P U T U S A NNomor 012 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara :

1. PT. ISTANA KARANG LAUT, beralamat di Jalan Gondangdia Lama No. 25 Jakarta;

2. PT. SANGGAR KALTIM JAYA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Balikpapan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: O.C. Kaligis, SH., dkk., Advokat beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2005, sebagai Pemohon Kasasi I dan II dahulu Pemohon Pailit I dan II;

m e l a w a n

TOTAL E & P INDONESIE, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. T. Mulya Lubis, SH., LL.M, dkk., Advokat pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2005 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

ADANYA KEWAJIBAN/UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa terdapat kontrak yang ditanda tangani Pemohon II dan Termohon, pada tanggal 16 November 2000 No. TP 8/EPSC 2 (Bukti P-1) untuk kontruksi NMP2 Platform and Offsites;

2. Bahwa dalam lampiran J dan lampiran K kontrak a quo ber-dasarkan Change Order Instruction No. TP8/EPSC2/02, tanggal 27 Februari 2001 (Bukti P-2) kontrak tersebut dengan jelas menunjukkan jangkauan kerja antara Pemohon I dan Pemohon II dan mewajibkan Termohon melakukan pembayaran secara terpisah langsung ke Pemohon I, CW (agen Pemohon I di Singapore) dan Pemohon II;

3. Bahwa di dalam Kontrak No. TP 8/EPSC 2 Termohon mem-punyai hubungan hukum dengan Pemohon II, dan Pemohon II diketahui bekerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontarktor, berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Bukti P-3), dimana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam pengerjaan proyek tersebut;

4. Bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80% desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai Subkontraktor (Bukti P-4);

5. Bahwa Termohon tidak mengakui adanya cost impact atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan dikerjakan oleh Para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat Penolakan Termohon atas Change Order Request (COR) No. 179 dan No. 180 tertanggal 11 April 2003 (Bukti P-5);

1

6. Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan (Bukti P-6) kepada Termohon pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD 18,092,598.56. Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari 2003;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Para Pemohon mengajukan permasalahan tagihan tersebut kepada BP Migas. Pada tanggal 22 Agustus 2003, Termohon menyetujui BP Migas sebagai mediator (Bukti P-7);

8. Bahwa BP Migas sebagai mediator mengusulkan agar klaim ini dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independen (Bukti P-9) sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh Termohon;

9. Bahwa penunjukkan BPKP sebagai auditor independen telah disetujui oleh Termohon, dimana Termohon juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut (Bukti P-9);

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 BPKP (Bukti P-10) menyampaikan hasil audit yang mengharuskan Termohon untuk membayar sejumlah USD 7,17 juta kepada Para Pemohon yang perinciannya adalah sebesar USD 3,178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II. Para Pemohon setuju dengan hasil audit tersebut mengingat komitmen Para Pemohon terhadap hasil mediasi serta banyaknya tagihan yang harus dibayar sehubungan dengan kontrak tersebut, namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut;

11. Bahwa BP Migas telah mengirim surat kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2004 (Bukti P-11) yang mengintruksikan Termohon untuk segera membayar sejumlah USD 3,9 juta kepada Pemohon II, Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit BPKP pada presentasinya tertanggal 19 Februari 2004;

12. Bahwa sampai saat ini Termohon tetap menolak untuk mereali-sasikan hasil audit tersebut walaupun sudah ada perintah membayar dari BP Migas dan permohonan untuk membayar dari Bank Mandiri (Bukti P-12);

13. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPer, mengatur sebagai berikut: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa telah terbukti itikad buruk dari Termohon. Dengan bukti-bukti diatas maka terbukti Termohon mempunyai kewajiban/ utang kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7,17 juta (Tujuh koma tujuh belas juta dolar Amerika);

14. Bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya telah memenuhi "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan pailit ini, maka Para Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk

mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jl.

Jend. Sudirman Kav. 29-31 , Jakarta 12920, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Maret 2005, Nomor : 01/PAILIT/2005/PN. NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2

- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan

pada tanggal 8 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2005 sebagai ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 10/ Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor: 01/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadil-an Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2005 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 15 Maret 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2005;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya: BAHWA PENGADILAN NIAGA TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI.

1. Pengadilan Niaga telah mengabaikan fakta-faktaBahwa seharusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan sebuah perkara dalam keseluruhannya termasuk melihat fakta-fakta yang sudah terungkap di Pengadilan. Bahwa jika kita melihat dan meneliti Putusan Niaga dalam perkara a quo sangat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ceroboh, berat sebelah dan sangat terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan dengan tidak mempertimbangkan dan memeriksa sama sekali fakta-fakta dan bukti-bukti mengenai kebenaran akan dasar dari diajukan-nya Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan tingkat Pertama, sehingga Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah me-langgar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menyatakan bahwa:"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara garis besar mengatur mengenai persyaratan kepailitan, sebagai berikut:

1. Adanya debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih;2. Adanya utang yang tidak dibayar lunas;

3. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon Kasasi. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:1. Adanya debitur yang mempunyai dua Kreditur atau lebih.

Bahwa secara nyata terdapat debitur yaitu Termohon Kasasi (Total E & P Indonesia) dan 2 kreditur yaitu: Pemohon Kasasi I (PT. Istana Karang Laut) dan Pemohon Kasasi II (PT. Sanggar Kaltim Jaya). Hal ini juga didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Audit BPKP (Vide Bukti P-11 a) pada halaman 6, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, dimana BPKP menyatakan adanya 3 pihak sehubungan dengan claim settlement Tunu Field Development Project Phase 8 Contract yaitu: Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi;

Berikut adalah kutipan dari halaman 14 Laporan Hasil Audit BPKP, yang merupakan satu dari beberapa halaman Laporan Hasil Audit BPKP yang membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan 2 pihak terpisah sehingga merupakan 2 kreditur;

3

Laporan hasil Audit BPKP pada halaman 14 yang antara lain mengatakan:

Pada tanggal 13 Januari 2004 terjadi rapat tiga pihak: TOTAL BP Migas (sebagai mediator)-SKJ-IKL, dimana hasil rapat adalah penyelesaian klaim sebesar USD 18 juta dari SKJ/IKL kepada Total akan diselesaikan melalui audit oleh BPK atau BPKP.

Dan:

Pada tanggal 14 Januari 2004 terdapat pula surat Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan kepala Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Nomor: 014/BPD-0000/2004-SO, perihal: Permintaan audit khusus atas permasalahan antara Kontraktor Kontrak Production Sharing PT. Total E & P Indonesie dengan kontraktor PT. Sanggar Kaltim Jaya dan Sub-Kontraktor PT. Istana Karang Laut.

Bahwa BPKP memiliki kompetensi untuk melakukan audit khusus. Hal tersebut sesuai dengan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 103 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 2003 tentang kedudukan fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja LPND.

2. Surat No. 014/BPD0000/2004-SO perihal Permintaan Audit Khusus tertanggal 14 Januari 2004.

3. Surat Tugas Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKI No. ST-012/D6.3/ 2004 tertanggal 15 Januari 2004.

b. Daftar hadir dalam rapat di BP Migas tanggal 13 Januari 2004 (Bukti P-10) dimana para pihak yang hadir adalah BP Migas sebagai perantara, Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi. Sewaktu rapat, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan atas kehadiran Pemohon Kasasi I sebagai salah satu pihak; Risalah Rapat beserta Daftar Hadir ini juga menjadi salah satu pertim-bangan BPKP dalam melakukan audit (vide Bukti P-11a, hal 14). Ketiga pihak yaitu Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi dalam rapat tersebut jelas-jelas telah sepakat dan menyatakan kesediaannya untuk menerima hasil audit.

