IIesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019. 11. 13. · 1.3. Maksud dan Tujuan...
Transcript of IIesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019. 11. 13. · 1.3. Maksud dan Tujuan...
I
II
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang ………………………………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum ………………………................................................ 3
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… 4
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian 8
Renstra SKPD ..............................................................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………...... 9
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…. 12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …................................... 16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………. 17
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi………….. 18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… 20
3.3. Program dan Kegiatan ………………............................................... 20
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………... 23
LAMPIRAN
III
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021………………………..
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Banggai…………………………………………………………………….............………
Tabel 2.3 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai 2012-
2016….............................................................................................
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten
Banggai..........................................................................................
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Perkiranaan Maju
Tahun 2021....................................................................................
Tabel. Matriks Renja 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) adalah
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka
pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun
dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD,
orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan
data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang
definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD
menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
2
Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya
merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang
dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan SKPD
yang melaksanakan dua urusan yaitu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi. Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik ,
maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang
harmonis, baik secara vertikal dan horisontal maupun hubungan kepada masyarakat.
Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan
memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan
yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional
PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
Renstra-SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator
keluaran program dan PAGU per SKPD
Penelaahan RTRW
VerifikasiRancangan
Renstra SKPD dgn Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
sesuai
Tidak sesuai
Penyusunan Rancangan
RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD
Penyempurnaan Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan Renstra-
SKPD
RENSTRA-SKPD
Penyesuaian Rancangan
Renstra-SKPD berdasarkan
hasil verifikasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
Verifikasi Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Rancangan Akhir Renstra
SKPD
sesuai
Tidaksesuai
PERDA ttg RPJMD
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov
3
perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang
disusun setiap tahun.
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Banggai merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa
output dan outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada
Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
Kabupaten Banggai Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banggai nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan
sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan
pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka mendukung
pencapaian visi misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021.
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renja – SKPD Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi
Kabupaten Banggai Tahun 2019 :
a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian
a. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
b. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
c. Ketransmigrasian;
b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
d. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
e. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
g. Undang – Undang Nomor15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
h. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
i. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
4
j. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PertanggungJawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
tahun 2019 disusun dengan maksud untuk mensinergikan program nasional, regional
dan sektoral yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 atau sumber dana lainnya;
2. Peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan dan perluasan
kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
3. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program SKPD meliputi perencanaan,
pelaksaan dan evaluasi program yang terimplementasi.
5
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dengan sistematika.
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya diakitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya.
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayaan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisi uraian mengenai :
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable
Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian mengenai :
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, mislanya terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,
atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok
Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang
7
langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Sub bab ini berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV.
PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai
Tahun 2016-2021, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
mempunyai tugas dalam pencapaian misi ke-6 ”Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya
Manusia Dan Daya Saing” . Guna mendukung pencapaian misi tersebut, maka
dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran SKPD yang dituangkan pada Renstra SKPD.
Sebagaimana tujuan dan sasaran jangka menegah SKPD yang telah ditetapkan
pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan sesuai dengan program prioritas yang telah
ditetapkan pada RKPD Kabupaten Banggai tahun 2019, maka Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten pada tahun 2019 melaksanakan 13 program, dan dijabarkan ke
dalam 54 kegiatan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD s/d
Tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.
Berdasarkan kesimpulan bahwa capaian target kinerja masing-masing kegiatan
dan program pada tahun 2016 pada umumnya sudah memenuhi target, bahkan ada
yang melebihi dari target renja maupun renstra yang telah ditetapkan. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi cukup bagus.
Namun ada beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang belum
memenuhi target kinerja sehingga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan
kedepan, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang hanya
mencapai realisasi target kinerja sebesar 25 persen , dan program transmigrasi regional
dengan realisasi target kinerja sebesar 55,17 persen.
Program peningkatan kapasitas aparatur hanya tercapai 25 persen karena
jumlah anggaran terbatas, sementara target kinerja sebanyak 41 orang, sehingga
dengan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mengikutsertakan sumber daya
aparatur yang ada untuk mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi secara keseluruhan.
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan Peraturan
Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perombakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada akhir tahun 2016.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib
ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi
pelaksana urusan non pelayanan dasar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Banggai dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2016-
2021.
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar
Indikator SPM/ standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan pada Renstra SKPD. Adapun data pencapaian
kinerja pelayanan SKPD selama tahun 2016.
Dapat dilihat ada beberapa indikator kinerja baik IKU, SPM dan IKK yang
telah memenuhi target, namun ada juga beberapa indikator kinerja yang belum
memenuhi target realisasi TEPRA 2017. Ketercapaian masing-masing indikator kinerja
diuraikan sebagai berikut :
1. Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Tingkat
capaian indicator kinerja ini adalah 100 %. Hal ini bisa tercapai karena semua
kegiatan administrasi perkantoran dan juga pengadaan maupun pemeliharaan sarana
dan prasarana dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada
tahun anggaran 2016.
10
2. Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Diukur dari jumlah perjanjian kinerja yang terpenuhi dibagi dengan jumlah perjanjian
kinerja keseluruhan. Pada IKU ini hanya tercapai 71,43 %. Hal ini tentunya menjadi
bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja tahun-tahun yang akan datang. Salah satu
strategi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen
organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill dengan memperhatikan
dukungan sumberdaya yang ada sehingga target-target kinerja yang telah ditetapkan
bisa tercapai maksimal.
2. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
Realisasi indikator kinerja ini mencapai 100% menunjukkan angka yang lebih tinggi
dari target yang ditetapkan sebesar 95 %. Apabila diukur maka tingkat capaian
sebesar 100%. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dari
seluruh elemen yang ada pada SKPD, sehingga dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja dan keuangan dapat tersusun sesuai dengan ketentuan.
3. Prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi Pada tahun 2016 indikator
kinerja ini terealisasi 97,5 %, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 %,
atau mendapatkan capaian 121,88 %. IKU ini didukung oleh program pembinaan
lingkungan sosial, berupa kegiatan pelatihan bagi masyarakat/pencari kerja. Dari 80
peserta yang mengikuti pelatihan hanya 2 orang yang tidak lulus uji kompetensi. Hal
ini berarti menunjukkan capaian yang sangat baik. Program-program yang
mendukung indikator ini harus terus ditingkatkan karena merupakan salah satu
program prioritas pendukung pencapaian visi misi kepala daerah.
5. Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi Pada tahun 2016 terealisasi sebesar
77,59 % berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 80 % (tingkat capaian
96,99%). Jumlah pencari kerja terdaftar cukup banyak, namun belum bisa memenuhi
permintaan lowongan yang ada. Hal ini terjadi karena kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh perusahaan masih belum bisa dipenuhi oleh pencari kerja. Untuk itu
perlu dilakukan strategi agar pencari kerja di wilayah Kabupaten Blitar bisa terserap
secara maksimal, diantaranya dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi
sesuai dengan permintaan pasar kerja ;
6. Besaran tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 terealisasi sebesar 75,55
persen. Sudah melebihi target SPM yang ditetapkan sebesar 70%. Namun demikian
11
program-program pendukung pencapaian indikator kinerja ini harus tetap
dipertahankan dan terus ditingkatkan, mengingat selain target SPM, indikator kinerja
ini juga merupakan program prioritas untuk mendukung pencapaian visi-misi kepala
daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan besaran
tenaga kerja yang ditempatkan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dan
penyebaran informasi pasar kerja melalui media cetak, media elektronik dan
memanfaatkan media sosial serta melakukan inovasi pelayanan berbasis IT dalam
rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
7. Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk wirausaha
baru (WUB) pada tahun 2016 ditetapkan target 0%, karena pada tahun 2016
kegiatan pelatihan berbasis wirausaha baru dilaksanakan, sehingga belum bisa
dilakukan pengukuran terhadap peserta pelatihan yang berhasil membentuk
wirausaha baru (WUB). Program pelatihan dan pembentukan wirausaha baru
merupakan salah satu upaya dalam rangka perluasan kerja, sehingga mengurangi
tingkat penangguran yang ada di Kabupaten Banggai. Untuk itu perlu terus
ditingkatkan.
8. Prosentase kasus hubungan industrial (HI) yang dilaporkan dan ditindaklanjuti
Sesuai dengan target yang ditetapkan, indicator kinerja ini dapat terealisasi 100%.
Pada tahun 2016, ada 43 kasus HI yang dilaporkan, dan semua dapat diselesaikan
melalui LKS Bipartit. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai cukup efektif untuk
mengendalikan terjadinya kasus HI. Namun demikian diharapkan tahun-tahun
berikutnya, kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti bisa berkurang lagi.
9. Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK terealisasi 25 %, lebih rendah dari
target yang ditetapkan sebesar 70 % (tingkat capaian 35,71 %). Hal ini terjadi
karena jumlah terbesar perusahaan di wilayah Kabupaten Banggai adalah
perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan tenaga kerja dibawah 7 jam
sehari. Bahkan ada yang sifatnya musiman, seperti pertanian, peternakan dan
perkebunan. Sehingga hanya sedikit perusahaan yang bisa menerapkan UMK.
10. Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2016 terealisasi
sebesar 53,73 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada target SPM
sebesar 50%. Ini menunjukkan prestasi yang cukup bagus, namun demikian
12
program yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini harus tetap tetap
dipertahankan dan didorong agar bisa terus meningkat. Mengingat kepesertaan
jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.
Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan
terhadap perusahaan dalam menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan untuk
meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
11. Jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi pada tahun 2016 terealisasi 63 KK,
berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 65 KK (tingkat capaian 96,92%).
Tidak berhasilnya dalam pencapaian target ini disebabkan oleh turunnya kuota yang
diperoleh Kabupaten Banggai dalam pengiriman transmigrasi pada tahun 2016.
Selain itu, daerah tujuan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi juga menjadi
faktor penentu untuk menarik minat masyarakat mendaftar transmigrasi. Strategi
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
diantaranya adalah melalui peningkatan sinergi antar stakeholder dalam penempatan
transmigrasi, serta Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui
pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah.
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor utama yang menggerakan
proses pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses pembangunan
sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh
dan terpadu dari berbagai pihak.
13
Gambaran Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai selama lima tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.2.
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai 2012-2016
NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016
1. Pencari Kerja Terdaftar Orang 3182 3564 2435 2762 1442
2. Penempatan Orang 2125 3692 3560 384 1030
3. Belum ditempatkan Orang 1082 71 48 31 618
4. Permintaan lowongan Lowongan 2125 3763 3608 415 1030
5. Dipenuhi Lowongan 2125 3692 3560 384 1030
6. Sisa Lowongan Lowongan 2125 71 48 31 618
7. Upah Minimum Rp 880.000 995.000 1.250.00 1.500.000 1.750.000
Kabupaten
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2016-2021
Dari tabel 2.3. dapat dilihat, jumlah pencari kerja terdaftar mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Namun apabila dilihat data permintaan lowongan yang ada tidak
14
berimbang dengan jumlah pencari kerja. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan-
permasalahan diantaranya penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal sehingga
mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.
