2.addendum Dokumen Pemilihan Pengawasan Hanggar dan Apron.pdf
-
Upload
ashari-abdullah -
Category
Documents
-
view
66 -
download
0
Transcript of 2.addendum Dokumen Pemilihan Pengawasan Hanggar dan Apron.pdf
Republik Indonesia
Dokumen Pengadaan Standar Secara Elektronik
Pengadaan Jasa Konsultansi
Badan Usaha
- dengan Prakualifikasi -
Untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua File, dan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua File
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
A D D E N D U M
D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor : DL.04/PL.102/PPHA.28/II/ATKP.Mks-2015
Tanggal : 27 Februari 2015
untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
Tahun Anggaran : 2015
3
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
1
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB I. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
[contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya 2 File]
(Tidak ada Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan)
2
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru Tahap II ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. Umum IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:
- Jasa Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
- KAK : Kerangka Acuan Kerja;
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;
- Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO)
: kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah unit kerja di dalam organisasi ULP yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia;
- LDP : Lembar Data Pemilihan
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja
- BAPL : Berita Acara Penjelasan Lanjutan;
- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- Aplikasi SPSE
- E-Seleksi
: :
Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE; Proses seleksi umum/sederhana dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua Istilah “seleksi” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-seleksi”.
3
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
1. Lingkup Pekerjaan
1.1. Pokja ULP mengundang para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa konsultansi yang tercantum dalam LDP.
1.2. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
2. Sumber Dana
2..1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. Peserta
Pemilihan
3.1. Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek.
3.2. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah
Perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP
dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari
proses pemilihan, atau pembatalan penetapan pemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang. 4.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada
PA/KPA.
4
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
5. Larangan
Pertentangan Kepentingan
6. Pendayagunaan
Produksi Dalam Negeri
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
. 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi, atau
dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada seleksi yang sama;
b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi;
e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I
6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan
penawaran yang mengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi
dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan
semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang
5
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;
b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.
c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan
7. Satu Penawaran
Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
B. Dokumen Pemilihan
8. Isi Dokumen Pemilihan
8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Undangan b. Instruksi Kepada Peserta; c. Lembar Data Pemilihan; d. Syarat-Syarat Umum Kontrak; e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Kerangka Acuan Kerja (KAK); h. Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskan
dalam LDP; i. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) [[Surat Penawaran untuk e-Seleksi 1 file:]; 2) [Surat Penawaran Administrasi dan
Teknis (file I) dan Surat Penawaran Harga (file 2) untuk e-Seleksi 2 file];
3) Dokumen Penawaran Teknis; dan 4) Dokumen Penawaran Biaya
j. Tata cara evaluasi penawaran k. Bentuk Dokumen lain:
1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) [Jaminan Uang Muka (apabila
dipersyaratkan)].
8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.
6
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
9. Bahasa Dokumen Pemilihan
Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
10.3 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.
10.4 Apabila dipandang perlu Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat
memberikan penjelasan (ulang).
10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11. Perubahan Dokumen Pemilihan
11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
11.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nailai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum
7
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
dalam Dokumen Pemilihan yang awal.
11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
11.6 Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum
Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasiSPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
11.7 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum
Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).
12. Tambahan dan Perubahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
C. Penyiapan Penawaran
13. Biaya dalam
Penyiapan Penawaran
13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa
Penawaran 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan
Bahasa Indonesia. 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan
Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu
8
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen
Penawaran 15.1 Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri
dari 2 (dua) File yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Biaya (File II).
15.2 Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) harus
terdiri dari: a. Surat Penawaran, yang didalamnya
mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
b. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);
c. Dokumen Penawaran Teknis: 1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari :
a) data organisasi perusahaan, b) daftar pengalaman kerja sejenis 10
(sepuluh) tahun terakhir, c) uraian pengalaman kerja sejenis 10
(Sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun)
2) pendekatan dan metodologi, terdiri dari : a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka
Acuan Kerja, b) uraian pendekatan, metodologi dan
program kerja, c) jadwal pelaksanaan pekerjaan, d) komposisi tim dan penugasan, e) jadwal penugasan tenaga ahli,
3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a) Daftar Riwayat Hidup personil yang
diusulkan, b) surat pernyataan kesediaan untuk
ditugaskan. d. dokumen lain yang dipersyaratkan.
15.3 Penawaran Biaya (File II) harus terdiri dari: a. surat penawaran biaya yang didalamnya
tercantum masa berlaku penawaran dan total
9
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
biaya penawaran (dalam angka dan huruf); b. rekapitulasi penawaran biaya; c. rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration); d. rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct
reimburseable cost); e. dokumen lain yang dipersyaratkan. Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak lumpsum.
16. Harga Penawaran
16.1 Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang lain dan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan. [Untuk kontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil].
16.2 Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.
16.3 Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih
dari 12 (dua belas) bulan, ditulis : “penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak”].
17. Mata Uang
Penawaran dan Cara Pembayaran
17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.
17.2 Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasa
konsultansi ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
10
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Pemasukan Dokumen Penawaran
19. Penyampulan dan Penandaan File Penawaran
19.1 Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) file.
19.2 Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) File yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Biaya (File II).
19.3 FileI dan file II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
19.4 Peserta mengirimkan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsi) melalui aplikasi SPSE
20. Penyampaian
Dokumen Penawaran
20.1 File penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan Apendo, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file penawaran biaya (file II) menggunakan Apendo.
20.2 Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupa file penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload) file II berupa file penawaranbiaya yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
20.3 File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload) melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia pada aplikasi SPSE.
20.4 Peserta dapat mengunggah file penawaran (file I dan file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya
21. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
11
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
21.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar atau terjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus menginputkan alasan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
21.3 Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran
E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis
22. Pembukaan Penawaran
22.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.
22.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
22.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP. akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
22.4 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan sekurang-kurangnya memuat : a) satu file: harga penawaran, daftar kuantitas
dan harga untuk kontrak harga
satuan/gabungan, jangka waktu
penawaran, dan deskripsi/spesifikasi
barang/jasa yang ditawarkan.
b) dua file: daftar kuantitas dan harga untuk
kontrak harga satuan/gabungan, jangka
12
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi
barang/jasa yang ditawarkan harga
penawaran, jangka waktu penawaran, dan
dekripsi barang/jasa yang ditawarkan
22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.
22.6 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE
23. Evaluasi
Penawaran 23.1 [Untuk metode 2 (dua) file:] 23.1.A) Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara
selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan
23.1.B) Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan dan administrasi, persyaratan teknis
23.1.C) Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan
23.1.D) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi: a. evaluasi administrasi; dan b. evaluasi teknis
23.1.E) Pokja ULP menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPSE dan menayangkannya pada aplikasi SPSE melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
23.1.F) [Untuk seleksi yang menggunakan metode evaluasi kualitas, setelah Pokja ULP menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPSE dan menayangkannya pada aplikasi SPSEproses seleksi dilanjutkan pada tahapan sanggahan sesuai dengan ketentuan butir 26 dan/atau sanggah banding (apabila ada) sesuai ketentuan butir 27]
23.1.G) [Untuk seleksi yang menggunakan metode evaluasi kualitas, setelah masa sanggah,
13
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
dan/atau sanggahan banding (apabila ada) Pokja ULP dapat melanjutkan untuk membuka dan melakukan evaluasi penawaran file II. a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan
banding terbukti tidak benar;atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah
banding berakhir.]
23.1.H) Pokja ULP melakukan pembukaan penawaran file II:
23.2.H).1) Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka
23.2.H).2) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi)
23.2.H).3) [Untuk seleksi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran, biaya terendah,seleksi sederhana Metode Biaya Terendah/Pagu Anggaran, Setelah penawaran file II dibuka, Pokja ULP melakukan evaluasi biaya dengan ketentuan sebagaimana butir 23.9]
23.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi
sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan
yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan
14
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
e. Pokja ULP dilarang menggugurkan
penawaran dengan alasan: 1) Ketidakikutsertaan dalam pemberian
penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial,
misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka seleksi dinyatakan gagal.
23.4 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
c. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
d. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) jangka waktu berlakunya surat
15
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
b) bertanggal. 3) untuk menghindari kesalahan-kesalahan
kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran;
4) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
6) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.
