2011 DTSD Ketentuan Barang Larangan Dan Pembatasan

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR

KEPABEANAN DAN CUKAI

Disusun Oleh:

Bambang Semedi, S.H. (Widyaiswara Utama)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI 2011

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR

KEPABEANAN DAN CUKAI

Disusun Oleh:

Bambang Semedi, S.H. (Widyaiswara Utama)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI 2011

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan

DTSD DTSD Kepabeanan dan Cukai

i


DAFTAR ISIHalaman KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................vii PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ...... viii PETA KONSEP MODUL ..... ix MODUL KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN A. Pendahuluan .. 1 1. Deskripsi Singkat .......................................................1 2. Prasyarat Kompetensi ...................................................... 3 3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ........................ 3 4. Relevansi Modul ................. 4 B. KEGIATAN BELAJAR ............................................................................ 5 1. Kegiatan Belajar (KB) 1 .......................................................5 KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP) UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Indikator Keberhasilan ..... 5 1.1. Uraian dan contoh ...........................................................................5 A. Senjata Api .................................................................................5 1) Pengertian dan Definisi Senjata Api .. 6 2) Ketentuan Impor Senjata Api .. 12 B. Amunisi dan Mesiu 14 1) Amunisi ....14 2) Mesiu ...15 C. Bahan Peledak .......................................................................... 17 D. Selpeter ......................................................................................21 E. Petasan / Happy Crackers ........................................................ 24 F. Barang Cetak .............................................................................26 1) Pengertian .... 27


ii

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan2) Klasifikasi Barang Cetak .. 27 3) Ketentuan Pidana ..... 28 G. Film dan Kaset Video .................................................................28 1) Pengertian Film ..29 2) Video ... 30 3) Kaset Video ....30 1.2. Latihan 1 ......... 33 1.3. Rangkuman ..... 33 1.4. Tes Formatif 1 .... 38 1.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................ 41 2. Kegiatan Belajar (KB) 2 ...................................................... 42 KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP) UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator ... 42 2.1. Uraian dan contoh .......................................................................... 42 A. Narkotika ................................................................................... 42 1) Narkotika .43 2) Penggolongan Narkotika . 43 3) Ketentuan Mengimpor Narkotika 44 4) Pengangkutan Narkotika . 45 B. Psikotropika .............................................................................. 46 1) Pengertian Psikotropika .. 47 2) Penggolongan Psikotropika 47 3) Transito Psikotropika ......................................................... 48 C. Prekursor .................................................................................. 49 1) Pengertian Prekursor 50 2) Daftar Jenis Prekursor ....................................................... 51 D. Sediaan Farmasi, Obat Tradisional dan Alat Kesehatan ..... 51 1) Pengertian . 52 2) Ketentuan Impor Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 54 3) Impor atau Ekspor Obat Tradisional . 55 4) Tindak Pidana Pelanggaran Ketentuan Sediaan ............... 56


iii

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanFarmasi dan Alat Kesehatan ...... 57 E. Makanan dan Minuman Beralkohol ..... 58 1) Pengertian .. 59 2) Larangan Dalam Importasi Minuman beralkohol ... 60 3) Larangan ....... 61 F. Pencemaran Lingkungan Hidup ... 63 1) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) . 63 2) Bahan Perusah Lapisan Ozon (Ozone Depleting Subtances) . 64 3) Pasir Laut ... 66 4) Bahan-Bahan Galian 67 5) Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas .... 71 6) Limbah .71 7) Ketentuan Pidana .... 71 2.2. Latihan 2 ......... 71 2.3. Rangkuman .... 72 2.4. Tes Formatif 2 ..... 78 2.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................ 81 3. Kegiatan Belajar (KB) 3 .......................................................82 KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP) UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN FLORA, FAUNA, CITES, INDUSTRI PERDAGANGAN, KEUANGAN DAN KEBUDAYAAN Indikator Keberhasilan ...... 82 3.1. Uraian dan contoh .......................................................................... 82 A. Flora ... 82 1) Pengertian .... 83 2) Tindakan Karantina Tumbuhan .. 83 B. Fauna .. 85 1) Karantina Hewan .. 85 2) Persyaratan Karantina . 86 3) Pemasukan 87 4) Perikanan 88


iv

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan5) Ketentuan Pidana Kejahatan .. 89 6) Ketentuan Pidana Pelanggaran ......................................... 89 C. CITES ......91 1) Lingkup Nasional .. 92 2) Pengertian .. 96 D. Dalam Penggolongan barang ekspor ... 97 1) Barang yang diatur ekspornya 99 2) Barang yang diawasi ekspornya .99 3) Barang yang dilarang ekspornya ... 100 E. Pembawaan Uang .... 101 1) Pengertian .. 102 2) Pelaporan ...... 107 F. Money Laundering ... 108 1) Pengertian .. 109 2) Upaya Pemberantasan Money Laundering Di Indonesia 3) Pelaksanaan Upaya-upaya rezim Anti Money Laundering... 112 4) Pelaksanaan Rezim Anti Money Laundering oleh PPATK 113 5) Implementasi UU Tindak Pidana Pencucian uang oleh Polri, Jaksa dan Hakim . 113 G. Deteksi Uang Palsu ..... 115 1) Pengertian .. 116 2) Hasil Cetak Yang Kasar ...116 3) Tanda Air 117 4) Nomor Seri . 118 5) Benang Pengaman ..... 120 6) Visible Fluorescent Ink .... 122 H. Benda Cagar Budaya, dan Situs ...... 123 3.2. Latihan 3 ......... 126 3.3. Rangkuman .... 127 3.4. Tes Formatif 3 .... 133 3.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ........................ 136 PENUTUP ..... 137 112


v

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanTES SUMATIF ................................................................ 138 KUNCI JAWABAN ( TES FORMATIF DAN TES SUMATIF ) ... 146 DAFTAR PUSTAKA .... 158


vi


DAFTAR GAMBAR

Nomor1.1. 1.2.

Judul GambarSenjata Genggam atau Laras Pendek Jenis Pistol Senjata Genggam atau Laras Pendek jenis Revolver

Halaman7 8

1.3.

Senjata Bahu atau Laras Panjang

8


vii


PETUNJUK PENGGUNAAN MODULUntuk dapat memahami modul ini secara benar, maka peserta diklat diharapkan mempelajari modul ini secara urut mulai dari Kegiatan Belajar 1 sampai dengan Kegiatan Belajar 3. Cara mempelajari setiap kegiatan belajar adalah mengikuti tahap-tahap berikut ini: 1. Lihat apa yang menjadi target indikator dari kegiatan belajar tersebut; 2. Pelajari materi yang menjadi isi dari setiap kegiatan belajar (dengan cara membaca materi minimal 3 kali membaca isi materi kegiatan belajar tersebut); 3. Lakukan review materi secara umum, dengan cara membaca kembali ringkasan materi untuk mendapatkan hal-hal penting yang menjadi fokus perhatian pada kegiatan belajar ini; 4. Kerjakanlah Tes Formatif pada kegiatan belajar yang sedang dipelajari; 5. Lihat kunci jawaban Tes Formatif dari kegiatan belajar tersebut yang terletak pada bagian akhir modul ini. 6. Cocokkan hasil tes formatif dengan kunci jawaban tersebut, apabila ternyata hasil Tes Formatif peserta diklat memperoleh nilai minimal 67 (jumlah yang benar x 100/15), maka kegiatan belajar dapat dilanjutkan pada kegiatan belajar berikutnya, namun apabila diperoleh angka di bawah 67, maka peserta diklat diharuskan mempelajari kembali kegiatan belajar tersebut agar selanjutnya dapat diperoleh angka minimal 67. 7. Kerjakan Tes Sumatif apabila semua Tes Formatif dari seluruh kegiatan belajar telah dilakukan. 8. Lihat kunci jawaban Tes Sumatif yang terletak pada bagian akhir modul ini 9. Cocokkan hasil tes sumatif dengan kunci jawaban tes sumatif, apabila ternyata hasil tes sumatif peserta diklat memperoleh nilai minimal 67 (jumlah yang benar x 100/25), maka peserta diklat dapat dinyatakan lulus dari

kegiatan belajar


viii


PETA KONSEPDalam mempelajari modul ini, agar lebih mudah dipahami maka disarankan kepada peserta diklat untuk mempelajari peta konsep modul. Dengan demikian pola pikir yang sistematik dalam mempelajari modul dapat terjaga secara berkesinambungan selama mempelajari modul.


ix


APENDAHULUAN

MODUL

KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN1. Deskripsi Singkat

Senjata api, amunisi dan mesiu adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Tujuan utama dari pengelolaan peraturan dan larangan guna perlindungan, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menjaminnya terlaksananya keamanan di dalam masyarakat. Setiap kegiatan impor maupun ekspor komoditi yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dimanapun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak yang ditimbulkan dapat positif maupun negatif. Senjata api, amunisi dan mesiu dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal, akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahan-bahan berbahaya memang sangat berbahaya sekali baik pada kesehatan maupun pada lingkungan hidup, oleh karena itu pemasukan bahan-


1

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanbahan berbahaya ke Indonesia harus diawasi. Tata niaga dari bahan berbahaya ini sudah diatur oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan Bea dan Cukai hanya mengawasi dengan tetap menjaga kelancaran arus barang, jasa, ataupun kelancaran dokumen. Bahan-bahan berbahaya benarbenar sangat berbahaya jika tidak diawasi penggunaannya. Penggunaan bahanbahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan bagi perusahaan saja, tanpa memperhatikan kesehatan masyarakat dan lingkungan pada umumnya. Disinilah peran Badan POM (Pengawasan Obat dan Minuman) dalam mengawasi penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut, jika penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut untuk bahan dalam pembuatan obat dan makanan. Sebenarnya tanpa peran aktif dari masyarakat dan para pelaku dunia usaha (pengusaha), kesemua instansi tersebut tidak akan bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Diharapkan disini para pengusaha untuk

menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut sesuai dengan fungsinya. Jangan hanya untuk mengejar keuntungan saja, masyarakat yang menjadi korbannya. Serta peran aktif masyarakat untuk lebih teliti dalam mengkonsumsi barang-barang dengan terlebih dahulu mengetahui komposisi atau bahan baku apa yang digunakan. Jika terdapat bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya dan sebagai bahan yang tidak selayaknya untuk digunakan, maka diharapkan untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Badan POM misalnya. Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Selpeter atau asam sendawa yang mempunyai nama kimiawi Kalium Nitrate(KNO3) adalah bahan atau zat berupa butir-butir putih transparan yang memiliki rasa asin, mudah larut dalam air, dapat larut sedikit dalam alkohol serta berkadar racun rendah. Ketentuan impor selpeter sama dengan ketentuan impor bahan peledak. Happy crackers adalah petasan yang memiliki kembang api yang


2

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasandapat meledak seperti petasan tetapi sekaligus mengeluarkan kembang api yang berwarna-warni. Sejak tahun 1977 happy crackers merupakan salah satu jenis barang yang dilarang sepenuhnya atas produksi dan impornya. Bahan peledak merupakan salah satu barang dibatasi yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya sehingga terhadap importasinya diperlukan ketentuanketentuan baik dari intern DJBC sendiri maupun ketentuan-ketentuan dari instansi/departemen terkait yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan bahan peledak tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahan kimia yang biasa dipakai untuk bahan peledak sangat banyak jenisnya. Pengelompokan bahan-bahan peledak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya berdasarkan komposisi senyawa kimia, kegunaannya, jenis bahan baku dan/atau bahan setengah jadi menurut sifat eksplosifnya dan lingkungan penggunaannya.

2. Prasyarat KompetensiUntuk mempelajari modul ini, idealnya Anda telah ditunjuk sebagai Peserta dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pegawai DJBC Gol II yang belum pernah mengikuti diklat teknis; Lulusan SLTA atau sederajat; Usia maksimum 50 tahun; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti diklat; Tidak sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; Tidak sedang ditunjuk mengikuti diklat lain; Ditunjuk oleh Sekretaris DJBC.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarStandar Kompetensi Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu

melaksanakan dan menjelaskan Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (KBLP) untuk Kepentingan Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan


3

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanKetertiban Masyarakat atas pelaksanaan penyelesaian pelanggaran

Kepabeanan dan Cukai secara optimal.

Kompetensi Dasar Bahan ajar atau Modul Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (KBLP) untuk Kepentingan Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini bermanfaat bagi peserta didik dan/atau peserta Diklat sebagai pedoman dalam mengikuti ujian, evaluasi pembelajaran dan nantinya berguna bagi peserta DTSS I dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sewaktu bekerja sesuai bidang spesialisasinya.

4. Relevansi ModulRelevansi modul terhadap tugas pekerjaan yang akan dijalankan peserta diklat adalah sebagai berikut : a. Materi modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lengkap tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan lalulintas barang impor dan ekspor terutama dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia atas dampak yang timbul dari aktifitas ekspor dan impor barang tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut para siswa diharapkan mengenal dan memahami barang-barang yang terkena peraturan larangan dan pembatasan oleh instansi teknis terkait. b. Materi modul ini terkait pada mata pelajaran identifikasi, pengetahuan dan klasifikasi barang serta mata pelajaran teknis pabean dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh penetapan jenis-jenis barang larangan dan pembatasan, penangan serta persyaratan import dan ekspornya.


4


BKEGIATAN BELAJAR1. Kegiatan Belajar (KB) 1

KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP) UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKATIndikator Keberhasilan : Setelah mempelajari materi diharapkan siswa mampu menjelaskan ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan bidang Hankamtibnas antara lain: sejata api, amunis, mesiu, bahan peledak , selpeter, petasan/ happy crackers, barang cetak, film dan kaset video.

1.1. Uraian dan Contoh

A.

SENJATA APISemua negara yang berdaulat dan merdeka selalu ingin melindungi

negara, pemerintah dan rakyatnya dari gangguan ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, lingkungan hidup, keamanan, kesehatan dan kesejahteraannya dari gangguan negara lain maupun dari gangguan lainnya. Untuk itu peran serta Bea dan Cukai adalah mengamankan dan melindungi wilayah teritorial negara, wilayah Republik Indonesia dari gangguan yang timbul pada lalu lintas barang, alat angkut, orang yang mengganggu


5

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasankepentingan negara yang berdaulat dan mengganggu kelancaran arus dokumen dan barang, yang salah satunya dengan melakukan Penegakan Hukum. Untuk melakukan penegakan hukum tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan penanganan tentang larangan, pembatasan dan wewenang pegawai, demikian juga masyarakat usaha, importir, eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) juga diharapkan mengetahui dan terampil dalam mengurus atau memproses barang yang termasuk terkena peraturan larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan bidang pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti Senjata Api, Amunisi dan Mesiu, Bahan Peledak, Selpeter, Petasan / Happy Crackers, Barang Cetakan, Film. Pada dasarnya impor senjata api tidak dibenarkan dilakukan instansi lain selain Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Namun demikian dapat diimpor, diekspor dan dimiliki, dikuasai dan atau penggunaan senjata api dapat dilakukan untuk yang Non standar TNI/Polri yang berkaliber maksimal senjata genggam atau laras pendek kaliber 32 MM, yang berkaliber maksimal senjata bahu atau laras panjang kaliber 22 MM dan digunakan instansi pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum.

1) Pengertian dan Definisi Senjata ApiSenjata Api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Pengertian senjata api berdasarkan ordonansi Senjata Api tahun 1939 juncto Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah termasuk juga : a. Bagian-bagian dari senjata api b. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya c. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api imitasi seperti alarm pistolen(pistol tanda bahaya), start revolvers(revolver perlombaan), shijndood


6

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanpistolen(pistol suar), schijndood revolvers(revolver suar) dan benda-benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya. Dikeluarkan dari pengertian senjata api : a. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak b. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik c. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan Penggolongan senjata api menurut versi TNI/POLRI: a. Pistol/ revolver, dari berbagai macam tipe dan kaliber b. Pistol Mitraliur, dari berbagai macam tipe dan kaliber c. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber d. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat e. Roket Launcher, dari berbagai macam. f. Mortir, dari berbagai macam g. Meriam, dari berbagai macam, dan Peluru kendali, dari berbagai macam Gambar 1.1. Senjata genggam atau laras pendek jenis Pistol


7

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanGambar 1.2. Senjata genggam atau laras pendek jenis Revolver

Gambar 1.3. Senjata bahu atau laras panjang

SS2-V1 Asault Rifle. Kaliber : 5,56 x 45 mm Panjang Laras : 460 mm Berat : 3.2 kg Panjang Keseluruhan : 930 mm (24 September 2004)


8

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanMenurut Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 (1) : Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Sanksi berdasarkan undang-undang ini hukumannya jauh lebih berat dibandingkan Ordonansi 1937 yang sanksi hukumannya hanya satu tahun kurungan. Senjata dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Kepala Direktorat Intelijen Pengamanan. Di dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntunan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, izin untuk mengimpor, memiliki, menguasai, dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dapat diberikan untuk keperluan :

a. Pembatasan Senjata api perorangan untuk bela diri Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan bela diri karena untuk menghadapi ancaman yang nyatanyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya Pemberian izin senjata api perorangan untuk membela diri tersebut dibatasi 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan

ukuran/kaliber non standar TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1(satu) magazyne/cylinder Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan dapat dikendalikan Izin senjata api perorangan untuk bela diri sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui, apabila alasan tersebut tidak sesui lagi