Dengan kehadiran Industri besar di Kabupaten Banggai akan menimbulkan hal-hal
yang memungkinkan seperti rekruitmen tenaga kerja, perselisihan kerja, masuknya tenaga
kerja dari luar daerah, oleh sebab itu isu yang terjadi dalam lingkup tenaga kerja dan
transmigrasi sebagai berikut :
- Sistim pengupahan tenaga kerja
- Produktifitas tenaga kerja
- Jaminan sosial tenaga kerja
- Keterampilan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja antar daerah.
Isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor
baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kekuatan, kelemahan,
bahkan bisa juga menjadi peluang dan tantangan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.
1. KEKUATAN (Strenght)
1). Adanya regulasi tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)
2). Adanya dukungan dari Perintah Daerah Kabupaten Banggai
3). Kuantitas dan kualitas sumber daya aparat / pegawai yang ada
4). Adanya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
5). Tersedianya Loka Latihan Kerja
2. KELEMAHAN (Weaknes):
1). Jaringan sistem informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi belum tersedia
2). Terbatasnya sumber daya manusia profesional
3). Sarana dan pra sarana penunjang pelatihan belum memadai
4). Anggaran yang sangat terbatas
5). Kurangnya tenaga fungsional di bidang ketenagakerjaan
3. PELUANG (Opportunity)
1). Jumlah perusahaan yang berjumlah 863 perusahaan (Kecil, Menengah dan besar). 2). Potensi daerah dalam menyerap tenaga kerja cukup besar.
15
3). Letak Kabupaten Banggai yang strategis dengan hadirnya perusahaan besar (DSLNG)
4). Kebijakan nasional tentang kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi.
4. ANCAMAN (Treath):
1). Jumlah pengangguran yang tinggi
2). Kuantitas dan kualitas perselisihan hubungan industrial yang tinggi
3). Masuknya tenaga kerja asing sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)
dan antar kerja antar daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, maka
dapat dilakukan penyusunan strategi dengan menggunakan analisis SWOT
sebagai berikut :
1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi
perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (S-O)
Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana,
serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan
sesuai dengan tugas dan fungsiny masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. (W-O)
Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
peningkatan keterampilan kerja dan pelatihan produktivitas (S-T)
Strategi ini dilakukan dengan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas
tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja (berbasis kometensi,
masyarakat dan kewirausahaan), serta pelatihan produktivitas bagi tenaga kerja.
4. Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja dalam rangka
peningkatan dan perluasan kesempatan kerja (W-O)
Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah
maupun swasta dalam hal penyediaan informasi pasar kerja, serta memanfaatkan
teknologi informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Program kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung strategi ini diantaranya
16
pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), peningkatan kerjasama dengan Bursa Kerja
Khusus, maupun optimalisasi bursa kerja online (BKOL).
5. Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan
peraturan tentang ketenagakerjaan (S-T)
Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran perusahaan/pemberi
kerja untuk menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan masih tergolong rendah.
Salah satu diantaranya adalah masih rendahnya komitmen perusahaan untuk
menerapkan UMK bagi pekerjanya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap perusahaan serta
melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha untuk berperan aktif dalam pengusulan
UMK melalui sidang dewan pengupahan.
6. Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan
keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan (W-T)
Animo masyarakat di Kabupaten Banggai untuk mengikuti program transmigrasi masih
cukup tinggi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Salah
satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian calon transmigran adalah
melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kondisi daerah tujuan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banggai
tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2018, telaah tujuan dan tahapan
pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025, telaah
arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, arah
kebijakan tahun 2018 yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-
2021 dengan memperhatikan SKPD dan SOTK yang baru, maka tema RKPD-P
Kabupaten Banggai tahun 2018 adalah “Penguatan SDM Dan Usaha Mikro Serta
Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Unggulan Yang Berwawasan
Lingkungan Dengan Didukung Peningkatan Infrastruktur”.
Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Banggai tahun 2019 sebagai berikut :
1. Penguatan SDM di b idang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru;
17
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan; 3. Pengembangan kawasan perdesaan;
4. Peningkatan infrastruktur; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan.
Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan Renstra SKPD, maka Dinas Tenaga Kerja
mengajukan 4 program rutin, 3 program prioritas dan 2 program pendukung IKU SKPD,
dengan rincian pada tabel 2.4. sebagai berikut:
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit dan pelatihan aneka kue dengan dana
yang bersumber dari dana DBHCHT melibatkan peserta sejumlah 80 orang peserta
(masing-masing kegiatan dengan peserta 16 orang). Pada tahun 2017, masyarakat
yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menginginkan adanya
pelatihan lanjutan, serta mengharapkan adanya bantuan peralatan. Hal ini menjadi
bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Akan tetapi
untuk bantuan peralatan masih belum bisa dilaksanakan pada tahun 2019, karena ada
peraturan perundangan yang harus menjadi pedoman pelaksanaan mengenai barang
diserahkan ke masyarakat.
18
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan strategi pembangunan nasional, norma pokok pembangunan
kabinet kerja yang harus diperhatikan :
a. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi
terkait
b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat
untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang
lemah (entitled society)
c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
ekosistem
e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru
mematikan usaha yang sudah berjalan
Analisis yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pemerintah pusat:
1. Pemerintah Daerah harus mengusung Program Prioritas Nasional untuk masuk
kedalam RPJM Daerah (mekanisme sinkronisasi ditetapkan oleh pemerintah
pusat);
2. Menggunakan pendekatan Perencanaan Terintegrasi terhadap Program
Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Berorientasi pada “money follow program” daripada “money follow functions”
artinya review atas Kapasitas Kelembagaan menjadi penting;
4. Nomeklatur Program hanya sebagai „rumah‟ dan dokumen penganggaran
(karena melekat kode rekening anggaran), yang terpenting adalah definisi dari
program tersebut dan kegiatan prioritas di dalam program tersebut;
5. Pembahasan RKP 2018 dimulai n-2 dengan mekanisme pembahasan masing-
masing tematik prioritas nasional.
Dalam rangka penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Tahun
2018 perlu ditinjau perspektif dan sudut pandang pembangunan nasional terhadap
19
Kabupaten Banggai. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi
pengembangan wilayah Sulawesi Tengah dalam dokumen RPJMN 2015-2019
menyebutkan bahwa:
1. Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dan strategi
peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui
penyediaan sistem pemantauan gunung merapi.
2. Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat
Kegiatan Sulawesi Tengah Periode 2015-2019, dimana Banggai sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah (II/C/2) .
Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional
terhadap keberadaan Kabupaten Banggai didasarkan pada karakteristik sekaligus
potensi yang dapat dikembangkan Kabupaten Banggai dalam rangka sebuah sistem
pembangunan nasional. Selain arah kebijakan dan strategi nasional, perlu ditelaah
penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 dalam cakupan
rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
Strategi umum pembangunan Sulawesi Tengah 2016-2021 lebih tegas
menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui
strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau pro poor
growth, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus
berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade off) satu terhadap yang lainnya.
Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi “Meningkatkan Kwalitas
Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah ”.
Dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi Sulawesi Tengah,
maka program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada tahun anggaran 2019, diupayakan semaksimal mungkin bisa
mendukung tercapainya kebijakan tersebut, dan juga memperhatikan prioritas
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dan provinsi, serta
berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan strategis
20
rencana kerja SKPD Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Banggai adalah sebagai berikut :
“Peningkatan Kesempatan Kerja”
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-
sasaran Renja SKPD tahun 2018 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada
Renstra SKPD sebagai berikut :
1. Persentase Tenaga Kerja yang berkompetensi
2. Presentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Keterampilan
3. Presentase Kerja Sama Dengan Perusahaan Untuk Mengisi Pasar Kerja
4. Presentase Pasar Kerja Yang Di Tempatkan
5. Presentase Penciptaan Wirausaha Baru
6. Presentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaiakan
7. Presentase Tenaga Kerja Yang Mengikuti Jamsostek
8. Persentase perusahaan yang mengikut sertakan Tenaga Kerja dalam Program
BPJS
9. Persentase upah minimum berdasarkan komponen hidup layak (KHL)
10. Persentase Transmigran yang ditempatkan
11. Persentase Transmigran yang dibina
3.3. Program dan Kegiatan
Dengan memperhatikan tema RKPD tahun 2019 serta program kegiatan yang
telah disusun pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, maka pada tahun 2019, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun program kegiatan sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
21
k. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah l. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan Meubeler e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
4. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS a. Pemulangan pegawai yang pensiun
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran PD 7. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan data dan updating data informasi perangkat perangkat daerah 8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
9. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan d. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
e. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan f. Penciptaan wirausaha baru melalui teknologi tepat guna
g. Sosialisasi AKL, AKAD, AKAN, TKI dan TKA h. Penyiapan pedoman TTG dan Padat Karya i. Pengembangan dan pembinaan TTG dan Padat Karya
j. Inventarisasi dan analisis data tenaga kerja mandiri k. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
22
l. Pemantauan,Evaluasi, dan Pengendalian Tenaga Kerja Mandiri 9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
c. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
d. Fasilitasi Penerangan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit 10. Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
b. Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
b. Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemutahiran data
serta laporan 11. Program Transmigrasi Regional
Dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Transmigrasi Regional b. Pelatihan Transmigrasi Regional
23
BAB IV PENUTUP
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banggai
Nomor 20 Tahun 2017 . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan
wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banggai menjadi salah satu SKPD yang mendapat tugas dalam
pencapaian misi ke-6 “Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing
Daerah”.
Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah
ditetapkan pada RENSTRA SKPD serta mendukung program prioritas daerah, maka Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai pada tahun 2019 mengusulkan 9
program yang terbagi menjadi 29 kegiatan. Dari 9 program tersebut, yang masuk dalam
program prioritas daerah adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja,program peningkatan kesempatan kerja, program pembinaan lingkungan sosial bidang
ketenagakerjaan dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
Dengan melihat hasil capaian kinerja masing-masing program pada tahun 2016,
serta pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 sampai dengan tribulan I, maka perlu
dilakukan strategi-strategi guna mempertahankan dan meningkatkan realisasi capaian
kinerja pada tahun yang akan datang. Strategi yang bisa dilakukan diantaranya :
1. Penataan Administrasi Perkantoran untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat
Peningkatan administrasi perkantoran merupakan upaya untuk mewujutkan
kelancaran pelayanan umum secara organisasi yang dilaksanakan secara ritun
meliputi penyediaan anggaran rutin pada urusan kesekretariatan
2. Meningkatkan Sarana dan yang layak bagi apartur
Peningkatan sarana dan prasarana bagi aparatur dimaksuid untuk menunjang
pelaksanaan setiap tugas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
24
3. Meningkatkan disiplin Aparatur guna peningkatan kinerja
Peningkatan disiplin Aparatur dilaksanakan melalui penegakan aturan kepegawaian
serta regulasi lingkup internal yang harus dilaksanakan oleh setiap unit Perangkat
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Meningkatkan tertib administraasi dan pelaporan
Peningkatan tertib administrasi dilakukan melaui penataan pelaporan kinerja dan
keuangan yang disusun berdasarkan regulasi yang telah ada serta pen ingkatan
kinerja pelaporan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai
capaian kinerja demi kelancaran evaluasi.
