21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima...

61
Bab III Urusan Desentralisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 269 21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 72 Tahun 2005 adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri. Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya (to give power/authority), dan meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal (to give ability/anable). Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi kelembagaan, SDM, manajemen/leadership maupun administrasi pemerintahan desa/kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu taat asas, transparan, akuntabel, parisipatif, efisien dan efektif. Pemerintahan Kabupaten Jembrana dalam upaya mewujudkan visi Masyarakat yang Sejahtera” menempatkan pemerintahan desa/kelurahan pada posisi yang sangat strategis. Dalam konteks paradigma desentralisasi pemerintahan desa (bahkan kelurahan dalam hal tertentu) telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk terus mendorong terwujudnya otonomi desa yang semakin nyata dan

Transcript of 21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima...

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

269

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana

diamanatkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 72 Tahun 2005 adalah

dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian

pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri.

Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi

pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar

memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan

lingkungannya (to give power/authority), dan meningkatkan kemampuan atau

daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya

secara optimal (to give ability/anable).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar

masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang

ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Sedangkan sasaran pemberdayaan

masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai

dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

Desa/Kelurahan hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi

kelembagaan, SDM, manajemen/leadership maupun administrasi pemerintahan

desa/kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

yaitu taat asas, transparan, akuntabel, parisipatif, efisien dan efektif.

Pemerintahan Kabupaten Jembrana dalam upaya mewujudkan visi

“Masyarakat yang Sejahtera” menempatkan pemerintahan desa/kelurahan pada

posisi yang sangat strategis. Dalam konteks paradigma desentralisasi pemerintahan

desa (bahkan kelurahan dalam hal tertentu) telah menetapkan kebijakan dan

strategi untuk terus mendorong terwujudnya otonomi desa yang semakin nyata dan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

270

bertanggung jawab disertai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan

secara konsisten dan gradual sesuai dengan kemampuan daerah maupun kesiapan

masyarakat /desa itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dikemas kedalam suatu program-program dan

kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran dan pengembangan

partisipasi masyarakat, dimana pemerintah hanya sebagai fasilitator dan

dinamisator, yang berdampak kepada semakin meningkatnya kemandirian

masyarakat.

Sasaran yang ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari tujuan Kantor Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang

mantap dan mandiri.

2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

4. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa yang baik.

5. Terwujudnya pengembangan kelembagaan masyarakat desa yang dinamis dan

mandiri.

6. Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang profesional dan pelayanan prima.

7. Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan

akuntabel.

8. Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern.

9. Terwujudnya manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Kantor yang akan

dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor PMD. Setiap

tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan sebuah kebijakan Kantor PMD

Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui :

1. Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

271

3. Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

4. Meningkatkan peran kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

5. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa.

6. Mewujudkan pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan

akuntabel.

7. Meningkatkan sistem administrasi desa yang modern.

8. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang prima

21.1 Program dan Kegiatan

Beberapa program dan paket kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dukungan dana APBD II, adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat

b. Kegiatan Pembinaan Kelas Pokmas

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

272

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a. Kagiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

d. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan

e. Kegiatan PAP-P2SPP

f. Kegiatan Posyandu

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes

b. Kegiatan Pemilihan Perbekel

c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

e. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa untuk sekretaris

Bendahara desa

f. Kegiatan Penggandaan buku agenda, biodata pemerintah Desa/Kelurahan

dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan

g. Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Kegiatan Pembinaan BUMDes

b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi

perdesaan

21.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

belum ditetapkan.

21.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Jembrana.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

273

21.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa: 25 Orang, SMA : 14 Orang, D3 : 1 Orang, S1 : 8 Orang dan S2 : 2 Orang.

Pangkat dan Golongan terdiri dari Gol. II/a (Pengatur Muda) : 2 Orang, Gol. II/b

(Pengatur Muda Tk I) : 2 Orang, Gol. III/a (Penata Muda) : 4 Orang, Gol. III/b

(Penata Muda Tk. I) : 13 Orang, Gol. III/c (Penata) : 1 Orang, Gol. III/d (Penata

Tk.I) : 2 Orang, Gol. IV/a (Pembina) :1 Orang.

21.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan realisasi Anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.109 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

Rupiah Fisik(%) Keu(%)

A Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.650.000 2.650.000 100 100

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

69.900.000 66.274.800 100 94,81

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.050.000 4.900.000 100 97,03

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.652.700 32.652.700 100 100

5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.000.000 60.533.000 90 84

6 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.290.900 34.961.000 97 85

7 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 39.260.000 38.634.500 100 98

8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000 23.451.000 100 83

9 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

135.420.000 122.170.000 100 90

B Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 43.500.000 43.500.000 100 100

C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.750.000 10.750.000 100 100

D Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat

12.135.000 12.135.000 100 100

2 Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas 28.150.450 25.150.450 100 89

E Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

274

NO. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

Rupiah Fisik(%) Keu(%)

1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa

42.680.000 42.655.000 100 99,9

2 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 170.200.000 170.200.000 100 100

3 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 52.400.000 49.407.500 100 94,3 4 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan 142.561.000 140.296.750 100 98,4 5 Kegiatan PAP-P2SPP 238.253.950 183.202.950 92 77 6 Kegiatan Pembinaan Posyandu 21.500.000 14.510.000 100 67

F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes 5.211.500 5.211.500 100 100

2 Kegiatan Pemilihan Perbekel 3.066.750 - 0 0

3 Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 1.505.000 1.500.000 100 100

4 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

4.941.700 4.417.950 100 89

5 Kegiatan Bintek tata kelola keuangan dan aset desa untuk sekretaris dan bendahara desa

46.594.000 41.300.000 100 89

6 Kegiatan Pengadaan buku agenda, biodata pemerintah desa/kelurahan dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan

19.050.000 18.914.900 100 99

7 Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan 3.000.000 3.000.000 100 100

G. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1 Kegiatan Pembinaan BUMDes 23.100.000 22.740.000 100 98,44

2 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi perdesaan

35.140.000 0 0 0

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 9 kegiatan antara lain Penyediaan jasa surat menyurat,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan Kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Seluruh kegiatan telah

dapat dilaksanakan sesuai target dan kebutuhan administrasi kantor dapat

dipenuhi.

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Terdiri dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk memenuhi

sarana mobilitas kantor dan kelancaran tugas-tugas kedinasan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

275

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah dapat direalisasikan sesuai target berupa

penyusunan laporan-laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan

tepat waktu.

D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat

di Kabupaten Jembrana.

Sasaran utama kegiatan ini yaitu meningkatnya keberdayaan kelembagaan

usaha dan sosial ekonomi masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama

sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan

target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Bentuk kegiatan

yaitu pembinaan terhadap kelompok pelaksanan TGG serta penilaian lomba

kelompok pelaksanan TTG. Adapun realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana

yaitu adanya kelompok Teknologi Tepat Guna yang mengikuti lomba TTG

tingkat Provinsi dengan hasil pada tahun 2011 lomba TTG tingkat

Kabupaten juara I Kelompok Galang Kangin, Banjar Adnyasari, Desa Ekasari,

Kecamatan Melaya dan berhak mewakili Kabupaten Jembrana lomba TTG

Tingkat Provinsi Tahun 2012.

2. Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas

Bentuk kegiatan yaitu pembinaan terhadap kelompok masyarakat serta

penilaian kelompok. Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan

melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, khsusnya kelompok keluarga

miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen,

akses permodalan usaha, teknologi dan pasar, dimana dalam lima tahun

terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pokmas sebesar 724 Pokmas

(43,3%) yang semula sebanyak 1.660 pada tahun 2005 berkembang menjadi

2.384 pada tahun 2011 dengan keragaan pokmas sebagai berikut :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

276

Tabel 3.110 Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana

No Uraian 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4

Pokmas Pemula Pokmas Lanjut Pokmas Madya Pokmas utama

1.014 430 166 40

1.231 475 245 69

1.231 475 245 69

1.581 475 245 69

1.587 475 245 69

1.583 482 245 69

1.588 482 245 69

1.588 482 245 69

Jumlah 1.660 2.020 2.020 2.370 2.376 2.379 2.384 2.384

E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten

Jembrana.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan membangun Gerakan Gotong

Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap

minggu I (pertama) setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan

kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai

berkurang. Sejak tahun pertama dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat sampai tahun 2011 partisipasi masyarakat terus bertambah,

baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah

Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong

(mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah

desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun

2011 naik menjadi 43 Desa/Kelurahan atau terjadi peningkatan sebanyak 9

Desa/Kelurahan (26%), seperti tabel berikut :

Tabel 3.111 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3

Bendera Putih Bendera Merah Bedera Hitam

34 17 0

45 6 0

46 5 0

42 9 0

43 8 0

Jumlah Desa/Kel. 51 51 51 51 51

Keterangan :

bendera putih : desa/kelurahan gotong royong

bendera merah : desa/kelurahan harapan

bendera hitam : desa/kelurahan binaan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

277

2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan

partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat

(DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/

merealisasikan sampai dengan pelestariannya yang ditunjukan dengan

peningkatan partisipasi masyarakat, dimana dalam lima tahun terakhir

menunjukkan peningkatan jumlah pelaksanaan MAD sebesar 9 kali (25%)

yang semula sebanyak 36 kali pada tahun 2005 berkembang menjadi 45 kali

pada tahun 2011.

Untuk jumlah pelaku PNPM – MP selama lima tahun terakhir terjadi

penambahan 51 orang (44%) yang semula sebanyak 114 orang pada tahun

2005 menjadi 165 orang pada 2011, sedangkan dilihat dari partisipasi

masyarakat dalam mengikuti musyawarah terjadi peningkatan sebanyak

4.813 orang (22,6%) yang semula 21.210 orang pada tahun 2005 bertambah

menjadi 26.023 orang pada tahun 2011, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.112 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musdes

NNO.

TAHUN Musdes

(kali) Musy. Antar Desa

(kali) Pelaku (orang)

Masyarakat yg Terlibat (orang)

1 2005 204 36 114 21.210

2 2006 204 36 114 22.536

3 2007 204 36 165 20.752

4 2008 204 45 165 19.546

5 2009 204 45 165 25.671

6 2010 204 45 165 25.671

7 2011 204 45 165 26.023

Selain itu juga untuk tahun 2011, hasil kegiatan yang dicapai yaitu

meningkatnya peran Kader Pemberdyaan Masyarakat Desa (KPMD) dan

Pendamping Lokal (PL) di Kabupaten Jembrana sebanyak 1.530 orang KPMD

dan 5 orang PL.

3. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana

jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

278

sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan

akhir Tahun 2010 telah dapat diturunkan menjadi 5.597 KK, seperti pada

tabel berikut:

Tabel 3.113 Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

PROSENTASE

KK ORANG KK ORANG KK ORANG

1 JUMLAH TAHUN 2010 84.663 311.573 5,597 17.623 6.61 5,65

2 JUMLAH TAHUN 2009 83,257 304,956 3,943 11,561 4.74 3.79

3 JUMLAH TAHUN 2008 74,889 269,729 5,727 17,105 7.65 6.34

4 JUMLAH TAHUN 2007 72,792 266,218 5,386 17,312 7.40 6.50

5 JUMLAH TAHUN 2006 71,189 260,184 6,502 21,210 9.13 8.15

6 JUMLAH TAHUN 2005 72,926 253,403 6,999 23,199 9.59 9.15

Dilihat dari table diatas Kabupaten Jembrana telah mampu menurunkan

jumlah KK dan penduduk miskin dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun

2010 sebesar 1.402 KK dan 5.576 jiwa.

4. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan

Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan

Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan

juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan, dengan hasil pada Tahun

2011 mengikuti lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Yeh

Sumbul, memperoleh Juara II dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili

oleh Kelurahan Pendem, memperoleh Juara VII.

5. Kegiatan PAP-P2SPP

Bentuk dan hasil kegiatan PAP-P2SPP tahun 2011 yaitu:

Terlaksananya pelatihan (PJOK, BKAD dan Setrawan)

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelatih masyarakat

Terlaksananya orientasi lapangan di Kecamatan Sentalo Kabupaten

Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Terlaksananya monev kegiatan se kabupaten jembrana

Diterbitkannya Petunjuk Operasional PNPM Integrasi

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

279

Terlaksananya Rakor dengan pelaku PNPM di Kabupaten, Kecamatan

dan Desa/Kelurahan

Terlaksananya workshop PNPM Integrasi

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rakornas PNPM, Bintek

SAI, Konsultasi dan Rekonsiliasi laporan SAI.

6. Kegiatan Pembinaan Posyandu.

Bentuk kegiatan yaitu pembinaan dan bimbingan teknis bagi kader

posyandu. Perkembangan posyandu posyandu sampai tahun 2011 seperti

pada tabel berikut :

Tabel 3.114 Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Posyandu Pratama 24 8 8 5 5 5

2 Posyanadu Madya 32 29 88 91 91 91 3 Posyandu Purnama 257 260 201 201 201 201 4 Posyandu Mandiri 31 31 31 31 31 31

JUMLAH 328 328 328 328 328 328

F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dilakukan fasilitasi dan monitoring

secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga

seluruh desa di Kabupaten Jembrana. Proses penyusunannya diawali dengan

pembuatan RPJMDesa, ditindaklanjuti dengan RKPDesa kemudian

Perhitungan anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang

APBDesa. Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 3

kali dalam setahun ke masing – masing Desa se Kabupaten Jembrana

2. Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana tidak terealisasi

karena pada tahun 2011 tidak ada pergantian perbekel.

3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa

sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

280

administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007

tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan

membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang

pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh

desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana.

Tabel 3.115 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NNO

TAHUN TERTIB ADMINISTRASI

JUMLAH BELUM LENGKAP

TAHAP MELENGKAPI LENGKAP

1 2007 17 20 14 51

2 2008 10 15 26 51 3 2009 3 11 37 51 4 2010 0 0 51 51

5 2011 0 0 51 51

4. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali

dalam setahun. Sejak tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah

menganggarkan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari hasil

pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan

pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa

paling sedikit 10%(sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana

Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan

kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.

Tabel 3.116 Perkembangan Alokasi ADD dan Bagi Hasil Pajak

NO TAHUN ADD BAGI HASIL PAJAK

1 2007 10,243,345,310 324,638,750

2 2008 10,243,345,310 324,638,750

3 2009 11,088,445,310 324,638,750

4 2010 6,830,000,000 494,638,750

5 2011 3,974,507,853 5,039,983,791

5. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa berupa bimbingan

teknis bagi Sekretaris dan Bendahara Desa.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

281

6. Kegiatan Pengadaan Buku Agenda, Biodata Pemdes/Kel. Dan Perangkat

Desa serta Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Desa/Kelurahan di

Kabupaten Jembrana.

7. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan berupa pembinaan

penyusunan profil desa/kelurahan.

G. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Kegiatan Pembinaan BUMDes

Dengan melakukan pembinaan intensif dan kontinu untuk pemantapan

manajemen BUMDes diharapkan

Tabel 3.117 Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana

No Tahun Jumlah Desa Jumlah BUMDES % 1 2 3 4 5

2007 2008 2009 2010 2011

42 41 41 41 41

40 39 39 39 39

95,2% 95,2% 95,2% 95,2 % 95,2%

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi

Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan tidak terealisasi karena belum

ada aturan/regulasi tentang penggunaan Dana Bergulir

21.6 Proses Perencanaan Pembangunan

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai dasar penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran sasaran tahunan dari

RPJMD

3. Sinkronisasi RKT dengan hasil Musrenbang dan forum SKPD untuk penyusunan

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara

Satuan Kerja Perangkat Daerah (KUA/PPAS SKPD)

4. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Verja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) berdasarkan Pagu yang diperoleh dari rancangan KUA/PPAS hasil

Musrenbang

5. Setelah memperoleh persetujuan dilanjutkan dengan penyusunan DPA – SKPD

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

282

21.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana perkantoran secara umum telah memadai serta dalam

keadaan baik. Untuk sarana mobilitas terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 2

Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 Unit dalam kondisi baik.

21.8 Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya

antara lain :

1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada

masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga

nilai tambah yang didapatkan belum optimal

2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa

murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan

memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal.

Solusinya :

1. Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas

pelaksana TTG, Desiminasi TTG dan Pembinaan– pembinaan

2. Melibatkan Pokmas Berprestasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

agar lebih banyak mendapatkan informasi dan perbandingan inovasi TTG untuk

mendorong rekayasa TTG spesifik lokasi.

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Permasalahannya adalah Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi Posyandu baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum

berjalan secara bersinergi. Solusinya dengan melakukan Koordinasi lintas sektoral

dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat

banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Permasalahannya adalah Belum

maksimalnya pembinaan lembaga BUMDes dan BUMDes yang telah terbentuk

sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha

berupa simpan pinjam. Solusinya antara lain :

1. Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari

pihak perbankan maupun sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

283

2. Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan

dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal

dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil

dengan pihak lain.

3. Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen,

administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan.

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Permasalahannya adalah

sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran untuk mengurangi pencapaian angka kemiskinan terbatas.

2. Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap

pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa.

3. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa

masih relatif rendah

Solusi yang ditempuh :

1. Mensyaratkan pelibatan Gakin dalam setiap kegiatan penanggulangan

kemiskinan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran

2. Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten

secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan

masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Permasalahannya adalah :

1. Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan

kemiskinan.

2. Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin

terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang

memihak Rumah Tangga Miskin

3. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK

Miskin

Solusinya antara lain :

1. Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

284

masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program

penanggulangan kemiskinan.

2. Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di

implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi

maupun ditingkat Kabupaten.

3. Membimbing dan pendampingan terhadap KK Miskin oleh Tim Posyandu secara

berkelanjutan

Kegiatan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Permasalahannya adalah

Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari

hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan dan Secara fisik gotong royong

sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan dan Belum menyentuh

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Solusi yang ditempuh anta lain

melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dangan membentuk Tim

Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap

bulan, melakukan pembinaan ke-Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan

gotong royong.

Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Permasalahannya adalah Pemahaman

perangkat desa dalam menata administrasi desa masih relatif rendah dan Pengisian

profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan

belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Solusinya adalah

dilakukan pembinaan pengisian buku administrasi desa/kelurahan dan dilakukan

bintek profil desa/kelurahan.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Permasalahannya adalah

Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes. Solusinya

dilakukan Desk bimbingan dan evaluasi rancangan APBDes.

Kegiatan Pemilihan Perbekel Permasalahannya adalah Kurang sosialisasi

terhadap masyarakat, pada saat pemilihan masih banyak masyarakat kurang paham

terhadap sistem pemilihan terkait mencoblos, musyawarah atau e-voting. Solusinya

dilakukan bimbingan, fasilitasi, sosialisasi dan bantuan kepada Desa yang

melakukan pemilihan Perbekel.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

285

Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan permasalahannya

Administrasi desa Belum tertib, Laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat

waktu. Solusinya adalah melakukan monitoring dan Pembinaan pengisian

administrasi desa secara berkala dan memberikan bantuan buku – buku administrasi

Desa.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Permasalahannya

masih ada desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes dan

Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Solusinya melakukan

Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan

yang dibiayai DAU Desa dan bintek pemanfaatan DAU Desa kepada perangkat

Desa,BPD dan LPM.