c. Bukti P-18 s/d P-18 a berupa Undangan rapat dari BP Migas yang dibuat masing-masing kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II merupakan 2 pihak/2 kreditur dalam perkara a quo.

d. Surat tanggal 9 Maret 2004 dari BP Migas kepada Termohon Kasasi (vide Bukti P-12) adalah merupakan perintah untuk membayar kepada:

1. PT. Sanggar Kaltim Jaya sebesar USD 3,952,874.04 dan

2. PT. Istana Karang Laut sebesar USD 3,178,329.08.

Bahwa jelas ternyata dari surat BP Migas tersebut membuktikan adanya 2 pihak/2 kreditor dalam perkara a quo dan hal tersebut tidak pernah disangkal oleh Termohon Kasasi.

Bahwa seluruh bukti di atas menunjukkan keberadaan 2 (dua) pihak/2 (dua) kreditor, yaitu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Bahwa jelas ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan Bukti P-11 a yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi di pengadilan tingkat pertama.

2. Adanya utang yang tidak dibayar lunas, telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Bahwa utang Termohon Kasasi kepada Pemohon I dan Pemohon II Kasasi telah jatuh tempo sejak hari BPKP resmi mengeluarkan laporan hasil audit secara tertulis dan tidak ada keberatan dari para pihak, maka timbullah kewajiban Termohon yang dapat ditagih. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti berikut:- Pada Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus BPKP tanggal 19 Februari 2004 (vide Bukti P-11)

yang dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, BP Migas dan BPKP telah dibahas mengenai jumlah utang Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi sebesar USD 7,131,203.1 dan diberikan tenggang waktu 5 hari untuk mengajukan data-data baru sehubungan dengan Hasil Audit tersebut berakhir pada tanggal 24 Pebruari 2004, Termohon Kasasi tidak mengajukan data-

4

data baru atau-pun menolak Pembahasan Hasil Audit tersebut. Maka sejak tanggal 24 Pebruari 2004 utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Surat BP Migas tertanggal 9 Maret 2004 (vide Bukti P-12) secara tegas mengeluarkan instruksi kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kepada Para Pemohon Kasasi. Untuk itu Para Pemohon akan mengutip instruksi BP Migas sebagai berikut:"Sehubungan dengan hal tersebut untuk menghindari dan melokalisir permasalahan, harap Total E & P Indonesia segera menyelesaikan pembayaran dimaksud melalui rekening masing-masing kontraktor pada kesempatan pertama."

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Bukti P-11 dan Bukti P-11 a (Laporan Hasil Audit Khusus) membuktikan adanya kewajiban Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2), maka sesuai dengan Bukti P-11 a maka jelas terbukti terdapat tagihan yang jatuh tempo. Jatuh tempo tagihan tersebut dimulai sejak hari BPKP resmi mengeluarkan laporan hasil audit secara tertulis dan tidak ada keberatan dari para pihak, maka timbullah kewajiban Termohon Kasasi yang dapat ditagih.

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex facti pada halaman 70 paragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut bukti P.1 sampai dengan P-54, yang dikaitkan dengan bukti Termohon T-1 sampai dengan T-59, tidak ternyata terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor."

Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan Judex facti sehubungan dengan hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Terdapat hubungan hukum perikatan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.Rumusan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan; "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa perikatan, memang dikehendaki secara sengaja, dibuat oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan itu sendiri, ataupun karena ditentukan demikian oleh Undang-Undang yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tersebut. Hubungan hukum demikian menciptakan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

Sehubungan dengan perkara a quo, ternyata sebagaimana diakui oleh Judex facti sendiri telah terdapat hubungan hukum perikatan antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi sebagai suatu hubungan kontraktual sebagaimana tertera pada halaman 69 alinea 4 dari putusan No. 01/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Tunu Field Development Project-Phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesie and Sanggar Kaltim Jaya for NMP2 Platform and Offsites, bertanggal 30 Nopember 2000, yang dari bukti tersebut ternyata tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon, telah membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon II dengan Termohon, yaitu Company dengan Contractor,"Selanjutnya Pemohon Kasasi I akan membuktikan dalil bahwa dirinya mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi, sebagaimana uraian berikut:- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata

menyatakan tiap-tiap perikatan dapat lahir akibat persetujuan, sehingga berupa hubungan kontraktual, ataupun hubungan hukum yang lahir karena Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Tunu Field Development Project-Phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesie and Sanggar Kaltim Jaya for NMP2 Platform and Offsites tertanggal 30 Nopember 2000 beserta lampirannya yaitu Exhibit J dan K yang merupakan 1 kesatuan yang tidak terpisahkan (vide Bukti P-1), Terjemahan Resmi dari Exhibit J: Daftar Sub-kontraktor dan Penjual (vide P-2), Terjemahan Resmi dari Exhibit K: Lingkup Kontraktor dan Staf Inti (vide Bukti P-2a) telah jelas-jelas membuktikan adanya hubungan kontraktual antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi. Dalam kontrak dan terjemahan-terjemahan resmi kontrak tersebut jelas-jelas

5

tertera PT. Istana Karang Laut (Pemohon Kasasi I) sebagai pihak yang diakui keberadaannya. Bahkan yang bertindak selaku Perwakilan Kontraktor pada proyek inipun (Contractor Representative) adalah Phil Wright, yang merupakan pegawai Pemohon Kasasi;

- Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan Judex facti sebagaimana tertera pada halaman 70 alinea 3 dan sebagaimana tertera berikut:"Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terdapat hubungan hukum berdasarkan Undang-Undang, antara Pemohon l sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor, berkaitan dengan bukti P-2, P-2a yang dalam hubungan ini Pemohon I merupakan sub kontraktor atas Pemohon II?;

"Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, bukanlah persoalan yang mudah, sebab keberadaan P-10 telah ternyata disangkal oleh Termohon sebagaimana tersebut T-30;"

Bahwa pertimbangan Judex facti tersebut adalah keliru, Bukti T-30a, T-30b, T-30c dan T-30d telah tidak secara nyata meng-hapuskan hubungan hukum secara Undang-Undang yang ada antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon kasasi;- Bahwa selanjutnya, untuk menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I dengan

Termohon Kasasi berdasarkan Undang-Undang secara sederhana dapat dibuktikan melalui uraian berikut:

1. Bukti P-8 Surat Termohon Kasasi kepada BP Migas No. L/DD/019/GR/03/D.005834 tertanggal 22 Agustus 2004 perihal TP8/EPSC 2 & 5 P.T. Sanggar Kaltim Jaya & Istana Karang Laut. Dimana pada perihal surat tersebut pun Termohon Kasasi jelas-jelas menuliskan nama PT. Istana Karang Laut (Pemohon Kasasi I) dan berulang kali melakukan penulisan dan referensi sehubungan proyek TP8/EPSC 5 P.T. Sanggar Kaltim Jaya & P.T. Istana Karang Laut . Dimana pada perihal surat tersebut pun Termohon Kasasi jelas-jelas menuliskan nama PT. Istana Karang Laut (Pemohon Kasasi l) dan berulang kali melakukan penulisan dan referensi sehubungan proyek TP8/EPSC 2 & EPSC 5 menggunakan nama Pemohon Kasasi I;

2. Bukti P-10 yaitu Risalah Rapat tertanggal 13 Januari 2004 yang diprakarsai BP Migas jelas-jelas menuliskan nama PT. Istana Karang Laut (Pemohon Kasasi I), PT. Sanggar Kaltim Jaya (Pemohon Kasasi II) dan Total E & P Indonesie (Termohon Kasasi) serta tanda tangan perwakilan masing-masing pihak pada Daftar Hadir Rapat yang menjadi satu kesatuan. Apabila Pemohon Kasasi I tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Termohon Kasasi maka tidak mungkin dapat hadir dalam kedudukannya sebagai pihak dalam rapat tersebut;