. 23.5 Evaluasi Teknis:
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP.
c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan: 1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d 20 %),
b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s.d 40 %),
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70 %);
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas: 1) pengalaman perusahaan peserta dalam
melaksanakan pekerjaan sejenis dengan
16
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2) pengalaman kerja di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;
5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/ pemilik pekerjaan;
6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah: a) pengalaman melaksanakan kegiatan
sejenis (bobot 4-8%); b) pengalaman melaksanakan di lokasi
kegiatan (bobot 2-5%); c) pengalaman manajerial dan fasilitas
utama (bobot 2-5%); d) kapasitas perusahaan dengan
memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap (bobot 2-5%);
e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan] (bobot 0-2%).
f) Jumlah bobot sub unsur Pengalaman Perusahaan 10-20%.
7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam LDP.
e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas: 1) pemahaman perusahaan peserta atas
17
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja;
2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah: a) pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang;
c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
d) peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;
e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas: 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk
melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang
18
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
telah diindikasikan di dalam KAK; 2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang
dinilai adalah: a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai rikut : (1) tidak boleh terjadi tumpang
tindih (overlap), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu,
(2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja ULP lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan Pokja ULP. Apabila perhitungan Pokja ULP lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran,
(3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu kali),
(4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan,
(5) apabila jangka waktu
19
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya,
(6) kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut: (a) lingkup pekerjaan :
i. sesuai ii. menunjang/terkait
(b) posisi : i. sesuai ii. tidak sesuai
(c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
(7) bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6),
(8) total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli.
(9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDP
c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;
d) apabila sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian/profesi, tidak diberi nilai;
e) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi
20
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
(custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai secara proporsional;
f) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK diberi nilai 0 (nol).
5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) seperti yang tercantum dalam LDP.
h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan
i. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
23.6 [Dalam hal metode 2 (dua) (file) Pokja ULP
membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi penawaran file I yang paling sedikit memuat: a. nama seluruh peserta; b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan
teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai
tertinggi; d. ambang batas nilai teknis; e. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi; f. tanggal dibuatnya Berita Acara; g. keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai pelaksanaan seleksi; h. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak
ada penawaran yang memenuhi syarat]
23.7 [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULP menetapkan dan menayangkannya pada aplikasi SPSE melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. Kemudian Pokja ULP dan melanjutkan
21
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pembukaan penawaran file 2 (dua)]
23.8 [Untuk metode 2 (dua) file dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka]
23.9 Evaluasi Biaya/evaluasi penawaran file II
23.9.A) sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi
aritmatikdengan ketentuan :
23.1.1 untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan :
1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Teknis.
2) kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;
4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Teknis dan harga satuan pekerjaan dianggap nol;
5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
6) penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS tidak dinyatakan gugur
23.1.2 untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum:
22
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB)disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Teknis;
2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB)disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Teknis (apabila ada);
3) hasil koreksi aritmatik tidak boleh mengubah nilai total biaya penawaran pada bagian lump sum
4) [Untuk metode 1 (satu) file, penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur]
23.9.B) [Untuk metode evaluasi kualitas, kualitas dan biaya total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya.].
23.9.C) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan dilakukan terhadap:
a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya
Langsung Personil (remuneration); b. kewajaran penugasan tenaga ahli (man
month) sesuai Penawaran Teknis; c. kewajaran penugasan tenaga pendukung
(man month); d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya
Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
23.9.D) [Untuk metode evaluasi kualitas, kualitas
dan biaya, Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. menghitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut : NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran
23
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}. catatan: pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: - bobot penawaran teknis sebesar 0,60
sampai 0,80; - bobot penawaran biaya sebesar 0,20
sampai 0,40. b. bobot masing-masing unsur ditetapkan
oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
c. nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: NBt = (PBt / PBt) x 100 NBn = (PBt / PBn) x 100 dimana : NBt = nilai/skor untuk peserta dengan
penawaran biaya terendah; NBn = nilai/skor untuk peserta dengan
penawaran biaya yang di atasnya; PBt = penawaran biaya terendah;
PBn = penawaran biaya di atasnya.]
23.9.E) Untuk metode evaluasi kualitas, kualitas dan
biayaapabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya.]
23.9.F) Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi dengan ketentuan: 1) [Untuk metode 1 (satu) file:
Pokja ULP membuat dan
24
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya yang paling kurang memuat: a. Tanggal Berita Acara; b. Nama dan alamat seluruh peserta; c. Hasil evaluasi penawaan
administrasi; d. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai
dari nilai tertinggi; e. Besaran usulan biaya dan biaya
terkoreksi; f. Kesimpulan tentang kewajaran :
1) biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
2) penugasan tenaga ahli; 3) penugasan tenaga pendukung; 4) biaya pada Rincian Biaya
Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost)
g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h. Ambang Batas Nilai Teknis (Passing Grade);
i. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi; Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.]
2) [Untuk metode 2 (dua) file:
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul II yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat peserta; b. kelengkapan isi sampul II; c. besaran usulan biaya dan biaya
terkoreksi; d. nilai/skor penawaran:
1) teknis; dan 2) biaya.
e. nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya;
f. kesimpulan tentang kewajaran: 1) biaya pada Rincian Biaya
Langsung Personil (remuneration);
2) penugasan tenaga ahli; 3) penugasan tenaga pendukung;
25
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
dan 4) biaya pada Rincian Biaya
Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
g. keterangan lain yang dianggap perlu; h. tanggal dibuatnya berita acara.]
23.9.G) [Untuk metode 2 (dua) file, dalam hal terjadi
penundaan waktu pembukaan sampul II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara]
23.9.H) [Untuk metode 2 (dua) fileBerita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya]
23.9.I) [Untuk metode evaluasi kualitas, Pokja ULP
menyampaikan undangan untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya segera setelah acara pembukaan dan evaluasi file II selesai.Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya]
23.9.J) [Untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,
pagu anggaran, biaya terendah,seleksi sederhana Metode Biaya Terendah/Pagu Anggaran setelah melakukan evaluasi biaya Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan pemenang.
24. Evaluasi
Penawaran 25. Pengumuman
Pemenang
Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE.setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Pokja, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp. 10.000.0000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
Pokja ULP mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
26. Sanggahan
26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara
26
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
26.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 3 (tiga) hari kalender untuk Seleksi Sederhana] setelah menerima surat sanggahan.
26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan gagal.
26.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui
aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis, disampaikan kepada kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
27
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
27. Sanggahan Banding
27.1 Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat [5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 3 (tiga) hari kalender untuk Seleksi Sederhana] setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP
27.1 [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat [15 (lima belas) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Sederhana]saetelah surat sanggahan banding diterima.
27.1 Peserta yang akan melakukan sanggahan
banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS) dengan masa berlaku [15 (lima belas) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Sederhana]sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
27.1 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah
Pokja ULP. 27.1 Dalam hal substansi sanggahan banding pada
seleksi dinyatakan dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.
27.1 Sanggahan banding menghentikan proses
seleksi. 27.1 Sanggahan banding yang disampaikan bukan
kepada [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasan wewenang menjawab
28
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
28. Undangan
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
27.1 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi]
dapat menugaskan kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab sanggahan banding.]
27.1 Kepala Daerah dapat menugaskan kepada
Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab sanggahan banding.
27.1 Penugasan yang dimaksud pada angka 27.8 dan angka 27.9 tidak diberlakukan jika Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah
28.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasi
kualitas dan biaya, Pokja ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya segera setelah masa sanggah terhadap pengumuman pemenang berakhir (apabila tidak ada sanggah) atau setelah sanggah dijawab.]
28.2 [Untuk metode evaluasi biaya terendah dan
seleksi sederhana metode biaya terendah/pagu anggaran, Pokja ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis segera setelah masa sanggah terhadap pengumuman pemenang berakhir (apabila tidak ada sanggah) atau setelah sanggah dijawab.]
28.3 undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal,
dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
29. Klarifikasi
dan/atau Negosiasi Teknis dan Biaya& Klarifikasi Negosiasi Teknis
29.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasi kualitas dan biaya] a. [untuk metode evaluasi kualitas Pokja ULP
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang]
b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
dilakukan oleh Pokja ULPdengan: 1) direktur utama/pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi;
29
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
3) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dsar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebbagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar;
4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau
5) pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/ KSO.
c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
1) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya,
dengan memperhatikan kesesuaian antara
bobot pekerjaan dengan tenaga ahli
dan/atau tenaga pendukung yang
ditugaskan, serta mempertimbangkan
kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung
yang proporsional guna pencapaian hasil
kerja yang optimal; 2) memperoleh kesepakatan biaya yang
efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.
d. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: 1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi; 2) cara penanganan pekerjaan dan rencana
kerja; 3) kualifikasi tenaga ahli; 4) organisasi pelaksanaan; 5) program alih pengetahuan; 6) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 7) jadwal penugasan personil; dan
30
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
8) fasilitas penunjang.