22. SOSIAL

22.1. Program dan Kegiatan.

Program yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial.

22.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan sosial juga telah ditetapkan

standar sebagai tolok ukur kinerja dengan jumlah 6 Tolok ukur sesuai dengan

Peraturan Mentri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Hasil pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dalam tahun 2011 dapat

ditunjukkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel 3.118 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2011

No. INDIKATOR HASIL

1. Pahlawan / Perintis Kemerdekaan :

a. Persentase Pahlawan / Perintis Kemerdekaan (Janda/ duda) mendapat

pelayanan 100 %

b. Kabupaten / Kota mempunyai TMP/TP / PK memadai dan terpelihara 100 %

2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lansia :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

286

No. INDIKATOR HASIL

a. Persentase Lansia Terlantar mendapat pelayanan 100 %

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (PACA) :

a. Persentase Paca yang dilayani 100 %

b. Minimal 1 LSM yang menangani Paca di setiap Kab/ Kota 100 %

4. Pemberdayaan Keluarga Miskin :

a. Persentase Keluarga Miskin yang dilayani 100 %

5. Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial :

a. Pembentukan Wahana Karang Taruna di setiap Desa / Kelurahan 100 %

b. Persentase KT yang melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial 100 %

6. ORSOS / LSM / Organisasi Profesi :

a. Persentase Orsos /LSM / Organisasi Profesi yang mendapat Bimsos 100 %

b. Kab / Kota yang memiliki lebih dari 5 Orsos / LSM / Organisasi Profesi yang

melaksanakan Usaha Kesos 100 %

22.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana pada Bidang

Kesejahteraan Sosial.

22.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah personalia yang menjalankan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

sebanyak 10 orang dengan rincian sebagaiberikut :

Tabel 3.119 Kualifikasi Pendidikan Penyelengara Urusan Sosial

No. Jenis Pendidikan Jumlah

A. Kesejahteraan Sosial :

1. S1 Kesejahteraan Sosial 2

3. D2 Kesejahteraan Sosial 1

4. SMPS 2

5. SPSA 2

B. Pendidikan Lain :

1. S1 Sospol 1

2. STM 1

3. SMA 1

Jumlah 10

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

287

Tabel 3.120 Pangkat dan Golongan Penyelengara Urusan Sosial

No. Pangkat dan Golongan Jumlah

A. Golongan IV :

2. Pembina / IV.a 1

B. Golongan III :

3. Penata Tingkat I / III.d 2

4. Penata / III.c 0

5. Penata Muda Tingkat I / III.b 7

6. Penata Muda / III.a 0

Jumlah 10

Tabel 3.121

Pejabat Struktural Penyelengara Urusan Sosial

No. Eselon Jumlah

1. II-b 1

2. III-b 1

3. IV-a 2

22.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial

Kabupaten Jembrana, menyelenggarakan satu program yang telah dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai target yang direncanakan.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan baik fisik maupun

keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.122 Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2011

NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

FISIK ( % ) KEUANGAN (Rp) %

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

699.091.500,00 98,78 689.748.100,00 98,66 %

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

699.091.500,00 98,78 689.748.100 98,66 %

Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah asalnya : 71 Orang ( 59,27 % ) dari

target 120 Orang.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

288

2. Pembinaan dan Pemulangan WTS/Gepeng : 79 Org (79,00%) dari target 100 org.

3. Tatap muka dan pemberian bingkisan kepada Anggota Veteran dan Pejuang

Kemerdekaan : 300 Orang ( 100,00 % ) dari target 300 Orang.

4. Sosialisasi Program Raskin : 80 Orang ( 100 % ).

5. Pemberian Bantuan Paket Kebutuhan Pokok bagi Penduduk Miskin Lanjut

Usia/Jompo : 1.361 Paket (100 %)

22.6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD pada Bidang Kesejahteraan Sosial

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan :

Menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun yang akan datang.

Melaksanakan Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan tahun yang

akan datang.

Pemaparan Rencana Kerja SKPD dalam Musrenbang Tk. Kabupaten.

b. Tahap Pelaksanaan :

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ).

Pembahasan RKA untuk ditetapkan dalam APBD.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sesuai APBD.

Pelaksanaan Program / Kegiatan.

22.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana yang dipergunakan untruk menunjang kegiatan operasional di Bidang

Sosial terdiri dari kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 buah dalam kondisi baik.

Sarana prasarana paerkantoran lainnya untuk menunjang administrasi kantor sudah

mencukupi dan dalam kondisi baik.

22.8 Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan

sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari

luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-

sama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

289

bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka

(PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.

23. URUSAN KEBUDAYAAN

23.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kebudayaan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya (1 kegiatan)

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (4 kegiatan)

23.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan Urusan Kebidayaan belum

ditetapkan.

23.3. Satuan Kerja Pereangkat Daerah Penyelenggara Urusan

Perangkat Daerah penyelenggara urusan Kebudayaan adalah Dinas

Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

23.4. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Kebudayaan

didukung oleh personil 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 : 1 orang, S1 : 2

orang dan SMA sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 3

orang terdiri dari eselon III-b (Kepala Bidang Kebudayaan) dan 2 Kasi Eselon IV-a

yaitu Kasi Pelestarian Seni Budaya dan Kasi Pengembangan Seni Budaya. Tidak Ada

Pejabat Fungsional.

23.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan realisasi yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program dan

kegiatan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.123 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2011

No Kegiatan Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan %

1

Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelestarian dan Aktualisasi adat dan

Budaya Daerah

42.015.000

100%

41.915.000

99,76

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

290

No Kegiatan Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan %

2

Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Fasilitasi Perkembangan keragaman

budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah - Pekan Seni Pelajar - Perkembangan Lembaga-Lembaga adat

melalui lomba ke tingkat propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak)

1.102.000.000

669.550.000

58.024.000 132.060.000

100%

100%

100% 100%

1.011.700.000

651.000.000

50.824.000 123.215.000

91,81

97,23

87,59 93,30

Dari program yang dilaksanakan pada urusan Kebudayaan dapat

diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dilaksanakan

melalui pelaksanaan lomba Utsawa Dharma Gita (UDG) yang dilaksanakan

secara berjenjang mulai Kabupaten dan Peovinsi.

UDK Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 22 November 2011 bertempat di

wantilan Pura Jagat Natha, Madya Mandala Pura Jagatnatha Kabupaten

Jembrana dan SMAN 1 Negara. Cabang-cabang seni yang diikuti meliputi Kidung,

Kekawin, Palawakya, Sloka, Gaguritan, Dharma Wacana, Dharma Widya anak-

anak, remaja, dewasa dan Menghafal sloka. Kepada para juara I,II dan III

Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Jembrana diberikan hadiah uang dan

piagam, yang diterima langsung oleh para juara setelah pelaksanaan Utsawa

berakhir. Untuk perolehan kejuaraan masing-masing kecamatan dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.124 Perolehan Kejuaraan Masing-Masing Kecamatan UDG

Kabupaten Jembrana Tahun 2011

No

Cabang Lomba Kejuaraan

Pktn Mdy Jbr Ngr Mly

1 2 3 4 5 6 7 8

Kidung anak-anak Kidung remaja Kidung Dewasa Geguritan Anak Putra Geguritan Anak Putri Geguritan Remaja Putra Gegurutan Remaja Putri Seloka Remaja Putra

III

II I II

III

I I I II III I

II III I

III I I II

III

II II III

II

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

291

No

Cabang Lomba

Kejuaraan

Pktn Mdy Jbr Ngr Mly

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Seloka Remaja Putri Menghafal seloka remaja Menghafal seloka Dewasa Kekawin Remaja Putra Kekawin Remaja Putri Kekawin Dewasa Putra Kekawin Dewasa Putri Palawakya Remaja Putra Palawakya Remaja Putri Palawakya Dewasa Putra Palawakya Dewasa Putri Dharma Wacana Remaja Pa Dharma Wacana Remaja Pi Dharma Wacana Dewasa Pa Dharma Wacana Dewasa Pi Dharma Widya SD Dharma Widya SMP Dharma Widya SMA EMAS PERAK PERUNGGU

JUMLAH

I

III III I III 2 0 4 6

III I I II III III III II I 4 4 5

13

II II I I

III

II I I

II I II I

III II 10 7 3 20

III II II II I

III II II I

II II III 5 9 5 19

I

II III

III III I I II I

4 5 5 14

Utsawa dharma Gita di Tingkat Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak

mengikutinya karena dalam seleksi oleh Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak

lolos seleksi untuk maju ke tingkat Nasional.

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah adalah untuk

Parade Budaya dan Kesenian HUT Kota Negara dengan pelaksanaan pentas

seni dan Parade Budaya Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan mulai

tanggal 19 Juni 2011 sampai 2 September 2011. Sebagai puncak kegiatan

adalah Kegiatan Parade Budaya Nusantara tanggal 1 Septrember 2011 yang

dihadiri oleh Kabupaten/Kota sebali, dan sebagian dari luar bali.

2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah adalah untuk

Pesta Kesenian Propinsi Bali, dimana Kabupaten Jembrana ikut berparisipasi

di dalam PKB di Provinsi Bali, dengan melibatkan/mengirim sekaa/sanggar

kesenian Kab. Jembrana.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

292

3. Kegiatan Pekan Seni Pelajar merupakan kegiatan yang memberikan peluang

kepada pelajar untuk ikut berkreasi di bidang seni yang dilombakan di

Provinsi Bali.

