disperinaker.klatenkab.go.iddisperinaker.klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7....

1

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Nomor 294 Tlp. (0272) 321046 Klaten

Kode Pos 57412

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ......................................................................................... 2

I.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 6

I.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 9

I.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja …………………………………………………………… 13

II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja …………………... 23

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja ……………………………………………………………. 25

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja ………………………………………… 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten ……………… 33

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih …………………………………………………………. 35

III.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ………………………………….. 37

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten ………………………………… 38

III.5 Penentuan Isu-isu strategis ……………………………………………… 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja …………………………………………………………… 58

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………………. 61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ……… 63

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………………… 81

LAMPIRAN

3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

A. Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pendapatkan

kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/ Pemerintah Daerah. Dalam rencana tersebut

dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada

pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis

komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan

termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang

memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki

kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis

atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode

untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial

yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan

membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan

berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk

rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan

untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-

nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan

untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih

spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap

perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Pemerintah

Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin

kompetitif dan selalu berubah, setiap Pemerintah Daerah harus selalu melakukan

perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

4

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan

dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk

pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan

sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan

terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

1. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak

yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;

2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Perangkat Daerah.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun

agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra Perangkat

Daerah bertugas menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, merumuskan

rancangan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun rancangan penetapan

Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan

Kepala Perangkat Daerah. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari

setiap unit kerja yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai

oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di Perangkat Daerah

yang bersangkutan.

2. Tahap Perumusan / Penyusunan

Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, terdiri

Analisis gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

5

4. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan

Renstra K/L

Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan

Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program

prioritas.

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :

Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

6. Perumusan Isu-Isu Strategis

7. Perumusan visi dan misi

8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD

9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD

10. Tahap Verifikasi

11. Tahapan Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten dengan RPJM Daerah Kabupaten Klaten.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan

5 (lima) tahunan :

a) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;

b) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana

program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan

untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang

berkoordinasi dengan BAPPEDA;

6

2. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten dengan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten.


digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana

Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap

tahun anggaran.

Perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau

perbaikan selama jangka waktu lima tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Klaten yang telah diganti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor

51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten,

sehingga terjadi perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh

sebab itu Renstra Tahun 2016-2021 perlu direviu untuk menyesuaikan

dengan adanya perubahan regulasi.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten diarahkan untuk mendukung keterkaitan Urusan Pemerintahan Wajib

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja

serta Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan

Transmigrasi. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder wajib menyusun

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mengacu pada

RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD

Provinsi dan Renstra K/L.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor

51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten selama periode tahun 2016 – 2021.

7

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai

landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan

keputusan operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta

pengambilan arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya visi, misi

dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2020.

I.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang -

Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan


10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari KKN;

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam;

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah

digubah menjadi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan

melalui Peraturan Daerah, harus disetujui Pemerintah Pusat;

9

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan, serta tata cara perubahan RPJPD,

RPJMD, dan RKPD;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 11);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

10

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW

Kabupaten Klaten;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021;

38. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten;

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten adalah :

a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam

melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang perindustrian,

ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

perencanaan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan

ketransmigrasian;

c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang

diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perindustrian,

ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas

atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

11

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten adalah :

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;

b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan;

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan implementasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 juga memperhatikan Renstra-SKPD

Provinsi dan Renstra K/L.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun

sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan selanjutnya

akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja

Tahunan –Perangkat Daerah. Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD)

merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah yang memuat

rencana kegiatan pembangunan tahunan. Adapun diagram alir dokumen

perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :

12

Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra−PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2016 –2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja

II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

Pedoman

APBD Kabupaten

Klaten

Rincian

APBD

RKA -

SKPD

Pedoman RKPD Kabupaten

Klaten

RENJA -

SKPD

Pedoman

Dijabarkan RPJM Kabupaten

Klaten

Pedoman

RAPBD

Kabupaten

Klaten

RENSTRA-

SKPD

Diperhatikan

Pedoman

Mengacu

Renstra SKPD Prov. JawaTengah

Renstra K/L

Memperhatikan

RPJMProv. Jawa Tengah

RTRW Kabupaten

Klaten

13

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

III.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten

III.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

14

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berupaya

melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah untuk menyusun

Kebijakan di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Untuk

mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

2. Pelayanan Pelatihan Kerja

3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

6. Pelayanan Penempatan Transmigrasi

7. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Teknologi Perindustrian

8. Pelayanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Organisasi Pangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sedangkan Fungsi Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan

bidang transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

15

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten

Adapun uraian tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program

wajib maupun program pilihan.

Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem

penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam rangka

menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan

rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang

tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang

bersifat strategis. Tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-

penyesuaian yang terjadi dalam sistem penganggaran.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUG BAGIAN PERECANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

SEKSI PERENCANAAN DAN

PERIZINAN INDUSTRI

SEKSI PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN KETENAGAKERJAAN

SEKSI PELATIHAN DAN

PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI TRANSMIGRASI

16

a. Sekretariat

Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani

administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan

umum kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi:

1) Pelayanan administrasi pada semua unit kerja.

2) Penyusunan rencana, program dan laporan.

3) Pengelolaan Keuangan.

4) Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan

rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana

program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaoran serta

sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi

pengelolaan keuangan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan,

ketatalaksanaan dan rumah tangga, penggadaan dan pemeliharaan

perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perizinan,

pembinaan, pengembangan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

di bidang perindustrian. Bidang Perindustrian terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan dan Perizinan Industri mempunyai tugas :

Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis seksi Perencanaan dan Perizinan Industri

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Perencanaan dan

Perizinan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

seksi Perencanaan dan Perizinan Industri;

Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten melalui Rencana

Induk Pengembangan Industri Daerah (Ripida);

17

Penetapan sentra industri kecil dan industri menengah;

Pelaksanaan standarisasi produk, proses, manajemen (ISO 9000, ISO

14000 dan ISO 2600) dan industri hijau serta spesifikasi teknis dan

pedoman tata cara industri;

Pelaksanaan persiapan model dan tata ruang, tata letak tempat industri,

bahan informasi data teknis dan tata ekonomis mesin atau alat produksi;

Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan

prasarana bidang perindustrian;

Pelaksanaan pembangunan industri hijau;

Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi terhadap penerbitan Izin

Usaha Industri Kecil dan Izin Perluasannya, Izin Usaha Industri

Menengah dan Izin Perluasannya, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);

Penyusunan Laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil dan Izin

Perluasannya, IUI Menengah dan izin perluasannya, dan juga IUKI dan

IPKI;

Pelaksanaan analisis iklim usaha, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

Pemantauan dan pengendalian terhadap industri yang berkaitan dengan

keamanan konsumen, umum, kesehatan, lingkungan dan moral usaha;

Pemantauan, pengawasan tentang penggunaan kawasan industri sesuai

Tata Ruang Daerah;

Pemantauan barang dan jasa di bidang industri kecil, menengah dan besar;

Pemantauan preventif dan pemetaan perusahaan industri yang berpotensi

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan industri untuk mengurangi

dampak negatif;

Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta program pelatihan untuk

menanggulangi pencemaran lingkungan serta pemantauan di perusahaan

industri;

Pemantauan dan pengendalian administrasi industri melalui pendataan

potensi industri beserta pengembangannya, penertiban dan pencegahan

usaha industri yang belum memenuhi persyaratan;

18

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas :

Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis seksi Pembinaan dan Pengembangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Pembinaan dan

Pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan;

Pelaksanaan pelatihan teknis produksi pada industri kecil dan menengah;

memberikan bimbingan pemilihan penggunaan mesin dan alat-alat

produksi;

Penyiapan informasi sumber-sumber perolehan bahan baku dan bahan

penolong;

Pelaksanakan bimbingan penggunaan dan pemilihan bahan baku dan

bahan penolong dalam kegiatan pemesanan, pengangkutan, penyimpanan;

melaksanakan peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber

daya manusia industri;

melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

melakukan bimbingan dalam upaya penciptaan dan mendapatkan

peralatan produksi dan mengusahakan bantuan alat-alat produksi;

memberikan bimbingan pemilihan proses produksi dan peralatan yang

tepat guna;

melaksanakan bimbingan dalam penyusunan profil pengembangan

industri, menggali dan mengembangkan potensi industri;

menyiapkan petunjuk teknis dalam pengembangan desain-desain baru

sesuai permintaan pasar, membuat prototype produk-produk baru untuk

disebarkan pada industri-industri;

melakukan hubungan kerjasama keteknikan dengan lembaga-lembaga

keteknikan baik dari lingkungan perguruan tinggi, lembaga donor,

maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya guna pengembangan

industri-industri kecil dan menengah;

melaksanakan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi komoditas untuk

mendorong pengembangan industri kecil dan menengah;

19

melaksanakan bimbingan dan upaya penerapan standar industri Indonesia

dan ketentuan wajib uji serta melaksanakan tindakan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi produk yang tidak memenuhi

standard wajib uji;

mendorong penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk

pengembangan usaha dengan upaya-upaya akses pada aspek-aspek bahan

baku, produksi maupun pemasaran;

memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya

dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan

dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas di bidang

tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan, penempatan tenaga kerja,

hubungan industrial dan ketenagakerjaan serta transmigrasi. Bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi terdisi dari:

1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai

berikut :

menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga

Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan

kegiatan seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

20

membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

memberi pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kepada

penyelenggara organisasi/lembaga latihan kerja di bidang

ketenagakerjaan;

melakukan bimbingan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) agar mampu

meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya;

melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap angkatan kerja;

menyiapkan bahan rekomendasi perizinan dan pembinaan serta

pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di daerah;

melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan antar kerja lokal, antar

kerja antar daerah, dan antar kerja antar negara melalui pemerintah

daerah maupun pemerintah pusat;

memberikan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja

pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;

melakukan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Muda (TKM),

Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya;

menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pendirian Perusahaan

Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Cabang

PPTKIS, Bursa Kerja Khusus dan Bursa Kerja Swasta;

melaksanakan pelayanan dan pendaftaran terhadap pencari kerja

sesuai mekanisme pengantar kerja;

melaksanakan pendataan angkatan kerja, penganggur, informasi

lowongan kerja, penempatan tenaga kerja dan melaksanakan informasi

mekanisme tenaga kerja;

melakukan pendataan dan pembinaan sektor informal dalam rangka

perluasan kesempatan kerja;

melaksanakan pembinaan, bimbingan terhadap pelaksanaan pelatihan,

kursus yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta

dan Perusahaan; melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada

pengusaha kecil dan menengah serta tenaga kerja dalam rangka

meningkatkan produktifitas; melaksanakan bimbingan dan

penyuluhan, sertifikasi tenaga kerja; mengkoordinir pelaksanaan

pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Kursus

21

Latihan Kerja (KLK) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan

peserta; menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah,

swasta dan Lembaga Pelatihan Swasta dan pelaksana pelatihan kerja;

menyiapkan standarisasi dan melaksanakan tes kualifikasi dan

perizinan Lembaga Pelatihan; menyelenggarakan kegiatan

inventarisasi kebutuhan pelatihan; membina dan menyalurkan lulusan

BLK, KLK dan Lembaga Latihan dan organisasi yang membutuhkan;


melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi

bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan

dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2) Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas

sebagai berikut:

menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Hubungan Industrial

dan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Hubungan

Industrial dan Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


kegiatan seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan;


melakukan pendaftaran/pencatatan/pembinaan terhadap organisasi

pekerja dan pengusaha dengan semua perangkat organisasi

horizontal dan vertikal mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) sampai tingkat unit kerja di perusahaan;

22

melakukan pembinaan dan pemantauan jaminan sosial tenaga kerja

dan asuransi tenaga kerja lainnya;

melaksanakan pembinaan terhadap koperasi karyawan dalam

hubungannya dengan kesejahteraan pekerja;

melaksanakan pendidikan hubungan industrial dan ketenagakerjaan;

melaksanakan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerjasama

Bipartit, Tripartit dan Tim Deteksi Dini;

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan

kebutuhan hidup minimum dan pengupahan;

memfasilitasi perselisihan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

melakukan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan dan pengesahan

Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);

melakukan pembinaan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu

Tertentu (KKWT);

melaksanakan penyuluhan, pembinaan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pekerja;



bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;



mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif

pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;




3) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

23

menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Transmigrasi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Transmigrasi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan seksi Transmigrasi;


melaksanakan pendataan animo calon transmigrasi;

melaksanakan pengurusan pendaftaran dan seleksi calon

transmigrasi;

melaksanakan penelitian kelengkapan calon transmigrasi;

melaksanakan penyusunan daftar nominatif calon transmigrasi;

menyiapkan bahan penyuluhan, pembinaan, bimbingan teknis

pemantapan calon transmigrasi;

mempersiapkan jadwal penyuluhan dan menyelenggarakan

penyuluhan pemantapan calon transmigrasi;

melakukan pendataan transmigran dan barang bawaannya;

melakukan pelayanan transmigran selama di penampungan;

melakukan pemantauan kesiapan sarana angkutan;

melakukan pengurusan pembinaan dan pemantauan transmigrasi;



bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar



mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif

pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;




24

II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten didukung personil/pegawai sejumlah 39 orang. Daftar jumlah

pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

adalah sebagaimana tabel berikut:

NO BIDANG

PENDIDIKAN JUMLAH

PEGAWAI SD SLTP SLTA D I D II D III S 1 S 2 S 3

1 Sekretariat 0 0 5 0 0 1 2 4 0 12

2 Bidang Perindustrian 1 0 5 0 0 0 2 1 0 9

3 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0 0 3 1 0 0 7 7 0 18

Jumlah 1 0 13 1 0 1 11 12 0 39

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten didominasi oleh

lulusan sarjana. Akan tetapi dilihat dari jumlah pegawai yang ada, pegawai di Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja kekurangan pegawai yang mendukung dalam

menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur jabatan yaitu

jabatan struktural sebanyak 10 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 8 orang,

jabatan fungsional umum sebanyak 21 orang.

Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

juga perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam

menjalankan tugas pokok fungsi, seperti terlihat pada tabel berikut:

REKAPIITULASI DAFTAR BARANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

No. Gol Kode Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Keadaan Juli 2018

Mutasi/Perubahan selama Bulan Juli S/D September 2018

Jumlah Barang

Keadaan September

2018 Berkurang Bertambah

1 2 3 4 5 7 9 11

1 01 01 TANAH 2 - - 2

2 - - 2

2 02 PERALATAN DAN MESIN 1.136 9 - 1.127

02 a. Alat-alat Besar -

25

03 b. Alat-alat Angkutan 25 - - 25

04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur -

05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -

06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.067 9 - 1.058

07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 15 - - 15

08 g. Alat-alat Kedokteran -

09 h. Alat-alat Laboratorium 29 - 29

10 i. Alat-alat Keamanan -

03 GEDUNG DAN BANGUNAN 2 - - 2

11 a. Bangunan dan Gedung 2 - - 2

12 b. Bangunan dan Monumen - - -

04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - -

13 a. Jalan dan Jembatan -

14 b. Bangunan Air/Irigasi -

15 c. Instalasi -

16 d. Jaringan -

05 ASET LAINNYA 50 - - 50

17 a. Buku Perpustakaan 22 22

18 b. Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan 28 - 28

19 c. Hewan Ternak dan Tumbuhan -

06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN -

Jumlah 1.190 9 - 1.181

26

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan,

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menangani 3 urusan yaitu Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan

Transmigrasi. Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan 3 urusan tersebut pada

Tahun 2011-2015 dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2011-

2015 dapat dilihat pada Tabel II.1.

27

TABEL II.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Pada Tahun ke

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,01 2,78 0,97 0 3 0 1069 346

Angka partisipasi angkatan kerja 21,01 21,51 22 22,5 22,99 71,28 72,19 72,28 70,46 67,79 339 336 329 313 295

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

0,5 0,43 0,35 0,28 0,21 6,06 3,36 2,25 3,31 7,5 1212 781 643 1182 3571

Pencari kerja yang ditempatkan 7,47 7,67 7,87 8,26 8,46 14,57 37,72 12,02 21,61 24,74 195 492 153 262 292

Tingkat pengangguran terbuka 4,42 4,35 4 3,95 3,93 7,63 3,7 5,34 4,75 2,51 173 85 134 120 64

Keselamatan dan perlindungan 2,84 3,19 3,55 3,9 4,26 17,85 17,85 10,99 14,18 9,24 629 560 310 364 217

Rasio daya serap tenaga kerja 2312,67 2313,33 2316,67 2316,68 2323,33 1317,87 1754,45 0 0 0 57 76

Rasio lulusan S1/S2/S3 80 86 92 98 104 80 7,5 2,75 0 0 87 8 3

Rasio ketergantungan 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 30,63 30,51 0 0 100 33 33

Transmigrasi

Transmigrasi Umum 80 80 80 80 80 100 100 100 40 47 125 125 125 50 59

Perindustrian

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

12,00 12,25 12,75 13,00 13,75 21,16 12,30 20,99 20,73 25,00 176 100 165 159 182

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

9,20 10,00 10,30 10,60 11,00 8,00 8,20 10,50 15,79 15,80 87 82 102 149 144

Pertumbuhan Industri. 7,00 8,15 9,00 9,15 10,00 10,50 11,00 9,50 9,30 15,00 150 135 106 102 150

Cakupan bina kelompok pengrajin

85,00 85,00 90,00 95,00 100,00 90,00 96,00 95,00 95,00 95,20 106 113 106 100 95

28

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator target kinerja urusan

perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diampu oleh Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten terdiri dari 14 indikator RPJMD. Adapun evaluasi hasil

perencanaan pada urusan ketenagakerjaan adalah sbagai berikut :

1. Pencapain Kinerja pada Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan

pada indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi menunjukan kinerja yang fluktuatif hal

ini terlihat pada rasio penduduk yang bekerja terilihat peningkatan yang cukup

signifikat yaitu sebesar 2,78% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 yang

hanya mencapai 0,97% hal ini lebih disebabkan karena faktor kesadaran masyarakat

klaten untuk tidak hanya bergantung pada keluarga dan lebih pada bekerja walaupun

belum sesuai dengan skill atau pendidikan.

2. Rasio partisipasi angkatan kerja selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2011 sampai

tahun 2013 terbilang stabil akan tetapi ditahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan

dimana ditahun tersebut menujukan 70,46% dan 67,79% hal tersebut lebih disebabkan

karena peningkatan demografi yang dijadikan bonus demografi dan pada tahun tersebut

angka penempatan dengan kelulusan SMK tidak sebanding.

3. Rasio Pencari Kerja yang ditempatkan cenderung dinamis dan fluktuatif hal ini

dikarenakan tergantung pada jumlah lowongan kerja atau kesempatan kerja yang

tersedia dengan angkatan kerja yang ditempatkan atau diterima pada dunia usaha.

4. Rasio daya serap tenaga kerja dimana bila merujuk pada pencapain tahun 2015 sebesar

4672 menujukan bahwa terkait rasio daya serap tenaga kerja masih relatif rendah hal ini

lebih dikarenakan pada iklim investasi. Dimana masih belum banyak industri atau

investor yang melirik daerah Kabupaten Klaten untuk dijadikan kawasan industri.

5. Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang dinamis hal ini juga dapat dilihat

terkait pencari kerja yang ditempatkan sebesar 24,73% dari pencari kerja yang

mendaftar di Dinas Tenaga kerja, pencapain tersebut juga disebabkan beberapa faktor

antara lain terkait produktivitas angkatan kerja itu sendiri dan kesempatan kerja yang

tersedia.

6. Pencapain lain yang dapat dilihat antara lain partisipasi angkatan kerja perempuan dan

angka partisipasi angkatan kerja bila dilihat lebih dari 50% akan tetapi permasalahan

penurunan pengangguran terbuka sangat sulit dilaksanakan.

7. Pencapain kinerja dari sisi Anggaran Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan

anggran terutama dalam hal produktivitas angkatan kerja terutama dalam peningkatan

skill angkatan kerja.

29

8. Indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun jika dilihat dari besaran kasus

dan jumlah perusahaan di Kabupaten Klaten pada tahun 2014 ditargetkan 0,28

terealisasi 3,31 dan pada tahun 2015 ditargetkan 0,21 terealisasi 7,5 lebih tinggi dari

ditargetkan. Pencapaian ini karena pekerja melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian

Kerja Bersama (PKB), terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon.

Sementara itu, target indikator kinerja pembangunan pada urusan Perindustrian adalah

dari 4 indikator kinerja dari indikator RPJMD. Adapun evaluasi hasil perencanaan pada

urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Bidang industri merupakan penopang perekonomian daerah yang mampu menyerap tenaga

kerja. Sektor ini perlu ini di dorong agar berkembang dari sisi produksi maupun daya serap

tenaga kerja sehingga berdampak positif (multiplier effect) tinggi terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah. Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur

dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil maupun rumah tangga. Sektor

industri sebagai sektor andalan memberikan hasil besar dalam perekonomian di Kabupaten

Klaten selama 4 tahun teakhir sumbangan sektor industri terhadap PDRB sangat fluktuatif

yaitu sebagai berikut tahun 2011 sektor industri memberikan sumbangan terhadap PDRB

sebesar 20,90%, selanjutnya pada tahun 2012 memberikan sumbangan seesar 21,33%, dan

pada tahun 2013 naik menjadi 20,99%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan

menjadi 20,73%.

Perusahaan besar dan sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, terdiri dari berbagai

bidang antara lain industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu

(furniture) logam dan besi, industri tekstile dan kayu pada saat ini mengalami penurunan

akibat diberlakukannya Asean China Free Trade Agrement (ACFTA).

Berdasarkan hasil rekapitulasi produk unggulan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010

yang terdiri dari industri pengecoran logam, industri pande besi, industri mebel, industri

tembakau, industri konveksi/ pakaian jadi/luruk alat tenun bukan mesin (ATBM), dan genting

keramik. Dari ke enam jenis industri tersebut nilai industri paling tinggi adalah industri

pakaian jadi dengan mencapai nilai Rp. 361,8 milyar, di ikuti industri pengecoran logam

mencapai nilai 327,2 milyar dan industri genting/keramik mencapai nilai Rp. 61,1 milyar

rata-rata industri yang lainnya hanya 17 milyar. Berdasarkan kondisi daerah sosial

masyarakat Kabupaten Klaten sangat menunjang untuk di kembangkan sentra industri hal ini

di karenakan ketersediaan sumber daya manusia dan potensi daerah yang mendukung serta

30

posisi geografis yang sangat memungkinkan karena berada di antara Yogyakarta dan

Surakarta.

Sedangkan berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan urusan

transmigrasi dengan 1 indikator kinerja RPJMD. Adapun evaluasi hasil perencanaan pada

urusan ketenagakerjaan adalah sbagai berikut :

Urusan transmigrasi yang merupakan indikator RPJMD telah tercapai dan perlu upaya keras

supaya tercapai untuk diwujudkan yaitu meningkatnya realisasi penempatan Transmigrasi

Umum , dari realisasi tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan,

hal ini disebabkan Kuota yang disediakan pemerintah pusat sangat terbatas dan tidak

sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima

transmigran sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan melalui pola

sharing dengan daerah atau provinsi tujuan transmigrasi.

Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan 3 urusan di Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja pada Tahun 2012-2017 didukung dengan pendanaan yang direncanakan pada

Tahun 2012-2017. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan 3 urusan tersebut dilakukan

untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan. Adapun

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga

Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi selama Periode Tahun

2012-2017 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel II.2.

31

TABEL II.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN

No Kewenangan

Sesuai Tupoksi

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

T T T T R R R R R R R R R R

1 Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja

383.500.000

1.587.875.000

1.622.621.000

2.136.000.000

981.062.000

359.139.035

1.478.822.973

1.474.286.979

1.709.858.236

831.081.690

93,65

93,13

90,86

80,05

84,71

73,45

69,01

2 Urusan Pilihan Transmigrasi

70.000.000

168.004.000

216.004.000

336.916.000

290.000.000

69.798.750

155.709.655

193.034.170

203.990.368

200.579.454

99,71

92,68

89,37

60,55

69,17

52,66

37,76

3 Urusan Pilihan Perindustrian

350.000.000

365.000.000

525.000.000

210.000.000

360.000.000

347.897.500

357.863.650

518.490.600

208.909.000

358.960.700

99,40

98,04

98,76

99,48

99,71

65,43

86,76

32

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam Pengembangan

Pembangunan dan Pelayanan memiliki tantangan dan peluang. Tantangan dan

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Bidang Perindustrian

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bidang Perindustrian sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Salah satu syarat produk mempunyai sertifikat SNI yaitiu perusahaan / lembaga

nya harus mempunyai sertifikat ISO. Sertifikasi SNI dan ISO ada jangka waktunya,

dan perlu diperpanjang jika jangka waktunya habis, melihat biaya memperoleh dan

memperpanjang sertifikat ISO dan SNI yang cukup tinggi, maka Selama ini untuk

memperoleh Sertifikat ISO dan SNI lewat 3 cara yaitu:

1. Biaya pendaftaran dibiayai secara mandiri oleh perusahaan

2. Survelence yaitu fasilitasi pendaftaran SNI dan ISO dibiayai oleh pemerintah

setengah dan perusahaan setengah

3. Biaya pendaftaran difasilitasi secara penuh oleh pemerintah

Berkaitan dengan sertifikasi SNI dan ISO Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

yang membidang bidang perindustrian mempunyai tantangan dalam memfasilitasi

perusahaan supaya bisa bersertifikat SNI dan ISO yang selama ini baru dipihaki

dengan anggaran APBD Propinsi dan APBN. Sehingga dengan IKM yang telah

mempunyai sertifikasi ISO dan SNI akan berpeluang bisa lebih berdaya saing.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Seksi Penempatan dan

Pelatihan Tenaga Kerja selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Dalam pelayanan dalam bidang penempatan tenaga kerja dan peningkatan

produktivitas tenaga kerja bila disinergikan dengan renstra Kabupaten terdapat

berbagai tantangan yang dihadapi angkatan kerja dimana rencana perkembangan

iklim investasi dan perubahan era disruption merupakan tantangan bagi dinas

tenaga kerja untuk senantiasa meningkatkan produktivitas angkatan kerja

33

Selain tantangan terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh angkatan kerja

ataupun Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan

perubahan positif dalam hal investasi dan dunia industri merupakan peluang untuk

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam hal membangun produktivitas

angkatan kerja dengan melihat industri yang ada sekarang ini. Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja lebih dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan angkatan kerja

dalam membangun dunia usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang

ada.

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Seksi Hubungan dan

syarat kerja selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Di Kabupaten Klaten masih banyak terdapat perusahaan yang belum mempunyai

peraturan perusahaan sehingga Seksi Hubungan dan syarat kerja mempunyai

tantangan dalam meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat Peraturan

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB). Maka dari itu

pelayanan Seksi Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan mempunyai peluang

untuk mengadakan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan.

Terkait tindak lanjut dari PP.78/2015 tentang Struktur Upah dan Skala Upah

terdapat peluang bagi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dalam

meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan penerapan struktur upah dan skala

upah.

Sedangkan Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Seksi

Transmigrasi selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Dalam pelayanan dalam transmigrasi bila dilihat dari makin banyaknya masyarakat

yang ingin transmigrasi, namun terkendala quota yang terbatas dari Provinsi Jawa

Tengah. Pelayanan transmigrasi yang selama ini hanya bisa memfasilitasi

penempatan trasmigrasi yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah, maka

dari itu kedepannya pelayanan transmigrasi akan menerima dukungan melalui pola

sharing dengan daerah atau provinsi tujuan transmigrasi dalam upaya

meningkatkan penempatan transmigrasi.

34

BAB III

PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel III.1

Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No Aspek Kajian Standar yang Digunakan

Capaian

Kondisi Saat

Ini Th. 2015

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan PD Internal

(sesuai kewenangannya)

Eksternal

(di luar kewenangannya)

1 Tenaga kerja

1.1 Tingkat

pengangguran terbuka

x 100

2.51

Informasi pasar kerja

yang ada belum dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat

Kualifikasi yang

dibutuhkan pengguna tenaga kerja tidak

sesuai dengan kualifikasi rencana kerja

Jumlah pencari

kerja lebih besar dari lowongan

yang ada

1.2 Rasio penduduk

yang bekerja

x 100

0.97

Keterbatasan

kesempatan kerja yang sesuai dengan

pendidikan dan skill/kemampuan

pencari kerja

Angkatan kerja

mencari pekerjaan harus sesuai dengan

yang diminati angkatan kerja

Pertumbuhan angkatan kerja

yang masih tinggi

1.3 Angka partisipasi

angkatan kerja

x 100

67,79

Pencari Kerja yang

mendaftar kebanyakan dari lulusan SMU

Para pencari kerja yang

baru lulus dari SMU masih kurang

pengetahuan tentang dunia kerja

1.4 Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kewirausahaan

x 100

50

Pola pikir masyarakat pada umumnya jika

lulus dari dunia pendidikan adalah mencari kerja

Masih kurangnya SDM pencari kerja dalam

berwirausaha

Penyerapan

pencari kerja yang masih

kurang

1.5 Besaran tenaga

kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

x 100

24,74

Penempatan tenaga

kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Rekruitmen tenaga

kerja di luar Kab. Klaten oleh

perusahaan di Kabupaten Klaten atau perusahaan diluar

Klaten yang mengambil

lokasi seleksi

penerimaan tenaga kerja di Kabupaten

Klaten

1.6 Besaran pekerja

/ buruh yang menjadi peserta

program BPJS Ketenagakerjaan

x 100

86,81

Kurangnya

pengetahuan tentang manfaat BPJS

Ketenagakerjaan

Masih menganggap

remeh tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Masih ada

beberapa perusahaan yang

belum mendaftarkan

pekerjanya menjadi peserta

BPJS Ketenagakerjaan

35

1.7 Besaran kasus

yang diselesaian dengan

Perjanjian Bersama

x 100

36,36

Kurangnya kesadaran

pengusaha dan pekerja dalam memahami

peraturan per-UU Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam

pemanggilan para pihak (pengusaha /

pekerja) dalam upaya penyelesaian industrial

/ PHK, sering pihak pengusaha selalu mengabaikan surat

pemanggilan.

