24 Bantuan an SMK Unggul Di Daerah Khusus

5/17/2018 24 Bantuan an SMK Unggul Di Daerah Khusus - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24-bantuan-an-smk-unggul-di-daerah-khusus 1/33



i

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategisKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya danterjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secarabertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan(IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Padatahun anggaran 2012, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikanmelalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi(Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melaluidana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang ataubarang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui danadekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secaraswakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung keSMK.

Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuanprogram, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan,mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan

pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasilpelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas PendidikanProvinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yangberlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telahberpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan PanduanPelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat

kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yangberlaku.

Jakarta, Februari 2012Direktur Pembinaan SMK

Ir. Anang Tjahjono, MTNIP. 19641119 198803 1 001



ii

DESKRIPSI PROGRAMBANTUAN PENGEMBANGAN SMK UNGGUL DI DAERAH KHUSUS

TAHUN 2012

1. KODE PROGRAM : 22-PS-2012

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK UNGGUL DIDAERAH KHUSUS

3. TUJUAN : 1. Mendukung ketersediaan layananpendidikan jenjang SMK di daerah Khusus;

2. Mendukung pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana pendidikan yang diperlukandalam pelaksanaan kegiatan pembelajarandi SMK Unggul di daerah Khusus.

4. SASARAN : 12 Paket

5. NILAI BANTUAN : Rp 4.957.000.000,00 (empat miliar sembilanratus lima puluh tujuh juta rupiah) per-lokasi

6. PEMANFAATANDANA

: 1. Pengembangan pembangunan gedungpembelajaran teori dan atauPengembangan ruang penunjang;

2. Pembangunan Ruang Praktik,

Laboratorium dan atau Perpustakaan;3. Rehabilitasi gedung pembelajaran (teori,

praktik, laboratorium dan perpustakaan (e- library ));

4. Perwajahan dan Infrastuktur;5. Pengadaan perabot;6. Pengadaan/perakitan Peralatan;7. Pengadaan Buku Referensi dan atau e-

book ;

8. Biaya perencanaan dan pengawasanpembangunan;

9. Biaya administrasi pengelolaan; 10. Biaya studi banding dalam negeri.



iii

7. PRINSIP DASAR PEMBERIANBANTUAN

: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk danauntuk pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana pendidikan yang diperlukandalam pelaksanaan pengembangan SMK unggul di daerah khusus;

2. SMK Calon Penerima Bantuan diusulkanoleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dandisetujui oleh Bupati/Walikota;

3. Kewenangan penetapan penerima bantuandana oleh Direktorat Pembinaan SMK.

8. PERSYARATANPENERIMA

: 1. Diusulkan oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota dan disetujui olehBupati/Walikota;

2. Memiliki lahan sendiri minimal 15.000 m2(1,5 Ha) dibuktikan dengan dokumenkepemilikan yang sah;

3. Melampirkan surat pernyataan bersediamelaksanakan pengembangan SMK ungguldi daerah khusus, dengan mengikutipedoman dan peraturan yang berlaku;

4. Memiliki data analisis kebutuhan sarana

dan prasarana (butuh-ada-kurang);5. Diprioritaskan bagi SMK yangberada/terletak di daerah terpencil, miskin,Koridor 4/Pantai dan daerah yang terkenabencana dan masalah sosial;

6. Memiliki peserta didik minimal 1rombongan belajar (rombel);

7. Memiliki site plan;8. Memiliki rekening sekolah (bukan

rekening atas nama pribadi) yang masihaktif;

9. Memiliki surat pengangkatan KepalaSekolah;

10. Memiliki data profil Sekolah;

11. Memiliki ijin operasional sekolah.



iv

9. JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATANWAKTU

(Th. 2012)

