repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32021... · 2016. 7....

i

ABSTRAK

Ambar Widati

1110051100026

Pelanggaran HAM Dalam Larangan Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali

Pada Media Republika Online

Sekolah Menengah menjadi salah satu lembaga yang mengajarkan untuk

bertoleransi dalam beragama, bagaimana hak manusia dalam beragama dijunjung

tinggi di dalam masyarakat. Namun kenyataannya penggunaan jilbab ini dilarang

pada beberapa sekolah di Bali. Pemberitaan larangan penggunaan jilbab sekolah

di Bali menjadi sorotan media dan komunitas pelajar Islam di Bali. Peristiwa ini

mendapat perhatian dari media Republika Online.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengetahui

bagaimanakah wacana yang dikonstruksi oleh Republika Online terkait

pemberitaan larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali? Karena wacana ini juga

terkait dengan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah Bali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma

konstruktivis. Dalam pandangan kontruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat

sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari

subjek sebagai penyampai pernyataan. Teknik analisis yang digunakan pada

penelitian ini ialah analisis wacana Teun A. Van Dijk. Analisis ini tidak

menganalisis teks semata. Tapi juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi,

dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana

kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks

tertentu.

Analisis wacana dalam kamus lengkap bahasa Indonesia terdapat tiga

makna. Pertama, percakapan, ucapan, tutur. Kedua, keseluruhan tutur yang

merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terlengkap yang realisasinya

merupakan bentuk karangan yang utuh.

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan

pengumpulan data-data terkait dengan masalah penelitian dari berbagai sumber

kepustakaan seperti buku, majalah, internet, dan lain-lain

Hasil penelitian menunjukan, ROL memandang hal ini sebagai

pelanggaran HAM yang harus dipenuhi secara konstitusi, mengajak kepada

seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi nyata terhadap kasus ini

bukan hanya sekedar simpati. ROL juga sangat tertarik terhadap isu-isu keislaman

seperti ini namun ROL juga tidak selalu menyajikan berita ini dengan pihak yang

pro saja tapi juga memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk angkat bicara

dalam kasus ini.

Kata kunci : HAM, Jilbab, ROL

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas

berkat rahmat dan kuasa-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat

dan salam terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga,

sahabat dan para pengikutnya.

Sebagai manusia biasa, peneliti meyadari bahwa dalam penulisan skripsi

ini masih terdapat kekuarangan dan kelemahan. Tanpa adanya bantuan dan

motivasi dari berbagai pihak peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Arif Subhan,

M.Ag, serta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Suparto, M.Pd,

Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Drs. Jumroni, M.Si.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. H. Sunandar Ibnu Nur,

M.Ag.

2. Pembimbing Akademik Ade Rina Farida M.Si. yang sudah

membimbing dengan memberikan solusi atau masukan terhadap judul

skripsi.

3. Ketua Konsentrasi Jurnalistik, Kholis Ridho, M.Si. beserta Sekertaris

Konsentrasi Jurnalistik Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A. atas

dukungan dan bantuannya dalam administrasi maupun segala hal

dalam proses penulisan skripsi.

4. Siti Nurbaya, M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar

membimbing saya. Terima kasih atas waktu, tenaga serta ilmunya yang

iii

telah Ibu berikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan keberkahan dalam setiap aktifitas Ibu.

5. Kedua Orang Tua, Sutanto dan Sri Sudarmini yang selalu menyertakan

nama anak-anaknya di setiap doanya, memberikan semangat dan

fasilitas yang luar biasa dengan penuh kasih sayang.

6. Adikku Ilham Dwi Putranto dan Nurul Azzahra, yang selalu memberi

semangat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

7. Kawan-kawan, Hariswati Rachmadani Putri, Siti Nurhayati, Elsa

Rachmawati, Tezar Aditya yang senantiasa membantu dan

menyemangati peneliti hingga akhir.

8. Sepupu terdekatku Ani Tri Lestari yang telah memberi semangat

kepada peneliti dan menemani mencari data sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Jurnalistik angkatan 2010 yang telah membantu dan

menemani saya, khususnya kelas Jurnalistik A (NAJUA) yang

memberikan suasana keakraban selama empat tahun ini.

10. Achmad Syalaby Ichsan, selaku Redaktur Republika Online dan Fuji

Pratiwi, wartawan Republika Online yang sudah meluangkan

waktunya untuk wawancara dan memberikan peneliti data-data yang

dibutuhkan.

iv

11. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi atas ilmu dan bantuannya selama ini. Segenap staf

Perpustakaan Utama UIN Jakarta dan perpustakaan Ilmu Dakwah dan

Komunikasi.

Akhir kata, penelitian ini dirasa masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 12 Januari 2015

Penulis

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. v

DAFTAR TABEL ..................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Pematasan dan Perumusan Masalah ............................................ 3

1. Pembatasan Masalah ............................................................... 4

2. Perumusan Masalah ................................................................. 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 4

D. Tinjauan Kepustakaan ................................................................... 5

E. Metodologi Penelitian ................................................................... 6

1. Paradigma Penelitian ............................................................. 6

2. Pendekatan Penelitian ............................................................ 7

3. Metode Penelitian .................................................................. 7

4. Subjek dan Objek Penelitian .................................................. 9

5. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 9

6. Teknik Analisa Data .............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan ................................................................... 11

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Konstruksi Sosial ................................................................... 13

1. Tahap Pembentukan Konstruksi ................................................. 14

B. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia ............................................... 15

1. HAM Dalam Perspektif Agama ................................................. 17

2. HAM Sejagad ............................................................................. 20

C. Konseptualisasi Kewajiban Wanita Menggunakan Jilbab .............. 22

D. Konseptualisasi Media Massa ........................................................ 26

1. Media Internet (Media Online .................................................... 28

E. Analisis Wacana .............................................................................. 30

vi

1. Pengertian Analisis Wacana Teun A. Van Dijk ......................... 31

BAB III REPUBLIKA SEBAGAI MEDIA ONLINE

A. Sejarah Republika Online ............................................................ 35

B. Perkembangan Republika Online ................................................. 35

C. Produk Republika Online .............................................................. 37

D. Prinsip Dasar Republika Online.................................................... 37

E. Visi dan Misi Republika ............................................................... 38

F. Gambaran Umum Kasus ............................................................... 38

BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Teks Pemberitaan Isu Pelarangan Jilbab, Komnas

HAM Minta Muslim di Bali Bersatu ............................................ 40

B. Analisis Teks Pemberitaan DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab ... 54

C. Analisis Kognisi Sosial ................................................................. 68

D. Analisis Konteks Sosial ................................................................ 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 81

B. Saran ............................................................................................. 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Elemen Wacana Teun A. Van Dijk ............................................. 8

Tabel 4.1 Analisis Level Teks Berita Isu Larangan Penggunaan Jilbab,

Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu ........................... 50

Tabel 4.2 Analisis Level Teks Berita DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab . 61

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Alur Pemberitaan Republika Online ...................... 72

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi media massa adalah untuk menyampaikan pesan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini media sangat berperan

aktif dalam hal penyampaian pesan, baik melalui media massa elektronik maupun

media massa cetak bahkan di jaman yang sudah maju ini sudah berkembang

media massa online sehingga pesan-pesan yang disampaikan bisa secara cepat

sampai kepada masyarakat.

Pemberitaan mengenai larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali masih

belum menemukan titik terang. Kasus larangan penggunaan jilbab bukan hanya di

SMAN 2 Denpasar saja tapi hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten atau

Kota di Bali. Faktanya dalam buku peraturan sekolah di SMPN 1 Singaraja

tertulis jelas bahwa siswa perempuan dilarang menggunakan jilbab. Sedangkan

agama itu merupakan hak dasar seseorang yang tidak dapat dikurangi.

Kasus ini sangat menarik karena menyangkut Hak Azasi Manusia dalam

beragama. Di mana dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa seorang siswi dilarang

menggunakan jilbab. Hak azasi manusia di setiap negara harus dipenuhi secara

konstitusi dan dilindungi. Jika terjadi pelanggaran HAM maka sanksinya cukup

berat. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Di mana setiap warga negaranya

menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh hukum.

2

Berita ini muncul di situs Republika Online. Banyaknya berita yang ditulis

dalam situs tersebut, menandakan bahwa Republika Online atau ROL sangat

menginginkan adanya pembelaan dari tokoh masyarakat, kementrian pendidikan,

dari komnas HAM dan lain-lain. Tapi disisi lain berita ini banyak sekali diunggah

hanya di situs ROL. Penulis melihat di lain situs media online dan hasilnya tidak

ada yang seakurat ROL. Adapun berita yang dimuat di lain situs yaitu di

Merdeka.com dan Tribunnews.com. sedangkan di kedua media tersebut berita ini

tidak akurat.

Dari kasus ini penulis melihat hanya media ROL yang sangat antusias

terhadap berita ini, dimana seorang siswa SMA tidak diperbolehkan menggunakan

tutup kepala sesuai dengan keyakinannya dan dapat digolongkan pelanggaran

HAM. Penulis memilih Republika Online sebagi subjek penelitian karena,

Pertama, media lain nampak tidak tertarik mengangkat berita ini, sekalipun ada

mereka tidak mengikuti jalannya berita ini sampai selesai. Hanya sekedar

memberi informasi. Kedua, ROL konsisten terhadap berita-berita Islam.

Menurutnya mengenai kasus penggunaan jilbab, muslim yang merupakan kaum

minoritas di Bali masih mengalami diskriminasi dan ditindas.

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme. Pandangan ini banyak

dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan

empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam

pandangan kontruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk

memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai

3

penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor

sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hbungan sosialnya.1

Paradigma konstruktivisme menganggap kenyataan itu hanya bisa

dipahami dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang tak dapat diraba,

berbasis sosial dan pengalaman yang diteliti terkait erat secara timbal balik,

sehingga penemuan dicipta seperti yang dikehendaki peneliti (epistemologi).2

Model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model Teun A. Van

Dijk karena penelitian wacana tidak semata-mata dengan menganalisis teks

semata. Ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok

kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan

kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu.3

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan

penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelanggaran HAM Dalam

Larangan Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali Pada Media Republika Online”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Terdapat kurang lebih delapan berita mengenai hal ini dalam media online

ROL pada bulan Februari hingga April pada tahun 2014. Namun, peneliti

fokus pada dua berita dengan pewarta yang sama. Karena pewarta banyak

menulis kasus ini dan mengikuti kasus tersebut sampai tuntas. Maka dari

pembatasan masalah tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah,

1 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: Lkis, 2001),

h.5 2 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kulitatif, (Malang, Uin Maliki Press,

2010) h. 87 3Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 224

4

1. Pembatasan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang peneliti telah paparkan sebelumnya,

maka peneliti membatasi penelitian ini pada telaah pemberitaan Republika

Online yang mengangkat kasus Larangan Penggunaan Jilbab Sekolah di

Bali Pada Media Republika Online edisi Februari dan April 2014.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana teks yang dilakukan oleh Republika Online terkait

pemberitaan Larangan Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali?

2. Bagaimana kognisi sosial dalam pemberitaan Larangan

Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali pada Media Online Republika

Online?

3. Bagaimana konteks sosial dalam pemberitaan Larangan

Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali pada Media Online, Republika

Online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mendeskripsikan bagaimana Republika Online membuat teks,

mendeskripsikan kognisi sosial, dan mendeskripsikan konteks sosial

dalam pemberittaan permasalahan larangan penggunaan jilbab sekolah di

Bali yang terkait pada pelanggaran HAM di Bali.

2. Manfaat penelitian

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif

bagi praktisi media bahwa dalam produksi suatu berita, teks bukan

5

semata-mata hanya sebuah tulisan yang netral, namun terdapat banyak

faktor yang mempengaruhi proses produksi sebuah berita. Termasuk

kondisi wartawan dan pandangan masyarakat melihat isu yang

diberitakan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada

para akademisi tentang bagaimana wacana itu dibuat oleh sebuah

media tertentu. Seperti wacana yang dilakukan oleh Republika Online

dalam kasus larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali.

D. Tinjauan kepustakaan

Peneliti melakukan tinjauan pustaka di Perpustakan Utama Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berdasarkan tinjauan

tersebut, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memliki kesamaan,

seperti penelitian, mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis

Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia (Studi Kasus

Di Mesuji Sumatra Selatan) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang bernama Yusuf Gandang Pamuncak dengan judul Analisis Wacana

Pemberitaan Harian Republika Tentang Makanan Calon Haji Berformalin.

Dan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bernama Tezar Aditya

Rahman dengan judul Hegemoni Media Islam dalam Wacana Separatisme

Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada Qanun Bendera dan Lambang

Aceh dalam Surat Kabar Republika. Persamaan penelitian adalah sama-sama

menggunakan model analisis wacana Teun A. Van Dijk. Perbedaan penelitian

yang dilakukan penulis adalah isi dari pemberitaan tersebut.

6

E. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan adalah konstrutivisme. Pandangan ini

banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak

pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek

bahasa. Dalam pandangan kontruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat

sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang

dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme

justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana

serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, seperti dikatakan A.S

Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap

maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa dipahami dalam

paradigma ini diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang

bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan

pembentukan diri.4

Paradigma konstruktivisme menganggap kenyataan itu hanya bisa

dipahami dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang tak dapat

diraba, berbasis sosial dan pengalaman yang diteliti terkait erat secara

timbal balik, sehingga penemuan dicipta seperti yang dikehendaki

peneliti (epistemologi).5

4 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h.5

5 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kulitatif, h. 87

7

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif

dengan menggunakan analisis wacana (discourse analysis), pendekatan ini

dilakukan karena lebih memenuhi kebutuhan analisa terhadap struktur

pesan dalam komunikasi melalui pendekatan ini penulis dapat mengetahui

bagaimana sebuah pesan disampaikan lewat kata atau kalimat. Unsur

penting dalam analisis wacana adalah kepaduan, kesatuan, dan penafsiran

peneliti.

3. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model Teun

A. Van Dijk menurutnya penelitian wacana tidak semata-mata dengan

menganalisis teks semata. Ia juga melihat bagaimana struktur sosial,

dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan

bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan

berpengaruh terhadap teks tertentu.6

Terdapat tiga struktur atau tingkatan yang menjadi elemen analisis

wacana dalam pemaparan struktur teks oleh van dijk. Dengan struktur

tersebut kita tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, namun

juga bagaimana mengungkapkan peristiwa ke dalam pilihan bahasa

tertentu.

6 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 224

8

Berikut tabel yang akan menjelaskan satu persatu elemen wacana

Teun A. Van Dijk yang diterapkan dalam dimensi teks sosial penelitian ini

:

Tabel 1.1

Elemen Wacana Teun A. Van Dijk

STRUKTUR WACANA HAL YANG DIAMATI ELEMEN

Struktur Makro

Makna global dari suatu

teks yang dapat diamati

dari topik/ tema yang

diangkat oleh suatu teks.

Tematik

Tema/ topik yang

dikedepankan dalam

berita tersebut

Topik

Superstruktur

Kerangka suatu teks,

seperti bagian

pendahululan, isi,

penutupan, dan

kesimpulan.

Skematik

Bagaimana bagian dari

urutan berita dikemas

dalam teks yang utuh

Skema

Struktur Mikro

Makna lokal dari suatu

teks yang dapat diamati

dari pilihan kata, kalimat

dan daya yang dipakai

oleh suatu teks7

1. Semantik

Makna yang ingin

ditekankan dalam

berita tersebut

2. Sintaksis

Bagaiamana kalimat

(bentuk, susunan)

yang dipilih

3. Stilistik

Bagaimana pilihan

kata yang dipakai

dalam berita tersebut

Latar, detail, dan

maksud

Bentuk kalimat

koherensi, dan kata

ganti

Leksikon

7 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 227

9

4. Retoris

Bagaimana dan

dengan cara apa

penekanan cerita

dilakukan.8

Grafis, metafora,

metafora

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah media Republika Online,

sedangkan objek dari penelitian ini adalah pemberitaan Larangan

Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan

pengumpulan data terkait dengan masalah penelitian dari berbagai sumber

kepustakaan seperti buku, majalah, internet, dan lain-lain

6. Teknik analisa data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pada riset kualitatif ini

yang peneliti pakai adalah observasi teks, wawancara, dan juga

dokumentasi. Penelitian ini dengan sengaja memilih narasumber (yaitu

redaktur dan wartawan karena merekalah yang memberikan gambaran

secara umum tentang kasus ini dan memberikan fakta-fakta yang kuat

atau dokumen atau bahan-bahan visual lain) yang dapat memberikan

jawaban terbaik pertanyaan penelitian.9

8 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 228-229

9 John W. Creswell, Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif, (Jakarta:

KIK Press, 2003) h.143

10

Berikut prosedur pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti:

1) Pengamatan struktur makro (analisis data teks)

a. Untuk analisis data teks dalam mengamati struktur makro, peneliti

memecah tulisan berita tersebut menjadi makrosturktur sesuai dengan

paragraf.

b. Setelah menemukan makrostuktur tingkat pertama yang merupakan

tema per paragraf, peneliti mereduksi untuk mendapatkan

makrostruktur dengan tingkatan lebih tinggi, yaitu makrostruktur

tingkat kedua.

c. Pengeleminasian terakhir menjadikan makrostruktur tingkat ketiga

yang merupakan tema dari berita tersebut.

2) Pengamatan superstruktur dan struktur mikro (analisis data teks)

a. Untuk analisis data teks dalam mengamati superstruktur dan struktur

mikro, peneliti mencetak berita tersebut dari e-paper republika dan

memberikan penomoran pada tiap lima barisnya. Hal ini dilakukan

untuk mempermudah pencarian kalimat atau tulisan yang dimaksud.

b. Setelah itu peneliti meneliti elemen skema untuk mengamati

superstruktur serta meneliti elemen latar, detail, maksud, bentuk

kalimat, koheresi, leksikon, dan grafis untuk mengamati struktur

mikro.

3) Analisis kognisi sosial

a. Untuk analisis kognisi sosial peneliti melakukan wawancara untuk

mengetahui latar belakang dan wawasan pembuat berita serta

kebijakan Republika terkait berita tersebut.

11

b. Setelah itu diolah untuk mengetahui kognisi sang pembuat berita.