5. Sosialisasi dan Penyuluhan
Metode kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan merupakan cara yang efektif dalam
Transfer of knowladge dari pemerintah kepada masyarakat sebagai stakeholder,
melalui tatap muka secara langsung diharapkan aparat pemerintah dapat melihat
secara langsung kondisi aktual dilapangan.
6. Meningakatkan Kualitas perencanaan
Peningkatan kualitas perencanaan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan
yang dilaksanakan dapat berjalan secara terukur, terarah sesuai dengan kebutuhan
dan regulasi yang ada.
Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan
dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya
aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang
tersedia. Apabila PAGU anggaran yang diperoleh SKPD tidak bisa mencukupi untuk
mengakomodir semua usulan, maka SKPD akan memprioritaskan kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai program
pendukung pencapaian visi misi kepala daerah, dan juga mendukung program
pemerintah provinsi maupun program nasional. Selain dari APBD, SKPD bisa
mengajukan usulan program kegiatan yang bisa didanai dari provinsi maupun
anggaran dari pusat, sepanjang program kegiatan dimaksud masih linear dan
bertujuan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan program kegiatan yang telah diusulkan dibagi ke bidang-bidang
sesuai tugas dan fungsinya. Dengan menyusun penetapan kinerja pada awal tahun
25
PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 3 4 5 6 7 8 9 11
2.01.01.15 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.01.15.06 Pendidikan dan Pela- 80 Org 176 Orang 80 Orang 80 Orang 100 80 Orang 48 Org 100tihan Keterampilanbagi Pencari Kerja
2.01.01.16Persentase tenaga kerja yang
bekerja
2.01.01.16.01Jumlah Jenis Laporan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 Laporan 1 Lap 100
2.01.01.16.02 Penyebarluasan Informasi 3 Keg 5 Paket 5 Pkt 5 Pkt 100 3 Keg 2 Keg 100Bursa Tenaga Kerja
2.01.01.16.03 Kerjasama pendidikan 16 Org 0 1 Pkt 1 Pkt 100 16 Org 16 Org 100dan pelatihan
2.01.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja 16 Org 0 1 Pkt 1 Pkt 100 16 Org 16 Org 100siap pakai
2.01.01.16.05 Pengembangan 16 Org 0 16 Org 16 Org 100 16 Org 16 Org 100Kelembagaan Produktivitas dan PelatihanKewirausahaan
2.01.01.16.08 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 100 16 Org 16 Org 100
Jumlah jenis Informasi bursa tenaga
Kerja
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi
Jumlah peserta pelatihan yang
berbasis uji kompetensi
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan wirausaha
baru melalui TTG
Target kinerja
capaian
program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s/d
tahun (n-3)
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program Kegiatan Tahun Lalu(n-2)
Persentase peningkatan
produktifitas tenaga kerja
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Penyusunan Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Penciptaan Wirausaha Baru
Melalui Teknologi Tepat Guna
realisasi
capaian
program dan
kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1)
(2018)
10
Kode
TABEL 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019Kabupaten Banggai
perkiraan realisasi
capaian target renstra
2
target
renja
perangkat
daaerah
tahun (n-
2) (2017)
realisasi
renja
perangkat
daerah
tahun (n-2)
(2017)
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program dan
kegiatan
(renja)
perangkat
daerah
tahun (n-1)
(2018)
tingkat
capaian
realisasi
target
renstra
indikator kinerja program
(outcomes )/ kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan
Program/ Kegiatan
1 3 4 5 6 7 8 9 11
2.01.01.16.09 Sosialisasi AKL, AKAD, - 5 Keg 0 0 0 0 0 0 0
AKAN, TKI dan TKA
2.01.01.16.10 1 Dok 0 0 0 0 0 0 0
2.01.01.16.11 1 Keg 0 0 0 0 0 0 0
2.01.01.16.12 Jumlah Dokumen Inventarisasi 1 Lap 0 0 0 0 0 0 0
2.01.01.16.13 3 Keg 0 0 0 0 0 0 0
2.01.01.16.14 1 Lap 0 0 0 0 0 0 0
2.01.01.17
2.01.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian 5 Keg. 5 Kec. 5 Pkt 5 Pkt 100 5 Keg. 5 Keg 100Prosedur PenyelesaianPerselisihan HubunganIndustrial
2.01.01.17.03 Fasilitasi Penyelesaian 100 Org 23 Kec. 4 Pkt 4 Pkt 100 100 Org 100 Org 100Prosedur PemberianHukum dan Jaminan
2.01.01.17.04 Sosialisasi Berbagai Pera- 125 Org 5 Kec. 5 Pkt 5 Pkt 100 125 Org 125 Org 100
2.01.01.17.09 Fasilitasi Penerangan, 1 Keg. 0 1 Pkt 1 Pkt 100 1 Keg. 1 Keg 100Kebijakan Pengupahandan LKS Tripartit
3.08.01.15
3.08.01.15.03 Penyediaan dan Pegelo- 10 Unit 25 Buah 15 Buah 15 Buah 100 10 Buah 10 Buah 100laan Prasaran dan Sara-na Sosial dan Ekonomi di-Kawasan Transmigrasi
2 10
Jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi AKL, AKAD, TKI dan TKA
Jumlah Dokumen Pedoman TTG dan
Padat Karya
Jumlah Kegiatan Pengembangan
dan pembinaan TTG dan Padat
Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga
kerja mandiri
Jumlah laporan
Pemantauan,Evaluasi,dan
Pengendalian TKM
Persentase transmigran yang
ditempatkan
Jumlah Sarana dan Prasarana sosial
dan ekonomi yang diberikan kepada
transmigran
Persentase pekerja yang
mendapatkan perlindungan hak-
hak normatif melalui mediasi
Jumlah kegiatan sosialisasi
Perselisihan kasus yang diselesaikan
Jumlah orang yang diberikan
perlindungan Hukum dan Jamsostek
Jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi peraturan pelaksanaan
ketenagakerjaan
Jumlah jenis aturan kebijakan
pengupahan dan lks tri pratit
Pengembangan wilayah
transmigrasi
Inventarisasi dan analisis data
tenaga kerja mandiri
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
Pemantauan,Evaluasi, dan
Pengendalian Tenaga Kerja
Mandiri
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
turan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
Penyiapan pedoman TTG dan
Padat Karya
Pengembangan dan pembinaan
TTG dan Padat Karya
1 3 4 5 6 7 8 9 11
3.08.01.15.05 Pengerahan dan Fasilitas 10 Unit 0 10 Unit 10 Unit 100 1 Lap 1 Lap 100Perpindahan serta pene-mpatan Transmigrasiuntuk memenuhi kebutuhan SDM
3.08.01.15.06 Operasional Pengenda 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100lian Pemantauan,Mengevaluasi danPemutahitran Dataserta Laporan Kegiatan
3.08.01.16 Program Transmigrasi
Lokal
3.08.01.16.01 Penyuluhan Transmigrasi 1 Keg. 0 1 Pkt 1 Pkt 100 1 Keg. 1 Keg 100
Lokal
3.08.01.16.02 Pelatihan Transmigrasi 16 Org 20 Org 1 Pkt 1 Pkt 100 16 Org 16 Org 100
Lokal
Luwuk, September 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. SosPembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006
2 10
Jumlah Dokumen Operasional
pengendalian pemantuan, evaluasi
dan pemutahiran data serta laporan
kegiaatan
Persentase transmigran lokal
yang mandiri
Jumlah jenis Penyuluhan
Transmigrasi Lokal
Jumlah peserta yang mengikuti
Pelatihan Transmigrasi Lokal
Jumlah KK Transmigran yang
ditempatkan
PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Tenaga kerja
yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
75% Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan
keterampilan bagi
pencari kerja
80 Org 80 Org 80 Org 80 Org 80 Org 48 Org 80 Org 80 Org
2.
