2015.PMK-29 PMK.03 2015 Penghapusan Sanksi Ps 19
-
Upload
prajanegara -
Category
Documents
-
view
26 -
download
0
description
Transcript of 2015.PMK-29 PMK.03 2015 Penghapusan Sanksi Ps 19
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.03/2015
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 19 (1) UU KUP
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
sanksi administrasi Pasal 19 ayat (1)
Undang‑Undang KUP yang belum dibayar
Wajib Pajak
diberikan dalam hal:
Utang Pajak tersebut dilunasi tersebut sebelum 1 Januari 2016
2
Utang Pajak sebagai dasar penerbitan STP timbul sebelum 1 Januari 2015
Pasal 2
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN
PERMOHONAN WP
3
KETENTUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 19 (1) UU KUP
Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan dengan ketentuan:
permohonan paling banyak diajukan 2 (dua) kali
Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi
permohonan ke-2 paling lama 3 bulan sejak SK ke-1 dikirim, kecuali force majeur
permohonan ke-2 tetap diajukan terhadap STP
4
terdapat sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh WP
Pasal 3
1
2
3
4
5
WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAKSurat Permohonan
1 permohonan untuk 1 STP, kecuali atas utang pajak yang sama diterbitkan lebih dari 1 STP maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar
ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP dilampiri surat kuasa khusus
melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 19 (1) UU KUP
5
Pasal 3
Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi :
1
2
3
4
5
DIRJEN PAJAK
MenelitiKETENTUAN dan PERSYARATAN
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Surat Permohonan I
Surat Permohonan II
MEMENUHI
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
TIDAK MEMENUHI
surat pengembalian permohonan
WAJIB PAJAK
surat pengembalian permohonan
TIDAK MEMENUHI
6
Pasal 4
Paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap
paling banyak 2 kali pengajuan
Utang Pajak telah dilunasi
jangka waktu 3 bulan pengajuan ke-2
permohonan ke-2 tetap diajukan terhadap STP
sisa sanksi administrasi belum dibayar oleh WP
PersyaratanKetentuan
Ketentuan:
permohonan
pertama
permohonan ke-2
Wajib Pajak dianggap belum mengajukan
permohonan sehingga masih dapat mengajukan
permohonan paling banyak 2 (dua) kali
masih dapat mengajukan
permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga)
bulan belum terlampaui
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan
permohonan kembali
1 permohonan untuk 1 STPbahasa Indonesia
KPP WP terdaftar
bukti pelunasan Utang Pajak
Ditandatangani WP
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHOHAN
Pasal 4
7
STATUS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK8
Pasal 5Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan s.d. tanggal SK Pengurangan/Penghapusan atau tanggal surat pengembalian permohonan
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASISECARA JABATAN
9
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PS 19 (1) UU KUP SECARA JABATAN
Penghapusan Secara Jabatan dilakukan dalam hal:
Pengajuan permohonan ke-2 telah melampaui jangka waktu 3 bulan
WP telah 2 (dua) kali mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi
dengan ketentuan:
Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi
Terdapat sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh WP
atau
dan
Pasal 6
10
1
2
1
2
SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN
Surat Keputusan Pengurangan
(diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak)
Pasal 6
11
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi(sanksi administrasi dalam STP
sebagian sudah dilunasi)
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
(sanksi administrasi dalam STP dihapuskan – 100% belum
dibayar)
Ketentuan Penutup
Diundangkan tanggal 13 Februari 2015
12
Pasal 8
PMK ini berlaku pada saat diundangkan