2020 - 2024 RENCANA AKSI KEGIATAN · 2020. 8. 31. · kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat...
Transcript of 2020 - 2024 RENCANA AKSI KEGIATAN · 2020. 8. 31. · kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat...
RENCANA AKSI KEGIATAN2020 - 2024
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n c e g a h a n d a n P e n g e n d a l i a n P e n y a k i t
KATA PENGANTAR
Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-
Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan lebih meningkatkan kualitas dan
kwantitas dukungan manajemen pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit
dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja
dan kegiatan, pemantauan dan pelaporan.
Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami
merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum
memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/
kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan
disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dukungan manajemen. Diharapkan program dan
kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam melaksanakan upaya meningkatkan kualitas dan kwantitas dukungan
manajemen program P2P. Bagi kepala Bagian dibawah Lingkungan Sekretaris Direktorat
Jenderal P2P, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun
Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses
bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga
buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan
Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, Agustus 2020
Sekretaris Ditjen P2P
Dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes
NIP. 197110032005011002
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan
jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi
pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan
mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas
(Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong,
dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan
pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan
kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan
yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P). Dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian
penyakit dibutuhkan dukungan teknis dan dukungan manajemen yang kuat. Dukungan teknis
dan manajemen menjadi faktor penunjang yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan
program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Undang undangh Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra).
Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang
Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II menjabarkan Rencana Aksi
Kegiatan.
B. Kondisi Umum
Secara umum dukungan Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sudah berhasil mendukung pencapaian target dan indikator program
pencegahan dan pengendalian penyakit. 100% Satker Program P2P yang memperoleh penilaian
SAKIP dengan hasil minimal AA, 98 % Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan
sarana/prasarananya, 95,1 % anggaran tanpa blokir pada DIPA induk tercapai 95,1%, 100 %
laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu, 92,2 % Satker Program P2P
yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi, 22 Unit Pelaksana Teknis yang
diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), 88 media
informasi Program P2P, 91,5% Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes,
100 % Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes, 100 % Satuan Kerja UPT
yang memiliki alat kesehatan penunjang dan 100 % Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas
pendukung perkantoran.
Seratus persen layanan administrasi kepegawaian, 100 % layanan ketatausahaan dan
gaji, 100 % layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP, 100 % Satker yang
menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu dan 100 % Satker yang menyusun Laporan
Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tantangan utama dalam dukungan manajemen adalah Untuk kinerja pelaksanaan
anggaran, pada tahun 2019, berdasarkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN), realisasi anggaran semua jenis belanja mencapai 92,6% atau sebesar Rp.
190.521.629.157 dari total pagu sebesar Rp. 205.757.696.000.
C. Isu Startegis
Isu strategis dalam pelaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya pada Ditjen P2P antara lain perencanaan berbasis data, penguatan zona Wilayah Bebas
Korupsi (WBK), pemanfatan anggaran dengan efektif dan efisien, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, pengelolaan Barang Milik Negara.
Sebagian besar perencanaan dan penganggaran belum berbasis data dan hanya
berdasarkan penyerapan anggaran dimana seharusnya penyusunan perencanaan harus berbasis
data terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi.
Saat ini terdapat 19 dari 65 satker pada Ditjen P2P yang memperoleh sertifikat WBK.
Masih terdapat 46 satker yang belum memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satker WBK.
Nilai kinerja anggaran juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus, tahun 2019 nilai kinerja
anggaran ditjen P2P sebesar 90,59 dan nilai Implementasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
sebesar 84,45.
Untuk mempercepat tercapainya program kesehatan sesuai visi Presiden di butuhkan
pemenuhan sumber daya manusia, penempatan SDM sesuai kompetensi serta tugas dan fungsi
dari organisasi . Saat ini masih di temukan penempatan SDM belum sesuai dengan keahlian
dan jabatan fungsionalnya, a pemenuhan jumlah SDM yang masih jauh dari yang dibutuhkan
serta penigkatan kapasitas sumber daya yang masih belum optimal. Pengelolaan BMN juga
masih menjadi tantangan, dengan unit pelaksana teknis terbanyak di Kementerian Kesehatan,
isu ini menjadi penting untuk diselesaikan.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terjadi perubahan SOTK Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Sekretariat Direktorat
Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan
informasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan
hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan
layanan pengadaan; dan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 4
bagian yakni Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan
Masyarakat, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara dan Bagian Kepegawaian dan Umum.
