INOVASI PELAYANANPADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DISUSUN OLEH :

NAMA: Nur Hidayanti LaseraNPM : 2012.133.00.015PRODI: MSDMDOSEN: Dra. Frida Chairunisa, M.Si

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA2014

PAKTA INTEGRITASMakalah ini merupakan karya asli saya dan bukan salinan sebagian atau seluruhnya dari karya orang lain. Jika di dalamnya terdapat pendapat orang lain maka pendapat tersebut saya kutip menurut norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah serta sumbernya dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika ternyata saya melanggar pernyataan ini maka saya bersedia memasukkan makalah pengganti dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pelanggaran tersebut disampaikan.

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangInovasi Layanan Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. Sebagai institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum sertastake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transfaransi dan akuntabiltas layanan. Inovasi layanan ini diawali dengan disusunnya standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layanan pertanahan serta dimulainya pembangunan sistem komputerisasi layanan pertanahan pada tahun 1997. Berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Inovasi tersebut antara lain Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan jemput bola atau LARASITA,One Day Service, Layanan Tujuh Menit (Lantum), sistem pembayaran non tunai, SMS Pertanahan.Inovasi layanan pertanahan yang telah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, baik dalam bentuk penghargaan maupun pengakuan, diantaranya Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima dan Citra Layanan Prima dari Presiden RI, Pioneering Mobile Land Information Services dan INTAN SMS-based land services dari World Bank, Aplikasi Pemerintah Terbaik se-Indonesia tahun 2009 dari INAICTA (Indonesia Information and Communication Technology Award) serta penghargaan lainnya. Berbagai penghargaan ini menambah semangat Badan Pertanahan Nasional RI untuk terus melakukan inovasi perbaikan layanan pertanahan guna memenuhi harapan masyarakat/badan hukum pengguna layanan. Inovasi layanan publik di Badan Pertanahan Nasional RI menjadi kegiatan yang berkelanjutan (continous improvement) seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya harapan masyarakat/badan hukum pengguna layanan. Segala kritik dan saran menjadi masukan berharga bagi Badan Pertanahan Nasional RI dalam melakukan inovasi-inovasi layanan pertanahan.

BAB IIPEMBAHASANA. Inovasi Layanan yang diciptakan oleh BPN antara lain:1. Komputerisasi Layanan Pertanahan (KKP)2. Layanan Jemput Bola "LARASITA"3. Layanan 1 Hari Selesai (One Day Service)4. Layanan Tujuh Menit (LANTUM)5. Layanan Informasi Online6. SMS Informasi Pertanahan "2409"7. Layanan Non Tunai

1. KOMPUTERISASI LAYANAN PERTANAHANSebagai institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1997. Pada awalnya kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Spanyol ini dikenal dengan Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghematspace/storageuntuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN dibidang teknologi informatika / komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan 6 kegiatan utama yang meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi serta jaringan (Local Area Network), pelatihan bagi system administrator, operator, manajemen dan kepala kantor selaku pimpinan tertinggi, sosialisasi bagi kepala kantor dan staf pelaksana, pendampingan pada masa implementasi, konversi data tekstual dan spasial dari bentuk hardcopy menjadi digital, dukungan terhadap permasalahan sistem maupun aplikasi dari BPN Pusat.