1. Penerimaan Usulan s.d. April

2. Evaluasi usulan Maret - April

3. Verifikasi Lokasi Maret-April

4. Penetapan SMK Penerima Bantuan

April

5. Bimbingan Teknisdan MoU

April

6. Penyaluran Dana April

7. Pelaksanaan diLokasi

Mei-Oktober

8. Supervisi

Pelaksanaan

Agustus-

September9. Laporan Akhir November

10. LAYANANINFORMASI

: Subdit Sarana dan PrasaranaDirektorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan MenengahKomp. Kementerian Pendidikan danKebudayaan Gedung E Lt. 12Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477;Website : www.ditpsmk.net



v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................ vBAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1B. Tujuan ............................................................................................ 2C. Dasar Hukum ................................................................................... 2D. Sasaran ........................................................................................... 4E. Hasil yang diharapkan ...................................................................... 4F. Nilai Bantuan ................................................................................... 4G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 4

H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 4BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5

A. Organisasi ....................................................................................... 5B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................... 5

1. Direktorat Pembinaan SMK ........................................................... 52. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................. 53. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................. 64. SMK Penerima Bantuan ................................................................ 6

BAB III PERSYARATAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYALURAN

DANA .................................................................................................. 8 A. Persyaratan Penerima Bantuan ........................................................ 8B. Bimbingan Teknis ............................................................................. 8C. Mekanisme Penyaluran Dana ........................................................... 9

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA ............................................................................................... 10 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 10B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 10

BAB V PELAPORAN ........................................................................... 11BAB VI PENUTUP ............................................................................. 12

LAMPIRAN ................................................................................. 13-27



1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional khususnya Pasal 45 mengamanatkan bahwa setiap satuanpendidikan harus memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar yangtelah ditetapkan, sebagaimana bunyi dari pasal tersebut: “(1) Setiap

satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana danprasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai denganpertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan Pasal 42 juga mengamanatkan hal yang sama dimana: “(1)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajarlainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputilahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempatberkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjangproses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan Pasal 13 butir (1) Pemerintah mengakui,memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuanpendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atausatuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar NasionalPendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuanpendidikan bertaraf internasional (3) Menteri menetapkan kebijakanuntuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikanbagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayaipendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik didaerah khusus.



2

Guna mewujudkan amanat sebagaimana tersebut di atas makaDirektorat Pembinaan SMK pada tahun 2012 merencanakan untuk memberikan Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus.

Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus selaindimaksudkan untuk memenuhi amanat perundangan yang berlaku, jugadimaksudkan untuk membangun SMK yang memiliki sarana yang sesuaidengan standar yang telah ditetapkan. Namun secara spesifik,pembangunan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan saranasesuai dengan tuntutan kebutuhan sekolah.

B. Tujuan

1. Mendukung ketersediaan layanan pendidikan jenjang SMK di daerah

khusus;2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMK didaerah khusus.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Dasar hukum pemberian Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di DaerahKhusus dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang PeraturanPemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011;

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



3

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang PengembanganEkonomi Kreatif;

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 Tahun2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 Tahun2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksida Jasa Konsultansi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah MenengahKejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 danperubahannya;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian PendidikanNasional;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun2010-2014;

18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:126929/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan padaDirektorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbudtahun anggaran 2012;

20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:8980/A.A3/KU/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada DirektoratPembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahunanggaran 2012;

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor 084/KEP/PR/01/2012 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pendidikan Menengah;



4

23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja DirektoratPembinaan SMK Tahun Anggaran 2012 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, Revisi ke-1 tanggal 2Februari 2012.

D. SasaranSasaran Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus melalui

APBN adalah 12 (dua belas) lokasi terpilih.

E. Hasil yang diharapkan

Terealisasinya Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus, dalamrangka pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutupendidikan di tingkat pendidikan menengah.

F. Nilai Bantuan

Nilai Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus Tahunanggaran 2012 sebesar Rp. 4.957.000.000,- (empat miliar sembilanratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk tiap lokasi.

G. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta

perubahannya;2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan

melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;

3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif sertadapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupunkeuangan.