4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat

Propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak) yang mendapatkan juara di

tingkat Kabupaten adalah :

a. Lomba Subak

- Subak Sawe Dangin Tukadaya Kec Jembrana Juara I

- Subak Pangkung Serangsang Kec. Pekutatan Juara II

- Subak Pangkung Jajung Kec. Negara Juara III

b. Lomba Subak Abian

- Subak Abian Padmasari Kec. Melaya juara I

- Subak Abian Wijasari Kec. Mendoyo juara II

- Subak Abian Sari Merta Kec. Jembrana Juara III

c. Lomba Desa Pekraman

- Desa Pakraman Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Juara I

- Desa Pakraman Berangbang, Kec. Negara Juara II

- Desa Pakraman Manistutu Kec. Melaya Juara III

23.6 Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan berdasarkan atas Musyawarah Perencanaan

Pembangunan dari tingkat desa sampai Kabupaten dengan tetap berpedoman pada

program dan kegiatan tahun sebelumnya.

23.7 Kondisi sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada untuk melaksanakan kegiatan sudah

cukup memadai dengan kondisi yang cukup baik seperti sarana mobilitas kendaraan

roda empat dan roda dua maupun sarana peralatan kantor berupa komputer dan

kelengkapannyaserta dilengkapi dengan jaringan internet (J-net)

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

293

23.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya

dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh

kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.

Solusi yang diambil dengan melakukan pembinaan yang telah dilaksanakan

untuk meningkatkan status kebudayaan di Kabupaten Jembrana sehingga hasil dari

pembinaan itu dapat merangsang perkembangan dan dapat ditampilkan dalam

event-event budaya baik yang sifatnya kenusantaraan maupun pertukaran budaya.

24. STATISTIK

24.1 Program dan Kegiatan

Urusan statistik dilaksanakan Oleh Bidang – bidang yang ada pada Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana. Kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah program pengembangan data/informasi

terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan.

2. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

3. Penyusunan profil daerah

4. Kajian kepuasan pelayanan publik

5. Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana

6. Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS

24.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal untuk penyelenggaraan urusan statistik belum

ditetapkan.

24.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik adalah

Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten

Jembrana.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

294

24.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Urusan Statistik adalah sebanyak 4 orang

dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 2 orang dan SMA

sebanyak 1 orang.

Golongan kepangkatan pegawai masing-masing terdiri dari golongan IV

sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.

Jumlah pejabat struktural yang ada sebanyak 2 orang yaitu pejabat eselon

eselon III-b ( Kabid ) sebanyak 1 orang, Eselon IV-a sebanyak 1 orang . Tidak ada

pejabat fungsional.

24. 5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Statistik

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.125 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2011

No Kegiatan Anggaran

Realisasi

Fisik (% )

Keuangan (Rp) ( % )

1 Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

122.036.000,- 100 112.008.400,- 91, 79 %,

2 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

49.830.000,- 100 47.850.000,- 96,03%

3 Penyusunan profil daerah 96.300.000,- 100 93.506.000,- 97,10%

4 Kajian kepuasan pelayanan public 122.000.000,- 100 111.082.500,- 91,06%

5 Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana

75.000.000,- - 62.358.500,- 83,15%

6 Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS 75.000.000,- 59.467.500,- 79,29%

1. Penyusunan dan Pengumpulan/Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Sasaran tersedianya data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, Indikator

kinerja utama dari sasaran adalah terdatanya fasilitas jalan yang utama

dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran

tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

295

Kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran

dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.036.000,00 realisasi sebesar

Rp 112.008.400,00 (91,79%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran

sebesar Rp 10.027.600,00 (8,21%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan

tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga

adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang

realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1

tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah buku data kondisi jalan di

Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan penyusunuan progran aplikasi

spasial (SIG). Buku hasil kajian rencana 30 buah realisasi 30 buah, sehingga

capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian

kinerja 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa

konsultansi PT. Wahana Prakarsa Utama, Malang. Input dari kegiatan adalah

dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.036.000,00. Hasil dari

kegiatan direncanakan 30 buku realisasi 30 buah buku, serta hasil berupa CD

sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data potensi jalan

Kabupaten Jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan

program aplikasi untuk mempermudah pencarian data jalan yang dibutuhkan

dan kebutuhan perencanaan pembangunan kedepan.

Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan penyusunan dan

pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam

2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran tersedianya dokumen Kajian Lingkkungan Hidup Strategis

Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah analisis

aspek-aspek terkait dengan lingkungan hidup strategis sebagai dokumen

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

296

pendukung Raperda RTRWK Jembrana Untuk mencapai sasaran tersebut

dilakukan melalui program pengembangan data/informasi.

Kegiatan Penyusunuan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD

Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.830.000,00 realisasi sebesar

Rp.47.850.000,00 (96.03%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran

sebesar Rp 1.980.000 (3.97%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan

tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli.

Rencana tenaga adminisrasi 2 orang realisasi 2 orang, capaian kinerja

100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga

capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunuan dan Analisis

Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah Dokumen KLHS,

yang dipergunakan untuk mendukung Raperda RTRWK Jembrana. Buku hasil

kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD

rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa

konsultansi CV. Dana Sularsa Cipta, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana

yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 49.830.000,00. Hasil dari kegiatan

direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5

keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi telaah kebijakan, perncana dan

program terhadap rona lingkungan, pengaruh dan keberlanjutan serta

pemantauan lingkungan.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan dan

pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi/steakholder terkait

dalam hal diskusi/pembahasan penyempurnaan hasil kajian dan pihak penyedia

jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

3. Tersedianya Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011,

Indikator kinerja utama sasaran adalah tambahan jumlah data/ informasi yang

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

297

dimuat dalam profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan inovasi

pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam

perencanaan pembanggunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan

melalui program pengembangan data/informasi.

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah pada tahun 2011

dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar

Rp96.300.000,00 realisasi sebesar Rp 93.506.000,00 (97,1%), dengan demikian,

maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 2.794.000,00 (2,9%). Untuk

melaksanakan kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah dibutuhkan

tenaga administrasi, tenaga teknis/entry data Tenaga surveyor dan Tim Tenaga

Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, rencana tenaga entry data 3 orang,

realisasi 3 orang, rencana tenaga surveyor 7 orang realisasi 7 orang, capaian

kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim,

sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah

buku laporan akhir berupa Buku Profil Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

rencana 80 buah realisasi 80 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana

10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%.

Proses pengerjaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah

bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Imaji Konsultan, Surabaya.

Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar

Rp.96.300.000,00, dan 1 tim tenaga ahli. Hasil dari kegiatan direncanakan 100

buku profile realisasi 80 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 10 keping

realisasi 10 keping. Hasil ini berisi seluruh data potensi daerah kabupaten

jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan data index untuk

mempermudah menemukan data yang dibutuhkan.

Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kegiatan

Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antara

bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa.

Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

298

4. Kajian Kepuasan Pelayanan Publik

Sasaran tersedianya buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten

Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah rekomendasi

pelaksanaan layanan publik di kabupaten jembrana. Untuk mencapai sasaran

tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.

Kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana pada

tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar

Rp.122.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 111.082.500,00 (91,05%), dengan

demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.917.500 (8,95%). Untuk

melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor,

tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang

realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 3 org realisasi 3 orang, rencana

tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim

yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten

Jembrana adalah buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten

Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan pelayanan

publik di Jembrana. Buku hasil kajian rencana 45 buah realisasi 45 buah,

sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 25 keping, realisasi 25 keping,

sehingga capaian kinerja 100%.Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama

dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari

kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.000.000,00.

Hasil dari kegiatan direncanakan 45 buku realisasi 45 buah buku, serta hasil

berupa CD sebanyak 25 keping realisasi 25 keping. Hasil ini berisi analisis dan

rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di

Kabupaten Jembrana.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan

pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara

bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia

jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

299

5. Kajian Potensi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jembrana

Sasaran tersedianya buku kajian potensi ketenagakerjaan Kabupaten

Jembrana tahun 2011, dengan indikator kinerja utama dari sasaran adalah

tersedianya data seluruh tenaga kerja yang ada di Kab. Jembrana beserta hasil

analisis masalah ketenagakerjaan, lapangan kerja dan upaya penurunan angka

pengangguran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program

pengembangan data/informasi. Kegiatan kajian potensi ketenagakerjaan

Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD

Kabupaten Jembrana sebesar Rp.75.000.000,00 realisasi sebesar Rp

62.358.500,00 (83,14%).

Dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar

Rp12.641.500,00 (16,68%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga

administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana

tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org

realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang, capaian

kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim,

sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari kegiatan potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana

adalah buku potensi ketenaga kerjaan di Kabupaten Jembrana, yang

dipergunakan untuk memberikan data tenaga kerja dan analisis penanggulangan

pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk

penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana

100 buah realisasi 15 buah, sehingga capaian kinerja 15%. CD rencana 5 keping,

realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%.

Kegiatan ini bekerjasama dengan PT. Ganeshaglobal Sarana, Denpasar

dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan

100 buku realisasi 15 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping

realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data tenaga kerja dan analisis penanggulangan

pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk

penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

300

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian potensi

ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara

bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia

jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

6. Kajian Jaksrada dan ARD Ipteks

Sasaran tersedianya buku kajian jakstrada dan ARD ipteks, Indikator

kinerja utama dari sasaran adalah rumusan arah kebijakan, prioritas dan

kerangka kebijakan pemerintah daerah Kab. Jembrana serta agenda riset

daerah di bidang iptek.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan

data / informasi.

Kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks pada tahun 2011 dialokasikan

anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 75.000.000,00 realisasi

sebesar Rp 59.467.500,00 (79,3%), dengan demikian, maka dapat dihemat

anggaran sebesar Rp 15.532.500 (20,7%). Untuk melaksanakan kegiatan ini

dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim

Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana

tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org

realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1

tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks adalah buku

kajian kajian jakstrada dan ARD ipteks di Kabupaten Jembrana, yang

dipergunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas kebijakan

Pemkab. Jembrana di bidang iptek. Buku hasil kajian rencana 24 buah realisasi

24 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 14 keping, realisasi 14

keping, sehingga capaian kinerja 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa

konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang

dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 75.000.000,00. Hasil dari kegiatan

direncanakan 24 buku realisasi 24 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 14

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

301

keping realisasi 14 keping. Hasil ini berisi analisis dan rumusan arah kebijakan

dan prioritas dan agenda riset dibidang iptek di kabupaten jembrana.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan

pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara

bidang, SKPD/instansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak

penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

24.6 Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu

kepada RPJMD maupun RKPD tahun 2011, mempertimbangkan kebutuhan daerah

dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan kemudian

disusun dalam sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran.

24.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

cukup memadai dan dalam kondisi baik, seperti kendaraan roda empat dan roda

dua serta peralatan kantor yang memadai, seperti komputer, laptop dan bahan-

bahan ATK yang mencukupi.

24.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data

yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang

akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang

menangani.

25. KEARSIPAN

25.1. Program dan Kegiatan.

Program kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2011 adalah sebagai

berikut :

A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan Kegiatan Bintek

Pengelolaan Kearsipan berupa :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

302

1. Bintek Kearsipan terhadap petugas pemegang Buku Agenda disetiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) se Kabupaten Jembrana.

2. Pembinaan sistim kearsipan di setiap Desa di Wiayah Kecamatan Melaya,

Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan

Kecamatan Pekutatan dalam rangka Pelaksanaan Program Arsip Masuk Desa

sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 14 Tahun 2009.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :

a. Terlaksananya Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan

b. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik

B. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyelamatan terhadap arsip daerah

yang telah diserahkan kepada unit pengolah kearsipan yaitu di Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana dengan kegiatan :

a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang berupa

pengadaan sarana penyimpanan arsip .

b. Pengadaan Sarana Pengolahan Arsip Dinamis berupa rak katalog arsip

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :

a. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan

Arsip.

b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah

c. Terpeliharanya Arsip Daerah

d. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik

C. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengadaan sarana pendukung

pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip berupa pembelian 1 buah vacume cleaner.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :

a. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

303

c. Terpeliharanya Arsip Daerah

Disamping hal tersebut diatas juga dilaksanakan beberapa kegiatan rutin

seperti:

- Penerimaan Penyerahan Arsip Inaktif dari Dinas Instansi Lingkup. Pemkab.

Jembrana

- Pengelolaan dan pemeliharaan arsip secara berkala.

- Penyusunan Data Kabupaten Jembrana.

- Penelusuran Arsip

25.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan kearsipan belum ada.

Sedangkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik dapat

dituntaskan seluruhnya dengan realisasi keuangan diatas 90%.

25.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Masalah Kearsipan sesuai Perda Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Jembrana di tangani oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten

Jembrana.

25.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Sampai saat ini secara keseluruhan Jumlah Pegawai pada Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokementasi Kabupaten Jembrana sebanyak 21 orang dan

yang bertugas pada Seksi Arsip dan Dokumentasi sebanyak 8 orang PNS dengan

kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 6 orang. Golongan

kepangkatan masing-masing adalah Gol III/b 5 orang, Gol. III/d 2 orang dan IV/a 1

orang. Pejabat struktural sebanyak tiga orang dan tidak ada pejabat fungsional.

25.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Seksi Arsip dan Dokumentasi, Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011

adalah sebagai berikut .

Tabel 3.126

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

304

Alokasi dan realisasi Anggaran Urusan Kearsipan Tahun 2011

No Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Keu (Rp.) Fisik (%) Keu (%)

1. 2

3

Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : Bintek Pengelolaan Kearsipan Program : Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah Kegiatan : Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program : Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

19.681.000

7.320.000

6.400.000

15.015.000

6.120.000

5.950.000

76,29 %

83,61 %

92,97 %

Hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan

Bintek Pengelolaan Kearsipan dilaksanakan terhadap pemegang buku agenda di

setiap SKPD sebanyak 2 orang dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 100

orang.

Dari bintek ini diharapkan terjadinya peningkatan SDM SKPD dalam pengelolaan

kearsipan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan arsip dinamis di

masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dilaksanakan dalam upaya

untuk melengkapi sarana yang diperlukan dalam pengelolaan kearsipan baik itu

pengelolaan arsip dinamis aktif maupun arsip inaktif.

Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang diadakan dalam anggaran tahun

2011 adalah Box File Arsip sebanyak 200 buah, Kertas Samson Craf sebanyak 200

buah, Tikler File sebanyak 1 buah yang digunakan dalam proses pengelolaan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

305

arsip inaktif dan Rak Katalog Arsip sebanyak 1 buah yang digunakan untuk

sarana pengelolaan arsip dinamis.

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

dilaksanakan dalam upaya pemeliharaan terhadap arsip inaktif yang telah

diserahkan oleh masing-masing SKPD ke unit vertikal yaitu pada Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana. Jenis sarana yang

diadakan berupa Vacume Cleaner 1 buah dan Meja Pengolahan Arsip.

Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih

cukup memadai yang berupa :

Tabel 3.127 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 Rak Arsip ( Depo Arsip ) 2 Buah Baik

2 Filing Kabinet 1 Buah Baik

3 Meja Kerja 3 Buah Baik

4 Komputer 2 Buah Baik

5 Box Arsip 1.075 Buah Baik

6 Kertas samson Kraf 1.075 Lembar Baik

7 Meja Pemilahan arsip 1 Buah Baik

8 Rak Katalog Arsip 1 Buah Baik

25.6 Proses Perencanaan Pembangunan

Proese perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah mengacu pada Visi

dan Misi, Rensra, RPJMD dan RPJP serta berdasarkan kebutuhan sesuai dengan

skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan-satuan

kerja lingkup Pemkab Jembrana.

2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada.

3. Menentukan tujuan dan ssasaran pembangunan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

306

4. Merumuskan program Jangka Panjang.

5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah.

6. Mengikuti strategi yang Optimum.

7. Merumuskan Rencana Anggaran.

8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran.

9. Melaksanakan Rencana/Program Tahunan berdasarkan Anggaran yang

disetujui.

10. Melakukan monitoring pelaksanaan program.

11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik

25.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih cukup memadai

yang berupa :

Tabel 3.128 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 Rak Arsip ( Depo Arsip ) 2 Buah Baik

2 Filing Kabinet 1 Buah Baik

3 Meja Kerja 3 Buah Baik

4 Komputer 2 Buah Baik

5 Box Arsip 1.075 Buah Baik

6 Kertas samson Kraf 1.075 Lembar Baik

7 Meja Pemilahan arsip 1 Buah Baik

8 Rak Katalog Arsip 1 Buah Baik

Dan sarana pengelolaan arsip dinamis yang belum dimiliki adalah rak katalog

25.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah :

1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan

3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan/Arsiparis.

Solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

307

1. Menempatkan petugas–petugas yang sudah pernah mengikuti Diklat Kearsipan

tingkat Keahlian di seksi Data dan Perpustakaan yang nantinya khusus

bertugas untuk mengelola arsip Daerah.

2. Secara berkala dilakukan Diklat maupun Bimtek Kearsipan dalam rangka

memantapkan pelaksanaan tugas-tugas dengan koordinasi Badan

Perpustakaan dan Arsip Propinsi Bali, disamping sebagai persiapan pengisian

jabatan Fungsional Kearsipan.

26. PERPUSTAKAAN

26.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Perpustakaan Umum

Kabupaten Jembrana selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terdiri

dari satu kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Buku-

buku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana).

Disamping Kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan rutin berupa :

- Pengolahan Buku – buku Perpustakaan

- Pemeliharaan koleksi Perpustakaan

- Pelayanan pembuatan kartu anggota Perpustakaan

- Peminjaman buku- buku Perpustakaan

- Pembinaan perpustakaan Desa / Kelurahan dan sekolah

- Pelayanan Perpustakaan Keliling

- Sosialisasi pengembangan budaya baca dan pemasyarakatan Perpustakaan

- Pelayanan internet gratis

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di

Perpustakaan umum Daerah Kabupaten Jembrana guna meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

308

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

(Rak Buku, Meja Baca dan Kursi)

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah

- Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat.

26.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal untuk urusan perpustakaan belum ditetapkan.

Namun demikian capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah

dapat dituntaskan seluruhnya dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 95%

Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat.

26.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Perpustakaan Umum Kabuapten Jembrana berada dibawah Kantor

Perpustakaan Arsip , dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

26.4 Jumlah Pegawai, Kwalifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional.

Jumlah Pegawai yang ada pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Jembrana sebanyak 21 orang semuanya PNS.

Sedangkan Pegawai yang menangani urusan Perpustakaan sebanyak 13 orang

dengan klasifikasi pendidikan SD 4 orang, SMA 3 orang D3 2 orang dan S1 4 orang.