29.2 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya
yang berlaku di pasaran. 29.3 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:
a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP
29.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga
pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.
29.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total
penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang tidak melampaui HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
29.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu
Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 29.3).
29.7 Apabila hasil evaluasi Sampul II serta klarifikasi
dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan
31
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
29.8 [untuk metode evaluasi kualitas apabila
klarifikasi dan negosiasi dengan peserta teknis terbaik tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan megundang peserta yang memiliki peringkat teknis kedua dan lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana diatur dalam huruf a.] [untuk evaluasi kualitas dan biaya, Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1 dan seterusnya]
29.9 [Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan
peserta yang memiliki peringkat teknis kedua dan lulus ambang batas nilai teknistidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis ketiga dan lulus ambang batas nilai teknis(apabila ada), untuk menghadiri acara pembukaan Sampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada huruf a dan seterusnya.
[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang cadangan pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan kedua (apabila ada), untuk menghadiri acara pembukaan Sampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1 dan seterusnya]
29.10 [untuk metode evaluasi kualitas, apabila
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis tidak menghasilkan kesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal]
32
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.]
29.11 ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi.
29.12 Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Biaya, dan akanmengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada pemenang cadangan pertama dan kedua (apabila ada), untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
29.13 [untuk metode evaluasi kualitas, peserta yang
memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi] [untuk evaluasi kualitas dan biaya, pemenang cadangan pertama dan kedua (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.]
29.14 [Untuk metode evaluasi biaya terendah dan
seleksi sederhana metode biaya terendah/pagu anggaran] a. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
dilakukan oleh Pokja ULPdengan: 1) direktur utama/pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi; 2) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
3) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dsar, sepanjang pihak lain tersebut adalah
33
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebbagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar;
4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau
5) pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/ KSO.
b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan
untukmeyakinkan kejelasan teknis, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
c. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi
dan dinegosiasi terutama: 1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi; 2) cara penanganan pekerjaan dan rencana
kerja; 3) kualifikasi tenaga ahli; 4) organisasi pelaksanaan; 5) program alih pengetahuan; 6) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 7) jadwal penugasan personil; dan 8) fasilitas penunjang.
d. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis tidak
mengubah biaya penawaran.
e. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1 dan seterusnya.
f. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi
dengan pemenang cadangan pertamatidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP
34
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan kedua (apabila ada), untuk menghadiri acara pembukaan Sampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1 dan seterusnya.
g. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis
dengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.
h. ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi.
i. Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis, dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada pemenang cadangan pertama dan kedua (apabila ada), untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
j. Pemenang cadangan pertama dan kedua
(apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi
30. Pembuatan
Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
30.1 BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Pokja ULP dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pokja ULP, dan hasil pemindaian BAHS diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.
30.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya:
a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;
b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;
c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;
d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta seleksi yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);
e. hasil klarifikasi dan negosiasi; f. pagu anggaran dan HPS; g. metode evaluasi yang digunakan;
35
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
h. unsur-unsur yang dievaluasi; i. rumus yang dipergunakan; j. keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Seleksi;
k. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;dan
l. tanggal dibuatnya Berita Acara.
G. Penunjukan Pemenang Seleksi 31. Penunjukan
Penyedia Jasa Konsultansi
31.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kedalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
31.2 PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan
Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.
31.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah
hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
31.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
31.5 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya, evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana metode biaya terendah/pagu anggaran, apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, PPK meminta Pokja ULP untuk mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku surat penawaran peserta tersebut masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.]
31.6 [untuk metode evaluasi kualitas, apabila
pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, PPK meminta Pokja ULP untuk mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya yang telah lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada)
36
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku surat penawaran peserta tersebut masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.]
31.7 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,
evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana metode biaya terendah/pagu anggaran,apabila pemenang cadangan pertama yang akan ditunjuk sebagai Penyedia juga mengundurkan diri, PPK meminta kepada Kelompok KerjaULP untuk mengundang pemenang cadangan kedua (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku penawarannya masih berlaku].
31.8 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya, evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana metode biaya terendah/pagu anggaran, apabila pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yang akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, seleksi sinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapatkan laporan dari PPK].
31.9 [untuk metode evaluasi kualitas, apabila seluruh peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapatkan laporan dri PPK].
31.10 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
31.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.
32. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses
32.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
32.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 32.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload
37
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
32.3 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Beriata Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
H. Seleksi Gagal 33. Seleksi Gagal 33.1 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:
a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari[5 (lima) peserta untuk Seleksi Umum atau 3 (tiga) peserta untuk Seleksi Sederhana;
b. seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;
c. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;
d. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;
g. sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
h. calonpemenang dan pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2, tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasidengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
i. tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati hasil negosiasi teknis.
33.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:
a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
b. pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam
38
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;
c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri;
d. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
e. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
f. Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau
h. pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.
33.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Lainnya
menyatakan seleksi gagal, apabila: a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;
atau b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN
yang melibatkan KPA, ternyata benar. 33.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:
a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
33.5 Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP
memberitahukan kepada seluruh peserta. 33.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka
Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. seleksi ulang; atau d. penghentian proses seleksi.
33.7 PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti
39
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
rugi kepada peserta Seleksi bila penawarannya ditolak atau Seleksi dinyatakan gagal.
33.8 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Seleksi, maka dilakukan Seleksi ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Seleksi.
34. Penandatanganan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 34.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.
34.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah
substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran..
34.3 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan
waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
34.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep
Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
34.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian
Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian; c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; d. surat penawaran, beserta rincian penawaran
biaya; e. syarat-syarat khusus Kontrak; f. syarat-syarat umum Kontrak; g. Kerangka Acuan Kerja;
40
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
h. daftar kuantitas (apabila ada); i. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPL
(Apabila ada). 34.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai
kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK.
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
34.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleks
dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
34.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak
atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar.
34.10 PPK menginputkan data kontrak dan
mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
41
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. Lingkup
Pekerjaan Pokja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar, ULP : Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbagngan Makassar. Alamat Pokja ULP Jl. Poros Makassar KM 25 Maros-Makassar. Alamat website www.atkpmakassar.com Alamat website LPSE : lpse.dephub.go.id Nama pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan
Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar.
Uraian singkat pekerjaan : Mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar.
B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN
dengan DIPA Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar Tahun Anggaran 2015
C. Pemberian
Penjelasan Dokumen Pemilihan
D. Peninjauan Lapangan (apabila diperlukan)
(Lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE) Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada : Hari: __________ Tanggal: __________ Waktu : ____s.d____ Tempat: __________
E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah
2. Pembayaran dilakukan dengan cara tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)
F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
1. Masa berlaku penawaran selama 44 (empat puluh empat) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
G. Jadwal Pemasukan Dokumen
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE.
42
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Penawaran H. Batas Akhir
Pemasukan Penawaran
I. Pembukaan Penawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE. Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE.
J. Evaluasi Teknis
Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai : 1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10%
a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhirdan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan.
b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak dinilai.
c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan: X = Nama perusahaan NP = Nilai Pengalaman JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan
e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan (Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh
43
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan: X = Nama perusahaan NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi
f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : i) Pengalaman sebagai lead firm :
Dihitung jumlah pengalaman menjadi lead firm. Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan: X = Nama perusahaan NPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai
Lead Firm ii) Pengalaman mengelola kontrak:
Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan : X = Nama perusahaan NPK = Nilai Pengalaman Kontrak NK = Nilai Kontrak
iii) Ketersediaan fasilitas utama : Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan
44
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
rumusan sebagai berikut :
Keterangan : X = Nama perusahaan NFU = Nilai Fasilitas Utama NFU bernilai 0 (nol) apabila : (a) fasilitas utama yang dibutuhkan tidak
dicantumkan di dalam KAK. (b) fasilitas utama yang dibutuhkan
dicantumkan di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam Penawaran Teknis.
(c) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran Teknis, namun tidak memenuhi salah satu kriteria.