3. Bukti P-28 dan P-28a yaitu Minutes of Meeting tertanggal 24 Nopember 2000 dari EPSC-2 Kick-Off Meeting yang dihadiri oleh Company yaitu Termohon Kasasi, serta Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, beserta terjemahannya. Bukti ini menunjukkan bahwa sejak awal Termohon Kasasi telah mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Kick Off Meeting sendiri secara tertulis diadakan di gedung SKJ/IKL Jakarta;

4. Bukti T-38a yaitu Beberapa tagihan (invoices) untuk EPSC2 dari Pemohon Kasasi II yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, antara lain:- No. 008R/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001- No. 2-010R/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001- No. 2-012R/SKJ-TI/INV/IX-01 tanggal 24 Septem-ber 2001- No. 2-015R/SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001- No. 2-018R/SKJ-TI/INV/XI-01 tanggal 26 Nopem-ber 2001

Bukti T-38b yaitu beberapa tagihan (invoices) untuk EPSC 5 dari Pemohon Kasasi II yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, antara lain:- No. 006/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001- No. 5-008/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001- No. 5-012/SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001

6

Bahwa dengan adanya Bukti T-38a dan T-38b menunjukkan pembayaran-pembayaran yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi I dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan hukum. Karena apabila tanpa hubungan hukum tidak akan mungkin Termohon Kasasi melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi I. Terhadap bukti-bukti invoices ini yang kemudian dibayarkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I secara sederhana membuktikan adanya perikatan, kesepakatan para pihak untuk me-lakukan suatu kewajiban yaitu pembayaran bagi pihak Termohon Kasasi, dan menerima hak pembayaran bagi Pemohon Kasasi I.

5. Bahwa Bukti T-30a yang menurut Judex Factie telah turut memberikan penyangkalan terhadap Bukti P-10 sendiri telah pula disangkal oleh keberadaan Bukti P-12 yaitu Surat No. 133/BPD0000/2004-SO dari BP Migas kepada Termohon Kasasi tertanggal 9 Maret 2004, perihal Penyelesaian atas Klaim Phase 8 EPSC 2 & 5. Dimana pada surat tersebut jelas-jelas memerin-tahkan Termohon Kasasi untuk segera melakukan pembayaran klaim;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex facti pada halaman 70-71 paragraf 5 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian eksistensi Pemohon I yang mengklaim dirinya sebagai kreditor Termohon, namun ternyata dalil tersebut tidak didukung bukti yang cukup atas adanya perjanjian dimaksud, menjadikan persoalan ini bukanlah merupakan fakta atau keadaan yang sederhana pembuktian-nya, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut."

Bahwa unsur pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004 sudah terpenuhi pada perkara a quo.

Bahwa menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Pedoman Menangani Perkara Kepailitan halaman 141-144, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

"Pembuktian sederhana adalah :

a. eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;

b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan."

Terhadap dua hal tersebut, Para Pemohon Kasasi ingin men-coba menjelaskannya sebagai berikut:

Ad a. Eksistensi dari satu utang debitor, telah jatuh tempo.

Bahwa klaim Para Pemohon Kasasi adalah riil dan telah jatuh tempo sehingga dapat ditagih. Jatuh tempo klaim tersebut adalah sejak tidak ada lagi penolakan terhadap hasil audit BPKP dan tidak ada lagi data tambahan yang dimasukkan oleh Para Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya para pihak dianggap telah menerima hasil audit. Dalam hasil audit tersebut telah dibuktikan bahwa Termohon Kasasi memang memiliki kewajiban terhadap Para Pemohon Kasasi, yang mana kewajiban tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon Kasasi.