H. Jadwal Kegiatan

NO KEGIATANWAKTU

(Th. 2012)

1. Penerimaan Usulan s.d. April

2. Evaluasi usulan Maret - April

3. Verifikasi Lokasi Maret-April

4. Penetapan SMK Penerima Bantuan April

5. Bimbingan Teknis dan MoU April

6. Penyaluran Dana April

7. Pelaksanaan di Lokasi Mei-Oktober

8. Supervisi Pelaksanaan Agustus-September

9. Laporan Akhir November



5

BAB IIORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan

Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus dapat diuraikan sebagaiberikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Unggul Di DaerahKhusus akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;2. Dinas Pendidikan Provinsi;3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

4. SMK Penerima Bantuan;5. Tim Pengembang Sarana dan Prasarana SMK;6. Instansi lainnya.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruana. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen yang berkaitan

dengan bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus;

b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;d. Menetapkan penerima bantuan;e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani

surat perjanjian pemberian bantuan;f. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana

bantuan;g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul

Di Daerah Khusus;

h. Menerima laporan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK UnggulDi Daerah Khusus dari sekolah;

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan ke institusi/SMK yang terkait;

b. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakanpembinaan terhadap SMK penerima bantuan;

c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan denganpelaksanaan program.



6

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Mengusulkan calon penerima bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus;

b. Menyetujui proposal Bantuan Pengembangan SMK Unggul DiDaerah Khusus;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan program Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di DaerahKhusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan PengembanganSMK Unggul Di Daerah Khusus dari sekolah;

e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;f. Mengkoordinasikan proses serah terima aset Bantuan

Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

4. SMK Penerima Bantuan

a. Menyusun proposal Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di

Daerah Khusus;

b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan, untuk

selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK;

c. Membentuk Tim Pengembang Sarana dan Prasarana SMK;d. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dengan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e. Menandatangani Pernyataan Pakta Integritas;

f. Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

g. Melaksanakan Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah

Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

h. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik,

pengelolaan administrasi dan keuangan Bantuan PengembanganSMK Unggul Di Daerah Khusus;

i. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 54 Tahun

2010 berserta perubahannya.

j. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan

pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah

Khusus;

k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Bantuan

Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus kepada Direktorat



7

Pembinaan SMK yang diketahui oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota;

l. Melakukan serah terima aset kepada Pemerintah Daerah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.



8

BAB IIIPERSYARATAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN MEKANISME

PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di DaerahKhusus adalah sebagai berikut:1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan disetujui oleh

Bupati/Walikota;2. Memiliki lahan sendiri minimal 15.000 m2 (1,5 ha) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah;3. Bersedia menyelenggarakan program dan kegiatan Pengembangan

SMK Unggul Di Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat

pernyataan kesanggupan;4. Memiliki data analisis kebutuhan Sarana dan Prasarana;5. Diprioritaskan bagi SMK yang yang berada/terletak di daerah

terpencil, miskin, Koridor 4/Pantai dan daerah yang terkena bencanadan masalah sosial;

6. Memiliki peserta didik minimal 1 rombongan belajar;7. Memiliki site plan ;8. Memiliki rekening Sekolah yang masih aktif (bukan rekening atas

nama pribadi);

9. Melampirkan fotocopy surat pengangkatan Kepala Sekolah;10. Memiliki ijin operasional sekolah.

B. Bimbingan Teknis dan Supervisi

1. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akanmenerima bimbingan teknis oleh Direktorat Pembinaan SMK, yangmeliputi :a. Strategi dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK

Unggul Di Daerah Khusus;b. Pedoman Perancangan dan Pemodelan/Konsep Tata Letak

Bangunan/ Ruang (site plan); c. Perhitungan Analisis Tingkat Kerusakan Bangunan tiap komponen

bangunan/ruang yang akan di rehabilitasi;d. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);e. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat;f. Penjelasan tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan;g. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;



9

h. Pendandatanganan Pakta Integritas;i. Penandatanganan Surat Tanggung Jawab Mutlak.