Komputerisasi layanan pertanahan dilaksanakan secara bertahap, dimulai tahun 1997 yang diimplementasikan di 12 Kantor Pertanahan pada 8 propinsi. Tahap ini menitik beratkan pada data tekstual dengan sistem yang berdiri sendiri untuk setiap kantor pertanahan tanpa ada jaringan antar kantor pertanahan, serta mulai dibentuk Workgroup for Transfer Technology (WGTT) sebagai wadah alih teknologi kepada jajaran BPN RI. Ekspansi Komputerisasi Kantor Pertanahan dimulai sejak tahun 2002, dengan bertambahnya jumlah Kantor Pertanahan yang mengimplementasikannya, dimulainya penggunaan basisdata spasial, walaupun masih terpisah dengan basisdata tekstual serta mulai dilakukan konversi data spasial. Tahun 2006 dilaksanakan digitalisasi peta pendaftaran di provinsi DKI Jakarta yang mencakup 70% bidang tanah terdaftar, dicetuskannya LARASITA dan hingga tahun 2009 komputerisasi kantor pertanahan sudah mencakup 274 Kantor Pertanahan.Pada tahun 2010, dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basisdata, diadopsinya Land Administration Domain Model (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basisdata, penggunaan arsitektur aplikasiN-Tier, antarmuka pengguna berbasis web, basisdata terpusat di Kantor Pusat BPN RI, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan secara mandiri dan satu basisdata untuk data tekstual dan spasial. Sampai tahun 2010 sudah dilakukan implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di 430 Kantor Pertanahan dengan pembiayaan melalui APBN. Dengan dilaksanakannya KKP maka telah terjadi transformasi layanan publik bidang pertanahan di Kantor Pertanahan, tidak ada lagi pelayanan permohonan sertipikat hak atas tanah secara manual, proses permohonan sertipikat hak atas tanah dapat dimonitoring melalui komputer, proses permohonan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan secara tertib dan berurutan (first in first out), terbentuknya database pertanahan yang selaluup to datedan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi pertanahan. Seiring dengan implementasi KKP di berbagai Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, dibangun pula database pertanahan melalui kegiatan konversi atau digitalisasi data pertanahan, baik data tekstual (Buku Tanah) maupun data spasial (Surat Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah). Sampai dengan medio Agustus 2013 telah tersedia database 32 juta bidang tanah (71%) dari total 45 juta bidang tanah tardaftar/bersertipikat yang tersebar di 430 Kabupaten/kota dan 33 Propinsi.Pembangunan komputerisasi layanan pertanahan telah memberikan manfaat tidak hanya bagi Badan Pertanahan Nasional RI, tapi informasi yang dihasilkan juga bermanfaat bagi institusi pemerintah lainnya maupun bagi masyarakat dan kalangan swasta. Implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan telah menjadi titik awal bagi terwujudnya inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya SMS Informasi Pertanahan, layanan jemput bola LARASITA, informasi berkas online, monitoring beban kerja secara online, monitoring capaian kinerja secara online serta berbagai inovasi lainnya.2. LAYANAN JEMPUT BOLA LARASITASatu bentuk inovasi layanan sebagai pengembangan lebih lanjut dari komputerisasi layanan pertanahan adalah Layanan Jemput Bola atau "LARASITA". LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif dengan "hadirnya" petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat. Kelahiran LARASITA sebagai layanan jemput bola dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. Melalui layanan jemput Bola LARASITA, BPN RI bisa menyentuh langsung masyarakat tidak hanya dengan regulasi, tetapi benar-benar bersentuhan secara fisik untuk kemudian secara psikis bisa mengerti tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat.Diketahui bahwa masyarakat khususnya pedesaan- mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, selain mempertajam kesenjangan formalitas antara masyarakat dan Kantor Pertanahan, pada prakteknya juga seringkali melakukan pembiasan informasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat, baik karena pembiasan informasi tentang persyaratan, biaya maupun tentang waktu penyelesaian layanan pertanahan. Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan pertanahan. Hal-hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya intensitas arus informasi yang benar kepada masyarakat pedesaan, yang pada akumulasinya menghentikan arus komunikasi antara Kantor Pertanahan (sebagai representasi BPN RI) dan masyarakat. Tepat pada titik permasalahan itu pula, layanan jemput bola "LARASITA" dengan berbagai armadanya, mobil, motor maupun Kapal LARASITA, menjadi solusi yang tepat.SEKILAS LARASITALARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.Guna untuk menjawab kebutuhan berinteraksi dengan masyarakat tersebut, dilahirkan sebuah interface baru. Sebuah interface yang didesain bukan hanya untuk memberikan layanan administratif pertanahan, tetapi juga melakukan penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Sebuah interface yang bukan sekedar memungkinkan, tetapi harus- bisa menyentuh masyarakat tidak hanya dengan regulasi, tetapi benar-benar bersentuhan secara fisik untuk kemudian secara psikis bisa mengerti tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat. Dan secara praktis: Sebuah interface yang dapat melaksanakan pola pengelolaan pertanahan secara aktif. Interface itu adalah LARASITA.Pada dasarnya, LARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Meskipun begitu, pengamatan pada Kantor Pertanahan yang dijadikan kantor percontohan menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan-layanan pertanahan melalui LARASITA secara signifikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat antusiasme masyarakat terhadap layanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan. Pada penelitian lanjutan atas fenomena itu, kemudian diketahui bahwa masyarakat khususnya pedesaan- mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, selain mempertajam kesenjangan formalitas antara masyarakat dan Kantor Pertanahan, pada prakteknya juga seringkali melakukan pembiasan informasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat, baik karena pembiasan informasi tentang persyaratan, biaya maupun tentang waktu penyelesaian layanan pertanahan.Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan pertanahan. Seperti diketahui, tingkat kepemilikan mobil atau motor pribadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan adalah relatif rendah. Kesulitan ini dilipatgandakan dengan sangat sedikitnya transportasi umum yang cukup nyaman bagi seseorang untuk bepergian dengan membawa dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan tanahnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya intensitas arus informasi yang benar kepada masyarakat pedesaan, yang pada akumulasinya menghentikan arus komunikasi antara Kantor Pertanahan (sebagai representasi BPN RI) dan masyarakat. Tepat pada titik permasalahan itu pula, LARASITA diajukan sebagai solusi.Kedatangan LARASITA di desa-desa (biasanya di area dimana warga desa sering berkumpul) mampu menutup rata jurang formalitas sekaligus jarak geografis berikut jarak psikologis yang sudah lama terbentang diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Pada kunjungan-kun jungan LARASITA, akan mudah didapati perbincangan akrab antara petugas dan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat sedang berada di lingkungan desanya sendiri, berpengaruh besar terhadap sehatnya komunikasi, dimana ketika pertemuan dilakukan di Kantor Pertanahan, terlihat bahwa komunikasi yang terbangun seolah-olah vertikal, dengan menempatkan petugas di sisi atas. Dalam komunikasi yang sehat tersebut, informasi-informasi pertanahan baik dari petugas maupun dari masyarakat akan mengalir lancar.Dengan kondisi komunikasi yang kondusif, akan mudah bagi petugas untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang reforma agraria untuk proses penyiapan masyarakat dalam pelaksanaannya, mendampingi dan memberdayakan masyarakat melalui aset-aset pertanahan, melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses penciptaan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya, melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan legalisasi aset dan melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya.Pelaksanaan Larasita telah memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun internal BPN RI. Bagi masyarakat, pelaksanaan Larasita yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi, pengurusan sertipikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka; biaya akses ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan; pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih murah karena tidak perlu membayar jasa calo/perantara; Pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan. Bagi BPN RI, hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi, adanya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.