NFU bernilai 1 (satu) apabila : Fasilitas utama yang diusulkan dalam Penawaran Teknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.
iv) Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NPLF + NPK + NFU
g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyakuntuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan: X = Nama perusahaan KP = Kapasitas Perusahaan JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap
h. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. Dihitung dengan jumlah unsur lain yang dipersyaratkan yang tertinggi/terbanyak, untuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.
45
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % j. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL +
Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + Nilai Sub Unsur Lainnya.
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 40% a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat
baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);
2) apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
3) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
4) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh);
5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK= nilai yang didapatkan X bobot sub unsur.
b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) ketepatan analisa yang disampaikan dan
langkah pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilaisesuai ketentuan kriteria penilaian;
3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik,
46
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilaisesuai ketentuan kriteria penilaian;
5) uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
11) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
12) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20
13) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penyajian analisis dan gambar-gambar
kerja1[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan
47
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis2[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai sesuai ketentuan kriteria penilaian;
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
5) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
6) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20
7) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable) = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) [apabila gagasan baru yang diajukan oleh
peserta sangat baik, diberi nilai 100 (seratus); 2) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
baik, diberi nilai 80 (delapan puluh); 3) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
cukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh); 4) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
kurang, diberi nilai 40 (empat puluh); 5) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
sangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);] 6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya
apabila ada] 7) Apabila peserta tidak mengajukangagasan
baruuntuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan Oleh Peserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran Yang Diinginkan dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur .
e. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. f. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % g. NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total
48
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi..
3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 50% a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub
unsur 35%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) Tingkat pendidikan:
a) ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100 (seratus);
b) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol).
2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.
b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi :
a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);
b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);
c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, : (i) lingkup pekerjaan :
a) sesuai, diberi nilai : 100% b) menunjang/terkait, diberi nilai : 50% c) lingkup pekerjaan yang :
i. sesuai adalah : Jasa pengawasan gedung.
ii. menunjang/terkait adalah : Jasa pengawas lainnya.
(ii) posisi : a) sesuai, diberi nilai : 100% b) tidak sesuai, diberi nilai : 0% c) posisi yang :
i. sesuai adalah : Posisi sesuai yang di syaratkan.
ii. tidak sesuai adalah : Posisi tidak sesuai yang di syaratkan.
(iii) perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional
(iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerja
49
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional
(v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional : a) Team Leader :
memiliki ≥ 10 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);
memiliki antara 8 tahun s.d < 10 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
memiliki antara 6 tahun s.d < 8 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
memiliki antara 4 tahun s.d < 6 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
memiliki antara 2 tahun s.d < 4 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh);
memiliki antara 1 tahun s.d < 2 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 30 (tiga puluh);
tidak memiliki s.d < 1 pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 0 (nol);
b) T.A Sipil, Arsitek, Mekanikal, Elektrikal, Chief Inspector :
memiliki ≥ 8 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);
memiliki antara 7 tahun s.d < 8 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
memiliki antara 6 tahun s.d < 7 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
memiliki antara 5 tahun s.d < 6 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
memiliki antara 4 tahun s.d < 5
50
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh);
memiliki antara 1 tahun s.d < 4 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 30 (tiga puluh);
tidak memiliki s.d < 1 pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 0 (nol);
3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional X Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki, diberi nilai : 100 (seratus). 2) tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol). 3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya
apabila ada] 4) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi =
nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.
d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penguasaan bahasa asing, diberi nilai : 100
(seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
2) penguasaan bahasa setempat [tidak dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai ;
3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [tidak dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai ;
4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat[tidak dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai ;
5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
6) Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain.
e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. f. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)
ORANG TENAGA AHLI. g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu)
maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot
51
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
tenaga ahli : 1) 1 Orang Team Leader, diberi bobot =40% 2) 1 Orang Tenaga Ahli Sipil, diberi bobot = 30% 3) 1 Orang Tenaga Ahli Arsitek, diberi bobot
=20% 4) 1 Orang Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal
diberi bobot =10%Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI tenaga ahli
h. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN
PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 70 K. Jadwal
Tahapan Pemilihan
L. Pembukaan Penawaran
M. Evaluasi
Biaya
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE 1. [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya] Bobot Penawaran Teknis : 80 % Bobot Penawaran Biaya : 20 %
N. Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan Waktu
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: 1 (satu) bulan : 30 (tiga puluh) hari kerja 1 (satu) hari kerja: 7 (tujuh) jam kerja
O. Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan
1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE
2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : a. PPK ATKP Makassar b. PA/KPA ATKP Makassar c. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia.
3. Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada :
a. PPK ATKP Makassar
52
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
b. PA/KPA ATKP Makassar
c. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
5. Pengaduandapat disampaikan di luar aplikasi SPSE
(offline) ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
53
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan2
1. Latar Belakang
a. Pembangunan kampus baru ATKP Makassar
merupakan jalan keluar dari permasalahan saat ini dan menjawab tantang ke depan. Saat ini kampus ATKP Makassar yang berlokasi di jalan Poros Makassar-Maros Km 25 Macoppa-Kabupaten Maros tidak kondusif lagi untuk penyelenggaraan pendidikan. Lokasi kampus berada di dalam wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kegiatan operasional pendidikan secara umum tidak maksimal, karena diselenggarakan di lokasi yang rentan gangguan, jauh dari ketenangan dan kenyamanan. Sejak PT Angkasa Pura mengoperasikan runway baru Bandar Udara Internasioal Sultan Hasanuddin Makassar, penyelenggaraan pendidikan menghadapi permasalahan serius antara lain sebagai berikut.
1) Pembatasan ketinggian bangunan maksimal 14 meter. Pengembangan gedung tidak mungkin dilakukan vertikal melebihi batas ketinggian makasimal yang diijinkan, sedangkan pengembangan fisik diperlukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu taruna.
2) Lokasi kampus berada dalam lingkungan VOR (Very high frequency Omnidirectional radio Range) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Konsekwensinya, atap gedung yang menggunakan material seng dapat mengganggu frekuensi alat navigasi udara yang bisa membahayakan operasi penerbangan, sedangkan penggunaan atap seng sampai batas tertentu dapat lebih efisien.
3) Lokasi kampus berada dalam zona kemungkinan bahaya kecelakaan penerbangan sebesar 80% berdasarkan jarak 2.400 m dari ujung runway. Di dalam radius ini potensi kecelakaan penerbangan relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain yang radiusnya lebih luas, sedangkan penyelenggaraan pendidikan memerlukan jaminan keamanan dari berbagai bahaya yang dapat diprakirakan.
4) Tingkat kebisingan suara pesawat yang
2 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
54
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
melintas di atas lokasi kampus (terutama saat take off) melebihi ambang Baku Kebisingan untuk kegiatan pendidikan sebesar 55 yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Kebisingan, sedangkan kegiatan pembelajaran menyaratkan kondisi tenang dan jauh dari suara gaduh dan bising.
b. Untuk mewujudkan bangunan (gedung dan bukan gedung) sesuai dengan rencana teknis (gambar disain, RKS, RAB, BQ) yang telah dibuat konsultan perencana, maka pelaksanaan konstruksi (oleh kontraktor) harus diawasi oleh pengawas profesional. Untuk menunjuk perusahaan penyedia jasa pengawasan harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur seleksi (lelang) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan.
2. Maksud dan
Tujuan
a. Maksud penerbitan KAK adalah adanya keseragaman format dan kisi-kisi isi (tanpa membatasi inovasi) usulan teknis yang dibuat oleh konsultan peserta seleksi pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kampus Baru Tahap III ATKP Makassar Tahun Anggaran 2014, sehingga mempermudah proses penilaian.
b. Tujuan penerbitan KAK adalah untuk mewujudkan dokumen yang bisa dijadikan pedoman bagi konsultan peserta seleksi dalam menyusun usulan teknis untuk disertakan dalam proses seleksi dan menyusun konsep implemntasinya di lapangan.
3. Sasaran
a. Mutu produk (bangunan) setiap tahap pekerjaan konstruksi hingga menjadi bangunan yang utuh/sempurna, melalui kegiatan pengawasan terhadap unsur-unsur pelaksanaan konstruksi sebagai berikut. 1) Mutu bahan/material bangunan yang
digunakan oleh kontraktor. 2) Ketepatan metode yang digunakan dalam
proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi 3) Waktu pelaksanaan konstruksi, jadwal
dapat digunakan sebagai patokan untuk membandingkan kemajuan hasil pelaksanaan konstruksi yang dicapai.
4) Kelayakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi
5) Jumlah tenaga yang yang melaksanakan
55
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
pekerjaan agar mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dengan mutu sesuai standar.
b. Unsur pelaksanaan konstruksi lainya yang menunjang terwujudnya mutu bangunan sesuai dengan rencana teknis.
4. Lokasi Kegiatan ATKP MAKASSAR
5. Sumber
Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2015
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen Proyek/Satuan Kerja: Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar
Data Penunjang3
7. Data Dasar
a. Rencana luas lahan pembangunan Hanggar dan
Apron Kampus Baru ATKP Makassar b. Kondisi lahan eksisting yang akan dibangun
8. Standar Teknis a. Gambar layout kampus baru ATKP Makassar. b. Gambar-gambar disain arsitektur Hanggar dan
Apron Kampus Baru ATKP Makassar c. Gambar-gambar disain mekanikal elektrikal
Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Arsitektur Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
e. RKS Struktur Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
f. RKS Mekanikal dan Elektrikal Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
h. Bill of Quality (BQ) Pembangunan Hanggar dan Apron kampus baru ATKP Makassar.
9. Studi-Studi
Terdahulu a. Studi Master Plan Pengembangan ATKP
Makassar Tahun 2010 b. Studi Kelayakan Pengembangan Kampus ATKP
Makassar Tahun 2011 c. Review Master Plan Pengembangan ATKP
3 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
56
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Makassar Tahun 2011
10. Referensi Hukum a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Kepmen PU Nomor 486/KPTS/1998, tanggal 3 Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
c. Peraturan Pemerintah Nmor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
e. Undang Undcang Nomor 32 Tentang 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
g. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2000 - 2010
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
i. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
k. Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
n. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
o. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada Pembangunan Bangunan dan Lingkungan.
p. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 332/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
q. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/Kpts/1981 Tentang Prosedur Pokok
57
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Pengadaan Bangunan Gedung Negara r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL.
s. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Bangunan Gedung.
Ruang Lingkup
11. Lingkup Kegiatan
a. Menyelenggarakan rapat kickoff meeting pada
tahap persiapan. b. Mempelajari dokumen kontrak yang dasari
pelaksanaan pekerjaan. c. Mempelajari dan memeriksa shop drawing
(sebelum dilaksanakan) dan asbuilt drawing (setelah dilaksanakan).
d. Menyelenggarakan rapat rutin di lapangan yang melibatkan pelaksana, pengguna jasa, dan pengawas di lokasi proyek, dan meibatkan perencana jika dipandang perlu.
e. Menyusun prosesur administrasai menyangkut hubungan antar pengguna jasa, konsultan pengawas, dan pelaksana.
f. Mengawasi pelasanaan pekerjaan konstruksi dengan melakukan inspeksi, evaluasi, dan koreksi. 1) Inspeksi (pemantauan langsung) yaitu
kegiatan pengawas mengumpulkan data dengan cara melihat langsung proses/metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mutu bahan-bahan dan alat yang digunakan, dan hasil/produk pekerjaan konstruksi.
2) Evaluasi yaitu kegiatan pengawas membandingkan fakta pelaksanaan konstruksi dengan data standar teknis. Fakta/kenyataan mengenai proses pelaksanaan, mutu bahan dan alat yang secara nyata digunakan oleh kontraktor, serta mutu hasil (bangunan), serta ketepatan waktu pelaksanaan konstruksi dibandingkan dengan gambar disain, RKS, BQ, RAB, standar mutu produk (bangunan), dan jadwal pelaksanaan.
3) Koreksi yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan pengawas jika terjadi kesalahan/penyimpangan pelaksanaan dari rencana teknis. Koreksi bertujuan untuk meluruskan kembali pelaksanaan pekerjaan kontraktor yang menyimpang agar sesuai dengan rencana teknis. Tindakan perbaikan
58
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
berimplikasi pada penerapan sanksi pada pelaksana konstruksi, khususnya pekerja yang melakukan kesalahan/ penyimpangan. Jenis sanksi yang bisa diterapkan untuk meluruskan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini antara lain 1) pemberian pengarahan, atau 2) teguran lisan, atau 3) teguran tertulis, yang dilaksanakan berjenjang.
g. Menginventarisi segala perubahan dan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan yang terjadi di lapangan.
h. menyusun Berita Acara Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi.
i. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dipandang perlu.
j. Menyusun daftar kerusakan/cacat bangunan pada tahap pemeliharaan dan mengawasi perbaikannya.
k. Meneliti biaya dan memproses pekerjaan tambah kurang.
l. Terselenggaranya rapat kickoff meeting beserta dokumen catatan hasil rapat.
m. Pemahaman konsultan atas hak dan kewajiban sebagai mana isi dokumen kontrak.
n. Kesesuaian gambar yang diajukan kontraktor (shop drawing) dengan gambar disain yang dibuat perencana.
o. Terselenggaranya rapat rutin di lapangan serta dokumen catatan hasil rapat
p. Kejelasan system dan prosesur administrasai mengenai hubungan antar pengguna jasa, konsultan pengawas, dan pelaksana.
12. Keluaran4 a. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan
konstruksi melalui kegiatan inspeksi, evaluasi, dan koreksi dengan baik, sehingga proses/metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mutu bahan-bahan dan alat yang digunakan, dan hasil/produk pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar teknis.
b. Catatan yang didokumenter mengenai segala perubahan dan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan yang terjadi di lapangan.
c. Berita Acara Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi.
d. Dokumentasi (foto) kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dipandang perlu.
4 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
59
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
e. Dokumen daftar kerusakan/cacat bangunan pada tahap pemeliharaan dan perbaikannya.
Dokumen mengenai biaya dan proses pekerjaan tambah kurang (jika ada).
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
-
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
a. Peta, data dan peralatan penunjang; b. PC beserta perlengkapnnya; c. GPS; d. Kamera Digital/Camcorder e. Dan peralatan lain yang menunjang
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Jaksa Inspeksi Teknis
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
17. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah Orang
Tenaga Ahli: 1. Ketua Tim/
Team Leader
Sarjana Teknik Sipil/Arsitek, mempunyai sertifikat keahlian dengan pengalaman sebagai Ketua Tim/ Team Leader dibidang pengawasan gedung selama 10 (sepuluh) tahun
1
2. Ahli Arsitektur
Sarjana Teknik Arsitektur, mempunyai sertifikat keahlian dengan pengalaman dibidang pengawasan gedung Plan selama minimal 8 (delapan) tahun
1
60
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
3. Ahli Struktur
Sarjana Teknik Sipil, mempunyai sertifikat keahlian dengan pengalaman dibidang pengawasan gedung selama minimal 8 (delapn) tahun
1
4. Ahli Mekanikal / Elektrikal
Sarjana Teknik Mesin/Elektro/Listrik, mempunyai sertifikat keahlian dengan pengalaman pengawasan gedung selama minimal 8 (delapan) tahun.
1
18. Jadwal Tahapan
Pelaksanaan Kegiatan
Disesuaikan dengan dokumen penawaran dari konsultan pengawas.
61
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Laporan
19. Laporan Pendahuluan
20. Laporan Mingguan
Laporan Pendahuluan memuat uraian singkat tentang: latar belakang; tujuan dan kegunaan; lingkup pekerjaan pengawasan; dan sistematika laporan, rencana kerja, organisasi konsultan pengawas, mobilisasi tenaga kerja, jadwal kegiatan, metode pelaksanaan, dan lampiran-hampiran yang dipandang perlu. Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. Laporan Mingguan memuat uraian singkat mengenai latar belakang pelaporan mingguan, tujuan, dan manfaat, lingkup pekerjaan yang dilaporkan, aktivitas Kontraktor, aktivitas Pengawas, kemajuan pekerjaan selama seminggu dan komulatif hingga minggu yang dilaporkan, lampiran yang dipandang perlu misalnya data tenaga kerja, peralatan, bahan, rekapitulasi laporan (catatan) harian, dan data lainnya. Laporan Mingguan Minggu ke-1 diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sedangkan Laporan Minggu ke-2 dan seterusnya diserahkan setiap hari Selasa, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
21 21. Laporan Bulanan Laporan Bulanan Berisi uraian singkat tentang:
latar belakang; tujuan dan kegunaan; lingkup pekerjaan pengawasan; dan sistematika laporan, Organisasi Konsultan Pengawas, metode, pelaksanaan kegiatan, masalah dan pemecahannya, hasil pengawasan, lampiran yang dipandang perlu, seperti: foto lapangan, rekapitulasi progres bulan bersangkutan, laporan cuaca, monitoring shop drawing, approval material, daftar outgoing letter, master schedule, risalah rapat koordinasi proyek bulan bersangkuan, foto pelaksanaan pekerjaan bulan bersangkutan. Laporan Bulanan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat uraian singkat mengenai
latar belakang yang menjelaskan kondisi lapangan dan urgensi laporan akhir; tujuan; manfaat; dan sistematika laporan; uraian mengenai susunan organisasi dan tata kerja tim konsultan pengawas, urutan kegiatan pengawasan mulai dari metode
62
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
monitoring, penilaian untuk menemukan masalah/penyimpangan, tindakan perbaikan sebagai instrumen untuk memecahkan masalah; penjelasan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi objek dan sasaran pengawasan; kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari hari pertama hingga hari terakhir, uraian seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas dari hari pertama hingga hari terakhir. lampiran-lampiran yang dipandang perlu seperti data tenaga kerja, peralatan, bahan, rekapitulasi laporan (catatan) harian, dan data lain yang dipandang perlu dan relevan misalnya data penyimpangan jika ada dan sebagainya. Laporan Antara diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal/hari masa kontrak berakhir, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
Hal-Hal Lain 23. Produksi dalam
Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Kerjasama
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
Masuk dalam dokumen penawaran konsultan pengawas, yang berbentuk Kerjasama Operasional (KSO)
Personil yang ditempatkan adalah personil yang disiapkan dalam KSO tersebut yang tertuang dalam dokumen penawaran
Dalam dokumen penawaran dijelaskan posisi masing-masing konsultan (konsultan utama atau konsultan pendukungnya)
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
Kondisi lahan yang akan dibangun.
Akses jalan masuk ke lokasi yang akan dibangun.
Kondisi sosial masyarakat sekitar.
63
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
64
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru Tahap II ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
LAMPIRAN 1 A (FILE I) : SURAT PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
[KOP PERUSAHAAN]
______________,_____________20__ Nomor : _____________________ Lampiran : _____________________ Kepada Yth.: Pokja_______________ULP_____________________[K/L/D/I] [diisi oleh Pokja ULP] di _______________________________ Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis________________[nama
pekerjaan diisi oleh Pokja ULP] Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan_____________________[diisi oleh Pokja ULP]. Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (_________________) hari kalender sejak pembukaan penawaran File I. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan : 1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari : 1) Data Organisasi Perusahaan; 2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir; 3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari: 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja; 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) Komposisi tim dan penugasan; 5) Jadwal penugasan tenaga ahli;
C O N T O H
65
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari: 1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan; 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang
diusulkan; d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
PT/CV/Firma/Kemitraan_________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
_____________________ Jabatan
66
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 1 B (FILE I) : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS A. BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN
DATA ORGANISASI ______________________[ PT/CV/Firma/Kemitraan]
[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].
C O N T O H
67
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
B. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No.
Pengguna Jasa/
Sumber Dana
Nama Paket Pekerjaan
Lingkup Layanan
Periode Orang Bulan
Nilai Kontrak
Mitra Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan isi kolom : 1. Nomor urut 2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana 3. Nama paket pekerjaan 4. Jenis lingkup layanan jasa konsultansi 5. Jangka waktu layanan 6. Jumlah orang bulan yang digunakan 7. Nilai kontrak pekerjaan 8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada)
C O N T O H
68
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
C. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
1. Pengguna Jasa :
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Lingkup Produk Utama : 4. Lokasi Proyek : 5. Nilai Kontrak : 6. No. Kontrak : 7. Waktu Pelaksanaan : 8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) :
Alamat : Negara Asal :
9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing ___ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia ___ Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli Asing Indonesia
a. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan b. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan c. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan d. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan
dst.
Tenaga ahli tetap yang terlibat: Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan a. _________________ ___________________ _________________ b. _________________ ___________________ _________________ c. _________________ ___________________ _________________ d. _________________ ___________________ _________________ e. _________________ ___________________ _________________
dst.
C O N T O H
69
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
D. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK
A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
B.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS
PENDUKUNG DARI PPK
[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personil/fasilitas pendukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]
C O N T O H
70
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
E. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA
[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut: a) Pendekatan Teknis dan Metodologi, b) Program Kerja, dan c) Organisasi dan Personil a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap
tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan
pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim.
Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
C O N T O H
71
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
F. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No. Kegiatan1 Bulan ke-2
Keterangan I II III IV V dst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan
antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
C O N T O H
72
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
G. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL)
Tenaga Ahli (Personil Inti)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Pendukung (Personil lainnya)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
C O N T O H
73
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
H. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI1
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
No. Nama
Personil
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)2 Orang Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
Nasional
1 2 n
Subtotal
Asing
1 2 n
Subtotal
Total
Masukan Penuh-Waktu
Masukan Paruh-Waktu
1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup
dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya. 2 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.
C O N T O H
74
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
I. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan : __________
2. Nama Perusahaan : __________
3. Nama Personil : __________
4. Tempat/Tanggal Lahir : __________
5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah ) : __________
6. Pendidikan Non Formal : __________
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : __________
8. Pengalaman Kerja1
Tahun ini ____ a. Nama Proyek : __________ b. Lokasi Proyek : __________ c. Pengguna Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________ e. Uraian Tugas : __________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan : __________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________ i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________
Tahun sebelumnya
a. Nama Proyek : __________ b. Lokasi Proyek : __________ c. Pengguna Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________ e. Uraian Tugas : __________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan : __________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________ i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________ dst.
9. Status kepegawaian pada perusahaan ini : __________
1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang
bersangkutan.
C O N T O H
75
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Kampus Baru ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.
____________,_____20__
Yang membuat pernyataan,
(__________) [nama jelas]
Mengetahui: __________[nama Penyedia Jasa Konsultansi] (__________) [nama jelas wakil sah]
76
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
J. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang bertanda tangan dibawah ini: N a m a : __________________________________________ Alamat : __________________________________________ Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
____________,_____20__
Yang membuat pernyataan,
(__________) [nama jelas]
Menyetujui: __________[nama Penyedia Jasa Konsultansi] (__________) [nama jelas wakil sah]
C O N T O H
77
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 2 (FILE II) : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA BENTUK SURAT PENAWARAN BIAYA
[KOP PERUSAHAAN]
______________,_____________20__ Nomor : _____________________ Lampiran : _____________________ Kepada Yth. Pokja_______________ULP_____________________[K/L/D/I] [diisi oleh Pokja ULP] di _______________________________ Perihal : Penawaran Biaya________________[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP] Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemilihan], serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor _____________ tanggal _____________ perihal Penawaran Administrasi dan Teknis_____________________ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP], dengan ini kami mengajukan Penawaran Biaya untuk pekerjaan_____________________[diisi oleh Pokja ULP] sebesar Rp______________(____________________________). Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (_________________) hari kalender sejak pembukaan penawaran File II. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Biaya ini kami lampirkan : 1. Rekapitulasi Penawaran Biaya 2. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) 3. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost) 4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan] Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
PT/CV/Firma/Kemitraan_________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
_____________________
Jabatan
C O N T O H
Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
78
A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
PEKERJAAN :
LOKASI : ATKP MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN : 2015
NO.HARGA TOTAL
(Rp.)
1 3
I. Biaya Langsung Personil
II Biaya Langsung Non Personil
REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY (BOQ)
PENGAWASAN PEMBANGUNAN HANGGAR DAN
APPRON KAMPUS BARU ATKP MAKASSAR
2
U R A I A N
Total
PPN 10%
Jumlah termasuk pajak
Terbilang :
C O N T O H
79
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
B. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NAMA PEKERJAAN
LOKASI : ATKP MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN : 2015
Jumlah
Personil
/ Unit
Bulan/Hari
/Exemplar
1 3 4 5 6 7 8
A. Proffesional Staff
1 Team Leader/Ketua Tim 1.00 6.00 OB 6.00 -
2 Ahli Arsitektur 1.00 5.00 OB 5.00 -
3 Ahli Struktur 1.00 4.00 OB 4.00 -
4 Ahli Mekanikal / Elektrikal 1.00 4.00 OB 4.00 -
SUB TOTAL A. -
B. Sub_Proffesional Staff
1 Inspector Struktur 1.00 6.00 OB 6.00 -
2 Inspector Arsitek 1.00 6.00 OB 6.00 -
3 Inspector Mekanikal/ Elektrikal 1.00 4.00 OB 4.00 -
-
SUB TOTAL B. -
C. Supporting Staff
1 Sekretaris / Adm. Teknis 1.00 6.00 OB 6.00 -
2 Operator Komputer 1.00 6.00 OB 6.00 -
3 Office Boy / Guard 1.00 6.00 OB 6.00 -
SUB TOTAL C -
TOTAL I BIAYA LANGSUNG PERSONIL -
: PENGAWASAN PEMBANGUNAN HANGGAR DAN APPRON KAMPUS BARU ATKP
MAKASSAR
Uraian KegiatanJumlah Harga
(Rp.)No
Harga Satuan
(Rp.)Sat
2
Vol
C O N T O H
80
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
C. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)1
RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
1 Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjang
pelaksanaan pekerjaan. Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidak diperkenankan.