2. Supervisi

Supervisi akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK terhadappelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Unggul DiDaerah Khusus yang meliputi:a. Komponen Administrasi dan Keuangan

Dilakukan untuk mengecek kesesuaian dokumen dari awal prosesBantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus;

b. Komponen TeknisDilakukan untuk mendapatkan gambaran kualitas dan kuantitassesuai persyaratan teknis dan prestasi kerja berdasarkan jadual

yang telah ditetapkan.

Semua dokumen kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Unggul DiDaerah Khusus baik yang menyangkut aspek administrasi, keuanganmaupun teknis harus diarsipkan dengan baik.

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengancara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah

Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atasnama pribadi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penyaluran dana bantuan disampaikan secara utuh tanpa potongan.Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan olehSMK Penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



10

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus

diarahkan kepada:1. Pembangunan gedung pembelajaran (teori/penunjang);2. Pembangunan ruang bengkel/laboratorium/perpustakaan;3. Rehabilitasi ruang pembelajaran (teori dan praktik, laboratorium dan

perpustakaan (e-library));4. Perwajahan dan infrastruktur;5. Pengadaan perabot;6. Pengadaan/perakitan peralatan;

7. Pengadaan buku referensi dan atau e-book;8. Biaya tim perencana dan pengawas pembangunan;9. Biaya administrasi pengelolaan.10. Biaya studi banding dalam negeri.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dipertanggungjawabkan dandidukung oleh bukti fisik, adminitrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi

materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam buktipengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yangdibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran,termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara ataspembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentusesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan programBantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus secaraadministrasi, keuangan dan teknis kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

5. Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus yangditerima harus selesai dipertanggungjawabkan 180 (seratus delapanpuluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening SMK Penerima Bantuan;

6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya SMK penerima bantuan

dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



11

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khususmengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan danPertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan

jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaandinyatakan selesai.Laporan hasil pelaksanaan bantuan dimaksud harus menjelaskan tentang:1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;2. Dokumentasi pengadaan Sarana dan Prasarana serta kegiatan lainnya;3. Dokumentasi untuk serah terima aset ke Pemerintah Daerah.

Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah, masing-masing 1 (satu) copyuntuk Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, danDirektorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruanu.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana

Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman, SenayanJakarta Pusat 10270



12

BAB VIPENUTUP

Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhikriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yangdianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK penerima Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus dapatmewujudkan rencana pengembangan sekolahnya. Diharapkan semuapihak yang ikut berperan program ini baik langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Panduan Pelaksanaan programbantuan, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam

pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selamapelaksanaan dapat dihindarkan.

Program Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus iniakan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam prosesBantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlakutermasuk penerapan Panlak ini.

Panduan Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus. Dengan demikian diharapkan terdapatkesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaandan evaluasi program Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di DaerahKhusus.

Hal-hal yang belum diatur dalam Panlak ini akan diatur lebih rinci dalamSurat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman PenyusunanLaporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BantuanPengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus yang dikeluarkanDirektorat Pembinaan SMK.



13

LAMPIRAN



14

PETUNJUK

PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL BANTUANPENGEMBANGAN SMK UNGGUL DI DAERAH

KHUSUS

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2012



15

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

1. Bagian Depan, meliputi :

Halaman Sampul Halaman Identitas Sekolah; Halaman Persetujuan; Halaman Kata Pengantar; Halaman Daftar Isi;

2. Bagian Isi, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN A. Latar BelakangB. Tujuan dan Sasaran

Bab II PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA SISWA

A. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yangdibuka

B. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yang akan

dikembangkanC. Data siswa dan Data Penerimaan siswa

Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SMK UNGGUL A. Kebutuhan Pengembangan Sarana dan PrasaranaB. Rencana pemenuhanC. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan

Bab IV PENDANAANRencana pemanfaatan dana secara keseluruhan sertasumber pembiayaannya

BAB V PENUTUP



16

LAMPIRAN

1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah;2. Foto copy ijin operasional dan Profil sekolah.3. SK Tim Perencana dan Pengawas;4. SK Tim Pembangunan/Rehab Gedung SMK;5. SK Tim Pengadaan Peralatan;6. Rencana Anggaran Biaya (RAB);7. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;8. Data Siswa per tingkat / Rombongan Belajar;9. Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan;10. Sertifikat Kepemilikan Tanah/Akta Tanah atas nama SMK/ Dinas

Pendidikan;

11. Data analisis kebutuhan Sarana dan Prasarana (butuh-ada-kurang);

12. Site plan /block plan ;13. Gambar kerja14. Fotocopy Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi);15. Foto (berwarna) Lahan dan Gedung SMK.



17

Contoh SK: Jika dilakukan secara swakelola

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .SMK ...................................

Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .

Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG SMK

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan

program bantuan pengembangan SMK unggul di

daerah khusus, perlu dibentuk Tim

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung (RKB/RPS/

Penunjang);

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan;



18

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor45/PRT/M/2007 tentang Pedoman TeknisPembangunan Bangunan Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasaranauntuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah

Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

07/PRT/M/2011 Tahun 2011 Tentang Standar danPedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan

Jasa Konsultansi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pembangunan/Rehabilitasi GedungSMK, seperti nama-nama terlampir.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan/

Rehabilitasi Gedung SMK seperti tertuang dalam panlak antara lain sebagai berikut :1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :

a. Jadual dan urutan pekerjaanb. Menyiapkan/mengadakan peralatan penunjang

dan bahan dengan memperhatikan standarkualitas yang berlaku.

2. Membantu sekolah dalam hal :a. Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan/

Rehabilitasi Gedung SMK antara lain kepalatukang, tukang, dan pekerja.

b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alatpenunjang, dilengkapi dengan bukti-buktikuitansi pembayaran,

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaanPembangunan/Rehabilitasi Gedung SMK dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban

penggunaan dana bantuan (antara lain: kuitansi,faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis (antara



19

lain: gambar site plan, gambar kerja, RAB)dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaanpembangunan/rehabilitasi sesuai denganPetunjuk Teknis Penyusunan Laporan danPertanggungjawaban Pengelolaan Keuanganyang dikeluarkan oleh Dit. Pembinaan SMK.Laporan tersebut disampaikan kepada DirektoratPembinaan SMK yang disetujui Dinas PendidikanKabupaten/Kota dengan tembusan kepada DinasPendidikan Provinsi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktumkedua dibebankan pada SMK .......................

(penerima bantuan).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan denganketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jikadikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Sekolah....

. . . . . . . . . . . . . . . .NIP.

Tembusan :1. Direktur Pembinaan SMK;2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .3. Yang bersangkutan



20

ampiran : Surat Keputusan Kepala SMK.......Nomor : . . . . . . . . . .Tanggal : . . . . . . . . . .

Tim Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMK . . . . . . .

NO NAMA UNSUR JABATANDALAM TIM

1.2.3.4.

5.

Guru/SekolahGuru/SekolahGuru/SekolahGuru/Sekolah

Komite sekolah

Ketua TimSekretaris

Anggota Anggota

Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .Tanggal : . . . . . . . . . . .

Kepala Sekolah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIP. . . . . . . . . . . .



21

Contoh SK: Jika dilakukan secara swakelola DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .

SMK ...................................Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .

Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA SMK ............................. Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG SMK

KEPALA SMK . . . . . . . . :

Menimbang : 1. Bahwa dengan akan dibangunnya atau dilakukan

rehabilitasi gedung untuk Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK). . . . . . . Tahun Ajaran 2012 ;

2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaanpembangunan/rehabilitasi gedung perlu dibentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMK.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidikan;



22

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor45/PRT/M/2007 tentang Pedoman TeknisPembangunan Bangunan Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasaranauntuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah

Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :07/PRT/M/2011 Tahun 2011 Tentang Standar danPedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi DanJasa Konsultansi

MEMUTUSKANMenetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Perencana dan Pengawas

pembangunan/rehabilitasi gedung SMK, seperti nama-nama terlampir;