Penyelesaian kasus belum

bisa maksimal

1.8 Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun

x 1000

0,75

Waktu yang lama proses penyelesaian

PHI/PHK di Pengadilan Hubungan Industrial

Terjadinya pelanggaran normative

ketenakerjaan oleh Penghusaha dan Pekerja

2. Transmigrasi

2.1 Persentase partisipasi

masyarakat mengikuti

program transmigrasi

x 100 75,00

Target penempatan

Calon Transmigrasi

Kabupaten tidak sama

dengan target alokasi yang diberikan Provinsi

Target penempatan Calon Transmigrasi

Provinsi tidak sama dengan target alokasi

yang ditetapkan Kabupaten

Alokasi penempatan

tidak sesuai dengan yang diharapkan

Transmigran, sehingga

sebagian ada yang

mengundurkan diri

2.2 Persentase

besaran

peningkatan minat

transmigrasi

x 100 -64,62

2.3 Persentase calon

transmigrasi yang

ditempatkan

x 100 30,43

2.4 Persentase calon

transmigrasi yang sudah

disosialisasi

x 100

0

Kurangnya SDM dari

bidang transmigrasi untuk

mensosialisasikan program transmigrasi

Beberapa masyarakat

yang menganggap bahwa program

transmigrasi sudah tidak ada.

Masyarakat masih kurang

pengetahuan tentang program

transmigrasi

3. Perindustrian

3.1 Pertumbuhan

Industri x 100

0,59

Masih rendahnya

tingkat profesionalisme

di bidang Industri Kecil,

Menengah.

3.2 Kontribusi sektor

industri terhadap PDRB

x 100

27,55

3.3 Persentase IKM

yang memiliki daya saing

x 100

2,50

Kurangnya inovasi dan

diversifikasi produk

Susah dalam

mendapatkan bahan baku yang bagus

Masih sedikitnya IKM

yang mempunyai sertifikat ISN

dan ISO

3.4 Persentase IKM

yang memiliki ISO dan SNI

x 100

5,00

Mahalnya biaya dalam

memperoleh sertifikasi ISO dan SNI

IKM masih

meremehkan manfaat dari sertifikat ISO dan

SNI

3.5 Persentase IKM

yang memiliki standar produk

teknologi manufaktur

x 100

3,00

IKM masih banyak

yang belum memiliki standar produk

teknologi manufaktur

Susah dalam

mendapatkan bahan baku yang bagus

Lemahnya daya saing dan belum

optimalnya pengembangan

mutu, desain dan merk dagang

beberapa produk ekspor;

3.6 Persentase IKM mebel yang

memiliki SVLK

x 100

9,50

IKM mebel masih banyak yang belum

memiliki sertifikat

SVLK

IKM mebel masih

meremehkan manfaat dari sertifikat SVLK

3.7 Laju pengembangan

sentra industri x 100

36

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Dari 8 Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Klaten tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

sebagai unsur perangkat daerah sekurang-kurangnya ikut mendukung 2 (dua)

rumusan misi, yaitu:

Misi ke 3 : “ Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi

kerakyatan yang berbasis potensi lokal”.

Misi ke 8 : “ Meningkatkan kapasitas pelayanan publik”.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program-program tersebut, menemui faktor

penghambat dan pendorong untuk mendukung visi dan misi bupati. Adapun telaah

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

sebagaimana Tabel III.2

Tabel III.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing

Misi dan Program Prioritas Kepala

Daerah

Permasalahan

Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Eksternal Internal

Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing

berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal

Pengembangan dan dukungan

terhadap kemajuan pembangunan di

sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan

UMKM), berbasis klaster untuk

mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah dan

pemenuhan kebutuhan pangan dan

ketahanan pangan

PD belum sepenuhnya

menerapkan standar

pelayanan kinerja : SP, dan SOP

Tidak adanya katup

pengendalian dan

pengawasan bagi PD untuk memastikan

bahwa PD telah

menerapkan standar pelayanan kinerja

berdasar budaya kerja,

dan pencapaian keberhasilan target

indikator daerah yang

harus

dipertanggungjawabkan.

Masih terbatasnya

sumber daya produktif

terhadap akses: pasar, modal, teknologi, dan

informasi.

Terbukanya pasar,

teknologi dan

informasi seharusnya ditangkap sebagai

peluang untuk

berkembang dan kemajuan.

Target Capaian Kinerja Indikator Daerah

belum sepenuhnya

menjadi target agregat pelayanan PD

Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada

yang belum melakukan

pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah

tangga., dan secara

umum manajerial masih rendah, legitimasi

hukumnya belum kuat

atas tempat usaha, jenis usaha dan asset

Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk

mengembangkan kemajuan di sektor

Koperasi dan UMKM, kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan

pihak ketiga

Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola

kemitraan sulit

diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran

maupun teknologi.

37

Lemahnya daya saing dan belum optimalnya

pengembangan mutu,

desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;

Meningkatkan sarana dan prasarana

serta layanan perdagangan yang

mampu mendukung kemajuan sektor

pariwisata pada khususnya dan sektor jasa pada umunya

Belum optimalnya

pelaksanaan

perlindungan konsumen

dan pengawasan barang beredar;

Rendahnya daya saing

produk IKM dalam

menghadapi dampak globalisasi

Belum optimalnya

jaringan kerjasama

antara pelaku usaha dengan pelaku usaha

lainnya dalam rangka

peningkatan daya saing IKM

Belum terwujudnya pola

kemitraan antara industri besar dengan

industri kecil selain itu

masih minimnya investor

Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif

bagi penganggur dan setengah penganggur.

Produktivitas tenaga kerja masih

rendah

Masih rendahnya tingkat pendidikan

dan ketrampilan angkatan kerja

Belum optimalnya ketersediaan

anggaran dan jumlah pencaker yang

terdaftar tidak sebanding dengan

lowongan yang tersedia

Diadakan kegiatan pelatihan

ketrampilan yang menunjang

wiraswasta dan pembinaan LPKS

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan

berkurangnya kasus PHI/PHK serta meningkatnya peran dan

fungsi lembaga ketenagakerjaan

Kurangnya harmonisnya

hubungan industrial antara

pengusaha dan pekerja sehingga terjadinyya

PHI/PHK

Kurangnya kesadaran

penghusaha dan pekerja dalam

memahami peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan

Belum maksimalnya pelaksanaan

pengawasan tentang norma-norma

ketenagakerjaan

Diadakan fasilitasi prosedur

penyelesaian PHI/PHK

Meningkatkan kapasitas pelayanan

publik

Pengembangan program

transmigrasi sebagai upaya pemerataan penyebaran

penduduk

Peminat calon

transmigrasi cukup banyak tetapi

target setiap tahun hanya sedikit

Potensi calon

transmigrasi yang diberangkatkan

tidak sesuai dengan potensi daerah

transmigrasi

Target penempatan

Calon Transmigrasi Kabupaten tidak

sama dengan target alokasi yang

diberikan provinsi

Diadakan

penyuluhan, pelatihan dan

pembinaan transmigrasi agar

ketrampilan calon transmigrasi meningkat

38

III.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi

Telaahan Visi, Misi dan Program Renstra Kementrian/Lembaga Non

Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten, sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra PD Provinsi

Visi :

Misi dan Program Renstra K/L Permasalahan Pelayanan

PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Eksternal Internal

Misi .......

1 Program ..... Jumlah pencari kerja

lebih besar dari

lowongan yang ada,

sedangkan lowongan

yang ada tidak sesuai

dengan persyaratan

pencari kerja.

Masih rendahnya

tingkat pendidikan

dan ketrampilan

angkatan

kerja/pencari kerja.

Info Pasar kerja

yang ada belum

menjangkau

seluruh lapisan

masyarakat.

Pertumbuhan angkatan

kerja yang masih tinggi

Produktivitas

angkatan kerja

masih rendah

Masih kurangnya

pengetahuan para

angkatan kerja

dalam berwirausaha Banyaknya perusahaan

yang belum

memberikan upah

pekerja sesuai dengan

Upah Minimum

Kabupaten.

Sebagaian besar

perusahaan secara

keuangan belum

mampu

memberikan upah

sesuai dengan

UMK

Kurangnya

kesadaran

pengusaha dan

pekerja dalam

memahami

peraturan per-UU

Ketenagakerjaan.

1 Penyelesaian kasus

belum bisa maksimal

Bahwa dalam

pemanggilan para

pihak (pengusaha /

pekerja) dalam

upaya penyelesaian

industrial / PHK,

sering pihak

pengusaha selalu

mengabaikan surat

pemanggilan.

Kurangnya

kesadaran

pengusaha dan

pekerja dalam

memahami

peraturan per-UU

Ketenagakerjaan.

Karena tempat

transmigrasi tidak sesuai

dengan keinginan

masyarakat

Terbatasnya lahan

tempat transmigrasi

yang sesuai dengan

keinginan

masyarakat

Rendahnya kualitas

Calon transmigran

dan kurangnya

penguasaan

informasi terhadap

calon lokasi

transmigrasi

Masih rendahnya

tingkat profesionalisme

di bidang Industri Kecil,

Menengah.

Masih rendahnya

SDM dalam

mengembangkan

produk IKM

Kurang Kreatif

dalam

mengembangkan

produk-produk

IKM

Terbukanya pasar,

teknologi dan

informasi

seharusnya

ditangkap sebagai

39

peluang untuk

berkembang dan

kemajuan.

Belum berkembangnya

produk unggulan

daerah.

Kurangnya inovasi

dan diversifikasi

produk.

Belum optimalnya

pemberdayaan IKM

melalui pola

Klaster

Masih minimnya

investor industri besar

Belum optimalnya

jaringan kerjasama

antara pelaku usaha

dengan pelaku

usaha lainnya

dalam rangka

peningkatan daya

saing IKM.

Belum terwujudnya

pola kemitraan

antara industri

besar dengan

industri kecil

Masih sedikitnya IKM

yang mempunyai

sertifikat ISN dan ISO

Mahalnya biaya

dalam memperoleh

sertifikat SNI dan

ISO

Kurangnya

pemahaman para

IKM dalam

memperoleh SNI

dan ISO

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 berdasarkan Rencana Struktur ruang dan tugas

pokok fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sebagaimana

Tabel 3.4

Tabel 3.4 Telaah Struktur Ruang Terhadap Tupoksi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan tenaga

Kerja Kabupaten Klaten

No

Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Palayanan

PD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan PD

PKN PKN

PKW dengan fungsi pengembangan sbg

kawasan pusat pemerintahan, pelayanan sosial

dan ekonomi, permukiman perkotaan,

perdagangan dan jasa, industri, pendidikan,

kesehatan, perhubungan dan peribadatan.

Klaten selatan, Klaten

Tengah dan Klaten Utara

Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan

pembinaan pelaksanaan

tugas di bidang

perencanaan pembangunan

daerah

Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


daerah

sebagai pusat PKW dengan

fungsi pengembangan sbg

kawasan pusat

pemerintahan, ekonomi,

permukiman perkotaan,

perdagangan dan jasa,

pendidikan, kesehatan,

perhubungan dan

peribadatan.

PKL dengan fungsi pengembangan sbg kawasan

perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan,

pariwisata, pertanian, industri, pelayanan

perekonomian dan skala regional, pendidikan,

kesehatan, perhubungan dan peribadatan.

Delanggu dan Prambanan Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


daerah

Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


daerah

sebagai PKL dengan fungsi

pengembangan sbg

kawasan perdagangan dan

jasa, permukimn

perkotaan, pariwisata,

pelayanan perekonomian

dan skala regional,

kesehatan, dan

peribadatan.

PKlp dengan fungsi pengembangan sbg

kawasan perdagangan dan jasa, permukimn

perkotaan, pariwisata, pertanian, industri,

pelayanan perekonomian dan skala regional,

pendidikan, kesehatan, perhubungan dan

peribadatan.

Jatinom, Pedan, dan Wedi Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


sebagai pusat PKlp

dengan fungsi

pengembangan sbg

kawasan perdagangan dan

jasa, pertanian, industri,

pelayanan perekonomian

dan skala regional,

40

daerah daerah pendidikan, dan

peribadatan.

PKK dg fungsi pengembangan sbg kawasan

pusat pelayanan skala antar kecamatan,

pendidikan, kesehatan, peribadatan,

perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian

dan sosial utk skala lokal

Bayat, cawas, ceper,

gantiwarno, Jogonalan,

Juwuring, Kalikotes,

karanganom, Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum, Kemalang,

manisrenggo, ngawen,

Polanharjo, Trucuk,

Tulung dan Wonosari.

Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


daerah

Perumusan kebijakan

teknis perencanaan,

pengendalian dan


tugas di bidang


daerah

Sebagai pusat PKK dg

fungsi pengembangan sbg

kawasan pusat pelayanan

skala antar kecamatan,

pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perdagangan

dan jasa, pertanian,

perekonomian dan sosial

utk skala lokal

PKL dengan fungsi pengembangan sbg

kawasan perdagangan dan jasa,

permukimn perkotaan, pariwisata,

pertanian, industri, pelayanan

perekonomian dan skala regional,

pendidikan, kesehatan, perhubungan

dan peribadatan.

Delanggu dan

Prambanan

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

sebagai pusat PKlp

dengan fungsi

pengembangan sbg

kawasan perdagangan

dan jasa, pertanian,

industri, pelayanan

perekonomian dan

skala regional,

pendidikan, dan

peribadatan.

Program Pengawasan

dan Pengendalian

Usaha Industri

Program Pengawasan

dan Pengendalian

Usaha Industri

PKK dg fungsi pengembangan sbg

kawasan pusat pelayanan skala antar

kecamatan, pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perdagangan dan jasa,

pertanian, perekonomian dan sosial

utk skala lokal

Bayat, cawas, ceper,

gantiwarno,

Jogonalan, Juwuring,

Kalikotes,

karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum,

Kemalang,

manisrenggo, ngawen,

Polanharjo, Trucuk,

Tulung dan Wonosari.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Sebagai pusat PKK dg

fungsi pengembangan

sbg kawasan pusat

pelayanan skala antar

kecamatan,

pendidikan,

kesehatan,

peribadatan,

perdagangan dan

jasa, pertanian,

perekonomian dan

sosial utk skala lokal

Sedangkan telaah pola ruang terhadap Tupoksi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5 Telaah Pola Ruang Terhadap Tupoksi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten

Rencana Pola Ruang

Kondisi Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang pada

periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola

Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan

SKPD

A. Kawasan Lindung A

.

Kawasan Lindung

a

.

Kawasan Hutan Lindung,

Mencakup luas ≥ 29 ha

berada di Kecamatan Bayat.

a

.

Kawasan Hutan Lindung,

Mencakup luas ≥ 29 ha berada di

Kecamatan Bayat.

-

-

-

b

.

Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap

kawasan bawahannya adalah

berupa kawasan resapan air,

meliputi kecamatan:

Kemalang, Manisrenggo,

Karangnongko, Jatinom, dan

Tulung.

b

.

Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan

bawahannya adalah berupa

kawasan resapan air, meliputi

kecamatan: Kemalang,

Manisrenggo, Karangnongko,

Jatinom, dan Tulung.

- - -

c

.

Kawasan Perlindungan

Setempat, diantaranya;

c

.

Kawasan Perlindungan Setempat,

diantaranya; - - -

41

a

)

.