60%
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan berbasis
kompetensi
16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org
Jumlah peserta
pelatihan yang
berbasis uji
kompetensi
16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org
Jumlah peserta
pelatihan
kewirausahaan
16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org
Jumlah peserta
pelatihan wirausaha
baru melalui TTG
16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org 16 Org
Jumlah Dokumen
Pedoman TTG dan
Padat Karya
- - 1 Dok 1 Dok - - 1 Dok 1 Dok
Jumlah Peserta yang
mengikuti
Pengembangan dan
pembinaan TTG dan
Padat Karya
- - 1 Keg 1 Keg - - 1 Keg 1 Keg
Jumlah Dokumen
Inventarisasi - - 1 Dok 1 Dok - - 1 Dok 1 Dok
IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Tenaga kerja
yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
dan berbasis
masyarakat
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KABUPATEN BANGGAI
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun
2017 (thn
n-2)
Realisasi Capaian
Tahun
2019(thn
n
Proyeksi
Tahun
2018 (thn
n-1)
Tahun
2019
(thn n
Tahun
2020 (thn
n+1
Tahun
2018 (thn n-
1
Catatan
AnalisisTahun
2020 (thn
n+1
No
Target Renstra Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang
mengikuti
pembinaan tenaga
kerja mandiri
- - 96 Org 96 Org - - 96 Org 96 Org
Jumlah laporan
Pemantauan,Evaluas
i,dan Pengendalian
TKM
- - 1 Lap 1 Lap - - 1 Lap 1 Lap
3. Pencari Kerja
yang terdaftar,
yang ditempatkan
70% Jumlah Jenis
Laporan Informasi
Bursa Tenaga Kerja2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Jumlah jenis
Informasi bursa
tenaga Kerja3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
AKL, AKAD, TKI dan
TKA
120 Org 120 Org 120 Org 120 Org
4. Kasus yang
diselesaikan
(Hubungan
industrial)
50% Jumlah kasus yang
difasilitasi53 Kasus 31 Kasus 50 Kasus 40 Kasus 53 Kasus 31 Kasus 31 Kasus 40 Kasus
5. Pekerja / buruh
yang menjadi
peserta program
Jamsostek
50% Jumlah Tenaga kerja
yang diberikan
perlindungan Hukum
dan Jamsostek100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org
Luwuk, September 2018
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. Sos
Pembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006
Tahun
2018 (thn n-
1
Tahun
2019(thn
n
Tahun
2020 (thn
n+1
No IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun
2018 (thn
n-1)
Tahun
2019
(thn n
Tahun
2020 (thn
n+1
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
AnalisisTahun
2017 (thn
n-2)
PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nilai Akuntabel Nilai Akuntabel
Kinerja Kinerja
01. Program Pelayanan Tingkat pemanfaatan administrasi 875.163.150 Program Pelayanan Tingkat pemanfaatan administrasi 849.753.150
Administrasi Perkantoran Perkantoran Administrasi Perkantoran Perkantoran
01. Penyediaan jasa surat Kab. Banggai - Jumlah materai 6000 yang digunakan 780 Lbr 7.120.000 Penyediaan jasa surat Kab. Banggai - Jumlah materai 6000 yang digunakan 780 Lbr 7.120.000
menyurat - Jumlah materai 3000 yang digunakan 480 Lbr menyurat - Jumlah materai 3000 yang digunakan 480 Lbr
- Jumlah paket pengiriman 12 Kali - Jumlah paket pengiriman 12 Kali
02. Penyediaan jasa Kab. Banggai - Jumlah Jaringan Listrik 1 Tahun 94.200.000 Penyediaan jasa Kab. Banggai - Jumlah Jaringan Listrik 1 Tahun 94.200.000
komunikasi, sumber - Jumlah Jaringan air 1 Tahun komunikasi, sumber - Jumlah Jaringan air 1 Tahun
daya air dan listrik - Jumlah Jaringan internet 1 Tahun daya air dan listrik - Jumlah Jaringan internet 1 Tahun
06. Penyediaan jasa Pemeliharaan Kab. Banggai - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 2 Unit 3.700.000 Penyediaan jasa Pemeliharaan Kab. Banggai - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 2 Unit 3.700.000
dan Perizinan kendaraan dinas/ kendaraan roda 4 dan Perizinan kendaraan dinas/ kendaraan roda 4
operasional - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 9 Unit 1.800.000 operasional - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 9 Unit 1.800.000
kendaraan roda 2 kendaraan roda 2
08. Penyediaan jasa Kab. Banggai - Jumlah tenaga kebersihan 3 Org 36.000.000 Penyediaan jasa Kab. Banggai - Jumlah tenaga kebersihan 3 Org 36.000.000
kebersihan kantor - Jumlah alat kebersihan dan bahan 18 Jenis 5.349.600 kebersihan kantor - Jumlah alat kebersihan dan bahan 18 Jenis 5.349.600
pembersih pembersih
10. Penyediaan alat tulis Kab. Banggai Jumlah jenis alat tulis 51 Jenis 24.324.950 Penyediaan alat tulis Kab. Banggai Jumlah jenis alat tulis 51 Jenis 25.174.550
kantor kantor
11. Penyediaan barang 'cetakan dan penggandaan Kab. Banggai - Jumlah penggandaan / foto copy 49.650 Lbr 10.307.375 Penyediaan barang 'cetakan dan Kab. Banggai - Jumlah penggandaan / foto copy 49.650 Lbr 10.307.375
- Jumlah penjilidan 30 bh - Jumlah penjilidan 30 bh
12. Penyediaan komponen Kab. Banggai - Jumlah komponen instalasi listrik 15 Jenis 63.824.200 Penyediaan komponen Kab. Banggai - Jumlah komponen instalasi listrik 15 Jenis 3.824.200
instalasi listrik/penerangan - Jumlah Jaringan Instalasi 2 Jaringn instalasi listrik/penerangan - Jumlah Jaringan Instalasi
bangunan kantor bangunan kantor
15. Penyediaan bahan Kab. Banggai Jumlah surat kabar 3 Terbitan 4.000.000 Penyediaan bahan Kab. Banggai Jumlah surat kabar 3 Terbitan 4.000.000
bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan
perundang undangan perundang undangan
17. Penyediaan makanan Kab. Banggai - Jumlah makanan 278 Dos 13.066.000 Penyediaan makanan Kab. Banggai - Jumlah makanan 278 Dos 13.066.000
dan minuman - Jumlah minuman 278 Dos dan minuman - Jumlah minuman 278 Dos
18. Rapat rapat koordinasi Kab. Banggai Jumlah perjalanan dinas luar daerah 15 kali 168.471.025 Rapat rapat koordinasi Kab. Banggai Jumlah perjalanan dinas luar daerah 16 kali 182.411.425
dan konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar
daerah daerah
19. Rapat rapat koordinasi Kab. Banggai Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 230 Kali 203.000.000 Rapat rapat koordinasi Kab. Banggai Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 254 Kali 222.800.000
dan konsultasi ke dalam dan konsultasi ke dalam
daerah daerah
20. Penyediaan Jasa Kab. Banggai Jumlah Tenaga honorer 17 Org 240.000.000 Penyediaan Jasa Kab. Banggai Jumlah Tenaga honorer 17 Org 240.000.000
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Catatan
Penting
TABEL 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH
NoProgram/Kegiatan Lokasi
Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD
Target
CapaianPagu Indikator (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
CapaianKebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase peningkatan disiplin ASN Persentase peningkatan disiplin ASN
02. Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana 321.061.800 Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana 400.447.300
Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
Aparatur Aparatur
05. pengadaan Kendaraan Kab. Banggai Jumlah Kendaraan roda 2 2 unit 43.560.000 pengadaan Kendaraan Kab. Banggai Jumlah Kendaraan roda 2 5 unit 107.120.000
dinas/operasional dinas/operasional
07. Pengadaan perlengkapan Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Perlengkapan 1 Unit 11.329.500 Pengadaan perlengkapan Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Perlengkapan 12 Unit 41.130.000
gedung kantor Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor
09. Pengadaan peralatan Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Peralatan 5 Unit 56.157.300 Pengadaan peralatan Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Peralatan 5 Unit 56.157.300
gedung kantor Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor
10. Pengadaan mebeleur Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Meubeler 2 bh 13.975.000 Pengadaan mebeleur Kab. Banggai Jumlah Pengadaan Meubeler 0 0
1 set
22. Pemeliharaan rutin/ber Kab. Banggai Jumlah Pemeliharaan 1 Pkt 150.000.000 Pemeliharaan rutin/ber Kab. Banggai Jumlah Pemeliharaan 1 Pkt 150.000.000
kala gedung kantor Gedung Kantor kala gedung kantor Gedung Kantor
24. Pemeliharaan rutin/ber Kab. Banggai - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 2 Unit 24.000.000 Pemeliharaan rutin/ber Kab. Banggai - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 2 Unit 24.000.000
kala kendaraan dinas/ yang dipelihara kala kendaraan dinas/ yang dipelihara
operasional - Jumlah Pemeliharaan Roda 2 10 Unit 12.000.000 operasional - Jumlah Pemeliharaan Roda 2 10 Unit 12.000.000
yang dipelihara yang dipelihara
26. Pemeliharaan rutin/ Kab. Banggai Jumlah Perlengkapan kantor yang 10 Unit 5.040.000 Pemeliharaan rutin/ Kab. Banggai Jumlah Perlengkapan kantor yang 10 Unit 5.040.000
berkala perlengkapan dipelihara berkala perlengkapan dipelihara
gedung kantor gedung kantor
28. Pemeliharaan rutin/ Kab. Banggai Jumlah Peralatan kantor yang 10 Unit 5.000.000 Pemeliharaan rutin/ Kab. Banggai Jumlah Peralatan kantor yang 10 Unit 5.000.000
berkala peralatan gedung dipelihara berkala peralatan gedung dipelihara
kantor kantor
04. Program peningkatan Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN 110.328.000 Program peningkatan Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN 110.328.000
disiplin aparatur disiplin aparatur
01. Pengadaan pakaian dinas Kab. Banggai Jumlah pengadaan pakaian dinas 68 Psng 42.680.000 Pengadaan pakaian dinas Kab. Banggai Jumlah pengadaan pakaian dinas 68 Psng 42.680.000
beserta perlengkapannya beserta Perlengkapannya beserta perlengkapannya beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian Kab. Banggai Jumlah pengadaan pakaian khusus 68 Psng 67.648.000 Pengadaan pakaian Kab. Banggai Jumlah pengadaan pakaian khusus 68 Psng 67.648.000
khusus hari hari tertentu hari-hari tertentu khusus hari hari tertentu hari-hari tertentu
05. Program fasilitasi pindah Persentase ASN Purna tugas yang 12.034.000 Program fasilitasi pindah Persentase ASN Purna tugas yang -
/purna tugas PNS terfasilitasi sesuai ketentuan /purna tugas PNS terfasilitasi sesuai ketentuan
01. Pemulangan pegawai Kab. Banggai Jumlah pegawai yang purna tugas 3 Org 12.034.000 Pemulangan pegawai Kab. Banggai Jumlah pegawai yang purna tugas 0 0
yang pensiun yang pensiun
05. Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kapasitas 76.390.000 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kapasitas 119.390.000
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur Aparatur
01. Pendidikan dan pelatihan Kab. Banggai Jumlah aparatur yang terlatih, lulus 4 Org 66.000.000 Pendidikan dan pelatihan Kab. Banggai Jumlah aparatur yang terlatih, lulus 6 Org 99.000.000
formal dan bersertifikat formal dan bersertifikat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
04. Pembinaan dan Peman Kab. Banggai Jumlah Dokumen yang 4 Dok 10.390.000 Pembinaan dan Peman Kab. Banggai Jumlah Dokumen yang 4 Dok 20.390.000
tauan Kerja Aparatur disusun tauan Kerja Aparatur disusun
06. Program peningkatan Tingkat ketepatan waktu 50.600.700 Program peningkatan Tingkat ketepatan waktu 50.600.700
pengembangan sistem penyusunan laporan kinerja pengembangan sistem penyusunan laporan kinerja
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dan keuangan dan keuangan
01. Penyusunan laporan Kab. Banggai Jumlah laporan 2 Dok 10.887.900 Penyusunan laporan Kab. Banggai Jumlah laporan 2 Dok 10.887.900
capaian kinerja dan capaian kinerja dan capaian kinerja dan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja
SKPD SKPD SKPD SKPD
02. Penyusunan pelaporan Kab. Banggai Jumlah Laporan 1 Dok 5.093.600 Penyusunan pelaporan Kab. Banggai Jumlah Laporan 1 Dok 5.093.600
keuangan semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran
04. penyusunan pelaporan Kab. Banggai Jumlah Laporan 1 Dok 3.310.550 penyusunan pelaporan Kab. Banggai Jumlah Laporan 1 Dok 3.310.550
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
05. Penyusunan Dokumen Kab. Banggai Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dok 31.308.650 Penyusunan Dokumen Kab. Banggai Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dok 31.308.650
Perencanaan dan Anggaran SKPD Perencanaan dan Anggaran SKPD
07. Penyusunan Dokumen RKBU Kab. Banggai Jumlah dokumen yang 0 Penyusunan Dokumen RKBU Kab. Banggai Jumlah dokumen yang 0 0
Perangkat Daerah disusun Perangkat Daerah disusun
07. Program Pengembangan Persentase program pengembangan 80.000.000 Program Pengembangan Persentase program pengembangan 50.000.000
Sistem Informasi/Data informasi dan data Sistem Informasi/Data informasi dan data
04. Penyediaan data dan updating Kab. Banggai 2 Keg 80.000.000 Penyediaan data dan updating Kab. Banggai 2 Keg 50.000.000
data informasi perangkat data informasi perangkat
perangkat daerah perangkat daerah
08. Program Perencanaan Persentase program dan kegiatan 53.626.650 Program Perencanaan Persentase program dan kegiatan 53.626.650
Umum dan Pengendali dalam dokumen Renja terhadap Umum dan Pengendali dalam dokumen Renja terhadap
an Pelaksanaan Kegiatan Renstra OPD an Pelaksanaan Kegiatan Renstra OPD
02. Pembinaan dan pengen Kab. Banggai Jumlah Dokumen evaluasi 1 Dok 53.626.650 Pembinaan dan pengen Kab. Banggai Jumlah Dokumen evaluasi 1 Dok 53.626.650
dalian pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian dalian pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian
program dan kegiatan Pelaksanaan Program dan kegiatan program dan kegiatan Pelaksanaan Program dan kegiatan
OPD OPD
15. Program Peningkatan 326.416.950 Program Peningkatan 326.416.950
Kualitas dan Produk Kualitas dan Produk
tivitas Tenaga Kerja tivitas Tenaga Kerja
06. Pendidikan dan Pela- Kab. Banggai 80 Org 326.416.950 Pendidikan dan Pela- Kab. Banggai 80 Org 326.416.950