KEDUA : Tim Perencana dan Pengawas pembangunan/rehabilitasi gedung SMK mempunyai tugas:1. Tahap Perencanaan

a. Melakukan pendataan kondisi lahan danbangunan yang ada;

b. Membuat gambar rencana bangunan harus

sesuai dengan konstruksi tahan gempa yangterdiri dari : Tata letak bangunan (site plan ) Denah, Tampak, Potongan Instalasi listrik penerangan Gambar detail meliputi antara lain:

pondasi, kolom, pasangan dinding, atap,kusen, kuda-kuda dll

c. Melakukan survei harga satuan bahan danupah;



23

d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan(kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upahkerja);

e. Membuat RAB pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung SMK;

f. Membuat jadual pelaksanaan pekerjaan.

2. Tahap Pengawasan

a. Membantu Tim Pembangunan/ rehabilitasigedung SMK mengarahkan dan membimbingsecara periodik kepada pelaksana selamapekerjaan berlangsung;

b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas

bahan yang diterima di lokasi;c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi

kemajuan pekerjaan pembangunan;d. Membantu Tim Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung SMK membuat laporan kemajuanpekerjaan yang terdiri: laporan berkala (laporan mingguan)

laporan kemajuan pekerjaan minimal 30%

dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan 30% dan foto dokumentasi yang

menunjukkan kondisi awal 0% dan 30%

laporan akhir (100%) dilengkapi dengan

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%,

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari

Tim Pembangunan/Rehabilitasi kepada

Kepala Sekolah dan foto dokumentasi yang

menunjukkan kondisi 30% sampai dengan

100%

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktumkedua akan dibebankan pada SMK ............. (penerimabantuan).



24

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan denganketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jikadikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :Pada tanggal :

Kepala SMK . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .NIP. . . . . . . . . . ..

Tembusan:1. Direktur Pembinaan SMK;2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .3. Yang bersangkutan



25

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ......Nomor : . . . . . . . . . .Tanggal : . . . . . . . . . .

Tim Perencana dan PengawasPembangunan/Rehabilitasi Gedung SMK . . . . . . .

NO NAMA UNSUR SPESIALISASI JABATAN1.2.3.

4.5.

Guru/SekolahGuru/SekolahGuru/Sekolah

Guru/SekolahGuru/Komite

Sekolah

T. Arsitek/T. SipilPengawas BangunanPengawas Bangunan

Drafter/Juru GambarDrafter/Juru Gambar

Ketua Tim Anggota Anggota

Anggota Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .Tanggal : . . . . . . . . . . .

Kepala SMK . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIP. . . . . . . . . . . .

Catatan:Guru/Komite Sekolah dengan latar belakang pendidikan/pengalaman di bidang teknik

bangunan.



26

KOP SURAT

SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :………………………………

NIP :………………………………

Jabatan :………………………………

Alamat :………………………………

………………………………

Propinsi…………………..

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung

berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam

melaksanakan Bantuan ...............................sesuai Surat Perjanjian

Kerjasama;4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest ) dalam

pelaksanaan tugas;

5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta

turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi

konsekuensinya.

Menyaksikan : Jakarta,.....................

Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat Pernyataan,

Materai 6000

Ir. Nur Widyani, MM ………………………………… NIP 19621026 198703 2 001 NIP. …………………………



27

KOP SURAT

SEKOLAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :………………………………

NIP :………………………………

Jabatan :………………………………

Alamat :………………………………

……………………………… Propinsi………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama

Bantuan…………………………………Nomor: ……………….Tanggal……………. sebesar

Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran

pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun

keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi

tanggungjawab kami.

Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

……………., …………………………..

Kepala SMK…………………………….

Materai 6000

…………………………………………….

NIP………………………………………..

24 Bantuan an SMK Unggul Di Daerah Khusus

Documents

Transcript of 24 Bantuan an SMK Unggul Di Daerah Khusus