1. Bagian Program dan Informasi : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Informasi
menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan
rencana, program, dan anggaran; b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi; dan c) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan. Bagian Program dan
Informasi terdiri atas: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c)
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Subbagian
Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta
penyajian data dan informasi. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat : Bagian Hukum, Organisasi, dan
Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan
organisasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum,
Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan urusan
hukum; b) Penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan
ketatalaksanaan; dan c) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
3. Bagian Keuangan : Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
keuangan. Dalam melaksanakantugasnya, Bagian Keuangan menjalankan fungsi
pengelolaan anggaran; penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan
urusan verifikasi dan akuntansi.
4. Bagian Kepegawaian dan Umum : Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan
perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum
menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan urusan kepegawaian; b) Pelaksanaan urusan tata
persuratan, kearsipan dan gaji; dan c) Pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapanBagian Kepegawaiaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.
E. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Sekretariat Ditjen P2P sebanyak 150 orang dengan sebaran
di Bagian Program dan Informasi sebanyak 25 orang, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan
Masyarakat sebanyak 24 orang, Bagian Keuangan dan BMN sebanyak 28 orang, dan Bagian
Kepegawaian dan Umum sebanyak 73 orang. Selain PNS aktif, dalam mengerjakan tugas
sehari-hari operasional kantor Ditjen P2P juga didukung oleh tenaga non PNS (honorer) dengan
rincian sebanyak 82 orang tenaga pramubakti, 25 orang tenaga pengemudi, 18 orang tenaga
petugas kebersihan, dan 16 orang tenaga satuan pengaman.
Pegawai Sekretariat Ditjen P2P yang berlatar belakang pendidikan S2 sebanyak 47
orang (31%), S1 sebanyak 66 orang (44%), DIV sebanyak 1 orang (1%), DIII sebanyak 18
orang (12%), SMA sebanyak 13 orang (9%), SMP sebanyak 3 orang (2%), dan SD sebanyak 2
orang (1%). Pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen P2P yang menduduki golongan I
sebanyak 1 orang (1%), golongan II sebanyak 13 orang (9%), golongan III sebanyak 111 orang
(74%), dan golongan IV sebanyak 25 orang (17%). Sekretariat Ditjen P2P mempunyai susunan
jabatan pegawai yaitu yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I) sebanyak 1
orang (1%), jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) sebanyak 1 orang (1%), jabatan
administrator (eselon III) sebanyak 4 orang (2%), jabatan pengawas (eselon IV) sebanyak 12
orang (7%), jabatan fungsional sebanyak 12 orang (8%), dan jabatan pelaksana (staf) sebanyak
120 orang (80%). Distribusi pegawai Sekretariat Ditjen P2P yang mempunyai kelompok umur
terbanyak yaitu di kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 33 orang (22%), kelompok
umur 41 – 50 tahun sebanyak 56 orang (37%), dan kelompok umur 31 – 40 tahun sebanyak 57
orang (38%). Sedangkan kelompok umur paling sedikit yaitu umur 20 – 30 tahun sebanyak 4
orang (3%).
BAB II
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan dukungan manjeman program pencegahan dan pengendalian
penyakit adalah memberikan dukungan teknis dan dukungan manajemen yang kuat dalam
pelaksanaan program. Tujuan tersebut adalah :
1. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit adalah 60.
2. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebesar 95%.
B. SASARAN STRATEGIS
Sejalan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian maka sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tahun 2020 – 2024 adalah Meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
C. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dan strategi kegiatan Setditjen P2P adalah mendukung kebijakan dan
strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan. Guna tercapainya indikator Aksi Program
direktorat Jenderala Pencegahand Pengendalian penyakit, arah kebijakan dukungan
manajeman dan teknis lainnya adalah meningkatkan akuntabilatas, Penguatan kapasitas dan
pengembangan Sumber Daya manusia dan meningkatkan reformasi birokrasi.