Kawasan sempadan

sungai mencakup luasan

≥ 3.963 hektar yang

tersebar di wilayah

Kabupaten, dengan

rincian sebagai berikut :

a

)

.

Kawasan sempadan sungai

mencakup luasan ≥ 3.963

hektar yang tersebar di

wilayah Kabupaten, dengan

rincian sebagai berikut :

- - --

i dataran sepanjang

tepian sungai

bertanggul dengan

lebar paling

sedikit 5 (lima)

meter dari kaki

tanggul sebelah

luar;

i dataran sepanjang

tepian sungai

bertanggul dengan

lebar paling sedikit 5

(lima) meter dari kaki

tanggul sebelah luar;

- - -

Ii dataran sepanjang

tepian sungai besar

tidak bertanggul

di luar kawasan

permukiman

dengan lebar

paling sedikit 100

(seratus) meter dari

tepi sungai; dan

I

i

dataran sepanjang

tepian sungai besar

tidak bertanggul di

luar kawasan

permukiman dengan

lebar paling sedikit 100

(seratus) meter dari tepi

sungai; dan

- - -

iii dataran sepanjang

tepian anak sungai

tidak bertanggul

di luar kawasan

permukiman

dengan lebar

paling sedikit 50

(lima puluh) meter

dari tepi sungai.

i

i

i

dataran sepanjang

tepian anak sungai

tidak bertanggul di luar

kawasan permukiman

dengan lebar paling

sedikit 50 (lima puluh)

meter dari tepi sungai.

- - -

d Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam, dan Cagar

Budaya.

d Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam, dan Cagar

Budaya.

- - -

a

.

Taman Nasional Gunung

Merapi dengan luas

kurang lebih 893 (delapan

ratus Sembilan puluh

tiga) hektar yang

meliputi sebagian wilayah

Kecamatan Kemalang;

dan

a

.

Taman Nasional Gunung

Merapi dengan luas kurang

lebih 893 (delapan ratus

Sembilan puluh tiga) hektar

yang meliputi sebagian

wilayah Kecamatan

Kemalang; dan

- - -

b

.

Kawasan cagar budaya

meliputi:

b

.

Kawasan cagar budaya

meliputi:

1. Candi Prambanan,

Candi Sojiwan,

Candi Bubrah,

Candi Lumbung,

Candi Sewu, Candi

Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo,

Candi Plaosan Lor,

dan Candi

Plaosan Kidul

berada di

Kecamatan

Prambanan dengan

luas kurang lebih

67 (enam puluh

tujuh) hektar;

1

.

Candi Prambanan,

Candi Sojiwan, Candi

Bubrah, Candi

Lumbung, Candi Sewu,

Candi Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo, Candi

Plaosan Lor, dan

Candi Plaosan Kidul

berada di Kecamatan

Prambanan dengan luas

kurang lebih 67 (enam

puluh tujuh) hektar;

- - -

2. Candi Prambanan,

Candi Sojiwan,

Candi Bubrah,

Candi Lumbung,

Candi Sewu, Candi

Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo,

2

.

Candi Prambanan,


Bubrah, Candi

Lumbung, Candi Sewu,

Candi Asu/Gana, Candi


Plaosan Lor, dan

- - -

42

Candi Plaosan Lor,

dan Candi

Plaosan Kidul

berada di

Kecamatan

Prambanan dengan

luas kurang lebih

67 (enam puluh

tujuh) hektar; dan

Candi

Karangnongko

berada di

Kecamatan

Karangnongko

dengan luas

kurang lebih 1

(satu) hektar; dan

Candi Plaosan Kidul

berada di Kecamatan

Prambanan dengan luas

kurang lebih 67 (enam

puluh tujuh) hektar; dan

Candi Karangnongko

berada di Kecamatan

Karangnongko dengan

luas kurang lebih 1

(satu) hektar; dan

3. Kawasan

Pandanaran berada

di Kecamatan

Bayat dengan luas

kurang lebih 9

(sembilan) hektar.

3

.

Kawasan Pandanaran

berada di Kecamatan

Bayat dengan luas

kurang lebih 9

(sembilan) hektar.

- - -

B Kawasan Budidaya

a Kawasan peruntukan hutan

produksi;

a Kawasan peruntukan hutan

produksi; - - -

a

)

.

Hutan produksi

terbatas mencakup

luasan ≥ 185 hektar

berada di Kecamatan

Bayat.

a

)

.

Hutan produksi terbatas

mencakup luasan ≥ 185

hektar berada di Kecamatan

Bayat.

- - -

b

)

.

Hutan produksi tetap


hektar meliputi

kecamatan: Bayat dan

Kalikotes.

b

)

.

Hutan produksi tetap


hektar meliputi kecamatan:

Bayat dan Kalikotes.

- - -

b

.

Kawasan peruntukan hutan

rakyat mencakup luasan ≥

1.514 hektar meliputi

kecamatan : Bayat, Jatinom,

Karangnongko, Kemalang,

Manisrenggo, Prambanan,

Tulung dan Wedi.

b Kawasan peruntukan hutan rakyat

mencakup luasan ≥ 1.514 hektar

meliputi kecamatan : Bayat,

Jatinom, Karangnongko, Kemalang,

Manisrenggo, Prambanan, Tulung

dan Wedi.

- - -

c

.

Kawasan peruntukan pertanian

tanaman pangan mencakup

luasan ≥ 28.949 hektar

berada di seluruh kecamatan,

dengan perincian sebagai

berikut:

c Kawasan peruntukan pertanian

tanaman pangan mencakup luasan ≥

28.949 hektar berada di seluruh

kecamatan, dengan perincian

sebagai berikut:

- - -

a

)

Kawasan peruntukan

hortikultura mencakup


meliputi kecamatan:

Bayat, Cawas, Ceper,

Delanggu, Gantiwarno,

Jatinom, Jogonalan,

Juwiring, Kalikotes,

Karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,


Ngawen, Pedan,

Prambanan, Trucuk,

Tulung, Wedi, dan

Wonosari.

a

)

Kawasan peruntukan

hortikultura mencakup


meliputi kecamatan:

Bayat, Cawas, Ceper,

Delanggu, Gantiwarno,

Jatinom, Jogonalan,

Juwiring, Kalikotes,

Karanganom,

Karangdowo,


Manisrenggo, Ngawen,

Pedan, Prambanan,

Trucuk, Tulung, Wedi,

dan Wonosari.

- - -

I Kelapa deres

meliputi

kecamatan: Bayat,

Gantiwarno,

Jogonalan,

Kalikotes,

Kemalang,

I Kelapa deres meliputi

kecamatan: Bayat,

Gantiwarno, Jogonalan,

Kalikotes, Kemalang,

Manisrenggo dan Wedi.

- - -

43

Manisrenggo dan

Wedi.

Ii Kapuk meliputi

kecamatan :

Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan,

Kalikotes,

Ngawen,

Prambanan, dan

Tulung.

I

i

Kapuk meliputi kecamatan

: Gantiwarno, Jatinom,

Jogonalan, Kalikotes,

Ngawen, Prambanan, dan

Tulung. - - -

Iii Kopi meliputi

kecamatan:

Jatinom,

Karangnongko,

Kemalang,

Tulung, dan

Manisrenggo.

I

i

i

Kopi meliputi kecamatan:

Jatinom, Karangnongko,

Kemalang, Tulung, dan

Manisrenggo. - - -

Iv Tembakau

rajangan dan

asepan meliputi

kecamatan: Bayat,

Ceper,

Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan,

Prambanan,

Manisrenggo dan

Kemalang.

I

v

Tembakau rajangan dan

asepan meliputi

kecamatan: Bayat, Ceper,

Gantiwarno, Jatinom,

Jogonalan, Prambanan,

Manisrenggo dan

Kemalang.

- - -

V Tembakau

Virginia meliputi

kecamatan: Pedan,

Trucuk, dan

Kalikotes.

V Tembakau Virginia

meliputi kecamatan:

Pedan, Trucuk, dan

Kalikotes.

- - -

V

i

Tembakau

Vorsternland

meliputi

kecamatan:

Gantiwarno,

Jogonalan,

Kebonarum,

Klaten Selatan,

Klaten Utara, dan

Wedi.

V

i

Tembakau Vorsternland

meliputi kecamatan:


Kebonarum, Klaten

Selatan, Klaten Utara, dan

Wedi. - - -

V

ii

Cengkeh meliputi

kecamatan:

Jatinom,

Karangnongko,

Kemalang,

Manisrenggo dan

Tulung.

V

i

i

Cengkeh meliputi

kecamatan: Jatinom,


Manisrenggo dan Tulung. - - -

vi

ii

Tebu meliputi

kecamatan: Bayat,

Ceper, Pedan,

Jatinom,

Gantiwarno,

Jogonalan, dan

Prambanan.

v

i

i

i

Tebu meliputi kecamatan:

Bayat, Ceper, Pedan,

Jatinom, Gantiwarno,

Jogonalan, dan

Prambanan.

- - -

b

)

.

Kawasan peruntukan

perkebunan mencakup


terdiri atas komoditas

b

).

Kawasan peruntukan perkebunan

mencakup luasan ≥ 1.080 hektar

terdiri atas komoditas - - -

a. Pengembangan

kawasan

peruntukan

peternakan

mencakup luasan

≥ 434 hektar

meliputi

kecamatan: Bayat,

Cawas,

Gantiwarno,

Jatinom,

Jogonalan, Wedi,

Karangdowo,

a

.

Pengembangan kawasan

peruntukan peternakan

mencakup luasan ≥ 434 hektar

meliputi kecamatan: Bayat,

Cawas, Gantiwarno, Jatinom,

Jogonalan, Wedi, Karangdowo,

Karangnongko, Kebonarum,


Ngawen, Prambanan, dan

Tulung.

- - -

44

Karangnongko,

Kebonarum,

Kemalang,

Manisrenggo,

Ngawen,

Prambanan, dan

Tulung.

b. Kawasan

peruntukan

pertanian tanaman

pangan mencakup

luasan ≥ 32.451

hektar ditetapkan

menjadi Lahan

Pertanian Pangan

Berkelanjutan

(LPPB).

b

.

Kawasan peruntukan pertanian

tanaman pangan mencakup


ditetapkan menjadi Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LPPB). - - -

d Kawasan peruntukan

perikanan terdiri atas:

d Kawasan peruntukan perikanan

terdiri atas:

- - -

a

)

Kawasan Peruntukan

Perikanan Tangkap,

Kawasan peruntukan

perikanan tangkap

mencakup seluruh

perairan badan sungai di

wilayah Kabupaten.

a

)

Kawasan Peruntukan

Perikanan Tangkap, Kawasan

peruntukan perikanan

tangkap mencakup seluruh

perairan badan sungai di

wilayah Kabupaten.

a)

- - -

b

).

Kawasan Peruntukan

Perikanan Budidaya,

meliputi:

b

)

.

Kawasan Peruntukan

Perikanan Budidaya, meliputi:

- - -

(a) waduk atau rawa

dengan luas ≥

170 hektar

berada di

Kecamatan

Bayat.

(a) waduk atau rawa

dengan luas ≥ 170

hektar berada di

Kecamatan Bayat. - - -

(b) budidaya

pembibitan dan

budidaya

pembesaran

dengan luas ≥

113 hektar

meliputi

kecamatan:

Bayat, Cawas,

Jogonalan,

Juwiring,

Kalikotes,

Karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum,

Manisrenggo,

Ngawen,

Polanharjo,

Prambanan dan

Tulung.

(b) budidaya pembibitan

dan budidaya

pembesaran dengan

luas ≥ 113 hektar

meliputi kecamatan:

Bayat, Cawas,

Jogonalan, Juwiring,

Kalikotes,

Karanganom,

Karangdowo,

Karangnongko,

Kebonarum,

Manisrenggo,

Ngawen, Polanharjo,

Prambanan dan

Tulung.

- -- -

(c) Pengembangan

budidaya

perikanan

berbasis sistem

kewilayahan

dilaksanakan

melalui

pengembangan

kawasan

minapolitan

dengan

komoditas ikan

nila meliputi

kecamatan:

Karanganom,

Polanharjo dan

(c) Pengembangan

budidaya perikanan

berbasis sistem

kewilayahan

dilaksanakan

melalui

pengembangan

kawasan minapolitan

dengan komoditas

ikan nila meliputi

kecamatan:

Karanganom,

Polanharjo dan

Tulung.

- - -

45

Tulung.

C Kawasan Peruntukan

Pertambangan, terdiri atas;

C Kawasan Peruntukan

Pertambangan, terdiri atas;

-

-

-

a

)

.

Kawasan peruntukan

pertambangan mineral

meliputi:

a

).

Kawasan peruntukan

pertambangan mineral

meliputi:

-

Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

-

(

a

)

.

pertambangan andesit

berada di Kecamatan

Karangdowo;

(a). pertambangan andesit

berada di Kecamatan

Karangdowo; - - -

(

b

)

.

pertambangan batu

gamping berada di

Kecamatan Kalikotes;

(b). pertambangan batu

gamping berada di

Kecamatan Kalikotes; - - -

(

c

)

.

pertambangan lempung

alluvial meliputi

kecamatan: Ceper,


Karanganom,

Karangnongko, dan

Ngawen.

(c). pertambangan

lempung alluvial

meliputi kecamatan:

Ceper, Gantiwarno,

Jogonalan,

Karanganom,

Karangnongko, dan

Ngawen.

- - -

D Kawasan Peruntukan Industri;

D Kawasan Peruntukan Industri;

- - -

Kawasan peruntukan industri besar

meliputi:


meliputi:


meliputi:


meliputi:

Program Pengawasan dan

Pengendalian Usaha Industri

Peningkatan kualitas dan

produktivitas Tenaga Kerja

Arahan Program Pengawasan

dan Pengendalian Usaha

Industri ke depan tetap harus

memperhatikan kawasan

peruntukan

(a). Kecamatan Ceper dengan

luas ≥ 342 hektar;

(a). Kecamatan Ceper dengan

luas ≥ 342 hektar; - - -

(b). Kecamatan Pedan dengan

luas ≥ 147 hektar; dan

(b). Kecamatan Pedan dengan

luas ≥ 147 hektar; dan - - -

(c). Kecamatan Prambanan

dengan luas ≥ 127 hektar.

(c). Kecamatan Prambanan

dengan luas ≥ 127 hektar. - - -

Kawasan peruntukan industri

menengah meliputi:


menengah meliputi:

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Perlindungan dan

pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Arahan Program

Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah, harus tetap


peruntukan.

Program Pengawasan

dan Pengendalian Usaha

Industri

Arahan Program

Pengawasan dan

Pengendalian Usaha

Industri ke depan tetap

harus memperhatikan

kawasan peruntukan

(a). Kecamatan Klaten Tengah

dan Kecamatan Klaten

Utara dengan luas ≥ 71

hektar;

(a). Kecamatan Klaten Tengah

dan Kecamatan Klaten

Utara dengan luas ≥ 71

hektar;

- - -

(b). Kecamatan Karanganom

dengan luas ≥ 22 hektar;

(b). Kecamatan Karanganom

dengan luas ≥ 22 hektar; - - -

(c). Kecamatan Delanggu


dan

(c). Kecamatan Delanggu


dan

- - -

(d). Kecamatan Jogonalan

dengan luas ≥ 56 hektar.

