20091007 02 Pelaporan Keuangan Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan

8/14/2019 20091007 02 Pelaporan Keuangan Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan

1/27


2/27

WEWENANGPEMERINTAH

PUSAT

Kewenangan PusatDILAKSANAKAN INSTANSIPUSAT ATAU INSTANSIVERTIKAL DI DAERAH

DekonsentrasiDILIMPAHKAN KEPADA

GUBERNUR SELAKU WAKILPEMERINTAH PUSAT

DesentralisasiDISERAHKAN KEPADADAERAH

Tugas PembantuanDITUGASKAN KEPADADAERAHPROVINSI/KABUPATEN/KOT

PRINSIP PENGATURANPRINSIP PENGATURAN

WEWENANG DANWEWENANG DAN

PENUGASANPENUGASAN


3/27

Untuk kegiatan yang bersifat fisik,yaitu kegiatan yang menghasilkan

keluaran (output) berupapenambahan dan pemeliharaan asetpemerintah.

Didalam kegiatan fisik tersebuttermasuk pendanaan kegiatan nonfisik yaitu belanja untuk mendukungpelaksanaan kegiatan fisik tersebut,antara lain perencanaan dan

DANA TUGAS

PEMBANTUAN


4/27

Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi

perencanaan, fasilitasi, pelatihan,pembinaan, pengawasan, danpengendalian.

Didalam kegiatan non-fisik tersebuttermasuk juga kegiatam masukan(input) berupa pengadaan

barang/jasa sebagai penunjangke iatan non-fisik

DANA DEKONSENTRASI


5/27

Meningkatkan pencapaian efisiensi danMeningkatkan pencapaian efisiensi dan

efektivitas dalam penyelenggaraanefektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, danpemerintahan, pelayanan publik, danpembangunan di daerah, sertapembangunan di daerah, serta

menciptakan keselarasan dan sinergimenciptakan keselarasan dan sinergi

secara nasional antara program/kegiatansecara nasional antara program/kegiatan

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan danDekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan

yang didanai dari APBD.yang didanai dari APBD.

Menjamin tersedianya sebagian anggaranMenjamin tersedianya sebagian anggaran

kementerian negara/lembaga bagikementerian negara/lembaga bagi

pelaksanaan program/kegiatanpelaksanaan program/kegiatan

Pemerintah Pusat di daerah, sesuaiPemerintah Pusat di daerah, sesuai-

TUJUAN PENGALOKASIAN DANADEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS

PEMBANTUAN

Umum

Khusus


6/27

MANFAAT LAPORAN KEUANGANMANFAAT LAPORAN KEUANGAN

AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumbe

daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodi

MANAJEMEN

Membantu para penggunamengevaluasi pelaksanaan kegiatan memudahkan fungsi perencanaan,pengelolaan dan pengendalian atas

seluruh aset, kewajiban dan ekuitasdana

TRANSPARANSIMemberikan informasi keuangan yangterbuka dan jujur kepada masyarakat

KESEIMBANGANANTAR GENERASI

Membantu para pengguna untukmengetahui kecukupan penerimaanpemerintah untuk membiayai seluruhpengeluaran yang dialokasikan


7/27

Menteri Keuangan selaku pengelolafiskal menyusun LKPP untukdisampaikan kepada Presiden dalam

rangka memenuhipertanggungjawaban pelaksanaanAPBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)

Menteri/pimpinan lembaga selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barangmenyusun dan menyampaikan laporankeuangan yang meliputi LRA, Neraca,dan CaLK dilampiri laporan keuanganBLU pada K/L masing-masing. (Ps. 55

ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Pointj UU 1/2004, Ps. 9 Point g UU 17/2003)

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DANPENYAMPAIAN LAPORAN

KEUANGAN


8/27

ENTITAS PELAPORANENTITAS PELAPORAN

KEUANGANKEUANGAN

Entitas Pelaporan adalah unitpemerintahan yang terdiri darisatu atau lebih entitas akuntansi

yang berkewajibanmenyampaikan laporanpertanggungjawaban berupalaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unitpemerintahan penggunaanggaran yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansidan men usun la oran keuan an


9/27

ENTITAS PELAPORANENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan tingkat KLditetapkan oleh Menteri

Keuangan selaku BUN,berdasarkan pertimbangan:

kemandirian pelaksanaan

anggaran, pengelolaan kegiatan, dan

besarnya anggaran.

SKPD dan SKPKPD bukan entitas


10/27

ENTITASENTITAS

AKUNTANSIAKUNTANSIEntitas Akuntansi terdiri dari:1. Setiap kuasa pengguna anggaran di

lingkungan suatu KL mempunyaidokumen pelaksanaan anggarantersendiri, termasuk pengguna danaAPP

2. Bendahara Umum Daerah (BUD)3. Pengguna Anggaran di lingkungan

PEMDA4. Kuasa Pengguna Anggaran di

lingkungan PEMDA bila mempunyai dokumenpelaksanaan anggaran yang terpisah,umlah an arann a relatif besar dan


11/27

LAPORAN KEUANGAN ATASPELAKSANAAN KEGIATAN

DANA DEKONSENTRASI

SKPD pelaksana kegiatan DKmenyelenggarakan akuntansi dan menyusunlaporan keuangan dan kinerja sebagaimanaberlaku bagi kuasa pengguna anggaran padatingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP8/2006)

Laporan keuangan dan kinerja ataspelaksanaan kegiatan DK disampaikankepada gubernur dan menteri/pimpinanlembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)

Gubernur menyiapkan laporan keuangan dankinerja gabungan berdasarkan laporan yangditerima dari SKPD pelaksana kegiatan DKdan menyampaikannya kepada


12/27

LAPORAN KEUANGAN ATASPELAKSANAAN KEGIATAN

TUGAS PEMBANTUAN

SKPD pelaksana kegiatan TPmenyelenggarakan akuntansi dan menyusunlaporan keuangan dan kinerja sebagaimanaberlaku bagi kuasa pengguna anggaran

pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 29 (1)PP 8/2006)

Laporan keuangan dan kinerja ataspelaksanaan TP disampaikan kepada

gubernur/bupati/walikota danmenteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 29(2) PP 8/2006)

Gubernur/bupati/walikota menyiapkanLaporan Keuangan dan Kinerja gabungan

berdasarkan laporan yang diterima dari


13/27

LAPORAN KEUANGAN ATASPELAKSANAAN KEGIATAN DANA

DEKONSENTRASI/TUGASPEMBANTUAN

Dilaporkan secara terintegrasidalam laporan keuangan K/Lpengguna anggaran yangbersangkutan. (Ps. 30 (1) PP

8/2006)Dilampirkan pada laporan

pertanggungjawabanpelaksanaan APBD. (Ps. 30 (2) PP

8/2006)


14/27

14

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANDK/TP

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

DK/TP

Aspek ManajerialAspek Manajerial

a. Perkembanganrealisasi penyerapandana

b. Pencapaian targetkeluaran

c. Kendala yang dihadapid. Saran tindak lanjut

Aspek AkuntabilitasAspek Akuntabilitas

a. Laporan RealisasiAnggaran

b. Neraca

c. Catatan Atas LaporanKeuangan

d. Laporan Barang

Sejalan dengan:

-PP 39/2006 ttg TataCara Pengendalian dan

Evaluasi RencanaPembangunan

Sejalan dengan :

-PP 8/2006 ttg PelaporanKeuangan Dan Kinerja Instansi

Pemerintah

- PP 6/2006 ttg PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah

PELAPORAN DANPELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN


15/27

15

Aspek Manajerial

SKPD yang membidangi perencanaan daerah atasnama gubernur/bupati/ walikota menyampaikanlaporan manajerial setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran ke K/L pemberi dana,Mendagri, Menkeu, dan Meneg/Kepala Bappenas.


16/27

16

Aspek Akuntabilitas1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Koordinator UAPPA-W atas namagubernur/bupati/ walikota menyampaikan laporanakuntabilitas setiap triwulan dan setiap berakhirnyatahun anggaran ke Menkeu

2. Penyampaian laporan manajerial kepada Menkeudigunakan untuk bahan harmonisasi dan evaluasipendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugaspembantuan

3. Penambahan Koordinator UAPPA/B-W dalammengkompilasi laporan keuangan/barang bertujuan

agar memudahkan kepala daerah dalam prosespenyampaian laporan dan pertanggungjawaban.4. Perlunya prosedur review laporan keuangan pada

tingkat PA dan pernyataan tanggung jawab ataslaporan keuangan /Statement of Responsibility(SOR)oleh KPA dan Kepala Daerah.

5. Perlunya melampirkan Laporan pertanggungjawabankeuangan tahunan DK/TP di dalam LPJ tahunan APBD

Bentuk dan isi laporan akuntabilitas mengacu pada PP

8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007


lanjutan........lanjutan........


17/27

17

Barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan DK/TP merupakan BMN.BMN tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah.

BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakandalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK-BMN).

Dalam hal program dan kegiatan DK/TP yang tertuang dalam RKA-KLmenghasilkan BMN dan direncanakan untuk dihibahkan.

Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas dandalam kondisi baik secara fisik.

Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan ataskesepakatan bersama antara K/L dan daerah.

BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/Lkepada Menkeu c.q. Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapatpersetujuan.Penghibahan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan penghibahan

BMN sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur tentang TataCara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta peraturanpelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007)


lanjutan........lanjutan........