Ad b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

Bahwa eksistensi Para Pemohon Kasasi jelas ternyata dalam Kontrak TP 8/EPSC 2 dan TP 8/EPSC 5. Bahwa kontrak dan seluruh lampirannya adalah bagian yang tidak terpisahkan, sehingga untuk membaca dan mengartikan kontrak tersebut tidak bisa hanya dibaca dan diartikan secara bagian per bagian.

Bahwa selain itu juga, eksistensi Para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo diakui oleh Termohon Kasasi dalam proses mediasi di BP Migas. Dalam setiap kesempatan, Para Pemohon Kasasi selalu diundang sebagai 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan sebagai 2 (dua) kontraktor.

Dengan demikian Para Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex facti pada halaman 70 paragraf 1 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut bukti P-1 sampai dengan P-54, yang dikaitkan dengan bukti Termohon T-1 sampai dengan T-59, tidak ternyata terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon Kasasi sebagai Debitor," (cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi).

7

Bahwa Termohon Kasasi telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi kewajiban tersebut, atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya, dengan le-watnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhinya.

Bahwa dalam perkara a quo, termohon Kasasi telah mendapat instruksi bayar dari BP Migas (vide Bukti P-12). Bahkan tidak hanya itu, Termohon Kasasi juga mendapat instruksi bayar dari Menteri Tenaga Kerja (vide Bukti P-14 dan P-16). Namun, instruksi dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi.

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex facti pada halaman 71 paragraf 1-4, yang pada intinya menyatakan bahwa surat kuasa dari Pemohon Kasasi II adalah tidak sah dan cacat hukum karena ditanda-tangani oleh orang yang tidak berwenang menandatangani surat kuasa.

Bahwa Akta No. 11 tertanggal 4 Agustus 2004 tentang Penegasan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham PT. Sanggar Kaltim Jaya, menyatakan Presiden Direktur PT. Sanggar Kaltim Jaya, yaitu Aldo Toncic telah mengundur-kan diri dan digantikan oleh Ary Pranoto, SE.

- Akta No. 16 tertanggal 9 Februari 2001 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sanggar Kaltim Jaya menyatakan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru, yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur : Aldo Toncic;2. Direktur I : Hendra;3. Direktur II : Ir. Arief Hendratmadi;4. Direktur III : Ary Pranoto, SE5. Presiden Komisaris: Haji Kosin;6. Komisaris I : Eka Clarawati;7. Komisaris II : Meila Dharmayanti.

- Akta No. 46 tertanggal 17 Juni 2004 tentang Penegasan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sanggar Kaltim Jaya menyatakan memberhentikan Direktur I dan Direktur II sehingga susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur : Aldo Toncic;2. Direktur : Ary Pranoto, SE;3. Presiden Komisaris : Haji Kosin;4. Komisaris I : Eka Clarawati;5. Komisaris II : Meila Dharmayanti;

- Akta No. 11 tertanggal 4 Agustus 2004 tentang Penegasan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sanggar Kaltim Jaya menyatakan pengunduran diri Aldo Toncic sebagai Presiden Direktur PT. Sanggar Kaltim Jaya untuk selanjutnya menjabat sebagai Direktur dan mengangkat Ary Pranoto, SE sebagai Presiden Direktur, sehingga susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur : Ary Pranoto, SE;2. Direktur : Aldo Toncic;3. Presiden Komisaris : Haji Kosin;4. Komisaris : Eka Clarawati;5. Komisaris II : Meila Dharmayanti.

Dengan demikian terbukti bahwa Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi II kepada kantor O.C. Kaligis & Associates adalah sah dan tidak cacat hukum.

II. Pengadilan Niaga Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

8

Bahwa Judex facti di dalam pertimbangannya telah "tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pem-buktian tidak sebagaimana mestinya" karena tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi.

Terutama sekali, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa:1. Risalah Rapat di BP Migas beserta Daftar Hadir tertanggal 13 Januari 2004 (vide Bukti P-10),

yang menyatakan bahwa kesepakatan akhir adalah akan dilakukan audit oleh BPKP atau BPK dalam waktu dekat, yang akan diterima semua pihak.

2. Risalah Rapat di BP Migas beserta Daftar Hadir tertanggal 19 Februari 2004 (vide Bukti P-11).3. Laporan Hasil Audit BPKP tertanggal 27 Februari 2004 (vide Bukti P-11a) baik pada halaman

6,7,9,13,14,17,19,20, 1,22,23,24,25,26,32 maupun secara keseluruhan.4. Surat No. 133/BPD0000/2004-SO dari BP Migas kepada Termohon Kasasi, perihal Penyelesaian

atas Klaim Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5 (vide Bukti P-12).5. Surat dari Menteri Tenaga Kerja kepada Termohon Kasasi tertanggal 22 April 2004 (vide Bukti P-

14) dan tertanggal 2 Juli 2004 (vide Bukti P-160 ).

Bahwa menurut Pasal I angka 6 UU Kepailitan, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara a quo maka jelaslah terbukti betapa sederhana-nya perkara a quo sesuai dengan prinsip UU Kepailitan yang membutuhkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai utang, maka telah jelas dalam perkara a quo terdapat utang yang jelas-jelas merupakan kewajiban bagi Termohon untuk melunasi. Hal ini terbukti pada Laporan Hasil Audit BPKP (vide Bukti P-11 a) yang menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi memiliki utang kepada Pemohon I Kasasi sebesar USD 3,178,329.08 dan kepada Pemohon II Kasasi sebesar USD 3,952,874.04. Hal tersebut membuktikan fakta sederhana mengenai adanya utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menimbang, atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :1. bahwa tidak ada perjanjian kontraktual antara Pemohon I dengan Termohon dalam bentuk apapun juga,

sehingga tidak ada dasar adanya tagihan Pemohon I kepada Termohon;2. bahwa adanya transfer dari Termohon ke rekening Pemohon I, berdasarkan permintaan Pemohon II

telah dibantah oleh Termohon sebagai suatu bentuk pembayaran seorang Kreditor kepada Debitor, sehingga adanya transfer tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu perjanjian Debitor-Kreditor antara Termohon dengan Pemohon I, sebab untuk sampai pada penaf-siran seperti itu memerlukan pembuktian, dan pembuktiannya tidak sederhana;

3. bahwa, meskipun ada tagihan hutang Pemohon I maupun Pemohon II terhadap Termohon yang belum dibayar, seperti yang disimpulkan dari hasil audit BPKP, tetapi tagihan tersebut tidak diakui oleh Termohon sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa secara sederhana ada fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar bahkan Termohon akan menuntut liquidated damages, karena terjadinya keterlambatan atas adanya penundaan pelaksanaan proyek tersebut sehingga sengketa ini menjadi semakin komplek yang memerlukan pembuktian yang lebih cermat;

4. bahwa belum adanya Provisional Acceptance Certificates sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak TP.8 hal ini pun memerlukan pembuktian oleh karena Termohon tidak mengakui tentang hutang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sehingga sengketa ini tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana seperti yang didalilkan oleh Pemohon II dan Pemohon I;

9

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ISTANA KARANG LAUT dan Pemohon Kasasi II PT. SANGGAR KALTIM JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT. ISTANA KARANG LAUT dan Pemohon Kasasi II. PT. SANGGAR KALTIM JAYA tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 18 MEI 2005 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, SH., dan SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH., para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ANDAR PURBA, SH., dan SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta PRIM HARYADI, SH. MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ANDAR PURBA, SH.

ttd.

SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.

K e t u a,

ttd.

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

PRIM HARYADI, SH. MH.

Biaya-biaya :1. Meterai----------------------Rp. 6.000,- 2. Redaksi----------------------Rp. 1.000,- 3. Administrasi Kasasi-------Rp. 4.993.000,- +

Jumlah----------------------Rp. 5.000.000,-

10