2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi...

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi i

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi ii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian visi dan misi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada

Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun

keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5

Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sebagai bagian dari

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi bertekad melaksanakan

Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area

perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program

berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka

menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-

2019.

Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih

optimal.

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi iii

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepala Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi - Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi

Nur Hidayati

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran

dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut

merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi

Nasional yang diamanatkan kepada Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi tahun 2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

%

Stakeholder Perspectives

1. Terwujudnya daya saing

produk berstandar di

pasar domestic dan

global

1. Persentase Industri PUN yang

dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat

tujuan ekspor

50% 76.2% 152

Rata-rata capaian sasaran 1 100

2. Meningkatnya efektivitas

Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

2. Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai 3.75 93


Internal Process Perspectives

3. Mengelola pengelolaan

kegiatan pembinaan

SPK

3. Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

20% 18% 90

4. Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK 3 Nilai 2.8 Nilai 93

Rata-rata capaian sasaran 3 93.5

4. Meningkatkan Apresiasai

kepada Penerap SNI

5. Jumlah peserta SNI Award 150

Organisasi

208

Organisasi 139

6. Jumlah produk ber-SNI

dipromosikan 200 Produk

216

Produk 108


5. Meningkatkan

pembinaan penerapan

7. Jumlah SNI yang dijadikan 300 SNI 423 SNI 141

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi v


Target

Realisasi

Capaian

% SNI kepada pelaku

usaha

dasar dalam penerapan SNI


6. Meningkatkan

pengembangan role

model pembinaan UKM

8. Jumlah role model UMKM

penerap SNI 50 UMKM 40 UMKM 80


7. Meningkatkan

diseminasi dan promosi

standardisasi dan

penilaian kesesuaian

9. Jumlah produsen nasional

yang diberikan promosi SPK 600

Produsen

990

Produsen 165


Learning and Growth Perspectives

8. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

bidang

Pemasyarakatan

Standardisasi

10. Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan kompetensi 100% 100% 100


9. Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran

di Pemasyarakatan

Standardisasi

11. Persentase Realisasi

Anggaran *) ≥95 % 99.78% 100


Dari 11 indikator kinerja di bidang Pemasyarakatan Standardisasi, ada 7

Indikator yang sesuai target dengan 4 melebihi target capaian yang diharapkan.

Namun ada 4 indikator kinerja yang belum tercapai targetnya. Untuk indikator

kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah

untuk perbaikan. 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai tersebut adalah :

1. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

Capaian persetase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

tidak sesuai target yang diharapkan karena beberapa alasan dan sudah

dilakukan langkah perbaikan yaitu :

- Kemampuan LPK yang terbatas sesuai dengan lingkup produk UMKM, sudah

dilakukan perbaikan dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang

lingkup sesuai dengan kebutuhan UMKM.

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi vi

- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI, sudah dilakukan

perbaikan dengan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab

ketidakpemenuhan.

- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan

BSN ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan

adanya gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan

juga tidak berproduksi. Awal tahun 2019, mereka sudah akan memperbaiki

dan berproduksi kembali.

2. Tingkat Persepsi masyarakat terhadap SNI

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

Tingkat partisipasi diukur dengan survei pada kegiatan SPK yang dilakukan

BSN. Dengan survei ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan tingkat

partisipasinya. Tingkat partisipasi ini ditingkatkan dengan memperbaiki

komponen yang nilainya rendah. Karena survei ini dilakukan pertama maka

hasil survei dijadikan sebagai baseline tahun berikutnya. Tingkat partisipasi

yang tidak mencapai target merupakan input bagi perencanaan kegiatan

selanjutnya.

4. Jumlah role model UMKM penerap SNI

Jumlah role model tidak mencapai target, hanya 80 %, penyebabnya hampir

sama dengan capaian mengenai Persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI. Salah satu permasalahan utama di UMKM

pangan adalah pemenuhan infrastruktur atau sara prasarana sesuai standar

keamanan pangan, UMKM yang mandiri mengusulkan ke BSN untuk

pembinaan beluma da partner yang membantu fasilitasi untuk pemenuhan

sarana dan prasarana. Berbeda dengan usulan dinas yang punya komitmen

untuk memfasilitasi sarpras. Untuk itu, kriteria UMKM yang dibina harus selektif

lagi dan diupayakan diampingi partner pembina lain baik dari dinas maupun

dari program CSR perusahaan, sehingga apabila ada kendala dalam

permasalahan infrastrutkur ada institusi yang memfasilitasi. Disamping itu

keuntungan pembinaan UMKM dengan berpartner adalah ikut bersama-

sama membantu memasarkan dan mempromosikan UMKM tersebut pasca

sertifikasi.

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi vii

DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................….… i

Kata Pengantar .................................................................................................…… ii

Ringkasan Eksekutif ..........................................................................................…… iv

Daftar Isi ..............................................................................................................…… vii

Daftar Tabel ........................................................................................................…… viii

Daftar Gambar .......................................................................................................… ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ...................................................................................….. 1

I.2 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 1

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………….. 2

I.4 Sumber Daya Manusia ……………………………………………………. 3

I.5 Peran Strategis ……………………………………………………………… 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis …………………………………………………… 6

II.1.1 Visi dan Misi ………………………………….……………………… 6

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……………………….…………………….... 6

II.2 Perjanjian Kinerja …………………………………………………………… 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ……………………………………………………………. 12

III.3 Realisasi Anggaran ………………………………………………………… 31

BAB IV PENUTUP

Penutup …………………………………………………………………………….. 33

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja…………………………………………………………………… 35

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi viii

Daftar Tabel

TABEL I.1 PERSONEL ASN BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI………… . ……..

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

TABEL I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN BIDANG PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI………………………………………………………………….….… 5

TABEL II.1 PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI TAHUN 2018………………………………..……………………… 8

TABEL II.2 PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI TAHUN

2018………………………………………………………………………………….....10

TABEL III.1 PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI TAHUN

2018.....................................................................................................................13

TABEL III.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN I.………………….…………………….……..……14

TABEL III.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN II…………………………..………………..…..…..15

TABEL III.4 INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SPK TAHUN 2017-2018…..….….16

TABEL III.5 CAPAIAN KINERJA SASARAN III……………………………………………………17

TABEL III.6 URUTAN MINAT KEGIATAN SPK……………………………………….…….…..… 21

TABEL III.7 CAPAIAN KINERJA SASARAN IV.……………………………………….….…….. 22

TABEL III.8 CAPAIAN KINERJA SASARAN V.……..………………………………..………..... 25

TABEL III.9 CAPAIAN KINERJA SASARAN VI.. ………..…….…………….……….…............ 26

TABEL III.10 CAPAIAN KINERJA SASARAN VII...................................................................... 28

TABEL III.11 CAPAIAN KINERJA SASARAN VIII…………………..…………….…….………… 29

TABEL III.12 KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM.………………….……………… 30

TABEL III.13 CAPAIAN KINERJA SASARAN IX…..……………..…….…................................. 31

TABEL III.14 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PUSDIKMAS TA 2018………….………... 31

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi ix

Daftar Gambar

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI… ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED.

GAMBAR 1.2 PERSONAL BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI……….............. 4

GAMBAR 3.1 KEGIATAN PEMBINAAN UMKM TAHUN 2015-2018………………………… 19

GAMBAR 3.2 SEBARAN UMKM TA 2018 BERDASARKAN PROVINSI……………...……… 20

GAMBAR 3.3 JENIS PRODUK UMKM YANG DIBINA TAHUN 2018…………………….….. ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED.0

GAMBAR 3.4 DEWAN JURI SNI AWARD 2018……………………………………………….. ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED.

GAMBAR 3.5 PERBANDINGAN PESERTA SNI AWARD 2014-2018………………………… 23

GAMBAR 3.6 PERAIH PENGHARGAAN PLATINUM SNI AWARD 2018…………………… 24

GAMBAR 3.7 PROMOSI PRODUK BER-SNI…………………………………………………… 25

GAMBAR 3.8 KEGIATAN PROMOSI SNI 2018………………………………………………… 26

GAMBAR 3.9 DAFTAR JENIS PRODUK UMKM TERSERTIFIKASI TA 2018………………..…. 27

GAMBAR 3.10 PENYERAHAN SERTIFIKAT SPPT SNI KEPADA UMKM ……………………… 28

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Menjadi kewajiban pemerintah setiap tahunnya menyusun Laporan Kinerja

pada akhir periode anggaran, untuk mempertanggungjawabkan atas

anggaran yang telah direalisasikan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi sebagai salah satu unit kerja di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang

sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional.

Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian bidang

Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap

BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan

misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dengan tujuan

sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit

Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma,

kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan

pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 137, Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria,

prosedur, rencana dan program di bidang pemasyarakatan

standardisasi dan jaminan mutu;

b. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pemasyarakatan

standardisasi dan jaminan mutu;

c. pelaksanaan kegiatan dan pengembangan promosi standardisasi dan

jaminan mutu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat;

d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat

dalam promosi standardisasi dan jaminan mutu.

Struktur Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar I.1 Struktur Organisasi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Pemasyarakatan Standardisasi dengan

tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan

evaluasi sistem pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu

2. Sub Bidang Promosi dengan tugas melakukan kegiatan dan

pengembangan promosi standardisasi dan jaminan mutu dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai standardisasi dan jaminan

mutu

3. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dengan tugasmelakukan

pengembangan dan bimbingan partisipasi masyarakat dalam promosi

standardisasi dan jaminan mutu

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan

31 Desember 2018 Bidang Pemasyarakatan Standardisasi memiliki personel

berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak tiga belas (13) orang, dengan

rincian sesuai tabel berikut:

BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

Nur Hidayati, S.Si

SUB BID SISTEM DAN PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI

Ponimin, SE

Orieza Febriandhani, S.Si.

SUB BID PROMOSI

Muhamad Wibowo Sukendar,

ST

Dentino Aji Sasmita, SE

Ratih Paramithasari, S.Sos

David Nicko Harmanditya, SIP

Bagus Muhammad Irvan, S.Sn

SUB BID PARTISIPASI MASYARAKAT

Tintin Prihatiningrum,

SIP

Chalid Alonto, ST

Haryanto


Tabel I.1

Personel ASN bidang pemasyarakatan standardisasi

No. Uraian Jenjang Pendidikan

∑ Total S3 S2 S1 S0 SMA

1. Eselon III - 1 - - 1

2. Eselon IV 1 2 - 3

3. Staf - 8 - 1 9

∑ Total 1 11 0 1 13

Gambar I.2 Personel Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai peran strategis dalam

mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu meningkatkan budaya mutu Untuk

itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Pemasyarakatan Standardisasi


telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut

yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

1. Tingkat

kesadaran dan

komitmen

UMKM dalam

sertifikasi SNI

2. SDM pembina

UMKM

3. SNI sebagai

referensi pasar

Kesadaran dan komitmen UMKM

dalam penerapan dan sertifikasi SNI

cukup tinggi namun ada

permasalahn kendala

ketidaktersediaan SNI maupun LPK.

Seperti contoh ada UMKM lemari

brankas, alat kesehatan dan produk

olahan cokelat yang sangat tinggi

komitmennya untuk disertifikasi SNI,

ternyata LPKnya belum ada,

sehingga perlu proses penambahan

ruang lingkup di KAN

BSN mempunyai potensi SDM yang

paham akan SPK sehingga mampu

membimbing UMKM dalam

penerapan SNI. Kemampuan SDM

BSN terjun ke pelaku usaha akan

meningkatkan pemahaman SDM

BSN akan substansi SNI dan

bagaiman SNI diterapkan. Namun

keterbatasan waktu yang dimiliki

oleh pembina UMKM dari BSN

menyebabkan proses pembinaan

UMKM beberapa mundur dari

jadwal awal. Kesibukan UMKM di unit

kerjanya masing-masing

menyebabkan timeline pembinaan

tidak sesuai target.