3. ONE DAY SERVICESatu lagi bentuk inovasi layanan pertanahan, yaitu One Day Service. Ini merupakan layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. Tujuan dilaksanakannyaOne Day Serviceadalah untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan serta mewujudkan komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat. Dengan upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan menyediakan loket khususOne Day Servicedan setiap berkas permohonan diberikan tanda khusus (stempelOne Day Service). One Day Service LARASITA dilaksanakan oleh Tim LARASITA pada lokasi tertentu sesuai jadwal penugasan tim yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada masyarakat.One Day Service telah dilaksanakan di banyak Kantor Pertanahan antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kubu Raya, Kota Padang, Kota Makassar dan Kantor Pertanahan lainnya.Jenis Layanan Pertanahan dalam One Day ServiceOne Day Servicedilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu. Jenis layanan pertanahan dalamOne Day Servicedi setiap Kantor Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Beberapa layanan pertanahan dalamOne Day Serviceantara lain :1. Pengecekan Sertipikat2. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)3. Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan4. Peningkatan Hak / Perubahan Hak5. Peralihan Hak6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)7. Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko8. Pencatatan Sita9. Pencatatan Blokir4. LAYANAN TUJUH MENIT

Lantum atau Layanan Tujuh Menit merupakan satu bentuk inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Dengan Lantum layanan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Tujuan dilaksanakannya Lantum adalah untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu (kesibukan yang tinggi) untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan.Layanan Tujuh Menit atau Lantum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk wilayah kelurahan tertentu, dimana database pertanahannya atau data elektroniknya telah tervalidasi. Layanan ini dilaksanakan jam 09.00 15.00 WIB pada hari kerja (Senin s/d Jumat) untuk jenis layanan tertentu yang meliputi penghapusan Hak Tanggungan (Roya) serta pengecekan sertipikat hak atas tanah. Disediakan Loket Khusus Lantum yang memudahkan masyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh layanan tujuh menit atau Lantum.5. LAYANAN INFORMASI ONLINEDalam rangka membangun sistem pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, Badan Pertanahan Nasional RI menyediakan layanan akses Informasi pertanahan secara online. Layanan informasi ini disediakan dalam berbagai bentuk media informasi, yaitu KiosK atau anjungan informasi mandiri, website BPN RI, SMS Informasi Pertanahan serta aplikasi BPNGo Mobilepada perangkat berbasis android.KiosK

KiosK merupakan anjungan informasi mandiri yaitu suatu media informasi pertanahan yang tersedia di lobby atau ruang pelayanan Kantor Pertanahan. Melalui KiosK masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi secara mandiri dan gratis tanpa harus antri untuk bertemu petugas di loket. Informasi yang tersedia pada KiosK antara lain informasi jenis layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu serta alur proses penyelesaiannya, informasi biaya layanan serta simulasinya, informasi berkas permohonan, informasi pegawai, informasi PPAT serta informasi jadwal LARASITA. Disamping itu, KiosK juga menyajikan informasi hasil layanan pertanahan yang meliputi jumlah penerbitan sertipikat, jumlah nilai jual beli, jumlah nilai Hak Tanggungan dan jumlah nilai BPHTB/PPH, serta menjadi media bagi masyarakat atau pengguna layanan untuk menyampaikan pengaduan.

WebsiteMedia informasi online lainnya adalah website resmi BPN RI,www.bpn.go.id. Melalui website ini disediakan berbagai fitur serta informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI. Terkait dengan layanan pertanahan, tersedia 2 fitur layanan informasi yaitu informasi tentang jenis layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu, alur proses penyelesaiannya dan informasi biaya layanan beserta simulasinya, serta informasi tentang berkas permohonan.1. Informasi syarat, waktu, proses dan biaya layananInformasi ini menjelaskan tentang berbagai jenis layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, yang meliputi layanan pendaftaran tanah pertama kali (sertipikasi tanah hak milik adat/tanah negara), pemeliharaan data pendaftaran tanah (perubahan subyek/pemegang hak maupun obyek hak atas tanah), pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah serta layanan pengaturan dan penataan pertanahan. Pada fitur ini dapat diperoleh informasi mengenai persyaratan, jangka waktu serta alur proses dari setiap layanan serta dapat menghitung biaya layanan melalui simulasi biaya. 2. Informasi berkas permohonanLayanan ini merupakan salah satu wujud komitmen BPN RI menyelenggarakan layanan publik yang transparan dan akuntabel serta menyediakan sistem layanan publik yang dapat diakses dengan mudah, bebas biaya dan cepat. Melalui fasilitas ini masyarakat dapat memperoleh informasi status penyelesaian berkasnya. Untuk melakukan pencarian berkas, pemilik berkas harus mengisi form yang tersedia dengan benar dan memiliki nomor PIN yang diberikan oleh Kantor Pertanahan untuk setiap berkas permohonan. Nomor PIN ini dapat dilihat pada kuitansi pembayaran berkas permohonan yang diberikan kepada pemohon dan tercetak di bawah barcode.

Informasi yang bisa diperoleh adalah Informasi tanggal masuk berkas, jenis kegiatan, tanggal update berkas terakhir, status permohonan (Selesai/Masih dalam Proses), nama pemilik, serta nama dan alamat penerima berkas. Dengan pelayanan ini masyarakat diharapkan dapat mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi status berkas permohonannya cepat, mudah diakses tanpa mengabaikan akurasi dan keamanan data.

Aplikasi BPNGo MobileSelain informasi melalui SMS Pertanahan "2409", terdapat juga aplikasi BPNGo Mobileyang tersedia pada perangkat komunikasi berbasis software Android. Ini merupakan inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Melalui aplikasi BPNGo Mobileini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan pertanahan, jadwal LARASITA serta informasi permohonan.

6. SMS INFORMASI PERTANAHAN "2409"Layanan Informasi Mobile dalam bentuk Layanan SMS Informasi Pertanahan dengan kode akses "2409" merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang yang menunjukkan komitmen BPN untuk terus mencari bentuk-bentuk perbaikan mutu pelayanan. Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kehilangan waktu dan biaya yang banyak. Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam. Layanan ini disajikan dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp. 350 untuk setiap SMS, yang dibebankan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk semua jenis penyedia layanan telekomunikasi. Layanan ini pun menggunakan kode akses yang singkat dan mudah diingat yakni "2409", merupakan penyatuan berbagai layanan SMS Pertanahan yang ada telah ada di masing-masing Kantor Pertanahan dengan nomor akses yang berbeda-beda. Angka "2409" merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni 24 September 1960. SMS Informasi Pertanahan "2409" merupakan wujud nyata dari BPN baru dengan semboyan pelayanan pertanahan yang cepat, murah, sederhana, pasti dan tidak KKNUntuk memperoleh informasi melalui SMS "2409", cukup mengirimkan SMS ke nomor khusus 2409 dengan mengetikkan kata kunci sesuai dengan format yang disediakan maka informasi yang diinginkan akan segera diperoleh dengan mudah, cepat dan murah. Kata kunci/prefix yang digunakan dalam layanan SMS Pertanahan ini antara lain NoInformasiFormat PerintahContoh

1.Informasi BerkasBERKAS(spasi)NOMOR BERKAS/TAHUN(spasi)PINBERKAS 1001/2013 2801-1234

2.Informasi Biaya

Biaya PengukuranUKUR(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAHUKUR 26 5000

Biaya Pemberian HakPEMBERIAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAHPEMBERIAN 26 1000

Biaya KonversiKONVERSI(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAHKONVERSI 26 1000

Biaya Pengakuan HakPENGAKUAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAHPENGAKUAN 26 1000

Biaya Peralihan HakPERALIHAN(spasi)LUAS TANAH(spasi)NILAI TANAHPERALIHAN 1000 1000000

3.PengaduanPENGADUAN#NAMA#NOMOR TELEPON#ADUANPENGADUAN#BUDIMAN#0811000000#ISI PENGADUAN SAYA

4.Informasi Kode PropinsiKODE(spasi)PROPINSIKODE PROPINSI

Daftar Kode PropinsiKodePropinsi

01Aceh

02Sumatera Utara

03Sumatera Barat

04Sumatera Selatan

05Riau

06Jambi

07Bengkulu

08Lampung

09DKI Jakarta

10Jawa Barat

11Jawa Tengah

KodePropinsi

12Jawa Timur

13DI Yogyakarta

14Kalimantan Barat

15Kalimantan Tengah

16Kalimantan Timur

17Kalimantan Selatan

18Sulawesi Utara

19Sulawesi Tengah

20Sulawesi Selatan

21Sulawesi Tenggara

22Bali

KodePropinsi

23Nusa Tenggara Barat

24Nusa Tenggara Timur

25Maluku

26Papua

27Maluku Utara

28Banten

29Kep. Bangka Belitung

30Gorontalo

31Sulawesi Barat

32Kepulauan Riau

33Papua Barat

7. LAYANAN NON-TUNAISebagai salah satu upaya peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional RI mengembangkan Layanan Non-tunai. Layanan Non-tunai merupakan cara pembayaran biaya layanan pertanahan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi pembayaran dilakukan pada Bank Persepsi atau menggunakan kartu kredit/kartu debit. Inovasi layanan ini dicetuskan mengingat besarnya jumlah uang pembayaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Kantor Pertanahan setiap harinya, sehingga menimbulkan potensi terjadinya korupsi, kejahatan perampokan/pencurian mengingat bendahara harus menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi maupun beredarnya uang palsu jika pembayaran dilakukan secara tunai.Pembayaran non-tunai dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut disamping manfaat lainnya seperti transaksi aman, mudah dan cepat, transaksi terkontrol, mengurangi waktu penghitungan dan salah penghitungan saat transaksi. Pembayaran non-tunai dilaksanakan bekerjasama dengan perbankan, dalam berbagai bentuk antara lain :1. Bank Persepsi, tersedianya kantor cabang/kas Bank di Kantor Pertanahan.2. Electronik Data Capture (EDC), tersedianya perangkat EDC di Loket Pembayaran.3. Mobile Bank, tersedianya mobile bank sebagai bank persepsi di Kantor Pertanahan.Beberapa Kantor Pertanahan yang telah menerapkan pembayaran non-tunai antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kabupaten Sukoharjo, Kota Batam dan beberapa Kantor Pertanahan lainnya.

