8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

1/32

6

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Pengantar Pajak

II.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dapat diterangkan melalui beberapa definisi :

Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Prof. Rochmat

Soemitro dalam buku Mardiasmo (2009:1) yaitu :

Pajak  adalah  iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan  undang-undang (yang 

dapat  dipaksakan)  dengan  tidak   mendapat   jasa  timbal   balik   yang  langsung  dapat 

ditunjukkan  dan yang digunakan untuk   membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang

disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan

ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar

 pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh

seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam buku Surkadji (2005:9), pajak adalah

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik tidak mendapatkan prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai

 pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

2/32

7

Menurut Fieldman yang diterjemahkan oleh Waluyo (2005:8), pajak adalah

 prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan t erutang kepada penguasa (menurut norma-

norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, definisinya sebagai

 berikut :

Pajak   adalah  kontribusi wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang 

 pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang , dengan  tidak  

mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk   keperluan  negara  bagi  

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Definisi versi Undang-undang Ketetapan Umum Perpajakan (KUP) Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007, ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat

Soemitro. Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih

 bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada

tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih

 bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan

 jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas

umum lainnya.

Menurut Erly, S (2009: 11) Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki ciri-ciri:

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

3/32

8

1.  Pajak peralihan dari orang/badan ke pemerintah.

2.  Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksaannya,

sehingga dapat dipaksakan.

3. 

Dalam Pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi lansung

secara individual yang diberikan pemerintah.

4.  Pajak dipungut Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5.  Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

 pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi

 public.

6.  Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

 pemerintah.

7.  Pajak dapat dipungut secara lansung atau tidak langsung.

II.1.2. Azas Pengenaan Pajak

Menurut Suhartono (2007: 75) Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh

negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pengenaan pajak,

khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering

digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak adalah:

Asas domisili, atau disebut juga asas kependudukan berdasarkan asas ini negara

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi

atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan

 penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan

 berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan darimana penghasilan

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

4/32

9

yang dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini,

dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas

domisli (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang

diperoleh Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Asas sumber, negara menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu

 penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila

 penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau

 badan yang bersangkutan dari sumber-sumber dari negara itu.

Dalam asas ini, tidak terjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang

atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan

 pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang

didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Asas kebangsaan, atau asas nasionalitas dan disebut juga asas kewarganegaraan.

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan

dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah

menjadi persoalan darimana penghasilan yang dikenakan pajak berasal. Seperti halnya

dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdsarkan asas nasionalitas ini dilakukan

dengan cara menggabungan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas luar

negeri.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

5/32

10

Perbedaan di Indonesia yaitu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1994, dan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan

 bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem

 perpajakannya.

Menurut Wirawan,B,I (2009:30) Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan

yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian

subjek pajak untuk orang pribadi.

II.1.3. Pengelompokan dan Tarif Pajak

Safri, N (2005:23) mendefinisikan Pengelompokkan Pajak terdiri dari Pajak

Tidak Langsung dan Pajak Tidak Langsung :

Pajak Langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa

diserahkan/dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang beban pajaknya dapat

dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak pertambahan Nilai (PPN).

Sukardji (2006:25), dalam hal ini perbedaan pajak langsung dan pajak tidak

langsung, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

6/32

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

7/32

12

ayat 3 tetang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling

rendah 5 % (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan

tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh tarif proporsional : Tuan Alex melakukan suatu transaksi (penjualan) suatu

Barang Kena Pajak (BKP) sebagai berikut :

Jumlah Penjualan Tarif BesarnyaPajak

Rp. 500.000 X 10% Rp. 50.000

Rp. 1.000.000 X 10% Rp. 100.000

Rp. 5.000.000 X 10% Rp. 500.000

Rp. 10.000.000 X 10% Rp. 1.000.000

II.1.4. Fungsi Pajak

Menurut Supramono (2008:12), pajak mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

 pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai

 beberapa fungsi, yaitu: 

•  Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

 pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

8/32

13

rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan

 biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini

 pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,

 belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk

 pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan

 pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan

sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat

dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

•  Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

•  Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi

dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

9/32

14

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,

 penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

• 

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat

II.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2008 :25) mengemukakan “ Sistem Pemungutan Pajak “ adalah

•  Self Assesment

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetukan sendiri

 jumlah pajak yang terutang.

Contohnya : Dalam sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan

menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang

 pajak seseorang baru dikeluarkan, misalnya Pajak Petambahan Nilai (PPN),

Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM ).

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

10/32

15

•  Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menetukan besarknya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung

dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis

 pajak yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat selaku subyek pajak

atau wajib pajak dipandang belum mampu disertahi tanggung jawab untuk

menghitung dan menetapkan pajak. Contoh pajak yang masih menggunakan

sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

•  With Holding System

Adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menetukan

 besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Tanggung jawab ada pada pihak ketiga (hal ini dapat dilihat dalam Pajak

Penghasilan (PPh) dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana

 pensiun, dan sebagainya yang kepadanya diserahi tanggung jawab untuk

memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan).

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

11/32

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

12/32

17

masukan. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ketika

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP)

membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) . Dasar hukum utama yang digunakan untuk

 penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8

Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir revisi Undang-undang Nomor 42

Tahun 2009.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan eceran di mana

 penjualan dilakukan kepada komsumen akhir yang tidak diketahui identitasnya dan

 biasanya jumlah transaksinya banyak dengan volume kecil, maka sangat tidak efektif

untuk membuat faktur pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN di mana

faktur pajak paling sedikit harus memuat :

1.  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan

Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

2.  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena

Pajak / Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

3.   jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

4.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.

5.  kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

13/32

18

6.  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Selama ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang pengecer ini bisa

menggunakan Faktur Pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi di atas. Nah,

mulai 1 April 2010 nanti tidak ada lagi Faktur Pajak sederhana dan PKP pedagang

eceran terpaksa membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat

(5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi pembeli, hal ini tidak ada

masalah karena pembeli dari pedagang eceran biasanya adalah konsumen akhir dan

 bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak perlu untuk mengkreditkan pajak

masukannya

II.2.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pandiangan (2003:86), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan

 pajak tidak langsung di Indon esia yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Departemen

Keuangan, mulai berlaku sejak 1 April 1985. Dasar hukum pengenaannya adalah

 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Dengan berlakunya Undang-undang

ini, maka Pajak Penjualan Pajak 1951 digantikan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

atau disebut juga Pajak Konsumsi. sejak diberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

melalui Undang-undang Tahun 1998, telah dilakukan dua kali perubahan yaitu Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Dalam Ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan versi treakhir yaitu

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud :

1.  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,

 perairan, dan ruang udara diatasya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi

Eksklusif dan Landas Kontinen tentang Kepabeanan.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

14/32

19

2.  Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat

 berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.

3.  Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

4.  Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah setiap kegiatan penyerahan

Barang Kena Pajak

5.  Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan

hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang

karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan.

6.  Jasa kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

undang ini.

7.  Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan

menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.

8. 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal y ang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

 perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

 Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap.

9.  Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

15/32

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

16/32

21

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam

 pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, kecuali pengusaha

kecil yang abtasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak dan wajib

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang

Pasal 3 Ayat (1a) :

Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memilih untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3 ayat (2) :

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak wajib melaksanakan ketenutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ayat (3) :

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dari luar Daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut,

menyetor, dan mealporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang

 perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri keuangan.

II.2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Herlina, R (2008:24) mengemukakan “ Objek Pajak Pertambahan Nilai “ adalah:

Objek atau sasaran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

“Penyerahan”, yang biasanya dikatakan penjualan, namun tidak semua proses penjualan

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

17/32

22

dikenakan pajak. Dalam Pasa 4 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 menjelaskan

tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha.

 b. Impor Barang Kena Pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

 pengusaha.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean.

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

II.2.5. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A :

Ayat (2) yaitu Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah

 barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

a.  Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil lansung dari

sumbernya

 b.  Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

c.  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung,

dan sejenisnya, meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi di temapt

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

18/32

23

maupun tidak, termasuk makan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa

 boga atau catering

d.  Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Ayat (3) yaitu : Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah

 jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan kesehatan medis.

 b. Jasa Pelayanan sosial.

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko.

d. Jasa keuangan.

e. Jasa Asuransi.

f. Jasa keagamaan.

g. Jasa pendidikan.

h. Jasa kesenian dan hiburan.

II.2.6. Kelemahan dan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2008:269) Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah :

1.  Adanya Pajak Berganda.

2.  Tidak mendorong ekspor, dan belum dapat mengatasi penyelundupan.

Kelebihan pajak Pertambahan Nilai :

1.  Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.

2.   Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.

3.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh

kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (‘consumption

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

19/32

24

type VAT’) dan metode pengurangan tidak langsung (‘indirection subtraction

method’). Dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan.

4.  Ditinjau dari masuk pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat

 predikat sebagai “ money maker ” karena konsumen selaku pemikul beban

 pajak tidak merasa

dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk

memungutnya.

II.2.7. Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang Nomor 42

Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yaitu :

a.  Penyerahan Barang Kena Pajak.

 b.  Impor Barang Kena Pajak.

c.  Penyerahan Jasa Kena Pajak.

d. 

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

Maksudnya adalah Orang pribadi atau badan memanfaatkan barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak

terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean.

e.  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

f.  Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau

g.  Ekspor Jasa Kena Pajak.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

20/32

25

II.3. Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

II.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,

 Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

yangdipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

a.  Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP), tidaktermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut

menurut Undang-undang dan potongan harga dan potongan harga yang

dicantumkan dalam faktur.

 b.  Pembeli

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima tau seharusnya

menerima

 penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan yang membayar atau seharusnya

membayar harga Barang Kena Pajak (BKP).

c.  Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau

seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak

(JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan

 potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

21/32

26

d.  Penerima Jasa

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau

seharusnya

menerima penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan yang membayar atau

seharusya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak (JKP).

e.   Nilai Impor

 Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar p enghitungan bea

masuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang

Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

dipungut Undang-undang.

f.   Nilai Ekspor

 Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atas

seharusya diminta oleh eksportir.

g.   Nilai Lain

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam

hal:

a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar

ditetapkan.

 b. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dibutuhkan oleh masyarakat

 banyak,seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

22/32

27

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tanggal 31

maret 2010 telah menetapkan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk beberapa

 penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yaitu:

1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor.

2. Untuk pemberian cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi harga laba

kotor.

3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan

harga jual rata-rata.

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul

film.

5. Untuk Penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual

eceran.

6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa

 pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.

7. Untuk penyerahan Barang kena Pajak dari pusat ke cabang adalah harga

 pokok penjualan atau ahrga perolehan.

8. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pedagang perantara

atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

9. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pedagang perantara

atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

23/32

28

10. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen)

dari jumlah yang ditagih atau jumlah syang seharusnya ditagih atau

11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa pariwisata adalah 10%

(sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah syang seharusnya

ditagih

II.3.2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djoko Muljono (2008:6) : 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh

 persen). Sedangkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ekspor Barang Kena

Pajak (BKP) adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti

 pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi Pajak Masukan yang

telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan

kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan

setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

II.3.3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

Pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak

 Nomor PER-148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, pengertian

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk

melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

24/32

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

25/32

30

dengan formulir 1108 bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor

Pelayanan Pajak Dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan

Data dan Dokumen Perpajakan, maka untuk PKP yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan

Pajak sebagaimana diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN

 bentuk Formulir 1108 wajib digunakan bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam

 bentuk formulir kertas (‘hard copy’).

II.3.5. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Winston, M (2009:96) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang

terdapat pada Pasal 1 angka 27 merumuskan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa

Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah

tersebut.

