2. permen
-
Upload
herry-yustiana -
Category
Documents
-
view
241 -
download
2
Transcript of 2. permen
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR :…………….
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air
minum (SPAM) dibutuhkan suatu sistem informasi yang
memadai, yang dapat menunjang kecermatan
perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pengembangan SPAM;
b. bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan
para penyelenggara SPAM, saat ini belum sepenuhnya
dipahami dan dikelola secara baik, terpadu dan terintegrasi,
sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya output
pelayanan yang dihasilkan;
c. bahwa untuk meningkatkan, keterpaduan, keselarasan dan
keseragaman dalam hal pengelolaan data dan informasi
melalui pemanfaatan sumber daya teknologi informasi
secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan suatu
sistem informasi yang mendukung tujuan penyelenggaraan
pengembangan SPAM;
d. bahwa bedasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
b, dan c perlu ditetapkan suatu Sistem Informasi
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
3. Peratutan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18 /PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000
tentang Pedoman Akuntansi PDAM;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999
tentang Penilaian Kinerja PDAM;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/II/2007, tentang panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian-pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Sistem Informasi adalah kegiatan atau aktifitas pengorganisasian serangkaian proses,
yang meliputi pengelolaan data dan informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Rencana induk pengembangan sistem informasi adalah rencana strategis pembangunan
dan pengembangan sistem informasi yang memuat prioritas, kebijakan arah
pengembangan, pengorganisasian serta rencana kebutuhan pembiayaannya.
3. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan
konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau. Dan/atau mengevaluasi
sistem fisik dan non-fisik penyediaan air minum.
4. Sistem fisik meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
5. Sistem non fisik meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta
masyarakat dan hukum
6. Unit air baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku,
meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat
pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan
sarana pembawa serta perlengkapannya.
7. Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air
baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan
pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan
peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
8. Unit distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum
sampai unit pelayanan.
9. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat
yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
10. Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
adalah suatu integritas sistem informasi yang menunjang proses kerja pada fungsi Unit
Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan.
11. Integritas Sistem Informasi SPAM meliputi sistem fisik dan non fisik yang terdiri dari
Sistem Informasi Air Baku, Sistem Informasi Produksi, Sistem Informasi Distribusi,
Sistem Informasi Meter Air, Sistem Informasi Kepelangganan dan Sistem Informasi
Rekening Air.
12. Sistem informasi pengelolaan asset adalah suatu alat pengendalian bagi manajemen
dalam mengendalikan keadaan aset, mengidentifikasi kontinuitas pemanfaatan aset
mengidentifikasi potensi pelayanan dan merencanakan investasi / re-investasi serta
jenis perencanaan dan pengendalian lainnya.
13. Teknologi informasi adalah alat bantu yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak
dan data serta dukungan layanan yang disediakan untuk membantu para pemakai dalam
menyelesaikan tugasnya.
14. Data adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai
bentuk media dan diproses untuk menghasilkan informasi
15. Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada memori
komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk
operasi di dalamnya.
16. Database adalah kumpulan data yang disimpan dalam suatu file atau beberapa file.
17. Pogram aplikasi adalah serangkaian instruksi yang memerintah komputer tentang apa
yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya untuk melaksanakan
fungsi tertentu.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Maksud dan Tujuan pengaturan sistem informasi penyelenggaraan pengembangan sistem
Penyediaan Air Minum ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Penyelenggara, dan para ahli dalam bidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk :
a. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dalam penyelenggaraan
sistem informasi SPAM yang diorientasikan untuk mendukung keberhasilan tujuan-tujuan
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
b. Mendorong adanya kesamaan visi dan pemahaman mengenai penerapan sistem
informasi yang memadai yang dapat menunjang kecermatan perencanaan, pengelolaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pengembangan SPAM;
c. Mendorong percepatan pertumbuhan infrastruktur sistem informasi sebagai penunjang
infrastruktur sistem fisik SPAM, hingga menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi
kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM;
d. Mendorong peningkatan mutu manajemen dalam hal penyediaan data dan informasi bagi
kepentingan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM;
e. Mendorong terselenggaranya sistem informasi pengelolaan asset yang efektif dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM;
f. Mendorong peningkatan efisiensi dan profesionalisme dalam sistem pelayanan air
minum;
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
(1) Ruang lingkup Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum meliputi kegiatan penginputan data, pemerosesan data dan pemanfaatan
informasi dalam menunjang pelaksanaan sistem fisik penyelenggaraan pengembangan
SPAM yang meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit pelayanan.
(2) Unit-unit yang merupakan komponen sistem fisik sebagaimana disebut pada ayat (1)
merupakan fungsi pelaksana proses kerja yang ditunjang oleh sistem informasi air
baku, sistem informasi produksi dan sistem informasi distribusi. Sedangkan pada unit
pelayanan ditunjang oleh sistem informasi meter air, sistem informasi kepelangganan
dan sistem informasi rekening air yang terintegrasi.
(3) Integrasi Sistem Informasi sebagaimana disebut pada ayat (2) di susun dalam bentuk
Pedoman Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.
Pasal 4
Pedoman Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
Pasal 5
(1) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi SPAM disusun
mengacu kepada kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
(2) Perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penyelenggara SPAM
disusun dalam suatu rencana induk pengembangan sistem informasi.
(3) Rencana induk pengembangan sistem informasi sebagaimana disebut pada ayat (2)
memuat prioritas dan kebijakan arah pengembangan sistem informasi, rencana strategis
pemanfaatan teknologi informasi, pengorganisasian serta kebutuhan pembiayaannya;
(4) Rencana induk pengembangan system informasi sebagai mana disebut pada ayat (2)
dan (3) disusun dalam bentuk pedoman penyusunan rencana induk pengembangan
system informasi SPAM;
(5) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi SPAM mengacu kepada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga membentuk sistem informasi air baku, sistem
informasi produksi dan sistem informasi distribusi sedangkan pada unit pelayanan
membentuk sistem informasi meter air, sistem informasi kepelangganan dan sistem
informasi rekening air;
(6) Sumber daya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, sarana parasarana dan
dukungan manajemen serta prosedur kerja agar dapat dimanfaatkan dan dikondisikan
secara maksimal untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
(7) Untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi penyelenggaraan sistem informasi SPAM
dengan memperhatikan kompleksitas dan rentang kendali pengelolaan, penyelenggara
SPAM dapat membentuk organisasi pengelola sistem informasi dalam struktur
organisasi penyelenggara SPAM yang ditetapkan tugas pokok, fungsi dan
tanggungjawabnya;
(8) Pengelolaan data dan Informasi yang memadai harus memperhatikan tahap masukan
dan pengolahan data sampai pada tahap keluaran yang hasilnya berupa informasi yang
sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan manajemen penyelenggara SPAM
dan para pemangku kepentingan;
(9) Pengelolaan sistem aplikasi yang terdiri dari rangkaian prosedur kerja yang dijalankan
secara otomatis dengan bantuan program aplikasi, merupakan mekanisme untuk mengelola data.
(10) Untuk menjamin kecermatan, keakurasian, relevansi dan ketepatan waktu pada sistem
pelaporan dan penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi, dapat memanfaatkan
teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan organisasi pengelolaan SPAM.
(11) Tahapan pembangunan dan pengembangan sistem informasi SPAM dimulai dari tahap
analisis kebutuhan, tahap analisis sistem yang sedang berjalan dan alternatif
pengembangannya, tahap perancangan sistem dan tahap implementasi sistem yang
selanjutnya memasuki tahap pemeliharaan dan pengembangan sistem.
Pasal 6
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dengan Peraturan Menteri ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan
Peraturan tersendiri.
(3) Peraturan menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal…,…………....... 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO