan teknologi di bidangkebandarudaraan;
b. peningkatan sumber daya manusia dalam rangkapeningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,termasuk memberikan insentif Petugas Operasional;
c. penegakan hukum dalam rangka pengendalian,pengawasan, penyelenggaraan keamanan danketertiban umum di bandar udara, termasuk mengaturdan mengawasi ground handling;
d. investasi berkaitan dengan sarana dan prasaranabandar udara dalam rangka pelayanan publik;
e. pemeliharaan dan perbaikan kantor/gedung, peralataninventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dibidang kebandarudaraan;
f. peningkatan mutu pelaksanaan tugas sertifikasikelaikan udara;
g. peningkatan kemampuan operasional dalampelaksanaan tugas di bidang perawatan peralatanfasilitas elektronika dan listrik penerbangan;
h. peningkatan kesehatan personel penerbangan dalammelaksanakan tugas di bidang keamanan dankeselamatan penerbangan; dan
i. peningkatan pelayanan navigasi penerbangan dalampelaksanaan tugas di bidang keselamatan penerbangan.
Pasal 28
(1) Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja diLingkungan Direktorat Jenderal mengusulkanpenggunaan PNBP kepada Direktur Jenderal Cq.Sekretaris Direktorat Jenderal.
(2) Usulan penggunaan PNBP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berdasarkan target penerimaan dan izinpenggunaan yang telah ditetapkan oleh MenteriKeuangan.
(3) Usulan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus melampirkan data dukung, antaralain :
-15-
a. rincian penggunaan dana;b. kerangka acuan kerja; danc. rincian anggaran biaya.
(4) Tata cara penyusunan penggunaan dana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantumdalam Lampiran IX Peraturan ini.
Pasal 29
Usulan penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 harus dicantumkan dalam DIPA masing-masingKantor/UPT/Satuan Kerja di Lingkungan DirektoratJenderal.
BAB IX
TATA CARA PENCAIRAN DANA
PENGGUNAAN PNBP
Pasal 30
(1) Pencairan dana dalam DIPA untuk kegiatan yangdialokasikan dari penggunaan dana PNBP dilakukanmelalui mekanisme perhitungan Maksimum Pencairan(MP) berdasarkan izin penggunaan Menteri Keuangan.
(2) Mekanisme perhitungan Maksimum Pencairan (MP)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedomanpada Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor 66 Tahun 2005, setelah masing-masingKantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan DirektoratJenderal mempunyai realisasi penerimaan.
(3) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapatsisa perhitungan Maksimum Pencairan (MP) yangbelum dapat digunakan, maka sisa dana MaksimumPencairan (MP) tersebut dapat diperhitungkan sebagaiMaksimum Pencairan (MP) tahun berikutnya.
BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
(1) Ketentuan Pelaksanaan Pasal 23 terkait denganpenyetoran PNBP pada peraturan ini dapatdikecualikan pada bandar udara, dengan ketentuansebagai berikut :
a. di daerah lokasi bandar udara tersebut tidakterdapat Bank/Pos Persepsi;
b. lokasi Bank/Pos Persepsi sulit dijangkau darilokasi bandar udara; atau
c. nilai nominal yang akan disetorkan ke Bank/PosPersepsi lebih kecil dari Lima Ratus Ribu Rupiah.
-16-
(2) Pengecualian penyetoran PNBP sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan ini.
Pasal 33
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di : JAKARTApada tanggal : 23 DESEMBER 2011
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD
HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;2. Menteri Keuangan;3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;8. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;9. Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;10. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMASSETIDITJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
NO
.U
RA
IAN
Usu
lanT
argetP
enerim
aanK
anto
r/S
atker
Kantor/
Satkerm
engirimkan
usulankepada
Direktur
JenderalP
erhubunganU
daraterkait
dengantarget
penerimaan
Tahun
Anggaran
berikutnya,dengan
mem
perhatikan:
Vo
lum
ed
alam1
Isatul
tah
un
Tarifyang
disesuaikandengan
PPT
arifyangb
erla
ku
Target
yangdiusulkan
yan
gd
isusu
nsesuai
Ko
de
Ak
un
IBag
anA
ku
nS
tand
arld.
Targ
etdiu
sulk
ansecara
berien
iang
e.M
en
gg
un
ak
an
Ap
likasi
TR
PN
BP
Inventarisasidan
VerifikasiT
argetPN
BP
Kantor/
Usulan
Target
PNB
Py
ang
telahditerim
adari
Kantor/
Satker/
UPT
dilingkunganD
itjenH
ub
ud
,selan
jutn
ya
diin
ven
tarisird
andiverifikasiyang
selanjutnyadibuat
rekapitulasim
enjadiT
argetPN
BP
Ditjen
Perhubungan
Udara
Inp
utT
argetPN
BP
kedalamA
plikasiT
RPN
BP
PengusulanT
argetPN
BP
Ditjen
Hubud
kepadad
anP
erleng
kap
anU
sulanT
argetPN
BP
Ditjen
Perhubungan
Udara
disam
paik
ank
epad
aS
ekretaris
Jend
eralK
ementerian
Perhubungan
dengantem
busanK
epalaB
iroK
euangand
anP
erlengkapandan
Kep
alaB
iroP
ere
ncan
aan
Pengusulan
Target
PNB
PD
itjenH
ubudkepada
An
gg
ara
n
Target
PNB
PD
itjenP
erhubunganU
daradisam
paikanoleh
Biro
Keuangan
danP
erlengkapankepada
Ditjen
Anggaran
Kem
enterianK
euanganyang
selanjutnyaakan
dilakukanp
emb
ahasan
Target
PNB
P
LA
MP
IRA
NI
PE
RA
TU
RA
ND
IRE
KT
UR
JEN
DE
RA
LP
ER
HU
BU
NG
AN
UD
AR
AN
OM
OR
:K
P.
57
2T
AH
UN
20
11
TE
NT
AN
G
PETUN
JUK
TEKN
ISPELA
KSA
NA
AN
PENERIM
AA
N,PEN
YETO
RAN
,PE
NG
GU
NA
AN
DA
NPE
LA
POR
AN
PEN
ER
IMA
AN
NE
GA
RA
BU
KA
NP
AJA
KY
AN
GB
ER
LA
KU
PAD
AD
IRE
KT
OR
AT
JEN
DE
RA
LP
ER
HU
BU
NG
AN
UD
AR
A
TA
TA
CA
RA
PEN
YU
SUN
AN
TA
RG
ET
PNB
P
DIR
EK
TO
RA
TJE
ND
ER
AL
PER
HU
BU
NG
AN
UD
AR
A
6.
Pen
gu
sulan
Targ
etPN
BP
kep
ada
DPR
-RI
Target
PNB
Phasil
pem
bah
asand
eng
anD
itjenA
nggaranu
ntu
kselan
jutn
ya
disam
paik
ankepada
DPR
-RI
un
tuk
ditetapkanm
enjadiT
argetP
NB
Pd
ala
mU
UA
PB
N
Salm
ansesu
aid
eng
anaslin
ya
KE
PA
LA
BA
GIA
NH
UK
UM
DA
NH
UM
AS
SE
TD
ITJE
NH
UB
UD
ISR
AF
UL
HA
YA
T
DIR
EK
TU
RJE
ND
ER
AL
PE
RH
UB
UN
GA
NU
DA
RA
TT
D
HE
RR
YB
AK
TI