4) Analisis konteks sosial

a. Untuk analisis konteks sosial peneliti menelusuri literatur yang

berkembang di masyarakat tentang larangan penggunaan jilbab

sekolah di Bali melalui internet.

b. Setelah itu diolah untuk mengetahui wawasan khalayak tentang

larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah maka sistematika

penulisan terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab

dengan penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi Pendahuluan yang

membahas Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan

Kepustakaan, Metodologi Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL. Bab ini akan

menguraikan kajian teoritis mengenai teori konstruksi

sosial, konseptualisasi hak asasi manusia, konseptualisasi

kewajiban wanita menggunakan jilbab, konseptualisasi

media massa, analisis wacana Teun A. Van Dijk

12

BAB III : REPUBLIKA SEBAGAI MEDIA ONLINE. Bab ini

memaparkan mengenai Republika sebagai media online dan

kasus larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali

BAB IV : HASIL DAN ANALISA DATA. Bab ini berisikan tentang

Temuan dan Analisis Wacana Media Online Republika

mengenai permasalahan larangan penggunaan jilbab

sekolah di Bali.

BAB V : PENUTUP. Merupakan bab penentu yang mencakup

Kesimpulan dan Saran.

13

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality)

didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana

individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan

dialami bersama secara subyektif.1 Dikutip dari buku The Social Construction of

Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966) teori Berger dan

Luckmann menyatakan bahwa konstruksi sosial atas realitas sosial dibangun

secara simultan melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan

internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di

dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut

adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif.2

Tentu saja, teori ini berakar pada paradigma kontruktivis yang melihat

realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan

manusia bebas. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai

pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial

itu ada dilihat dari subjektivitas ada itu sendiri dan dunia objektif di sekeliling

realitas sosial itu. Individu tidak hanya melihat sebagai kediriannya, namun juga

dilihat dari mana kedirian itu berada, bagaimana ia menerima dan

mengaktualisasikan dirinya serta bagaimana pula lingkungan menerimanya.3

1 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta:Kencana, 2006), h.194

2 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h.292

3 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 192

14

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menggambarkan proses sosial

melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus

menerus suatu realitas yang memiliki dan dialami bersama secara subjektif.4

Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan

konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian kebenaran suatu

realitas sosial yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh

pelaku sosial.5

1. Tahap Pembentukan Konstruksi6

a. Tahap pembentukan konstruksi realitas

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, di mana pemberitaan telah sampai

pada pembaca dan pemirsanya, yaitu terjadi pembentukan konstruksi di

masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung. Pertama, konstruksi realitas

pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di

masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada di media massa

sebagai suatu realitas kebenaran.

Kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari

tahap pertama. Bahwa pilihan orang untuk menjadi pembaca/pemirsa media

massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi

oleh media massa. Ketiga, menjadikan konstruksi media massa sebagai pilihan

konsumtif, di mana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Media

massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan.



6 M. Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, (Yogyakarta: Gitanyali, 2004),

h.177

15

b. Tahap pembentukan konstruksi citra

Konstruksi citra yang dimaksud bisa berupa bagaimana konstruksi citra pada

sebuah pemberitaan ataupun bagaimana konstruksi citra pada sebuah iklan.

Konstruksi citra pada sebuah pemberitaan biasanya disiapkan oleh orang-orang

yang bertugas di dalam redaksi media massa, mulai dari wartawan, editor, dan

pimpinan redaksi. Sedangkan konstruksi citra pada copywriter. Di mana bangunan

konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model,

yakni model good news dan model bad news. Model good news adalah sebuah

konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai

pemberitaan baik. Sedangkan model bad news adalah sebuah konstruksi yang

cenderung mengkonstruksi kejelekan atau memberi citra buruk pada objek

pemberitaan.

Realitas yang dimaksud oleh Berger dan Luckmann ini terdiri dari realitas

objektif, realitas, simbolis dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas

yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri

individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolis

merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk sebagai

proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu

melalui proses internalisasi.7

B. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia

7 M. Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, h. 196

16

Banyak gagasan besar berkenaan dengan demokrasi dan HAM selaras

dengan pemikiran islam. Kaidah hukum, prinsip dasar kepemimpinan demokratik,

dalam yurisprudensi islam (fiqh) sangat sentral. Sudah berabad-abad yang lalu,

Islam mengakui bahwa “setiap keputusan, aturan, dan prosedur, dari penguasa

publik di setiap jenjang tidak sah atau tidak mengikat secara legal jika mereka

tidak konsisten dengan hukum (syariat). Ini tentu saja, berkaitan dengan konsep

“perlindungan hak”. Sebagaimana dalam setiap masyarakat yang didasarkan atas

norma dan prosedur demokratik, hukum islam menyatakan bahwa “engkau tidak

bisa mencabut kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan seseorang kecuali melalui

„proses hukum yang sah‟”.8

Sebagaimana deklarasi universal hak asasi manusia, Islam juga mengakui

hak untuk membentuk keluarga, hak kehidupan pribadi, hak bebas bergerak dan

bertempat tinggal, hak untuk menggunakan bahasa sendiri, hak mempraktikan

budaya sendiri, dan hak bebas beragama. Deklarasi universal islam tentang hak

asasi manusia, misalnya -suatu dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok

sarjana (ulama) Islam pada 1981 didasarkan atas nilai dan prinsip Al-Quran dan

As-Sunnah (Kehidupan Nabi Muhammad) – menyatakan dengan tegas bahwa

„setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpikir dan beribadat sesuai dengan

keyakinan agamanya‟. Pasal dalam deklarasi ini pasti telah dipengaruhi oleh

imbauan Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam agama.9

Dengan menggunakan Al-Quran sebagai dasar, para ahli hukum dan

filosof Muslim juga telah mengembangkan bermacam-macam hak politik. Mereka

mengakui bahwa “setiap individu dan setiap rakyat mempunyai hak yang tidak

8 Muzzaffar Chandra, Hak asasi Manusia Dalam Tatanan Global Baru, (Bandung,

Mizan, Cetakan I 1995), h. 58 9 Muzzaffar Chandra, Hak asasi Manusia Dalam Tatanan Global Baru, h. 61

17

dapat dicabut untuk bebas dalam setiap bentuknya – fisik, budaya, ekonomi dan

politik- dan berhak untuk berperang dengan menggunakan berbagai bentuk sarana

yang tersedia berhadapan dengan setiap pelanggaran atau pencabutan hak ini, dan

setiap orang atau yang teraniaya (tertindas) memiliki klaim sah untuk

mendapatkan dukungan (bantuan) dari individu dan / atau rakyat lain dalam

perjuangan itu”. Lebih khusus lagi, islam menyatakan dan menentang (dalam

batas-batas yang ditetapkan oleh syariat) penindasan, sekalipun harus berhadapan

dengan penguasa tertinggi negara” hak untuk protes terkait erat dengan hak setiap

orang “untuk berperan serta secara individual dan kolektif dalam kehidupan

agama, sosial budaya, dan politik masyarakatnya, dan untuk mendirikan sistem

tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang

mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai

kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat dan lembaga yang diarahkan

untuk mengajak kepada yang benar (ma‟ruf) dan mencegah apa yang buruk

(munkar)”.10

1. HAM Dalam Perspektif Islam

Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan

tentang hubungan islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh para sarjana

Barat atau pemikir Muslim sendiri, yakni pertama menegaskan bahwa islam tidak

sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Pandangan pertama berangkat

dari asas esensialisme dan relavitisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada

paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya

mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu.

10

Muzzaffar Chandra, Hak asasi Manusia Dalam Tatanan Global Baru, h. 62

18

Sedangkan relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu

gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentdasarnya mengakar atau

bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Sedangkan

relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang

lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa

diterpkan dalam amsyarakat dengan sistem nilai yang berbeda.

Kedua, menyatakan bahwa islam menerima semangat kemanusiaan HAM

modern, tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan

menggantinya dengan landasan Islami. Pandangan ini lebih dikenal dengan

gerakan islamisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi “gagal” nya HAM

versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat muslim.

Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu

menjembatani pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan

yang signifikan berhasil dirumuskan piagam deklarasi universal HAM dalam

perspektif islam. Ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah

kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan

normaltif yang sangat kuat terhadapnya. Pandangan ini menegaskan bahwa HAM

modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya)

memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan

bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif

dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi

19

agama, termasuk islam di dalamnya. Yang termasuk berpandangan demikian di

antaranya adalah Abdullah Ahmed an-Naim.11

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan,

memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran. (16: 90)

Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan berbagai hak atas seorang muslim

kepada sesama muslim secara umum. Seorang muslim adalah saudara muslim

lainnya, ia tidak boleh menghinanya, mengucilkannya, membiarkannya dan tidak

boleh melanggar hak-haknya. Melalui pemaparan di atas kita mendapati

bahwasanya Islam menjamin hak-hak individu dan masyarakat, dan ini tidak

pernah dipelihara oleh negara-negara kafir yang mengaku demokratis dan

menjaga hak-hak manusia. Sebaliknya, justru melanggar hak Allah Azza wa Jalla

dan Rasul-Nya dengan melakukan perbuatan kufur dan syirik. Mereka melanggar

hak-hak kaum muslimin dengan cara membunuh kaum muslimin secara massal,

mengusirnya serta merampas harta benda mereka. Merubah penegakkan syari‟at

Allah Azza wa Jalla dengan sanksi sebagai pelaku kriminal. Negara-negara itu

11

El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta, Kencana,

Cetakan II, 2007), h. 58-60

20

melarang penegakkan sanksi dari Allah Azza wa Jalla dan dianggap pelanggar

hak-hak manusia. Seakan dalam pandangan negara-negara kafir itu, manusia yang

wajib dilindungi hak-haknya adalah pelaku kejahatan, pembuat kerusakan lagi

zhalim. Sedangkan (menurut mereka, red) seorang muslim, orang yang terzhalimi

dan yang dilanggar hak-haknya, bukanlah manusia yang harus dibela hak-haknya.

Ini merupakan fitrah terbalik dan pemikiran (fikrah) yang menyimpang yang

memandang kebenaran sebagai kebathilan dan memandang yang bathil sebagai

sebuah kebenaran.12

Artinya:

“Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik

pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan ini baik, (sama dengan orang

yang tidak ditipu setan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang

dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya….”[Fathir/35 : 8]

2. HAM Sejagad

10 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan

pemikiran tentang eksistensi manusia. Hal yang dimaksud di sini adalah

tercapainya titik kulminasi konseptualisasi HAM sebagai wacana universal.

12

http://almanhaj.or.id/content/2348/slash/0/ada-apa-dengan-hak-asasi-manusia-ham/

diunduh pada tanggal 15 Desember 2014 pukul 01:14 WIB


21

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)/ Deklarasi Universal Hak Azasi

Manusia (DUHAM) diyakini sebagai referensi artikulasi kehidupan dan

kemartabatan manusia sejagad. Tidak mengherankan DUHAM kemudian

dipandang sebagai pembawa semangat baru bagi keutuhan dan masa depan umat

manusia karena di samping memiliki khasanah historistias yang sejalan dengan

kebutuhan sesensial manusia, juga mengandung muatan positivisasi ke arah

ajegnya pola interaksi antar manusia itu sendiri. HAM menyatakan bahwa

kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar

itu menyatu dengan jati diri manusia. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia

mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk

diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu

sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.13

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar

(grounded). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia

memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat

dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa pun manusianya berhak memiliki

hak tersebut. Berarti, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi

kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa

mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.14

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-

nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia

dalam hubungan dengan sesama manusia. Inti paham hak-hak asasi manusia,

menurut Magnis Suseno, terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat

13

El Muhtaj Majda, Dimensi-dimensi HAM, h. 14 14

El Muhtaj Majda, Dimensi-dimensi HAM, h.31

22

manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual, tanpa

diskriminasi dan tanpa kekecualian, dihormati dalam keutuhannya.15

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Bab I

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 berbunyi “Pelanggaran hak azasi manusia adalah

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik

sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asazi manusia seseorang

atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak

mendapatkan atau dikahawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum

yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Dan pada

ayat 7 “Komisi Nasional Hak Azasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas

HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga

negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi hak azasi manusia.”16

Kemudian Dalam Bab II Azas-Azas Dasar Pasal 4 yang berbunyi “Hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”17

C. Konseptualisasi Kewajiban Wanita Menggunakan Jilbab

15

El Muhtaj Majda, Dimensi-dimensi HAM, h.32 16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia 17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

23

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan para ulama mengenai kata

jilbab. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai al-rida‟ (mantel) yang menutupi dari

atas hingga bawah. Al-Qasimi menggambarkan, al-rida (mantel) seperti al-sardab

(terowongan). Sedangkan menurut al-Qurtubi, Ibnu al-„Arabi, dan al-Nasafi jilbab

adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ada juga yang mengartikannya

sebagai milhafah (baju kurug yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang

menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya. Dan sebagian lainnya

memahaminya sebagai mula’ah (baju kurung) yang menutupi wanita atau al-

qamish (baju gamis)18

Aurat seorang perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali tangan dan

wajah. Rasulullah SAW bersabda, “Perempuan adalah aurat.” Beliau SAW juga

pernah berkata kepada Asma Binti Abu Bakar RA: “Wahai Asma, tatkala seorang

gadis sudah mencapai usia puber, tidak ada yang boleh terlihat darinya kecuali

ini dan ini”, sambil menunjuk wajah dan tangan.19

Ini merupakan dalil-dalil yang jelas dan eksplisit bahwa seluruh tubuh

perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan tangan, dan bahwa perempuan

diwajibkan menutupi auratnya, yaitu keseluruhan tubuhnya terkecuali wajah dan

tangannya.20

Terkait dengan pakaian perempuan di kehidupan publik, Allah SWT

mewajibkan perempuan menggunakan jilbab yang menutupi pakaian (rumahnya)

dan menjuntai kebawah hingga menutupi kakinya. Seorang perempuan tidak

18

Labib Rokhmat, Tafsir Al Wa’ie, (Jakarta, Wadi Press, Cetakan I 2010), h. 379 19

Anonim, Islam dan Wanita Dari Rok Mini Hingga Isu Poligami, (Bogor, Pustaka

Thariqul Izzah, Cetakan I 2008), h. 14 20

Anonim, Islam dan Wanita Dari Rok Mini Hingga Isu Poligami, h. 14

24

boleh keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Jika ia pergi tanpa menutupi

pakaian rumahnya, ia dianggap berdosa, karena telah melanggar kewajiban yang

ditetapkan Allah SWT.

Untuk bagian atas, ia harus mengenakan khimar (penutup kepala) atau

yang serupa dengannya, yang menutupi kepala) atau yang serupa dengannya, yang

menutupi seluruh kepala, leher dan belahan pakaian di bagian dada. Jika sudah

mengenakan dua jenis pakaian ini, ia baru boleh keluar rumah. Jika tidak

mengenakan keduanya, atau salah satunya, ia tidak boleh keluar sama sekali.

Allah SWT berfirman dam surat An-Nur ayat 31:

Artinya:

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka”.

25

Dan pada surat Al-Ahzab ayat 59:

Artinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak

perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”21

Seruan diawali kepada para wanita yang paling dekat beliau, yakni isteri-

isteri dan anak-anak perempuan beliau (li azwajika wa banatika). Setelah itu baru

kepada seluruh wanita mukminah: nisa’i al-mu’min (isteri-isteri orang mukmin).

Ketentuan yang dibebankan kepada wanita mukminah itu adalah: yudnina

„alayhinna min jalabibihinna (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh

tubuh mereka).22

Dikemukakan Sa‟id bin Manshur, Sa‟ad, Abd bin Humaid, Ibnu Mundzir,

dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Malik: “Dulu isteri-isteri

Rasulullah saw keluar rumah untuk keperluan buang hajat. Pada waktu itu

orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika mereka ditegur,

mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya saja.” Maka

21

Anonim, Islam dan Wanita Dari Rok Mini Hingga Isu Poligami, h. 14-16 22

Labib Rokhmat, Tafsir Al Wa’ie, h.379

26

turunlah ayat ini: Ya ayyuha al-Nabbiyy qul li azwajika wa banatika wa nisa‟i al-

mu‟min yudnina „alayhinna minjalabibihinna... Allah SWT memerintahkan

mereka mengenakan jilbab supaya berbeda dengan hamba sahaya.23

Di dalam kehidupan privatnya, seorang Muslimah dibolehkan

menampakkan perhiasannya kepada suaminya. Suami adalah orang yang berhak

melihat isterinya dan menikmati kecantikan sang isteri, sedangkan lelaki asing

tidak berhak. Seorang muslimah juga boleh memperlihatkan perhiasannya dan

mengenakan pakaian rumah dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat di

hadapan laki-laki yang menjadi mahramnya.24

Penggunaan jilbab dalam kehidupan umum akan mendatangkan kebaikan

bagi semua pihak. Dengan tubuh yang tertutup jilbab, kehadiran wanita jelas tidak

membangkitkan birahi lawan jenisnya. Sebab, sebagaimana layaknya naluri

(ghazirah), naluri seksual juga tidak akan muncul dan menuntut pemenuhan jika

tidak ada stimulus yang merangsangnya. Tubuh yang dibiarkan terbuka, apalagi

disertai gerakan erotis, merupakan fakta yang dapat merangsang birahi.25

D. Konseptualiasi Media Massa

Istilah “media massa” merujuk pada alat atau cara terorganisasi untuk

berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang

(khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. Media massa bukan sekadar alat

semata-mata, melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat sehingga terjadi

23

Labib Rokhmat, Tafsir Al Wa’ie, h. 378 24

Labib Rokhmat, Tafsir Al Wa’ie, h. 16 25

Labib Rokhmat, Tafsir Al Wa’ie, h. 385

27

proses pengaturan terhadap alat itu oleh warga masyarakat melalui kekuasaan

yang ada maupun mealui kesepakatan-kesepakatan lain.26

Lebih jauh, media merupakan kekuatan sosial dan kultural yang hadir di

tengah-tengah masyarakat. Denis McQuail menguraikan definisi dan fungsi media

sebagai berikut:27

1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta

menghidupkan industri lain;

2. Sumer kekuatan – alat kontrol, manajemen, dan inovasi

masyarakat;

3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat;

Sebagai bentuk komunikasi massa, media massa memiliki karakter yang

bisa kita lihat dalam kehiduan sehari-hari, antara lain:

1. Publisitas, yakni bahwa media massa adalah produk pesan dan

informasi yang disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau

orang banyak, massa;

2. Universalitas, yaitu bahwa pesannya bersifat umum dan tidak

dibatasi pada tema-tema khusus, berisi segala aspek kehiduan,

dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut

kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang

banyak (masyarakat umum);

26

Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2010),

h.198 27

Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, h.199

28

3. Periodisitas, waktu terbit atau tayangnya bersifat tetap atau

berkala, misalnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam

per hari;

4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus menerus sesuai

dengan periode mengudara atau jadwal terbit; dan

5. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan

peistiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga

berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

1. Media Internet (Media Online)

Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya

menggunakan perangkat internet. Karena itu, media online tergolong media massa

yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk

memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer,

di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi

atau berita.28

Keunggulan media online lainnya, seperti adanya fasilitas hyperlink, yaitu

sistemkoneksi antara website ke website lain, fasilitasnya dapat dengan mudah

menghubungkan dari satu situs ke situs lainnya, sehingga pengguna dapat mencari

atau memperoleh informasi lainnya. Tidak sedikit wartawan sebagai pencari berita

yang mencari berita dari internet.29

Media online atau internet kini dianggap sebagai sarana yang paling

sebagai sarana yang paling efektif untuk menerbitkan siaran pers (pers release)

28

Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, (Bogor, Ghalia

Indonesia, 2011), h. 46 29

Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, h. 47

29

bagi pengirim berita, baik individu maupun institusi. Para pengelola pers kampus

misalnya menggunakan teknologi internet dengan gratis, seperti weblog yang

disingkat menjadi blog. Bahkan, kehdiran blog sudah tidak terhitung lagi

jumlahnya, namun, blog sepenuhnya tidak bisa dikategorikam sebagai kegiatan

kejurnalistikan, perlu proses yang cukup signifikan untuk menyatakan blog

sebagai jurnalstik online.