Golongan Kepangkatan masing-masing adalah Golongan II sebanyak 4 orang dan

Golongan III sebanyak 9 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani urusan

adalah sebanyak 2 orang.

26.5 Realisasi Pelaksasnaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.129 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan Tahun 2011

No Program / Kegiatan Anggaran

( Rp ) Realisasi

Fisik ( %) Keu ( Rp ) ( % )

1

Program : Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : - Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

30.100.000

100 %

29.964.800

99,55 %

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

309

No Program / Kegiatan Anggaran

( Rp ) Realisasi

Fisik ( %) Keu ( Rp ) ( % )

2

Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Kegiatan : - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

34.797.400

100%

31.520.000

90,58%

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1) Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Buku-buku

Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melengkapi koleksi yang

dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana, yang disesuaikan

dengan perkembangan informasi dalam rangka menindak lanjuti saran

serta masukan dari pengguna jasa perpustakaan dalam bentuk kesan

dan pesan yang dimuat pada buku pengunjung perpustakaan.

2) Pengolahan buku- buku Perpustakaan

Buku-buku sebelum dipinjamkan perlu dikelola terlebih dahulu, adapun

tahapan pengelolaan adalah sebagai berikut ;

- Didata pada buku Induk / buku inventaris

- Dicap kepemilikan

- Diklasifikasi dengan system DDC

- Dibuatkan Kartu buku, Kantong buku dan kartu tanggal kembali

- Didata pada program Simda/pembuatan barcode (baris berkode)

- Dibuatkan catalog : Katalog judul, katalog pengarang, katalog subyek

dan katalog shelflist

- Buku siap dilayankan/dipinjamkan

3) Pemeliharaan koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan meliputi : buku, Koran, Majalah, dan Brosur untuk

memudahkan pengunjung didalam mencari buku, majalah maupun Koran

yang diperlukan, perlu disusun dengan baik dan buku- buku perlu disusun

didalam rak sesuai dengan golongan/klasifikasi. Disamping itu perlu

dijaga kebersihan dan keutuhannya.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

310

4) Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan

Dilaksanakan dengan sistem jemput bola yaitu dibuatkan kartu anggota

Perpustakaan sejumlah pegawai yang ada pada masing- masing SKPD, di

samping pelayanan kartu anggota dari masyarakat umum.

5) Peminjaman buku-buku Perpustakaan

Ketersediaan dan keragaman buku perpustakaan sangat penting untuk

memenuhi minat baca masyarakat sampai saat ini jumlah buku yang ada

pada Perpustakaan sejumlah 8.218 judul dengan 19.148 eksemplar

dibandingkan dengan jumlah pengunjung sampai saat ini mencapai 8.420

orang setahun dengan rata- rata 701 orang perbulan dari masyarakat,

pelajar, maupun mahasiswa semua terlayani dengan baik.

Tabel 3.130 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Daerah

No Tahun Jumlah koleksi judul buku yg

tersedia di Perpustakaan

Jumlah Buku Yang Tersedia di

Perpustakaan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan

1 2009 7.094 16.014 7.783

2 2010 7.399 17.204 8.274

3 2011 8.218 19.148 8.420

6) Pembinaan Perpustakaan Sekolah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peranan perpustakaan

sekolah yang dapat bermanfaat sebagai sarana membangun minat baca

warga sekolah pada khususnya, apabila didukung oleh ruang atau gedung

perpustakaan serta jumlah koleksi yang cukup memadai serta pelayanan

yang prima untuk mendorong minat baca peserta didik dengan

meningkatkan sumberdaya perpustakaan sekolah.

7) Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan

perpustakaan yang ada di desa dalam upaya meningkatkan minat baca

bagi masyarakat.

8) Kegiatan Perpustakaan Keliling

Dalam rangka peningkatan minat baca sebagai upaya pengembangan bakat

dan wawasan dikalangan generasi muda khususnya siswa- siswi anak didik,

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

311

masyarakat dilaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui Mobil

Perpustakaan Keliling dengan sasaran sekolah ( SMP Negeri/ Swasta, SMA/

SMK Negeri / Swasta, Desa/ Kelurahan ) dengan menyediakan buku sejumlah

671 judul 1342 sksemplar.

9) Pelayanan Internet Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan jasa pelayanan elektronik

dibidang informasi kepada pengguna jasa Perpustakaan sesuai dengan

perkembangan jaman yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan

Perpustakaan dan menambah jasa pelayanan di Perpustakaan umum

Kabupaten Jembrana.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di

Perpustakaan umum Daerah Kabupaten jembrana guna meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perpustakaan Umum Daerah(Rak Buku, Meja Baca dan Kursi)

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah

sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah.

26.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah mengacu pada

Visi dan Misi, Renstra, RPJMD dan RPJP serta berdasarkan kebutuhan

sesuai dengan skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan

satuan Kerja lingkup Pemkab Jembrana.

2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada.

3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

4. Merumuskan program Jangka Panjang

5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah

6. Mengikuti strategi yang Optimum.

7. Merumuskan Rencana Anggaran

8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

312

9. Melaksanakan Rencana / Program Tahunan berdasarkan Anggaran yang

disetujui

10. Melakukan monitoring pelaksanaan program

11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.

26.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan Prasarana pengelolaan Perpustakaan yang dimiliki Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih

cukup memadai yang berupa :

Tabel 3.131 Sarana dan Prasana Urusan Perpustakaan

No Sarana dan Prasarana Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

1 Buku Koleksi Perpustakaan

19.204 Eks - - 19.204 Eks

2 Komputer 8 unit - 1 unit 9 unit

3 Rak Buku Besar 12 buah - - 12 buah

4 Rak Buku Kecil 1 buah - - 1 buah

5 Rak buku Besi 1 buah 1 buah

6 Rak Kaca Panjang 1 buah 1 buah

7 Rak Penitipan Tas 1 buah 1 buah

8 Rak Katalog 4 buah - - 4 buah 9 Rak Majalah 1 buah - - 1 buah

10 Meja Baca 6 buah - - 6 buah

11 Meja kerja 3 buah 3 buah 12 Kursi kerja 4 buah 4 buah

13 Meja Sirkulasi 1 buah - - 1 buah

14 Kursi baca 16 buah - - 16 buah

15 Kursi Chitose 10 buah 10 buah

16 Lemari Kaca 1 buah - - 1 buah

17 Gantungan Surat kabar

3 buah - - 3 buah

18 Mesin Ketik 1 buah - 1 buah 2 buah

19 Rak Etalase 2 buah 2 buah

26.8 Permasalahan dan Solusi

Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang

dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

adalah :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

313

1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan

Perpustakaan, sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan juga

adanya petugas fungsional pustakawan.

2. Rendahnya minat baca bagi masyarakat umum, dengan indikator masih

sedikitnya kunjungan ke perpustakaan umum, sehingga perlu ditingkatkan

kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar

membaca.

3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk

gedung kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi

pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan

Umum Kabupaten Jembrana memiliki kantor tersendiri dan mudah dijangkau

oleh masyarakat umum.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kelautan dan

Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan, dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari belanja

untuk pengadaan 1 unit teropong (night vision digital), 16 unit life jacket, 1

paket alat komunikasi pengawasan perikanan dan kelautan, dan pembangunan

pos pengawasan perikanan dan kelautan (70 M2).

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, terdiri dari biaya untuk

pembangunan jalan produksi sepanjang 471 meter dan rehabilitasi saluran

primer tambak sepanjang 1.357 meter yang berlokasi di Kecamatan Negara.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

314

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan melaui kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari biaya untuk

pengadaan 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih TPI

Pengambengan, biaya bakar minyak/gas dan pelumas 5 unit kapal ikan milik

Pemkab. Jembrana, biaya perawatan dan service 4 unit kapal ikan Pemkab.

Jembrana, pengadaan 1 unit pompa air dan perlengkapannya, pengadaan 1

unit mesin tik, 5 buah kalkulator, 1 unit komputer/PC, 1 unit printer dan 1

unit UPS/stabilizer untuk menunjang kegiatan pada TPI Pengambengan.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari biaya

untuk penggantian 1 paket mesin dan suku cadang kapal ikan milik Pemkab

Jembrana, pengadaan 2 unit mesin tempel (out boat), 44 unit mesin tempel

(as panjang), 3 unit mesin penghancur dan pemisah tulang ikan dengan

dagingnya, dan pengadaan 4 unit timbangan digital, pembangunan gorong-

gorong di TPI Pengambengan.

4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdiri dari biaya

untuk pengadaan 5 unit sepeda motor untuk Penyuluh, 1 unit

laptop/notebook, 1 unit komputer PC dan pengadaan 1 unit megaphone.

b. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan terdiri dari biaya untuk pengadaan 3

unit sepeda motor, 1 unit printer laser jet, 1 unit eksternal disk dan 1 unit

kamera digital.

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,

dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari belanja

untuk pengadaan instalasi listrik (cold storage dan pabrik es) dan belanja

penggantian mesin dan suku cadang cold storage yang berlokasi di Desa

Pengambengan, Kecamatan Negara.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

315

1.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan urusan Perikanan dan kelautan

belum ditetapkan.

1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas

Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

1.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan

Perikanan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 35

orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 16 orang,

SMA sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang,

golongan III sebanyak 24 orang dan golongan II sebanyak 8 orang dan golongan I

sebanyak 1 orang.

Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri

dari pejabat struktural struktural eselon III-b (Kepala Bidang) 1 orang dan eselon IV-

a (Kasi) sebanyak 2 orang dan 18 orang pejabat fungsional.

1.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.132 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran Realisasi

Fisik % Keuangan %

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK dan Pendampingan)

224.580.000

95,00

209.191.650

93,15

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya (DAK dan Pendampingan)

649.190.000

100,00

644.431.500

99,27

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

316

Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran Realisasi

Fisik % Keuangan %

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan

Ikan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap (DAK dan Pendampingan)

104.000.000

677.180.000

68,00

32,00

70.617.900

211.001.100

67,90

31,16

4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Perikanan (DAK dan Pendampingan) Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK dan

Pendampingan)

94.862.727

53.000.000

91,71

98,08

77.238.000

48.939.200

81,42

92,34

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK dan Pendampingan)

350.000.000

100,00

348.468.000

99,56

Hasil-hasil yang dicapai dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan Kegiatan Penyediaan/

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dengan hasil berupa

pembangunan jalan produksi dan rehabilitasi saluran primer tambak sebagai

sarana dan prasarana perikanan budidaya.

3. Melalui pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan bertujuan untuk

tetap terpeliharanya dan terawatnya kapal ikan milik Pemkab. Jembrana.

Selanjutnya dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Tangkap bertujuan mendukung proses peningkatan produktivitas dan

produksi nelayan serta memperlancar kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) Pengambengan yang sepanjang tahun permintaan pasar terus

meningkat.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

317

4. Pelaksanaan Program Penyediaan Saranan dan Prasarana Penyuluhan dengan

kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan bertujuan

untuk tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Selanjutnya

melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan bertujuan untuk

tersedianya sarana statistik perikanan berupa dokumen data statistik

perikanan.

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan melalui

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu

dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan hasil untuk terawatnya

mesin cold storage dan tersedianya instalasi listrik pada pabrik es dan cold

storage bertujuan untuk meningkatkan mutu produksi hasil perikanan sehingga

mampu bersaing dipasaran, disamping itu adanya kontribusi PAD untuk Pemkab

Jembrana.

Dengan dukungan anggaran tersebut, program dan kegiatan telah dapat

dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari capaian terhadap indikator

kinerja pada Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain :

Tabel 3.133 Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan 5 (lima) Tahun Terakhir

di Kabupaten Jembrana (dalam Kg)

No Tahun Perikanan Laut Perikanan Darat

Jumlah Penangkapan Budidaya

Perairan Umum

Tambak Kolam Air Tenang

Kolam Air Deras

Saluran Irigasi

Mina Padi

1. 2. 3. 4. 5.

2007 2008 2009 2010 2011

27.760.400 28.453.800 44.527.900 23.309.500 22.144.025

- 40.700

- 29.325 30.257

11.100 3.300

16.300 36.000

36.720

1.984.200 1.696.600 2.280.500 1.414.700 1.457.141

157.300 145.900 310.000 218.200 229.110

- 1.400

- 8.200 8.340

2.800 600

3.000 - -

900 - -

400 358

29.916.700 28.342.300 47.137.700 25.016.325 24.305.951

1.6 Proses perencanaan Anggaran

Proses perencanaan anggaran berdasarkan/berpedoman pada program/

kegiatan tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas

kelemahan-kelemahan yang ada serta ditentukan melalui proses musrenbang yang

disusun menjadi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD ini

kemudian di desk oleh Kepala Daerah dan DPRD agar program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan betul-betul sesuai dengan prioritas daerah.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

318

1.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan cukup memadai.

1.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar .

2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air

yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran

irigasi yang ada kurang refresentatif.

3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional.

Solusi :

1. Diupayakan ke depan dibangunnya pos timbang untuk tertibnya pendaratan ikan

2. Diupayakan rehabilitasi saluran irigasi sehingga memperlancar pasokan keluar

masuk air dari saluran tambak.

3. Perlu dibangun penyekat untuk mempermudah dan memperlancar operasional

kolam.

2. PERTANIAN

2.1 Program dan Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait urusan

pertanian pada tahun 2011 meliputi 7 program dengan 20 kegiatan yang dibiayai

oleh APBD yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

319

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan :

- Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Peternakan

- Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu

- Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

3. Progran Peningkatan Kesejahteraan Petani :

- Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara

Kalimantan Timur

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan :

- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga

Terhadap Lahan Tembakau

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan :

- Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK

Kakao)

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak :

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak.

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan :

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

2.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan urusan Pertanian belum

ditetapkan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

320

2.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas

Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Kabupaten Jembrana

2.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Pertanian yang

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten

Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 78 orang

dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 31 orang, D4

sebanyak 4 orang, D2 sebanyak 1 orang,D1 sebanyak 5 orang ,SMA sebanyak

24 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 4 orang .

Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 10

orang, golongan III sebanyak 50 orang dan golongan II sebanyak 14 orang dan

golongan I sebanyak 4 orang.

Jumlah pejabat struktural sebanyak 16 orang yang terdiri dari pejabat

struktural eselon II-b (Kepala Dinas) sebanyak 1 orang, eselon III-a (Sekdis), eselon

III-b (Kepala Bidang) 3 orang, eselon IV-a (Kasi, Kasubag dan Kepala UPTD)

sebanyak 10 orang, eselon IV-b (Kasubag UPTD) 1 orang sedangkan Jumlah Pejabat

fungsional ada sebanyak 3 orang.

2.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik

maupun keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.134 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2011

No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

Dana (Rp) Fisik (%)

Keu (%)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000 5.242.000 93,75 93,61

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

66.000.000 66.000.000 100,00 100,00

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

43.623.000 40.093.700 95,76 91,91

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.950.000 4.318.475 100,00 87,24

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 5.140.000 66,25 64,25

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.207.800 35.860.750 100,00 87,02

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

321

No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

Dana (Rp) Fisik (%)

Keu (%)

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.104.625 25.511.000 81,60 79,46

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.440.000 115.434.000 100,00 99,99

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 10.182.000 9.844.500 96,08 96,69

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah

201.100.000 200.840.100 99,87 99,87

- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000 45.600.000 100,00 100,00

2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

- Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

4.837.705.000

4.732.100.000

100 97,82

- Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu

596.195.000 548421.550 93 91,99

- Kegiatan Pengenbangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

232.300.000 228.350.000 100 98,30

3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur

300.000.000 292.421.125 100 98,39

4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

171.999.183 155.775.500 100 90,57

- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga Terhadap Lahan Tembakau

249.803.450 246.753.450 100 98,78

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan -Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK

Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) 90.000.000 86.300.000 100 95,89

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

100.229.500 91.507.500 91,96 91,30

7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 76.000.000 72.537.825 100 95,44

Dari 7 Program dan 20 Kegiatan pada tahun 2011 seperti tersebut di atas,

semua kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi/capaian berupa

terlaksananya rehabilitasi 4.766 m3 Jalan Usaha Tani (JUT) dan 2.000 m3 Jaringan

Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), tersedianya 16 unit Pompa Air, terlaksananya

perbanyakan benih padi unggul, tersedianya pakan untuk sapi betina, induk dan

kereman, tersedianya benih ikan unggul, terlaksananya pengolahan kakao primer,

tersedianya biogas, berkembangnya sistiem pertanian terpadu/terintegrasi,

tersedianya pupuk organik padat dan cair untuk meningkatkan ketersediaan humus

dan kebusuran tanah pada lahan sawah, meningkatkan pengetahuan dan

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

322

ketrampilan KTNA dan Pendamping, tersedianya saprodi demplot tembakau 1 paket

untuk terpeliharanya demplot pengembangan tanaman tembakau seluas 2 Ha,

tersedianya saprodi demplot konservasi tanaman tembakau 1 paket untuk

terpeliharanya kawasan yang berfungsi konservasi seluas 50 Ha dan terpeliharanya

demplot tembakau seluas 1,5 Ha, terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian

Hama PBK Kakao sebanyak 5 Kelompok Subak Abian, meningkatnya hasil produksi

dan kualitas kakao, tersedianya 1 paket vaksin dan obat-obatan hewan untuk

pencegahan penyakit menular ternak, tersedianya 1.100 buah ear tag, dalam

mendukung pengembangan agribisnis peternakan.

Program/kegiatan tersebut di atas sebagaian besar diarahkan untuk

komoditas padi karena beras merupakan kebutuhan pokok. Selama lima tahun

terakhir (2007-2011) perkembangan komoditas padi masih mampu untuk memenuhi

kebutuhan beras di Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan pada tabel di bawah

ini.

Tabel 3.135 Perkembangan Komoditas Padi

No. Tahun Luas Tanam

(Ha) Luas Panen

(Ha)

Rata-rata Produksi (Kw/Ha)

Produksi (Ton)

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5.

2007 2008 2009 2010 2011

9.449 12.380 7.552

13.823 9.324

9.097 9.219

10.083 11.086 9.105

60,05 61,46 64,34 53,15 53,09

49.757,00 56.660,00 64.882,08 58.925,78 48.338,45

Gabah Kering Giling (GKG)

Pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi padi yang diakibatkan oleh

serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti wereng, tungro, penggerek

batang dan penggerek buah. Selain itu, secara teknis akibat dari pemberian pupuk

yang belum berimbang serta pada saat panen terjadi curah hujan yang tinggi.