B. KEUNGGULAN DAN KEKURANGANa) Keunggulan1. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan pada Badan Pertanahan Nasional membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi yang terkait dalam bidang pertanahan melalui website sehingga program yang dicanangkan tersebut dapat berjalan dengan lancar.2. Layanan melalui komputerisasi tersebut juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sektor usaha dan industri.3. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pertanahan melalui website layanan pengaduan yang telah sediakan sehingga dapat memperbaiki kinerja Badan Pertanahan Nasional.

b) Kekurangan Masyarakat belum bisa mengakses sepenuhnya informasi layanan terkhusus masyarakat yang tinggal di desa terpencil karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan layanan melalui internet. Belum semua Instansi BPN yang menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Disisi lain, belum semua aparat di Instansi BPN melek teknologi informasi, belum familiar menggunakan web internet untukpelayanan informasi pertanahan.

C. MANFAAT INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI BAGI MASYARAKATManfaat yang dapat dirasakan antara lain: Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor.

Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

D. SRATEGI MENYEBARLUASKAN INOVASI KEPADA MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN

INOVASIPENGGUNAAN LAYANAN MASYARAKAT,PENGUSAHAPEMERINTAHKOMUNIKASI / SOSIALISASI (face to face)MEDIA MASSAKEPUTUSAN ADOPSI

1. KomunikasiKomunikasi adalah proses yang digunakan konsumen dan organisasi untuk saling membagi informasi guna mencapai pengertian bersama. Komunikasi penting sekali bagi penerimaan yang menyebar luaskan produk/inovasi baru. Suatu produk/inovasi baru akan segera menyebar luas ke masyarakat jika inovator memanfaatkan saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luas. Beberapa kecepatan inovasi menyebar ke seluruh masyarakat tergantung pada banyaknya komunikasi para masyarakat (komunikasi lisan).

2. Media MassaMetode komunikasi massa seperti penggunaan iklan memang dapat menyebarkan informasi tentang inovasi baru dengan cepat tetapi hal tersebut tidak lantas dapat begitu saja membuat inovasi baru tersebut diadopsi oleh khalayak. Hal itu dikarenakan diadopsi tidaknya inovasi baru terkait dengan masalah resiko dan ketidakpastian. Disinilah letak pentingnya komunikasi antarpribadi. Orang akan lebih percaya kepada orang yang sudah dikenalnya dan dipercayai lebih awal atau orang yang mungkin sudah berhasil mengadopsi inovasi baru itu sendiri, dan juga orang yang memiliki kredibilitas untuk memberi saran mengenai inovasi tersebut.

BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat berkembang di masyarakat. Umumnya Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi didalamnya: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Saat ini tren penggunaan e- yang berarti elektronik bermunculan. Seperti e-education,e-government, e-learning dan lain sebagainya. Teknologi Informasi dan Komunikasi seakan telah mendarah daging didalam diri setiap manusia di era ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menglobal mampu mencakupi segala aspek yang ada dalam kehidupan.

Pembangunan komputerisasi layanan pertanahan telah memberikan manfaat tidak hanya bagi Badan Pertanahan Nasional RI, tapi informasi yang dihasilkan juga bermanfaat bagi institusi pemerintah lainnya maupun bagi masyarakat dan kalangan swasta. Implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan telah menjadi titik awal bagi terwujudnya inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya SMS Informasi Pertanahan, layanan jemput bola LARASITA, informasi berkas online, monitoring beban kerja secara online, monitoring capaian kinerja secara online serta berbagai inovasi lainnya.

B. SARAN

Masih perlunya sosialisasi penggunaan layanan lebih lanjut secara lengkap dan jelas kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengerti cara memperoleh informasi dan pelayanan yang telah disediakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi

http://strategikomunikasi.blogspot.com/2011/12/difusi-inovasi.html

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=alur%20pelayanan%20larasita%20bpn&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CE4QFjAF&url=http://media.unpad.ac.id/thesis/170720/2010/170720100501_1_7698.pdf&ei=oWA5U9m_IM6xrgelxoCwDA&usg=AFQjCNHWxwAzJJpeArwrimCqACPbqQkBRg&bvm=bv.63808443,d.bmk