Kelebihan lain dari media online adalah difungsikannya media

antarpribadi dengan pengiriman pesan dalam bentuk electronic mail (email). Surat

yang hendak dikirim tidak perlu melalui kantor pos atau perusahaan jasa

pengiriman yang bisa memakan waktu berhari-hari dan mungkin berminggu-

minggu baru bisa sampai, apalagi jika tujuannya ke luar negeri. Melalui fasilitas

email yang ada di internet, pesan yang dikirim dapat diterima pada detik yang

sama tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu.30

Dari uraian-uraian dan penjelasan tentang media online, penulis dapat

merujuk dan mendefinisikan bahwa media online yaitu media yang terbit di dunia

maya dengan bentuk yang sederhana dan tidak terbatas pada ruang dan waktu,

sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana saja sejauh ada

jaringan yang menghubungkan orang tersebut dengan internet. Bersifat real time,

actual dan dapat diakses/baca/dilihat oleh siapa pun.31

E. Analisis Wacana

30

Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, h. 48

31 http://terinspirasikomunikasi.blogspot.com/2013/02/media-online-dan-sejarahnya.html

diunduh pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 00:47 WIB

http://terinspirasikomunikasi.blogspot.com/2013/02/media-online-dan-sejarahnya.html

30

Secara etimologi (bahasa) istilah wacana berasal dari bahasa sansekerta

wac/ wak/ vak yang artinya „berkata‟ atau „berucap‟. Kata ana yang berada di

belakang adalah bentuk sufiks (akhiran) yang bermakna „membedakan‟

(nominalisasi). Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana.

Jadi kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan32

Namun, istilah wacana diperkenalkan dan digunakan oleh para ahli

linguistik di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Inggris discourse.

Kata discourse sendiri berasal dari bahasa latin yakni discursus (lari ke sana ke

mari). Kata ini diturunkan dari kata dis (dan/ dalam arah yang berbeda) dan kata

currere (lari).33

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia terdapat tiga makna dari istilah

wacana. Pertama, percakapan: ucapan; tutur. Kedua, keseluruhan tutur yang

merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terlengkap yang realisasinya

merupakan bentuk karangan yang utuh.34

Sedangkan secara terminologi, istilah wacana memiliki arti yang sangat

luas. Luasnya makna wacana disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin

ilmu yang memakai istilah wacana tersebut mulai dari studi bahasa, psikologi,

sosiologi, politik komunikasi dan sastra.35

32

Mulyana, Kajian Wacana: Teori, Metode Dan Aplikasi, Prinsip-Prinsip Analisis

Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h.3. 33

Dede Oetomo, Kelahiran Dan Perkembangan Analisis Wacana (Yogyakarta: Kanisius

1993), h.3. 34

Hoetomo M. A, Kamus Lengkap Bahsa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.

588 35

Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis

Semantik, Analisis Framing (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9

31

Dari beberapa definisi mengenai analisis wacana di atas dapat disimpulkan

bahwa analisis wacana adalah studi tentang susunan/ struktur pesan dalam

komunikasi. Lebih tepatnya lagi adalah telaah mengenai aneka fungsi bahasa.

1. Pengertian Analisis Wacana Teun A. Van Dijk

Model analisis wacana Van Dijk kerap disebut sebagai “kognisi sosial”.

Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial,

terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.36

a. Teks

Untuk memperoleh gambaran struktur teks dalam model Van Dijk,

berikut gambaran singkatnya:

1) Tematik, secara harfiah tema adalah suatu amanat utama yang

disampaikan oleh penulis melalui tulisannya.

2) Skematik, bentuk wacana umum yang disusun dengan sejumlah

kategori atau pembagian umum seperti pendahuluan, isi,

kesimpulan, pemecahan masalah, penutup, dan sebagainya.

Skematik mungkin merupakan strategi dari komunikator untuk

mendukung makna umum dengan memberikan sejumlah alasan

pendukung.

3) Semantik, adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna

satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal.

Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna

lokal (local meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan

36

Alex Sobur, Analisis Teks Media, h. 73.

32

antarkalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna

tertentu dalam suatu bangunan teks. Dengan kata lain, semantik

tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting dari struktur

wacana, tetatpi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu

peristiwa.

4) Sintaksis, menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi

kelompok kata atau kalimat. Koherensi adalah pertalian atau

jalinan antar atau kalimat dalam teks.

5) Stilistik, pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan

maksud dengan menggunakan bahasa sebagai sarana.

6) Retoris, adalah gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara

atau menulis. Retoris memiliki fungsi persuasif dan berhubungan

erat dengan bagaimana pesan itu disampaikan kepada khalayak.37

b. Kognisi Sosial

Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks,

tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menyebut sebagai kognisi

sosial. Untuk mengetahui bagaimana makna tersembunyi dari teks, diperlukan

analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi

bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai

bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Oleh

37

Alex Sobur, Analisis Teks Media, h. 75-84.

33

karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas represntasi kognisi dan strategi

wartawan dalam memproduksi suatu berita.38

c. Konteks sosial

Dimensi ketiga dari analisis Van Dijk adalah konteks sosial. Wacana

adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk

meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana

wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.

Menurut Van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin

yang penting: kekuasaan (power) dan akses (acces)39

1) Praktek kekuasaan

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang

dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol

kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Kekuasaan ini umumnya didasarkan

pada kepemilikan atas sumber-sumber yag bernilai uang, status, dan pengetahuan.

Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan itu dipahami

oleh Van Dijk, juga berbentuk persuasi, tindakan seseorang untuk secara tidak

langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti

kepercayaan, sikap dan pengetahuan.

38

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 259 39

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 272

34

2) Akses mempengaruhi wacana

Analisis wacana Van Dijk memberi perhatian yang sangat besar pada

akses, bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat.

Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok

yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang berkuasa mempunyai

kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Akses yang

lebih besar bukan hanya memberi kesempatan untuk mengontrol kesadaran

khalayak lebih besar, tetapi juga menentukan topik apa dan isi wacana apa yang

dapat disebarkan dan didiskusikan kepada khalayak.

35

BAB III

REPUBLIKA SEBAGAI MEDIA ONLINE

A. Sejarah Republika Online40

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas

muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari

upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang

telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se -

Indonesia (ICMI) yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin

penerbitan saat itu memungkinkan upaya - upaya tersebut berbuah. Republika

terbit perdana pada 4 Januari 1993. Penerbitan Republika menjadi berkah bagi

umat. Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana

nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi

tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena

itu kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham

sebanyak satu lembar saham per orang. PT. Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit

Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan

publik.

B. Perkembangan Republika Online41

Usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. Selain sarat dengan

modal dan sarat SDM, bisnis inipun sarat teknologi. Keberhasilan Republika

menapaki usia 10 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh

awak pekerja di PT Abdi Bangsa Tbk yang dilakukan oleh perusahaan yang

40

Dikutip dari dokumen pribadi company profile Harian Republika 41

Dikutip dari dokumen pribadi company profile Harian Republika

36

menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan itu. Selain

dituntut piawai berhitung, pengelola koran juga harus jeli, cerdik, dan kreatif

bersiasat untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Sejak awal,

Republika memang dekat dengan "sesuatu yang baru". Tatkala lahir, Republika

menggebrak dengan tampilan "Desain Blok" yang tak lazim. Republika pun

mampu menyabet gelar juara pertama Lomba Perwajahan Media Cetak 1993.

Tahun 1995, Republika menyajikan layanan berita di situs web internet,

dengan alamat www.republika.co.id Ini adalah Koran pertama di Indonesia yang

tampil di dunia internet, situs itu kemudian kita nam akan Republika Online.

Republika Online yang biasa disebut ROL muncul pertama kali di internet pada

awal 1995 atau sekitar dua tahun setelah surat kabar Republika terbit. Sebagai

situs berita, pada saat itu, muatan ROL hanya menduplikasi materi berita - berita

koran Republika secara lengkap. Tujuan utama penerbitan Republika versi

internet adalah untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran

cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri. Pada fase berikutnya ROL

secara bertahap mulai berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, khususnya

teknologi informasi.

Desain dan berbagai layanan web dan materi beritanya pun lebih

diperkaya. Sejak pertengahan 2008 Republika Online mengalami perubahan

besar, dari sekadar situs berita sederhana menjadi web portal multimedia.

Perubahan tersebut terjadi sebagai jawaban atas munculnya tantangan industri

media yang mulai memasuki era konvergensi media. Dalam hal ini, Republika

sebagai institusi industri media dituntut untuk memiliki dan mendistribusikan

content medianya dalam format cetak, online, dan mobile. Sesuai dengan falsafah

http://www.republika.co.id/

37

dasar Republika, muatan ROL tetap mengedepankan komunitas Muslim sebagai

basis pengunjungnya. Tampilan ROL terbaru inilah yang diluncurkan kembali

(relaunching) pada 6 Februari 2008. Tema launchingnya kami namakan

RELOAD. Segala kreativitas dicurahkan untuk sedapat mungkin membuat

Republika online selalu dekat dan meladeni keinginan publik. Memang, upaya itu

jelas tak mudah. Namun, kami menikmatinya selama ini.

C. Produk ROL42

1. Portal internet multimedia yang menampilkan content dalam format teks,

voice, visual, dan mendistribusikan content secara online, mobile, print.

2. Media interaktif komunitas Muslim untuk membangun partisipasi dan

kesadaran umat terhadap pluralisme informasi berkualitas.

3. Fokus pada pengembangan content berbasis keislaman

4. Memberi ruang informasi sangat luas dan cepat. “Tersaji begitu terjadi”

5. Melayani segmen audiens level SES Class A - B dengan rentang usia 18 -

50 tahun

D. Prinsip dasar ROL43

1. Mengutamakan berita dan informasi interaktif dalam format netizen

(citizen journalism)

2. Memberi ruang luas bagi content how to, tips, people, dan services

3. Santun, ramah, dan akrab dengan keluarga

4. Dekat dengan semua komunitas

5. Mengutamakan berita dan informasi keislaman

6. Menyeimbangkan good news dengan bad news

42

Dikutip dari dokumen pribadi company profile Harian Republika 43


38

7. Menyajikan berita secara ringkas dan cepat

8. Mudah diakses

E. Visi dan Misi Republika44

1. Visi : Menjadikan HU REPUBLIKA sebagai koran umat yang terpercaya dan

mengedepankan nilai - nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan

profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga

persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman

Rahmatan Lil Alamin.

2. Misi : Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan

efektif, serta mampu dipertanggung jawabkan secara professional.

F. Gambaran Umum Kasus Larangan Penggunaan Jilbab Sekolah di Bali

Dalam berita yang berjudul “DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab” berbagai

sekolah di Bali melarang pemakaian jilbab untuk siswi muslim, baik secara

tertulis maupun lisan. Organisasi PII melakukan pertemuan dengan DPRD

Provinsi Bali dengan maksud membahas kasus tersebut. Wakil Sekjen

Pengurus Besar PII Helmy Al-Djufri mengeluhkan lambannya kasus ini oleh

pemerintah pusat. Sedangkan surat audiensi sudah dikirim ke DPRD Bali,

Gubernur, dan Dinas Pendidikan. Belum ada solusi mengenai kasus jilbab ini,

namun PII akan terus memperjuangkan agar kasus tersebut tidak lagi ada di

Bali. Komnas HAM berencana mengundang kemenag serta kemendikbud,

Maret mendatang . Tujuannya, untuk membiicarakan banyak hal temasuk

jaminan terpenuhnya kebebasan beragama di sekolah.

44


39

Kemudian dalam berita yang berjudul “Isu Pelarangan Jilbab, Komnas

HAM Minta Muslim di Bali Bersatu”. Menurut Komnas HAM kasus ini

menjadi sorotan karena jilbab jadi bagian kebebasan yang harus dibela.

Dalam buku peraturan sekolah di SMPN 1 Singaraja tertulis jelas bahwa

siswa perempuan dilarang menggunakan jilbab. Hal ini tertulis jeas dalam

buku tata tertib sekolah yang tercantum pada Bab I Pasal 2 yang

menyebutkan “Khusus Perempuan poin (c) Tidak memakai jilbab”. Muslimah

dan lembaga Islam lainnya diharapkan bisa membantu melakukan pembinaan

yang sama. Demikian juga para ustaz agar mengimbau para orang tua

mendukung anaknya yang berjilbab. “Kami belum sanggup menangani semua

sekolah di Bali,” kata Fatimah selaku Sekretaris Umum Pengurus Wilayah

PII Bali.

40

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN ANALISA DATA

1. Pelanggaran HAM Dalam Wacana Larangan Penggunaan Jilbab

Sekolah di Bali Pada Media Republika Online

1. Analisis Level Teks Berita

1.1. Berita berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM Minta

Muslim di Bali Bersatu (26/02/14)

a. Struktur Makro; Tematik

Struktur Makro merupakan level analisis teks dengan level analisis

makna global dari suatu teks yang diamati dari topik atau tema yang

diangkat surat kabar. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum

dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau

yang utama dari suatu teks. Gagasan penting Van Dijk, wacana umumnya

dibentuk dalam tata aturan umum (macrorule). Teks tidak hanya

didefinisikan mencerminkan suatu pandangan tertentu atau topik tertentu,

tetapi suatu pandangan umum yang koheren. Van Dijk menyebut hal ini

sebagai koherensi global (global coherence), yakni bagian-bagian dalam

teks yang dirunut menunjuk pada satu titik gagasan umum, dan bagian-

bagian itu saling mendukung satu sama lain untuk menggambarkan topik

umum tersebut.1

Gagasan utama atau makna global yang diambil dalam berita

berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM Minta Muslim di Bali

Bersatu yang terbit pada 26 Februari 2014 dan ditulis oleh Fuji Pratiwi

1 Eriyanto, Analisis Wacana, h.229-230.

41

adalah mengenai hak dasar yang perlu dibela yaitu kebebasan beragama.

Berita ini menggambarkan bahwa banyak sekolah yang melarang

siswinya menggunakan jilbab atau penutup kepala dan mengajak kepada

semua elemen umat islam untuk bersatu membela kasus ini karena yang

terlihat hanya PII saja yang bergerak dalam isu ini. Sesuai dengan

wawancara dengan Fuji Pratiwi, wartawan Republika Online:

“Tentu selain empati ada juga kesadaran dan aksi nyata. Aksi

nyata sebenarnya yang kita harapkan, kita harap dengan ini ada

pelajaran bahwa tidak boleh kondisi ini terulang kembali, ada juga

ada kelalaian maksudnya kasus itu terjadi karena lalai , tidak

diperhatikan dengan baik. Jadi kita sih berharap dengan adanya

ini semua pihak jadi makin perhatian bahwa ada pihak sekolah

yang bertentangan dengan hak dasar. Jadi nggak cuma empati tapi

aksi nyata”.2

b. Superstruktur; Skematik

Dalam superstruktur yang diamati adalah bagaimana urutan

kejadian diceritakan dalam sebuah berita. Terdapat pendahuluan, isi dan

penutup dalam bagian berita. Menurut Van Dijk ada dua kategori skema

besar dalam berita, Pertama, Summary yang umumnya ditandai dengan

dua elemen yakni judul dan lead. Kedua, Story yakni isi berita secara

keseluruhan, story terbagi menjadi sub-kategori yakni proses jalannya

peristiwa dan komentar yang ditampilkan dalam teks.3

1) Pendahuluan – berita berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM

Minta Muslim di Bali Bersatu, pada Lead pembuka wartawan menulis

bahwa kasus larangan jilbab di sekolah diberlakukan di puluhan sekolah

2 Wawancara dengan Fuji Pratiwi, Wartawan Republika Online, pada 01 November 2014.

3 Eriyanto, Analisis Wacana (Yogyakarta: LKIS, 2012),h. 232

42

di Bali dan menilai jilbab jadi bagian kebebasan beragama yang harus

dibela.

“Kasus pelarangan jilbab yang ternyata diberlakukan di puluhan

sekolah di Bali, menjadi sorotan Komnas HAM. Mereka menilai

jilbab jadi bagian kebebasan beragama yang harus dibela”.4

2) Bagian isi – berita ini menjelaskan bahwa Komisioner Komnas HAM

bernama Maneger Nasution menekankan, kasus pelarangan jilbab di Bali

harus dibantu. Sebab jilbab merupakan bagian dari kebebasan beragama

yang merupakan hak dasar yang perlu dibela. Maneger mengakui belum

ada respon dari kemenag, kemendikbud, dan Dinas Pendidikan Provinsi

Bali. Maneger pun khawatir jika semua elemen umat Islam tidak bersatu

dalam kasus ini maka pengaruhnya akan kecil.