tihan Keterampilan tihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja bagi Pencari Kerja
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan
16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang bekerja 1.056.557.500 Program Peningkatan Kesempatan Persentase tenaga kerja yang bekerja 1.081.627.000
01. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kab. Banggai Jumlah Jenis Laporan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2 Laporan 133.108.700 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kab. Banggai Jumlah Jenis Laporan Informasi Bursa 2 Laporan 133.108.700
02. Penyebarluasan Informasi Kab. Banggai
Jumlah jenis Informasi bursa tenaga Kerja
3 Keg 233.780.800 Penyebarluasan Informasi Kab. Banggai
Jumlah jenis Informasi bursa tenaga Kerja
3 Keg 233.780.800
Bursa Tenaga Kerja Bursa Tenaga Kerja
Jumlah data dan jenis informasi yang
tersedia
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
Meningkatnya keterampilan dan
produktivitas tenaga kerja
Presentase Tenaga kerja yang
kompetensi
Persentase peningkatan produktifitas
tenaga kerja
Jumlah data dan jenis informasi yang tersedia
Meningkatnya keterampilan dan produktivitas
tenaga kerja
Presentase Tenaga kerja yang kompetensi
Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03. Kerjasama pendidikan Kab. Banggai 16 Org 72.725.500 Kerjasama pendidikan Kab. Banggai 16 Org 72.725.500
dan pelatihan dan pelatihan
04. Penyiapan tenaga kerja Kab. Banggai 16 Org 111.405.500 Penyiapan tenaga kerja Kab. Banggai 16 Org 111.405.500
siap pakai siap pakai
05. Pengembangan Kab. Banggai Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 16 Org 61.286.500 Pengembangan Kab. Banggai Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 16 Org 61.286.500
Kelembagaan Produk Kelembagaan Produk
tivitas dan Pelatihan tivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan Kewirausahaan
08. Kab. Banggai Jumlah peserta pelatihan wirausaha baru melalui TTG 16 Org 99.250.500 Kab. Banggai Jumlah peserta pelatihan wirausaha baru 16 Org 99.250.500
09. Sosialisasi AKL, AKAD, - Kab. Banggai 120 Org 60.000.000 Sosialisasi AKL, AKAD, - Kab. Banggai 120 Org 60.000.000
AKAN, TKI dan TKA AKAN, TKI dan TKA
10. Penyiapan pedoman TTG dan Padat Karya
Kab. BanggaiJumlah Dokumen Pedoman TTG dan Padat Karya
1 Dok 30.000.000
Penyiapan pedoman TTG dan Padat
Karya Kab. Banggai
Jumlah Dokumen Pedoman TTG dan Padat
Karya 1 Dok 30.000.000
11. Kab. Banggai 1 Keg 100.000.000 Kab. Banggai 1 Keg 100.000.000
12. Kab. Banggai Jumlah Dokumen Inventarisasi 1 Dok 20.000.000 Kab. Banggai Jumlah Dokumen Inventarisasi 1 Dok 30.000.000
13. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Kab. Banggai Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri 96 Org 105.000.000 Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Kab. Banggai Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja 96 Org 110.069.500
14. Kab. Banggai 1 Lap 30.000.000 Kab. Banggai 1 Lap 40.000.000
17. 600.174.050 602.574.050
02. Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 50 Kasus 115.184.100 Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 40 Kasus 115.684.100
Prosedur Penyelesaian Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Perselisihan Hubungan
Industrial Industrial
03. Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 100 Org 93.393.750 Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 100 Org 93.693.750
Prosedur Pemberian Prosedur Pemberian
Hukum dan Jaminan Hukum dan Jaminan
04. Sosialisasi Berbagai Pera- Kab. Banggai 125 Org 111.293.900 Sosialisasi Berbagai Pera- Kab. Banggai 125 Org 112.893.900
turan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan turan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
05. Fasilitasi Penerangan, Kab. Banggai 4 Lap 280.302.300 Fasilitasi Penerangan, Kab. Banggai 4 Lap 280.302.300
Kebijakan Pengupahan Kebijakan Pengupahan
dan LKS Tripartit dan LKS Tripartit
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat
Guna
Pengembangan dan pembinaan TTG dan Padat Karya
Inventarisasi dan analisis data tenaga kerja mandiri
Pemantauan,Evaluasi, dan Pengendalian Tenaga
Kerja Mandiri
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah kasus yang difasilitasi
Jumlah orang yang diberikan perlindungan Hukum dan
Jamsostek
Jumlah jenis aturan kebijakan pengupahan dan lks tri
pratit
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan
pelaksanaan ketenagakerjaan
Persentase upah minimum berdasarkan komponen
hidup layak (KHL)
Pemantauan,Evaluasi, dan
Pengendalian Tenaga Kerja Mandiri
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi
Jumlah peserta pelatihan yang berbasis uji kompetensi
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi AKL, AKAD,
TKI dan TKA
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan pembinaan TTG
dan Padat Karya
Jumlah laporan Pemantauan,Evaluasi,dan
Pengendalian TKM
Persentase kasus hubungan industrial yang
diselesaikan
Persentase pekerja yang mendapatkan
perlindungan hak-hak normatif melalui mediasi
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui
Teknologi Tepat Guna
Pengembangan dan pembinaan TTG
dan Padat Karya
Inventarisasi dan analisis data tenaga
kerja mandiri
Jumlah jenis aturan kebijakan pengupahan
dan lks tri pratit
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi
AKL, AKAD, TKI dan TKA
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan
pembinaan TTG dan Padat Karya
Jumlah laporan Pemantauan,Evaluasi,dan
Pengendalian TKM
Persentase kasus hubungan industrial
yang diselesaikan
Persentase pekerja yang mendapatkan
perlindungan hak-hak normatif melalui
mediasi
Jumlah kasus yang difasilitasi
Jumlah orang yang diberikan perlindungan
Hukum dan Jamsostek
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi
peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan
Persentase upah minimum berdasarkan
komponen hidup layak (KHL)
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi
Jumlah peserta pelatihan yang berbasis uji
kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Pengembangan wilayah transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan 820.696.000 Pengembangan wilayah
transmigrasi
Persentase transmigran yang
ditempatkan
1.206.196.000
03. Penyediaan dan Pegelo- Kab. Banggai 10 Unit 104.227.050 Penyediaan dan Pegelo- Kab. Banggai 10 Unit 104.227.050
laan Prasaran dan Sara- laan Prasaran dan Sara-
na Sosial dan Ekonomi di- na Sosial dan Ekonomi di-
Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
05. Pengerahan dan Fasilitas Kab. Banggai Jumlah Fasilitas pemukiman 10 Unit 682.951.100 Pengerahan dan Fasilitas Kab. Banggai 15 Unit 1.068.451.100
Perpindahan serta pene- Perpindahan serta pene-
mpatan Transmigrasi mpatan Transmigrasi
untuk memenuhi untuk memenuhi
kebutuhan SDM kebutuhan SDM
06. Operasional Pengenda Kab. Banggai 1 Dok 33.517.850 Operasional Pengenda Kab. Banggai 1 Dok 33.517.850
lian Pemantauan, lian Pemantauan,
Mengevaluasi dan Mengevaluasi dan
Pemutahitran Data Pemutahitran Data
serta Laporan Kegiatan serta Laporan Kegiatan
Persentase transmigran yang dibina Persentase transmigran yang dibina
16 Program Transmigrasi Lokal Persentase transmigran lokal yang mandiri
116.951.200
Program Transmigrasi Persentase transmigran lokal yang
mandiri 149.040.200
Lokal
01. Penyuluhan Transmigrasi LokalKab. Banggai
Jumlah jenis Penyuluhan Transmigrasi Lokal40 Org
35.140.350 Penyuluhan Transmigrasi
Kab. Banggai
Jumlah jenis Penyuluhan Transmigrasi Lokal40 Org
40.149.350
Lokal
02 Pelatihan Transmigrasi Lokal Kab. Banggai 16 Org 81.810.850 Pelatihan Transmigrasi Kab. Banggai 16 Org 108.890.850
Lokal
4.500.000.000 5.000.000.000
Luwuk, September 2018KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. Sos
Pembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006
Jumlah Sarana dan Prasarana sosial dan ekonomi
yang diberikan kepada transmigran
Jumlah Dokumen Operasional pengendalian
pemantuan, evaluasi dan pemutahiran data serta
laporan kegiaatan
Mengembangkan kawasan transmigrasi
Persentase transmigrasi lokal yang yang
ditempatkankan dipemukiman yang layak huni
Mengembangkan kawasan transmigrasi
Jumlah
Persentase transmigrasi lokal yang yang
ditempatkankan dipemukiman yang layak
huni
Jumlah Sarana dan Prasarana sosial dan
ekonomi yang diberikan kepada transmigran
Jumlah Dokumen Operasional pengendalian
pemantuan, evaluasi dan pemutahiran data
serta laporan kegiaatan
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan
Transmigrasi Lokal
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan
Transmigrasi Lokal
Jumlah KK Transmigran yang ditempatkan
1 2 3 4 5 6
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi
Perkantoran
01. Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk - Jumlah materai 6000 yang digunakan 780 Lbr
- Jumlah materai 3000 yang digunakan 480 Lbr
- Jumlah paket pengiriman 12 Kali
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Luwuk - Jumlah Jaringan Listrik 2 Jaringan
- Jumlah Jaringan air 2 Jaringan
- Jumlah Jaringan internet 2 Jaringan
08. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Luwuk - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 2 Unit
dinas/operasional kendaraan roda 4
- Jumlah Pengurusan STNK/pajak 9 Unit
kendaraan roda 2
10. Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk - Jumlah tenaga kebersihan 3 Org
- Jumlah alat kebersihan dan bahan 18 Jenis
pembersih
11. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk Jumlah jenis alat tulis 51 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Luwuk - Jumlah penggandaan / foto copy 49.650 Lembar
- Jumlah penjilidan 30 buah
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Luwuk - Jumlah komponen instalasi listrik 15 Jenis
bangunan kantor - Jumlah Jaringan Instalasi 2 Jaringan
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Luwuk Jumlah surat kabar 3 Terbitan
perundang undangan
17. Penyediaan makanan dan minuman Luwuk - Jumlah makanan 278 Dos
- Jumlah minuman 278 Dos
18. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 15 Kali
19. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kab. Banggai Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 230 Kali
20. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Luwuk Jumlah Tenaga honorer 17 Org
TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Banggai
Besaran /
VolumeCatatan
PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 602. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur dalam kondisi baik
05. pengadaan Kendaraan dinas/operasional Luwuk Jumlah Kendaraan roda 2 2 Unit
07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Luwuk Jumlah Pengadaan Perlengkapan 11 Unit
Gedung Kantor
09. Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk Jumlah Pengadaan Peralatan 5 Unit
Gedung Kantor
10. Pengadaan mebeleur Luwuk Jumlah Pengadaan Meubeler 2 buah
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan 1 Unit
Gedung Kantor
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Luwuk - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 yang dipelihara 1 Unit
- Jumlah Pemeliharaan Roda 2 yang dipelihara 10 Unit
26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Luwuk Jumlah Perlengkapan kantor yang 10 Unit
dipelihara
28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Luwuk Jumlah Peralatan kantor yang 10 Unit
dipelihara
03. Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN
02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Luwuk Jumlah pengadaan pakaian dinas 68 Psng
beserta Perlengkapannya
05. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Luwuk Jumlah pengadaan pakaian khusus 68 Psng
hari-hari tertentu
04. Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS Persentase ASN Purna tugas yang
terfasilitasi sesuai ketentuan
01. Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Jumlah pegawai yang purna tugas 3 Org
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas
Aparatur Aparatur
01. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang terlatih, lulus 4 Org
dan bersertifikat
04. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Luwuk Jumlah Dokumen yang disusun 4 Dok
Kantor Dinas
Dalam dan Luar Daerah
1 2 3 4 5 606. Program peningkatan pengembangan sistem Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan laporan kinerja
dan keuangan
01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Luwuk Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 3 Dok
kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Luwuk Jumlah Laporan keuangan semesteran 1 Dok
03. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Luwuk Jumlah Laporan keuangan akhir tahun 1 Dok
05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Luwuk Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dok
07. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Persentase program pengembangan
informasi dan data
04. Penyediaan data dan updating data informasi perangkat Luwuk 2 Keg
perangkat daerah
08. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Persentase program dan kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan dalam dokumen Renja terhadap
Renstra OPD
02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program Luwuk Jumlah Dokumen evaluasi 1 Dok
dan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan kegiatan OPD
15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
06. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 80 OrgJumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
Jumlah data dan jenis informasi yang tersedia
Persentase peningkatan produktifitas tenaga
kerja
Kec. Toili Ds. Minakarya,
Kec. Pagimana Ds.