II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NAMA PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
Jumlah
Personil
/ Unit
Bulan/Hari
/Exemplar
1 3 4 5 6 7 8
A. Biaya Transportasi
1 1.00 6.00 UB 6.00 -
2 2.00 6.00 UB 12.00 -
-
B Biaya Kantor
1 Sewa Komputer & Printer 3.00 6.00 UB 18.00 -
2 Alat Tulis Kantor 1.00 6.00 Bln 6.00 -
3 Komunikasi 1.00 6.00 Bln 6.00 -
4 Dokumentasi - - Ls - -
-
C Biaya Pelaporan
1 Laporan Pendahuluan 1.00 5.00 Exp 5.00 -
1 Laporan Mingguan 24.00 5.00 Exp 120.00 -
2 Laporan Bulanan 6.00 5.00 Exp 30.00 -
2 Laporan Akhir 1.00 5.00 Exp 5.00 -
-
TOTAL II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL -
SUB TOTAL A.
Sewa Kendaraan Roda 4 (termasuk biaya
opr. & pemeliharaan)
Sewa Kendaraan Roda 2 (termasuk biaya
opr. & pemeliharaan)
Uraian Kegiatan
SUB TOTAL C
2
: PENGAWASAN PEMBANGUNAN HANGGAR DAN APPRON KAMPUS BARU ATKP
MAKASSAR
Harga Satuan
(Rp.)Jumlah Harga (Rp.)No Sat
: 2015
: ATKP MAKASSAR
Vol
SUB TOTAL B
C O N T O H
81
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB VI. BENTUK KONTRAK
LAMPIRAN 1 : SURAT PERJANJIAN
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi: __________________________
Nomor : __________ [Jika penyedia bukan berbentuk Kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi di atas disesuaikan sebagai berikut:] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____ antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _______________ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”) dan __________ [nama wakil penyedia], __________ [jabatan wakil penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan Akta Notaris No. __________ [nomor akta notaris], tanggal _________ [tanggal penerbitan akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ____________ [nama notaris penerbit akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”). [Jika penyedia berbentuk Kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi di atas disesuaikan sebagai berikut:] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____ antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _______________ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”) dan Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut: 1. __________ [nama penyedia 1]; dan 2. __________ [nama penyedia 2]; dan ...dst, yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
82
berkedudukan di __________[alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. ________________ tanggal ______________ yang dibuat di atas kertas segel (selanjutnya disebut “Penyedia”).]
MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan
Lumpsum ditulis sebagai berikut : “Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________ rupiah);”] [untuk Kontrak Lumpsum ditulis sebagai berikut : „Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________ rupiah);”]
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
83
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b) Pokok Perjanjian; c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya; d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e) Syarat-Syarat Umum Kontrak; f) Kerangka Acuan Kerja; g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja; h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya : a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa
Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia
sesuai dengan ketentuan Kontrak. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama __________ PPK
[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia Jasa Konsultansi maka rekatkan materai Rp
6.000,-)]
[nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
__________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka
rekatkan materai Rp 6.000,-)]
[nama lengkap] [jabatan]
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
84
[kop surat K/L/D/I]
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SATUAN KERJA:
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN : NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI :
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegaiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
No. Komponen
Biaya
Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp)
Kuantitas (Orang Bulan)
Harga Satuan (Rp)
Subtotal (Rp)
Kuantitas [jika tidak
lump-sum]
Harga Satuan (Rp)
Subtotal (Rp)
Jumlah PPN 10%
NILAI Terbilang : INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan __ (__________) hari dan 1 (satu) hari sama dengan __ (__________) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia Jasa
Konsultansi maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]
[nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuksatuan kerja
Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
85
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
4. HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau
kontrak gabungan harga satuan dan lump sum). 5. HAK KEPEMILIKAN
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
7. ASURANSI a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
8. PEMUTUSAN
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.
9. PENUGASAN PERSONIL
Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
86
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi: 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.
13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
14. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai. 15. PERPAJAKAN
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
16. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
87
pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
18. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.
19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah
dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil. c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan
tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia berada dalam keadaan pailit; 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari
harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK; 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
88
22. PEMBAYARAN a) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
b) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
23. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
89
LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau
pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang
menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.
1.8 Sub Penyedia adalah badan usaha yang
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
90
mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antara
penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender.
1.14 Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
1.15 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
1.16 Rincian Biaya Langsung Personil adalah
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
91
remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
1.17 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
1.18 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
1.19 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.20 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.21 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
1.22 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
1.23 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
92
penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam SPMK.
1.24 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun
oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
1.25 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat
setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia [untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : “berikut harga satuannya (mata pembayaran)”] dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
1.26 Penawaran Teknis adalah data teknis yang
memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.
1.27 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.
1.28 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
1.29 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
1.30 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
2. Penerapan
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
93
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)].
4. Keutuhan
Kontrak Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
5. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
6. Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
8. Asal Jasa
Konsultansi 8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan
terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
8.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi
digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.
8.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
94
berlaku.
9. Penggunaan Dokumen-Dokiumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.
10. Hak Atas
Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia.
11. Layanan Tambahan
Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
12. Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan
12.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK;
12.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK;
12.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari
penyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK.
13. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
13.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
13.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
13.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pengadaan bahan/material,
mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan
e. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
13.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
95
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
14. Mobilisasi 14.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
14.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan tenaga ahli; b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau c. menyiapkan peralatan pendukung;
14.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
15. Pengawasan dan Pemeriksaan
15.1 Pemeriksaan Bersama a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan
pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.
15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan
a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
96
oleh PPK dan penyedia. b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan,
PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.
15.3 Pemeriksaan Lapangan
a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
16. Jaminan Jaminan Uang Muka :
16.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
16.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.
16.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
16.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
97
16.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat
nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.
17. Pembayaran 17.1 Uang Muka :
a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk: 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja; 2) pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/material; dan/atau 3) persiapan teknis lain yang diperlukan
bagi pelaksanaan pengadaan. b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia
dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga
puluh perseratus) dari nilai Kontrak; atau 2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20%
(dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak. c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun
Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak
tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari total
nilai Kontrak. d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka
beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK. e. Penyedia dapat mengajukan permintaan
pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
98
h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
17.2 Pembayaran prestasi pekerjaan
a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran bulanan/pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)/pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK.
b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
c. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
d. Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
17.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata
uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
17.4 Penangguhan Pembayaran a. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat: 1) alasan penangguhan pembayaran; dan 2) persyaratan kepada penyedia untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
18. Harga 18.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan
pekerjaan.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
99
18.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya
umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.
18.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
18.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai
dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.
19. Perubahan
Kontrak
Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi: 19.1 perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh
sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
19.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
19.3 perubahan harga kontrak akibat adanya
perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
20. Perubahan
Lingkup Pekerjaan
20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: a. menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan lapangan; d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang
yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
20.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
100
tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
20.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
20.5 Dalam hal penilaian perubahan lingkup
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 sampai dengan 20.4, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
21. Perpanjangan
Waktu Pelaksanaan
21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan ruang lingkup pekerjaan; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia;
dan/atau e. keadaan kahar.
21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
21.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
21.4 PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
21.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
101
22. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]
22.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
22.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
22.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
22.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
22.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
22.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
22.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya
disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
22.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
102
penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas
keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
22.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan
alat kerja ditetapkan dalam SSKK. 22.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS. 22.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
22.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan
sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
22.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
22.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala
selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
103
23. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia
23.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
23.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
23.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan
sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
24. Personil Konsultan dan Subkonsultan
24.1 Umum a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai
dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
104
24.2 Personil Inti a. nama personil dan uraian pekerjaan,
kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.