Selain diarahkan untuk komoditas padi, dengan dukungan anggaran tersebut,

program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dilihat dari

capaian terhadap indikator kinerja pada sektor Peternakan dan Perkebunan masing-

masing sebagai berikut :

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

323

Tabel 3.136 Perkembangan Populasi Ternak

No. Jenis Ternak Populasi Ternak (Ekor)

2007 2008 2009 2010 2011

1. Sapi Potong 32.942 35.697 35.697 39.429 54.134

2. Kerbau 4.997 3.421 3.421 2.794 1.224

3. Kuda 222 131 131 115 104 4. Kambing 15.158 12.262 12.262 10.816 9.575

5. Babi 76.961 79.640 79.640 71.339 71.829 6. Ayam Pedaging 512.200 486.900 486.900 550.500 606.500 7. Ayam Petelur 63.057 48.000 48.000 15.000 16.500 8. Ayam Buras 556.958 624.337 624.337 693.935 621.552 9. Itik 69.272 56.779 56.779 57.832 52.228 10. Aneka Ternak 11.220 10.583 10.583 36.256 12.293

Tabel 3.137

Produksi Komoditas Perkebunan

No. Jenis Komoditi Produksi (Ton)

2007 2008 2009 2010 2011

1. Kakao 2.932,51 2.818,16 3.376,50 2.886,24 1.934,38

2. Kelapa Dalam 17.911,95 18.150,23 18.348,65 20.377,05 18.370,32

3. Kelapa Genjah 152,95 201,96 209,93 234,43 295,99 4. Kopi Robusta 274,02 265,01 278,60 290,45 267,41 5. Cengkeh 937,32 920,14 648,37 686,53 75,02 6. Panili 8,73 8,41 10,48 41,57 40,19

2.6 Proses Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang

mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Penentuan program

dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

2.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan cukup

memadai dan dalam kondisi baik.

2.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah

sebagai berikut :

1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang

dalam keadaan rusak.

2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.

3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian;

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

324

4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan,

sehingga gizi kurang berimbang.

5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Solusi :

1. Pemanfaatan air secara efisien dengan pola tanam yang bergilir dan

pembangunan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat

Usaha Tani (JITUT);

2. Membuat berbagai kebijakan inovasi dibidang pertanian seperti Pemberian Dana

Talangan, berbagai bantuan sarana/prasaran pertanian, subsidi pupuk dan

bantuan benih;

3. Melaksanaan pembinaan dan pameran dengan membuat menu dengan gizi yang

berimbang dan makan non beras yang puncaknya disajikan pada peringatan Hari

Pangan Sedunia (HPS);

4. Memohon dana (diamprah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk

membiaya kegiatan dimaksud.

5. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui

prinsip PHT (pergiliran varietas, pola tanam, penggunaan pestisida secara

bijaksana)

3. KEHUTANAN

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kehutanan pada

tahun 2011 sebagai berikut :

1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan :

Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa terdiri dari belanja untuk upah

tenaga kerja/buruh, penggambaran peta digital pembangunan hutan desa,

sosialisasi dan pembahasan usulan hutan desa.

Pembinaan Peredaran Hasil Hutan dari belanja untuk pengganti transportasi

anggota tim pembina peredaran hasil hutan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

325

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui Kegiatan DAK

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Capaian Program (output) kegiatan ini yaitu terjadinya penurunan degradasi

hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana. Untuk mendukung kegiatan ini maka

masukan (input) yang dibutuhkan yaitu tersedianya dana DAK Kehutanan dan

Pendampingan, masyarakat dan aparat. Adapun keluaran (output) yang

didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan penanaman tanaman kayu-kayuan sebagai

rehabilitasi lahan. Pada akhirnya nanti hasil (outcome) dari kegiatan tersebut

yaitu terpeliharanya pelestarian lingkungan, meningkatnya kesadaran

masyarakat dan menjaga kelestarian Hutan dan Lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan di Luar Kawasan

Hutan/Pembagunan Hutan Rakyat.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilaksanakan melalui

Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat terdiri

dari belanja untuk pengganti transportasi anggota tim Operasi Terpadu

Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dalam menangani kasus-kasus.

3.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan

kehutanan di Kabupaten Jembrana belum ada. Capaian pelaksanaan program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa, kegiatan fisiknya terealisasi 98,00%

dengan realisasi keuangan sebesar 79,63%.

2. Pembinaan Peredaran Hasil Hutan, kegiatan fisiknya terealisasi 99,00% dengan

realisasi keuangan 93,25%.

3. DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan,

kegiatan fisiknya terealisasi 100,00% sesuai target dengan realisasi keuangan

99,36%.

4. Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat kegiatan fisiknya

terealisasi 99,00% dengan realisasi keuangan 98,23%.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

326

3.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

Perangkat daerah penyelenggara urusan Kehutanan adalah Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana pada Bidang Kehutanan.

3.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kehutanan yang

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten

Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 12 orang

dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 8 orang, dan SMA

sebanyak 2 orang. Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV

sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 11 orang.

Jumlah pejabat struktural sebanyak 3 orang yang terdiri dari pejabat

struktural eselon III-b (Kepala Bidang) sebanyk 1 orang dan eselon IV-a (Kasi)

sebanyak 2 orang sedangkan Jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang.

3.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan realisasi anggaran Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.138 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan Tahun 2011

No. Program/ Kegiatan Jumlah Pagu Realisasi

Fisik % Keuangan (Rp) %

1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan - Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa - Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan

24.000.000 8.500.000

100 100

19.110.325 7.926.150

79,63 93,25

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.268.815.90

0

100,00

1.260.650.000

99,36

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan - Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan

Keamanan Hutan Bali Barat

43.170.000

100

42.403.800

98,23

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, semua kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan rancangan dengan mengacu pada Rencana Teknik Tahunan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTTRHL) dengan luas lahan yang direhabilitasi di luar

kawasan hutan melalui Pembangunan Hutan Rakyat (Pengkayaan Vegetatif).

Kegiatan Pengkayaan Hutan rakyat direncanakan seluas 400 Ha dengan jumlah bibit

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

327

sebanyak 99.000 batang pada lahan milik masyarakat yang termasuk dalam kategori

Potensial kritis yang tersebar di 5 (empat) lokasi yaitu :

1) Dusun Petanahan Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 100 Ha terdiri

atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 22.000 batang

2) Dusun Pancaseming Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 50 Ha terdiri

atas tanaman tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak

11.000 batang

3) Dusun Bungbungan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo seluas 50 Ha terdiri

atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 11.000 batang

4) Lingkungan Munduk Anyar Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo seluas

150 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak

33.000 batang.

5) Dusun Pengeragoan Dauh Tukad Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan seluas

100 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak

22.000 batang

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Independen yang dilaksanakan oleh

PT. Surveyor Indonesia (Persero) diperoleh rata-rata prosentase tumbuh pada

tanaman hutan rakyat pada 5 (lima) lokasi sebesar 78,42 %. Sedangkan persentase

sehat pada tanaman hutan rakyat pada 5 (lima) lokasi sebesar 94,42 %. Dalam

rangka perbaikan-perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun-tahun

mendatang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah personil yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kehutanan

masih kurang memadai dan pada Tahun 2011 ini, 3 orang staf Kehutanan yang

terdiri atas 2 tenaga teknis dan 1 orang tenaga administrasi akan memasuki

masa pensiun, sehingga perlu kiranya segera dipenuhi kebutuhan staf teknis

Kehutanan dan staf administrasi pada Bidang Kehutanan.

2. Sejak tahun 2009 ini juga telah dibentuk UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Bali Barat yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali, sehingga

untuk menyukseskan pembangunan Kehutanan khususnya di Dalam Kawasan

Hutan akan diintensifkan dan optimalkan kerjasama dan koordinasi dengan KPH.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

328

3.6 Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan

Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang secara

berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Penentuan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

3.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai. Namun

perlu ada penambahan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang

kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Jembrana. Adapun daftar

kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain :

1. Peralatan komunikasi di dalam kawasan hutan berupa Pesawat Handy Talk (HT)

2. Global Position System (GPS)

3. Alat ukur pohon dan kayu berupa Haga Meter, Phyband

4. Peta-peta seperti, Peta RBI, Peta Dasar Tematik Kehutanan, dan Peta Topografi

5. Laptop/Komputer.

6. Sarana pengawasan hutan (Panhut) berupa kendaraan roda dua.

3.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah

sebagai berikut :

1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume

pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun.

2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan

terjadinya peningkatan degradasi hutan.

3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus

Tindak Pidana Kehutanan.

4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam

rangka pengamanan hutan.

5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan

menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik.

6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas

curah hujan.

Bab III Urusan Desentralisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

329

Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh

dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat

sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu

pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman.

Menyadari adanya permasalahan seperti tersebut, maka diperlukan solusi

antara lain :

1. Perlu segera diadakan penambahan personil pada Bidang Kehutanan baik tenaga

teknis maupun administrasi.

2. Diperlukan adanya peran yang terbina secara pro aktif dari berbagai pihak,

utamanya masyarakat Desa Pakraman yang berbatasan langsung dengan

kawasan Hutan untuk ikut bersama-sama peduli dalam menjaga gangguan

keamanan hutan.

3. Demi kelancaran dan tertibnya proses penanganan kasus Tindak Pidana

Kehutanan, maka diperlukan kerjasama/koordinasi yang lebih mantap, dana

pendukung untuk pengangkutan/pengamanan Barang Bukti serta untuk biaya

pendukung lainnya.

4. Dalam memaksimalkan upaya pengamanan hutan, sangat diperlukan jumlah

personil/petugas yang memadai sesuai dengan luasan hutan yang ada.

5. Melalui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah

VIII, maka perlu segera dimantapkan kawasan hutan terutama pada Tapal Batas

Hutan yang telah rusak maupun yang telah bergeser dari tempat semula, karena

ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

6. Menindaklanjuti kondisi pada saat ini dimana tidak menentunya faktor iklim

sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas curah hujan yang tinggi maka

jauh-jauh sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi yang intensif

dengan Badan Metereologi sehingga perkiraan waktu curah hujan yang tinggi

dapat diketahui.