Hohudongan, Kec. Nambo
Kel. Lontio. Kec. Toili Ds.
Slametharjo, Kec. Nambo
1 2 3 4 5 616. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
01. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Luwuk 2 Lap
02. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 23 Kecamatan Jumlah jenis Informasi bursa tenaga Kerja 3 Jenis
03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 16 Org
04. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 16 Org
05. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan 16 Org
Kewirausahaan
08. Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat Guna P2WKSS 30 Org
09. Sosialisasi AKL, AKAD, AKAN, TKI dan TKA 23 Kecamatan 120 Org
10. Penyiapan pedoman TTG dan Padat Karya Luwuk 1 Dok
11. Pengembangan dan pembinaan TTG dan Padat Karya 23 Kecamatan Jumlah Kegiatan pengembangan dan pembinaan TTG
dan padat karya
1 Keg
12. Inventarisasi dan analisis data tenaga kerja mandiri 23 Kecamatan Jumlah Dokumen Inventarisasi 1 Dok
13. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri 23 Kecamatan Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri 96 Org
14. Pemantauan,Evaluasi, dan Pengendalian Tenaga Kerja Mandiri 23 Kecamatan 1 Lap
17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
02. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Kab. Banggai 50 Kasus
Hubungan Industrial
Ds. Toweer, Kec. Balantak
Utara dan Desa Awu Kec.
Luwuk Utara
Persentase tenaga kerja yang bekerja
Jumlah Jenis Laporan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Pedoman TTG dan Padat Karya
Jumlah peserta pelatihan yang berbasis uji kompetensi
Kel. Mondonun Kec. Kintom
Desa Sinampangnyo Kec.
Pagimana
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan wirausaha baru melalui TTG
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi AKL, AKAD,
TKI dan TKA
Jumlah laporan Pemantauan,Evaluasi,dan
Pengendalian TKM
Persentase pekerja yang mendapatkan
perlindungan hak-hak normatif melalui mediasi
Jumlah kegiatan sosialisasi Perselisihan kasus yang
diselesaikan
1 2 3 4 5 603. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Hukum Kab. Banggai 100 Org
dan Jaminan
04. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Kab. Banggai 120 Org
Ketenagakerjaan
09. Fasilitasi Penerangan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Kec. Bualemo 4 Lap
Tripartit
15. Pengembangan wilayah transmigrasi
03. Penyediaan dan Pegelolaan Prasaran dan Sarana Sosial 10 Unit
dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
05. Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta penempatan 10 Unit
Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
06. Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi 1 Dok
dan Pemutahitran Data serta Laporan Kegiatan
16. Program Transmigrasi Lokal
01. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 40 Org
02 Pelatihan Transmigrasi Lokal 16 Org
Luwuk, September 2018
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. Sos
Pembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006
Kec. Bualemo Desa Malik
Kec. Pagimana Desa Jaya
Bakti
Lokasi Kecamatan Eks
Transmigrasi
Kec. Bualemo
Kec. Toili Barat
Jumlah orang yang diberikan perlindungan Hukum dan
Jamsostek
Jumlah Sarana dan Prasarana sosial dan ekonomi yang
diberikan kepada transmigran
Jumlah KK Transmigran yang ditempatkan
Jumlah Dokumen Operasional pengendalian
pemantuan, evaluasi dan pemutahiran data serta
laporan kegiaatan
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan
pelaksanaan ketenagakerjaan
Jumlah jenis aturan kebijakan pengupahan dan lks tri
pratit
Persentase transmigran yang ditempatkan
Persentase transmigran lokal yang mandiri
Jumlah jenis Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan
Transmigrasi Lokal
2 3 4 5 6 7 8 9 10Nilai Akuntabel
Kinerja
2.01.01.01 Program Pelayanan Tingkat pemanfaatan administrasi 875.163.150 APBD 849.753.150
Administrasi Perkantoran Perkantoran
2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat - Jumlah materai 6000 yang digunakan Kab. Banggai 780 Lbr 7.120.000 APBD 780 Lbr 7.120.000
menyurat - Jumlah materai 3000 yang digunakan 480 Lbr 480 Lbr
- Jumlah paket pengiriman 12 Kali 12 Kali
2.01.01.01.02 Penyediaan jasa - Jumlah Jaringan Listrik Kab. Banggai 2 Jaringan 94.200.000 APBD 2 Jaringan 94.200.000
komunikasi, sumber - Jumlah Jaringan air 2 Jaringan 2 Jaringan
daya air dan listrik - Jumlah Jaringan internet 2 Jaringan 2 Jaringan
2.01.01.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan - Jumlah Pengurusan STNK/pajak Kab. Banggai 2 Unit 3.700.000 APBD 2 Unit 3.700.000
dan Perizinan kendaraan dinas/ kendaraan roda 4
operasional - Jumlah Pengurusan STNK/pajak 9 Unit 1.800.000 APBD 9 Unit 1.800.000
kendaraan roda 2
2.01.01.01.08 Penyediaan jasa - Jumlah tenaga kebersihan Kab. Banggai 3 Org 36.000.000 APBD 3 Org 36.000.000
kebersihan kantor - Jumlah alat kebersihan dan bahan 18 Jenis 5.349.600 APBD 18 Jenis 5.349.600
pembersih
2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis Jumlah jenis alat tulis Kab. Banggai 51 Jenis 24.324.950 APBD 51 Jenis 25.174.550
kantor
2.01.01.01.11 Penyediaan barang 'cetakan dan penggandaan - Jumlah penggandaan / foto copyKab. Banggai 49.650 Lbr 10.307.375 APBD 49.650 Lbr 10.307.375
- Jumlah penjilidan 30 bh 30 bh
2.01.01.01.12 Penyediaan komponen - Jumlah komponen instalasi listrik Kab. Banggai 15 Jenis 63.824.200 APBD 15 Jenis 3.824.200
instalasi listrik/penerangan - Jumlah Jaringan Instalasi 2 Jaringn 2 Jaringn
bangunan kantor
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
TABEL 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahuh 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah
PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikator
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1
2 3 4 5 6 7 8 9 102.01.01.01.15 Penyediaan bahan Jumlah surat kabar Kab. Banggai 3 Terbitan 4.000.000 APBD 3 Terbitan 4.000.000
bacaan dan peraturan
perundang undangan
2.01.01.01.17 Penyediaan makanan - Jumlah makanan Kab. Banggai 278 Dos 13.066.000 APBD 278 Dos 13.066.000
dan minuman - Jumlah minuman 278 Dos 278 Dos
2.01.01.01.18 Rapat rapat koordinasi Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kab. Banggai 15 kali 168.471.025 APBD 15 kali 182.411.425
dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.01.01.19 Rapat rapat koordinasi Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Kab. Banggai 230 Kali 203.000.000 APBD 230 Kali 222.800.000
dan konsultasi ke dalam
daerah
2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga honorer Kab. Banggai 17 Org 240.000.000 APBD 17 Org 240.000.000
Administrasi Perkantoran
Persentase peningkatan disiplin ASN
2.01.01.02 Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana 321.061.800 APBD 400.447.300
Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
Aparatur
2.01.01.02.05 pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan roda 2 Kab. Banggai 2 unit 43.560.000 APBD 2 unit 107.120.000
dinas/operasional
2.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kab. Banggai 1 Unit 11.329.500 APBD 1 Unit 41.130.000
gedung kantor Gedung Kantor
2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan Kab. Banggai 5 Unit 56.157.300 APBD 5 Unit 56.157.300
gedung kantor Gedung Kantor
2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Meubeler Kab. Banggai 2 buah 13.975.000 APBD 2 buah 0
1 set 1 set
2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ber Jumlah Pemeliharaan Kab. Banggai 1 Unit 150.000.000 APBD 1 Unit 150.000.000
kala gedung kantor Gedung Kantor
2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ber - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 Kab. Banggai 1 Unit 24.000.000 APBD 1 Unit 24.000.000
kala kendaraan dinas/ yang dipelihara
operasional - Jumlah Pemeliharaan Roda 2 10 Unit 12.000.000 APBD 10 Unit 12.000.000
yang dipelihara
2.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/ Jumlah Perlengkapan kantor yang Kab. Banggai 10 Unit 5.040.000 APBD 10 Unit 5.040.000
berkala perlengkapan dipelihara
gedung kantor
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/ Jumlah Peralatan kantor yang Kab. Banggai 10 Unit 5.000.000 APBD 10 Unit 5.000.000
berkala peralatan gedung dipelihara
kantor
2.01.01.03 Program peningkatan Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN 110.328.000 APBD 110.328.000
disiplin aparatur
2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pengadaan pakaian dinas Kab. Banggai 68 Psng 42.680.000 APBD 68 Psng 42.680.000
beserta perlengkapannya beserta Perlengkapannya
2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian Jumlah pengadaan pakaian khusus Kab. Banggai 68 Psng 67.648.000 APBD 68 Psng 67.648.000
khusus hari hari tertentu hari-hari tertentu
2.01.01.04 Program fasilitasi pindah Persentase ASN Purna tugas yang 12.034.000 APBD -
/purna tugas PNS terfasilitasi sesuai ketentuan
2.01.01.04.01 Pemulangan pegawai Jumlah pegawai yang purna tugas Kab. Banggai 3 Org 12.034.000 APBD 3 Org 0
yang pensiun
2.01.01.05 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kapasitas 76.390.000 APBD 119.390.000
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur
2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang terlatih, lulus Kab. Banggai 4 Org 66.000.000 APBD 4 Org 99.000.000
formal dan bersertifikat
2.01.01.05.04 Pembinaan dan Peman Jumlah Dokumen yang Kab. Banggai 4 Dok 10.390.000 APBD 4 Dok 20.390.000
tauan Kerja Aparatur disusun
2.01.01.06 Program peningkatan Tingkat ketepatan waktu 50.600.700 APBD 50.600.700
pengembangan sistem penyusunan laporan kinerja
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dan keuangan
2.01.01.06.01 Penyusunan laporan Jumlah laporan Kab. Banggai 2 Dok 10.887.900 APBD 2 Dok 10.887.900
capaian kinerja dan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja
SKPD SKPD
2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Kab. Banggai 1 Dok 5.093.600 APBD 1 Dok 5.093.600
keuangan semesteran keuangan semesteran
2.01.01.06.04 penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Kab. Banggai 1 Dok 3.310.550 APBD 1 Dok 3.310.550
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 102.01.01.06.05 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Banggai 7 Dok 31.308.650 APBD 7 Dok 31.308.650
Perencanaan dan Anggaran SKPD
2.01.01.06.07 Penyusunan Dokumen RKBU Jumlah dokumen yang Kab. Banggai 0 APBD 0
Perangkat Daerah disusun
2.01.01.07 Program Pengembangan Persentase program pengembangan 80.000.000 APBD 50.000.000
Sistem Informasi/Data informasi dan data
2.01.01.07.04 Penyediaan data dan updating Kab. Banggai 2 Keg 80.000.000 APBD 2 Keg 50.000.000
data informasi perangkat
perangkat daerah
2.01.01.08 Program Perencanaan Persentase program dan kegiatan 53.626.650 APBD 53.626.650
Umum dan Pengendali dalam dokumen Renja terhadap
an Pelaksanaan Kegiatan Renstra OPD
2.01.01.08.02 Pembinaan dan pengen Jumlah Dokumen evaluasi Kab. Banggai 1 Dok 53.626.650 APBD 1 Dok 53.626.650
dalian pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian
program dan kegiatan Pelaksanaan Program dan kegiatan
OPD
2.01.01.15 Program Peningkatan 326.416.950 APBD 326.416.950
Kualitas dan Produk
tivitas Tenaga Kerja
2.01.01.15.06 Pendidikan dan Pela- Kab. Banggai 80 Org 326.416.950 APBD 80 Org 326.416.950
tihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja
Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan
2.01.01.16Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang bekerja
1.056.557.500 APBD 1.081.627.000
2.01.01.16.01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga KerjaJumlah Jenis Laporan Informasi Bursa Tenaga
Kerja
Kab. Banggai 2 Laporan 133.108.700 APBD 2 Laporan 133.108.700
2.01.01.16.02 Penyebarluasan Informasi Jumlah jenis Informasi bursa tenaga Kerja Kab. Banggai 3 Keg 233.780.800 APBD 3 Keg 233.780.800
Bursa Tenaga Kerja
Jumlah data dan jenis informasi yang tersedia
Meningkatnya keterampilan dan
produktivitas tenaga kerja
Presentase Tenaga kerja yang kompetensi
Persentase peningkatan produktifitas
tenaga kerja
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
1
2 3 4 5 6 7 8 9 102.01.01.16.03 Kerjasama pendidikan Kab. Banggai 16 Org 72.725.500 APBD 16 Org 72.725.500
dan pelatihan
2.01.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja Kab. Banggai 16 Org 111.405.500 APBD 16 Org 111.405.500
siap pakai
2.01.01.16.05 Pengembangan Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Kab. Banggai 16 Org 61.286.500 APBD 16 Org 61.286.500
Kelembagaan Produk
tivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
2.01.01.16.08 Kab. Banggai 30 Org 99.250.500 APBD 30 Org 99.250.500
2.01.01.16.09 Sosialisasi AKL, AKAD, - Kab. Banggai 120 Org 60.000.000 APBD 120 Org 60.000.000
AKAN, TKI dan TKA
2.01.01.16.10Penyiapan pedoman TTG dan Padat Karya Jumlah Dokumen Pedoman TTG dan Padat
KaryaKab. Banggai 1 Dok 30.000.000 APBD 1 Dok
30.000.000
2.01.01.16.11 Kab. Banggai 1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 100.000.000
2.01.01.16.12 Jumlah Dokumen Inventarisasi Kab. Banggai 1 Dok 20.000.000 APBD 1 Dok 30.000.000
2.01.01.16.13Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja
mandiriKab. Banggai 96 Org 105.000.000 APBD 96 Org 110.069.500
2.01.01.16.14 Kab. Banggai 1 Lap 30.000.000 APBD 1 Lap 40.000.000
2.01.01.17 600.174.050 APBD 602.574.050
2.01.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 50 Kasus 115.184.100 APBD 40 Kasus 115.684.100
Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi
1
Jumlah peserta pelatihan yang berbasis uji
kompetensi
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi
Tepat Guna
Jumlah peserta pelatihan wirausaha baru melalui
TTG
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi AKL,
AKAD, TKI dan TKA
Pengembangan dan pembinaan TTG dan Padat
Karya
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan pembinaan
TTG dan Padat Karya
Inventarisasi dan analisis data tenaga kerja
mandiri
Pemantauan,Evaluasi, dan Pengendalian Tenaga
Kerja Mandiri
Jumlah laporan Pemantauan,Evaluasi,dan
Pengendalian TKM
Persentase kasus hubungan industrial
yang diselesaikan
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase pekerja yang mendapatkan
perlindungan hak-hak normatif melalui
mediasi
Jumlah kegiatan sosialisasi Perselisihan kasus
yang diselesaikan
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.17.03 Fasilitasi Penyelesaian Kab. Banggai 100 Org 93.393.750 APBD 100 Org 93.693.750
Prosedur Pemberian
Hukum dan Jaminan
2.01.01.17.04 Sosialisasi Berbagai Pera- Kab. Banggai 120 Org 111.293.900 APBD 120 Org 112.893.900
turan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
2.01.01.17.09 Fasilitasi Penerangan, Kab. Banggai 4 Lap 280.302.300 APBD 4 Lap 280.302.300
Kebijakan Pengupahan
dan LKS Tripartit
3.08.01.15Pengembangan wilayah transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan
820.696.000 APBD
1.206.196.000
3.08.01.15.03 Penyediaan dan Pegelo- Kab. Banggai 10 Unit 104.227.050 APBD 10 Unit 104.227.050
laan Prasaran dan Sara-
na Sosial dan Ekonomi di-
Kawasan Transmigrasi
3.08.01.15.05 Pengerahan dan Fasilitas Jumlah KK Transmigran yang ditempatkan Kab. Banggai 10 Unit 682.951.100 APBD 15 Unit 1.068.451.100
Perpindahan serta pene-
mpatan Transmigrasi
untuk memenuhi
kebutuhan SDM
3.08.01.15.06 Operasional Pengenda Kab. Banggai 1 Dok 33.517.850 APBD 1 Dok 33.517.850
lian Pemantauan,
Mengevaluasi dan
Pemutahitran Data
serta Laporan Kegiatan
1
Persentase transmigrasi lokal yang yang
ditempatkankan dipemukiman yang layak
huni
Jumlah Sarana dan Prasarana sosial dan
ekonomi yang diberikan kepada transmigran
Jumlah Dokumen Operasional pengendalian
pemantuan, evaluasi dan pemutahiran data
serta laporan kegiaatan
Jumlah orang yang diberikan perlindungan
Hukum dan Jamsostek
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi
peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan
Persentase upah minimum berdasarkan
komponen hidup layak (KHL)
Jumlah jenis aturan kebijakan pengupahan dan
lks tri pratit
Mengembangkan kawasan transmigrasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10Persentase transmigran yang dibina
3.08.01.16Program Transmigrasi Persentase transmigran lokal yang mandiri
116.951.200 APBD
149.040.200
Lokal
3.08.01.16.01 Penyuluhan TransmigrasiJumlah jenis Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Kab. Banggai 40 Org 35.140.350 APBD
40 Org 40.149.350
Lokal
3.08.01.16.02 Pelatihan Transmigrasi Kab. Banggai 16 Org 81.810.850 APBD 16 Org 108.890.850
Lokal
Jumlah 4.500.000.000 5.000.000.000
Luwuk, September 2018
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. Sos
Pembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006
1
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan
Transmigrasi Lokal
OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pemanfaatan
administrasi
Perkantoran
875.713.750 849.753.150
2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
- Jumlah materai 6000
yang digunakan Luwuk
780 Lbr
7.120.000 APBD
- Jumlah materai
6000 yang
digunakan
7.120.000
- Jumlah materai 3000
yang digunakan
480 Lbr - Jumlah materai
3000 yang
digunakan- Jumlah paket
pengiriman
12 kali - Jumlah paket
pengiriman
2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Jumlah Jaringan
ListrikLuwuk
2 Jaringan 94.200.000 APBD
2 Jaringan 94.200.000
- Jumlah Jaringan air 2 Jaringan 2 Jaringan
- Jumlah Jaringan
internet 2 Jaringan 2 Jaringan
2.01.01.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
- Jumlah Pengurusan
STNK/pajak kendaraan
roda 4
Luwuk 2 Unit 3.700.000 APBD 2 Unit 3.700.000
- Jumlah Pengurusan
STNK/pajak
kendaraan roda 2
9 Unit 1.800.000 9 Unit 1.800.000
2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah tenaga
kebersihanLuwuk 3 Org
36.000.000 APBD
3 Org 36.000.000
- Jumlah alat
kebersihan dan bahan
pembersih
18 Jenis 6.349.600 18 Jenis 5.349.600
Perkiraan Maju Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Sumber Dana Catatan
Penting
MATRIKS RENCANA KERJA
TAHUN 2019
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Ke
giatan (output)
Ket.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis Luwuk 51 Jenis
24.324.950 APBD 51 Jenis
25.174.550
2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- Jumlah penggandaan
/ foto copy Luwuk 25.000 Lbr 10.000.000 APBD 49.650 Lbr 10.307.375
- Jumlah penjilidan Luwuk 30 bh 117.000 30 bh
2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Jumlah komponen
instalasi listrikLuwuk 15 Jenis 3.824.200 APBD 15 Jenis 3.824.200
- Jumlah Jaringan
instalasi2 Jaringn 60.000.000 2 Jaringn
2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah surat kabar Luwuk 3 terbitan 4.000.000 APBD 3 terbitan 4.000.000
2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
- Jumlah makananLuwuk 278 Dos 13.066.000 APBD 278 Dos 13.066.000
- Jumlah minuman 278 Dos 278 Dos
2.01.01.01.18 Rapat - rapat kerja koordinasi
dan konsultasi ke Luar DaerahJumlah perjalanan
dinas luar daerahLuar Daerah 15 kali 168.212.000 APBD 15 kali 182.411.425
2.01.01.01.19 Rapat - rapat kerja koordinasi
dan konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerahKab. Banggai 230 Kali 203.000.000 APBD 254 Kali 222.800.000
2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga kerja
administrasi dan
petugas keamanan
Luwuk 17 Org 240.000.000 APBD 17 Org 240.000.000
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur dalam
kondisi baik
322.406.200 400.447.300
2.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan roda
2Luwuk 2 Unit 37.730.000 APBD 5 unit 107.120.000
2.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
CCTVLuwuk 1 Unit 11.325.500 APBD 12 Unit 41.130.000
Jumlah Pengadaan
Komposter Aerob
(Tong Air)
Luwuk 1 Buah 2.628.000 APBD
2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Luwuk 10 Unit 60.752.700 APBD 5 Unit 56.157.300
2.01.01.02.10 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan
Meja KerjaLuwuk 2 Bh 1.614.600 APBD - -
Jumlah Pengadaan
Kursi Tamu9 Buah/2 set 12.315.400 APBD
2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan
Gedung KantorKantor Dinas 1 Jenis 150.000.000 APBD 1 Jenis 150.000.000
2.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional- Jumlah Pemeliharaan
Roda 4 yang dipeliharaLuwuk 1 Unit 12.000.000 APBD 1 Unit 12.000.000
- Jumlah BBM Kadis Luwuk 1 Tahun 12.000.000 APBD 1 Tahun 12.000.000
- Jumlah Pemeliharaan
Roda 2 yang dipeliharaLuwuk 10 Unit 12.000.000 APBD 10 Unit 12.000.000
2.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan
kantor yang dipeliharaLuwuk 10 unit 5.040.000 APBD 10 unit 5.040.000
2.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan
kantor yang dipeliharaLuwuk 10 unit 5.000.000 APBD 10 unit 5.000.000
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat Kepatuhan
Disiplin ASN
96.050.000 110.328.000
2.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas Luwuk 45 Psng 29.250.000 APBD 68 Psng 42.680.000
2.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
-Jumlah Pakaian Batik
Maleo (PHL)Luwuk 23 Psng 13.800.000 APBD 68 Psng 67.648.000
-Jumlah Pakaian
OlahragaLuwuk 68 Psng 23.000.000 APBD
-Jumlah Sepatu
OlahragaLuwuk 68 Psng 30.000.000 APBD
2.01.01.04 Fasilitas Pindah/Purna Tugas
PNS
Persentase ASN Purna
tugas yang
terfasilitasi sesuai
ketentuan
12.034.000 -
2.01.01.04.01 Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Jumlah pegawai yang
purna tugasLuwuk 3 Orang 12.034.000 APBD - -
2.01.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
86.273.000 119.390.000
2.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikat
Dalam dan Luar
Daerah4 Org 66.000.000 APBD 6 Org 99.000.000
2.01.01.05.04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Jumlah Dokumen yang
disusunLuwuk 4 Dok 20.273.000 APBD 4 Dok 20.390.000
2.01.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan
waktu penyusunan
laporan kinerja dan
keuangan
50.600.700 50.600.700
2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Luwuk 2 Dok 10.887.900 APBD 2 Dok 10.887.900
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan
Keuangan SemesteranJumlah Laporan
keuangan semesteranLuwuk 1 Dok 5.093.600 APBD 1 Dok 5.093.600
2.01.01.06.04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunJumlah Laporan
Keuangan Akhir TahunLuwuk 1 Dok 3.310.550 APBD 1 Dok 3.310.550
2.01.01.06.05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Jumlah Dokumen
PerencanaanLuwuk 7 Dok 31.308.650 APBD 7 Dok 31.308.650
2.01.01.07 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Informasi / data
Persentase program
pengembangan
informasi dan data
80.000.000 50.000.000
2.01.01.07.04 Penyediaan data dan updating
data informasi perangkat
'perangkat daerah
Jumlah data dan jenis
informasi yang tersediaLuwuk 2 Keg 80.000.000 APBD 2 Keg 50.000.000
2.01.01.08 Program Perencanaan Umum
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase program
dan kegiatan dalam
dokumen Renja
terhadap Renstra OPD
56.126.650 53.626.650
2.01.01.08.02 Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan
kegiatan
Jumlah Dokumen
evaluasi Perencanaan
dan Pengendalian
Pelaksanaan Program
dan kegiatan OPD
Luwuk 1 Dok 56.126.650 APBD 1 Dok 53.626.650
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Presentase
peningkatan
produktifitas tenaga
kerja
326.416.950 326.416.950
2.01.01.15.06 Pendidikan dan Pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja
Jumlah tenaga kerja
yang dilatih
- Jumlah Orang yang
mengikuti pelatihan
Perbengkelan,
Menjahit, Pertukangan,
Tata Rias, Tenun.
Kec. Toili Ds.
Minakarya, Kec.
Pagimana Ds.
Hohudongan,
Kec. Nambo
Kel. Lontio. Kec.
Toili Ds.
Slametharjo,
Kec. Nambo
80 Org 326.416.950 APBD 80 Org 326.416.950
2.01.01.16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Persentase tenaga
kerja yang bekerja
1.056.557.500 1.081.627.000
2.01.01.16.01 Penyusunan Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Jumlah Jenis Laporan
Informasi Bursa Tenaga
Kerja
Luwuk 2 Lap 133.108.700 APBD 2 Lap 133.108.700
2.01.01.16.02 Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
Jumlah jenis Informasi
bursa tenaga Kerja 23 Kecamatan 3 Jenis 233.780.800 APBD 3 Jenis 233.780.800
2.01.01.16.03 Kerjasama pendidikan dan
pelatihan
Jumlah peserta
pelatihan yang berbasis
uji kompetensi ( Las )
Kel. Mondonun
Kec. Kintom16 Org 72.725.500 APBD 16 Org 72.725.500
2.01.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap
pakai
Jumlah tenaga kerja
yang dilatih
(perbengkelan)
Ds. Toweer,
Kec. Balantak
Utara
16 Org 111.405.500 APBD 16 Org 111.405.500
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.16.05 Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah peserta
pelatihan
kewirausahaan
(Mengemudi)
Desa
Sinampangnyo
Kec. Pagimana
16 Org 61.286.500 APBD 16 Org 61.286.500
2.01.01.16.06 Penciptaan Wirausaha Baru
Melalui Teknologi Tepat Guna
Jumlah peserta
pelatihan wirausaha
baru melalui TTG
P2WKSS 16 Org 99.250.500 APBD 16 Org 99.250.500
2.01.01.16.09 Sosialisasi AKAL, AKAD, AKAN
DAN TKA
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
AKL, AKAD, TKI dan TKA23 Kecamatan 120 Org 60.000.000 APBD 120 Org 60.000.000
2.01.01.16.10 Penyiapan pedoman TTG dan
Padat Karya
Jumlah Dokumen
Pedoman TTG dan
Padat Karya
Luwuk 1 Dok 30.000.000 APBD 1 Dok 30.000.000
2.01.01.16.11 Pengembangan dan pembinaan
TTG dan Padat Karya
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
pembinaan TTG dan
Padat Karya
23 Kecamatan 1 Keg 100.000.000 APBD 1 Pkt 100.000.000
2.01.01.16.12 Inventarisasi dan analisis data
tenaga kerja mandiri
Jumlah Dokumen
Inventarisasi23 Kecamatan 1 Dok 20.000.000 APBD 1 Dok 30.000.000
2.01.01.16.13 Pembinaan Tenaga Kerja
Mandiri
Jumlah Kegiatan
Pembinaan23 Kecamatan 96 Org 105.000.000 APBD 96 Org 110.069.500
2.01.01.16.14 Pemantauan,Evaluasi, dan
Pengendalian Tenaga Kerja
Mandiri
Jumlah laporan
Pemantauan,Evaluasi,d
an Pengendalian TKM23 Kecamatan 1 Lap 30.000.000 APBD 1 Lap 40.000.000
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
2.01.01.17 Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Prosentase pekerja
yang mendapatkan
perlindungan hak-hak
normatif melalui
mediasi
600.174.050 602.574.050
2.01.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Jumlah kegiatan
sosialisasi Perselisihan
kasus yang diselesaikanKab. Banggai 50 Kasus 115.184.100 APBD 40 Kasus 115.684.100
2.01.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum
& Jaminan sosial
ketenagakerjaan
JJumlah orang yang
diberikan perlindungan
Hukum dan Jamsostek Kab. Banggai 100 Org 93.393.750 APBD 100 Org 93.693.750
2.01.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
peraturan pelaksanaan
ketenagakerjaan
Kab. Banggai 120 Org 111.293.900 APBD 120 Org 112.893.900
2.01.01.17.09 Fasilitasi Penerapan, Kebijakan
Pengupahan dan LKS Tripartit
Jumlah Kebijakan
Pengupahan Luwuk 4 Lap 280.302.300 APBD 4 Lap 280.302.300
3.08.01.15 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Prosentase
transmigran yang
ditempatkan
820.696.000 - 1.206.196.000
3.08.01.15.03 Penyediaan dan pengelolaan
prasarana dan sarana sosial
dan ekonomi dikawasan
transmigrasi
Jumlah Sarana dan
Prasarana sosial dan
ekonomi yang
diberikan kepada
transmigran
Kec. Bualemo 10 Unit 104.227.050 APBD 10 Unit 104.227.050
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
3.08.01.15.05 Pengerahan dan fasilitas
perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
Jumlah KK Transmigran
yang ditempatkanKec. Toili Barat 10 Unit 682.951.100 APBD 15 Unit 1.068.451.100
3.08.01.15.06 Operasional Pengendalian
Pemantauan, Mengevaluasi
dan Pemuktahiran Data Serta
Laporan Kegiatan
Jumlah Dokumen
Operasional
pengendalian
pemantuan, evaluasi
dan pemutahiran data
serta laporan kegiatan
Lokasi
Kecamatan Eks
Transmigrasi
1 Dok 33.517.850 APBD 1 Dok 33.517.850
3.08.01.16 Program Transmigrasi Lokal Persentase
transmigran lokal yang
mandiri
116.951.200 149.040.200
3.08.01.16.01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Jumlah jenis
Penyuluhan
Transmigrasi Lokal
Kec. Pagimana
Desa Jaya Bakti40 Org 35.140.350 APBD 40 Org 40.149.350
3.08.01.16.02 Pelatihan Transmigrasi Lokal Jumlah peserta yang
mengikuti Pelatihan
Transmigrasi Lokal
(Processing)
Kec. Bualemo
Desa Malik16 Org 81.810.850 APBD 16 Org 108.890.850
4.500.000.000 5.000.000.000
Luwuk, September 2018
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
MANANG SUPRAYOGI, S. Sos
Pembina Tkt. I
NIP. 19610912 198203 1 006
T O T A L