BSN sudah menetapkan ribuan SNI

yang berlaku yang bisa diterapkan

oleh pelaku usaha. Namun tidak

semua SNI mampu dipromosikan

kepada stakeholder. Akibatnya

stakeholder banyak yang belum

tahu adanya SNI sebagai acuan

untuk proses produksi mereka.

1. P

Perlu pendekatan kepada unit

lain dan LPK dalam upaya

penambahan ruang lingkup

LPK sesuai dengan kebutuhan

2.

3. UMKM

Dengan keterbatasan waktu

yang dimiliki pembina dari BSN

maka dilakukan kerjasama

dengan pembina daerah.

Sehingga pemantauan proses

pembinaan penerapan SNI

dapat dibantu oleh pembina

daerah. Untuk itu perlu

dilakukan peningkatan

kapasitas pembina daerah akan

SPK.

1. Perlu ada pertemuan rutin

dengan pelaku usaha untuk

mempromosikan dan

membedah susbtansi SNI

kepada pelaku usaha dan

LPK

2. Perlu mengenalkan SNI

kepada publik secara rutin

tidak hanya SNI produk saja

3. Perlu mempublikasikan SNI

sektoral kepada kelompok

sektoral tertentu


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sesuai Renstra

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut.

Visi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ”

Untuk mencapai visi tersebut ,

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai misi yaitu:

Misi

Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang

dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi telah dicapai mengingat tujuan

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Bidang Pemasyarakatan Standardisasi adalah sebagai

berikut:


a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan


b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan

penialain kesesuaian

c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di

bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Sasaran disini merupakan sasaran di Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di

lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja

pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran

strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja

output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan

berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Sasaran strategis Bidang Pemasyarakatan Standardisasi adalah meningkatnya

masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan

standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi

masyarakat terhadap standardisasi.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global

2. Meningkatnya efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

3. Mengelola pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

4. Meningkatkan Apresiasi kepada Penerap SNI

5. Meningkatkan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha

6. Meningkatkan pengembangan role model pembinaan UKM

7. Meningkatkan diseminasi dan promosi standardisasi dan penilaian

kesesuaian

8. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang professional di Bidang


9. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Bidang


10. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi


11. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan

organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran

kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja

Sasaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sehingga indikator kinerja

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja

dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Tahun 2018


Target


1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestic dan global

1. Persentase Industri PUN yang


Penilaian KEsesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat tujuan

ekspor

50%

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan





akademisi/pakar

4 Nilai


3. Mengelola

pengelolaan kegiatan

pembinaan SPK

4. Persentase pelaku usaha yang


sertifikat SNI

20%

5. Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK 3 Nilai

4. Meningkatkan 6. Jumlah peserta SNI Award 150 Organisasi



Target

Apresiasai kepada

Penerap SNI

7. Jumlah produk ber-SNI SNI

dipromosikan 200 Produk

5. Meningkatkan

pembinaan

penerapan SNI

kepada pelaku usaha

8. Jumlah SNI yang dijadikan

dasar dalam penerapan SNI 300 SNI

6. Meningkatkan

pengembangan role

model pembinaan

UKM

9. Jumlah role model UMKM

penerap SNI 50 UMKM

7. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi standardisasi

dan penilaian

kesesuaian

10. Jumlah produsen nasional yang

diberikan promosi SPK 600 Produsen


8. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Bidang

Pemasyarakatan

Standardisasi


mengikuti program

peningkatan kompetensi 100%


pengelolaan

anggaran di Bidang

Pemasyarakatan

Standardisasi

12. Persentase realisasi Anggaran

≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi usat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun

2018 menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran dimana setiap sasaran

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi telah

dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.


Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018


Target


1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestic dan global

1. Persentase Industri PUN yang dilayani

Standardisasi dan Penilaian KEsesuaian

(SPK) dan berhasil memenuhi syarat

tujuan ekspor

50%

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan


3. Tingkat persepsi terhadap standardisasi

dari konsumen, pelaku usaha, regulator,

dan akademisi/pakar 4 Nilai


3. Mengelola

pengelolaan

kegiatan pembinaan

SPK

4 Persentase pelaku usaha yang dibina

dan mendapatkan sertifikat SNI 20%

5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan SPK 3 Nilai

4. Meningkatkan

Apresiasi kepada

Penerap SNI

6 Jumlah peserta SNI Award 150 Organisasi

7 Jumlah produk ber-SNI SNI

dipromosikan 200 produk

5. Meningkatkan

pembinaan penerapan

SNI kepada pelaku

usaha

8 Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam

penerapan SNI 300

6. Meningkatkan

pengembangan role

model pembinaan

UKM

9 Jumlah role model UMKM penerap SNI

50 MKM

7. Meningkatkan

diseminasi dan


dan penilaian

kesesuaian

10 Jumlah produsen nasional yang

diberikan promosi SPK 600 Produsen


8. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Bidang

Pemasyarakatan

Standardisasi

11 Persentase ASN yang mengikuti

program peningkatan kompetensi

100%


pengelolaan

anggaran di Bidang

12 Persentase realisasi Anggaran

≥95 %



Target

Pemasyarakatan

Standardisasi

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan

dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut

termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program : Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

Kegiatan : Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, yang akan

menghasilkan output Pendidikan, Pelatihan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Dalam rangka menghasilkan output tersebut, Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat materi promosi

2. Melakukan promosi substansi Standar Nasional Indonesia kepada pelaku

usaha dan lembaga penilaian kesesuaian

3. Melakukan edukasi publik di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian (Media Cybertroops, TV, Radio, Kampanye Massal)

4. Menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis layanan standardisasi dan


5. Melakukan monitoring dan evaluasi promosi SNI

6. Melakukan fasilitasi pembinaan partisipasi dalam Pengembangan SNI

7. Melakukan pembimbingan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada

UMK

8. Memberikan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja baik

9. Melakukan partisipasi masyarakat dalam Forum Internasional


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas

kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1

(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi, telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan

tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan

target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta

aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian

masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi yang

direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat

pada tabel berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018


Target

Realisasi

Capaian

%


1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestic dan global

1. Persentase Industri PUN

yang dilayani

Standardisasi dan


(SPK) dan berhasil

memenuhi syarat tujuan

ekspor

50% 76.2% 152

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan



standardisasi dari

konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai 3,75 Nilai 93


3. Mengelola

pengelolaan

kegiatan pembinaan

SPK

3. Persentase pelaku usaha

yang dibina dan

mendapatkan sertifikat

SNI

20% 18% 90

4. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan SPK

4 Nilai 3.8 Nilai 93

4. Meningkatkan

Apresiasai kepada

Penerap SNI

5. Jumlah peserta SNI

Award

150

Organisasi

208

Organisasi 139

6. Jumlah produk ber-SNI

SNI dipromosikan 200 Produk 216 Produk 108

5. Meningkatkan

pembinaan

penerapan SNI

kepada pelaku

usaha

7. Jumlah SNI yang

dijadikan dasar dalam

penerapan SNI 300 SNI 423 SNI 141

6. Meningkatkan

pengembangan role

model pembinaan

UKM

8. Jumlah role model

UMKM penerap SNI 50 UMKM 40 MKM 80

7. Meningkatkan

diseminasi dan


dan penilaian

kesesuaian

9. Jumlah produsen

nasional yang diberikan

promosi SPK 600

Produsen 990 Produsen 165



Target

Realisasi

Capaian

%


10. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Pusdikmas


mengikuti program

peningkatan kompetensi 100% 100% 100

11. Meningkatkan

kinerja pengelolaan

anggaran di

Pusdikmas

12. Persentase Realisasi

Anggaran ≥95 % 99.78% 100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi untuk masing-masing sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sasaran 1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja

Capaian 2018 Realisasi

2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realisasi

Capaian

%

Persentase Industri PUN yang


Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat tujuan

ekspor

50%

76.2%

152

-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya daya

saing produk berstandar di pasar domestic dan global terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor. Capaian kinerja

untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 152%. Berikut disampaikan

rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.


Indikator Kinerja : Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor.

Pemerintah telah menetapkan 10 Produk Unggulan Nasional (PUN) dan turunannya

yang meliputi produk udang, kopi, minyak Kelapa Sawit, kakao, karet dan produk

Karet, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan

bermotor dan furniture/hasil hutan.

Capaian indikator kinerja persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor melebihi

target yang diharapkan. Berdasarkan data dari beberapa unit yang melakukan

pelayanan SPK kepada industri PUN, terdapat 3.141 industri PUN yang diberikan

pelayanan SPK. Setelah dilakukan survei, sebanyak 2.393 industri PUN yang dilayani

SPK yang melakukan kegiatan ekspor. Sehingga capaian untuk indikator kinerja ini

sebesar 76 persen. Kontribusi terbesar untuk indikator kinerja ini dari industri produk

kayu dan hasil kayu/furniture, ada sebanyak 2.168 Industri produk ini yang

melakukan ekspor dan memenuhi persyaratan ekspor dengan penerapan SVLK.

Sedangkan kontribusi lainnya berasal dari produk kopi, kakao, karet, elektronika

yang mendapat layanan SPK dan berhasil memenuhi persyaratan ekspor.

Sasaran 2 Meningkatnya efektivitas Sistem Standardisasi dan


Tabel III.3

Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Tingkat persepsi terhadap



akademisi/pakar

4

(Skala

Likert)

3.75

(Skala

Likert

93.75 3.86

(Skala

Likert)

2,9 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya efektivitas

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan akademisi/pakar. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

93,75 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku

usaha, regulator, dan akademisi/pakar


Untuk mendukung indikator kinerja Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK,

Pusat Pendidikan dan Pemasayarakatan Standardisasi melakukan survei tingkat

persepsi masyarakat terhadap standardisasi. BSN mempunyai kewajiban melakukan

kegiatan pembinaan di bidang SPK. Kegiatan pembinaan SPK tersebut meliputi

penyebarluasan informasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan

standardisasi, pendampingan penerapan SNI dan pembinaan LPK. Kegiatan

pembinaan SPK tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI di

kalangan pelaku usaha. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan

konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada

produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasyarakatan standardisasi

dan penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan

menghasilkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi semakin baik.

Survei disebarkan kepada 4400 responden yang tersebar di 11 kota propinsi di

wilayah Indonesia yaitu, Jakarta, Palembang, Medan, Riau, Bandung, Yogyakarta,

Surabaya, Makassar, Samarinda, Manado, dan Bali. Survei tingkat persepsi

masyarakat terhadap standardisasi meliputi 4 unsur yaitu pengetahuan tentang

BSN, seberapa jauh masyarakat mengenai mengenai tugas dan fungsi BSN,

Pengenalan tentang SNI, Penerapan SNI dan Sertifikasi SNI. Sesuai dengan Tabel III.4

dapat digambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap standardisasi

dibandingkan tahun 2017 sebagai berikut:

TABEL III.4

Indeks persepsi masyarakat

terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian tahun 2017

Pernyataan 2017 2018

Nilai

Indeks

% Indeks

Total

Indeks

skala 5

Nilai

Indeks

% Indeks

Total

Indeks

skala 5

Pengetahua

n Tentang

BSN

22.13

(dari 25)

88.5 77,3

3,86

21.23 84.95 75.12 3,75

Pengenalan

Tentang SNI

22.46

(dari 25)

89.83 19.73 78.95

Penerapan 19.83 79.34 20.77 83.09


SNI (dari 25)

Sertifikasi SNI 12.88

(dari 25)

51.53 13.368 53.47

Hasil penghitungan IPM sebesar 75.12. Besaran ini dikonversikan ke skala 1-5

adalah sebesar 3,75 (hasil Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pemberian

informasi dan promosi yang dilakukan oleh BSN dan pihak-pihak lainnya telah

menuai hasil yang baik. Mayoritas responden sudah sadar terhadap pentingnya

penerapan standar. Pihak perusahaan/organisasi sudah merasakan manfaat dari

penerapan standar untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan

perusahaan, dan hal ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang

menerapkan standar. Namun begitu, dibandingkan tahun lalu capaian ini turun 2,9

persen.