9

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanDalam hal dipandang perlu kepada pejabat-pejabat pemerintah tertentu dapat memberikan izin untuk menguasai dan atau menggunakan senjata api dan amunisi dari jenis, macam dan ukuran standar TNI/POLRI. Senjata api yang dimaksud merupakan pinjaman dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang diperoleh melalui permohonan diri yang berkepentingan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pembatasan senjata api perorangan untuk olahraga Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran (target shooting) dan atau berburu Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis, macam dan ukuran/ kaliber yang khusus (original) digunakan untuk olahraga tersebut dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak Setiap olahragawan menembak sasaran dan atau berburu diwajibkan menjadi anggota dari Persatuan Olahraga menembak dan atau berburu yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Permohonan izin untuk pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi untuk keperluan olahraga menembak sasaran dan atau berburu wajib disertai rekomendasi dari persatuan olahraga yang dimaksud pada sub c di atas Izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran dan atau menggunakan senjata api, amunisi dibatasi pada satu senjata api dan amunisi dari jenis, macam dan ukuran/ kaliber yang digunakan untuk setiap jenis mata lomba (event) Izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan berburu untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api, amunisi dibatasi pada satu senjata dari jenis, macam, dan ukuran/ kaliber yang digunakan untuk memburu binatang yang diizinkan sesuai dengan akta berburu (jacht-acte) dan atau izin berburu (jachtvergunning)


10

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanIzin senjata perorangan untuk olahraga menembak sasaran dan atau berburu, sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui jika pemegang izin tersebut tidak melakukan kegiatan olahraga tersebut Pengurus Persatuan Olahraga yang dimaksud pada sub c di atas ikut bertanggung jawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimiliki, dikuasai dan atau digunakan untuk para anggotanya

c. Pembatasan senjata api perorangan untuk koleksi Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai sejata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor Senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemalunya (slagpinveer) atau peralatan vital lainnya Pasak dan pegas pemalu atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak kepolisian yang memberikan izin Senjata api koleksi tidak dapat digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata-mata

d. Senjata api dan amunisi untuk kapal laut indonesia dan asing Untuk kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran kapal-kapal Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, kepada pemilik kapal-kapal tersebut apabila dipandang perlu dapat diberikan izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi Senjata api dan amunisi yang dimaksud adalah jenis, macam dan kaliber senjata api non standar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jumlah senjata api dan amunisi yang diizinkan adalah hanya untuk mempersenjatai 1/3 (sepertiga) dari kekuatan awak kapal dengan maksimum 10 (sepuluh) pucuk senjata api setiap kapal dan amunisi sebanyak untuk 3 (tiga) magazyn/ cylinder untuk setiap senjata api. Senjata api dan amunisi yang dimaksud merupakan perlengkapan kapal yang dipertanggungjawabkan kepada nahkoda


11

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPermohonan izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan amunisi untuk kapal-kapal tersebut wajib disertai rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Awak-awak dari kapal laut asing bukan kapal perang yang berlabuh di pelabuhan Indonesia dilarang untuk membawa senjata api dan atau amunisinya ke darat e. Ketentuan wajib simpan senjata api dan amunisi. Senjata api perorangan untuk membela diri, olahraga dan amunisinya berdasarkan pertimbangan keamanan dapat dikenakan wajib simpan pada komando-komando kepolisian

2) Ketentuan impor senjata api.Untuk bisa memasukkan senjata api ini, importir harus, memiliki izin dari Kepala Kepolisia Republik Indonesia, memiliki Angka Pengenal Impor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tempat pemasukan senjata api dan amunisi dapat dilakukan melalui pelabuhan laut maupun udara. Untuk pelabuhan laut dapat melalui Medan (Belawan), Jakarta (Tanjung Priok), Surabaya (Tanjung Perak), Makassar (Soekarno-Hatta). Untuk pelabuhan udara dapat melalui Bandara Polonia, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda dan Bandara Hasanuddin. Prosedur yang harus ditempuh adalah, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan : identitas, jumlah dan jenis senjata api, negara penjual, jangka waktu pemasukkan, pelabuhan pemasukkan, dan lain-lain izin yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalm jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Peralatan Keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti/mengejutkan berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tanggal 21 Agustus 1998, adalah:


12

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasana. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/ revolver gas stick/ pentungan gas spray gas gantungan kunci gas extinguising gun/ pemadam api ringan pulpen gas, dll. b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/ tongkat listrik kejutan genggam senter serba guna, dll. c. Senjata panah : model cross bow (senjata panah) panah busur, dll. d. Senjata tiruan/ replika e. Senjata angin kaliber 4,5 mm f. Alat pemancang paku beton Surat Direktur Intelpam Nomor : B/337/VI/1988 Tanggal 20 Juni 1988 mengenai senjata api mainan yang impornya tidak perlu izin Kapolri : a. Terbuat dari plastik. b. Komponen pokok tidak terbuat dari : logam, aluminium atau sejenisnya. c. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernya tidak berfungsi sbg senjata api. Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP Tanggal 24 Juli 1998 mengenai senjata api tiruan : a. Senpi type clock 17 pistol dari plastik b. Crossman 50 caliber poin gun c. The cat pistol d. Marksman semi auto pistol e. 22 black revolver mini cross bow f. Mainan berbentuk senjata api asli g. Replika senjata mainan menyerupai senpi h. Alat keamanan/ bela diri yang sejenis


13

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanB. AMUNISI DAN MESIUSesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995 Tentang Kepabeanan disebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, pada saat barang-barang tersebut memasuki daerah pabean, saat itu pula barang tersebut wajib membayar bea masuk. Pengertian tersebut merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan (termasuk di dalamnya penegakan hukum) dalam daerah yurisdiksinya. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sebenamya bukan merupakan tujuan, tetapi suatu proses yang harus ada, sejalan dengan kehadiran suatu peraturan hukum. Di dalam proses itu sendiri, penegakan hukum melibatkan manusia di dalamnya, baik si pelanggar maupun pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum. Pengawasan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan dan kepastian terhadap hukum menunjukkan adanya kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pernerintahannya. Pada hakekatnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan larangan dan pembatasan atas impor dan ekspor barang tidak mungkin dilakukan sendirisendiri oleh tiap instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan atau pembatasan pada saat pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari daerah pabean. Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Daerah Pabean dilakukan oleh instansi pabean.

Pengertian 1) AmunisiAlat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang


14

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasandibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam Senjata Api untuk meluncurkan proyektil. Amunisi juga berarti bagian-bagian dari amunisi seperti patroon hulzen (selongsong peluru), slaghoedjes (penggalak), mantel kogels (peluru palutan), slachtveepatroonen (pemalut peluru) demikian juga proyektil-proyektil yang dipergunakan untuk menyebarkan gas-gas yang dapat membahayakan

kesehatan manusia. Amunisi adalah merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI/POLRI) di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, pada dasarnya impor amunisi tidak dibenarkan dilakukan instansi lain selain TNI/POLRI. Namun demikian, diluar lingkungan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdapat impor, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan amunisi yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum, maka pemerintah memandang perlu adanya penertiban, pengawasan, dan pengendalian amunisi di masyarakat, sehingga dicegah sejauh mungkin timbulnya ekses yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap keamanan.

2) MesiuBubuk mesiu atau bubuk hitam ialah zat yang membakar sangat cepat dan digunakan sebagai bahan pembakar dalam senjata api, khususnya bubuk hitam atau bubuk tak berasap. Saat membakar, gelombang deflagrasi subsonik diproduksi dari gelombang detonasi supersonik yang bahan peledak berkekuatan tinggi akan memproduksi. Ini mereduksi tekanan puncak dalam senapan, namun membuatnya kurang cocok untuk menghancurkan batu atau kubu pertahanan. Bubuk hitam merupakan bahan pembakar kimia pertama dan peledak pertama yang tercatat dalam sejarah. Bubuk hitam ialah campuran belerang, arang kayu, dan potasium atau sodium nitrat. Tak seperti bahan pembakar tak berasap, itu berbuat lebih seperti peledak sejak kecepatan bakarnya tak dipengaruhi tekanan, namun merupakan peledak yang amat jelek sebab memiliki tingkat pembusukan yang rendah dan kemudian brisance yang amat rendah. Sifat yang sama ini yang membuatnya meledak jelek menjadikannya berguna sebagai bahan pembakar--kurangnya brisance mencegah bubuk hitam menghancurkan laras, dan menghubungkan energi untuk menggerakkan peluru.