D. STRATEGI
Arah kebijakan Setditjen P2P didukung melalui strategi program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan
yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal
sebagai berikut:
1. Perencanaan berbasis data
2. Advokasi, Sosialisasi dan Bimbingan teknis pengelolaan dukungan manajemen dan teknis
lainnya secara terpadu
3. Peningkatan kapasitas dan Penataan sumber daya manusia program pencegahan dan
pengendalian Penyakit
4. Pemanfaatn teknologi informasi dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya
5. Koloborasi dan intergrasi lintas unit utama dan lintas program
6. Monitoring dan Evaluasi berkala
7. Publikasi kegiatan teknis program melalui media
BAB III
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN
A. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala
dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima
tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, adalah sebagi
berikut :
1. Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebesar 60
2. Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebesar 95
B. Kegiatan
Sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) telah mulai dilaksanakan sebagaimana
yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penerapan sistem
penganggaran berbasis hasil (outcome) ini akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja
dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan penajaman informasi
kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur. Penyusunan kegiatan dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya disusun mengikuti pola penataan Arsitektur dan Informasi
Kinerja (ADIK) sebagai upaya penerapan sistem penganggaran berbasis hasil. Output prioritas
bidang pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit antara lain 1) Dukungan manajemen eselon I;
2) Sarana prasarana internal dan 3) Dukungan manajemen satuan kerja.
Untuk mencapai target kinerja kegiatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
a. Kegiatan Bagian Program dan Informasi yakni:
1. Penyusunan Rencana Program meliputi penyusunan bahan trilateral meeting,
Pengumpulan data dan assistensi penyusunan program, Penyusunan E Planning.,
Penyusunan Petunjuk Perencanaan, Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan
distribusi pagu anggaran, Pembahasan dan penelahaan usulan program, Penyusunan
Renja Kementerian Lembaga, Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana
Aksi Kegiatan (RAK) dan Penyusunan Kebijakan Program.
2. Penyusunan Anggaran meliputi Penyusunan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), Penyusunan Ijin Penggunaan Dana Bersumber PNBP, Pemantauan dan
Asistensi Penyusunan Anggaran, Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran, Penyusunan
dan Reviu RKAKL. Dan Sosialisasi rambu-rambu penganggaran Program.
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi meliputi Monitoring evaluasi pelaksanaan
program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
dan Keuangan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. , Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK),
Penyusunan Laporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Program (E Monev Pengganggaran dan E Monev Bappenas dan Laporan Tahunan),
Penyusunan Profil, Pengumpulan Data dan Informasi serta Pemantauan Pelaksanaan
Program P2P di Daerah. Dan Pembuatan Media KIE Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit.
b. Kegiatan Bagian Keuangan dan BMN yakni:
1. Pengelolaan Keuangan meliputi Rekonsiliasi dan Koordinasi Hibah Langsung,
Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Monitoring data dan evaluasi satker
UPT vertikal dan dekonsentrasi, Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Lintas
Sektor/Program, Rekonsiliasi dan reviu laporan keuangan UAPPA, Supervisi Berbasis
SAIBA dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Kordinasi
Penyusunan Realisasi PNBP Bulanan dan triwulanan Satker, Kordinasi Lintas
Sektor/Program terkait pelaporan PNBP dan manajemen keuangan di lingkungan
Ditjen P2P, Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan
PNBP dan Pemantauan Implementasi Simponi pada wajib bayar, Pertemuan Laporan
Keuangan Komprehensif Ditjen P2P, Peningkatan Kapasitas Penyusun Laporan
Keuangan.
2. Pengelolaan Perbendaharaan meliputi Penyusunan SPIP dan updating satker pusat,
Supervisi pelaksanaan bidang keuangan dilingkungan Ditjen P2P dan Konsolidasi
pelaksanaan anggaran dan monitoring RPK/RPD.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi penyusunan sosialisasi informasi
terkait BMN, monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN, Laporan BMN UAPPB
Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT dan Dekonsentrasi, penghapusan dan
pemusnahan BMN, Bimbingan Teknis SIMAK, Pembinaan dan Penyelesaian Masalah
Pengelolaan BMN
c. Kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum yakni:
1. Pengelolaan Kepegawaian meliputi analisis kebutuhan dna perencanaan kepegawaian,
peningkatan kompetensi, layanan mutasi pegawai, pengisian jabatan. Kordinasi lintas
sektor dan program dan pengelolaan jabatan fungsional.
2. Pelayanan Umum dan Perlengkapan meliputi penyusunan NSPK persuratan dan
kearsipan, pengelolaan ketatausahaan dan persuratan elektronik, Pengelolaan
Keperluan Kedinasan/Kegiatan/Kunker/Pembinaan oleh Pimpinan Dalam Negeri.
3. Pelayanan Rumah Tangga terdiri dari penyusunan dan sosialisasi NSPK
kerumahtanggaan, kordinasi dan evaluasi belanja pegawai, monitoring logistik belanja
pegawai dan operasional kantor.
d. Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
1. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal yang terdiri dari pengelolaan saran dan
pengaduan, advokasi dan pengaduan hukum, kordinasi dan fasilitasi BBTKLPP terkait
pengajuan Hak Paten TTG dengan Biro Hukor dan Kemenhumham, menindaklanjuti
aduan dengan kordinasi, klarifikasi, pengumpulan bahan dan keterangan ke pihak
terkait serta membuat telaah laporan.