II.4. Faktur Pajak, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

II.4.1. Faktur Pajak

Untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus

menggunakan sarana Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak atau

 penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

26/32

31

 penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), bukti atau pungutan pajak karena impor Barang

Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, dasar hukum

dari Faktur Pajak adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan

 Nilai Pasal 13 sebagai berikut :

Faktur Pajak dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1.  Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 42

Tahun 2009 Pajak pertambahan Nilai, dan Keputusan Direktorat jenderal Pajak

 Nomor PER-159/PJ/2006 tentang saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan,

Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan faktur Pajak Sederhana.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 Faktur Pajak Standar memuat beberapa hal

yaitu :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang

Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena pajak (JKP).

 b. Nama. Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena

Pajak (BKP) dan atau penerima Jasa Kena pajak (JKP).

c. Jenis barang dan jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;

e. Pajak Penjualan barang Mewah (PPNBM) yang dipungut;

f. Kode, Nomor Seri, dan tanngal pembuatan Faktur Pajak, dan

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan, yang berhak menandatatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar baik formal

maupun materiil dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP) untuk ditandatanganinya.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

27/32

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

28/32

33

2.  Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan faktur Pajak Sederhana yang cara

 penggunaanya diperkenankan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas

 beberapa kali penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)

kepada pembeli atau penerima jasa yang sama dilakukan dalam satu Masa Pajak,

dan ahrus dibuat selambat-lambatny a pada akhir bulan berikutny a setelah bulan

terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Dalam hal pembayaran sebelum Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

(BKP/JKP) atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut

dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat faktur Pajak tersendiri pada saat

diterima pembayaran. Tanggal penyerahan/pembayaran pada Faktur Pajak diisi

dengan tanggal awal penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)

sampai dengan tanggal terakhir dari Masa Pajak yang dibuat Faktur Pajak

Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan masing-masing

Faktur Penjualan.

II.4.2. Pajak masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Masukan

adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha kena

Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan

 pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau

 pemanfaatan Jasa kena Pajak di luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

29/32

34

Perubahan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Angka 24 memiliki

 perbedaan yang tidak diubah pengertiaannya atau sama.

Sedangkan Pengertian Pajak Keluaran berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Perubahan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Angka 25 memiliki

 perbedaan dalam arti Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang

wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud , dan/atau

ekspor Jasa Kena Pajak.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Pada dasarnya semua pajak masukan dikreditkan, antara lain yaitu :

a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran

untuk Masa Pajak yang sama.

 b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak

Masukan tetap dapat dikreditkan.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada

 jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak pertambahan Nilai

(PPN) yang wajib dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada

 jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan

yang dapat diminta atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

30/32

35

e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk

 perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan

 penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak

Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, misalnya :

•  Transaksi menggunakan Faktur Pajak Sederhana.

•  Transaksi menggunakan Faktur Pajak standar namun tidak memenuhi

ketentuan (Faktur Pajak Cacat).

•  Masa pengkreditan Pajak Masukan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak berakhirnya Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak.

Terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, Kriteria Pajak Masukan

yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal

9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, rinciannya

sebagai berikut :

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai

hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon,

dan van kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

31/32

36

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

5. Perolehan barang Kena Pajak atua Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya

 berupa Faktur Pajak Sederhana.

6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ayng Faktur Pajaknya

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (Faktur Pajak Cacat).

7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean dan Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak

Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat 6 (Faktur Pajak Cacat).

8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

yang ditemukannya pada waktu pemeriksaan.

10. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau

 perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai

8/18/2019 2011-1-00022-AK 2

32/32

II.4.3 Perbandingan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

PPN) 1107 dengan Surat Pemberitahuan (SPT) 1108

Bentuk penyajian, dan cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 1107 lebih mudah/sederhana jika dibandingkan

dengan pengisian, dan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

(SPT Masa PPN) 1108.

Perbandingan efisiensi pembuatan laporan jga jauh lebih efisiensi Surat

Pemberitahuan 1107 dibandingkan Surat Pemberitahuan 1108.

Cara pengisian Surat Pemberitahuan 1108 dan cara pelaporannya mewajibkan

seluruh lembaran harus dilaporkan, walaupun dalam lembaran tidak ada transaksi Pajak

Pertambahan nilai (PPN) yang dilaporkan.

Ketentuan-ketentuan SPT PPN 1108 jauh lebih sulit dilaksanakan seperti

ketentuan Ukuran Kertas, Lebar, penggunaan Huruf dan Besarnya Garis di SPT PPN

1108 bisa diterima/ditolak suatu SPT yang dilaporkan yang semestinya tidak terlalu

dipermasalahkan sepanjang bentuk dan isinya tidak dirubah.