15

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanKelemahan utama bubuk hitam ialah berat jenis energi yang rendah secara relatif (dibandingkan dengan bubuk tak berasap modern) dan semata-mata jumlah jelaga yang besar yang tertinggal di belakangnya.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 (1) : Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Di dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian amunisi sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976, izin untuk mengimpor, memiliki, menguasai, dan atau amunisi untuk perorangan dapat diberikan untuk keperluan Pembatasan senjata dan amunisi perorangan untuk bela diri. Senjata api dan amunisinya adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Setiap kegiatan impor maupun ekspor komoditi yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dimanapun pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Senjata api dan Amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal, akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pemasukan dan penggunaan dari senjata api dan amunisi diatur oleh undang-undang agar pengadaan serta penggunaanya tepat guna dan sasaran sehingga tidak merugikan masyarakat.


16

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanC. BAHAN PELEDAKBerbagai lingkungan strategis di tingkat nasional, regional, dan global dan perkembangannya yang sangat cepat di bidang teknologi informasi,

telekomunikasi, dan transportasi berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap

peningkatan kinerja institusi kepabeanan di setiap negara. Tuntutan terhadap peningkatan kinerja tersebut telah mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk melakukan berbagai upaya serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan dan reformasi di bidang kepabeanan yang telah diwujudkan dalam bentuk penyusunan program reformasi kebijakan di bidang Kepabeanan atau yang sering dikenal dengan Program Reformasi Kepabeanan (Customs Reform). Pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan pada

hakekatnya merupakan pelaksanaan dari tugas DJBC untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dapat berdampak negatif dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari berbagai instansi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada kesempatan kali ini penyusun akan mencoba memaparkan mengenai barang larangan dan pembatasan terutama untuk perlindungan di bidang hankamtibnas khususnya mengenai ketentuan impor bahan peledak. Penyusun mengambil bahasan ketentuan impor bahan peledak

dikarenakan bahan peledak merupakan salah satu barang dibatasi yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan,

penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya sehingga terhadap importasinya diperlukan ketentuan-ketentuan baik dari intern DJBC sendiri maupun ketentuan-ketentuan dari instansi/departemen terkait yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan bahan peledak tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.


17

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPengertianSesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang bahan peledak, bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan keamanan negara diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus. Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Bahan Peledak berarti senyawa kimia atau adukan mekanis yang mengandung unsur-unsur yang mengoksidasi atau mudah terbakar, dalam takaran, jumlah atau bungkusan sehingga jika dinyalakan oleh api, gesekan, gegaran, pukulan, atau peledakan dari bagian apa saja daripadanya, dapat atau dimaksudkan dapat menyebabkan ledakan. Bahan peledak termasuk, sebagai contoh dan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan, serbuk mesiu, serbuk yang digunakan dalam peledakan, dinamit, sumbu detonator atau bahan peledak yang digunakan untuk menjalankan peledakan, serbuk yang tidak berasap, granat, ranjau atau alat peledak apa saja. Bahan peledak tidak termasuk bahan bakar mesin kecuali jika digabungkan dengan adukan lain dengan tujuan menyebabkan peledakan Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak Lampiran I. Unsur-unsur definisi : Bahan atau zat Berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya Dikenai aksi berupa panas, benturan, gesekan Berubah secara kimiawi Menjadi zat lain (sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas) Perubahannya berlangsung secara singkat Disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi


18

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanSebagai Dual Munition agent, di satu sisi bahan peledak bermanfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, namun akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan terutama untuk kepentingan kegiatan terrorism. Sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, maka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak dilaksanakan secara terkoordinasi terpadu antar instansi dan dikoordinasikan oleh Departemen Pertahanan. Bahan peledak ada dua macam yaitu komersial dan militer. Untuk bahan peledak militer, pembinaan dan pengendaliannya diatur khusus oleh Dephan dan Mabes ABRI/(TNI/POLRI). Untuk pengawasan pengendalian bahan peledak komersial telah disusun suatu Pedoman Pembinaan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial oleh Polri dan Depperindag. Kegunaan untuk latihan dan operasi militer, destruksi/ demolition, perizinan bahan peledak militer diatur khusus oleh Dephan dan instansi terkait.

Bahan peledak komersial harus memiliki beberapa karakteristik / spesifikasi antara lain : Peka terhadap suatu reaksi (panas, getaran, gesekan atau benturan) Mempunyai kecepatan detonasi tertentu (high dan low explosive) Memiliki daya tahan air (water resistance) terbatas Dapat disimpan dengan stabil Menghasilkan gas-gas hasil eledak (gas dalam bentuk molekul lebih stabil) Memerlukan stemming/penyumbatan dalam penggunaannya

Macam bahan peledak komersial, adalah semua jenis : Dinamit, yang dikenal dengan nama Nitro Glycerine Based Explosives, Blasting Agents (ANFO) Water Based Explosives seperti Slurry, Watergel, Emulsion Explosives. Bahan peledak pembantu (Blasting Accessories) seperti Primer (Booster), Detonator, Sumbu Api, Sumbu Peledak, MS Connector (Detonating Relay), Igniter, Igniter Cord, Connector dan sejenisnya. Shaped Charges seperti RDX, HMX, dan sejenisnya.


19


Untuk bahan peledak komersial ketentuan impornya adalah : Diimpor oleh badan usaha (importir) yang telah ditunjuk oleh Departemen Pertahanan. Badan usaha di bidang bahan peledak yang telah ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, antara lain : PT Dahana PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) PT Tridaya Esta PT Pindad PT Amindo Prima PT Pupuk Kaltim PT Inti Cellulose Utama Indonesia PT Trifita Perkasa

Importir memiliki izin impor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deperindag. Importir memiliki rekomendasi dari Departemen Pertahanan, Polri, Bais TNI.

Sedangkan untuk masalah ketentuan impornya konteks yang dibicarakan adalah mengenai bahan peledak militer dan bahan peledak komersial. Untuk bahan peledak militer berdasarkan Pasal 25 Ayat (1.) Butir (h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka terhadapnya diberikan pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan dengan cara pihak yang bersangkutan dalam hal ini Dephankam, Mabes TNI, atau Polri dapat langsumg mengajukan PIB (BC 2.0) dan dokumen pelengkap pabean lainnya kepada KPBC tempat pemasukkan barang.


20

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanD. SELPETERSelpeter merupakan komponen bubuk hitam teroksidasi (disuplai

oksigen). Sebelum fiksasi industri nitrogen skala besar (proses Haber), sumber utama Kalium Nitrat ialah deposit yang mengkristalisasikan dari dinding gua atau mengalirkan bahan organik yang membusuk. Tumpukan kotoran juga sumber umum yang utama, amonia dari dekomposisi urea dan zat nitrogen lainnya akan melalui oksidasi bakteri untuk memproduksi nitrat. Secara historis, nitre-beds tersedia dengan mencampurkan rabuk dengan adukan semen ataupun abu kayu, bahan tanah dan organik yang umum seperti jerami untuk memberikan porositas pada tumpukan kompos yang secara tipikal setinggi 1,5 m dengan seluas 2 m dengan sepanjang 5 m. Timbunannya biasanya di bawah penutup dari hujan, mencegah basah dengan urin, kerap berubah untuk mempercepat pembusukan dan dilepaskan dengan air setelah kurang lebih setahun. Cairan yang memuat bermacam nitrat kemudian diubah dengan abu kayu kepada kalium nitrat, dikristalisasikan dan dibersihkan untuk penggunaan dalam bubuk mesiu. Di Inggris, hak pengolahan bahan peledak telah ada di tangan keluarga John Evelyn, diaris ternama, sebagai monopoli puncak sejak sebelum tahun 1588. Salah satu penerapan yang paling berguna dari kalium nitrat ialah dalam produksi asam sendawa, dengan menambahkan asam sulfat yang terkonsentrasi pada larutan encer kalium nitrat, menghasilkan asam sendawa dan kalium sulfat yang terpisah melalui distilasi fraksional. Kalium Nitrat juga digunakan sebagai pupuk, sebagai model bahan pembakar rocket, dan dalam beberapa petasan seperti bom asap, dicampuran dengan gula memproduksi jelaga asap 600 kali dari volumnya sendiri. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah selpeter, menimbang bahwa selpeter merupakan barang yang berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan

pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus. Dalam hal

pemasukannya (importasi) pun dibutuhkan pengawasan yang khusus pula yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai, terutama oleh bagian penegakan hukum.


21

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPengertianSelpeter atau asam sendawa atau kalium nitrate (KNO3) adalah berupa bahan atau zat berupa butir-butir putih transparan yang memiliki rasa asin, mudah larut dalam air, dapat larut sedikit dalam alkohol serta berkadar racun rendah, yang digunakan untuk membuat mesiu, petasan, korek api, serta campuran bahan peledak Selpeter hanya di impor oleh importir yang ditunjuk, yaitu PT Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia, dan PT Tri Daya Esa Saltpeter atau asam sendawa mempunyai sifat sifat antara lain : a. Sifat sifat umum : Saltpeter atau asam sendawa juga mempunyai nama lain Kalium nitrat Mempunyai rupa padatan putih atau abu abu kotor Mudah larut dalam air Memiliki rasa asin Dapat larut sedikit dalam alkohol Memilki kadar racun rendah. Oleh karena sifat ini, penggunaan saltpeter atau asam sendawa harus hati hati dan sesuai kadarnya agar tidak membahayakan b. Sifat sifat fisik Bobot senyawa 101,1 sma Titik lebur 607 K (334 C) Titik didih terdekomposisi pada 673 K (400 C) Densitas 2,1 103 kg/m3 Struktur kristal Aragonit Kelarutan 38 g dalam 100 g air

c. Termokimia ?fH0gas ? kJ/mol ?fH0cair -483 kJ/mol ?fH0padat -495 kJ/mol S0gas, 1 bar ? J/molK S0cair, 1 bar ? J/molK S0padat ? J/molK


22

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanSendawa dibuat dengan mereaksikan kalium khlorida dengan asam nitrat atau natrium nitrat. Cairan yang memuat bermacam nitrat kemudian diubah dengan abu kayu menjadi kalium nitrat, dikristalisasikan dan dibersihkan untuk penggunaan dalam bubuk mesiu. Kalium nitrat sangat luas kegunaannya baik di bidang industri, pertanian, maupun dalam praktikum di laboratorium. Kalium nitrat antara lain digunakan untuk: Bubuk mesiu Bahan Peledak Pupuk Bahan pengawet makanan Petasan dan kembang api Pada dasarnya ketentuan impor dan ekspor salpeter sama dengan ketentuan impor dan ekspor bahan peledak yaitu: Diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan Memiliki izin dari Departemen Perdagangan Memiliki rekomendasi dari Departemen Pertahanan,Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Inteligen Strategis (BAIS) TNI. Dalam ketentuan impor dan ekspor bahan peledak, persyaratan administrasi bagi importir atau eksportir bahan peledak adalah antara lain : Importir Perusahaan telah mendapat penunjukan dari Departemen Pertahanan. Memenuhi prosedur untuk medapatkan izin impor bahan peledak, mengajukan permohonan impor salpeter beserta komponennya kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Ekportir Perusahaan telah mendapat penunjukan dari Departemen Pertahanan, memenuhi prosedur untuk menapatkan izin ekspor bahan peledak, mengajukan rencana ekspor salpeter beserta komponennya kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deperdag


23

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanE. PETASAN / HAPPY CRACKERSPengguna petasan memang bisa dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Ilegal. Pada langkah awal, mesti dicermati adalah soal mengganggu ketertiban umum. Pasalnya, bahan pembuat petasan yang mengandung bubuk mesiu memang bisa dipakai untuk membuat bom dalam kapasitas besar. Bertolak dari hal itu, yang harus dicermati pertama kali adalah kondisi bahwa penggunaan petasan, memang kian hari kian mengganggu. Beberapa korban berjatuhan akibat petasan, penggunaan petasan memang mengganggu, bahkan dapat mengganggu ketertiban umum. Polri dalam upaya mengurangi dampak pengunaan petasan, menerapkan ketentuan melalui UU Darurat nomor 12/1951 sekaligus penegakan sanksi Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun, bidikan UU Darurat memang perlu terhadap pengguna petasan, UU Darurat tetap bisa dimanfaatkan selama UU itu belum dihapus dan belum ada penggantinya. Oleh karena itu, polisi tetap bisa menggunakan UU Darurat untuk menuntaskan masalah petasan yang penggunaannya memang mengganggu ketertiban umum.Penggunaan selpeter untuk pertama kali erat kaitannya dengan penemuan kembang api. Menurut sejarahnya, kembang api bermula dari ditemukannya petasan pada abad ke-9 di Cina. Waktu itu seorang juru masak secara tidak sengaja mencampur tiga bahan bubuk hitam (black powder) yang ada di dapurnya, yaitu garam peter atau KNO3 (kalium nitrat), belerang (sulfur) dan arang dari kayu (charcoal). Ternyata campuran ketiga bahan tersebut merupakan bubuk mesiu yang mudah terbakar. Jika bubuk mesiu itu dimasukkan ke dalam sepotong bambu yang ada sumbunya, kemudian sumbu dibakar, maka mesiu itu akan meledak dan mengeluarkan suara ledakan keras.


24

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPengertianPetasan dan happy crackers dilarang di Indonesia, alasan pelarangan potensi menyebabkan kebakaran mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bentuk polusi suara. Sejak tahun 1977 karena

membahayakan keselamatan jiwa masyarakat, untuk itu produksi dan impornya dilarang sepenuhnya. Happy Crackers adalah petasan yang memiliki kembang api, yang dapat meledak seperti petasan tapi sekaligus mengeluarkan kembang api yang berwana warni, dan biasanya dipergunakan di malam hari. Kalium nitrat, stronsium nitrat, kuprum oksida, karbon perklorat, barium klorat, potasium perklorat, sulfur, serbuk aluminium dan arsenik adalah bahan kimia yang sering digunakan dalam petasan. Tujuan penggunaan berbagai bahan ini adalah untuk memberi fungsi yang berlainan seperti menghasilkan oksigen dan karbon, kesan bunyi dan warna. Warna-warni yang muncul pada petasan/kembang api berasal dari pembakaran unsur-unsur kimia tertentu. Warna merah berasal dari pembakaran strontium dan litium, warna kuning berasal dari pembakaran natrium, warna hijau berasal dari pembakaran barium dan warna biru dari pembakaran tembaga. Campuran bahan kimia itu dibentuk ke dalam kubus kecilkecil yang disebut star. Star inilah yang menentukan warna dan bentuk bila kembang api itu meledak nantinya. Kumpulan star dimasukkan ke dalam silinder yang terbuat dari kertas atau plastik. Lalu dimasukkan juga bubuk mesiu serta sumbu untuk menyalakannya.Konon, menurut kepercayaan Cina, petasan dipercaya bisa mengusir roh jahat. Petasan jenis seperti mesiu dipakai pada perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan dan upacara-upacara keagamaan. Kemudian petasan ini menjadi dasar dari pembuatan kembang api, yang lebih menitikberatkan pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di udara.Pembuatan kembang api kemudian berkembang pesat di Eropa. Marco Polo membawa serbuk mesiu itu dari Cina ke Eropa pada abad ke-13. Di Eropa serbuk petasan dipergunakan untuk keperluan militer, misalnya untuk peluncuran roket, meriam, dan senjata. Kembang api akan melesat ke udara apabila sumbunya dibakar, sedangkan petasan hanya mengeluarkan suara ledakan tanpa diiringi pencaran api berwarna-warni. Pada abad ke-18 Jerman muncul sebagai pembuat kembang api yang unggul bersama


25

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanItalia. Kembang api menjadi sangat terkenal di Inggris Raya selama pemerintahan Ratu Elizabeth I. Berkat kemajuan teknologi, kini kembang api bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti komet, pohon palem, bunga krisan, planet Saturnus, sarang laba-laba, dan getah pohon.

F.

BARANG CETAKKetentuan peraturan yang mengatur tentang barang cetak adalah

Undang-undang Pers, untuk itu dipelajari ketentuan tenatang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin; Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan

pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani Hak Jawab. Pers wajib melayani Hak Koreksi.


26

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanWartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1) PengertianPerusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Perusahaan pers dilarang memuat iklan: yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau

mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

2)

Klasifikasi Barang CetakYang termasuk dalam klasifikasi barang cetak, adalah barang cetak yang

bentuknya berupa Buku, Brosur, Pamflet, dan Poster. Barang cetak yang dilarang, adalah barang cetak yang dapat mempengaruhi ideologi negara, dapat melanggar kesusilaan, dan dapat melanggar budaya pancasila. Berdasarkan Pasal 20 UU. 40/PPNS/1999 Tentang Pers, bahwa surat kabar, majalah, penerbitan berkala, dan buletin tidak termasuk sebagai barang cetak


27

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan3) Ketentuan PidanaSetiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perusahaan pers yang melanggar ketentuan, dipidana dengan pidana denda paling sedikit

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

G. FILM DAN KASET VIDEOSeperti yang telah kita ketahui bahwa dewasa ini banyak sekali film-film luar negeri yang diputar di bioskop-bioskop kita. Hampir tiap minggu film-film yang diputar tersebut berganti dengan film yang lebih baru. Banyak sekali macam dari film-film tersebut, mulai dari cerita klasik percintaan sampai cerita tentang peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali film luar negeri yang masuk Indonesia tiap minggunya. Jika dilihat lebih dalam, film-film tersebut mempunyai muatan nilai-nilai yang banyak dan beragam. Sedikit banyak karena muatan nilai yang terkandung di dalamnya bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Menghindari kemungkinan akan pengaruh budaya ataupun nilai-nilai negative kepada masyarakat itulah yang menjadikan alasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perannya sebagai community protector memasukkan impor film sebagai barang terkena larangan dan pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar impor film mendapatkan pengawasan yang lebih, karena dampaknya besar sekali terhadap masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya bisa melakukan pembatasan terhadap pengimporan saja. Masalah isi yang terkandung di dalamnya DJBC tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Untuk itu ada satu badan independent yang berwenang melakukan penyensoran film yaitu Lembaga Sensor Film (LSF). Lembaga ini bertugas melakukan penyensoran, yaitu pemotongan bagian film yang dirasa tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Setiap film yang berasal dari luar negeri wajib


28

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanmelewati pihak Bea dan Cukai, yang berwenang dalam melakukan pemungutan penerimaan negara berupa Bea Masuk dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN, PPNBM, PPh dan lainnya, yaitu importir membayar bea masuk serta pungutan-pungutan lainnya. Sedangkan Lembaga Sensor Film adalah badan yang menentukan apakah sebuah film layak ditonton ataukah tidak. Lewat dua lembaga (DJBC dan LSF) inilah diharapkan pengaruh buruk dari film-film luar negeri dapat dihindari. Namun pada akhirnya masyarakat sendirilah yang menilai apakah film yang dia konsumsi mempunyai pengaruh buruk ataukah tidak. Maka dari itu diharapkan kerjasama masyarakat dalam upaya filterisasi terhadap pengaruh buruk film luar negeri tersebut.

1) Pengertian FilmFilm adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar (audio visual) yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita, video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Lembaga sensor film (LSF) adalah sebuah lembaga yang berdiri dibawah Departemen Kehakiman dan bertanggung jawab keatasnya yang bertugas untuk melakukan penyensoran terhadap film, memberikan keputusan apakah sebuah film dapat dipertunjukkan kepada umum (layak dikonsumsi) atau tidak. Sebab sebuah film tidak layak untuk ditayangkan atau layak ditayangkan setelah dilakukan penyensoran terlebih dahulu, apakah mengandung ideologi yang sangat bertentangan dengan pancasila, mengandung unsur kekerasan yang berlebihan, dan mengandung unsur seks yang berlebihan atau bisa dikatakan terlalu vulgar, dan sebagainya Ketentuan perundang-undangan terbaru


29

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanyang mengatur mengenai film adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang film yang menggantikan ordonansi Staatsblaad 1940 No. 507. undangundang tersebut mencakup usaha perfilman yang meliputi, Pembuatan film, Jasa teknik film, Ekspor film, Impor film, Pengedaran film, Pertunjukan film dan penayangan film. Undang undang tersebut menetapkan bahwa setiap usaha perfilman tersebut di atas harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, berbentuk badan hukum, serta memiliki ijin usaha dari Departemen Penerangan. Dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 diatas impor dan ekspor film diatur juga. Tidak sembarang perusahaan bisa mengimpor ataupun mengekspor film. Untuk ekspor film, perusahaan yang diijinkan untuk mengekspor yaitu, Perusahaan ekspor film, Perusahaan pembuatan film, Perusahaan pengedaran film, Sedangkan untuk importasi film, perusahaan yang diijinkan untuk melakukan pengimporan film yaitu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan impor film. Ekspor maupun impor film hanya dapat dilakukan melalui kantor pabean tempat Lembaga Sensor Film berada. Dalam hal ini berarti yang impor atau ekspor film melalui, Bandara Sukarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh importer ketika melakukan impor film adalah mempertaruhkan uang jaminan, film diserahkan ke Lembaga Sensor Film, jika film tsb lolos sensor, maka wajib membayar bea masuk dan pungutan lainnya.

2)

VideoVideo digunakan sebagai media penyimpanan sebuah film. Sebuah film

direkam menggunakan kamera pada waktu pengambilan gambar, setelah melalui bermacam langkah-langkah pembuatan film seperti pengambilan gambar dan penyuntingan (melakukan proses editing) kemudian sebuah film direkam atau disimpan dalam sebuah media yaitu berupa kaset video. Video sebagai media tempat penyimpanan sebuah film diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992. Seperti halnya dengan importasi film, video juga diperlakukan sama. Untuk perusahaan atau importIr yang melakukan pengimporan video juga ditunjuk oleh pemerintah. Jadi disini tidak sembarang perusahaan atau importir yang boleh melakukan pengimporan video. Berdasarkan Surat Keputusan


30

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanmenteri Penerangan No.220/Kep/MenPen/95 ada sebelas perusahaan yang diberi ijin untuk melakukan pengimporan terhadap rekaman video. Perusahaan-perusahaan tersebut diataslah yang berhak atau diberi hak untuk melakukan pengimporan video. Perusahaan atau importir yang ditunjuk dan diijinkan untuk mengimpor video, pengimporan harus memenuhi persyaratan yaitu : Rekaman video yang diimpor adalah rekaman induk atau master. Isi rekaman : Tidak bertentangan dengan ideology negara Indonesia dan

kepribadian bangsa Indonesia. Tidak dijadikan alat propaganda ideologi negara asing. Tidak mengganggu ketertiban umum. Tidak merugikan kepentingan nasional. Harus diberi teks bahasa Indonesia.

Khusus untuk film dan rekaman video milik penumpang/anak buah kapal dan kiriman-kiriman rekaman video melalui pos, penyelesaian prosedur impornya mengacu pada Surat Jaksa Agung No. B.253/D/4/1979 tanggal 3 April 1979. Seperti halnya impor sebuah film, video juga mempunyai ketentuan pidana jika perusahaan tersebut tidak melakukan sebuah pelanggaran. Ketentuan pidananya juga sama dengan film, yaitu pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 8 tahun 1994. sedangkan penegakan hukumnya

dilaksanakan oleh Kepolisian Repulik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Penerangan. Dengan demikian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanya melakukan penegahan terhadap impor dan ekspor illegal rekaman video, sedangkan proses selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

3) Kaset VideoSeperti halnya video, kaset video juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992. kaset video merupakan suatu media penyimpanan sebuah gambar (video). Disini kaset video kadang disama artikan dengan sebuah video. Akan tetapi ada perbedaan mendasar dari video dan kaset video yaitu video


31

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanadalah sebuah perpaduan antara gambar dan suara sedangkan kaset video adalah merupakan media penyimpanannya. Dalam hal ini, istilah kaset sendiri mengacu pada fisik barang tersebut yang berupa pita seluloid yang dapat merekam gambar serta suara.Sebenarnya ada berbagai macam media penyimpanan antara lain, Kaset, Compact Dist (CD),Video Compact Disc (VCD, Digital Video Disc (DVD). Kaset seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan media

penyimpanan yang berbentuk pita seluloid yang digulung dalam suatu wadah. Keunggulannya tahan lama tapi mempunyai kelemahan yaitu harganya mahal. Compact Disc merupakan media penyimpanan yang hanya berupa suara saja. Keunggulannya harganya murah dan mudah untuk diperbanyak namun tidak tahan lama. Sekali saja tergores maka kemungkinan besar sudah tidak dapat dibaca lagi. Video Compact Disc merupakan media penyimpanan gambar dan suara, seperti halnya Compact Disc, Video compact Disc murah harganya dan mudah untuk diperbanyak namun mudah rusak.


32

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan1.2. Latihan 11. Bagaimana Mr Ronaldiho dari Mexico, melakukan kegiatan importasi senjata api di Indonesia? Jelaskan! 2. Kedapatan sebuah kapal motor KM Golden One berbendera Singapore, masuk daerah pabean Indonesia di daerah Kepulauan Riau dan kapal tersebut disinyalir membawa barang-barang larangan dan pembatasan berupa amunisi, dan mesiu. Saudara sebagai pejabat bea dan cukai

yang ditunjuk sebagai Komandan Patroli BC. 20004 yang kebetulan sedang ditugaskan di daerah tersebut, apa yang anda akan lakukan ? 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan peledak, dan digunakan untuk apa sajakah bahan peledak itu? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan selpeter, dan bagaimana ketentuan impor selpeter tersebut dalam hal importasinya dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok-Jakarta? 5. Bagaimana langka pemerintah melalui Polri dalam upaya mengurangi

dampak pengunaan Happy Crackers, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan Happy Crackers? 6. Apa saja yang termasuk klasifikasi barang cetak, barang cetak yang dilarang itu yang bagaimana, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan penyensoran! 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan film, persyaratan impor video.! video, dan bagaimana

1.3. Rangkuman1. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangatlah penting yaitu sebagai community protector, karena merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia ini dari masuknya barang-barang yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan keselamatan masyarakat. Selain itu perlu diperhatikan bahwa dalam segala tindakan


33

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai haruslah berdasarkan Undang-undang. 2. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan kebijakan yang saling mendukung antara TNI, Polri, maupun instansi lain yang erat kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor barang. Demikian uraian mengenai peraturan larangan dan pembatasan yang melindungi kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 3. Pada dasarnya impor senjata api tidak dibenarkan dilakukan instansi lain selain Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Namun demikian dapat diimpor, diekspor dan dimiliki, dikuasai dan atau penggunaan senjata api dapat dilakukan untuk yang Non standar TNI/Polri yang berkaliber

maksimal senjata genggam atau laras pendek kaliber 32 MM, yang berkaliber maksimal senjata bahu atau laras panjang kaliber 22 MM dan digunakan instansi pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum 4. Untuk itu peran serta Bea dan Cukai adalah mengamankan dan melindungi wilayah teritorial negara, wilayah Republik Indonesia dari

gangguan yang timbul pada lalu lintas barang, alat angkut, orang yang mengganggu kepentingan negara yang berdaulat dan mengganggu kelancaran arus dokumen dan barang, yang salah satunya dengan melaksankan Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan. 5. Untuk melaksankan Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai Bea dan Cukai, juga diharapkan mengetahui dan terampil dalam mengurus atau memproses barang yang termasuk terkena peraturan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan bidang pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat. 6. Amunisi dan mesiu adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Sehingga proses dalam pemasukan dan pengeluarannya ke daerah pabean perlu benar-benar diawasi karena apabila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan membahayakan keadaan Negara Republik Indonesia. 7. Surat Pernyataan Barang Impor Dephankam/ABRI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau oleh Direktur


34

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPengadaan dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan; Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI atau Wakil Asisten Logistik dalam hal barang dan barang diimpor oleh Markas besar ABRI/(TNI/POLRI). Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang-barang. Produsen Industri Strategis yang ditetapkan oleh pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea danCukai, dengan melampirkan rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya. 8. Bahan peledak merupakan salah satu barang dibatasi yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya sehingga terhadap importasinya diperlukan ketentuan-ketentuan baik dari intern DJBC sendiri maupun ketentuan-ketentuan dari instansi/departemen terkait yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan bahan peledak tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 9. Bahan kimia yang biasa dipakai untuk bahan peledak sangat banyak jenisnya. Pengelompokan bahan-bahan peledak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya berdasarkan komposisi senyawa kimia, kegunaannya, jenis bahan baku dan/atau bahan setengah jadi menurut sifat eksplosifnya dan lingkungan penggunaannya. 10. Selpeter merupakan barang yang berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus. Dalam hal pemasukannya (importasi) pun dibutuhkan pengawasan yang khusus pula yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai, terutama oleh bagian penegakan hukum. Importir yang diberi izin atau yang ditunjuk melakukan importasi selpeter atau asam sendawa yaitu PT Dahana, Nitrotama Kimia, dan PT Tri Daya Esa 11. Happy Crackers adalah petasan yang memiliki kembang api, yang dapat meledak seperti petasan tapi sekaligus mengeluarkan kembang api yang berwana warni, dan biasanya dipergunakan di malam hari. PT Multi


35

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanKalium nitrat, stronsium nitrat, kuprum oksida, karbon perklorat, barium klorat, potasium perklorat, sulfur, serbuk aluminium dan arsenik adalah bahan kimia yang sering digunakan dalam petasan. Tujuan penggunaan berbagai bahan ini adalah untuk memberi fungsi yang berlainan seperti menghasilkan oksigen dan karbon, kesan bunyi dan warna. 12. Warna-warni yang muncul pada petasan/kembang api berasal dari pembakaran unsur-unsur kimia tertentu. Warna merah berasal dari pembakaran strontium dan litium, warna kuning berasal dari pembakaran natrium, warna hijau berasal dari pembakaran barium dan warna biru dari pembakaran tembaga. Campuran bahan kimia itu dibentuk ke dalam kubus kecil-kecil yang disebut star. 13. Star inilah yang menentukan warna dan bentuk bila kembang api itu meledak nantinya. Kumpulan star dimasukkan ke dalam silinder yang terbuat dari kertas atau plastik. Lalu dimasukkan juga bubuk mesiu serta sumbu untuk menyalakannya. Happy Crackers ini dilarang karena dapat menimbulkan polusi suara dan bahaya kebakaran, dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Darurat nomor 12/1951 sekaligus penegakan sanksi Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. 14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. 15. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Barang cetak adalah barang cetak yang bentuknya berupa Buku, Brosur, Pamflet, dan Poster. 16. Barang cetak yang dilarang, adalah barang cetak yang dapat

mempengaruhi ideologi negara, dapat melanggar kesusilaan, dan dapat melanggar budaya pancasila. Berdasarkan Pasal 20 UU. 40/PPNS/1999


36

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanTentang Pers, bahwa surat kabar, majalah, penerbitan berkala, dan

buletin tidak termasuk sebagai barang cetak 17. Khusus untuk film dan rekaman video milik penumpang/anak buah kapal dan kiriman rekaman video melalui pos, penyelesaian prosedur impornya mengacu pada Surat Jaksa Agung No. B.253/D/4/1979 tanggal 3 April 1979. Ketentuan pidananya juga sama dengan film, yaitu pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 8 tahun 1994. sedangkan penegakan hukumnya dilaksanakan oleh Kepolisian Repulik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Penerangan. 18. Dengan demikian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanya melakukan penegahan terhadap impor dan ekspor illegal rekaman video, sedangkan proses selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. 19. Ekspor maupun impor film hanya dapat dilakukan melalui kantor pabean tempat Lembaga Sensor Film berada. Dalam hal ini berarti yang impor atau ekspor film melalui, Bandara Sukarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pos Besar Pasar Baru. 20. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh importir ketika

melakukan impor film adalah mempertaruhkan uang jaminan, film diserahkan ke Lembaga Sensor Film, jika film tersebut lolos sensor, maka wajib membayar bea masuk dan pungutan lainnya


37

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan1.4. Test Formatif 1Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling benar, dengan cara memberi tanda bulatan atau lingkaran pada salah satu huruf yang tersedia didepan kalimat soal pilihan ganda.

1. Yang dimaksud dengan senjata non standar TNI-Polri, berdasarkan ketentuan senjata api, adalah kaliber : a. Senjata api genggam maks. 32 mm; senjata api bahu maks. 25 mm b. Senjata api genggam maks. 35 mm; senjata api bahu maks. 22 mm c. Senjata api genggam maks. 32 mm; senjata api bahu maks. 22 mm d. Senjata api genggam maks. 22 mm; senjata api bahu maks. 32 mm

2. Selpeter atau asam sendawa atau kalium nitrate (KNO3), adalah bahan atau zat berupa butir-butir putih transparan yang memilik rasa asin, mudah larut dalam air, dapat larut sedikit dalam alkohol serta berkadar racun rendah membuat: a. Mesiu, dan pembersi karat pada besi b. Bahan air accu, dan petasan c. Korek api, dan campuran bahan gas helium d. Petasan, dan campuran bahan peledak

3. Barang cetak yang dilarang impornya karena terdapat unsur-unsur dapat mempengaruhi ideologi negara, dapat melanggar kesusilaan, dapat melanggar, budaya pancasila, adalah klasifikasi barang cetak yang berupa: a. Buku, brosur, pamflet dan majalah b. Buku, brosur, pamflet dan poster c. Bku, brosur, koran dan poster d. Buku, buletin, pamflet dan poster

4. Berdasarkan UU nomor 8/1992 tentang film, barang impor berupa film wajib sensor film oleh Lembaga Sensor Film yang ada di Jakarta, dan


38

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasandiatur juga film yang dibebaskan dari kewajiban sensor (bebas sensor), adalah : a. Film berita yang ditayangkan di bioskop b. Film sejarah yang ditayangkan di bioskop c. Film berita yang ditayangkan oleh media elektronik d. Film sejarah yang ditayangkan oleh media elektronik

5. Berdasarkan ketentuan tentang senjata api, penggunaan senjata api non standar TNI-Polri yang di-izinkan digunakan di kapal laut berbendera asing maupun bendera Indonesia, jumlah yang dapat diberikan untuk amunisinya 3 magazen/ silinder untuk setiap pucuk, dan untuk senjata apinya adalah: a. 1/3 jumlah awak kapal, maksimal 5 pucuk, b. 1/3 jumlah awak kapal, maksimal 10 pucuk, c. 2/3 jumlah awak kapal, maksimal 15 pucuk, d. 2/3 jumlah awak kapal, maksimal 20 pucuk,

6. Senjata api non standar TNI-Polri dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh departemen pertahanan, memiliki izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, dan harus memiliki rekomendasi dari : a. Departemen Pertahanan, Polri, dan Bais TNI b. Departemen Pertahanan, Deperindag , dan Bais TNI c. Departemen Pertahanan, Polri, dan Deperindag d. Deperindag, Polri, dan Bais TNI

7. Amunisi berarti alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam Senjata Api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam Senjata Api untuk: a. Meluncurkan peluru b. Meluncurkan proyektil c. Meledakan peluru d. Meledakan proyektil


39

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan8. Ekspor maupun impor film hanya dapat dilakukan melalui kantor pabean tempat Lembaga Sensor Film berada. Kegiatan impor atau ekspor film melalui Bandara Sukarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, dan melalui : a. Bandara Polonia - Medan b. Bandara Juanda Surabaya c. Kantor Pos Besar - Pasar Baru Jakarta d. Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

9. Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; serta mengganggu: a. Kerukunan hidup antar umat beragama b. Kegiatan impor c. Kegiatan ekspor d. Kegiatan perekonomian

10. Petasan dan happy crackers dilarang di Indonesia, alasan pelarangan potensi menyebabkan kebakaran mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dalam bentuk: a. Polusi udara. b. Pencemaran lingkungan hidup c. Pencemaran Kehidupan Manusia. d. Polusi suara.


