2013 tentang Standar Pelayanan Inspektorat
Transcript of 2013 tentang Standar Pelayanan Inspektorat
STANDAR PELAYANAN
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Gedung BPPT II, Lt. 9
Jalan MH. Thamrin 8, Jakarta Pusat Telp.: (021)3169300, Faks.: (021) 31922366.
Website : http://inspektorat.bppt.go.id
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian.
5. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 749);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 38 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012);
11. Peraturan …
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 66 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Pembina /Penanggungjawab
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Tentang SPIP;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009,
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi
Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
18. Peraturan Kepala BPPT Nomor Tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan BPPT;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG STANDAR
PELAYANAN INSPEKTORAT.
Bab I …
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Didalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
2. Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan Tupoksi
Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa:
2.1. Audit 2.2. Reviu 2.3. Evaluasi 2.4. Pemantauan 2.5. Kegiatan Pengawasan lainnya 2.6. Telaahan Teman Sejawat
3. Layanan Inspektorat di atas dikategorikan dalam Kluster
Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Definisi dari layanan Inspektorat pada butir 2 di atas adalah sebagai berikut :
1. Audit
adalah adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
1.1. Audit Kinerja
Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas operasi (3E).
1.2. Audit …
1.2. Audit Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit atas penugasan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan maksud dan tujuan tertentu.
1.3. Audit Investigatif / Audit Khusus Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
1.4. Audit BMN.
Audit BMN adalah audit terhadap pengadaan Barang Milik Negara dalam satu periode tertentu.
2. Reviu
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006, Reviu diartikan sebagai prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga 2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran 2.3. Reviu RKAK/L 2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam suatu periode tertentu.
3. Pemantauan …
3. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional 3.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian
4. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4.1. Evaluasi SPIP
Evaluasi atas penerapan SPIP pada Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT.
4.2. Evaluasi AKIP
Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.
4.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah penilaian menggunakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment).
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
Aktivitas pengawasan lainnya berupa: 5.1. Konsultasi dan Asistensi
Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5.2. Supervisi dan Pendampingan Supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan unit kerja di lingkungan BPPT;
5.3. Sosialisasi …
5.3. Sosialisasi Sosialisasi mengenai pengawasan baik intern unit kerja Inspektorat, maupun kepada unit kerja/satuan kerja di lingkungan BPPT.
6. Telaahan Sejawat
Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Telaahan adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
6. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Penetapan Standar Pelayanan (SP) untuk layanan Inspektorat yang
dihasilkan dari tatalaksana pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan
fungsi) Inspektorat, sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam
Keputusan ini.
Bab III …
BAB III PENGATURAN STANDAR PELAYANAN
Pasal 3
Pengaturan standar pelayanan ini meliputi 17 (tujuh belas) layanan Inspektorat sebagai berikut: 1.Audit
1.1. Audit Kinerja 1.2. Audit Tujuan Tertentu 1.3. Audit Investigatif / Audit Khusus 1.4. Audit BMN
2.Reviu
2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga 2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran 2.3. Reviu RKAKL 2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja
3.Pemantauan
3.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 3.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian
4.Evaluasi
4.1. Evaluasi SPIP 4.2. Evaluasi AKIP 4.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5.Pengawasan lainnya.
5.1. Konsultasi dan Asistensi 5.2. Supervisi dan Pendampingan 5.3. Sosialisasi
6.Telaahan Teman Sejawat 6.1.Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review)
Pasal 4
(1) Standar pelayanan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 digunakan
oleh: a. penyelenggara pelayanan; b. pelaksana pelayanan; c. masyarakat maupun aparat pengawasan dalam
Penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Standar pelayanan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut
dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 5 …
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : 15 B TAHUN 2013 TANGGAL : 27 JANUARI 2013
No Komponen Uraian 01 02 03
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 8.a/Kp/KA/BPPT/II/2011 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPPT
2. Persyaratan Pelayanan
1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke Inspektorat dengan alamat: Gedung BPPT II Lantai 9, Jl. MH.Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Telp.: 021-3169300, Faks.: 021-31922366, website : http://inspektorat.bppt.go.id
2. Hadir langsung di Kantor Inspektorat
(sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu; (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan Inspektorat)
3. Jangka waktu …
3. Jangka waktu Sesuai Baku Mutu pada pada masing-masing layanan sebagaimana tercantum dalam SOP
4. Biaya/tarif Tidak ada.
5. Produk pelayanan 1. Laporan Hasil Audit 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil Pemantauan 4. Laporan Hasil Evaluasi 5. Laporan Pengawasan lainnya. 6. Laporan Hasil Penelaahan
6. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
1. Peralatan hardware dan Software 2. Ruang Informasi Publik 3. Ruang Kerja Inspektorat 4. Data Center Inspektorat 5. Kertas Kerja Audit 6. Peraturan Perundangan yang berlaku.
7. Kompetensi Pelaksana
1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang layanan terkait
2. Memahami SOP di masing-masing layanan Inspektorat terkait Audit.
3. Memiliki kualifikasi dibidangnya. 4. Memahami operasional tatakerja Jabatan
Fungsional Auditor 8. Pengawasan
internal 1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi 9. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Diatur dalam SOP Pengaduan Pengguna Layanan
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Pengaduan KIP BPPT dengan alamat Gedung BPPT II Lantai 9, Jl. MH.Thamrin 8 Jakarta Pusat.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung KIP via telepon dan email sebagai berikut:
Telp.: (021)3169300; (021) 31922366 email : [email protected] website: kip.bppt.go.id
10. Jumlah …