3) Penutup – pada bagian akhir berita ini bahwa PW PII Bali bersama-sama

dengan sejumlah elemen organisasi Islam di Bali akan terus

mengumpulkan informasi tentang sekolah-sekolah yang melarang

siswanya mengenakan jilbab di sekolah dan ada sejumlah sekolah yang

menantang tim investigasi PII Bali untuk mengadukan pelarangan

berjilbab ke instansi yang lebih tinggi.

c. Struktur Mikro; Semantik

Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang telah menelaah

makna satuan lingual, baik makna satuan lingual, baik makna leksikal

maupun makna gramatikal.5

4 Berita berjudul Isu Pelanggaran Jilbab, Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu

(Republika Online, Edisi 26/02/14) 5 Alex Sobur. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis

Semiotik, dan Analisis Framing, h.78

43

1) Latar – latar merupakan bagian erita yang dapat mempengaruhi semantik

(arti) yang ingin ditamilkan. Seorang wartawan ketika menulis berita

biasanya mengemukakan latar belakang atas perstiwa yang ditulis. Latar

yang dipilih menentukan kearah mana pandangan khalayak hendak

dibawa.6

Terjadinya peristiwa ini disebabkan karena adanya larangan

penggunaan jilbab sekolah di Bali. Larangan tersebut masuk dalam buku

tata tertib sekolah dan ada beberapa sekolah yang memberikan opsi lain

jika menemukan siswi yang menggunakan jilbab. Dan kasus ini

dilaporkan oleh PII seperti yang diberitakan dalam berita tersebut:

“...larangan mengenakan jilbab ditulis secara terang-terangan di

buku saku siswa. Pada Bab I Pasal 2 di buku itu disebutkan, “Khusus

Perempuan poin (c) Tidak memakai jilbab””.7

2) Detil – elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang

ditapilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan

informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya,

ia akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit (bahkan kalau perlu

tidak disampaikan) kalau hal itu merugikan kedudukannya. Informasi

yang menguntungkan komunikator, bukan hanya ditampilkan secara

berlebih tetapi juga dengan detil yang lengkap kalau perlu dengan data-

data. Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang

dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada

khalayak. Detil yang lengkap itu akan dihilangkan kalau berhubungan

dengan sesuatu yang menyangkut dengan kelemahan atau kegagalan

6 Eriyanto, Analisis Wacana, h. 235

7 Berita berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu,

Paragraf 10 (Republika Online, Edisi 26 Februari 2014)

44

dirinya. Hal yang menguntungkan / pembuat teks akan diuraikan secara

detil dan terperinci, sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan, detil

informasi akan dikurangi.8

Dalam berita tersebut terdapat infografi yang menjelaskan latar

belakang permasalahan larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali dan

memberikan bukti bahwa larangan tersebut masuk dalam buku tata tertib

siswa.

3) Maksud – elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil.

Dalam detil, informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan

dengan detil yang panjang. Elemen maksud melihat informasi yang

menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas.

Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar,

implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik hanya disajikan

informasi yang menguntungkan komunikator. Informasi yang

menguntungkan disajikan secara jelas, dengan kata-kata yang tegas, dan

menunjuk langsung pada fakta.9

Terdapat elemen maksud pada berita ini yang menjelaskan alasan

dasar dan alasan kuat mengapa elemen umat Islam harus bersatu untuk

membela kasus ini. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 8,

“Saya khawatir jika tidak bersatu, pengaruhnya akan kecil. Jadi

memang harus melibatkan semua komponen...”10



10 Berita berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu

(Republika Online, Edisi 26/02/14)

45

Kalimat ini menjelaskan ajakan untuk bersatu dalam membela hak

dasar manusia dalam beragama dan juga selain umat Islam juga kemenag,

kemendikbud, dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

4) Pra-anggapan – elemen wacana praanggapan (presupposition)

merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu

teks. Kalau latar berarti upaya mendukung pendapat dengan jalan

memberi latar belakang, maka praanggapan adalah upaya mendukung

pendapat dengan membeikan premis yang dipercaya kebenarannya.

Pranggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya

sehingga tidak perlu dipertanyakan.11

Terdapat elemen pra-anggapan pada Lead berita ini,

“Mereka menilai jilbab jadi bagian kebebasan beragama yang

harus dibela”12

Pada paragraf kedua terdapat pula pra-anggapan dalam berita ini,

“Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menekankan, kasus

pelarangan jilbab di Bali harus dibantu. Sebab jilbab merupakan bagian

kebebasan beragama merupakan hak dasar yang perlu dibela”.13

Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan adanya bentuk pelanggaran

HAM di Bali dalam kebebasan beragama yang merupakan hak dasar

setiap manusia yang perlu dijunjung tinggi keberadaannya. Ketika berita

ini diturunkan belum ada keputusan yang jelas dari pemerintah soal kasus

ini sebab ketika PII mengirimkan laporan tersebut, hal ini tidak langsung

11

Eriyanto, Analisis Wacana,h. 256 12

Berita berjudul Isu Pelarangan Jilbab, Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu,

Paragraf 1 (Republika Online, Edisi 26 Februari 2014) 13


Paragraf 2

46

ditanggapi oleh kemenag, kemendikbud, dan Dinas Pendidikan Provinsi

Bali.

d. Struktur Mikro (Sintaksis)

1) Bentuk Kalimat – bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan

dengan cara bepikir logis, yaitu prinsip kausalitas.14

Pada paragraf pertama, “Mereka menilai jilbab jadi bagian

kebebasan beragama yang harus dibela”.15

Kalimat aktif ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Komnas

HAM menyoroti kasus tersebut secara sungguh-sungguh.

2) Koherensi – koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat

bagaimana seorang secara strategis menggunakan wacana untuk

menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa itu dipandang

saling terpisah, berhubungan, atau malah sebab akibat. Pilihan-pilihan

mana yang diambil ditentukan oleh sejauh mana kepentingan

komunikator terhadap peristiwa tersebut.16

Pada paragraf kelima,

“Baik PII maupun Anita Whardani, belum pernah melaporkan

kasus pelarangan jilbab ini ke Komnas HAM. Sehingga kedatangan

Komnas HAM ke Pemda Denpasar juga sempat dipertanyakan atas

laporan siapa. “Kami sampaikan, kedatangan kami ke suatu wilayah

tidak harus karena ada laporan. Kami ke Bali pun atas hasil pantauan

kami saja melihat kasus yang begulir,” kata dia, Rabu (26/2)”.17

Kalimat di atas menjelaskan elemen koherensi sebab akibat alasan

Komnas HAM datang ke Pemda Denpasar yaitu dengan memantau kasus

14

Eriyanto, Analisis Wacana, h. 251 15


Paragraf 1 16

Eriyanto. Analisis Wacana, h. 242 17


Paragraf 5

47

yang bergulir. Hal ini dikarenakan adanya isu larangan penggunaan

jilbab sekolah di Bali yang masuk ke dalam buku tata tertib sekolah pada

Bab I Pasal 2 yang berbunyi “Khusus Perempuan poin (c) Tidak

memakai jilbab”. Hal ini sudah melanggar hak asasi manusia dalam

kebebasan beragama.

3) Kata Ganti – elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi

bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti

merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan

dimana posisi seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan

sikapnya, seseorang dapat menggunakan kata ganti “saya” atau “kami”

yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi

komunikator semata-mata. Akan tetapi, ketika memakai kata ganti “kita”

menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap bersama dalam

suatu komunitas tertentu. Batas antara komunikator dengan khalayak

dengan sengaja dihilangkan untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap

komunikator juga menjadi sikap komunitas secara keseluruhan.18

Pernyataan Komisioner Komnas HAM pada paragraf delapan

“Saya khawatir jika mereka tidak bersatu, pengaruhnya akan kecil. Jadi

memang harus melibatkan semua komponen”.19

Kata ganti saya merupakan pendapat pribadi atau opini yang tidak

melibatkan kelompok. Kata ganti tersebut mewakili Komnas HAM yang

menyoroti kasus larangan jilbab di sekolah dan mengajak komponen

umat Islam untuk membela kasus ini.

18

Eriyanto, Analisis Wacana, h.253-254 19


Paragraf 8

48

e. Struktur Mikro (Stilistik)

1) Leksikon – pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.

Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk ada fakta.

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.

Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-

beda.20

Pemilihan kata dalam laporan utama “Isu Pelarangan Jilbab,

Komnas HAM Minta Muslim di Bali Bersatu” adalah sebagai berikut:

- Kata yang ternyata dan sorotan dalam kalimat : kasus pelarangan

jilbab yang ternyata diberlakukan di puluhan sekolah di Bali, menjadi

sorotan Komnas HAM. Kata yang ternyata memiliki arti faktanya dan

sorotan memiliki arti perhatian.

- Kata memediasi dalam kalimat : Ia pun siap memediasi dan akan

membantu karena ada akses informasi yang dihambat di sana. Kata

memediasi memiliki arti menjadi penengah.

- Kata bergulir dalam kalimat : kami ke Bali pun atas hasil pantauan

kami saja melihat kasus yang bergulir. Kata bergulir memiliki arti

terus menerus ada.

- Kata elemen dalam kalimat : ia juga meminta semua elemen umat

Islam untuk bersatu. Kata elemen memiliki arti unsur.

- Kata komponen dalam kalimat : jadi memang harus melibatkan

semua komponen. Kata komponen memiliki arti bagian dari

keseluruhan.

20

Eriyanto, Analisis Wacana, h. 255

49

- Kata terang-terangan dalam kalimat : bahkan di SMPN 1 Singaraja,

larangan mengenakan jilbab ditulis secara terang-terangan di buku

saku siswa. Kata terang-terangan memiliki arti menerangkan secara

jelas.

f. Struktur Mikro (Retoris)

1) Grafis – elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang

ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh

seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini

biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan

tulisan lain.21

Unsur grafis yang muncul dalam pemberitaan Isu Pelarangan

Jilbab pada Media Online Republika terdapat pada paragraf kedua dalam

kalimat “Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menekankan,

kasus pelarangan jilbab di Bali harus dibantu. Sebab jilbab merupakan

bagian kebebasan beragama merupakan hak dasar yang perlu dibela”.

Dalam kalimat ini menggambarkan bahwa kasus ini harus segera

diselesaikan karena ini menyangkut hak dasar manusia yang harus dibela.

Kemudian di paragraf kedelapan dalam kalimat “Saya khawatir jika

mereka tidak bersatu, pengaruhnya akan kecil. Jadi memang harus

melibatkan semua komponen”. Kalimat ini mengajak semua komponen

islam untuk membela hak dasar beragama setiap warga negara, karena

jika hanya segelintir yang membela kasus ini dampaknya tidak begitu

besar.

21


50

2) Metafora – dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya

menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan,

metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu

berita. Akan tetapi, pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi

petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks.22

“Selain di Denpasar, pelarangan jilbab juga dilakukan sejumlah

sekolah di Kabupaten Buleleng. Bahkan di SMPN 1 Singaraja, larangan

mengenakan jilbab ditulis secara terang-terangan di buku saku siswa.

Pada Bab I Pasal 2 di buku itu disebutkan, “Khusus Perempuan poin (c)

Tidak memakai jilbab”. (Paragraf 10) kalimat ini menjelaskan bahwa

kasus ini bukan hanya larangan yang tidak tertulis atau lisan tetapi

larangan ini nyata dan masuk dalam buku tata tertib siswa untuk tidak

memakai jilbab.

Tabel 4.1

Analisis Level Teks Berita Isu Larangan Jilbab, Komnas HAM Minta

Muslim di Bali Bersatu

Struktur

Wacana

Elemen Keterangan

Makro Tema Larangan penggunaan jilbab sekolah di

Bali menjadi sorotan Komnas HAM dan

hak dasar yang harus dibela.

Superstruktur Skema 1. Pendahuluan, Lead pembuka

wartawan menulis bahwa kasus

larangan jilbab di sekolah

diberlakukan di puluhan sekolah di

22


51

Bali dan menilai jilbab jadi bagian

kebebasan beragama yang harus

dibela.

2. Isi, berita ini menjelaskan bahwa

Komisioner Komnas HAM

Maneger Nasution menekankan,

kasus pelarangan jilbab di Bali

harus di bantu. Sebab jilbab

merupakan bagian kebebasan

beragama merupakan hak dasar

yang perlu dibela

3. Penutup, pada bagian akhir berita

ini bahwa PW PII Bali bersama-

sama dengan sejumlah elemen

organisasi Islam di Bali akan terus

mengumpulkan informasi tentang

sekolah-sekolah yang melarang

siswanya mengenakan jilbab di

sekolah dan ada sejumlah sekolah

yang menantang tim investigasi PII

Bali untuk mengadukan pelarangan

berjilbab ke instansi yang lebih

tinggi.

Struktur

Mikro

(Semantik)

Latar Latar masalah ini adalah ditulisnya

larangan penggunaan jilbab di buku tata

tertib siswa dan melanggar hak asasi

manusia dalam beragama.

Detil Dalam berita tersebut terdapat infografi

yang menjelaskan latar belakang

permasalahan Larangan Penggunaan

Jilbab Sekolah di Bali dan memberikan

bukti bahwa larangan tersebut masuk

52

dalam buku tata tertib siswa.

Maksud Pada paragraf 8 terdapat maksud pada

berita ini yang menjelaskan alasan dasar

dan alasan kuat mengapa elemen umat

Islam harus bersatu untuk membela kasus

ini.

Pra

anggapan

pada Lead berita, “Mereka menilai jilbab

jadi bagian kebebasan beragama yang

harus dibela”

Pada paragraf kedua, “Komisioner

Komnas HAM Maneger Nasution

menekankan, kasus pelarangan jilbab di

Bali harus dibantu. Sebab jilbab

merupakan bagian kebebasan beragama

merupakan hak dasar yang perlu

dibela”.

Struktur

Mikro

(Sintaksis )

Bentuk

Kalminat

paragraf pertama, “Mereka menilai jilbab

jadi bagian kebebasan beragama yang

harus dibela”.

Koherensi Paragraf kelima, “Baik PII mau pun

Anita Whardani, belum pernah

melaporkan kasus pelarangan jilbab ini

ke Komnas HAM. Sehingga kedatangan

Komnas HAM ke Pemda Denpasar juga

sempat dipertanyakan atas laporan

siapa. “Kami sampaikan, kedatangan

kami ke suatu wilayah tidak harus

karena ada laporan. Kami ke Bali pun

atas hasil pantauan kami saja melihat

kasus yang begulir,” kata dia, Rabu

(26/2)”.Kata saban dalam paragraf 1

Kata Ganti Paragraf delapan “Saya khawatir jika

53

mereka tidak bersatu, pengaruhnya akan

kecil. Jadi memang harus melibatkan

semua komponen”.

Struktur

Mikro

(Stilistik)

Leksikon - Kata yang ternyata dan sorotan

pada paragraf 1

- Kata memediasi pada paragraf 4

- Kata bergulir pada paragraf 6

- Kata elemen pada paragraf 7

- Kata komponen pada paragraf 8

- Kata terang-terangan pada paragraf

10

Struktur

Mikro

(Stilistik)

Grafis Terdapat pada paragraf kedua dalam

kalimat “Komisioner Komnas HAM

Maneger Nasution menekankan, kasus

pelarangan jilbab di Bali harus dibantu.

Sebab jilbab merupakan bagian kebebsan

beragama merupakan hak dasar yang

perlu dibela”. Dalam kalimat ini

menggambarkan bahwa kasus ini harus

segera diselesaikan karena ini

menyangkut hak dasar manusia yang

harus dibela. Kemudian di paragraf

kedelapan dalam kalimat “Saya khawatir

jika mereka tidak bersatu, pengaruhnya

akan kecil. Jadi memang harus

melibatkan semua komponen”. Kalimat

ini mengajak semua komponen islam

untuk membela hak dasar beragama

setiap warga negara, karena jika hanya

segelintir yang membela kasus ini

dampaknya tidak begitu besar.

Metafora “Selain di Denpasar, pelarangan jilbab

54

juga dilakukan sejumlah sekolah di

Kabupaten Buleleng. Bahkan di SMPN 1

Singaraja, larangan mengenakan jilbab

ditulis secara terang-terangan di buku

saku siswa. Pada Bab I Pasal 2 di buku

itu disebutkan, “Khusus Perempuan poin

(c) Tidak memakai jilbab”. (Paragraf 10)

1.2. Analisis Teks Berita Berjudul DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab

(02/04/14)

a. Struktur Makro; Tematik

Tema dalam judul berita “DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab”

adalah DPRD Bali mengajak Pengurus Besar PII dan PII di Bali untuk

bertemu membahas kasus jilbab. Sekretaris Umum Pengurus Wilayah II

Bali Fatimah Azzahra mengatakan bahwa pertemuan tersebut

dijadwalkan DPRD setelah tanggal 9 April. Tanggal pertemuan belum

ditentukan, tapi pengurus PII di Bali bersiap-siap menghadapi audiensi

itu.

Dan Komnas HAM masih berupaya untuk mempertemukan

Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk

membahas larangan jilbab di Bali, namun belum ada waktu yang tepat di

antara perwakilan dua kementrian itu. selain dari pertemuan itu, PII juga

memberikan data temuan pelarangan jilbab di 40 sekolah, SMP, SMA

dan SMK di Bali ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

55

b. Superstruktur; Skematik

Alur cerita yang muncul dalam berita “DPRD Bali Bahas Larangan

Jilbab” ini diawali dengan judul “DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab”.

Kemudian dilanjutkan dengan paragraf yang disebut penulis sebagai

pendahuluan.

1) Pendahuluan – “Pelajar Islam Indonesia (PII) akan melakukan

pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali membahas pelarangan jilbab di

sekolah. Sebanyak 40 sekolah di Bali melarang pemakaian jilbab oleh

siswi Muslimah, baik secara lisan maupun tertulis”.23

Hal ini tentu

menjadi fokus utama, isu besar dalam sebuah otonomi daerah di Bali,

sehingga DPRD Provinsi Bali harus turun tangan untuk menangani kasus

ini.

2) Isi – berita ini menceritakan bahwa DPRD akan menggelar pertemuan

dengan PII yang dijadwalkan ada tanggal 9 April seperti yang dikatakan

Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PII Bali, Fatimah Azzarah

“Kami bertemu dengan ketua DPRD seusai pelaksanaan

pemilu”.24

Namun tanggal pertemuannya belum ditentukan tapi pengurus PII di Bali

bersiap-siap untuk menghadapi audiensi itu. PII juga sudah dua kali

melayangkan surat audiensi kepada gubernur, Dinas Pendidikan, dan

DPRD namun baru DPRD yang menanggapi keinginan PII untuk

23

Berita berjudul DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab, Paragraf 1 (Republika Online,

Edisi 02 April 2014) 24

Berita berjudul DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab, Paragraf 2

56

bertemu membahas kasus jilbab. Selain itu PII memberikan data temuan

kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa terdapat 40

sekolah mulai SMP, SMA, dan SMK di Bali yang melarang

menggunakan jilbab.

3) Penutup – PII selaku organisasi yang sangat menyoroti kasus jilbab ini

memberikan data temuan kepada Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan bahwa terdapat sebanyak 40 sekolah mulai dari SMP, SMA

dan SMK di Bali yang melarang siswinya menggunakan jilbab. Dan

Komnas HAM juga berupaya mempertemukan wakil Kementrian

Agama, Nasaruddin Umar dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Struktur Mikro; Semantik

1) Latar – latar belakang berita ini menceritakan bahwa PII sudah dua kali

melayangkan surat audiensi kepada gubernur, Dinas Pendidikan, dan

DPRD. Baru DPRD saja yang menanggapi surat audiensi tersebut dan

akan menggelar pertemuan setelah pemilu 2014 atau setelah tanggal 9

April 2014. Namun belum ada kepastian yang tanggal berapa pertemuan

itu akan dilaksanakan.

“Menurut Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PII Bali Fatimah

Azzahra, pertemuan dijadwalkan DPRD setelah 9 April. “ Kami bertemu

dengan ketua DPRD seusai pelaksanaan pemilu,” kata Fatimah melalui

sambungan telepon, Selasa (1/4)”.

2) Detil – terdapat detil mengenai lambannya kasus jilbab ditangani dan PII

melayangkan dua kali surat audiensi juga melaksanakan pertemuan

dengan DPRD usai pemilu.

57

“Helmy mengeluhkan lambannya penanganan kasus ini oleh pemerintah

pusat. PII akan tetap mengawal pengesahan dan penerapan peraturan

Mendikbud mengenai seragam sekolah yang menekankan kembali

diizinkannya pemakaian jilbab”.

“Pada 7 Maret 2014, baik Pengurus Besar PII maupun pengurus PII di

Bali bersiap-siap untuk mengirimkan suurat kedua ke gubernur, Dinas

Pendidikan, dan DPRD. Baru DPRD yang menanggapi keinginan PII

bertemu membahas kasus jilbab”.

Detil ini ditunjukkan pada paragraf ke 8 dan paragraf ke 4

3) Maksud - pada paragraf ke 6 dijelaskan secara eksplisit bahwa

dikirimkannya surat audiensi tersebut untuk mendesak DPRD Bali dan

lain sebagainya agar memantau pendidikan di wilayahnya.

“PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya,

sebagai alat mendesak mereka memantau penddidikan di wilayahnya.

Meski ada otonomi, dinas tak bisa lepas tangan. “Jika aturan diserahkan

ke masing-masing sekolah, untuk apa ada struktur?”.”

Hal ini menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bali belum

sepenuhnya menyoroti atau memantau pendidikan di wilayahnya.

Sedangkan banyak sekolah di Bali yang melarang siswinya

menggunakan jilbab.

4) Pra-anggapan – bagian praanggapan pada teks ini terdapat dalam

paragraf 13 yang memaparkan “Permasalahannya pada belum adanya

waktu yang tepat di antara perwakilan dua kementrian itu. “Kami

mengundang pihak yang berwenang mengambil kebijakan,” kata

58

Maneger. Jangan sampai yang hadir justru berbeda dengan yang

memutuskan kebijakan”.

Pra-anggapan dalam teks tersebut mengenai alasan mengapa baru DPRD

saja yang merespon dan ingin membahas kasus jilbab ini. Sedangkan PII

sudah mengirimkan surat audiensi kepada pihak-pihak yang terkait

terhadap kasus ini.

5) Nominalisasi – terdapat nominalisasi terkait poin evaluasi terhadap kasus

larangan jilbab, pada paragraf 15 disebutkan “Selain itu, PII juga ke

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan data temuan

pelarangan jilbab di 40 sekolah, mulai SMP, SMA, dan SMK di Bali....”

Nominalisasi ini digunakan untuk mempertegas dan menjabarkan

fakta, dalam hal ini nominalisasi jumlah sekolah yang melarang siswinya

menggunakan jilbab bukan hanya satu atau dua sekolah, melainkan 40

sekolah.

d. Struktur Mikro; Sintaksis

1) Bentuk Kalimat – “PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Bali, khususnya, sebagai alat mendesak mereka memantau pendidikan di

wilayahnya. Meski ada otonomi, dinas tak bisa lepas tangan. “Jika

aturan diserahkan ke masing-masing sekolah, untuk apa ada

struktur?”.”

Kalimat ini menekan Dinas Pendidikan Bali untuk tidak lepas tangan

terhadap kasus ini meskipun ada otonomi daerah dan mereka juga

diminta untuk memantau pendidikan di wilayah tersebut.

2) Koherensi – bentuk koherensi yang terdapat dalam berita ini adalah

59

“Wakil Sekjen Pengurus Besar PII Helmy Al-Djufry mengatakan, surat

audiensi kedua untuk mereka memantau pendidikan daerah atas

permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Surat ini sekaligus menjadi

prosedur yang diikuti PB PII jika nanti harus melakukan gugatan

hukum”.

Kalimat ini menyatakan sebab akibat, sebab surat audiensi kedua

dikirimkan untuk memantau pendidikan daerah atas permasalahan yang

tidak bisa diabaikan dan akibatnya jika tidak mendapatkan respon maka

surat audiensi ini sudah menjadi prosedur yang diikuti PB PII jika harus

melakukan gugatan hukum.

3) Kata Ganti – pada paragraf 6 terdapat pernyataan sebagai berikut

“PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya,

sebagai alat mendesak mereka memantau pendidikan di wilayahnya...”

Kata ganti dari kata “mereka” adalah untuk mewakili DPRD, Dinas

Pendidikan dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

Pada paragraf 2 juga terdapat pernyataan

“Kami bertemu dengan ketua DPRD seusai pelaksanaan pemilu”.

Pemilihan kata “kami” dalam kalimat ini dimaksudkan untuk PII yang

sudah mengirimkan surat audiensi dua kali kepada DPRD.

Dan pada paragraf 13

“Kami mengundang pihak yang berwenang mengambil kebijakan,”

Kata “kami” merujuk kepada Komnas HAM yang masih berupaya

mempertemukan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan.

60

e. Struktur Mikro

1) Leksikon – terdapat pada kalimat,

- “Tanggal pertemuan belum ditentukan, tapi pengurus PII di Bali

bersiap-siap untuk menghadapi audiensi itu”. kata audiensi (paragraf

3) mengandung arti pertemuan dua belah pihak yang membahas satu

tema atau proses dengar pendapat antar dua belah pihak, dan

membahas suatu hal tesebut.25

- “PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Povinsi Bali, khususnya,

sebagai alat mendesak mereka memantau pendidikan di

wilayahnya...” kata alat (paragraf 6) yang dimaksud adalah yang

dipakai untuk mencapai maksud.26

- “PII akan tetap mengawal pengesahan dan penerapan peraturan

Mendikbud mengenai seragam sekolah yang menekankan kembali

diizinkannya pemakaian jilbab....” kata menekankan (paragraf 8)

mengandung arti menegaskan

- “Fatimah azzahra mengaku, masih belum ada solusi mengenai kasus

jilbab ini”. Kata solusi (paragraf 10) mengandung arti hasil mufakat

bersama.

- “Muslimah dan lembaga Islam diharapkan bisa membantu melakukan

pembinaan yang sama”. Kata pembinaan (paragraf 11) mengandung

25

http://www.pelangibiru.net/2011/04/audiensi-pengertian-dan-contoh-surat.html

diunduh pada tanggal 07 November 2014 pukul 04.30 WIB 26

http://kbbi.web.id/alat


61

arti usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan

efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.27

- “Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, sampai

sekarang belum terwujud”. Kata terwujud (paragraf 12) maksudnya

adalah terlaksana.

- “Ia juga mengapresiasi langkah PII yang beberapa waktu lalu

langsung betemu dengan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar”.

Kata mengapresiasi (paragraf 14) maksudnya adalah mengahargai.

- “Maneger menegaskan, otonomi daerah mestinya tak melahirkan

diskriminasi terhada siswi tertentu”. Kata diskriminasi (paragraf 15)

mengandung arti membedakan.

2) Grafis – terdapat kalimat yang bercetak miring pada Lead berita tersebut,

“Komnas HAM berharap mempertemukan dua kementrian untuk

membuat solusi” kalimat ini menggambarkan adanya hrapan dari PII agar

dua kementerian tersebut bertemu dan membuat solusi yang teat terhadap

kasus larangan jilbab di Bali ini.

3) Metafora – unsur metafora yang muncul dalam berita ini yaitu dalam

kalimat “Maneger menegaskan, otonomi daerah mestinya tak melahirkan

diskriminasi terhadap siswi tertentu”.

Tabel 4.2

Analisis Level Teks Berita DPRD Bali Bahas Larangan Jilbab

Struktur

Wacana

Elemen Keterangan

Makro Tema Tema dalam berita ini adalah DPRD

27

http://kbbi.web.id/bina

62

Bali mengajak Pengurus Besar PII dan

PII di Bali untuk bertemu membahas

kasus jilbab. Sekretaris Umum

Pengurus Wilayah II Bali Fatimah

Azzahra mengatakan bahwa pertemuan

tersebut dijadwalkan DPRD setelah

tanggal 9 April. Tanggal pertemuan

belum ditentukan, tapi pengurus PII di

Bali bersiap-siap menghadapi audiensi

itu.

Superstruktur Skema Pada pendahuluan – “Pelajar Islam

Indonesia (PII) akan melakukan

pertemuan dengan DPRD Provinsi

Bali membahas pelarangan jilbab di

sekolah. Sebanyak 40 sekolah di Bali

melarang pemakaian jilbab oleh siswi

Muslimah, baik secara lisan maupun

tertulis”.28

Hal ini tentu menjadi fokus

utama, isu besar dalam sebuah otonomi

daerah di Bali, sehingga DPRD

Provinsi Bali harus turun tangan untuk

menangani kasus ini.

Pada bagian isi – berita ini

menceritakan bahwa DPRD akan

menggelar pertemuan dengan PII yang

dijadwalkan ada tanggal 9 April seerti

yang dikatakan Sekretaris Umum

Pengurus Wilayah PII Bali, Fatimah

28


Edisi 02 April 2014)

63

Azzarah

“Kami bertemu dengan ketua DPRD

seusai pelaksanaan pemilu”.29

Namun tanggal pertemuannya belum

ditentukan tapi pengurus PII di Bali

bersiap-siap untuk menghadapi

audiensi itu. PII juga sudah dua kali

melayangkan suurat audiensi kepada

gubernur, Dinas Pendidikan, dan

DPRD namun baru DPRD yang

menanggapi keinginan PII untuk

bertemu membahas kasus jilbab.

Selain itu PII memberikan data temuan

kepada Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan bahwa terdaat 40 sekolah

mulai SMP, SMA, dan SMK di Bali

yang melarang menggunakan jilbab.

Pada bagian penutup – PII selaku

organisasi yang sangat menyoroti

kasus jilbab ini memberikan data

temuan kepada Kementrian

Penddidikan dan Kebudayaan bahwa

terdapat sebanyak 40 sekolah mulai

dari SMP, SMA dan SMK di Bali yang

melarang siswinya menggunakan

jilbab. Dan Komnas HAM juga

beruaya mempertemukan wakil

Kementrian Agama, Nasaruddin Umar

dan Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan.

29


Edisi 02 April 2014)

64

Struktur

Mikro

(Semantik)

Latar Latar belakang berita ini menceritakan

bahwa PII sudah dua kali melayangkan

surat audiensi kepada gubernur, Dinas

Pendidikan, dan DPRD. Baru DPRD

saja yang menanggapi surat audiensi

tersebut dan akan menggelar

pertemuan setelah pemilu 2014 atau

setelah tanggal 9 April 2014. Namun

belum ada kepastian yang tanggal

berapa pertemuan itu akan

dilaksanakan.

Detil terdapat detil mengenai lambannya

kasus jilbab ditangani dan PII

melayangkan dua kali surat audiensi

juga melaksanakan pertemuan dengan

DPRD usai pemilu.

Maksud pada paragraf ke 6 dijelaskan secara

eksplisit bahwa dikirimkannya surat

audiensi tersebut untuk mendesak

DPRD Bali dan lain sebagainya agar

memantau pedidikan di wilayahnya.

Pra anggapan Pra-anggapan dalam teks tersebut

mengenai alasan mengapa baru DPRD

saja yang merespon dan ingin

membahas kasus jilbab ini. Sedangkan

PII sudah mengirimkan surat audiensi

kepada pihak-pihak yang terkait

terhadap kasus ini.

Nominalisasi terdapat nominalisasi terkait poin

evaluasi terhadap kasus larangan

jilbab, pada pparragraf 15 disebutkan

“Selain itu, PII juga ke Kementrian

65

Pendidikan dan Kebudayaan

menyerahkan data temuan pelarangan

jilbab di 40 sekolah, mulai SMP, SMA,

dan SMK di Bali....”

Struktur

Mikro

(Sintaksis )

Bentuk

Kalimat

“PII ingin surat kepada Dinas

Pendidikan Provinsi Bali, khususnya,

sebagai alat mendesak mereka

memantau pendidikan di wilayahnya.

Meski ada otonomi, diinas tak bisa

lepas tangan. “Jika aturan diserahkan

ke masing-masing sekolah, untuk apa

ada struktur?”.” Kalimat ini menekan

Dinas Pendidikan Bali untuk tidak

lepas tangan terhadap kasus ini

meskipun ada otonomi daerah dan

mereka juga ddiminta untuk memantau

ppendidikan di wilayah tersebut.

Koherensi bentuk koherensi yang terdaat dalam

berita ini adalah

“Wakil Sekjen Pengurus Besar PII

Helmy Al-Djufry mengatakan, surat

audiensi kedua untuk mereka

memantau pendidikan daerah atas

permasalahan yang tidak bisa

diabaikan. Surat ini sekaligus menjadi

prosedur yang diikuti PB PII jika nanti

harus melakukan gugatan hukum”.

Kalimat ini menyatakan sebab akibat,

sebab surat audiensi kedua dikirimkan

untuk memantau pendidikan daerah

atas permasalahan yang tidak bisa

diabaikan dan akibatnya jika tidak

66

mendapatkan respon maka surat

audiensi ini sudah menjadi prosedur

yang diikuti PB PII jika harus

melakukan gugatan hukum.

Kata Ganti pada paragraf 6 terdapat pernyataan

sebagai berikut

“PII ingin surat kepada Dinas

Pendidikan Provinsi Bali, khususnya,

sebagai alat mendesak mereka

memantau pendidikan di

wilayahnya...” Kata ganti dari kata

“mereka” adalah untuk mewakili

DPRD, Dinas Pendidikan dan ppihak-

pihak yang terkait dalam kasus ini.

Pada paragraf 2 juga terdapat

pernyataan, “Kami bertemu dengan

ketua DPRD seusai pelaksanaan

pemilu”. Pemilihan kata “kami” dalam

kalimat ini dimaksudkan untuk PII

yang sudah mengirimkan surat

audiensi dua kali kepada DPRD.

Dan pada paragraf 13, “Kami

mengundang pihak yang berwenang

mengambil kebijakan,” Kata “kami”

merujuk kepada Komnas HAM yang

masih berupaya mempertemukan

Kementrian Agama dan Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Struktur

Mikro

(Stilistik)

Leksikon - kata audiensi (paragraf 3)

mengandung arti pertemuan dua

belah pihak yang membahas satu

tema atau proses dengar pendapat

67

antar dua belah pihak, dan

membahas suatu hal tesebut.30

- kata alat (paragraf 6) yang

dimaksud adalah yang dipakai

untuk mencapai maksud.31

- kata menekankan (paragraf 8)

mengandung arti menegaskan

- Kata solusi (paragraf 10)

mengandung arti hasil mufakat

bersama.

- Kata pembinaan (paragraf 11)

mengandung arti usaha, tindakan,

dan kegiatan yg dilakukan secara

efisien dan efektif untuk

memperoleh hasil yg lebih baik.32

- Kata terwujud (paragraf 12)

maksudnya adalah terlaksana.

- Kata mengapresiasi (paragraf 14)

maksudnya adalah mengahargai.

- Kata diskriminasi (paragraf 15)

mengandung arti membedakan.

Struktur

Mikro

(Stilistik)

Grafis Terdapat kalimat yang bercetak miring

pada Lead berita tersebut, “Komnas

HAM berharap mempertemukan dua

kementrian untuk membuat solusi”

kalimat ini menggambarkan adanya

hrapan dari PII agar dua kementerian

tersebut bertemu dan membuat solusi

yang teat terhadap kasus larangan

30


diunduh pada tanggal 07 November 2014 pukul 04.30 WIB 31

http://kbbi.web.id/alat 32

http://kbbi.web.id/bina


68

jilbab di Bali ini.

Metafora unsur metafora yang muncul dalam

berita ini yaitu dalam kalimat

“Maneger menegaskan, otonomi

daerah mestinya tak melahirkan

diskriminasi terhadap siswi tertentu”.

2. Analisis Level Kognisi Sosial

Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya ada struktur

teks, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menawarkan

suatu analisis yang disebut sebagai kognisis sosial. Dalam kerangka

analisis wacana Van Dijk, perlu ada penelitian mengenai kognisi sosial

kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut.33

Untuk

membongkar bagaimana makna tersembunyi dari teks, dibutuhkan

penelitian kognitif dan strategi si penulis dalam memproduksi suatu

berita. Karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran,

pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu akan suatu

peristiwa.34

Penting dalam mengamati kognisi sosial yang dialami dari penulis

teks tersebut, karena pada dasarnya sifat dasar manusia adalah pencerita

dan cerita dari setiap orang itu pasti mempunyai sudut pandang yang

berbeda-beda dalam memandang suatu hal dan peristiwa meskipun objek

yang diamatinya nanti. Di dalam teks tersebut pasti terkandung suatu

andangan dari penulis dan ideologis dari penulis. Sebuah teks tidak

33

Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, h. 260 34

Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, h. 260.

69

pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi

pembaca ke arah suatu ideologi.35

Dalam pandangan Van Dijk, Kognisi

sosial terutama dihubungkan dengan proses produksi berita. Titik kunci

dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses

terbentuknya teks. Proses terbentuknya teks ini tidak hanya bermakna

bagaimana suatu teks itu dibentuk dan dibuat, proses ini juga memasukan

informasi bagaimana peristiwa itu ditafsirkan, disimpulkan dan dimaknai

oleh wartawan.36

Seperti dalam berita ini, dari hasil wawancara terhadap Fuji Pratiwi

(wartawan Republika Online) yang menulis berita tentang larangan

penggunaan jilbab sekolah di Bali bahwa dalam penulisannya memiliki

maksud memperjuangkan hak siswi berjilbab dan mereka berhak untuk

memakai jilbab karna hal itu tidak menimbulkan gangguan sistemik,

tidak juga mengganggu individu. Berikut kutipan wawancara dengan Fuji

Pratiwi:

“Memperjuangkan hak mereka, bahwa siapapun mereka siswa, guru

atau pekerja lainnya. Mereka berhak untuk pakai jilbab karna

sebenarnya diakan tidak menimbulkan gangguan sistemik, tidak juga

mengganggu individu, nggak ada yang terganggulah dengan itu.

kalaupun ada cibiran-cibiran dan omongan orang dibelakang, saya

yakin itu nggak akan bertahan lama. Jadi, memperjuangkan bahwa itu

adalah hal yang lumrah dimanapun terlebih Indonesia kan punya

Bhineka Tunggal Ika...”.

Dari pernyataan tersebut. dalam hal ini, penulisan kasus yang telah

ditulis menyangkut maksud penulis itu adalah memperjuangkan setiap

hak manusia tanpa membedakan suku bangsa. Pernyataan Achmad

35

Aris Bandara, Wacana Teori Metode dan Penerapannya pada Wacana Media, (Jakarta:

Kencana, 2013), h. 33 36

Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

h. 266.

70

Syalaby Ichsan (redaktur Republika Online) yang sekaligus menulis

berita yang sama pun, mengatakan demikian,

“Jilbab itu patut dan negara mesti menjamin bahwwa setiap

warganya menggunakan jilbab nggak cuma siswa sekolah tapi semua

muslimah yang ingin menggunakan jilbab, kaya polwan atau TNI itukan

nggak boleh make jilbab nah itu negara harus menjamin“.

Jadi bagi Fuji dan Aby negara mesti menjamin hak setiap warganya

karena kasus ini melarang adanya pemakain jilbab sedangkan jilbab

adalah salah satu syariat Islam dimana diwajibkan bagi wanita

menggunakan penutup kepala atau jilbab.

Kemudian alasan mengapa pemberitaan tersebut layak diberitakan

menurut Fuji Pratiwi karena menyangkut isu kemerdekaan seseorang

dimana hak seseorang tidak bebas dan harus dibantu. Berikut kutipan

wawancara dengan Fuji Pratiwi :

“Karena ini menyangkut isu kemerdekaan seseorang, jadi biar

gimanaun satu orang yang terpenjara sementara dia makhluk negara

yang bebas itu nggak bnerlah....”

Dan menurut Aby dalam pernyataannya alasan mengapa berita ini

layak dibertakan sebagai berikut,

“....masalah jilbab di Bali itu juga coba dijelaskan secara universal

karna ikutan hak ya, hak asasi manusia bayangkan kalau seorang

pelajar SMA Negeri tapi nggak boleh menggunakan jilbab. Itukan yang

jadi pertanyaan walaupun dia berada di minoritas di Bali, saat dia

sekolah di institusi negeri yang notabene negara dibiayai oleh APBN dan

APBD, seharusnya negara bisa memenuhi hak sesuai dengan konstitusi

soal kebebasan beragama...”

Jadi dari pernyataan tesebut alasan diberitakannya kasus tersebut

karena kebebasan hak beragama yang patut dipenuhi secara kontitusi dan

mereka menjelaskan secara universal dalam pemberitaan tersebut.

71

Tujuan pemberitaan dari pemberitaan ini menurut Aby adalah,

konstitusi harus memenuhi hak azasi manusia terutama kebebasan

beragama. Bukan masalah Islamisasi atau syariatisasinya tapi hak azasi

manusianya dan publik harus aware terhadap berita ini. Berikut

pernyataannya,

“Harus tanggap bahwa hak azasi manusia harus dipenuhi sesuai

dengan konstitusi apalagi kebebasan beragama, itukan bukan

sekolah itu harus mewajibkan memakai jilbab kepada semua orang

melainkan orang muslim yang ingin menjalankan ibadah sesuai

agamanya, dippenuhi kebutuhannya bukan masalah islamisasi atau

syariatisasi tapi hak azasi manusia jadi ya gitu balik lagi ke hak

azasi dan publik harus aware bahwa banyak nilai-nilai islam,

meskippun mayoritas tapi banyak dilnggar oknum-oknum minoritas

yang melanggar konstitusi”.

Dan menurut Fuji tujuan dari pemberitaan tersebut selain empati ada

juga kesadaran dan aksi nyata bahwa diharakan tidak ada lagi kasus

seperti ini terulang kembali. Berikut pernyatannya.

“Tentu selain empaati ada juga kesadaran dan aksi nyata. Aksi

nyata sebenarnya yang kita harapkan, kita harap dengan ini ada

pelajaran bahwa tidak boleh kondisi ini terulang kembali, ada juga ada

kelalaian maksudnya kasus ini terjadi karena lalai, ttidak diperhatikan

dengan baik. Jadi kita sih berhara dengan adanya ini semua ppihak

jaddi makin perhatian bahwa ada pihak sekolah yang bertentangan

dengan hak dasar. Jadi nggak cuma empati tapi aksi nyata”.

Dari pernyataan di atas tujuan dari pemberitaan tersebut adalah agar

publik tau bahwa ada kasus seperti ini dimana sekolah negeri di Bali

tidak memperbolehkan menggunakan jilbab atau penutup kepala. Dan

masyarakat diajak untuk melakukan aksi nyata membela korban dari

kasus ini.

Mengenai mekanisme dalam peliputan berita Republika Online

terdapat alur kerja yang menjelaskan tentang alur pembuatan berita

72

sebagai berikut yang akan dijelaskan melalui tabel – tabel yang akan

menjelaskan secara terstruktur mekanisme alur peliputan:

Gambar 1. Mekanisme Alur Pemberitaan Republika Online

Sumber: Wawancara pribadi dengan redaktur Republika Online Achmad Syalaby Jakarta, 21

Oktober 2014

Berikut merupakan analisis Kognisi Sosial dalam skema yang

diringkas oleh Eriyanto dalam buku Analisis Wacana:

1. Skema Person (Person Schemas)

Wartawan penulis berita mengenai larangan penggunaan jilbab

sekolah di Bali ini merupakan wartawan yang mengharapkan adanya aksi

nyata dari masyarakat untuk melihat bahwa kasus ini merpakan kasus

dekriminasi terhadap kaum minoritas di Bali. Sumber berita yang datang

pun dari komunitas PII yang juga aktif dalam memberikan laporan-

laporan terhadap kaum Muslim yang mendapat masalah. Untuk itu

PEMRED

WAPEMRED

REDPEL

KORAN

REDPEL

NEWSROOM

REDPEL

ROL

REPORTER

PENAWARAN

ORDER

PENAWARAN

ORDER

73

Komnas HAM dan yang lainnya harus tanggap dan ceat dalam

menanggapi kasus ini.

2. Skema Diri (Self Schemas)

Salah satu wartawan, Fuji Pratiwi mengaku tertarik menulis berita

ini karena perjuangan Anita (korban) yang mempertahankan

penddirinnya menggunakan jilbab di sekolahnya dan tidak ingin pindah

sekolah seperti teman-temaannya. Hal ini juga melanggar hak dasar

manusia, ia juga berharap adanya aksi nyata ketika berita ini diturunkan

bukan sekedar simpati atau empati belaka. Dan bukan hanya kasus jilbab

ini saja yang ingin penulis tulis jika ada siswa nasrani dipaksa sekolah

hari minggu dan dilarang ke gereja itu akan ia tulis karena ada hak

seseorang yang diganggu.

“Dari perjuangan si Nita atau Anita, Nita inikan udah make jilbab

lama. Jadi anak-anak di Bali bilang kalau tetep mau make jilbabnya

opsinya dua, pindah ke sekolah islam atau pindah ke Jawa. Itu bukan

opsi yang mudah, pindah ke Jawa jauh dari orang tua

itu...gimanaa....gitu. perjuangan mereka ternyata lebih berat untuk tetap

bisa bertahan dengan selembar kain mereka harus rela pindah ke Jawa

dan banyak yang sekolah di Jawa” .

“Nah si Anita ini nakal nih, dia kekeh, dia bilang “yasudahlah

sekolah mau berbuat apa, mau ngapain aja, saya tetep make jilbab, kalo

saya dikeluarin yaudah”. Orang tua Anita ngelarang tapi Anita bilang

“ini yang saya perjuangkan, saya mau make jilbab”.”


gimanapun satu orang yang terpenjara sementara dia makhluk negara

yang bebas itu nggak benerlah. Orang mungkin melihat ini sepele, satu

orang doanglah tapi kalo yang melakukannya bareng-bareng, banyak,

masif terstruktur gitu itu namanya kejahatan terencana jadi yaa nggak

bisa walaupun korbannya banyak orang, kali aja ada korban-korban

lainnya yang kita nggak tau, yang mungkin diem aja. Jadi nggak ada

niatan mengadu domba muslim dengan hindu atau menjelek-jelekkan

sekolah itu nggak ada. Murni, ada temen kita yang haknya tidak bebas,

ayo dibantu. Toh kalau ada yang nasrani dipaksa sekolah hari minggu

74

dan dilarang ke gereja itu akan saya tulis karena ada kejadian kaya

gitu, nggak bisa, nggak boleh zalim gitu”.

3. Skema Peran (Self Schemas)

Salah satu wartawan, Fuji Pratiwi mengatakan bahwa dia tertarik

meliput berita ini karena ini adalah hak dasar manusia yang harus dibela.

Sebab memakai jilbab itu menjalankan syariat agama yang tidak bisa

digganggu gugat, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: (1)

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin

kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu.37

Dan ia juga merasakan bagaimana seseorang yang dilarang dengan

mengguunakan jilbab pada jaman tahun 2000 dimana jilbab masih

dipandang aneh.


gimanapun satu orang yang terpenjara sementara dia makhluk negara

yang bebas itu nggak benerlah. Orang mungkin melihat ini sepele, satu

orang doanglah tapi kalo yang melakukannya bareng-bareng, banyak,

masif terstruktur gitu itu namanya kejahatan terencana jadi yaa nggak

bisa...”

“...saya mengerti bahwa nggak enak dilarang mengunakan jilbab

awal saya masuk SMP pun tahun 2000 itu masih ada sisa-sisa era

dimana jilbab masih dianggap aneh, dan saya tau ini nggak bisa kaya

gitu lagi. Itu tahun 2000 itu 18 tahun silam masa mau terulang lagi”.

Media online Republika Online adalah media islam yang modern

dan moderat. Hal ini terlihat dari berbagai isu-isu islam yang dominan.

Dalam hal ini, Fuji sebagai wartawan Republika Online, dia ingin

menegaskan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa terjadi

37

http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/85-instrumen-internasional-

dan-peraturan-perundangan-indonesia.html diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 pada pukul 02.30

WIB

http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/85-instrumen-internasional-dan-peraturan-perundangan-indonesia.html


75

pelanggaran HAM beragama di Bali dan berharap adanya aksi nyata dari

pihak-pihak yang terkait.

“Tentu selain empati ada juga kesadaran dan aksi nyata. Aksi nyata

sebenarnya yang kita harapkan, kita harap dengan ini ada pelajaran

bahwa tidak boleh kondisi ini terulang kembali, ada juga ada kelalaian

maksudnya kasus itu terjadi karena lalai , tidak diperhatikan dengan

baik. Jadi kita sih berharap dengan adanya ini semua pihak jadi makin

perhatian bahwa ada pihak sekolah yang bertentangan dengan hak

dasar. Jadi nggak cuma empati tapi aksi nyata”.

4. Skema Peristiwa (Event Schemas)

Menurut Aby Syalaby, Redaktur sekaligus penulis berita kasus

larangan jilbab, ia melihat ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh

konstitusi karena walaupun di Bali islam itu minoritas, tak sepatutnya

siswi Sekolah Menengah dilarang menggunakan jilbab.

“....masalah jilbab yang di Bali itu juga coba dijelaskan dengan

universal karna itukan hak ya, hak asasi manusia bayangkan kalau

seorang pelajar di SMA Negeri tapi nggak boleh menggunakan jilbab.

Itukan yang jadi pertanyaan walaupun dia berada di minoritas di Bali,

saat dia sekolah di institusi negeri yang notabene negara dibiaya oleh

APBN dan APBD, seharusnya negara bisa memenuhi hak sesuai dengan

konstitusi soal kebebasan beragama”.

3. Analisis Level Konteks Sosial

1. Praktik Kekuasaan

Media massa merupakan pemberi informasi kepada masyarakat.

Sehingga dalam hal ini media memiliki kuasa yang besar terhadap

arus informasi yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi

penting bagi masyarakat. Media Online juga dituntut untuk

memberikan suatu berita secara cepat dengan menggunakan jaringan

internet. Dengan adanya media online ini masyarakat yang tidak buta

teknologi disuguhkan berita yang singkat, padat, jelas dan cepat,

76

berbeda dengan media cetak. Dalam kasus larangan jilbab ini

terhadap wawanccara tertulis dengan Fuji Pratiwi (salah satu

wartawan Republlika Online) mengatakan bahwa masyarakat dan

pemerintah perlu seacara intens melihat kejadian-kejadian seperti ini

karena diketahui korban dari kasus ini sebelumnya tidak ernah

melaporkan kasus ini ke lembaga yang berwenang.

Media Republika Online dengan kekuasaanya sebagai media

massa yang berlandaskan islam dan menjadi salah satu bagian dari

keluarga besar Republika menggiring opini masyarakat dengan

memberikan bukti-bukti nyata terhadap kasus tersebut dan mengajak

kepada masyarakat juga lembaga-lembaga yang berwenang untuk

melakukan aksi nyata terhadap kasus larangan penggunaan jilbab ini.

Negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum, dan dalam

kasus ini hak seseorang dalam beragaama telah diganggu

keberadaannya. Sedangkan dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara

menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu.38

Berita ini juga lebih banyak ditulis di

media Republika Online, jarang sekali media online yang mengikuti

kasus ini sampaituntas padahal ini adalah kasus pelanggaran HAM

beragama dimana kebebasan seseorang bergama diganggu

keberadaannya. Seperti yang dikatakan oleh Fuji Pratiwi:

38

http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/85-instrumen-internasional-

dan-peraturan-perundangan-indonesia.html diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 pada pukul 02.30

WIB



77

“Saya nggak tau ini sejalan atau nggak dengan ideologi media

mereka, satu. Kedua, satu sisi alhamdulillah juga temen-temen dari

PII selalu ngontaknya Republika kalau ada isu ini. Kita nggak bisa

gerak kalau nggak ada didorong ssama temen-temen beliau, kita

minta bantuan, kita mengadvokasi sampe kemendikbud sampe ini

bener-bener selesai, gitu sih ini sejalan atau nggak dengan media

lain”.

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diketahui dalam

hal ini media Republika Onlline sebagai media massa ingin

menyampaikan berita ini sehingga kasus ini tidak teulang kembali di

masa mendatang yang membuat kaum Musllim harus rela dipindah

sekolahkan dengan alasan menggunakan jilbab.

2. Akses Memengaruhi Wacana

Dalam hal kasus larangan penggunaan jilbab, ROL mengatakan

bahwa ROL mempunyai visi menjadikan medianya sebagai media

islam yang modern dan moderat ingin memberikan informasi adanya

larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali, di mana menggunakan

jilbab merupakan salah satu syariat agama untuk kaum hawa atau

wanita.

Republika Online sangat tertarik terhadap kasus ini karena

kasus ini dianggap melanggar Hak Azasi Manusia dalam beragama

sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 dan berbeda dengan media online

lainnya yang terus menerus atau lebih dominan terhadap berita

politik. Pada dasarnya Republika Online mengharapkan adanya

ketegasan dari pemerintah mengenai kasus ini. Sehingga kedepannya

tidak ada lagi diskriminasi terhadap agama yang minoritas dalam

masyarakat khususnya seperti di Bali.

78

Dikutip dari salah satu komentar masyarakat pada media online

Dakwatuna.com bahwa :

”Biar adil, wajibkan saja bagi yg muslim untuk menggunakan

seragam sesuai dengan agamanya. Namun sebaliknya mereka juga

akan dikenakan sangsi berat bila tidak menggunakannya selama di

sekolah (bila tidak menggunakan jilbab). Misalnya 3 kali tidak

menggunakan seragam muslim akan di-skors dan bila tidak

dilakukan sama sekali akan dikeluarkan dari sekolah. Bila tidak

mampu membeli seragam muslim harus disubsidi oleh orang tua

murid lain yang beragama sama dan tidak boleh diambil dari dana

BOS. Jadi semua berlaku adil. Hak juga dibatasi oleh kewajiban,

kewajiban untuk menjaga tatanan dan nilai sosial yang berlaku di

lingkungan sekitarnya. Insya Alloh semua akan merasa terwakili

suaranya”.

Kenyataannya di Bali penggunaan jilbab di sekolah dilarang

dikarenakan agar siswi-siswi tidak ada yang berbeda seragamnya.

Aturan ini masuk dalam buku tata tertib sekolah di SMPN 1

Singaraja, pada bab I pasal 2 yang berbunyi “ Khusus Perempuan

poin (c) Tidak memakai jilbab”. Menurut Supriyanto Abdi varian

ketiga ini menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah

kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak

dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama,

termasuk islam di dalamnya. Yang termasuk berpandangan demikian

di antaranya adalah Abdullah Ahmed an-Naim.39

39 El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, h. 58-60

79

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan

berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

pelajaran. (16: 90)

Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan berbagai hak atas

seorang muslim kepada sesama muslim secara umum. Seorang

muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh menghinanya,

mengucilkannya, membiarkannya dan tidak boleh melanggar hak-

haknya. Melalui pemaparan di atas kita mendapati bahwasanya Islam

menjamin hak-hak individu dan masyarakat, dan ini tidak pernah

dipelihara oleh negara-negara kafir yang mengaku demokratis dan

menjaga hak-hak manusia. Sebaliknya, justru melanggar hak Allah

Azza wa Jalla dan Rasul-Nya dengan melakukan perbuatan kufur

dan syirik. Mereka melanggar hak-hak kaum muslimin dengan cara

membunuh kaum muslimin secara massal, mengusirnya serta

merampas harta benda mereka.

Merubah penegakkan syari’at Allah Azza wa Jalla dengan

sanksi sebagai pelaku kriminal. Negara-negara itu melarang

penegakkan sanksi dari Allah Azza wa Jalla dan dianggap pelanggar

hak-hak manusia. Seakan dalam pandangan negara-negara kafir itu,

manusia yang wajib dilindungi hak-haknya adalah pelaku kejahatan,

80

pembuat kerusakan lagi zhalim. Sedangkan (menurut mereka, red)

seorang muslim, orang yang terzhalimi dan yang dilanggar hak-

haknya, bukanlah manusia yang harus dibela hak-haknya.

Ini merupakan fitrah terbalik dan pemikiran (fikrah) yang

menyimpang yang memandang kebenaran sebagai kebathilan dan

memandang yang bathil sebagai sebuah kebenaran.40

Artinya:

“Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap

baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan ini baik,

(sama dengan orang yang tidak ditipu setan)? Maka sesungguhnya

Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki

siapa yang dikehendaki-Nya….”[Fathir/35 : 8]

40


diunduh pada tanggal 15 Desember 2014 pukul 01:14 WIB


81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari penelitiaan yang telah diuraaikan

oleh peneliti mengenai Isu Pelanggaran HAM Larangan Penggunaan

Jilbab Sekolah di Bali Pada Media Republika Online, peneliti dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut,

Pada level teks media online Republika Online dalam menuliskan

berita terkait larangan penggunaan jilbab sekolah di Bali lebih mengajak

kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus ini.

Hal ini telihat jelas ditulis oleh Republika Online. Terlihat dari bagaimana

ROL menyusun berita dan memilih narasumber sehingga menjadi wacana.

Republika Online juga melihat ini sebagai kasus pelanggaran HAM di

mana dalam sebuah minoritas penggunaan jilbab di sekolah dilarang.

Padahal menggunakan tutup kepala atau menggunakan jilbab menjadi

salah satu syariat agama. Sementara di Bali hal ini dilarang contohnya

adalah di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Denpasar.

Pada level kognisi sosial salah satu wartawan yang berhasil peneliti

wawancara, Fuji Pratiwi menyebutkan bahwa di Bali isu-isu seperti ini

sangat sensitif terlebih di Bali pernah terjadi kasus Bom Bali I dan II.

Akibatnya menimbulkan trauma terhadap masyarakat Bali itu sendiri. Dan

mayoritas Hindu di sana juga tidak men-genalisir bahwa orang yang

menggunakan jilbab itu memiliki niatan buruk dan merealisasikan hal

82

buruk itu, dan islam juga menjelaskan atau memberitahu bahwa mereka

menggunakan jilbab hanya untuk melaksanakan kewajiban agama.

Sedangkan Redaktur ROL yang sekaligus menulis berita ini Abi Syalaby

Ichsan, mengatakaan bahwa isu ini adalah isu HAM di mana minoritas

ditindas dan dilecehkan, bukan hanya di sekolah tapi di rumah sakit,

polwan dan lain-lain. Isu-isu seperti ini yang diperjuaangkan. Publik juga

harus tau bahwa ada pelanggaran HAM seperti ini, dimana hak kebebasan

beragama seorang manusia harus dipenuhi secara konstitusi.

Pada level konteks sosial, menurut masyarakat diperlukan adanya

kesetaraan dan kebebasan beragama contohnya dalam penggunaan atribut-

atribut agama seperti jilbab. Namun sayangnya dalam kasus ini

masyarakat Bali cukup sensitif dengan orang-orang yang menggunakan

jilbab. Karena sebelumnya masyrakat di Bali masih trauma dengan

kejadian Bom Bali I dan II.

Oleh karenanya mereka berpikir bahwa orang- orang yang

menggunakan jilbab atau penutup kepala mempunyai niat buruk padahal

sebenarnya tidak semua kaum muslimah yang mengunakan jilbab

mempunyai niat buruk. Media Online Republika mendukung dengan

adanya gerakan aksi nyata dari PII yang mengajak Komnas HAM,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, DPRD dan

lain-lain untuk menuntaskan kasus ini, karena sebelum Anita melaporkan

hal ini ke PII. Sudah banyak siswi di Bali yang menjadi korban

pelanggaran HAM ini. Mereka pindah sekolah ke sekolah islaam atau

pindah ke jawa.

83

Media Online Republika menggunakaan agenda setting untuk

memberitakan kasus ini, ROL ini sendiri memiliki kedekatan dengan

Islam. Dengan menggunakan agenda setting ini ROL tidak selalu

memenuhi berita yang membela kasus ini tetapi mereka memberi fakta

yang diberikan oleh PII bahwa Anita dilarang menggunakan jilbab

kemudian mereka meminta pihak-pihak yang kompeten seperti

Kementrian Pendidikan, Komnas HAM, komunitas kegaamaan bahkan

mereka memberi ruang kepada kepala sekolah untuk berbicara mengapa

ada larangan seperti ini. Media Online Republika sepenuhnya mengajak

kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang untuk menyoroti

kasus ini dan melakukan aksi nyata karena hal ini sudah melanggar UUD

1945 Pasal 29 ayat 2 yang berisikan bahwa negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaaannya itu.

B. Saran

1. Saran Akademis

Diharapkan ada penelitian yang lebih mendalam terhadap kasus ini

dengan menampilkan bukti foto yang menjelaskan bahwa benar

larangan ini ditulis dalam buku tata tertib siswa. Jadi masyarakat

Indonesia benar-benar sadar bahwa ada pelanggaran HAM beragama

di Bali yang notabene Islam di Bali adalah kaum minoritas dan

dianggap mempunyai niat buruk akibat kasus Bom Bali I dan II. Juga

memberikan bukti nyata terhadap penyelesaian kasus ini.

84

2. Saran Praktis

Kepada masyarakat pembaca Republika Online diharapkan kritis

terhadap kasus ini dan ada aksi nyata dengan mendesak pihak-pihak

yang berwenang untuk lebih intens terhadap kasus larangan HAM

beragama ini karena hal ini adalah kasus yang cukup sensitif jika

dilihat dari isinya. Diharapkan agar media lain juga memberitakan atau

menyoroti kasus ini hingga tuntas walaupun ideologi atau visi misi

mereka bukan keislaman seperti Republika Online, ini menyangkut

kebebasan manusia di negara Indonesia yang berlandaskan hukum.

Hak Azasi seorang manusia yang tidak dipenuhi oleh negara dan tidak

sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berlaku. Jadi kasus ini

bisa berkembang keberadaannya, diketahui banyak publik dan

menegakkan hukum yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

Anonim. Islam dan Wanita Dari Rok Mini Hingga Isu Poligami. Bogor. Pustaka Thariqul

Izzah. 2008

Birowo, M. Antonius. Metode Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gitanyali. 2004

Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi. Jakarta. Kencana. 2006

Chandra, Muzzaffar. Hak asasi Manusia Dalam Tatanan Global Baru. Bandung, Mizan.

1995

Creswell, W. John. Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif. Jakarta. KIK

Press. 2003

Eriyanto. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: Lkis. 2001

Hoetomo. Kamus Lengkap Bahsa Indonesia. Surabaya. Mitra Pelajar. 2005

Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kulitatif, Malang: Uin Maliki Press. 2010

Majda, El. Muhtaj. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta, Kencana. 2007

_______________. Dimensi-dimensi HAM. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2008

Mulyana. Kajian Wacana. Teori, Metode Dan Aplikasi, Prinsip-Prinsip Analisis Wacana.

Yogyakarta. Tiara Wacana. 2005

Oetomo, Dede. Kelahiran Dan Perkembangan Analisis Wacana. Yogyakarta. Kanisius. 1993

Rokhmat, Labib. Tafsir Al Wa’ie. Jakarta, Wadi Press. 2010

Sobur, Alex. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis

Semantik, Analisis Framing. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004

Soyomukti. Nurani. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jogjakarta. Ar-ruzz Media. 2010

Suryawati, Indah. Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik. Bogor. Ghalia Indonesia.

2011

Undang – Undang Dasar 1945

Internet:


diunduh pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 00:47 WIB

http://almanhaj.or.id/content/2348/slash/0/ada-apa-dengan-hak-asasi-manusia-ham/ diunduh

pada tanggal 15 Desember 2014 pukul 01:14 WIB

Skripsi:

Skripsi karya Yusuf Gandang Pamuncak dengan judul Analisis Wacana Pemberitaan Harian

Republika Tentang Makanan Calon Haji Berformalin.

Skripsi karya Tezar Aditya Rahman dengan judul Hegemoni Media Islam dalam Wacana

Separatisme Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada Qanun Bendera dan Lambang Aceh

dalam Surat Kabar Republika



TRANSKRIP WAWANCARA

Redaktur Republika Online, Achmad Syalaby Ichsan

Gedung Republika/ Selasa, 02 Oktober 2014

1. Apa yang membuat harian Republika Online atau ROL tertarik

menulis berita ini?

Pertama, ROL itukan bagian dari keluarga besar Harian Republika. Jadi

dari dulu sejak didirikan tahun 2003, yang didirikan komunitas islam

lewat ICMI dia komit sama isu-isu keislaman, juga Republika mengambil

sekmen pasar islam, sekmen pasarnya lebih keislamlah karena belum ada

media apapun yang mempunyai sekmen ini walaupun sekarang udah lebih

longgar ketentuannya. Atas dasar itu ROL ini juga isu-isu seperti

keislaman juga dikejar sama ROL, sebenarnya bukan cuman masalah

jilbab, bukan cuma masalah keislaman aja tapi buat simbol, masalah

jilbab yang di Bali itu juga coba dijelaskan dengan universal karna itukan

hak ya, hak asasi manusia bayangkan kalau seorang pelajar di SMA

Negeri tapi nggak boleh menggunakan jilbab. Itukan yang jadi pertanyaan

walaupun dia berada di minoritas di Bali, saat dia sekolah di institusi

negeri yang notabene negara dibiaya oleh APBN dan APBD, seharusnya

negara bisa memenuhi hak sesuai dengan konstitusi soal kebebasan

beragama. Itu aja sih, jadi pertama emang karena simbol jilbab itukan,

kedua dari backgroundnya Republika, kemudian yang lebih universal itu

menyangkut masyrakat luas. Jadi, mungkin media lain yang katanya

membela juga nggak aware sama masalah ini karena saya juga nggak tau

ya kenapa.

2. Bagaimana kebijakan redaksi mengenai pengangkatan isu ini?

Jadi ini kan ROL online, online itu kan cepat, jadi kronologisnya sekjen

PII pak Helmi mengirim email ke redaksi, ada temuan seperti ini, si Ani

kan? Ada yang dilarang menggunakan jilbab, nah ditemukan isu seperti

itu terus kita follow up. Kita beritakan temuan-temuan dari PII kemudian

kita follow up dengan mengirim reporter kesana, dan ternyata temuannya

seperti itu bahkan nggak cuma si Ani, hampir seluruh sekolah di Bali

ternyata dilarang menggunakan jilbab. Bahkan di salah satu sekolah ada

plang yang tulisannya nggak boleh menggunakan penutup kepala, nah

itukan deskriminasi, seperti itu.

3. Adakah strategi khusus yang digunakan Republika dalam

mengangkat isu ini?

Strategi khusus, pertama, kita ngericek kesana, kita liat kredibilitas

penyuplai beritanya kalo PII kita percaya karena kita udah seringlah

dapat sumber dari PII. kedua, kita kirim reporter langsung kesana dan

sampai sekarang jadi isu di kemendikbud kan? Kalo isunya cuma tong

kosong doangkan ngga bakal difollow up sama kemendikbud.

4. Bagaimana alur sebuah berita dapat diposting di ROL?

Bisa dari redaktur, bisa dari reporter, kalo dari redaktur misalnya kita

lihat dari isu yang bagus buat ROL itu apa trus kita distribusikan orderan

kita lewat newsroom, kita kan ada newsroom nah dari newsroom nanti

kita ke reporter didistribusikan jadi isu yang harus dibahas. Yang kedua

dari reporter, reporter bisa listing isu menarik yang mereka mau garap

hari ini, misalnya mau garap ada berita jembatan rubuh di deket

kosannya itu bisa kasih ke kita nanti kita oke langsung jalanin, gitu.

5. Apa tanggapan anda terhadap kasus ini yang disebut-sebut sebagai

pelanggaran HAM?

WAPEMRED

REDPEL

KORAN

REDPEL

NEWSROOM

REDPEL

ROL

REPORTER

PENAWARAN

ORDER

PENAWARAN

ORDER

PEMRED

Kadang-kadang karena orang islam itu minoritas selalu jadi pelecehan

atau ditindas padahal ajaran islam itu jelas, dan nggak cuma di sekolah

tapi polwan, perawat, dan lain-lain, dan ini kan tentang HAM juga

tentang isu keislaman jadi kita memperjuangkan itu.

6. Menurut anda apa yang harusnya publik tahu dari berita-berita

tersebut?

Harus tanggap bahwa hak asasi manusia harus dipenuhi sesuai dengan

konstitusi apalagi kebebasan beragama, itukan bukan sekolah itu harus

mewajibkan memakai jilbab kepada semua orang melainkan orang muslim

yang ingin menjalankan ibadah sesuai agamanya, dipenuhi kebutuhannya

bukan masalah islamisasi atau syariatisasi tapi hak asasi manusia jadi ya

gitu balik lagi ke hak asasi dan publik itu harus aware bahwa banyak

nilai-nilai islam, meskpiun islam mayoritas tapi banyak dilanggar oknum-

oknum minoritas yang melanggar konstitusi.

7. Bagaimana kriteria layak berita di ROL?

Kalau di ROL itu pertama, karena kita ngejarnya hits ya, naikin peringkat

jadi kalo bisnis di layer itukan yang penting peringkat jadi kalo di alexa

ada peringkat. Waktu pilpres kemarin kita itu sempet 29 nah itu

patokannya keterbacaan. Keterbacaan itu seberapa banyak orang yang

mengklik berita itu, itu yang menjadi patokan kita membuat berita. Yang

kedua kita sesuaiin dengan genre kita, emmm apa ya kalo musik kan kita

nyebutnya genre istilahnya nah kalau kita segmentasi, berita yg sesuai

dengan segmentasi kita, komunitas islam, berita-berita kita soal

keislaman.

8. Dalam rapat redaksi, siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut?

Rapat setiap hari rabu, redpel, kepala rol sampai ke redaktur, karena

redakturnya di lapangan jadi kadang nggak bisa hadir, kalo reporter bisa

perpekan dan langsung komunikasi ke redakturnya.

9. Apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut?

Biasanya menentukan isu, pertama topik terhangat, kedua paging berita

itu maksudnya berita tersebut terkait dengan berita selanjutnya misalnya

mengenai jilbab sekolah ini supaya beritanya terkait dengan yang

dibawahnya itu bagaimana pagingnya yang sesuai, kemudian evaluasi,

diliat dari peringkat kalau turun kenapa bisa turun trus apa yang harus

dilakukan.

10. Siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan isu di ROL?

Semua redaktur bisa menetukan tinggal bagaimana argumentasi yang

paling kuat aja

11. Apakah pemilik media ikut berperan dalam menentukan isu?

Nggak

12. Apa hambatan dalam peliputan berita tersebut?

So far si nggak ada ya tapi SDM kita masih kurang banyak banget untuk

dua komunitas media, koran sama online. Harusnya kan bisa fokus tapi ini

nggak, itu sih kelemahannya.

13. Bagaimana pandangan ROL mengenai penggunaan jilbab secara

umum?

Itu hak si ya dan kita harus melindungi hak itu, kita juga nggak

mempermasalahkan orang yang tidak menggunakan jilbab itukan haknya

dia juga kalo kita bner-bener warga negara yang baik dalam konteks

UUD 45 harusnya setiap warga negara mendapat hak keadilannya

masing-masing.

14. Apa latar belakang ROL mengangkat isu larangan penggunaan jilbab

di Bali?

Pertama segmentasi, orang udah tau segmentasi kita gimana, segmentasi

kita itu keislaman, yang kedua ya itu tadi, itu isu HAM ngga tau buat

media lain, buat kita itu isu HAM yang harus diangkat.

15. Bagaimana pandangan anda mengenai larangan penggunaan jilbab

bagi siswa di Bali?

Yaa yang itu tadi, inikan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara

konstitusi.

16. Apakah ideologi wartawan ROL mempengaruhi pemberitaan?

Kebanyakan sih emmm gini ya di republika itu macem-macem lah

walaupun macem-macem tapi isunya masih keislaman. Dan kita umumnya

itu masih komit dalam isu keislaman, walaupun backgroundnya islam

yang salafi, PKS, muhammadiyah, NU dan lain-lain semua ada namun

untuk isu keislaman nggak ada yang beda, sama.

17. Dalam menentukan judul, apa yang menjadi tolak ukur ROL dalam

menentukan judl berita?

Tolak ukur rol itu ya tadi aja jadi judul itu kan harus bisa memancing

minat baca seseorang, jadi judul ROL tuh gak bisa kaya gini “PDIP lepas

pimpinan DPR” (sambil menunjuk salah satu judul di koran Republika)

judul ROL itu kalo dilihat kaya gini (sambil membaca judul ROL) “ingin

berjilbab, siswa SMA disuruh pindah sekolah” nah yang kaya gitu-gitu

yang mengundang minat pembaca, dan kita menghindari SARA, dalam

kode etik kita itu SARA nggak boleh trus ambiguitas, itu nggak boleh.

18. Opini publik apa yang ingin dibentuk oleh ROL?

Jilbab itu patut dan negara mesti menjamin bahwa setiap warganya

menggunakan jilbab nggak cuma siswa sekolah tapi semua muslimah yg

ingin menggunakan jilbab, kaya polwan atau TNI itukan gak boleh make

jilbab nah itu negara harus menjamin.

19. Apakah ROL memiliki kepentingan khusus dalam pemberitaan

tersebut?

Iya ada, ya itu tadi supaya memenuhi jilbab di indonesia, disitu goalsnya

20. Apa yang membedakan pemberitaan di ROL dengan media online

lainnya?

Yang penting isu-isu kaya gitu ya, isu keislaman kaya gtu karna mau

nggak mau kan orang masih ngeliat layar terbesar untuk isu-isu

keislamankan republika, bedanya disitu

21. Apakah ada kriteria dalam menentukan narasumber?

Pertama kita sebisa mungkin narsumnya objektif dan punya rekam jejak

yang bagus, kaya untuk pilpres itu kita hati-hati banget kaya yang kemarin

itu menghindari narsum yang sudah punya kepentingan di salah satu

pihak, tapi kalo isu-isu yang kaya gini kita pilih yang membela orang-

orang yang berjilbab, karna kitakan tegas untuk membela orang-orang

yang berjilbab kaya Komnas HAM, MUI, segala macem.

22. Bagaimana agenda setting yang digunakan ROL?

Buat isu ini, kita gak melulu memenuhi berita kita dengan pihak-pihak

yang pro jilbab, ini alurnya, awalnya kita kasih faktanya, faktanya itukan

ada si Ani. Si Ani itu ngadu ke PII karna dia dilarang untuk menggunakan

jilbab, itu faktanya terus kita minta pihak2 yang berkompeten kaya

Kementrian Pendidikan, Komnas HAM, komunitas keagamaan dan kita

ngasih ruang juga buat kepala sekolah untuk berbicara kenapa melarang,

dia mengakui tapi ada tersirat, itu yang kita setting supaya

pemberitaannya profesional jadi bukan karna kita mau membela

kemudian kita tidak menggunakan narsum dengan baik tapi kita

menggunakan metode-metode yang baik.

23. Agenda setting ROL sendiri apa?

Secara keseluruhan, pemerintah harus punya cara yang cerdas itu dan itu

goals kita udah adakan adanya kemendikbud itukan soal sanksi seragam

khas. Sebenarnya goals kita itu untuk agenda setting itu, jadi si pelajar itu

terlindungi disaat dia ingin menggunakan jilbab

24. Apa makna pembaca bagi ROL?

Ya pentinglah, jadi karna kita patokannya itu keterbacaan jadi kita bikin

semenarik mungkinlah kaya rumah makan dengan pengunjungnya

istilahnya gitu kalo menunya nggak enak yaa gak bakal laku.

25. Sebagai media online, apa arti ratting bagi ROL?

Yaa itu tadi sama

26. Apakah pemberitaan di ROL selalu dituntut untuk meningkatkan

ratting? Apa alasannya?

Bisa iya bisa nggak, dari sisi bisnis iya tapi disisi lain kita juga harus

bertahan dengan tidak terperosok dalam rating. Jadi kalo bikin berita

heboh itu kan gampang tapi sesuai dengan fakta atau nggak, sesuai

dengan kode etik jurnalistik atau nggak. Nah kita mencoba ada di tengah-

tengah kita ngejar rating tapi tidak menggadaikan kode etik jurnalistiknya,

masih dalam ruang kode etik jurnalisnya.

27. Apa strategi wartawan ROL dalam menghadapi tuntutan untuk

memberitakan secara cepat?

Kalo cepet, bisa by phone. Ya dia harus terlatih emang dan wartawan kita

emang dituntut supaya bisa nulis di online dan koran. Itu dari awal juga

emang udah dilatih seperti itu, jadi reporter itu tidak dituntut harus bisa

menulis panjang tapi dia harus bisa menulis pendek dan cepat.

Mengetahui,

Achmad Syalaby Ichsan

TRANSKRIP WAWANCARA

Wartawan Republika Online, Fuji Pratiwi

Masjid At-Tin/ Sabtu, 01 November 2014

1. Bagaimana strategi anda dalam menuliskan sebuah berita agar layak

dibaca oleh pembaca?

Strateginya...sebenarnya lihat dari segi angle dan isu besarnya apalagi

yaa Republika itu media islam jadi memang saya berusaha menulis yang

sejalan sama visinya Republika yaitu perwajahan islam yang moderat dan

modern. Pokoknya saya tetep mengumpulkan model tulisan yang seperti

itu yang bahasannya bisa dibaca semua orang, isu keislamannya dapat.

2. Dalam proses pembuatan hingga mem-publish sebuah berita, apakah

seluruh tulisan tersebut berasal dari wartawan?

Pasti ada editing ya kaya misalnya berita saya ada beberapa yang

mungkin nggak lengkap kemudian redaktur melengkapi dengan menelpon

sumber lain, bisa kaya gitu. Ada juga yang mungkin berita saya nggak

lengkap ditambah dari media Antara jadi ditambah, dikombinasi ada yang

kaya gitu.

3. Bagaimana penentuan tema dan narasumber di sebuah berita?

Apakah berasal dari wartawan?

Kombinasi sama redaktur juga, jadi kadang kita itu kan ada sistem

budgetingkan, nah sistem budgeting itu ada bagian isu besar hari ini atau

isu besar pekan ini nah biasanya dari isu-isu itu diturunin nih isu agama

garapnya apa, bagian ekonomi garapnya apa, dari situ ketauan kira-kira

siapa ya yang bisa dihubungi untuk memenuhi budgeting ini. Nah kalo

dari atas kalo ada perintah dari atas, mereka akan nunjuk “hubungin ini-

ini yaa” tapi ada juga boleh tiap hari wartawan bikin isu misalkan kaya

saya dulu di Kabar Kota, saya merhatiin bahwa ada yang nggak bener

dari tata jalan milik kecamatan. Di jalan kecamatan itu banyak yang

berlubang, udah banyak yang berlubang, lampu lalu lintasnya nggak ada

itu rawan banget kecelakaan dan adik saya yang jadi korbannya. Adik

saya cerita dan kejadian itu bukan cuma sekali disitu, ada orang-orang

yang kecelakaan disitu juga. Dari situ saya mulai ngajuin “boleh nggak

saya liputannya ini, hari ini” dan dibolehin jadi kombinasi antara

redaktur dan wartawannya.

4. Apakah wartawan juga berperan dalam menentukan tema pada

rapat redaksi? Jika iya, apa kontribusinya? Jika tidak, mengapa?

Pada rapat redaksi...bisa jadi, saya rasa sih bisa ya kaya usulan-usulan

tema tapi saya nggak tau berapa persen komposisinya misalnya kaya tadi

ya rapat budgeting, rapat penetuan tema besar sekarang. Saya nggak tau

kalo emang ada ide dari reporter bagaimana, saya yakin sih bisa masuk

tapi cuma dalam presentasinya saya nggak tau kalo yang itu.

5. Apa ideologi dari Republika Online?

Sama ya pada dasarnya, Republika itu pengen menjadikan ini media

perwajahan islam yang moderat dan modern. Jadi kita inklusif buat

semua, Republika tidak membela satu kelompok tapi mewakili islam

secara keseluruhan, islam yang modern. Orang islam dianggap bodoh itu

nggak, kita terbuka bahkan kita menyuguhi gaya hidup bahwa kesibukan

orang muslim juga berkembang tidak hanya mengurusi zakat dan shalat di

masjid tapi juga mengurusi zakat di mall, sadaqah di mall, gitu. Jadi

visinya itu, media islam yang inklusif dan moderat.

6. Apakah ideologi wartawan dan ROL melatarbelakangi penulisan

sebuah berita di ROL?

Saya pikir iya ya, saya ngerasa temen-temen yang lainpun, apapun

desknya baik ekonomi, entah itu nasional, isu-isu keislaman pasti selalu

ada ya, nyeliplah walaupun nggak besar tapi selalu ada yang diangkat,

kaya teman-teman di mabes atau polda gitu. Isu jilbab selalu dinaikin

walaupun itu ngepost di kepolisian itupun dengan teman-teman di

ekonomi kaya saya, nulis berita di bursa, adakalanya saya juga merhatiin

bursa-bursa syari’ah walaupun saya nggak punya atau nggak harus selalu

merhatiin itu, gitu.

7. Menurut anda makna pembaca bagi ROL apa?

Makna pembaca bagi ROL itu....powerbooster lah, yang tetep bikin kami

berjuanglah baik dari sisi bisnis maupun secara ideologi jadi kita

mempertahankan gaya kita dan adanya pembaca komunitas muslim yang

jumlahnya masif bikin kita tetap bertahan.

8. Apa arti ratting bagi ROL?

Ratting kalo menurut saya....kaya semacam evaluasi, alat ukur

keberhasilan lah jadi kita juga karna mungkin dari segi media islam yang

umum, yang memuat banyak hal ekonomi dan politik, Republika juga

bersaing dengan media-media lain yang lebih umum. Dari ratting kita jadi

tau sebenarnya daya saing media islam itu kaya apa sih dibanding dengan

media-media lain yang umum, kaya gitu.

9. Apakah pemberitaan ROL selalu dituntut untuk meningkatkan

ratting? Apa alasannya?

Gimana ya.. yaa kurang lebih kaya gitu karna dari segi kuantitas atau

kualitas.

10. ROL merupakan media online yang dituntut untuk memberitakan

berita secara cepat. Bagaimana strategi wartawan ROL dalam

menghadapi tuntutan tersebut?

Jadi berusaha dengan dua kaki yang cepat dan satu sisi kita merekam

supaya tidak ada informasi yang hilang dan tidak ada yang salah, satu sisi

kita juga mengetik di handphone. Jadi kita memaksimalkan alat elektronik

secepat dan semaksimal mungkin sehingga berita yang dibuat bisa cepat

dibuat dan dikirim. Saya pernah via telphone, ada juga yang

menggunakan bbm. Intinya memanfaatkan alat elektronik semaksimal

mungkin.

11. Bagaimana bila terjadi hilang mata angin (suatu keadaan dimana

wartawan kehilangan ide atau isu untuk membuat sebuah berita)

dalam pemberitaan ROL? Apa strateginya?

Kalo saya biasanya baca-baca dari koran-koran atau media lain, karna

mungkin mereka punya isu besar yang mungkin kita miss dari hal tersebut,

kaya gitu sih.

12. Bagaimana pandangan anda mengenai larangan penggunaan jilbab

sekolah di Bali?

Pada dasarnya sama ya, saya pikir jilbab layaknya pakaian keagamaan

menjadi hak setiap warga negara apapun agamanya. Nggak ada yang

mempermasalahkan, saya pikir orang-orang di jawa terutama, nggak ada

mempermasalahkan ya siapa yang make apa selama itu tidak melanggar

norma hukum atau norma kesopanan. Pelarangan jilbab itu hak dasar

karna memakai jilbab itu memenuhi syariat dan aturan Allah gitu tidak

ada alasan untuk dilarang karna yang dia jalankan adalah keyakinan dia.

13. Apa yang ingin ditampilkan dalam pemberitaan larangan

penggunaan jilbab sekolah di Bali?

Memperjuangkan hak mereka, bahwa siapapun mereka siswa, guru

ataupun pekerja lainnya, mereka berhak untuk pakai jilbab karna

sebenarnya diakan tidak menimbulkan gangguan sistemik, tidak juga

mengganggu individu, nggak ada yang terganggulah dengan itu.

Kalaupun ada cibiran-cibiran dan omongan orang dibelakang, saya yakin

itu nggak akan bertahan lama. Jadi, memperjuangkan bahwa itu adalah

hal yang lumrah dimanapun terlebih Indonesia kan punya Bhineka

Tunggal Ika, ayo dong jangan sampe itu cuma jadi slogan aja.

14. Dari berita tersebut, bagaimana tanggapan anda mengenai HAM di

Bali?

Kalau dilihat dari sektor pariwisata cukup welcome terhadap semua tipe

wisatawan. Saya beberapa kali kesana dan saya tidak masalah dengan

makanan, tempat shalat, kultur, interaksi dengan masyarakat. Cuman

mungkin untuk kasus-kasus jilbab di sekolah jadi isu sensitif ya, pertama

setelah kasus bom bali satu dan dua, saya paham kalau ada trauma cuma

saya fikir juga dua pihak muslim dan yang mayoritas hindu juga sama-

sama terbuka, maksudnya yang hindu juga melihat jangan men-genarilisir

karena yang pakai jilbab juga belum tentu punya niatan buruk. Hanya

segelintir orang yang punya niatan buruk dan merealisasikan ide buruk

itu, yang muslim juga harus memberitahu bahwa tidak punya maksud apa-

apa bahwa yang kami jalankan keyakinan kami, ayo mari hidup sama-

sama, bareng-bareng.

15. Apakah menurut anda peraturan HAM di Indonesia saat ini sudah

berjalan dengan baik ?

Saya pikir kalau aturan sudah cuma mungkin pelaksanaan dan

pengawasannya ya, saya bersyukur ada Komnas HAM lembaga yang kecil

tapi juga terbuka, inklusif untuk semua. Jadi kalau kita mengadu soal

pelanggaran mereka cepet tanggap.

16. Ketika meliput berita tersebut apakah ada keterkaitan dengan

ideologi ROL atau sekedar hanya ada isu kemudian difollow up isu

tersebut dan diliput?

Sejujurnya sih saya merasa punya keterkaitan ideologi disana karna

bagaimanapun ini ada sebuah pelanggaran hak ya, terutama hak sebagai

individu bebas, merdeka yang hak dasarnya yang dilanggar, kaya gitu.

Jadi kaitan saya disana, saya mengerti bahwa nggak enak dilarang

mengunakan jilbab awal saya masuk SMP pun tahun 2000 itu masih ada

sisa-sisa era dimana jilbab masih dianggap aneh, dan saya tau ini nggak

bisa kaya gitu lagi. Itu tahun 2000 itu 18 tahun silam masa mau terulang

lagi.

17. Adakah faktor penghambat dalam peliputan peristiwa tersebut?

Iya pasti ada, ada beberapa yang kurang kooperatif, ada yang susah

dihubungi.

18. Menurut anda kenapa kasus ini perlu diberitakan?

Karena ini menyangkut isu kemerdekaan seseorang, jadi biar gimanapun

satu orang yang terpenjara sementara dia makhluk negara yang bebas itu

nggak benerlah. Orang mungkin melihat ini sepele, satu orang doanglah

tapi kalo yang melakukannya bareng-bareng, banyak, masif terstruktur

gitu itu namanya kejahatan terencana jadi yaa nggak bisa walaupun

korbannya banyak orang, kali aja ada korban-korban lainnya yang kita

nggak tau, yang mungkin diem aja. Jadi nggak ada niatan mengadu

domba muslim dengan hindu atau menjelek-jelekkan sekolah itu nggak

ada. Murni, ada temen kita yang haknya tidak bebas, ayo dibantu. Toh

kalau ada yang nasrani dipaksa sekolah hari minggu dan dilarang ke

gereja itu akan saya tulis karena ada kejadian kaya gitu, nggak bisa,

nggak boleh zalim gitu.

19. Menariknya dari isu ini dibagian mana?

Dari perjuangan si Nita atau Anita, Nita inikan udah make jilbab lama.

Jadi anak-anak di Bali bilang kalau tetep mau make jilbabnya opsinya

dua, pindah ke sekolah islam atau pindah ke Jawa. Itu bukan opsi yang

mudah, pindah ke Jawa jauh dari orang tua itu...gimanaa....gitu.

perjuangan mereka ternyata lebih berat untuk tetap bisa bertahan dengan

selembar kain mereka harus rela pindah ke Jawa dan banyak yang

sekolah di Jawa.

20. Kemudian bagaimana dengan si Anita?

Nah si Anita ini nakal nih, dia kekeh, dia bilang “yasudahlah sekolah mau

berbuat apa, mau ngapain aja, saya tetep make jilbab, kalo saya

dikeluarin yaudah”. Orang tua Anita ngelarang tapi Anita bilang “ini

yang saya perjuangkan, saya mau make jilbab”.

21. Jadi Anita tetep sekolah disana dan teman-temannya pindah ke

Jawa?

Ada anak-anak sebelumnya, jadi mereka punya forum gitu, pelajar muslim

Bali. Salah satu dari mereka cerita ada yang pindah ke Jawa atau pindah

ke sekolah islam padahal mereka secara kemampuan nggak kalah sama

temennya yang sekolah umum. Ini putri bangsa yang punya potensi bagus,

nggak selayaknya dihalangi cuma karna hal ini, semua orang punya

kesempatan yang sama lah.

22. Apakah anda melihat kasus ini diberitakan di media online lainnya?

Jika iya, dimana? Jika tidak, mengapa?

Saya nggak tau ini sejalan atau nggak dengan ideologi media mereka,

satu. Kedua, satu sisi alhamdulillah juga temen-temen dari PII selalu

ngontaknya Republika kalau ada isu ini. Kita nggak bisa gerak kalau

nggak ada didorong sama temen-temen beliau, kita minta bantuan, kita

mengadvokasi sampe kemendikbud sampe ini bener-bener selesai, gitu sih

ini sejalan atau nggak dengan media lain.

23. Adakah sebuah perencanaan redaksi dalam memberitakan kasus ini?

Rencana redaksi ada lah pastinya, redaktur saya mas Feri kami sempet

ngobrol bahwa yaaa tentu kami ingin ini goal, mas Feri sempet bilang

bahwa jangan sampai ada Anita lain, di sekolah lain. Dalam wawancara

kemendikbud saya selalu diminta tanya “apakah aturan ini hanya berlaku

untuk semua sekolah atau hanya untuk SMA 2 doang?” dengan hal itu

saya ngerasa berarti kita ngga ingin ini cuma jadi kasus sesaat di SMA 2

kemudian SMA lain menutup rapat-rapat rahasianya karna ada kasus ini.

Jadi memang kita ingin ini berlaku dan goal, berhasil dan kita terapkan

untuk semua.

24. Apakah ada kode etik dari ROL sendiri dalam membuat berita

mengenai kasus ini?

Iya tentu, ada beberapa ketika saya telpon Anita dan Anita cerita soal

kejadian2 di sekolahnya dengan seniornya cuma Anita minta itu “tidak

dimasukkan ya” kemudian ketika Anita menyebut nama dan dia bilang

“saya sebut namanya tapi tolong jangan ditulis namanya ya” itukan

namaya off the record dan saya menghormati jadi tetep ada lah kode

etiknya.

25. Menurut anda, apa yang seharusnya publik dapatkan dari

pemberitaan ini?

Tentu selain empati ada juga kesadaran dan aksi nyata. Aksi nyata

sebenarnya yang kita harapkan, kita harap dengan ini ada pelajaran

bahwa tidak boleh kondisi ini terulang kembali, ada juga ada kelalaian

maksudnya kasus itu terjadi karena lalai , tidak diperhatikan dengan baik.

Jadi kita sih berharap dengan adanya ini semua pihak jadi makin

perhatian bahwa ada pihak sekolah yang bertentangan dengan hak dasar.

Jadi nggak cuma empati tapi aksi nyata.

26. Mengenai pemberitaan perempuannya, apa yang seharusnya publik

dapatkan?

Bahwa perempuan berhak sekolah dengan menjaga nilai-nilai syariat,

bahwa perempuan punya peran dan fungsi yang seimbang kaya orang

mikir “yaudahlah Anita pindah aja sekolahnya ke sekolah agama” tapi

kalau Anita lebih pinter dibidang sains atau sosial kenapa harus dikecilin

di agama? Dia bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa ini

kenapa harus dikecilin dengan belajar agama, agama wajib cuma agama

harus nggak usah disuruhlah tapi kemudian kalau kapasitas dia lebih

besar dari belajar agama kemudian belajar yang lain kenapa harus

dibatasin? Jadi saya pikir perempuan punya kesempatan, punya ruang

yang sama buat belajar hal lain yang lebih bisa besar dan berkontribusi

untuk masyarakat dan orang-orang di sekitarnya.

Mengetahui,

Fuji Pratiwi

Dokumentasi Waancara Dengan Narasumber

repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32021... · 2016. 7....

Documents

Transcript of repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32021... · 2016. 7....