(d). Kecamatan Jogonalan

dengan luas ≥ 56 hektar. - - -

46


kecil dan mikro meliputi:


kecil dan mikro meliputi:

-

Perluasan Kesempatan Kerja

-

Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Arahan Program

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah,

harus tetap


peruntukan.

(a). industri pengecoran logam

berada di Kecamatan

Ceper

(a). industri pengecoran logam

berada di Kecamatan Ceper - - -

(b). industri pandai besi

meliputi kecamatan:

Delanggu, Jatinom,

Karanganom,

Manisrenggo, dan

Polanharjo.

(b). industri pandai besi

meliputi kecamatan:

Delanggu, Jatinom,

Karanganom, Manisrenggo,

dan Polanharjo.

- - -

(c). industri tenun Alat Tenun

Bukan Mesin (ATBM)

meliputi kecamatan:

Bayat, Cawas, Juwiring,

Karangdowo, dan Pedan.

(c). industri tenun Alat Tenun

Bukan Mesin (ATBM)

meliputi kecamatan: Bayat,

Cawas, Juwiring,

Karangdowo, dan Pedan.

-- - -

(d). industri konveksi meliputi

kecamatan: Ceper,

Kalikotes, Klaten Selatan,

Ngawen, Pedan, dan Wedi.

(d). industri konveksi meliputi

kecamatan: Ceper,

Kalikotes, Klaten Selatan,

Ngawen, Pedan, dan Wedi.

- - -

(e). industri genteng meliputi

kecamatan: Ceper,

Kalikotes, Karanganom,

Selatan, Ngawen, dan

Wonosari.

(e). industri genteng meliputi

kecamatan: Ceper,

Kalikotes, Karanganom,

Selatan, Ngawen, dan

Wonosari.

- - -

(f). industri meubel/furniture

meliputi kecamatan:

Cawas, Juwiring,

Karangdowo, Klaten

Utara, Ngawen, Trucuk,

dan Wonosari.

(f). industri meubel/furniture

meliputi kecamatan:

Cawas, Juwiring,

Karangdowo, Klaten Utara,

Ngawen, Trucuk, dan

Wonosari.

- - -

(g). industri gerabah/keramik

meliputi kecamatan :

Bayat, Wedi, dan

Wonosari.

(g). industri gerabah/keramik

meliputi kecamatan : Bayat,

Wedi, dan Wonosari. - - -

(h). industri pengolahan

tembakau meliputi

kecamatan: Gantiwarno,

Wedi, Kebonarum,

Manisrenggo, Trucuk dan

Wedi.

(h). industri pengolahan

tembakau meliputi

kecamatan: Gantiwarno,

Wedi, Kebonarum,

Manisrenggo, Trucuk dan

Wedi.

- - -

(i) industri soonmeliputi

kecamatan: Ngawen dan

Tulung.

(i) industri soonmeliputi

kecamatan: Ngawen dan

Tulung.

- - -

(j) industri makanan kecil

meliputi kecamatan:

Jogonalan dan Polanharjo.

(j) industri makanan kecil

meliputi kecamatan:

Jogonalan dan Polanharjo.

- - -

E Kawasan Peruntukan Pariwisata,

meliputi;

E Kawasan Peruntukan Pariwisata,

meliputi -- - -

a

)

.

kawasan peruntukan

pariwisata budaya, mencakup;

a

.

kawasan peruntukan pariwisata

budaya, mencakup; - - -

(

a

)

.

Candi Prambanan,


Bubrah, Candi Lumbung,

Candi Sewu, Candi

Asu/Gana, Candi


Plaosan Lor, dan Candi

(a). Candi Prambanan, Candi

Sojiwan, Candi Bubrah,

Candi Lumbung, Candi

Sewu, Candi Asu/Gana,

Candi Lor/Candirejo, Candi

Plaosan Lor, dan Candi

Plaosan Kidul berada di

- - -

47

Plaosan Kidul berada di

Kecamatan Prambanan;

Kecamatan Prambanan;

(

b

)

.

Candi Merak dan candi

karangnongko berada di

Kecamatan

Karangnongko;

(b). Candi Merak dan candi

karangnongko berada di

Kecamatan Karangnongko; - - -

(

c

)

.

Museum Gula Jawa

Tengah berada di

Kecamatan Jogonalan;

(c). Museum Gula Jawa Tengah

berada di Kecamatan

Jogonalan; - - -

(

d

)

.

Makam Ki Ageng Gribig

dan Tradisi Yaqowiyu

berada di Kecamatan

Jatinom;

(d). Makam Ki Ageng Gribig

dan Tradisi Yaqowiyu

berada di Kecamatan

Jatinom;

- - -

(

e

)

.

Makam Ki Ageng

Pandanaran berada di

Kecamatan Bayat;

(e). Makam Ki Ageng

Pandanaran berada di

Kecamatan Bayat; - - -

(

f

)

.

Makam Ki Ageng

Ronggowarsito berada di

Kecamatan Trucuk;

(f). Makam Ki Ageng

Ronggowarsito berada di

Kecamatan Trucuk; - - -

(

g

)

.

Makam Ki Ageng

Perwito berada di

Kecamatan Wonosari;

dan

(g). Makam Ki Ageng Perwito

berada di Kecamatan

Wonosari; dan - - -

(

h

)

.

keunikan lokal desa

wisata meliputi desa :

(h). keunikan lokal desa wisata

meliputi desa :

- - -

b

)

.

Kawasan peruntukan

pariwisata alam meliputi:

b

)

Kawasan peruntukan pariwisata

alam meliputi - - -

(

a

)

.

Deles Indah berada di

Kecamatan Kemalang;

(a). Deles Indah berada di

Kecamatan Kemalang; - - -

(

b

)

.

Gunung Watu Prau dan

Pegunungan Kidul

berada di Kecamatan

Bayat; dan

(b). Gunung Watu Prau dan

Pegunungan Kidul berada

di Kecamatan Bayat; dan

- - -

(

c

)

.

kawasan keunikan batuan

dan fosil berada di

Kecamatan Bayat

(c). kawasan keunikan batuan

dan fosil berada di

Kecamatan Bayat

- - -

c

)

.

Kawasan peruntukan

pariwisata buatan.

c

.

Kawasan peruntukan pariwisata

buatan. - - -

(

a

)

.

Rawa Jombor Permai

berada di Kecamatan

Bayat;

(a). Rawa Jombor Permai

berada di Kecamatan

Bayat; - - -

(

b

)

.

Obyek Wisata Mata Air

Cokro (OMAC),

Pemandian Lumban

Tirto, dan Pemancingan

Janti berada di

Kecamatan Tulung;

(b). Obyek Wisata Mata Air

Cokro (OMAC),

Pemandian Lumban Tirto,

dan Pemancingan Janti

berada di Kecamatan

Tulung;

- - -

48

(

c

)

.

Pemandian Umbul

Ponggok berada di

Kecamatan Polanharjo;

(c). Pemandian Umbul

Ponggok berada di

Kecamatan Polanharjo; - - -

(

d

)

.

Pemandian Jolotundo

berada di Kecamatan

Karanganom; dan

(d). Pemandian Jolotundo

berada di Kecamatan

Karanganom; dan - - -

(

e

)

.

Pemandian Tirtomulyono

dan Pemandian

Tirtomulyani berada di

Kecamatan Kebonarum.

(e). Pemandian Tirtomulyono

dan Pemandian

Tirtomulyani berada di

Kecamatan Kebonarum.

- - -

Kawasan Lainnya Kawasan Lainnya -- - -

Kawasan peruntukan lainnya

diantara kawasan pertahanan dan

keamanan yang meliputi:

Kawasan peruntukan lainnya

diantara kawasan pertahanan dan

keamanan yang meliputi:

- - -

a

.

Depo Pendidikan dan

Latihan Tempur

(Dodiklatpur) berada di

Kecamatan Klaten

Selatan dengan luas ≥ 29

hektar;

a

.

Depo Pendidikan dan Latihan

Tempur (Dodiklatpur) berada

di Kecamatan Klaten Selatan

dengan luas ≥ 29 hektar; - - -

b

.

Komando Distrik Militer

(Kodim) Klaten berada di

Kecamatan Klaten

Tengah dengan luas ≥ 1

hektar;

b

.

Komando Distrik Militer

(Kodim) Klaten berada di

Kecamatan Klaten Tengah


- - -

c

.

Kepolisian Resor (Polres)

Klaten berada di

Kecamatan Klaten Utara


c

.

Kepolisian Resor (Polres)

Klaten berada di Kecamatan

Klaten Utara dengan luas ≥ 3

hektar;

- - -

d

.

Lapangan tembak berada

di Kecamatan Trucuk


d

.

Lapangan tembak berada di

Kecamatan Trucuk dengan

luas ≥ 5 hektar;

- - -

e

.

Komando Rayon Militer

(Koramil) yang tersebar

di wilayah Kabupaten;

dan

e

.

Komando Rayon Militer

(Koramil) yang tersebar di

wilayah Kabupaten; dan - - -

Telaahan KLHS berdasarkan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.5

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD Catatan Bagi Perumusan

Program/kegiatan SKPD

1 Kapasitas daya dukung dan

daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan

Sebagai base line perencanaan

sudah diatur adanya kawasan

lindung untuk mendukung

keberlanjutan kawasan budidaya

Pola pemanfaatan ruang dan jaringan

prasarana wilayah harus menjadi

pengambilan keputusan dalam

mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan

Keseimbangan zona lindung dan

budidaya harus tetap menjadi dasar

pertimbangan utama dalam

menentukan arah kebijakan daerah

2 Perkiraan mengenai

dampak dan resiko

lingkungan hidup

Dampak dan resiko pelaksanaan

pembangunan yang menfaatkan

struktur ruang harus melalui

analisis

Kajian RTRW maupun KLHS harus

menjadi dasar terkait pengesahan

pengalihan fungsi lahan

3 Kinerja layanan/jasa

ekosistem

4 Efisiensi pemanfaatan SDA

5 Tingkat kerentan dan

kapasitas adaptasi thd

perubahan iklim

Pengaruh global warning harus

menjadi pertimbangan dalam

mengambil kebijakan publik

Keberlanjutan pembangunan harus

menjadi perhatian semua pihak

49

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang

berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam

penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat

memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap perkembangan di

Kabupaten Klaten, khususnya selama Tahun 2016-2021.

Pada bagian perumusan isu-isu strategis yang akan dirancang, permasalahan-

permasalahan pembangunan yang diprioritaskan, akan menjadi agenda utama dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan, isu-isu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten adalah :

III.5.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten

Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia

internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia

dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya,

melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.

Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis,

adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan Internasional

a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara,

sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu

menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul

dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada

penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja

atau pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA,

dan ekspor produk meubel harus memiliki SVLK.

b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi

mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya

konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang

internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional

akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi

50

negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan

instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana

perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah

Kabupaten.

c. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani

(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh

masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut

diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang

paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan

emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of

Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan

Pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman

bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.

2. Lingkungan Nasional

a. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu

yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5

juta jiwa atau 7,5%.

b. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi

fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan

berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha.

Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi

kebutuhan energi masyarakat.

c. Bencana Alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional

strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara

maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya

bencana alam berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir,

angin, kebakaran dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan

rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan

oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

51

d. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang

besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas

sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar

pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian

keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari

Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan

asli daerah dan investasi. Dalam RPJM Nasional 2014-2018

disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar

6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan

ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat

terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang

signifikan terhadap ekspor. Disisi lain proporsi belanja daerah

didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus

diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada

dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

e. Hambatan Perdagangan antar Daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan

perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana

pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha

kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah

maupun ekspor.

f. Daya Saing Teknologi dan Industri

Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang

bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki

nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya

kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi

maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam

menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek

yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi.

Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam

dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah

bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar

52

negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan

satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di

dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah

Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang

memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah

tahun 2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai berikut:

a. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin.

Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa

selama 5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa

Tengah hanya berkurang 1,29%.

b. Tingginya Jumlah Penganggur.

Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah

meningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah

angkatan kerja dan terjadinya PHK.

c. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada

berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini

sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor

primer ke sekunder dan tersier.

d. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar

Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh

keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.

e. Rendahnya Realisasi Penanaman Modal

f. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa

Tengah, namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan

memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor

yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan

transportasi/distribusi.

53

g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang

Amanah (Good Governance)

Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh

negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia

usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang

mampu mendukung terwujudnya Good Governance.

h. Bencana Alam

Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko

Bencana (RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat

diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).

i. Masalah Penegakan Hukum

Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.

j. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

III.5.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar,

mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa

mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan isu

strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i)

merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii)

besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat

kemungkinan/ kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya

ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang

harus diwujudkan. Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu

strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten

Klaten untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Upaya untuk memperbaiki Tata Kepemerintahan dilakukan dalam

seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan

ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan

pertanggungjawaban).

54

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan

kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat

dipertanggungjawabkan.

- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk

secara ramping, namun mampu mencakup keseluruhan

urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,

jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses

pelayanan terhadap publik.

- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan

pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan

aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun

kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan

agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan

dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan

umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur

dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar

ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan

instabilitas yang terjadi.

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga

pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni

kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.

Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan

tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang

menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan

informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan

SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat

menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

55

3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah

harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi

ketergantungan dari pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan daerah

diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalian

potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak

memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

4. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di

banding dengan rata-rata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang

masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus

menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban

berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk

pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas

kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten

pada saat ini (tahun 2009) sebanyak 220.180 jiwa (19,68%). Dan sisi

lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang

memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

5. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan

oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga

disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu

bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang

usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi

untuk dapat merealisasikannya.

Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa

pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek

dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen

lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

6. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan

56

perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan

berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten dinyatakan

sebagai daerah penyangga pangan, maka kebutuhan untuk

mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah

lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten

Klaten.

7. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan

rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi

daerah. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan

bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi

masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh

riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali

dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional

ataupun pertokoan/ warung masyarakat.

8. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan

Bencana Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup

di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya

daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya

alam adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-

kepentingan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam

pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna

lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh

utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah

serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi

kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana

sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan

sarana-prasarana makin dibutuhkan.

57

III.5.3 Isu Strategis Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja

Jika dilihat dari persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami

penurunan, sedangkan jumlah lowongan terdaftar di Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang cukup banyak, maka dari

jumlah lowongan tersebut seharusnya persentase pencari kerja yang

ditempatkan bisa meningkat, namun kenyataannya presentase pencari

kerja menurun. Hal ini disebabkan belum sesuainya kesempatan kerja

(lowongan pekerjaan) dengan keinginan pencari kerja (pencari kerja

memilih milih jenis pekerjaan).

2. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja

menjadi Isu Strategis untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun

ke depan. Tenaga kerja merupakan pelaksanaan utama sekaligus tujuan

pembangunan ketenagakerjaan.

Tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan

peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat

meningkatkan produktivitas. Selain itu kebijakan perlindungan tenaga

kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang

harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan Upah yang layak

dan berkeadilan diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial.

Kurangnya perlindungan terhadap pekerja dapat dijelaskan bahwa masih

adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan,

ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan

perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Minat masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti program

transmigrasi.

Masyarakat yang mendaftar menjadi calon transmigrasi semakin

berkurang hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang

beranggapan bahwa transmigran ditempatkan di tengah hutan jauh dari

pusat-pusat kota dan pemerintahan. Melihat dan mendengar informasi

melalui media massa baik itu lewat TV, Koran, radio, dan media sosial

58

lainnya bahwa permasalahan transmigran yang ada di lokasi

penemapatan transmigran masih ada yang belum terselesaiakan

4. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak

globalisasi.

ISO dan SNI merupakan salah satu indikator daya saing, karena adanya

fasilitasi / bantuan start up pencairan ISO dan SNI dari pemerintah /

Kementrian Perindustrian dan Provinsi. Standar produk teknologi

manufaktur termasuk produk-produk logam, mesin, furniture dan

rekayasa teknololgi yang merupakan bagian daya saing ISO, SNI, Hak

paten, Hak Desain, Hak Merk, SVLK. Realisasinya melebihi target

karena standar produk ini sangat dibutuhkan untuk dokumen pemasaran

dan mengikuti proses lelang.

59

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi yang dimiliki, maka visi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2016-2020 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU,

MANDIRI DAN BERDAYA SAING” Guna mewujudkan atau mengimplementasikan

visi tersebut ada 8 misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2016 – 2021 sebagai

berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya

2. Peningkatan Kapasitas pemerintahan yang baik dan bersih ( good and clean

governance)

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif,

inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

lokal.

4. Meningkatkan kapasitas kebutuhan sarana prasarana publik dan penyediaan

kebutuhan sosial dasar masyarakat.

5. Meningkatkan kapasistas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang

selaras dengan tata ruang wilayah.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak, berkepribadian dan

berbudaya.

7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Dari 8 Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Klaten tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai unsur

perangkat daerah sekurang-kurangnya ikut mendukung 2 (dua) rumusan misi, yaitu:

Misi ke 3 : “ Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang

lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan

ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal”.

Misi ke 8 : “ Meningkatkan kapasitas pelayanan publik”.

Dilihat dari beberapa Misi Bupati Klaten dan Tugas Pokok Fungsi Perangkat

Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung Misi Ke-3 dan Misi Ke-8

60

Upaya pencapaian misi tersebut akan diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang perindustrian dan

tenaga kerja adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

2. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor perindustrian.

3. Meningkatkan program ketransmigrasian.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di bidang perindustrian dan

tenaga kerja adalah antara lain:

1. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

2. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan.

3. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

4. Pengembangan ketransmigrasian.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran

perangkat daerah disajikan pada Tabel IV.1 berikut ini.

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KLATEN

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN /

SASARAN

PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatkan

nilai tambah,

produktifitas dan

daya saing

sektor

ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang

bekerja

0,99 1,01 1,03 1,05 1,07

Meningkatnya nilai

tambah, produktifitas

dan daya saing sektor

ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang

bekerja

0,99 1,01 1,03 1,05 1,07

Angka partisipasi

angkatan kerja

84,76 69,51 69 69 69

61

Meningkatnya

perlindungan sektor

ketenagakerjaan

Besaran pekerja/

buruh yang menjadi

peserta program BPJS

Ketenagakerjaan

87,00 87,30 87,60 87,90 88,20

Meningkatkan

nilai tambah,

produktifitas dan daya saing

sektor

Perindustrian

Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB

33,73 34,76 34,86 34,98 35,2

Meningkatnya nilai

tambah, produktifitas,


Perindustrian

Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB

33,73 34,76 34,86 34,98 35,2

Persentase IKM yang

memiliki daya saing

3,50 4,50 5,50 6,50 7,50

Meningkatkan

program

ketransmigrasian

Persentase besaran

peningkatan minat

transmigrasi

39,13 40,00 40,50 41,00 41,50

Pengembangan

ketransmigrasian

Persentase besaran

peningkatan minat

transmigrasi

39,13 40,00 40,50 41,00 41,50

62

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyelenggaraan tugas bidang perindustrian dan ketenagakerjaan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja akan menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di pusat

maupun di provinsi, juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat (stakeholders). Koordinasi

dengan memadukan, (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai

stakeholders yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang

menjadi prioritas utama, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah untuk menciptakan

kesempatan kerja dan lapangan kerja.

2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.

3. Meningkatkan dan Mengembangkan kemampuan teknologi industri.

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Penempatan wilayah Transmigrasi.

Kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian sasaran strategis

tersebut dirumuskan dalam kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

2. Peningkatan dan pengembangan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja.

3. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

4. Peningkatan dan Pengembangan kemampuan teknologi industry

5. Peningkatan dan Pengembangan terselenggaranya Transmigrasi.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan

dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

bisa dilihat dari tabel V.1 berikut:

TABEL V.1

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

VISI : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing

MISI 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal.

63

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Meningkatkan

nilai tambah,

produktifitas

dan daya

saing sektor

ketenagakerja

an

1. Meningkatnya nilai

tambah, produktifitas


ketenagakerjaan

1

.

Meningkatkan

kapasitas dan tata

kelola ekonomi daerah

untuk menciptakan

kesempatan kerja dan

lapangan kerja

1

.

Peningkatan

kualitas dan

kuantitas tenaga

kerja

2

.

Peningkatan dan

pengembangan

terciptanya

lapangan usaha dan

kesempatan kerja

2. Meningkatnya

perlindungan sektor

ketenagakerjaan

1

.

Meningkatkan

hubungan industrial

yang harmonis

1

.

Peningkatan

hubungan industrial

yang harmonis

antara pekerja dan

pengusaha

2 Meningkatkan

nilai tambah,

produktifitas

dan daya

saing sektor

Perindustrian

1. Meningkatnya nilai

tambah,

produktifitas, dan

daya saing sektor

Perindustrian

1

.

Meningkatkan dan

Mengembangkan

kemampuan teknologi

industri

1

.

Peningkatan dan

Pengembangan

kemampuan

teknologi industri

MISI

8

: Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Meningkatkan

program

ketransmigrasi

an

1

.

Pengembangan

ketransmigrasian

1

.

Meningkatkan dan

Mengembangkan

Kerjasama Antar

Daerah (KSAD)

1

.

Peningkatan dan

Pengembangan

Kerjasama Antar

Daerah (KSAD)

64

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan

Pendanaan indikatif Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan selama lima

tahun, adapun rincian Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel VI.1.

65

TABEL VI.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)

SAT

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Pelaksana Perangkat

Daerah Penang-gungjawab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode RPJMD 2021

Realisasi Rp (000) Realisasi Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 316,724 100 247,230 100 426,008 100 426,700 100 467,200 100

1.883,86

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik

kali 12 12 8,400 15 8,655 24 9,600 24 10,560 24 11,6160 99

48,831

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

kali 150 150 41,873

- 150

41,873

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal

bulan 12 12 3,852 12 9,475 12 5,140 12 5,654 12 6,219 12

30,34

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah THL kebersihan kantor

orang 1 1 25,391 4 37,832 6 60,800 6

124,02

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah THL jasa pengamanan kantor

orang 3 10,700 3 42,800 3 42,800 3

96,30

66

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor

orang 5 16,200 5 64,800 5 64,800 5

145,80

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Jenis ATK tersedia

jenis 45 46 19,279 48 18,735 48 20,000 46 22,000 46 24,200 234

104,21

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan

jenis 6 6 9,429 8 9,500 8 13,000 6 14,300 6 15,730 34

61,96

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


buah 12

-

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga tersedia

buah 8 8 9,552 7 8,481 8 11,000 8 12,100 8 13,310 39 54,443

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia

buah 4 4 4,354 4 4,150 4 4,568 4 5,025 4 5,527 20 23,624

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia

paket 22 53 15,197 40 21,683 53 35,000 53 38,500 53 42,350 252 152,73

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah

kali 100 150 139,906 113 100,735 160 200,000 160 220,000 160 242,000 743 902,641

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah

kali 70 75 39,492 53 20,775 75 30,000 75 33,000 75 36,300 353 159,567

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

buah - - - 4 7,209 4 10,000 4 10,000 10 40,000 22 67,209

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

% 100 100

337.328 100 160,148 100 134,000 100 312,500 100 255,000 100 861,648

67

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

unit 4 4 248,781 7 47,405 2 9,000 4 9,900 4 10,890 21 325,976

Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur terbeli

unit 8

- 0

-

0

- 4 9,000 4 14,700 8 23,700

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara

unit 12 12 33,478 12 38,207 12 20,000 12 22,000 12 24,200 49 26,620

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara

unit 20 20 55,069 17 61,511 17 70,000 17 77,000 17 84,700 17 93,17

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jenis peralatan gedung kantor terpelihara

unit 12 35,000 12 38,500 12 42,350 36 115,85

Fasilitasi Pindahan Kantor

Jumlah pindahan kantor terfasilitasi

unit 0 0 1 13,0260 1 13,026

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

% 100 100

50.748 100 5,068 100 9,000 100

9,900 0 0,000 100 13,026

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah buku penilaian capaian kinerja

buku 80 60 5,132 40 5,068 40 9,000 40 9,900 0 0,000 180 29,100

Monev kegiatan SKPD

Jumlah kegiatan pelatihan yang dimonitoring

kegiatan 1 0,000 0 0,000 2 0,000

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

Jenis penyusunan dokumen

Dokumen 1 1 45,616

-

-

- 0 0,000 2 45,616

68

Program Peningkatan Kualitas perencanaan

Prosentase Peningkatan Manajemen Perencanaan

% - 100 16,499 0 - 0 - 100 16,4990

Penyusunan dan evaluasi Rencana kerja SKPD

Jenis dokumen rencana kerja SKPD

dokumen 5 2 2,859 0 -

2 10,000 0 0,000 2 12,859

Monitoring evaluasi dan Pengendalian Program /Kegiatan SKPD

Jenis penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan

kegiatan 1

13.640 1 13640,000

Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi &Pelap.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah dokumen yang dicetak

dok

Pengembangan perencanaan teknis dan pengendalian kegiatan SKPD


dok

III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal

5 Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja

% 0,97 2 1,03 1,05 1,07 1,08

URUSAN BIDANG KETENAGA KERJAAN

a.

Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan


% 0,97 2 1,03 1,05 1,07 1,08

69

Angka partisipasi angkatan kerja

% 67,79 84,76 66,93 69 69 69 69

1)

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja

% 1754,45 1997,14 130,148 1770 359,470 830,000

1.309.000

1.400.000

1.500.000

Angka partisipasi

angkatan kerja % 67,79 84,76 66,93


% 0,97 2

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

% 0 0

0

56

58

60

62

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Jumlah lokasi pendataan ketenagakerjaan

kecamatan -

- 0

-

26 350,000 26 385,000 26 423,500 26

1.158,500

Pembangunan balai latihan kerja

Jumlah balai latihan kerja yang dibangun

unit 1

- 0

-

-

- -

-

-

- 0

-

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah peralatan ketrampilan

unit 1

- 0

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Jumlah instruktur/ Kepelatiihan Programer dan Instruktur yang direkrut

orang 2

- 0

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja

Jumlah Pengadaan Bahan/ /Modul/Pendidikan di BLK Kecil

buku 40

- 0

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah Pencari kerja yang dilatih

orang 395

- 0

-

52 400,000 60 440,000 60 484,000 172 1.324,000

70

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana BLK Kecil

kali 12 12 13,406 0

- 0

-

0

- 0

-

12 13,406

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepelatihan

kali 12

-

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Jumlah LPKS yang dibina

lembaga 30 30 52,241 30 7,785 30 15,000 30 16,500 30 18,150 150 109,676

Pelatihan Otomotif bagi Difabel

Jumlah pencari kerja difabel yang dilatih Otomotif

orang 20

- 0

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri

Jmlah CTKI yang memperoleh Pembinaan dan penyuluhan pra penempatan bagi CTKI ke luar negeri

orang 12

- 0

-

0

- 0

-

0

- 0

-

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina

orang 300 300 64,501 200 38,048 200 65,000 300 71,500 300 78,650 1.300

317,699

Pembinaan TKI Purna

Jumlah TKI Purna yang dibina tentang kewirausahaan

orang 40

- 0

-

0

-

-

-

Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif

Jumlah pencari kerja yang dilatih penyediaan layanan Kursi Roda Adaftif

orang 16

- 0

-

0

-

-

-

Pelatihan Otomotif (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih otomotif

orang -

- 40 172,641 -

-

-

- -

-

40 172,641

Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih mengemudi

orang -

- -

-

-

- -

-

-

- 0

-

Pelatihan Tukang Kayu dan Batu (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih Tukang Kayu dan Tukang Batu

orang -

- -

-

-

- -

-

-

- 0

-

71

Pelatihan Las (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih las

orang -

- 40 140,996 -

-

-

- -

-

40 140,996

2) Peningkatan Kesempatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja Perempuan

% 97,25 97,25 180,430 173,560 275,000 275,000 295,000 350,000

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

% 22,19 25,20 25,30 25,40 25,50

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

kegiatan 1 1 39,250 1 28,611 1 45,000 1 49,500 1 54,450 1 216,811

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi

orang 26 300 9,695 300 9,771 300 40,000 600 44,000 300 48,400 1800 151,866

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Jumlah Rakor kerjasama Pendidikan dan pelatihan

kali 4 0

- 0

-

0

-

-

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya

perusahaan

- 50 121,543 50 22,799 50 25,000 50 30,000 50 30,000 250 30,000

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Jumlah orang yang ikut Pelatihan Kewirausahaan

orang 30 0

- 0

-

0

-

-

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Lokasi yang difasilitasi pelatihan TTG,

desa 30 0

- 0

-

0

-

-

diberi Bantuan Padat Karya


Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring

orang 10 9,943 0

-

-

-

-

10 9,943

Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair

orang 2500 -

- 2500 94,603 2500 125,000 2500 137,500 2500 126,250

10.000

166,375

72

Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Lembaga 50 17,777 50 40,000 50 25.000 150 82,777

b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

% 86,81 99,18 86,04 87,60 87,90 88,20

88,20

1)

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Keselamatan dan perlindungan

% 9,24 8,69 175,827 103,602 169,000 201,000 213,000 300.000

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

%

78,95

79,50

80,00

80,50

81,00

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

‰ 6,38 6,20 6,10 6,00 5,90

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi pprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

orang 50 50 13,447 60 14,747 0

- 60

19.000

50 14,13 210 42,324

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang ikut sosialisasi peraturan perundang- undangan

perusahaan 50 0

- 0

-

-

-

Sosialisasi Bulan K3

Jumlah orang yang ikut sosialisasi bulan K3, sosialisasi P2K3, dan sosialisasi SMK3

orang 100 100 5,909 0

- 100 5,909

73

Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan

Jumlah perusahaan yang diawasi ketenagakerjaannya

perusahaan 300 300 20,815 0

- 300 20,815

Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja

Jumlah pekerja yang mengikuti pemeriksaan kesehatan pekerja

orang 200 200 11,829 0

- 200 11,829

Pengujian Lingkungan Kerja

Jumlah perusahaan yang diuji

perusahaan 8 8 3,967 0

- 8 3,967

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

Jumlah orang yang diberi pembinaan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban, norma tenaga kerja wanita, norma penempatan tenaga kerja

orang 90 210 21,941 0

- 210 21,941

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya

orang 60 60 14,440 60 11,312 60 14,000 60 15,400 60 16,940 300 72,092

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis

orang 60 0

- 0

-

60 15,000 60 16,500 60 18,150 180 49,650

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit

orang 60 60 18,187 60 24,018 60 40,000 85 44,000 85 48,400 290 174,605

74

Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional

Jumlah pengawas yang ikut koordinasi pengawasan di tingkat nasional

orang 23 15 7,285 0

- 15 7,285

Operasional Dewan Pengupahan

Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah

perush 12 12 11,384 15 11,648 15 17,000 12 18,700 12 20,57 66 67,918

Sosialisasi Upah Minimum

Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum

orang 200 200 17,683 100 17,421 100 20,000 200 22,000 200 24,200 800 101,304

Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk

Jumlah penarikan pekerja anak

orang 50 50 3,807 0

- 50 3,807

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja

kasus 6 15 7,720 15 6,565 15 10,000 15 11,000 15 12,100 75 47,385

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah

orang 60 60 17,416 60 17,891 160 53,000 160 58,300 160 50,000 600 196,607

6 Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

% 27,55 33,73 34,76 34,86 34,98 35,2 35,2 URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

a.

Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian


% 27,55 33,73 34,76 34,86 34,98 35,2 35,2

Persentase IKM yang memiliki daya saing

% 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 7,50

1) Pengembangan industri kecil dan menengah

Jumlah industri menengah dan besar

unit usaha 132,00 99,320 135,00 641,600 759,56

1.745.000

1.800.000

5.045.480

75

Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI

dokumen 57,00 60,00

Persentase IKM

yang memiliki ISO dan SNI

% 0 0

0

6,20

6,60

7,00

7,40

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Jumlah pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar, lembaga perbankan, lembaga pemasaran dan penyedia bahan baku yang diundang dalam Temu Usaha

orang - -

- -

- -

200 135,000 200 135,000 400 270,000

Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri

orang - -

150 47,908 360 100,000 200 75,000 200 75,000 514 297,908

Kemitraan IKM Logam

Jumlah pelaku usaha yang diundang dalam peningkatkan kemitraan IKM Logam

orang - -

- -

- -

50 100 50 100 100 200

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif

orang 750 40 59.845

- -

225 320,000 - -

150 325,000 415 60489,800

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

Jumlah lokasi usaha industri di Kab. Klaten yang dipantau

kecamatan 26 26 39.475

26 27,497 26 100,00 26 100,000 26 100,000 26 39802,797

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dgn Penunjang Industri Kecil dan Menengah

Jumlah dokumen perencanaan teknis Perindustrian untuk lima tahunan

Perda 2 - -

- -

- -

- -

- -

0 -

76

Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Industri

Jumlah pameran produk-produk industri yang diselenggarakan di Kab. Klaten

kegiatan 2 - -

- -

- -

- -

1 450 1 450

Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Tektil

Jumlah pelaku usaha industri tektil yang bertambah kemampuan desain

orang - -

- -

- -

150 250,000 150 250,000 300 500,000

Pembinaan dan Pengembangan Industri Meubel

Jumlah pengrajin yang bertambah kemampuan dalam mengembangkan industri mebel

orang - -

- -

- -

150 200,000 150 200,000 300 400,000

Pembinaan dan Pengembangan industri makanan olahan

Jumlah pengrajin yang bertambah kemampuan dalam mengembangkan industri makanan olahan

orang -

-

- -

- -

150 200,000 150 200,000 450 700,000

Penyusunan Profil Industri Kecil Menengah / IKM

Jumlah data profil IKM yang divalidasi dan memiliki daya saing

dokumen 4 - -

- -

- -

4 100 1 100,000 1 100,000

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasaan Usaha Industri

Jumlah pelaku usaha yang bertambah pengetahuannya tentang usaha dalam mendirikan / melakukan usahanya terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan peraturan yang berlaku

orang 260 -

-

250 27,497 330 100,000 52 80,000 52 80,000 724 287,497

Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (DAK Bidang Industri Kecil Menengah)

Jumlah Revitalisasi sentra indudtri kecil

kegiatan - -

-

1 0,000

77

Pendampingan Sentra Industri Kecil Menengah

Jumlah pendampingan Revitalisasi sentra indudtri kecil

kegiatan - -

-

1 0,000

Pelatihan pembuatan tas makram/rajut berbahan baku benang nylon (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan kerajinan tas makram/ rajut berbahan baku benang nylon

orang 160 171,497 160 171,497

Pelatihan pembuatan tas kulit sintetis (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan tas kulit sintetis

orang 100 100,262 100 100,262

Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Perajang Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan mesin perajang ketela/ sukun/ kentang

orang 100 167,147 100 167,147

Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi SPA (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih Pembuatan Sabun Mandi SPA dari susu sapi

orang 100 127,291 100 127,291

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Jumlah penyelenggaraan pertisipasi gelar produk industri Kabupaten Klaten di event pameran industri

kegiatan - -

2 100,000 2 100,000 4 200,000

Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian

Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri

orang 360 131,000 360 100.000 360 100.000 1080 331,000

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah

Jenis Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Klaten

dokumen 1 108,560 1 100.000 1 208,560

78

2) Peningkatan kemampuan teknologi industri

Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur

unit usaha 63,00 68,00 39,087 71 18,430 200 570 585 625

Jumlah IKM Meubel

yang memiliki SVLK pengrajin - 180,00 183

Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur

% 0 0

0

3,60

3,80

4,00

4,30

Persentase IKM

mebel yang memiliki SVLK

% 0 0 0 11,00 11,50 12,00 12,50

Perluasan penerapan ISO & SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Jumlah IKM yang disosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang Standar ISO dan SNI

dokumen 53 0 0,000 0 -

0 -

3 125,000 3 125,000 6 250,000

Fasiltasi Pokja SVLK Kab. Klaten

Jumlah pelalku usaha mebel yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat SVLK

Kelompok 5 2 39.087

0 -

0 -

3 150,000 3 150,000 8 375,000

Gelar pameran Ekonomi Kreatif

Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

orang 6 0 0,000 0 -

0 -

100 350,000 0 -

100 350,000

Magang IKM Industri Kreatif

Jumlah IKM Kerajinan yang dikirim magang

orang 50 0 0,000 0 -

0 -

10 150,000 10 150,000 20 150,000

Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.Klaten

Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten

orang - -

- -

-

400 100,000 50 200,000 50 100,000 500 400,000

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk

orang 70 100,000 70 100,000 100 100.000 240 300,000

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah pelayanan teknologi industri

kegiatan -

- 0

79

Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten

Jumlah kelompok SVLK yang dibina dan difasilitasi SVLK 1 kelompok

Kelompok 100 18,430 -

- 100 18,430

3)

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Laju pengembangan sentra industri

% 0,05 250,000 0,10 250,000 0,15 500,000

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah kegiatan rehabilitasi Lab Keramik (Rehap atap)

unit 1 250,000 1 250,000

VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik

6 Meningkatkan program ketransmigrasian

Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi

% -64,62 39,13 40 40,50 41,00 41,50 42,00 URUSAN

TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI a.

Pengembangan ketransmigrasian


% -64,62 39,13 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00

1) Pengembangan wilayah transmigrasi

Transmigrasi Swakarsa / Umum

KK 7 19 271,697 4 122,840 218,000 391,000 391,000

1.394,537

Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan

% 30,43 33,00 34,00 35,00 36,00

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten

Lokasi 3 3 99,960 2 47,656 2 53,000 3 58,300 3 64,130 3 323,046

80

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Jumlah lokasi transmigran yang dibantu prasarana dan sarana ekonomi

Lokasi - - - 0

- 0

-

-

Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi

Jumlah lokasi transmigran yang dibantu penyediaan lembaga keuangan daerah

Lokasi - - - 0

- 0

-

-

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Lokasi - - - 0

- 0

-

-

Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans

Lokasi 3 3 99,970 2 43,042 2 50,000 2 55,000 2 60,500 11

308,512

Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

Jumlah transmigran yang diberangkatkan

KK 15 19 71,748 4 32,142 20 115,000 20 126,500 20 139,150 83

484,540

Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

Jumlah peserta yang disosialisasi

orang

81

2) Transmigrasi lokal Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi

% 0 0 -

41,33 23,312 42,00 32.000

42,50 68.000

43,00 68.000

43,50

191,312

Penyuluhan transmigrasi lokal

Jumlah penyuluhan calon transmigrasi

kali 0 0 -

5 23,312 5 32.000

5 32.000

5 32.000

20 96.023

82

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaran dapat dikemukakan dalam indikator kinerja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD ini sebagaimana ditampilkan pada Tabel VII.1 berikut:

83

TABEL VII.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)

SAT

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Pelaksana Perangkat

Daerah Penang-gungjawab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2021

Realisasi Rp (000) Realisasi Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16

III. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal

5 Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan


% 0,97 2 1,03 1,05 1,07 1,08

URUSAN BIDANG KETENAGA KERJAAN

a.



% 0,97 2 1,03 1,05 1,07 1,08


% 67,79 84,76 66,93 69 69 69 69

1)



% 1754,45 1997,14 130,148 1770 359,470 830,000

1.309.000

1.400.000

1.500.000

Angka

partisipasi angkatan kerja

% 67,79 84,76 66,93


% 0,97 2

84


% 0 0

0

56

58

60

62



% 97,25 97,25 180,430 173,560 275,000 275,000 295,000 350,000


% 22,19 25,20 25,30 25,40 25,50

b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan


% 86,81 99,18 86,04 87,60 87,90 88,20

88,20

1)



% 9,24 8,69 175,827 103,602 169,000 201,000 213,000 300.000


%

78,95

79,50

80,00

80,50

81,00


‰ 6,38 6,20 6,10 6,00 5,90

6 Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Perindustrian


% 27,55 33,73 34,76 34,86 34,98 35,2 35,2 URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

a.



% 27,55 33,73 34,76 34,86 34,98 35,2 35,2


% 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 7,50



unit usaha

132,00 99,320 135,00 641,600 759,56

1.745.000

1.800.000

5.045.480

85


dokumen 57,00 60,00

Persentase

IKM yang memiliki ISO dan SNI

% 0 0

0

6,20

6,60

7,00

7,40

2)

Peningkatan kemampuan teknologi industri


unit usaha

63,00 68,00 39,087 71 18,430 200 570 585 625

Jumlah IKM

Meubel yang memiliki SVLK

pengrajin - 180,00 183


% 0 0

0

3,60

3,80

4,00

4,30

Persentase

IKM mebel yang memiliki SVLK

% 0 0 0 11,00 11,50 12,00 12,50

VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik

6 Meningkatkan program ketransmigrasian


% -64,62 39,13 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 URUSAN

TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI a. Pengembangan ketransmigrasian


% -64,62 39,13 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00



KK 7 19 271,697 4 122,840 218,000 391,000 391,000

1.394,537


% 30,43 33,00 34,00 35,00 36,00

2) Transmigrasi lokal

Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi

% 0 0 -

41,33 23,312 42,00 32.000

42,50 68.000

43,00 68.000

43,50

191,312

87

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lingkup Kabupaten Klaten


Periode Pelaksanaan sampai dengan 2018

Indikator dan terget Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang mengacu Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten

NO

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capaian

Pada Awal Tahun

Perencanaan

Target Capaian

pada Akhir Tahun

Perencanaan

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Urusan Penanggungjawab

1 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) (22)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100

339,272 100 ###### 100 ###### 100

426,700

100 467,200 100 ####### 100 ####### 100

###### 100 93,35 100 79,84 100 95,17

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik

12 12 12 8,400 15 8,700 24 9,600 24

10,560 24 11,616 12 8,400 15 8,655

24

9,008 100 100 100 99,48 100 93,83

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


150 150 150

42,500

-

150 41,873

- 100 98,52

88

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal

12 12 12

10,000 12 10,000 12 5,140 12

5,654

12 6,219 12 3,852 12 9,475 12

5,127 100 38,52 100 94,75 100 99,75

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah THL kebersihan kantor

1 1 2

26,364 4 42,554 6 60,800 1 25,391 4 37,832

6

60,795 50 96,31 100 88,90 100 99,99

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah THL jasa pengamanan kantor

3 10,700 3

42,800 3 42,800

3

10,231 100 95,62

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor

5 16,200 5

64,800 5 64,800

5

14,283 100 88,17

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Jenis ATK tersedia

45 45 46

20,000 48 20,000 48 20,000 46

22,000

46 24,200 46 19,279 48 18,735 48

19,075 100 96,40 100 93,68 100 95,38

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan

6 6 8 9,500 8 9,500 8 13,000 6

14,300 6 15,730 6 9,429 8 9,500

8

12,988 75 99,25 100 100 100 99,91

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


12 12

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga tersedia

8 8 8

10,000 8 9,500 8 11,000 8

12,100

8 13,310 8 9,552 7 8,481 8

10,981 100 95,52 87,5 89,27 100 99,83

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia

4 4 4 4,500 4 4,508 4 4,568 4

5,025 4 5,527 4 4,354 4 4,150

4

4,560 100 96,76 100 92,06 100 99,82

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia

22 22 53

25,000 53 30,000 53 35,000 53

38,500

53 42,350 53 15,197 40 21,683 53

20,186 100 60,79 75,47 72,28 100 57,67

89

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah

100 100 150

145,000 150 ###### 160 ###### 160

220,000

160 242,000 150 ####### 113 ####### 160

###### 100 96,49 75,33 74,62 100 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah

70 70 75

40,000 75 30,000 75 30,000 75

33,000

75 36,300 75 39,492 53 20,775 75

29,223 100 98,73 70,67 69,25 100 97,41

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

- - - - 4 9,378 4 10,000 4

10,000 4 10,000 - - 4 7,209

4

8,987 #### 76,87 100 89,87

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

100 100 100

366,900 100 ###### 100 ###### 100

312,500

100 255,000 100 ####### 100 ####### 100

###### 100 91,94 100 86,15 100 100

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

4 4 49

262,995 7 48,342 2 9,000 4

9,900

4 10,890 4 ####### 7 47,405 2

6,100 8,16 94,60 100 98,06 100 67,78

Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur terbeli

8 8

- -

-

-

- 4

9,000

4 14,700

- -

-

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara

12 12 12

33,920 14 47,427 12 20,000 12

22,000

12 24,200 12 33,478 12 38,207 1

16,570 100 98,70 85,71 80,56 8,333 82,85

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara

20 20 20

69,985 23 70,115 17 70,000 17

77,000

17 84,700 20 55,069 17 61,511 17

68,421 100 78,69 73,91 87,73 100 97,74

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jenis peralatan gedung kantor terpelihara

12 35,000 12

38,500 12 42,350

12

34,696 100 99,13

Fasilitasi Pindahan Kantor

Jumlah pindahan kantor terfasilitasi

0 0 - 1 20,000 - 1 13,026 100 65,13

90

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

100 100 100

59,850 100 10,000 100 9,000 100

9,900

- - 100 50,748 100 5,068 100

5,923 100 84,79 100 50,68 100 65,81

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah buku penilaian capaian kinerja

80 80 60 9,850 60 10,000 40 9,000 40

9,900 - - 60 5,132 40 5,068

40

5,923 100 52,10 66,67 50,68 100 65,81

Monev kegiatan SKPD

Jumlah kegiatan pelatihan yang dimonitoring 1 1 - - - -

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

Jenis penyusunan dokumen

1 1 1

50,000

-

-

-

- - 1 45,616

-

-

100 91,23

2

Program Peningkatan Kualitas perencanaan

Prosentase Peningkatan Manajemen Perencanaan

-

100 25,000 - - - -

- 100 16,499 -

- 100 66,00

Penyusunan dan evaluasi Rencana kerja SKPD

Jenis dokumen rencana kerja SKPD

5 5 2 10,000 - -

2

10,000 - - 2 2,859

-

-

100 28,59

Monitoring evaluasi dan Pengendalian Program /Kegiatan SKPD

Jenis penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan

1 15,000 1 13,640 100 90,93

91

Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi &Pelap.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD


Pengembangan perencanaan teknis dan pengendalian kegiatan SKPD


0,97 0,97 2 1,03 1,05 1,07 2

1,03

100 100



0,97 0,97 2 1,03 1,05 1,07 2

0,87

100 84,47


67,79 67,79 84,76 67 69 69 69

84,76 67

#####

100 100 #####

1)



1754,45 1754,45

1997,14

835,000 ##### ###### ######

########

########

1997,14

####### ####

# ####### ###### 100 15,59 100 83,60 89,52


67,79 67,79 84,76 66,93

84,76

66,93

100 100


0,97 0,97 2 2 100

92


0 0 -

-

56

58

60

-

-

56

100

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Jumlah lokasi pendataan ketenagakerjaan

- -

- -

-

26 ###### 26

385,000 26 423,500

-

-

- 26

###### 100 112,39

Pembangunan balai latihan kerja

Jumlah balai latihan kerja yang dibangun

1 1

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah peralatan ketrampilan

1 1

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Jumlah instruktur/ Kepelatiihan Programer dan Instruktur yang direkrut

2 2

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja

Jumlah Pengadaan Bahan/ /Modul/Pendidikan di BLK Kecil

40 40

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah Pencari kerja yang dilatih

395 395

- -

-

52 ###### 60

440,000 60 484,000

-

-

- 52

###### 100 85,12

93

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana BLK Kecil

12 12 12

15,000 -

-

-

- -

-

-

- 12 13,406 -

-

-

-

100 89,37


Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepelatihan

12 12

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Jumlah LPKS yang dibina

30 30 30

55,000 30 7,785 30 15,000 30

16,500

30 18,150 30 52,241 30 7,785 30

14,250 100 94,98 100 100 100 95

Pelatihan Otomotif bagi Difabel

Jumlah pencari kerja difabel yang dilatih Otomotif

20 20

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri

Jmlah CTKI yang memperoleh Pembinaan dan penyuluhan pra penempatan bagi CTKI ke luar negeri

12 12

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina

300 300 300

65,000 200 65,000 200 65,000 300

71,500

300 78,650 300 64,501 200 38,048 120

48,951 100 99,23 100 58,54 60 75,31

Pembinaan TKI Purna

Jumlah TKI Purna yang dibina tentang kewirausahaan

40 40

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

94

Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif

Jumlah pencari kerja yang dilatih penyediaan layanan Kursi Roda Adaftif

16 16

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

Pelatihan Otomotif (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih otomotif

- - 80

300,000 40 ######

-

-

-

-

-

-

- 40 #######

-

-

0 100 86,32

Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih mengemudi

- - 80

100,000 -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

0

Pelatihan Tukang Kayu dan Batu (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih Tukang Kayu dan Tukang Batu

- - 40

150,000 -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

0

Pelatihan Las (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang dilatih las

- - 20

150,000 40 ######

-

-

-

-

-

-

- 40 #######

-

-

0 100 94,00



97,25 97,25 97,25

188,500 ###### ######

275,000

295,000

97,25 ####### ####### ###### 100 95,72 78,89 100


22,19 25,20

25,30

25,40

22,19

#####

100 81,59

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

1 1 1

43,500 1 45,000 1 45,000 1

49,500

1 54,450 1 39,250 1 28,611 1

29,066 100 90,23 100 63,58 100 64,59

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi

26 26 300

10,000 300 10,000 300 40,000 600

44,000

300 48,400 26 9,695 50 9,771 600

29,980 8,67 96,95 16,7 97,71 200 74,95

95

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Jumlah Rakor kerjasama Pendidikan dan pelatihan

4 4 -

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya

- - 2.500

125,000 50 25,000 50 25,000 50

30,000

50 30,000 50 ####### 50 22,799 10

6,318 2 97,23 100 91,20 20 25,27

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Jumlah orang yang ikut Pelatihan Kewirausahaan

30 30 -

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Lokasi yang difasilitasi pelatihan TTG,

30 30 -

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

diberi Bantuan Padat Karya


Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring

50

10,000 -

-

-

-

- 10 9,943 -

-

- 20 99,43

Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair

2500 2500 -

-

##### ###### ####

# ######

#####

107,500

#####

126,250 -

-

#####

94,603 #####

11,449 100 94,60 100 9,16

Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

50 40,000 50 40,000 50

30,000 50 25.000 50 17,777

50

15,009 100 44,44 100 37,52

96

Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan


86,81 86,81

99,18

86,04

87,60

87,90

88,20

99,18

86,04

#####

100 100 94,28

1)



9,24 9,24 8,69 186,000

###### ###### 201,000

213,000 8,69 ####### ####### ###### 100 94,53 94,18 91,18


78,95

79,50

80,00

80,50

78,95

#####

100 71,88


6,38 6,20 6,10 6,00 6,38 ###

100 72,05

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi pprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

50 50 50

15,000 60 16,000 -

-

60

19,000 50 14,130 50 13,447 60 14,747

-

-

100 89,65 100 92,17

97

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang ikut sosialisasi peraturan perundang- undangan

50 50 -

- -

-

- -

-

-

-

Sosialisasi Bulan K3

Jumlah orang yang ikut sosialisasi bulan K3, sosialisasi P2K3, dan sosialisasi SMK3

100 100 100 6,000 -

- 100 5,909 -

-

100 98,48

Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan

Jumlah perusahaan yang diawasi ketenagakerjaannya

300 300 300

21,000 -

-

300 20,815 -

- 100 99,12

Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja

Jumlah pekerja yang mengikuti pemeriksaan kesehatan pekerja

200 200 200

12,000 -

-

200 11,829 -

- 100 98,58

Pengujian Lingkungan Kerja

Jumlah perusahaan yang diuji

8 8 8 4,000 -

- 8 3,967 -

-

100 99,18

98

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

Jumlah orang yang diberi pembinaan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban, norma tenaga kerja wanita, norma penempatan tenaga kerja

90 90 210

23,000 -

-

210 21,941 -

- 100 95,40

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya

60 60 60

15,000 60 12,000 60 14,000 60

15,400

60 16,940 60 14,440 60 11,312 60

12,973 100 96,27 100 94,27 100 92,66

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis

60 60 -

- -

-

60 15,000 60

16,500 60 18,150 -

-

-

- 60

13,311 100 88,74

99

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit

60 60 60

19,000 60 25,000 60 40,000 85

44,000

85 48,400 - 18,187 60 24,018 60

37,117 0 95,72 100 96,07 100 92,79

Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional

Jumlah pengawas yang ikut koordinasi pengawasan di tingkat nasional

23 23 15

10,000 -

-

15 7,285 -

- 100 72,85

Operasional Dewan Pengupahan

Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah dan jumlah perusahaan yng dipantau dlm pelaksanaan May Day dan pemberian THR

12 12 12

13,000 15 12,000 15 17,000 12

18,700

12 20,570 12 11,384 15 11,648 15

16,034 100 87,57 100 97,07 100 94,32

Sosialisasi Upah Minimum

Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum

200 200 200

18,000 100 18,000 100 20,000 200

22,000

200 24,200 200 17,683 100 17,421 100

18,064 100 98,24 100 96,78 100 90,32

100

Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk

Jumlah penarikan pekerja anak

50 50 50 4,000 -

- 50 3,807 -

-

100 95,18

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja

6 6 20 8,000 15 8,000 15 10,000 15

11,000 15 12,100 15 7,720 15 6,565

15

8,467 75 96,50 100 82,06 100 84,67

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah

60 60 60

18,000 60 19,000 160 53,000 160

58,300

160 50,000 60 17,416 60 17,891 160

48,128 100 96,76 100 94,16 100 #####



27,55 27,55 33,73 ##### ####

#

#####

####

#

33,73

35 #####

100 100 #####


2,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 3,50 4,50 5,50

100 100 100



132,00 ######

## 135,00 ###### ######

########

########

132,00

99,320

135,00

####### ###### 100 6,33 100 72,09 82,64


57,00 60,00

57,00

60,00

100 100

101

Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI

0 0 -

-

6,20

6,60

7,00

-

-

6,20

100

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Jumlah pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar, lembaga perbankan, lembaga pemasaran dan penyedia bahan baku yang diundang dalam Temu Usaha

-

-

-

-

-

-

200 135,000

200 135,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri

-

-

150 50,000 360 ###### 200 75,000

200 75,000 -

-

150 47,908 360

92,420 100 95,82 100 92,42

Kemitraan IKM Logam

Jumlah pelaku usaha yang diundang dalam peningkatkan kemitraan IKM Logam

-

-

-

-

-

-

50 100,000

50 100,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif

750 750 40 60,000

-

-

225 ###### 120 100,000

150 325,000 40 59,845 -

-

225

###### 100 99,74 100 80,95

102

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dgn Penunjang Industri Kecil dan Menengah

Jumlah dokumen perencanaan teknis Perindustrian untuk lima tahunan

2 2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Industri

Jumlah pameran produk-produk industri yang diselenggarakan di Kab. Klaten

2 2 -

-

-

-

-

-

-

-

1 450,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Tektil

Jumlah pelaku usaha industri tektil yang bertambah kemampuan desain

-

-

-

-

-

-

150 250,000

150 250,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan dan Pengembangan Industri Meubel

Jumlah pengrajin yang bertambah kemampuan dalam mengembangkan industri mebel

-

-

-

-

-

-

150 200,000

150 200,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan dan Pengembangan industri makanan olahan

Jumlah pengrajin yang bertambah kemampuan dalam mengembangkan industri makanan olahan

- - -

-

-

-

150 200,000

150 200,000 - - -

-

-

-

103

Penyusunan Profil Industri Kecil Menengah / IKM

Jumlah data profil IKM yang divalidasi dan memiliki daya saing

4 4 -

-

-

-

-

-

-

-

1 100,000 -

-

-

-

-

-

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasaan Usaha Industri

Jumlah pelaku usaha yang bertambah pengetahuannya tentang usaha dalam mendirikan / melakukan usahanya terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan peraturan yang berlaku

260 260 40 50,000

250 50,000 330 ###### 52 80,000

52 80,000 26 39,475 250 27,497 313

90,717 65 78,95 100 54,99 94,85 90,72

Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (DAK Bidang Industri Kecil Menengah)

Jumlah Revitalisasi sentra indudtri kecil

- - 1 ######

## - - 0 0

Pendampingan Sentra Industri Kecil Menengah

Jumlah pendampingan Revitalisasi sentra indudtri kecil

- - - - - -

Pelatihan pembuatan tas makram/rajut berbahan baku benang nylon (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan kerajinan tas makram/ rajut berbahan baku benang nylon

160 ###### 160 ####### 100 71,46

104

Pelatihan pembuatan tas kulit sintetis (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan tas kulit sintetis

100 ###### 100 ####### 100 66,84

Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Perajang Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih pembuatan mesin perajang ketela/ sukun/ kentang

100 160,000

100 ###### 100 ####### 0 0 100 83,57

Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi SPA (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dilatih Pembuatan Sabun Mandi SPA dari susu sapi

100 160,000

100 ###### 100 ####### 0 0 100 63,65

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Jumlah penyelenggaraan pertisipasi gelar produk industri Kabupaten Klaten di event pameran industri

-

-

2 100,000

2 100,000 -

-

Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian

Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri

360 ###### 360 100.000

360 100.000 342

###### 95 90,89

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah

Jenis Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Klaten

1 ###### 1 100.000

1

###### 100 100

105

2)

Peningkatan kemampuan teknologi industri


63,00 63,00

68,00

75,000 71 50,000 ######

570,000

585,000

68,00 39,087 71 18,430 ###### 100 52,12 100 36,86 100

Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK

- -

180,00 183

180,0

0 183 100 100


0 0 -

-

3,60

3,80

4,00

-

-

3,60

100

Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK

0 0 - - 11,00

11,50

12,00

- - 11,00

100

Perluasan penerapan ISO & SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Jumlah IKM yang disosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang Standar ISO dan SNI

53 53 - - - -

- -

3 125,000

3 125,000 - - - -

-

-

Fasiltasi Pokja SVLK Kab. Klaten

Jumlah pelalku usaha mebel yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat SVLK

5 5 2 75,000

- -

- -

3 150,000

3 150,000 2 39,087 - -

-

-

100 52,12

Gelar pameran Ekonomi Kreatif

Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

6 6 - - - -

- -

100 350,000

- -

- - - -

-

-

Magang IKM Industri Kreatif

Jumlah IKM kulit dan IKM Kerajinan yang dikirim magang

50 50 - - - -

- -

10 150,000

10 150,000 - - - -

-

-

106

Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.Klaten

Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten

- - -

-

-

-

400 ###### 50

200,000 50 100,000

-

-

-

-

400

89,329 100 89,33

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk keramik

70 ###### 70

100,000 100 100.000

70

93,285 100 93,29

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah pelayanan teknologi industri

-

-

-

-

Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten

Jumlah kelompok SVLK yang dibina dan difasilitasi SVLK 1 kelompok

100 50,000 -

-

100 18,430 -

-

100 36,86

3)

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Laju pengembangan sentra industri

0,05

250,000 0,10 250,000

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah kegiatan rehabilitasi Lab Keramik (Rehap atap)

1

250,000

Pengembangan ketransmigrasian


-64,62 -64,62 39,13 40,00 40,50

41,00

41,50

39,13

40,00

(80)

100 100 #####

107



7 7 19

330,000 4 ###### ######

391,000

391,000 19 ####### 4 ####### ###### 100 82,33 100 56,35 100


30,43 30,43 33,00

34,00

35,00

#####

#####

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten

3 3 3

100,000 2 53,000 2 53,000 3

58,300

3 64,130 3 99,960 2 47,656 2

51,183 100 99,96 100 89,92 100 96,57

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Jumlah lokasi transmigran yang dibantu prasarana dan sarana ekonomi

- - -

- -

- -

-

-

- -

- -

-

Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi

Jumlah lokasi transmigran yang dibantu penyediaan lembaga keuangan daerah

- - -

- -

- -

-

-

- -

- -

-

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

- - -

- -

- -

-

-

- -

- -

-

Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans

3 3 3

100,000 2 50,000 2 50,000 2

55,000

2 60,500 3 99,970 2 43,042 2

47,596 100 99,97 100 86,08 100 95,19

disperinaker.klatenkab.go.iddisperinaker.klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7....

Documents

Transcript of disperinaker.klatenkab.go.iddisperinaker.klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7....