40

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan1.5. Umpan Balik dan Tindak LanjutCocokkan hasil jawaban dengan kunci jawaban yang disediakan pada modul ini. Hitung jawaban Anda yang kedapatan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. Perhatikan dan cocokan hasil jawaban Anda dengan hasil perhitungan sesuai rumus dengan hasil pencapaian prestasi belajar sebagaimana data pada kolom dibawa ini.

TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 91 % 81 % 71 % 61 % s.d s.d. s.d. s.d. 100 % 90,00 % 80,99 % 70,99 % : : : : Amat Baik Baik Cukup Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori Baik), maka disarankan mengulangi materi.


41

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan2. Kegiatan Belajar (KB) 2

KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP) UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUPIndikator Keberhasilan : Setelah mempelajari materi diharapkan siswa menjelaskan ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan masyarakat bidang kesehatan masyarakat antara lain: narkotika, psikotropika, precursor, sediaan farmasi, obat tradisionil, alat kesehatan, makanan minuman berakohol, dan pencemaran lingkungan hidup.

2.1. Uraian dan Contoh

A.

NARKOTIKASecara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan

Australia dan Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.508 pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka serta terletak relatif tidak jauh dari daerah penghasil opiun terbesar di dunia yaitu "Segi Tiga Emas" (Laos, Thailand dan Myanmar) dan daerah "Bulan Sabit Emas" (Iran, Afganistan dan Pakistan) serta tidak terlalu susah dicapai dari tiga

negara,Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia dan Colombia). Hal ini merupakan potensi pasar yang besar untuk peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan mendorong timbulnya pengedar- pengedar yang ingin cepat kaya dengan sedikit susah payah. Derasnya informasi dari negara-negara industri maju dan proses globalisasi membawa pergeseran nilai-mlai perubahan selera dan gaya hidup kearah yang lebih berorientasi kepada keangkuhan (egoismei, individualisme, konsumtifisme, dan hedonisme. Jenis narkotika yang paling dominan dalam penyalahgunaan dan perdagangan gelapnya di Indonesia adalah ganja disamping heroin,morphine atau putaw. Peran serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam strategi ini adalah dengan melakukan


42

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanpengawasan atas jalur masuk/keluamya barang baik melalui laut,darat,udara. Pengetesan narkotika di lapangan menggunakan intrumen atau peralatan yang disebut narkotest-kit dengan ampul-ampul berisi cairan Reagent antara lain : reagent marquis, reagent cobalt Thiocyanate, reagent KN dan reagent Koppanyi. Perlu diketahui bahwa tes ini merupakan identifikasi awal dan untuk meyakinkan harus dikonfirmasikan dengan uji laboratorium. Jenis-jenis narakotika adalah Candu (Opium), Morphine, Codeine, Heroine, Cocain, Marihuana atau Ganj, dan Hashish.

1) NarkotikaZat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2) Penggolongan narkotikaa) Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Opium mentah/masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, ganja. b) Narkotika golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai plihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Dekstromoramida, metadonia interemdiate, dipipanona. c) Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi da/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantunagan. Contoh: Dihidrokodenia, etilmorphina.


43

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanPeraturan Perundang-undangan tentang Pelarangan Impor dan Ekspor Narkotika: Secara Internasional Secara Nasional: a. UU no.9 tahun 1976 jo UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika. b. PP no.1 tahun 1990 tentang ketentuan penanaman papaver, koka, dan ganja c. Keputusan Menteri Kesehatan no.195/Menkes/SK/VIII/1977 tentang penetapan alat-alat dan bahan sebagai barang dibawah pengawasan d. Peraturan Menkes no.28/menkes/per/I/1978 tentang penyimpanan narkotika e. Peraturan Menkes no.229/Menkes/Per/VII/1978 tentang jarum suntik, semprit suntik, pipa pemadatan dan anhidrida asam asetat

3) Ketentuan Mengimpor NarkotikaBerdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1997 disebutkan bahwa untuk tujuan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat diimpor ke Indonesia oleh salah satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Memiliki Angka Pengenal Impor, Memiliki surat persetujuan impor untuk setiiap kali impor dari Menteri Kesehatan, Memiliki persetujuan pemerintah negara eksportir. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang no.22 tahun 1997 yang boleh mengekspor narkotika hanyalah satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikut, Memiliki Angka Pengenal Impor, Memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali ekspor dari Menteri Kesehatan, Memiliki persetujuan pemerintah negara pengimpor. Selain pemenuhan pesyaratan yang digariskan oleh Undang-undang no.22 tahun 1997 pelaksanaan impor dan ekspor tetap harus memenuhi ketentuan Undang-undang Kepabeanan.Narkotika yang diangkut harus

dilengkapi persetujuan ekspor dari pemerintah negara eksportir.


44

Ketentuan Barang Larangan dan PembatasanNarkotika yang diangkut harus dilengkapi persetujuan impor dari Menteri Kesehatan. Narkotika yang diangkut harus disimpan dalam kemasan khusus serta aman dan disegel oleh nakhoda, Penyegelan harus disaksikan oleh pengirim dilengkapi dengan Berita Acara Penyegelan, Nakhoda harus

memberitahukan kedatangannya kapada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat paling lambat 24 jam setelah tiba Pembongkaran harus dilakukan pada kesempatan pertama dan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai

4)

Pengangkutan NarkotikaUntuk lebih menjaga kepentingan masyarakat, pemerintah juga mengatur

perihal pengangkutan narkotika di dalam bagian kedua (pasal 20-pasal 25) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkutan narkotika, baik melalui laut maupun udara adalah: a. Narkotika yg diangkut harus dilengkapi persetujuan ekspor dari pemerintah eksportir. b. Narkotika yang diangkur harus dilengkapi persetujuan impor dari Menteri Kesehatan c. Narkotika yang diangkut harus disimpan dalam kemasan khusus serta aman dan disegel oleh Nakhoda d. Penyegelan harus disaksikan oleh pengirim dilengkapi dengan Berita Acara Penyegelan e. Nakhoda harus memberitahukan kedatangannya pada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat paling lambat 24 jam setelah tiba. f. Pembongkaran harus dilakukan pada kesempatan pertama dan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai. Selain mengatur mengenai pengangkutan, pemerintah jua mengatur perihal transito di dalam bagian ketiga (pasal 26 sampai dengan 29) UndangUndang No. 22 Th. 1997. Syarat yang harus dipenuhi dalam transito adalah narkotika harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor yang memuat keterangan antara lain, Nama dan alamat importir dan eksportir, Jenis, bentuk, dan jumlah narkotika, Negara tujuan ekspor narkotika. Lebih jauh, pemerintah juga mengatur mengenai alat-alat bantu yang dapat dipergunakan untuk menggunakan narkotika. Objek pengawasan


45

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasanpemerintah terhadap alat-alat bantu ini meliputi pipa pemadatan, jarum suntik, semprit suntik dan peng-gunaan anhidrida asam asetat (acetic acid anhydride). Pemerintah melalui menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan No.

229/Menkes/Per /VII/1978 tanggal 15 Juli 1978. Di dalam keputusan ini, pipa pemadatan dilarang diproduksi, diedarkan, dijual, dimiliki, disimpan, atau digunakan. Sedangkan produksi, impor, dan penyaluran jarum suntik, semprit suntik, produksi, impor, ekspor, penyaluran, pemilikan, penyimpanan dan penggunaan anhidrida asam asetat (acetic acid anhydride) harus mendapatkan ijin khusus dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

B.

PSIKOTROPIKAMaraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu

indikasi

2011 DTSD Ketentuan Barang Larangan Dan Pembatasan

Documents

Transcript of 2011 DTSD Ketentuan Barang Larangan Dan Pembatasan