24.3 Persetujuan Personil Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.
24.4 Waktu kerja dan lembur a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti
ditentukan dalam Lampiran SSKK; b. waktu kerja tenaga kerja asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.
25. Perubahan Personil
25.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia a. Penyedia dapat mengajukan penggantian
personil dan/atau peralatan kepada PPK. b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan
penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: 1) menyetujui permohonan perubahan
personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
105
harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.
3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK
a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.
26. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
26.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran.
26.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
26.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau
Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam
Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
106
ditetapkan dalam SPMK.
27. Denda dan Ganti Rugi
27.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
27.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya
bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
27.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.
27.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut : a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal
yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
b. keterlambatan penerbitan SPP; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
107
tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;
i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
27.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti
rugi diatur dalam SSKK.
28. Keadaan Kahar 28.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. bencana alam, antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana
dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
28.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
28.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
108
yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
28.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.
29. Laporan Hasil
Pekerjaan 29.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan
dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
29.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
29.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil
pembahasan dan penilaian laporan. 29.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka
penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
29.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan
yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
29.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan
(hardcopy) dan/atau file (softcopy). 29.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar,
spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
29.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan
atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
109
daftar rinciannya kepada PPK. 29.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
29.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga
akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
29.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
30. Penghentian
dan Pemutusan Kontrak
30.1 Penghentian Kontrak : a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat: 1) alasan penghentian Kontrak; dan 2) persyaratan kepada penyedia untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
30.2 Pemutusan Kontrak :
a. Oleh PPK : Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya; 2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu 14 (empat belas)
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
110
hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
3) penyedia berada dalam keadaan pailit; 4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak
dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender;
5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
6) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
b. Oleh penyedia : Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1) PPK tidak menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender.
c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
1) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
2) penyedia membayar denda; dan/atau
3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
111
persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut : 1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai
dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
2) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang dikeluarkan oleh penyedia sehubungan dengan pemutusan Kontrak.
31. Penyelesaian
Pekerjaan 31.1 PPK melakukan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK
menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.4 Membuat berita acara serah terima laporan
akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
32. Hak dan Kewajiban PPK
32.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
32.2 meminta laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
32.3 membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
32.4 memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
112
32.5 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan
oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
33. Hak dan
Kewajiban Penyedia
33.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
33.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
33.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada pihak PPK; 33.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
33.5 memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
33.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
33.7 penyedia harus mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
33.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-
kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
33.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan
hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
113
33.10 penyedia tidak akan menerima keuntungan
untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi;
33.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan
kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
33.12 penyedia dilarang baik secara langsung atau
tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
33.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan
mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
33.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
33.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu
mendapat persetujuan PPK meliputi: a. memobilisasi personil yang terdapat dalam
daftar; b. membuat subkontrak dengan pengaturan:
(i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
33.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
114
disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
33.17 Kewenangan anggota penyedia adalah
ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.
34. Asuransi
Pihak penyedia mengasuransikan : 34.1 semua barang dan peralatan yang mempunyai
resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
34.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
34.3 hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan
asuransi.
34.4 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
35. Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil
35.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
35.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka:
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
115
a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia terpilih tetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
35.3 apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
B. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK
36. Itikad Baik 36.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
36.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
36.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak
berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
37. Pelaksanaan
Kontrak Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.
C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 38. Perdamaian 38.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
116
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.
38.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
38.3 Lembaga Pemutus Sengketa Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui; a. arbitrase, b. alternatif penyelesaian sengketa, atau c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
39. Lembaga Pemutus Sengketa
Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui: a. arbitrase, b. alternatif penyelesaian sengketa, atau c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
117
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama: __________ Alamat: __________ Telepon: __________ Faksimili: __________ e-mail: __________ Penyedia: Nama: __________ Alamat: __________ Telepon: __________ Faksimili: __________ e-mail: __________
B. Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : __________ Untuk Penyedia : __________
C. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: __________
D. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
E. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK
Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: __________ [sebutkan secara jelas]
F. Pelaporan Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: __________________ [uraikan secara rinci jenis laporan dan waktu penyerahan laporan dihitung sejak ditandatanganinya kontrak]
G. Serah Terima Laporan Akhir
Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: (YA/TIDAK)
H. Pembatasan Penggunaan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan
118
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
sebagai berikut: __________________
I. Tanggung Jawab Profesi
[untuk konsultan perencana konstruksi] Umur konstruksi bangunan direncanakan : __ (__________) tahun
J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas
PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa : ______________ [sebutkan dan uraikan, apabila ada]
K. Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari _______________________________
L. Pembayaran Uang Muka
1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
2. [jika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar __% (__________ persen) dari nilai Kontrak [untuk kontrak tahun jamak diubah : “Kontrak tahun pertama” atau “total nilai Kontrak”]
M. Pembayaran
Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:_____[bulanan/termin/sekaligus].
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _______________[uraikan bila pembayaran dilakukan secara bulanan atau termin]
3. Mata uang pembayaran : _____________[untuk
pengadaan yang sumber dananya PHLN]
N. Batas akhir waktu penerbitan SPP
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah __ (__________) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
O. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :_________________ [sebutkan dan uraikan secara lengkap].
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:___________________________[sebutkan dan uraikan secara lengkap]
119
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
P. Penyesuaian Biaya
Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _____________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya] Perhitungan Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan : _______________________________
Q. Pembayaran
Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari _______________ [harga kontrak/harga bagian kontrak].
R. Pembayaran Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari _______________ [harga kontrak/harga bagian kontrak].
S. Kompensasi ________________________________
T. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
120
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN
1 – PERSONAL INTI PENYEDIA JASA KONSULTANSI [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan
jumlah orang bulan. Cantumkan juga waktu kerja (termasuk jam kerja) dan cuti]
2 – PERALATAN KHUSUS
[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]
3 – SUBPENYEDIA
[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil penyedia di atas]
121
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kampus Baru ATKP Makassar Tahap II
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
BAB VII. BENTUK DOKUMEN LAINNYA
LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
Nomor : __________ __________, __ __________ 20__ Lampiran : __________ Kepada Yth. ____________ di __________
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ___________________________________________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ____________ tanggal _____________ perihal _____________________ dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja ____________ ULP ____________ sebesar Rp__________ (_____________________) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ____________ ULP ____________.
Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan ______________________________, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Proyek/Satuan Kerja __________
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan] NIP. __________
C O N T O H
122
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________
Yang bertanda tangan di bawah ini: __________[nama Pejabat Pembuat Komitmen] __________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] __________[alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: __________[nama penyedia] __________[alamat penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan: __________;
2. Tanggal mulai kerja: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari
kalender/bulan/tahun [pilih salah satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
5. Hasil Pekerjaan: __________
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan
akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
__________, __ __________ 20__
C O N T O H
123
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Untuk dan atas nama __________
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: __________
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama __________[nama penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]
124
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK sebagai
JAMINAN UANG MUKA No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini _________________________________ dalam jabatan selaku _____________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _____________________________[Pejabat Pembuat Komitmen] Alamat :______________________________________________________ selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ___________________________________________ (terbilang _____________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan ____________________ berdasarkan Kontrak No. ______________ tanggal ____________, apabila : Nama : _____________________________ [penyedia Jasa Konsultansi] Alamat : ______________________________________________________ selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama ______ (____________) hari kalender, dari tanggal
______________________ s/d __________________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima
C O N T O H
125
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangn yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Uang Muka ini,
masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.
Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________
[Bank] Materai Rp 6.000,- ____________ [Nama dan Jabatan]
Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke Bank ________ [bank]
126
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
[Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan]
JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan : __________________ Nilai : Rp__________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________________ [nama
dan alamat penyedia] sebagai Penyedia Jasa Konsultansi, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _________________________ [nama dan alamat perusahaan penjaminan] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _________________________ [nama dan alamat PPK] sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang_____________________________) yang harus dibayarkan kepada PENERIMA JAMINAN.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal ______________dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________.
4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal ________________
C O N T O H
127
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron ATKP Makassar
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar
(dengan Prakualifikasi)
TERJAMIN
_____________________ [Nama & Jabatan]
PENJAMIN
Materai Rp 6.000,-
_____________________ [Nama & Jabatan]
Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke ________ [penerbit jaminan]