2. Pelayanan humas dan protokoler meliputi fasilitasi komunikasi kehumasan, penguatan
jejaring kehumasan, penyusunan media cetak dan audiovisual, implementasi dan
evaluasi keterbukaan informasi publik.
3. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi meliputi evaluasi
organisasi pusat dan UPT, penataan kelembagaan, penyusunan analisa beban kerja,
penyusunan tata hubungan kerja, penyusunan bisnis proses, penyusunan dan
monitoring evaluasi SOP, penyusunan peta dan informasi jabatan, penguatan dan
pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM.
C. Jejaring Kerja
Jejaring kerja dibentuk dengan melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat,
lembaga pemerintah untuk bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan
masing-masing dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Upaya tersebut diwujudkan
dengan membentuk jejaring, baik lintas program maupun lintas sektor.
Tujuan dari jejaring kerja ini adalah:
1. Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat
dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor
risiko penyakit.
BAB IV
PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN
A. Pemantauan
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan
agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah
kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi
bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan
diarahkan guna mengidentifikasijangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan
yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan
dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan
melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Sedangkan indikator yang digunakan dalam melakukan pemantauan adalah kegiatan
dan penugasan di setiap staf, subbag dabn bagian secara berjenjang yang dilakukan melalui
kegiatan di lapangan dan atau pertemuan.
B. Penilaian
Penilaian rencana aksi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai
keberhasilan penyelenggaraan aspek dukungan terhadap program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit di Indonesia.
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai
dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu
program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian
diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pengelolaan program.
Penilaian kinerja kegiatan sekretariat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.
C. Pelaporan
Pelaporan sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan
atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi
yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam
kegiatan ini pelaporan dilakukan dalam bentuk laporanan bulanan sampai dengan laporan
tahunan.
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian upaya Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bagian/ unit di Sekretariat
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai target kinerja yang
telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun
(2024) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit . Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah
berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini, upaya dukungan manajemen memberikan
kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan
umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan
kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional
dan internasional.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan
dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
NO SASARAN
KEGIATAN NO
INDIKATOR
KINERJA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
1 Nilai reformasi
birokrasi pada
program pembinaan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Kepala Bagian
Hukum dan
Birokrasi
Ka. Sub Bag Organisasi
dan Tata Laksana, Ka.
Sub Bag Peraturan
Perundang- Undangan,
Ka. Sub Bag Advokasi
Hukum dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Bagian
Program dan
Informasi
Kepala Subbag Program,
Ka Subbag Informasi dan
Evaluasi
Kepala Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Kasubag Kepegawaian,
Kasubag Layanan Pengadaan
Kepala Bagian
Keuangan dan
Barang Milik
Negara Ditjen P2P
Kepala Subbagian
Verifikasi dan Akuntansi
Ditjen P2P, Kepala
Subbagian
Perbendaharaan Ditjen
P2P, Kepala Subbagian
Pengelolaan Barang
Milik Negara
2 Persentase kinerja
RKA-K/L Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit yang efektif
dan efisien adalah
hasil penilaian kinerja
RKA KL dengan
menngunakan tools
aplikasi SMART DJA
Kementerian
Keuangan
Bagian Program dan
Informasi
Kepala Subbagian
Pengelolaan Barang
Milik Negara, Kepala
subbag Anggaran, Ka.
Subagian Informasi dan
Evaluasi
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024
NO INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONAL
(DO)
CARA
PERHITUNG
AN
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai reformasi
birokrasi pada
program
pembinaan Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Hasil penilaian dari
Kementerian PAN dan
RB terkait pelaksanaan
8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi di
Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menggunakan
hasil penilaian
dari
Kementerian PAN dan RB
58 59 59 60 60
2 Persentase kinerja
RKAKL pada
program
pembinaan Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Persentase kinerja
RKA-K/L Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit yang efektif dan
efisien adalah hasil
penilaian kinerja RKA
KL dengan menngunakan tools
aplikasi SMART DJA
Kementerian
Keuangan
Menggunakan
hasil penilaian
kinerja dari
SMART DJA Kementerian
Keuangan untuk
masing masing
SATKER
85 88 90 93 95