Penurunan tersebut didapatkan dari nilai mengenai pengenalan BSN dan

SNI. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa BSN tidak

melakukan sertifikasi SNI. Dalam pertanyaan kuesioner, responden masih banyak

yang memilih bahwa BSN adalah lembaga yang memberikan sertifikasi SNI.

Disamping itu juga terkait persepsi masyarakat akan produk berSNI, masyarakat

kecenderungannya tidak memilih produk berSNI sebagai pertimbangan dalam

membeli produk tapi lebih ke halal, harga dan merk. Namun begitu, untuk persepsi

mengenai penerapan dan sertifikasi SNI nilainya naik dari tahun sebelumnya. Artinya

masyarakat sudah mempunyai persepsi yang positif mengenai penerapan dan

sertifikasi SNI, kesadaran pelaku usaha akan sertifikasi meningkat dan masyarakat

mempunyai persepsi positif bahwa pemerintah ikut memfasilitasi bagi usaha mikro

kecil dalam sertifikasi SNI.

Sasaran 3 Mengelola Pengelolaan Kegiatan Pembinaan SPK

Tabel III.5

Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase pelaku usaha yang


sertifikat SNI

20 % 18% 90 11% 63%

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK

3 (Skala

Likert)

2.8

(Skala

Likert)

93

-


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran mengelola

pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI dan tingkat

partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar sebesar 91.5 %. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI

Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53 sampai dengan 54, Badan

Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga

Pemerintah Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan

pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). Pembinaan

penerapan SNI terhadap UMKM ini dilakukan secara multiyears mulai tahun 2016

sampai dengan tahun 2018, artinya pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat

beberapa UMKM yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI hanya 18 persen yaitu hanya tercapai 40 UMKM,

sedangkan target yang harus dicapai 20 persen (45 UMKM yang mendapat

sertifikasi SNI). Beberapa alasan penyebab tidak tercapainya indikator ini yaitu :

- Kemampuan LPK yang terbatas untuk mendukung penerapan dan sertifikasi

produk UMKM yang di bina BSN. Penyebab ini sudah dilakukan perbaikan

dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang lingkup sesuai dengan

kebutuhan UMKM. Seperti contoh UMKM alat kesehatan, BSN melakukan

pendekatan dengan Lspro yang mempunyai kemampuan uji dan sertifikasi

produk alkes untuk melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi KAN.

Contoh lain adalah produk olahan cokelat yang belum ada laboratorum

maupun lembaga sertifikasi yang punya ruang lingkup produk tersebut,

sedangkan komitmen dan keinginan UMKMNya dalam penerapan dan sertifikasi

SNInya sangat tinggi.

- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI. Penyebab ini sudah

dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab ketidakpemenuhannya.

Contoh UMKM ini adalah Pendekar Tempe yang belum memenuhi salah satu

parameter SNI untuk produk tempe. Beberapa kali sudah dilakukan perbaikan

dan uji ulang dan tindakan perbaikan dalam mencegah kontaminasi.

- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan BSN

ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan adanya


gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan juga tidak

berproduksi. Di Palu ada 2 UMKM yang siap sertifikasi di 2018 karena gempa di

bulan September mengakibatkan proses produksi berhenti. Awal tahun 2019,

mereka sudah akan memperbaiki kerusakan infrastruktur dan berproduksi

kembali.

Namun demikian, di tahun 2018, persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa kesiapan UMKM yang dibina di tahun 2018 lebih baik

dibanding di tahun 2017. Hal ini juga merupakan dampak pembinaan yang

dilakukan di tahun 2017 yang proses sertifikasinya baru dilakukan di 2018. Berikut

gambaran kegiatan pembinaan UMKM TA 2018 dibandingkan tahun

sebelumnya.

Gambar 3.1 Kegiatan Pembinaan UMKM Tahun 2015-2018

Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 mencakup 150 UMKM

yang tersebar di 22 Provinsi dan terdiri dari 74 Jenis Produk, yang di antaranya 25

UMKM berhasil mendapatkan Sertifikasi Produk, yaitu 1 Alat Kesehatan, 1 Alat

Olah raga, 5 Batik, 1 Biskuit, 4 Garam, 3 Kopi, 5 Olahan Pangan, 2 Pakaian Bayi, 3

Pempek dan 1 Tempe. Berikut adalah gambaran sebaran UMKM selama

pembinaan tahun 2018:


gambar 3.2 Sebaran UMKM T A 2018 Berdasarkan Provinsi

BSN dalam melakukan pembinaan untuk mendorong penerapan SNI,

menghadapi beberapa tantangan, di antaranya pada UMKM pangan

ditemukan beberapa UMKM yang belum memenuhi persyaratan GMP dan

memiliki keterbatasan infrastruktur dalam menerapkan SNI, hal ini bebrapa

dapat diatasi sendiri oleh UMKM dan sebagian lainnya diatasi salah satunya

dengan bekerjasama bersama Dinas setempat.

2. Indikator Kinerja : Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

Untuk menggali informasi tentang seberapa besar tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik mulai

Gambar 3.3 Jenis Produk UMKM yang dibina tahun 2018


dari perumusan, penerapan, edukasi, penelitian/kegiatan dan promosi SNI, BSN

melakukan survei tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK. Survei ini

terdiri 3 pertanyaan dan 27 pernyataan. Target BSN pada tahun 2018 adalah 3

dalam skala Likert, sedangkan target yang dicapai hanya sebesar 2,8.

Responden survei ini bersifat tertarget (targeted), dimana penyebarannya

ditujukan kepada responden yang sering mengikuti kegiatan Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) baik dicara seminar, sosialisasi mendapatkan

pelayanan di LITE, akreditasi dll. Responden yang dituju bukanlah responden

yang awam mengenai SPK. Cara penyebaran dilakukan dengan membagikan

kuesioner pada kegiatan-kegiatan SPK yang dilakukan Badan Standardisasi

Nasional. Responden diambil secara acak dari berbagai lokus dan kegiatan di

lingkungan BSN.

Berdasarkan pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dalam memilih

produk berSNI, sebanyak 86,7% responden mengaku sudah mempertimbangkan

tanda SNI dalam memilih produk. Disamping itu, mayoritas responden (85.56%)

menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan

penilaian kesesuaian. Selanjutnya, ketika responden digali lebih lanjut mengenai

kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian apa yang diminati (responden

boleh memilih lebih dari satu minat), maka 41.11% responden menyatakan

berminat untuk menerapkan SNI. Berikut adalah tabel urutan minat kegiatan SPK

yang dipilih responden :

Tabel III.6 Urutan minat kegiatan SPK

Urutan Minat Partisipasi Presentase

1 Menerapkan SNI 41,11%

2 Mengajarkan pendidikan

standardisasi

33,33%

3 Pembinaan penerapan SNI kepada

UMKM

24,44%

4 Penelitian di bidang standardisasi 23,33%

5 Perumusan SNI 11,11%

6 Lainnya 2,22%

Keberminatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPK tinggi,

namun partisipasi masyarakat sekarang ini masih rendah. Mayoritas sikap

responden adalah ‘tidak pernah terlibat’ dalam kegiatan SPK apapun.

Presentase responden yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam setiap jenis


kegiatan SPK selalu diatas 50%. Tingkatan partisipasi dimulai dari “Informasi” yang

meliputi kegiatan awareness seperti menghadir acara seminar, menghadiir

pameran SNI, pelatihan dll.

Tingkatan partisipasi selanjutnya adalah ‘Consultation” seperti kegiatan

kosultasi, bimbingan penerapan SNI, tingkatan lanjutnya adalah Placation seperti

memberi masukan dalam pengembangan SNI, menjadi konseptor SNI dll,

tingkatan lanjutnya adalah Delegate Power seperti berpartisipasi sebagai tenaga

ahli standardisasi, asesor, instruktur SPK, ikut mempromosikan SNI dll, tingkatan

tertinggi partisipasi adalah Citizen Control seperti ikut membina penerapan SNI,

pelaku usaha menerapkan SNI, dll. Dari hasil survei, ‘Placation’ (11.85%) dan

‘Delegated Power’ (16.19%) lebih sedikit dibanding tingkatan ‘Citizen Control’

(17.78%). Dalam level ‘Placation’ dan ‘Delegation Power’ sama-sama

membutuhkan kemampuan dari masyarakat untuk memahami SNI dan

penerapannya.

Pada level ‘Placation’, bentuk partisipasi masyarakat adalah mengusulkan

SNI, merumuskan SNI dan memberi masukan Rancangan SNI. Ketiga kegiatan

tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum sekalipun, khususnya

memberikan masukan Rancangan SNI (RSNI). Namun memang kenyataan yang

ada saat ini, masyarakat masih belum paham dengan baik bagaimana cara

memberikan masukan RSNI. Terlebih lagi masyarakat menganggap untuk menjadi

konseptor SNI diperlukan kewenangan dan dukungan berbagai pihak

berkepentingan.

Hal ini lah yang mungkin menyebabkan responden lebih banyak terlibat

dalam level ‘Delegated Power’. Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan

menjadi tenaga ahli, auditor maupun asesor, berkontribusi dalam penyusunan

materi standardisasi, mempromosikan SNI serta melakukan pelatihan mengenai

standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sasaran 4 Meningkatkan Apresiasi Kepada Penerap SNI

Tabel III.7

Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realiasi

Capaian

%

Jumlah peserta SNI Award 150

Organisasi

208

Organisasi

139 126 65%

Jumlah produk ber-SNI yang

dipromosikan

200 Produk 216 Produk 108 123

Produk

76%


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan apresiasi

kepada penerap SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah peserta SNI

award dan jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 120%. Berikut disampaikan

rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Jumlah peserta SNI Award

SNI Award merupakan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja

baik dan konsisten dalam penerapan SNI. Kegiatan ini secara rutin

diselenggarakan setiap tahun, sejak tahun 2005.

Gambar 3.4 Dewan Juri SNI Award 2018

Gambar 3.5 Perbandingan Peserta SNI Award 2014-2018

.

Pada tahun 2018 jumlah peserta/pendaftar SNI Award naik sebanyak 65%

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 208 peserta, hal menunjukkan

bahwa antusiasme pelaku usaha meningkat dalam mengikuti SNI Award.


Demikian juga dengan jumlah peserta yang mampu lolos dalam seleksi

dokumen, yaitu 122 peserta dan Peserta On Site Evaluation sebanyak 71

peserta. Dewan Juri memutuskan Penerima Anugerah SNI Award terdapat 56

Organisasi yaitu 3 Organisasi meraih Penghargaan Platinum, 18 Organisasi

meraih Penghargaan Emas, 27 Organisasi meraih Penghargaan Perak, 8

Organisasi meraih Penghargaan Perunggu, dari 3 Organisasi yang merain

Platinum. Pada tahun 2018 ini, terdapat 1 Organisasi yang meraih Penghargaan

Grand Platinum karena telah mendapatkan Penghargaan Platinum sebanyak 3

kali berturut-turut, yaitu PT. Pupuk Kaltim.

Gambar 3.6 Peraih Penghargaan Platinum SNI Award 2018

2. Indikator Kinerja : Jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan

Dalam memperkenalkan produk yang sudah bertanda SNI kepada

masyarakat, BSN membantu pelaku usaha dalam mempromosikan produk

mereka. Promosi yang dilakukan BSN banyak ragam caranya diantaranya

dengan melakukan promosi di media sosial, pameran, hingga promosi dalam

pertemuan dengan mengundang owner sebagai pembicara sehingga sebagai

pendorong bagi pelaku usaha lainnya yang produknya belum bertanda SNI. Hal

ini dilakukan guna mendorong pelaku usaha lainnya dalam penerapan SNI.

Di tahun 2018, jumlah produk bertanda SNI sebanyak 200 produk yang

dipromosikan meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 123 produk. Hal ini

semakin banyaknya pelaku usaha yang menerapkan SNI khususnya SNI

Sukarela.


Gambar 3.7 Promosi Produk berSNI

Sasaran 5 Meningkatkan Pembinaan Penerapan SNI Kepada

Pelaku Usaha

Tabel III.8

Capaian Kinerja Sasaran V

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah SNI yang dijadikan dasar

dalam penerapan SNI

300 SNI 423 SNI 141 404 SNI 5%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan

pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 141%. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI

Dalam meningkatkan jumlah penerap SNI yang ada, diperlukan SNI yang

sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha yang ada sehingga SNI tersebut dapat

dijadikan dasar dalam penerapan SNI mereka. Banyak SNI yang belum

diterapkan oleh pelaku usaha dikarenaka diantaranya belum tahu nya pelaku

usaha tersebut akan adanya SNI produk mereka dan tidak adanya pembinaan

kepada mereka.

Seringkali dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya

UMKM, BSN menemukan bahwa mereka belum mengetahui keberadaan SNI

produknya. Beberapa pelaku usaha besar juga belum tahu adanya SNI yang


sudah harmoni dengan standar luar, mereka lebih mengacu ke standar

internasional. Untuk itu, perlunya dilakukan promosi dan publikasi SNI secara

terus menerus kepada pelaku usaha. Di tahun 2018 jumlah SNI yang dijadikan

dasar dalam penerapan SNI sebanyak 423 SNI dari target 300 SNI. Hal ini

disebabkan karena makin banyaknya pelaku usaha yang disulkan dari mitra

kerja sama untuk dapat dilakukan pembinaan oleh BSN. Jika dibandingkan

dengan tahun 2017, sedikit meningkat 5% dari sebelumnya 404 SNI. SNI yang

dipromosikan kepada stakeholder beberapa diantaranya adalah SNI bidang

kontruksi yang dilalkukan melalui workshop, SNI Kabel melalui FGD, SNI Kopi, dan

SNI bidang pangan lainnya.

Gambar 3.8 Kegiatan Promosi SNI 2018

Sasaran 6 Meningkatkan Pengembangan Role Model

Pembinaan UKM

Tabel III.9

Capaian Kinerja Sasaran VI

Indikator Kinerja

Capaian 2018 Realisasi 2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realiasi

Capaian

%

Jumlah role model UMKM

penerap SNI

50 UMKM 40 UMKM 80 15 UMKM 167%



pengembangan role model pembinaan UKM terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu jumlah role model UMKM penerap SNI. Capaian kinerja untuk indikator

kinerja tersebut sebesar 82%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah role model UMKM penerap SNI

Capaian Indikator kinerja ini tidak mencapai target yang diharapkan

yaitu hanya 82%. Penyebabnya secara umum sama dengan indikator kinerja

Sasaran 4 yaitu kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI, kasus bencana

alama dan belum adanya LPK. Disamping itu juga disebabkan oleh

kemampuan UMKM pangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sesuai

dengan standar keamanan pangan, sehingga beberapa UMKM perlu

penyiapan dengan dana mandiri. Untuk itu, ada proses yang membutuhkan

waktu sehingga proses sertiifkasi mundur dari jadwal awal.

Pembinaan UMKM bersifat multiyear, artinya beberapa UMKM

merupakan lanjutan dari pembinaan tahun sebelumnya. Untuk mencpai 50

UMKM yang mendapat sertifikasi SNI, pada TA 2018 harus mencapai 36 UMKM

yang mendapat SPPT SNI yang sudah ada sebanyak 15 UMKM yang mendapat

sertifikasi SNI sejak tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 ini dari 150 UMKM

yang dibina hanya terdapat 25 UMKM yang berhasil menjadi role model. 10

UMKM yang tidak tercapai target sertifikasi adalah produk Alat kesehatan (2

UMKM), garam (1 UMKM), produk olahan cokelat (1), sari buah (1), kopi dan

bawang goreng karna adanya gempa (2 UMKM), tempe (1), otak-otak dan

saos (1). Sedangkan 25 UMKM yang mendapat sertifikasi mempunyai jenis

produk sebagai berikut:

Gambar 3.9 Daftar jenis produk UMKM tersertifikasi TA 2018


Gambar 3.10 Penyerahan Sertifikat SPPT SNI kepada UMKM

Sasaran 7 Meningkatkan Diseminasi dan Promosi Standardisasi dan


Tabel III.10

Capaian Kinerja Sasaran VII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah produsen nasional

yang diberikan promosi SPK

600

produsen

990

produsen

165 450

produsen

120%


diseminasi dan promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1

(satu) indikator kinerja yaitu jumlah produsen nasional yang diberikan promosi

SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar

165% Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK

Tahun 2018, BSN melakukan beberapa kegiatan SPK yang bekerjasama

dengan mitra kerja sama. Mitra kerja sama mengusulkan beberapa kegiatan

yang sifatnya sharing budget. Dari hasil kegiatan tersebut banyak produsen

nasional yang mengikuti kegiatan SPK sehingga melampaui target produsen

yang mendapatkan/diberikan promosi SPK yaitu sebesar 990 produsesn (165%).

Hal ini sangat menguntungkan BSN dikarenakan semakin banyak produsen


yang mendapatkan promosi SPK diharapkan semakin banyak produsen

nasional yang sadar dan berkeinginan untuk menerapkan SNI.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kenaikan yang dialami sangat

signifikan, yaitu dari 450 produsen menjadi 990 produsen. Hal ini disebabkan

ditahun 2018 semakin banyaknya mitra kerja sama yang menginginkan

kegiatan SPK terhadap pelaku usaha/produsen.

Sasaran 8 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di

Pusdikmas

Tabel III.11

Capaian Kinerja Sasaran VIII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase ASN yang mengikuti

program peningkatan

kompetensi

100% 100% 100% 100%


kompetensi sumber daya manusia di

terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase ASN yang mengikuti

program peningkatan kompetensi. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan

kompetensi

Indikator kinerja untuk aparatur sipil negara yang meningkat

kompetensinya tercapai 100 %. Total pegawai di Pusdikmas sebanyak 34 orang,

di mana 25 orang merupakan pegawai aktif tahun 2018, sedangkan 9 orang

sisanya sedang menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri. Berdasarkan

data yang telah direkap, 25 orang telah diikut sertakan kegiatan peningkatan

kompetensi, baik yang sifatnya pengenalan maupun keahlian, minimal 20 jam

selama satu tahun. Berikut ini adalah rincian kegiatan peningkatan kompetensi

SDM di Pusdikmas:


Tabel III.12 Kegiatan peningkatan kompetensi SDM

No. Kategori Nama Program

1. Pelatihan teknis - Pelatihan GMP

- HACCP Guidelines and Implementation

1. Pelatihan fungsional - Sit-in Program Diklatpim II

3. Seminar/Workshop - Model Pembelajaran Standardisasi

- Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan

dan Kesehatan Kerja melalui Sertifikasi ISO

45001:2018

- Temu MASTAN dalam kegiatan IQE 2018

4. Kursus - Becoming an Excellent Trainer

- Effective Presentation Skills

- Speaking Presentation Skills

- Teknik Desain Grafis

5. Bimbingan Teknis,

Magang, Coaching,

Persamaan Persepsi,

Pembinaan UKM,

Evaluator SNI Award

2018

- Pembinaan UKM

- Evaluator SNI Award 2018

Pencapaian target 100% untuk indikator kinerja ini adalah hasil dari

kegiatan monitoring dan evaluasi kompetensi SDM internal yang komprehensif

dan kontinyu, sehingga pengetahuan dan kompetensi SDM Pusdikmas akan

selalu termutakhirkan.


Sasaran 9 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran di

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi

Tabel III.13

Capaian Kinerja Sasaran IX

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase Realisasi anggaran 95 % 99.78% 99.78% 97.01% 2.9%


kompetensi kinerja pengelolaan anggaran sumber daya manusia di Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase realisasi anggaran. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaian sebesar 99.78%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : % realisasi anggaran

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7

Desember 2016, pagu anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah sebesar Rp.

11.159.663.000,- dan realisasi anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi,

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi TA 2018 adalah sebesar

Rp. 11.135.065.826,- sebesar 99.78%.

Pagu dan realisasi anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi,

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi TA 2018 per komponen

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.14

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdikmas TA 2018

Dalam rupiah

Kode Output /

Komponen

2018 %

Pagu Realisasi

3558 051 72,576,000 72,576,000 100.00

052 191,781,000 191,174,840 99.68


053 1,980,564,000 1,980,384,355 99.99

054 1,433,941,000 1,431,374,328 99.82

055 205,691,000 204,439,620 99.39

056 151,782,000 151,402,540 99.75

057 1,929,889,000 1,929,240,122 99.97

058 2,925,030,000 2,924,004,087 99.96

059 197,359,000 197,235,300 99.94

Keterangan:

- 051: Membuat Materi Promosi

- 052: Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada

Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian

- 053: Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

- 054: Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian

- 055: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional

Indonesia

- 056: Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan

Standar Nasional Indonesia

- 057: Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi

Standar Nasional Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil

- 058: Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia

Yang Berkinerja Baik

- 059: Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja anggaran tahun 2018 (99,93%) lebih

maksimal dibandingkan dengan realisasi di tahun (97,01%) atau meningkat

sebesar 2,92%. Koordinasi dan komunikasi internal yang lebih solid serta

penerapan sistem manajemen yang konsisten dengan dorongan komitmen

yang kuat dari manajemen puncak membuat seluruh kegiatan di tahun 2018

dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan apa yang telah direncanakan

di awal tahun 2018.


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan

telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Capaian kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun 2018:

1. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

tercapai 18% dari target 20% (90%).

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK tercapai 2.8 (nilai) dari

target 3 (nilai) (93%).

3. Jumlah peserta SNI Award tercapai 208 organisasi dari target 150

organisasi (139%).

4. Jumlah produk ber-SNI dipromosikan tercapai 200 produk dari target 200

produk (100%).

5. Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI tercapai 400 SNI

dari target 300 SNI (133%).

6. Jumlah role model UMKM penerap SNI tercapai 40 UMKM dari target 50

UMKM (80%).

7. Jumlah kerjasama bidang pemasyarakatan standardisasi tercapai 30

kerjasama dari target 10 kerjasama (300%).

8. Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK tercapai 990

produsen dari target 600 produsen (165%).

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap

diperlukan upaya guna meningkatkan kinerja Bidang Pemasyarakatan

Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang

direncanakan.


Kiranya LAKIP Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS,

BSN Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja BSN, khususnya Bidang Pemasyarakatan Standardisasi di masa

mendatang.


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Bidang Pemasyarakatan Standardisasi BSN

2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi...

Documents

Transcript of 2018| Bidang Pemasyarakatan Standardisasi...