18/27

LAW ENFORCEMENTLAW ENFORCEMENT

MELALUI PEMBERIANMELALUI PEMBERIAN

SANKSISANKSI

SKPD penerima Dana Dekonsentrasidan/atau Dana Tugas Pembantuan

yang secara sengaja atau lalai tidakmenyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan

dana dimaksud kepadakementerian/lembaga dikenakan

sanksi berupa penundaan pencairandan/atau penghentian alokasi

endanaan.


19/27

19

LAW ENFORCEMENTLAW ENFORCEMENT

MELALUI PEMBERIAN SANKSIMELALUI PEMBERIAN SANKSI


20/27

UNIT AKUNTANSIUNIT AKUNTANSIKUASAKUASA

PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARANUNIT AKUNTANSIUNIT AKUNTANSIKUASAKUASA

PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) adalah unitakuntansi instansi yang

melakukan kegiatan akuntansi

dan pelaporan tingkat satuankerja.

20


21/27

Created by:SYAIFUL

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI

UNIT AKUNTANSIUNIT AKUNTANSIKUASAKUASA

PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARANUNIT AKUNTANSIUNIT AKUNTANSIKUASAKUASA

PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARAN

SATKER

PEMERINTAH

PUSAT

UAKPA

SATKER

DAERAH

SATKER

PEMERINTAH

PUSAT

SATKER

DEKONSEN-

TRASI

SATKER

TUGAS

PEMBANTUAN

LAPORAN

KEUANGAN

21


22/27

SATUAN KERJA v.s.SATUAN KERJA v.s.SATUANSATUAN

KERJA PERANGKATKERJA PERANGKAT

DAERAHDAERAH

SATUAN KERJA v.s.SATUAN KERJA v.s.SATUANSATUAN

KERJA PERANGKATKERJA PERANGKAT

DAERAHDAERAH

Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barangyang merupakan bagian dari suatu unit organisasi padakementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program.

Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembagapada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepadagubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga

teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong prajasesuai dengan kebutuhan daerah.

22


23/27

SAK PADASAK PADAUAKPAUAKPA(input-proses-output)(input-proses-output)

SAK PADASAK PADAUAKPAUAKPA(input-proses-output)(input-proses-output)

DIPADIPA

Revisi DIPARevisi DIPA

DIPA-LDIPA-L

SPMSPM

SP2DSP2DSSBP/

SSP/SSBCSSBP/

SSP/SSBC

Dok. PiutangDok. Piutang

Dok. PersediaanDok. Persediaan

Dok. KDPDok. KDP

RekamVerifikasiCetakKirim

RekamVerifikasiCetakKirim

Catatan atas

Laporan

Keuangan

Catatan atas

Laporan

Keuangan

NeracaNeraca

Laporan

Realisasi

Anggaran

Laporan

Realisasi

Anggaran

23


24/27

24

AKHIR

BULAN7

LK

sudah

diterima

KPPN

?

Belum

Surat

Peringatan

5 4 3 2 1

SP2D

KECUALI

SPM BLJ PEGAWAI,LS PIHAK KETIGA

DAN KEMBALI

SANKSISANKSI

SPM UP/TUP,SPM GU, SPM LS

KE BENDAHARA

SANKSI APABILA:

1. Tidak Rekon denganKPPN

2. Tidak Menyampaikan

Laporan BMN

3. Tidak Mengirim Laporan

ke Unit Vertikal

4. Tidak melaporkan DK/TP

SANKSI APABILA:

1. Tidak Rekon dengan

KPPN

2. Tidak Menyampaikan

Laporan BMN

3. Tidak Mengirim Laporan

ke Unit Vertikal

4. Tidak melaporkan DK/TP


25/27

25

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABANORGANISASI DANA DEKONSENTRASI

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W

KoordDekonsentrasi

UAPPA/B-WDekonsent

rasi

UAPPA/B-WDekonsent

rasi

UAPPA/B-WDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

UAKPA/BDekonsent

rasi

Dinas A Dinas B

SKS1 DinasA

SKS2 DinasA

SKS1 DinasB

SKS2 DinasB

SKS1 DinasC

SKS2 DinasC

Tingkat Gubernur

ADK danLaporan

ADK per UAKPA dan LaporanGabungan SKPD

ADK danLaporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.

Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur.UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

DinasC


26/27

26

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABANORGANISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W

Koord. TugasPembantuan

UAPPA/B-WTugasPembantuan

UAPPA/B-W

Tugas

Pembantuan

UAPPA/B-WTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

UAKPA/BTugas

Pembantuan

DinasA

Dinas B DinasC

SKS1 DinasA

SKS2 DinasA

SKS1 DinasB

SKS2 DinasB

SKS1 DinasC

SKS2 DinasC

Tingkat Kepala

Daerah

ADK danLaporan

ADK per UAKPA dan LaporanGabungan SKPD

ADK danLaporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.

Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.


27/27TERIMA KASIHTERIMA KASIH

20091007 02 Pelaporan Keuangan Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan

Documents

Transcript of 20091007 02 Pelaporan Keuangan Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan