repository.radenintan.ac.idrepository.radenintan.ac.id/11560/3/Bab 1.docx · Web viewIslam dan Tata...
Transcript of repository.radenintan.ac.idrepository.radenintan.ac.id/11560/3/Bab 1.docx · Web viewIslam dan Tata...
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam1 sebagai agama memiliki visi rahmatan lila’lamiin [Q.S. Al-
Anbiya’ (21) : 107] mengatur segala aspek kehidupan manusia. Visi tersebut
diejawantahkan ke dalam dua misi secara individu dan sosial. Misi individu
mengatur proses hubungan antara manusia kepada Allah (hamblun min Allah)
yang disebut sebagai hubungan vertikal. Sementara misi sosial mengatur
hubungan antara sesama manusia (hablun min annaas) yang disebut sebagai
hubungan horizontal [Q.S. Ali-Imran (3) : 112].
Salah satu misi sosialnya yaitu urusan kehidupan bernegara (politik) 2
agar dapat mewujudkan suatu masyarakat Islam (selamat dan sejahtera) [Q.S.
Saba’ (34) : 15]. Masyarakat sejahtera berarti terjamin hak-haknya baik
secara individu maupun secara sosial atau disebut masyarakat madani (civil
society). Secara sosiologis, masyarakat Madani merupakan bayangan
kehidupan pada masa Nabi Muhammad yang mengawali penataan dan
kepemimpinan secara sangat arif dan mendahulukan keadilan. Dimana
masyarakat Madinah terdiri dari beragam suku, budaya, dan keyakinan.
1 Secara bahasa mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Swt. dan Islam adalah nama agama yang diberikan oleh Allah Swt. Dilihat dari segi ajarannya, maka Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia, yaitu agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah di utus oleh Allah Swt. lihat Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 14, h. 63-66.
2 H. Munawir Sjadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, h. 1
1
2
Bermula dari suatu daerah yang bernama Yatsrib yang kemudian berubah
menjadi Madinah, dan dikenal dengan istilah Kota Madani.3 Melihat apa yang
sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Kota Madinah pada saat itu, yaitu
proses merubah Yatsrib menjadi maju dan lebih baik dari sebelumnya
merupakan konsep dari pengembangan masyarakat Islam.4
Ada kesamaan antara Kota Madinah yang pernah dipimpin oleh Nabi
Muhammad dengan kota-kota yang ada di Indonesia yaitu keberagamannya
baik suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Namun juga ada hal yang
membedakannya yaitu pada implementasinya. Istilah masyarakat Madani
barulah menjadi konsep harapan yang belum terwujud dalam realita
masyarakat kota-kota di Indonesia. Walaupun demikian, istilah tersebut dapat
memberikan semangat bagi masyarakat di Indonesia yang beragam seperti
kota-kota di provinsi Riau.
Provinsi Riau dikenal sebagai negeri Melayu atau masyarakat Melayu.
Ciri-ciri Masyarakat Melayu menurut Vallentijn yaitu dikenal karena ke-
Islamannya, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu. Dalam beretika,
masyarakat Melayu menunjukan sangat baik, sopan santun, cara hidup yang
bersih, wajahnya rupawan, mencintai bahasanya dan suka mempelajari
bahasa Arab.5 C. Lekkerker berpendapat, bahwa masyarakat atau orang
Melayu turut serta dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara.
3 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tantangan, (Bandung: Rosda, 2004), h. 3
4 Nizar Abazhah, Sejarah Madinah: Kisah Nabi Muhammad Menata-Sendi-Sendi Agama, Politik, Ekonomi, Sosial di Madinah Munawwarah, (Jakarta: Serambi, 2017), h. 37
5 Suwardi MS., Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperoleh Identitas dan Jati Diri Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xxiv
3
Menurutnya, penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk
seperti melalui bahasa, berdagang, mengembara, berpindah dari satu tempat
ke tempat lain, sampai dalam bentuk perkawinan, dan propagranda langsung,
sehingga menjadi suatu ras yang paling gelisah di dunia, dan membentuk
koloni (kampung hunian).6
Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu hidup
dengan tatanan kehidupan adat budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai
ajaran Islam dengan semboyan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi
kitabullah. Sehingga masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang
beragama Islam, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu.7
Banyak hal yang dapat menjadi kebanggaan seperti di kota Pekanbaru
yang dikenal sebagai kota “Bertuah”. Kota yang identik dengan Islam
walaupun terdapat beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Selain Kota
Pekanbaru, Kabupaten Kampar dikenal dengan daerah “Serambi Mekah”
karena masyarakatnya yang taat dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Kota
Pekanbaru memiliki kekayaan alam yang sangat besar yaitu sungai Siak yang
membentang di tengah-tengah kota, sementara itu di Kabupaten Kampar
terdapat sungai Kamparnya. Begitupun dengan luasnya hamparan hutan
lindung, hamparan perkebunan kelapa sawit, dan juga lahan pertanian dan
lain sebagainya.
Namun disisi lain, persoalan demi persoalan yang dihadapi
masyarakat Riau sangatlah kompleks. Di antaranya yaitu kasus tindak pidana
6 Ibid, h. xxv 7 Suwardi MS., loc.cit, h. xxiv
4
korupsi di provinsi Riau telah melukai nilai-nilai budaya melayu dan juga
agama Islam serta tentu saja sangat merugikan masyarakat Riau. Seperti
kasus suap proses alih fungsi 140 hektare lahan kebun sawit di Kabupaten
Kuantan Singingi, Riau mantan Gubernur Riau periode 2013 – 2018 sebagai
kader (ketua DPD) partai Golkar Provinsi Riau yakni Annas Ma’mun.8
Begitupun dengan kebakaran hutan dan lahan pertanian yang terjadi
di provinsi Riau. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ibu
Siti Nurbaya Bakar, bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa
wialayah di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi
Riau termasuk yang paling parah. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, total 858 ha lahan sudah
terbakar sejak 1 Januari 2019 hingga 21 Februari 2019. Di Rohil 117 Ha,
Dumai 46.5 Ha, Bengkalis 639 Ha, Meranti 20.2 Ha, Siak 5 Ha, Pekanbaru
16.01 Ha, dan Kampar 14 Ha.9
Masyarakat Riau merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan
pertanian selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Dampak kerugian bagi
masyarakat Riau adalah pendidikan lumpuh sehingga anak-anak sekolah tidak
bisa belajar dengan nyaman, timbulnya penyakit yang dialami oleh warga
masyarakat, seperti pernapasan, pandangan mata terganggu, dan aktifitas
masyarakat terganggu, sehingga warga masyarakat hanya diam di rumah.10
8 https://nasional.tempo.co/read/610246/rekam-jejak-kasus-korupsi-gubernur-riau/full&view=ok, diakses pada tanggal 11 April 2019
9 https://news.detik.com/berita/4446460/menteri-lhk-soal-kebakaran-hutan-riau-sudah-ditetapkan-siaga-darurat, diakses pada tanggal 15 April 2019
10 Observasi
5
Untuk itu, diperlukan suatu usaha pengembangan masyarakat
(community development). Pengembangan masyarakat pada awal abad ke 20,
ditujukan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kemiskinan sosial
terutama krisis ekonomi, namun perubahan yang dikehendaki tidak kunjung
datang. Penyebabnya ternyata bukan hanya persoalan ekonomi melainkan ada
faktor lain seperti manusia sampai masalah lingkungan. Pada akhir abad ke
20 tepatnya pada tahun 1970-an dengan kesadaran progresif dari sebagian
komunitas internasional memberikan perhatian kepada masalah kesejahteraan
sosial masyarakat sebagai sebuah gerakan.
Gerakan kesadaran tersebut dilakukan dengan cara membantu orang-
orang yang lemah (disadvantage), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
secara radikal (sampai tuntas), dan memberi ruang partisipasi bagi warga
masyarakat dalam prosesnya. Gerakan kesadaran progresif tersebut disebut
sebagai gerakan sosial yang benar-benar nyata, karena dapat membantu
masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada menjadi sebuah
kenyataan melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilaksana
mulai dari merencanakan, pelaksanaan sampai kepada menerima manfaat.
Tujuannya adalah menitikberatkan kepada mendudukkan manusia sebagai
makhluk yang komplit dengan kemampuannya dalam mengambil suatu
keputusan, mengembangkan perasaan memiliki dalam suatu kelompok, dan
mau menghargai sesama. 11
11Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogjakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 14
6
Krisis berbagai dimensi yang terjadi di masyarakat saat ini mencakup
ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, sampai masalah spiritual
(agama). Menurut Jim Efe dan Frank Tesoriero diperlukan pengembangan
masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.12 Zubaidi
mengungkapkan, bahwa pengembangan masyarakat merespon krisis
lingkungan (environmental responses) dan dari kelompok hijau (green
responses) yang menggunakan istilah lain seperti light green, dark green atau
environmental, ecological atau deepecology dan shallow ecology.13
Partisipasi sosial diperlukan dalam pengembangan masyarakat14
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa organisasi kemasyarakatan
(termasuk partai politik) merupakan suatu keharusan karena diperlukan bagi
masyarakat untuk tumbuh dan mempertahankan eksistensinya. Hal ini
menunjukan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya saling
bergantung satu sama lain. Seperti halnya manusia memenuhi kebutuhan
untuk makan, maka dibutuhkan usaha ekstra dan melibatkan banyak orang.
Mulai dari orang yang menanam bahan makanan, merawat sampai
memanennya, menjadikan (menggiling) bahan makanan yang siap dimasak
(seperti beras), proses masak dan menyajikan masakan di atas meja, sampai
bisa disantap untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar.15
12Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. ke 2, h.52-56
13Zubaidi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik, (Jakarta : Prenandia Media Group), h. 6
14 Totok Mardikanto, dkk., Pengembangan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akdemis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 8
15 Ahmadie Thoha (penerjemah), Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 2017), cet. ke 2, h. 71
7
Sependapat dengan pemikiran Ibnu Khaldun, Gene Sharp menjelaskan
salah satu karakter masyarakat demokratis adalah mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya baik secara pribadi dan sosial. Keberadaan badan-badan dan
kelompok non-pemerintah memiliki peranan penting untuk mencapai dan
mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat. Badan-badan atau lembaga
yang dimaksud adalah seperti keluarga, organisasi agama, perhimpunan
kebudayaan, klub olahraga, lembaga ekonomi, serikat buruh, himpunan
mahasiswa, partai politik, dusun, rukun tetangga, klub berkebun, organisasi
hak azasi manusia, kelompok musik, perkumpulan sastra dan lain-lain.16
Arbi Sanit mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan
ditentukan oleh partisipasi atau keterlibatan keseluruhan masyarakat.17 Salah
satu unsur atau bagian dari masyarakat itu adalah partai politik. Oleh karena
itu, sistem multy party dipilih sebagai sistem pelembagaan politik di
Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain; pertama, karena
kebutuhan masyarakat Indonesia yang hiterogen sehingga partai politik
dianggap tepat sebagai wadah untuk penyaluran berbagai pendapat atau
aspirasi masyarakat secara tertib. Kedua, setelah Indonesia merdeka
dibutuhkan wadah yang dapat mempertahankan kemerdekan tersebut dari
berbagai ancaman. Ketiga, partai politik sebagai sarana untuk memeliharan
keamanan bangsa.18
16 Gene Sharp, Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1997), h. 28
17 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), cet. ke 15, h. 108
18 Arbi Sanit, ibid h. 24
8
Partai politik memiliki peranan yang dapat memperjuangkan dan
membela kepentingan masyarakat.19 Sebagaimana tujuan pembentukan partai
politik yaitu untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia.20 Sementara itu, fungsinya adalah sebagai alat atau
sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, komunikasi
politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik.21
Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa fungsi partai politik yaitu untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi tersebut
ada fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu
kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik, dan kontrol politik.22
Sementara itu, pendapat Miriam Budiardjo yang mengatakan, bahwa partai
politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik,
rekrutmen politik dan pengatur konflik masyarakat.23
Fakta sosial memperlihatkan adanya ‘jurang’ ketidak sesuaian antara
harapan masyarakat terhadap partai politik sebagaimana telah dijelaskan di
atas. Bahwa partai politik belum menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi
tersebut disebabkan oleh sistem multi partai, visi dan misi partai politik yang
dianggap belum konsisten dengan realitas program kegiatannya, kualitas
19 Lihat ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
20 Lihat tujuan umum partai politik pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik
21 Lihat fungsi partai politik pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik
22 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 149 23 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017),
cet. 3, h. 405,
9
kader, dan prestasi partai politik dipandang masih minim dalam mendorong
perbaikan kehidupan masyarakat. Sehingga legitimasi masyarakat terhadap
pemerintah menurun, kebijakan pemerintah tidak mendapat dukungan dari
pemuda, dan partisipasi politik pemuda yang rendah. Selain itu,
meningkatnya ketidakpercayaan pemuda pada penegak hukum, sistem politik
demokrasi yang dipandang belum bisa mendorong stabilitas politik yang baik
karena baru bisa dilakukan secara prosedural dan belum menyentuh substansi
dari nilai demokrasi tersebut.24
Sikap skeptis masyarakat terhadap partai politik juga menambah
daftar deretan fakta masyarakat yang tidak peduli terhadap keberadaan partai
politik, karena keberadaannya yang dianggap tidak lebih daripada kendaraan
politik bagi sekelompok elit (orang) yang berkuasa saja. Mestinya partai
politik menjalankan fungsinya secara baik agar dapat menjadi lembaga yang
bisa mengimbangi (checks and balance) pemerintah dalam menjalankan
kebijakan-kebijakannya. 25
Dari sisi sumber daya manusia yang disebut dengan elit politik juga
masih lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah pembangunan.
Di antara persoalan yang muncul adalah kebijakan yang dihasilkan oleh elit
politik tersebut tidak berkolerasi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
atau kebijakan tersebut kurang mengena terhadap kebutuhan masyarakat
secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sikap elit politik yang
24 Agus Aan Hermawan, Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional peserta Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Knpi Provinsi Banten), (Jurnal Ketahanan Pangan, 2014)
25 Jimly Asshiddiqie, Op.cit, h. 401-402
10
cenderung masih primordial dan tidak bisa melepaskan dari kesukuan,
keagamaan dan lain sebagainya.26
Dengan alasan-alasan itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara
mendalam dan konprehensif sejauhmana kontribusi partai politik melalui
fungsi yang dimilikinya sebagai lembaga sosial politik dalam pengembangan
masyarakat Islam untuk dapat menata kehidupan masyarakat yang sejahtera
di provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara
mendalam dan konprehensif fakta-fakta lapangan melalui studi kasus
terhadap fenomena implementasi fungsi partai politik dalam pengembangan
masyarakat Islam dengan suatu rumusan judul penelitian “Kontribusi Partai
Politik Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Provinsi Riau”.
B. Identifikasi Masalah
Setelah mencermati latar belakang masalah di atas, maka dilakukan
identifikasi masalah untuk memahami masalahnya secara rinci dan jelas,
sebagai berikut;
1. Partai politik belum menjalankan fungsinya dengan baik yang
disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sistem multi partai,
inkonsistensi program kerja, sumber daya manusia yang lemah, dan juga
lemahnya dorongan terhadap masyarakat untuk maju.
2. Ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik menurun karena
menilai demokrasi yang berjalan belum bisa mendorong stabilitas politik.
26 Arbi Sanit, op.cit, h. 95
11
3. Sikap skeptis atau acuh tak acuh masyarakat kepada partai politik karena
partai politik dianggap sebagai kendaraan sebagaian masyarakat untuk
meraih atau mendapatkan kekuasaan saja. Sementara ketika sudah
mendapatkan kekuasaan atau jabatan, fungsi partai politik juga tidak
kunjung membaik atau dilaksanakan dengan baik.
4. Akibat dari kualitas sumber daya manusia (kader) yang dimiliki oleh
partai politik masih rendah, sehingga kebijakan yang dihasilkan
seringkali tidak tepat sasaran pembangunan.
5. Partai politik lebih mengedepankan tujuan pragmatis untuk mendapatkan
kekuasaan dari pada untuk memperbaiki kehidupan masyarakat
sebagaimana fungsinya.
C. Batasan dan Rumusan Masalah
Agar pembahasan masalah-masalah di atas lebih terarah dan spesifik
serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lebih fokus, maka
masalah dibatasi pada sejauhmana kontribusi partai politik melalui pelaksaan
fungsinya dalam pengembangan masyarakat Islam di provinsi Riau. Adapun
rumusan masalahnya sebagai berikut;
1. Bagaimana partai politik mengelola kegiatannya di provinsi Riau dari
perspektif plenning, organizing, dan controling?
2. Sejauhmana partai politik berkomitmen terhadap pengelolaan kegiatan
pengembangan masyarakat?
12
3. Bagaimana atensi dan partisipasi partai politik dalam pengembangan
masyarakat Islam?
4. Bagaimana kontribusi nyata partai politik kepada masyarakat Riau?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan partai politik
dalam Pengembangan Masyarakat Islam?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk;
1. Mendeskripsikan partai politik dalam mengelola kegiatannya di provinsi
Riau dari perspektif plenning, organizing, dan controling?
2. Mendiskripsikan partai politik berkomitmen terhadap pengelolaan
kegiatan pengembangan masyarakat?
3. Mendeskripsikan atensi dan partisipasi partai politik dalam
pengembangan masyarakat Islam
4. Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi nyata partai politik kepada
masyarakat Riau?
5. Mengdreskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlibatan partai politik dalam Pengembangan Masyarakat Islam?
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan;
1. Secara pribadi bagi penulis akan dapat menambah karya tulis ilmiah dan
sebagai syarat untuk diujikan dalam mendapatkan gelar Doktor (S3).
2. Secara teori dapat menambah kazanah ilmu pengetahuan yang bersifat
ilmiah yang kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan landasan teori
13
penelitian baik di dalam dunia akademik, masyarakat umum, pemerintah,
pelaku dan pemerhati pengembangan masyarakat Islam.
3. Secara aplikatif atau penerapan, agar dapat bermanfaat bagi peneliti,
stakeholder, akademisi, pemerhati sosial, masyarakat umum, praktisi
politik dan praktisi pengembangan masyarakat Islam, baik secara
langsung maupun tidak langsung di dalam masyarakat.
E. Tinjauan Teoritis
1. Fungsi Partai Politik di Indonesia
Menurut Arbi Sanit, Multy Party dipilih sebagai sistem
pelembagaan politik di Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan
antara lain; pertama, karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang
hiterogen, - sudah pasti pendapat atau aspirasinya juga hiterogen -
sehingga partai politik dianggap tepat sebagai sarana atau wadah untuk
penyaluran berbagai aspirasi masyarakat secara tertib. Kedua, setelah
Indonesia merdeka dibutuhkan wadah yang dapat mempertahankan
kemerdekan tersebut dari berbagai ancaman. Ketiga, partai politik
sebagai sarana untuk memeliharan keamanan bangsa.27
Dengan demikian, partai politik memiliki peranan atau fungsi
yang sangat besar bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pasal 11
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang partai politik,
disebutkab bahwa fungsi partai politik yaitu sebagai sarana:
27 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), cet. ke 15, h. 24
14
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban warga
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.
Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama,
partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Yaitu sarana untuk
menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide tentang nasionalisme, kelas
sosial, suku bangsa, idiologi, juga hak dan kewajiban sebagai warga
negara yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan atau
kepastian untuk dapat menentukan sikapnya sebagai warga negara.
Dengan kata lain partai politik melakukan pekerjaan membumikan cita-
cita kenegaraan dan kebangsaan dengan cara memberikan pendidikan
politik kepada warga negara. 28
28 Miriam Budiardjo, Op.cit, cet. 3, 405, lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), cet. ke 3, h. 406-409, dan Muliansyah A. Ways dalam Political: Ilmu Politik Demokrasi, Partai Politik da Welfare State, (Yogjakarta: Buku Litera Yogjakarta, 2015), h. 134
15
Pembentukan karakter bangsa yang dapat merubah cara pandang
dan perilaku masyarakat agar bisa lebih menghargai diri sendiri. Tidak
mudah terprovokasi dan mudah diadu domba. Untuk itu, partai politik
menjadi sarana yang paling tepat untuk pembinaan kader melalui
pendidikan politik.29
Pendidikan politik diperuntukkan bagi anggota partai politik.
Yaitu penduduk Indonesia yang sudah terdaftar sebagai anggota partai
politik tertentu dengan sukarela dan menyetuji Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.30 Sementara
masyarakat luas berarti penduduk Indonesia selain anggota partai politik.
Tujuan pendidikan politik ini adalah untuk meningkatkan
kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif
masyarakat; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa.31 Selain itu, untuk memberikan pemahaman tentang hak
dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,
untuk ikut serta membela negara, dan untuk mendapatkan pengajaran.32
29 Pasal 31 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 30 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik 31 Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik 32 Carlton Clymer Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. RajaGrefindo Persada,
2008), h. 199
16
Kedua, partai politik sebagai sarana penciptaan iklim yang
kondusif atau pengatur konflik 33 atau pengendalian konflik34 di dalam
kehidupan masyarakat. Fungsi ini sebagai upaya perekat atau polarisator
kepada masyarakat untuk menikmati kemerdekaan dari segala ketidak-
adilan, kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Partai politik
berfungsi sebagai peredam potensi konflik di masyarakat dengan
berbagai macam ideologinya dan atas nama kepentingan masyarakat agar
tidak terjadi akibat negatif. Partai politik dapat menjadi penghubung
psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintahannya.
Melakukan konsolidasi dan artikulasi terhadap tuntutan-tuntutan atau
kehendak yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok
masyarakat.
Banyaknya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, yang
tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu atau dua partai politik saja,
apalagi berbeda idiologinya, maka partai politik berfungsi menyalurkan
berbagai macam kepentingan masyarakat melalui polarisasi partai-partai
politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan
dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-
kebijakan politik kenegaraan. Lebih tepatnya, partai politik dalam hal ini
sebagai peredam konflik dengan berbagai macam ideologinya dan atas
nama kepentingan masyarakat.35
33 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 409
34 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 153 35 Miriam Budiardjo, ...
17
Konflik terjadi karena adanya aspirasi dan kepentingan
masyarakat yang hendak disampaikan kepada pemerintah. Dalam
menyampaikan aspirasi dan kepentingan itulah, terjadi perbedaan
pendapat bahkan terjadi pertikaian fisik di dalam masyarakat. Maka,
keberadaan partai politik menjadi penentu sebagai pengendali konflik.
Konflik sudah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Setiap ada
konflik, pihak yang selalu dirugikan adalah masyarakat. Maka, yang
diharapkan oleh masyarakat adalah kedamaian, sehingga untuk mencapai
kesejahteraan sosial akan mendapat dukungan. Disisi lain, konflik
dipandang sebagai sesuatu yang harus dicarikan solusinya. Bagi yang
anti dengan kekerasan mencoba menyatukan bukan memecah, merangkul
bukan menyingkirkan, dan konflik harus diselesaikan bukan digunakan
atau dikristalkan.36
Tujuan pengendalian konflik adalah agar tercipta kesatuan dan
persatuan bangsa (masyarakat). Namun tujuan tersebut masih bersifat
antara, artinya ada tujuan utama yang hendak dicapai dalam fungsi ini
yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan
bahwa perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah pula mengerjakan
wasilah-wasilahnya.37
Diibaratkan akan menaiki anak tangga sampai yang paling atas
maka mestilah menaiki tangga yang paling bawah terlebih dahulu. Dalam
hal ini, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka harus
36 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h.36037 H. A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih: 1 dan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 55
18
menciptakan kesatuan dan parsatuan bangsa (masyarakat) terlebih
dahulu. Artinya, kesejahteraan masyarakat merupakan satu tujuan
sedangkan menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa (masyarakat)
juga satu tujuan. Jadi, fungsi ini memiliki 2 tujuan yang harus dicapai.
Yaitu tujuan awal untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, dan tujuan
akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan
penyalur aspirasi politik masyarakat. Fungsi komunikasi, berarti partai
politik melakukan penyerapan atau menampung aspirasi dari masyarakat
lalu dibuat rumusan menjadi suatu usulan kebijakan kepada pemerintah,
kemudian partai politik membawa kebijakan politik yang sudah
diperjuangkan menjadi kebijakan. Partai politik melakukan upaya
menerima dan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kemudian
diadvokasi dan dijadikan sebagai materi kebijakan kenegaraan secara
resmi. 38 Jadi, partai politik bertindak sebagai penghubung antara
masyarakat dengan pemerintah dan begitu sebaliknya.
Sedangkan fungsi sosialisasi politik (political socialization), yaitu
partai politik menjadi struktur-antara (intermediate structure) yang
berperan membumikan cita-cita kenegaraan. Peran tersebut menjelaskan
kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat
mengetahui dan memahami segala kebijakan strategis pengembangan
masyarakat, sehingga hak-hak yang selama ini diperjuangkan dapat
38 Jimly Asshiddiqie, op.cit, h. 407
19
dinikmati.39 Dalam menyalurkan kebijakan bersama pemerintah berarti
partai politik bertindak sebagai sarana sosialisasi politik.40
Keempat, partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga
negara.41 Fungsi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat di
antaranya berkaitan dengan kepemimpinan. Masyarakat menjadi anggota
partai politik untuk mengurus partai merupakan keterpanggilan jiwa
sebagai bentuk partisipasi dalam politik dari warga negara. Sementara
itu, partai politik melakukan perekrutman masyarakat juga dalam rangka
untuk mengisi jabatan-jabatan publik baik di pemerintah (eksekutif) dan
juga legeslatif.42
Dalam hal ini, Miriam Budiardjo memberikan definisi secara
umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat baik
perseorangan maupun kelompok secara aktif dalam politik. Keterlibatan
masyarakat tersebut di antaranya memilih pemimpin negara. Bentuknya
dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat
umum, melakukan lobbying (hubungan) dengan pejabat pemerintah atau
anggota parlemen, sampai kepada menjadi anggota partai politik.43
Dalam pandangan Ramlan Surbakti, partisipasi politik warga
negara mempengaruhi proses pembuatan pelaksanaan kebijakan umum
39 Jimly Asshiddiqie, op.cit. h. 406-409. Baca juga Muliansyah A. Ways dalam Political: Ilmu Politik Demokrasi, Partai Politik da Welfare State, (Yogjakarta: Buku Litera Yogjakarta, 2015), h. 134
40 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 405-408. Lihat juga Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 149 dan 152
41 Miriam Budiardjo, Ibid, h. 15042 Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang
partai politik 43 Miriam Budiardjo, op.cit, h. 367
20
dan pemilihan pemimpin pemerintahan. Bentuk kegiatan politik
masyarakat warga negara dapat berupa mengajukan tuntutan, membayar
pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atau dengan
menentang calon pemimpin tertentu, atau mengajukan calon pemimpin
alternatif, dan memilih wakil rakyat melelui pemilihan umum. Fungsi
partai politik menjadi sarana atau wadah untuk menylurkan aspirasi bagi
warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut. Oleh
karena itu, partai politik membuka diri untuk memberikan kesempatan
dan mendorong warga negara untuk menjadi bagian dari partai politik
tersebut. 44
Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat menurut Kacung Marijan.
Yaitu Partisipasi yang lebih pasif, partisispasi yang lebih aktif, dan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan protes. Partisipasi yang lebih pasif
dilihat dari sisi masyarakat dalam melihat sejauhmana pentingnya politik,
minat masyarakat terhadap politik, dan juga seberapa seringnya
membicarakan masalah politik. Adapun partisipasi yang lebih aktif
dilihat dari keikutsertaanya dalam organisasi politik (partai politik) atau
organisasi sosial seperti kelompok keagamaan, olahraga, pecinta
lingkungan, organisasi profesi, dan organisai buruh. Sementara itu,
partisipasi dalam kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi,
melakukan boikot, dan juga demontrasi.45
44 Ramlan Surbakti, op.cit, h. 151 45 Kacung Marijan, op.cit, h. 111
21
Kelima, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.46 Fungsi
ini bertujuan untuk merekrut atau mengumpulkan seseorang atau
kelompok orang melalui seleksi atau pemilihan untuk menerima dan
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik secara umum dan
secara khusus dalam pemerintahan.47 Secara lebih tegas disampaikan oleh
Miriam Budiardjo, bahwa fungsi rekrutmen politik ini adalah untuk
seleksi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangannya, yaitu baik
pada tingkat pemerintahan nasional maupun internal organisasi partai
politik itu sendiri.48
Partai politik sangat membutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas, yang memiliki karakter kuat untuk menghadapi segala
rintangan dan tantangan kehidupan di dalam masyarakat dan bernegara.
Karakter manusia yang diinginkan agar dapat berpartisipasi dalam
pengembangan masyarakat mengikuti perkembangan zaman agar tidak
ketinggalan dan kuat dalam setiap persaingan. Oleh karena itu, partai
politik harus mampu menjadikan kader-kadernya berkarakter yang kuat
dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan tersebut. Terlebih lagi
partai politik dalam persaingan untuk mendapatkan kemenangan dalam
pesta demokrasi harus menunjukan partisipasinya.
Kader-kader partai yang berkualitas terbaik untuk menjadi
pengurus dan untuk menempati jabatan-jabatan publik pada posisi
46 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 408. Lihat juga Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 150
47 Muliansyah A. Ways, op.cit. h. 136, lihat juga Ramlan Surbakti, h. 150. 48 Miriam Budiardjo, op.cit, h. 408
22
tertentu baik legeslatif maupun eksekutif seperti Presiden, Gubernur,
Bupati atau Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pusat (DPR-
RI), DPRD I, dan DPRD II. Sebagaimana di dalam Uandang-Undang
Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik pada pasal 20A
dijelaskan bahwa tugas anggota DPRD tingkat II atau Kabupaten/Kota
yaitu membuat anggaran (Budgetting), membuat peraturan daerah
(Legeslasi), dan pengawasan (Controlling).49
2. Konsep Dasar dan Tujuan Pengembangan Masyarakat
Pengembangan masyarakat dapat dimaknakan sebagai
bentuk respon terhadap berbagai masalah yang timbul di dalam
masyarakat. Atau juga karena adanya harapan untuk perubahan
dalam kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik. Oleh karena
itu, Soetomo mendasarkan pembangunan masyarakat sebagai suatu usaha
untuk merubah keadaan karena dua hal. Yaitu masalah sosial dan harapan
masyarakat. Menurutnya, masalah sosial merupakan fakta yang
sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi masalah sosial
tersebut sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan
harapan masyarakat adalah kehidupan yang ideal, yang menjadi harapan
bersama. Akan tetapi kondisi kehidupan masyarakat yang ideal itu sulit
untuk didapatkan, maka untuk mendapatkannya harus melalui proses.
Dengan demikian, baik upaya untuk merubah keadaan yang lebih baik
49 Pasal 20A Uandang-Undang Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik
23
karena adanya masalah sosial dan harapan masyarakat agar merasakan
kondisi kehidupan yang ideal disebut proses perubahan sosial. Lebih
lanjut dia mengatakan bahwa proses tersebut dapat dilakukan melalui
pemanfaatan sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pengembangan
yang bersifat multi aspek.50
Proses perubahan sosial tersebut menurut Moh. Abdul Aziz dkk.,
dijadikan sebagai upaya pengembangan masyarakat untuk memunuhi
target yang hendak dicapainya, yaitu;
a. Peletakan tatanan sosial yang adil dan terbuka dalam rangka untuk
memperbaiki struktur sosial, merencanakan dan menyiapkan
perubahan sosial agar terwujud kemampuan dan potensi masyarakat
dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
b. Mendidik masyarakat dan bukan dianggap sebagai pemberian dari
yang kuat kepada yang lemah dan lain sebagainya.
c. Pembelajaran kemandirian masyarakat (social learning) sehingga
mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara bersama-sama
baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara.
d. Mengajak masyarakat berkontribusi melalui partisipasi (community
participation) dalam tahapan-tahapan kegiatan mulai dari
perencanaan dan seterusnya.
e. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment).51
50 Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012), cet. ke 2, h. 1-41
51 Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim (editor), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, (PT Elkis Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2009), h. 5-7
24
Sejalan dengan hal di atas Nanih Machendrawaty dan Agus
Ahmad Safei, mengartikan pengembangan sebagai upaya membina dan
meningkatkan kualitas.52 Totok Mardikanto dkk, memberi pengertian
pengembangan atau pembangunan (development) sebagai upaya
memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa dari yang belum baik
atau sudah baik menjadi lebih baik lagi yang dilakukan secara terus
menerus atau berkelanjutan. Untuk itu, ada beberapa nilai yang sangat
penting yang terkandung dalam pengertian pembangunan tersebut dengan
mengambil pendapat Goulet sebagai berikut;
a. Nilai swasembada, yaitu masyarakat memiliki kemampuan
memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti;
sandang, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan,
rekreasi, dan lain-lain.
b. Nilai harga diri, yaitu suatu kepercayaan diri yang kuat untuk hidup
mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang atau pihak lain
termasuk menghindari terjadinya penindasan baik fisik maupun
psikologis karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.
c. Nilai kebebasan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan
memilih alternatif-alternatif cara atau upaya perbaikan hidup yang
lebih baik dan berkualitas. 53
52 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001, h. 30
53 Totok Mardikanto dkk, ibid, h. 1-2
25
Dalam pengembangan masyarakat Jim Ife dan Frank Tesierero,
menyebutkan bahwa ada dua kebutuhan dasar manusia yang harus
dipenuhi yaitu manusia hidup harmonis dengan lingkungan dan dengan
sesama manusia (sosial). Dua hal tersebut menjadi syarat mendasar
dalam membangun peradaban manusia modern. Jika dua hal tersebut
tidak terpenuhi, maka capaian dan manfaat masyarakat industri modern
menjadi fana (sia-sia).54 Upaya pengembangan masyarakat yang
sistematis dan terencana akan dapat menanggulangi kemiskinan dalam
berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat baik secara natural, kultural,
struktural, absolut, dan kemiskinan yang relatif, dan penguatan terhadap
masyarakat agar lebih siap mandiri dan tidak memiliki mental
ketergantungan terhadap orang lain,55
Untuk itu, Jim Ife dan Frank Tesireiro mengemukakan bahwa
pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun kembali
masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi
kebutuhan manusia, dan membangun struktur-struktur negara
kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elit profesional, dan
sebagainya.56
Tujuan akhinya adalah membantu masyarakat agar pembangunan
dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri dengan mengidentifikasi
kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
54 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.xiii55 Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Membangun Indonesia dari Desa:
Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembanunan Ekonomi unutk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, (Media Presindo: Yogyakarta, 2016), h. 182-190
56 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.409
26
kesejahteraannya sendiri.57 Atau menurut istilah Moh. Abdul Aziz dkk.,
help people to the help him self yaitu agar masyarakat mampu berdiri di
atas kakinya sendiri (mandiri) dalam memenuhi kebutuhannya sehingga
tidak bergantung kepada pihak lain.58
3. Fungsi Partai Politik dalam Pengembangan Masyarakat Islam
Setelah memahami fungsi partai politik sebagaimana dijelaskan di
atas kemudian dikaitkan dengan konsep dasar dan tujuan pengembangan
masyarakat, dimana pengembangan masyarakat merupakan upaya atau
usaha perubahan sosial untuk menciptakan kemandirian masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik secara berkelanjutan,
maka fungsi partai politik dalam pengembangan masyarakat Islam dapat
dijelaskan sebagai berikut;
a. Mendidik Masyarakat
Fungsi mendidik masyarakat merupakan kerja partai politik
sebagai sarana pendidikan politik. Yaitu upaya membentuk
masyarakat yang berkualitas sehingga lebih mampu berkiprah untuk
mengembangkan diri dalam pengembangan masyarakat.59
Masyarakat berkualitas meliputi; 1. Adanya kesetaraan dalam
memperoleh kesempatan (Equal Access to Opportunity). 2.
Pembangunan yang berkelanjutan (sustainability). 3. Adanya
57Aziz Muslim, Op.cit, h. 358 Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim (editor), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat:
Paradigma Aksi Metodologi, (PT Elkis Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2009), h. 459 Miriam Bduiardjo, op.cit, h. 408
27
peningkatan produktifitas (productivity) sumberdaya manusia yang
berkualitas. Dan 4. Pemberdayaan (empowerment) terhadap
masyarakat.60
Mendidik masyarakat juga sebagai upaya penyadaran dalam
rangka melemahkan sifat-sifat yang berkembang di dalam masyarkat
seperti prasangka kolektif, pengkambinghitaman, pelabelan, dan
ketidakpedulian,61 untuk selanjutnya berubah menjadi meningkatkan
kesadaran masyarakat dan organisasi. Kesadaran masyarakat terdiri
dari kesadaran personal yang berarti kemampuan untuk
menghubungkan pengembangan personal (baik kader partai dan
masyarakat luas) dan politik, kemampuan berbagi pengalaman, dan
memikirkan situasi masyarakat dengan membuka peluang bertindak.
Sedangkan kesadaran organisasi yaitu kemampuan bertanggung
jawab untuk merencanakan, pengorganisasian, dan penyediaan jasa
kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan, dan
perawatan orang-orang yang menjadi tanggungan.62
Proses mendidik berupa memfasilitasi dengan cara
merangsang dan mendukung proses pengembangan masyarakat63
yang meliputi;
60 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 4, h. 20-21
61 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.291 62 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 43863 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 581-592
28
1) Peningkatan kesadaran, yaitu memberikan kesadaran terhadap
masyarakat baik personal maupun organisasi untuk ikut
berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.
2) Memberikan informasi, yaitu memberikan berbagai macam
informasi kepada masyarakat tentang profil, program, sumber
daya, dan kejadian-kejadian penting di masyarakat.
3) Konfrontasi, yaitu cara menghadapi masyarakat atau kelompok
dalam masalah-masalah seperti konsekuensi atau tindakan
masyarakat atau kelompok, implikasi legal terhadap tindakan
individual atau kelompok, isu-isu moral atau isu-isu prinsipal
dibanding atas isu legal, dan dinamika internal kelompok atau
masyarakat. Untuk itu, konfrontasi ini bisa digunakan dalam
rangka pengembangan masyarakat, namun seringkali digunakan
sebagai ego pribadi. Akan tetapi, konfrontasi ini menjadi
penting manakala digunakan untuk keberlangsungan hidup
berbagai struktur dan proses pengembangan masyarakat.
4) Pelatihan, yaitu mengajarkan masyarakat untuk melakukan
sesuatu. Namun pelatihan ini tidak dapat dilakukan dengan cara
sembarangan. Pelatihan harus memenuhi atau sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pelatihan pada dasarnya tidak boleh
dipaksanakan hanya karena ingin merubah suatu keadaan
masyarakat tetapi dengan cara dipaksakan.
29
Ada bebarpa hal yang harus diperhatikan oleh partai politik
dalam memberikan pelatihan agar efektif dan efisien, yaitu;
a) melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
menikmati manfaat,
b) merespon adanya keinginan kebutuhan masyarakat,
c) berbagi ilmu dan ketrampilan dalam proses pengembangan
masyarakat,
d) fokus kepada kebutuhan spesifik kelompok atau masyarakat.
Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memberikan hak
kepada masyarakat tentang peluang hidup, untuk mempertahankan
HAM, mengartikan kebutuhannya sendiri, mengungkapkan
gagasan-gagasan, mendapatkan kemudahan untuk mengakses
lembaga-lembaga sosial, mendapatkan akses kemudahan terhadap
sumber daya untuk dimanfaatkan, pemerataan ekonomi, dan
keadilan reproduksi.64
b. Memberdayakan Masyarakat
Menurut Totok Mardikanto, dkk, bahwa pemberdayaan
berarti upaya untuk memampukan (empowerment) atau penguatan
(strengthening) dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut
dilakukan dengan cara (1) menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat
potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan (3) melindungi
64 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h.
30
masyarakat.65 Untuk itu, Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad
Safei menjelaskan bahwa memberdayakan masyarakat berarti
membuat masyarakat berdaya. Yaitu masyarakat yang dapat
memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan
pilihan-pilihan.66
Posisi partai politik, dalam hal ini adalah untuk memastikan
perubahan sosial yang lebih baik, yang berkaitan dengan kekuasaan,
pengetahuan, kearifan dan perubahan. Sehingga proses itupun
menjadi kesempatan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam
rangka mengesahkan dan menggunakan pengalaman, pengetahuan,
keahlian dan ketrampilan lokal.67
Fungsi memberdayakan masyarakat merupakan kerja partai
politik sebagai sarana pengendalian konflik, komunikasi dan
sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Pengendalian konflik yang
dilakukan oleh partai politik menurut Jim Ife dan Frank Tesireiro
yaitu dengan cara menghidupkan gagasan-gagasan tentang semangat
menghargai kearifan lokal melalui menghargai pengetahuan lokal,
kebudayaan lokal, sumber daya lokal, ketrampilan lokal, dan proses
lokal.68 Menurutnya menghargai pengetahuan lokal berarti partai
politik menyadari bahwa masyarakat memiliki pengetahuan bahkan
yang paling tahu terhadap dirinya dan kebutuhannya sendiri.
65 Totok Mardikanto dkk., loc.cit, h. 11966 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, op.cit, h. 2967 Jim Ife dan Frank Tesiriero, op.cit, h. 28368 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 242-259
31
Sehingga partai politik pada posisi menjadi pendengar yang budiman
dan menjadi pembelajar yang baik dari masyarakat. Menghargai
kebudayaan lokal, berarti partai politik menyadari bagaimana
mengerjakan sesuatu yang benar, apa yang penting, keadilan,
interaksi pribadi, tempat-tempat perempuan, cara membesarkan
anak, peran keluarga, pentingnya pendidikan, dan sampai pada
memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada.
Sementara itu, menghargai sumber daya lokal dengan
meletakkan prinsip pengembangan masyarakatnya pada
kswasembadaan. Artinya pengembangan masyarakat yang dilakukan
oleh partai politik diarahkan untuk mencapai masyarakat yang
berswasembada sumber daya yang dimilikinya sendiri daripada dari
sumber daya luar (eksternal). Proses dari bawah atau bottom-up
sebagaimana yang dimaksud akan memerlukan biaya yang banyak
pada awalnya tetapi tidak lama, sampai meninggalkan
ketergantungan-ketergantungan dari luar.
Sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita lebih
menghargai dan mencari kepakaran dari luar ketimbang sumber daya
lokal dalam bentuk ketrampilan lokal yang ada. Pengembangan
masyarakat hakekatnya solusi untuk melakukan pemberdayaan
dalam rangka penguatan sumber daya lokal dan bukan pada posisi
untuk melemahkan bahkan sampai menghilangkannya. Artinya,
bahwa memanfaatkan atau menggunakan ketrampilan lokal
32
merupakan bentuk menghargai masyarakat lokal dengan
memberikan kesempatan berkontribusi bagi masyarakat lokal dalam
rangka memperkuat tingkat keswadayaan dan modal sosial.
Dan menghargai proses lokal berarti partai politik
menggunakan proses yang terjadi sudah lama di dalam masyarakat.
Partai politik menilai proses-proses sosial yang berasal dari luar
masyarakat tertentu belum pasti dapat diterima oleh masyarakat
lokal sedangkan proses lokal sudah pasti akan diterima. Contoh
proses lokal di dalam suatu pertemuan. Masyarakat biasanya
melakukannya dalam kondisi duduk bersila dilantai sambil
menikmati hidangan dan santai. Dalam kondisi tersebut masyarakat
merasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah baik tua-muda,
pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa, laki-laki dan
perempuan, yang kaya dan miskin, dan sebagainya. Dengan begitu
pertemuannya diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik.
Sementara itu, komunikasi dan sosialisasi partai politik
sebagai upaya perekat atau polarisator kepada masyarakat untuk
menikmati kemerdekaan dari segala ketidak-adilan, kebodohan,
kemiskinan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan
konsensus yaitu mencari kesepakatan, dan mendapatkan solusi dari
masyarakat (bottom up). Cara yang digunakan adalah dengan
melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial
33
dalam masyarakat, menyatukan, dan membantu masyarakat saling
berkomunikasi dengan dialog, pemahaman dan aksi sosial.
Selanjutnya, melalui partisipasi masyarakat, menimbulkan situasi
saling ketergantungan satu sama lain untuk bersama, dan untuk
menyelesaikan tugas dan memberi peluang interaksi formal dan
informal.69
Sedangkan upaya rekrutmen politik dalam pemberdayaan
masyarakat sangat erat hubungannya dengan keberdayaan dan yang
dirugikan. Pemberdayaan merupakan strategi keadial sosial yang
tujuannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang
dirugikan. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik
merupakan memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan
kekuasaan, kemudian kekuasaan itu di distribusikan kepada
masyarakat luas.70
Sasarannya adalah mencakup kelompok-kelompok primer
di antaranya adalah kelompok kelas yaitu kaum miskin penganggur,
pekerja berpenghasilan rendah, penerima jaminan sosial. Kelompok
gender yaitu perempuan. Dan kelompok ras atau etnisitas yaitu
masyarakat pribumi minoritas dan kultural. Kelompok lain yang
dirugikan yaitu manula, anak-anak, dan kaum muda penyandang
cacat (fisik, mental, dan intelektual), homo dan lesbian terisolasi
(secara geografis dan sosial), dan sebagainya. Dan pribadi yang
69 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 361-364 70 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 130
34
dirugikan yaitu dukacita, kehilangan, dan masalah-masalah pribadi
dan keluarga.71
Dengan demikian, memberdayakan masyarakat melalui
fungsi pengendalian konflik, komunikasi dan sosialisasi politik, dan
rekrutmen politik, berarti; 72
a. Menolong individu maupun kelompok yang dirugikan untuk
bersaing antar individu maupun kelompok yang lain, yang sama-
sama memiliki kepentingan dalam ‘aturan’ politik. Bentuk
pemberdayaan itu berupa ketrampilan melobi, menggunakan
media, melakukan aksi politik, memanfaatkan sistem, dan lain
sebagainya.
b. Mengajak bergabung dan mempengaruhi elit, mengkonfrontasi
dan berusaha mengubah elit. Pandangan ini membutuhkan
ketlibatan masyarakat ke dalam politik praktis sehingga mampu
berkompetisi mendapatkan kekuasaan politik melalui partai
politik. Caranya dengan masuk atau bergabung ke dalam partai
politik, bersekutu dengan profesi seperti ahli hukum, dan
mengurangi kekuasaan elit.
c. Menata struktur masyarakat agar terjadi kesetaraan, tidak ada
struktur masyarakat yang dominan, sehingga perubahan sosial
masyarakat dapat dicapai.
71 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 14972 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 140-144
35
d. Melakukan perubahan wacana, mengembangkan pemahaman
subjektif yang baru, memvalidasi suara-suara lain, dan
membebaskan pendidikan.
F. Kerangka Berfikir
PEMERINTAH/NEGARAKONTRIBUSI PARTAI POLITIK
INPUTS PROCESS OUT PUTS
RAW INPUTS1. Kader partai
(pengurus dan anggota legeslatif)
2. Masyarakat3. Materi
INSTRUMENTAL INPUTS1. Dana2. Cara mengelola
pengembangan 3. AD/ART PP4. Platform PP5. Hasil Rakernas
PP
ENVIRONMENTAL INPUTS1. Tujuan partai
politik2. Harapan
masyarakat3. Budaya partai
dan masayarakat4. Dan lain-lain
Proses PMI dilakukan dengan cara;
1. Mendidik masyarakat melalui pendidikan politik
2. Memberdayakan masyarakat melalui;a. Pengendal
ian konflik,
b. Komunikasi dan sosialisasi politik,
c. Partisipasi masyarakat dan rekrutmen politik.
1. Sumber daya manusia berkualitas
2. Masyarakat sejahtera secara lahir, batin, dan spiritual
3. Kehidupan sosial aman dan nyaman
4. Masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada partai politik
5. Partisipasi dan rekrutmen politik berjalan baik
OUT COME
Terwujudnya masyarakat Riau yang sejahtera lahir dan batin
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
MASYARAKAT RIAU
36
Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa partai politik menjadi
fasilitator antara pemerintah/negara khususnya pemerintah daerah provinsi
Riau dengan masyarakatnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk
melindungi segenap masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan
mencerdaskan kehidupan masyarakat.73 Dalam sistem politik demokrasi di
Indonesia saat ini, lembaga partai politik sebagaimana fungsinya menjadi
jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena
partai politik dilahirkan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk
masyarakat dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia.74
Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi menjadi objek saja melainkan
juga sebagai subjek dalam pembangunan. Partai politik berfungsi untuk
mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat seluas-
luasnya. Itu artinya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh partai
politik sebagai sebuah konsekuensi Undang-Undang dalam rangka untuk
memberikan rasa keadilan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.
Bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu aktivitas rutin yang tidak
boleh berhenti pada satu titik masa atau tergantung kepada pemimpinnya.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas stakeholder yang sangat kuat untuk
mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil, merata dan sejahtera bagi
masyarakat secara bersama-sama.
Kontribusi partai politik dalam pengembangan masyarakat Islam
dapat dilihat dari berbagai unsur yang melingkupnya, di antaranya yaitu
73 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 74 Lihat Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai
politik
37
adanya unsur-unsur yang disebut sebagai Inputs, process, out puts, dan out
come. Inputs terdiri dari Raw Inputs yaitu anggota atau kader partai baik
sebagai pengurus partai politik maupun sebagai anggota legeslatif. Selain itu
terdapat masyarakat sebagai sasaran atau mad’u dalam pengembangan
masyarakat dan materi berupa pengembangan masyarakat yaitu fungsi partai
politik sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi dan sosialisasi politik,
penciptaan iklim persatuan, dan rekrutmen politik yang baik dan benar.
Selanjutnya Instrumental Inputs yang terdiri dari pendanaan partai
poltitik, metode atau cara mengelola dana, Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang biasa disebut dengan AD/ART partai politik sebagai
dasar kebijakan partai politik dalam mengambil keputusan, Platform partai
politik yang menjadi acuan bagi partai politik untuk menjalankan organisasi
kepartaian, dan hasil-hasil rapat atau musyawarah partai di internal masing-
masing sebagai acuan kegiatan partai dalam satu masa tertentu.
Selain ada Raw Inputs dan Instrumental Inputs ada juga yang disebut
dengan Enviromental Inputs yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi
proses pengembangan masyarakat. Enviromental Inputs terdiri dari tujuan
partai politik, harapan masyarakat, budaya partai politik, budaya masyarakat
dan lain-lain.
Sementara itu, proses Pengembangan Masyarakat Islam yang
dilaksanakan oleh partai politik yaitu dengan cara mendidik dan
memberdayakan masyarakat. Mendidik masyarakat melalui fungsi pendidikan
politik, sementara memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan
38
melalui berbagai fungsinya yaitu pengendalian konflik, komunikasi dan
sosialisasi politik, partisipasi masyarakat dan rekrutmen politik. Kesemuanya
itu dilaksanakan dengan menggunakan mengelola segala potensi yang ada
baik yang bersifat Raw Inputs, Intstrumenal Inputs, dan enviranmental Inputs.
Keluaran atau out puts setelah proses pengembangan masyarakat
Islam dijalankan oleh partai politik, maka harapannya adalah sumber daya
manusia berkualitas, masyarakat sejahtera secara lahir, batin, dan spiritual,
kehidupan sosial aman dan nyaman, masyarakat menaruh kepercayaan yang
tinggi kepada partai politik dengan nilai-nilai sosial masyarakat seperti
kejujuran, keadilan, integritas, dan akuntanbilitas, dan partisipasi serta
rekrutmen politik berjalan dengan baik .
Dampaknya dari hasil proses pengembangan masyarakat Islam
tersebut yaitu keadaan atau kondisi masyarakat lebih mandiri dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat dapat menghargai dirinya
sendiri, bekerjasama, menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan
pemanfaatan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal
dapat dinikmati. Wujud nyata (out come) jangka panjang dari proses
pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat Riau yang
mandiri dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
G. Definisi Operasional
Maksud dan tujuan definisi operasional ini adalah untuk menjelaskan
judul penelitian dalam rangka mengantisipasi kesalah-pahaman dan
39
menghindari masalah-masalah sekecil mungkin yang akan muncul sehingga
dapat mengurangi nilai sebuah karya ilmiah. Adapun poin-poin penting yang
perlu dijelaskan dalam definisi operasional ini di antaranya partai politik,
kontribusi partai politik, pengembangan masyarakat Islam, dan provinsi Riau.
1. Partai politik
Demokrasi merupakan gagasan universal tentang tatanan sosial-
politik untuk pembebasan dari belenggu penjajahan terhadap masyarakat.75
Disisi lain, demokrasi dianggap mampu memelihara keseimbangan antara
konflik dan konsensus untuk membangun identitas bersama, kebaikan
bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan
politik dengan ekonomi.76 Untuk mencapai gagasan dan juga harapan
tersebut, maka sistem demokrasi melahirkan partai politik yang
keberadaannya secara kelembagaan merupakan bagian yang harus ada dan
sangat dibutuhkan77 sekaligus menjadi ruhnya demokrasi.78
Pendirian partai politik di Indonesia berdasarkan beberapa
pertimbangan yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pikiran dan pendapat yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk memperkukuh
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai
bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam
75 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. ke 2, h. 2 76 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), cet. ke 8, h. 290 77 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Radja Grafindo Persada:
Jakarta, 2011), cet. ke 3, h. 402, 78 Muliansyah A. Ways, Political: Ilmu Politik, Demokrasi, partai Politik, dan Wellfare,
(Yogyakarta: Buku Litera, 2015), h. 131
40
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; dan kaidah
demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi,
keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak
diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi
landasan hukum; serta merupakan sarana partisipasi politik masyarakat
dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi
kebebasan yang bertanggung jawab.79
Oleh karena itu, partai politik di Indonesia merupakan organisasi
politik yang bersifat nasional (yakni hanya berlaku di Indonesia saja) yang
dibentuk oleh sekolompok warga negara Indonesia secara sukarela (tidak
ada paksaan atau tidak dipaksa) karena memiliki kesamaan ideologi
(kehendak dan cita-cita) dalam rangka untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun
1945.80
Kewajiban partai politik berpartisipasi dalam pembangunan secara
nasional untuk mensejahterakan masyarakat.81 Dalam prakteknya partai
politik dapat menjadi penyeimbang (checks and balance) di dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Partai politik (pihak) yang pro atau
79 Pendahuluan poin a, b, d, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
80 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik81 Hafiz Ansyary A.Z, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008).
41
mendukung pemerintahan berarti memberikan dukungan kepada
pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya. Disisi yang lain ada pihak
yang menjadi oposisi atau penyeimbang lajunya pemerintahan yang
sedang berjalan. Jadi, partai poltik dapat menjaga kesimbangan politik
demokrasi, sehingga dengan adanya oposisi itu tidak ada pemerintahan
yang bertindak secara otoriter.
Partai politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 3 partai politik tersebut dipilih
karena mewakili partai yang berasas Islam (PPP), partai politik yang
berasas pancasila tetapi memiliki hungungan kedekatan dengan kelompok
atau organisasi masyarakat Islam (PAN), dan partai politik yang berasas
pancasila, namun tidak memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok
atau organisasi masyarakat Islam (PDI Perjuangan).
2. Kontribusi Partai Politik
Arti kontribusi adalah sumbangan82 atau contribution dan donation
dalam bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa kontribusi merupakan
sumbangan atau bantuan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam
penelitian ini yang dimaksud kontribusi partai politik adalah peran yang
diberikan oleh partai politik dengan cara melaksanakan fungsi-fungsinya
untuk kepentingan masyarakat. Kontribusi atau peran partai politik
82 W.J.S.,Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2007), h. 592
42
meliputi pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,
pengatur konflik, dan rekrutment politik.83
Menurut Marwan Salahuddin dalam penelitiannya tentang
Mengenal Kearifan Lokal di Klepu-Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial
Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik menjelaskan bahwa.
Pertama, peran organisasi (termasuk partai politik) sangat penting dan
relatif lebih efektif untuk mengkomunikasikan sistem sosial atau cultur
divercity. Kedua, adanya potensi konflik berskala kecil yang dapat
diselesaikan melalui dialog, kekeluargaan, pertemuan-pertemuan warga
baik formal maupun non formal sehingga konflik yang besar tidak terjadi.
Ketiga, adanya sistem sosial yang terjalin dengan baik sehingga
keharmonisan sosial terjaga, berupa; diadakannya pertemuan semua pihak
terutama bidang agama Islam dan Katholik sampai memunculkan perasaan
saling menghormati dan menghargai, kebersamaan dalam melaksanakan
perayaan hari besar agama, dan kebersamaan dalam peringatan hari
kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus.
Ketiga hal di atas berimplikasi terhadap masyarakat terutama
dalam kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Interaksi sosial antarwarga
terjalin dengan baik dan segala persoalan sosial dapat diselesaikan diantara
masyarakat yang pada akhirnya terbuka hubungan komunikasi sesama
warga, sebaliknya berkurangnya hambatan sosial atau hidup bersama. 84
83 Pasal 11 Uandang-Undang Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik 84 Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, dan M. Iqbal Ahnaf (editor), Agama dan Kearifan Lokal
dalam Tantangan Global, (Sekolah Pascasarjana dan Pustaka Pelajara: Yogjakarta, 2008), h. 71-72
43
Kontribusi dalam pendidikan politik bertujuan untuk penyadaran
kepada masyarakat. Penyadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban
masyarakat agar hidup lebih baik. Masyarakat baik sebagai anggota partai
politik maupun sebagai masyarakat secara luas agar memahami dan
menyadari terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga
dapat menjalankan kehidupan yang baik di dalam masyarakat berbangsa
dan bernegara.
Komunikasi politik bertujuan untuk menghimpun dan menampung
aspirasi-aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan
membuat dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh
pemerintah. Partai politik dalam hal ini menjadi kepanjangan tangan bagi
masyarakat untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya.
Sosialisasi politik merupakan penjelasan atau peyaluran kebijakan-
kebijakan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan usulan atau aspirasi
yang sudah ditampung dari masyarakat. Kontribusi ini dilakukan oleh
partai politik melalui perwakilannya di lembaga legeslatif yaitu fraksi
(anggota DPRD).
Penciptaan iklim yang kondusif atau pengendalian konflik
bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat agar dalam
kondisi menjaga kesatuan dan persatuan untuk menyatukan elemen-
elemen bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
44
Adapun rekrutmen politik berarti usaha mempersiapkan kader-
kader partai agar kredibilitas dan kapabilitasnya kuat dan berkualitas.
Kader partai yang berkualitas akan dapat menempati posisi-posisi atau
jabatan-jabatan publik yang bersifat politis seperti presiden, gubernur,
bupati dan wali kota di dalam pemerintahan.
3. Pengembangan Masyarakat Islam
Beberapa pengertian masyarakat Islam menurut para ahli85 sebagai
berikut;
a. Gillin & Gillin, masyarakat Islam yang berarti masyarakat beragama
Islam,
b. Ali Syariati, masyarakat Islam atau umat Islam sebagai persaudaraan
Islam karena memiliki pandangan yang sama sebagai khalifah di
bumi,
c. Abdullah Nasheef, masyarakat Islam sebagai suatu komunitas yang
percaya kepada Tuhan, dan
d. Quraisy Shiahab, masyarakat Islam sebagai pengikut Nabi
Muhammad yang berpegang kepada Al-Qur’an.86
Pengertian masyarakat Islam di atas, menunjukkan sama atau satu
pengertian sebagai masyarakat Islam yakni masyarakat atau komunitas
beragama Islam. Baik Islam dilihat dari ajarannya, atau Islam dilihat dari
pemimpinnya, sampai Islam dilihat dari kitab suci yang dianutnya yaitu al-
85 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001, h. 5-6
86 M. Quraisy Shihab, Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2000), cet. ke 10, h. 327
45
Qur’an. Dengan demikian, masyarakat Islam yang dimaksud adalah
masyarakat sebagai komunitas yang terdiri dari individu-individu dengan
karakteristik dan tujuan akidah agama Islam.
Selain masyarakat Islam sebagaimana dijelaskan di atas, ada
masyarakat Islam dalam pengertian hiterogen (plural) seperti masyarakat
Islam Madinah. Sebelum menjadi Madinah, dahulunya adalah Yatsrib.
Tentu saja Yatsrib bukan tempat, kota apalagi disebut suatu negara Islam.
Namun setelah diubah menjadi Madinah, yang dibangun oleh Nabi
Muhammad bersama-sama dengan para sahabat, Madinah dikenal sebagai
negara Islam. yaitu negara dengan sistem tata perundang-undangan,
tatanan kehidupan sosial, dan tingkat perkembangan yang sangat pesat.87
Masyarakat Islam Madinah bukanlah terdiri dari satu komunitas
yang beragama Islam saja melainkan terdapat agama-agama lain seperti
Yahudi dan agama nenek moyang, juga dengan suku dan kelompok-
kelompok lain seperti Anshar, Muhajirin, dan lain sebagainya. Jadi,
masyarakat Islam dalam pengertian di atas tidak merujuk pada satu
komponen agama saja melainkan berbagai macam komponen seperti suku,
budaya, dan bahasa, tetapi berdasarkan berlakunya ajaran-ajaran Islam
yang lebih dominan dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa masyarakat Islam yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada pengertian masyarakat
Islam yang kedua. Yaitu masyarakat Islam yang didasarkan pada berbagai
macam komponen masyarakat baik agama, budaya, suku, bahasa, dan 87 Nizar Abazhah, op.cit, h. 30
46
lainya termasuk berlaku ajaran agama Islam yang lebih dominan dan
mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
Yang menarik dari Kota Madinah sebagai masyarakat Islam adalah
dasar pengembangan masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada apa yang
telah dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke
Madinah. Pertama, Nabi Muhammad membangun masjid sebagai simbul
persatuan masyarakat. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan
kaum muslimin dijadikan sebagai pusat pembangunan dan pemerintahan.
Kedua, untuk mempersatukan antara Anshar dan Muhajirin, Nabi
membangun hubungan persaudaraan yang disebut ukhuwwah Islamiyyah.
Tujuannya adalah untuk menyatukan dalam suatu ikatan persaudaraan dan
kekeluargaan. Maka, persaudaraan sebelumnya yang pernah ada atas dasar
pertalian darah berubah menjadi persaudaraan berdasarkan agama Islam.
Ketiga, untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang bukan saja
penduduknya beragama Islam, tetapi terdapat umat lain seperti Yahudi dan
orang-orang Arab yang masih menganut ajaran nenek moyang, Nabi
Muhammad mengadakan perjanjian dengan seluruh kelompok atau
komunitas yang ada.88
Aris Munandar dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah
Pembangunan dengan judul Peran Negara Dalam Penguatan Program
Pemberdayaan Masyarakat, menunjukkan upaya penguatan dan
pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara integratif dan
88 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 26
47
komprehensif. Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) menjadi
pilihan strategis untuk mewujudkan cita-cita pemberdayaan masyarakat
menjadi suatu yang konkrit. 89
Untuk itu, Aris Munandar memberikan beberapa pertimbangan
yang sangat penting; 1. Wacana pemberdayaan masyarakat hanya bisa
terwujud secara ideal apabila didukung oleh perbaikan secara struktural
dalam bentuk perundang-undangan atau pengaturan lainnya. 2. Intervensi
negara atau pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama
golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka terhadap
sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat dicapai. 3.
Diskriminasi protektif dalam bentuk pemberian jatah (quota) bagi
golongan lemah atau dilemahkan untuk memperoleh hak dalam bidang
pendidikan, pekerjaan, politik, dan berbagai pelayanan publik merupakan
mekanisme pengaturan pemerataan kesempatan yang logis, adil, dan
berperikemanusiaan.
Jadi, Pengembangan masyarakat Islam yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu upaya atau usaha perubahan sosial yang dilakukan oleh
partai politik dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,
pengendalian konflik, dan rekrutmen politik masyarakat Islam di provinsi
Riau.
4. Provinsi Riau
89 Aris Munandar, Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat, dalam jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Volume 4/No.1/2008
48
Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota. 10 di antaranya adalah
kabupaten yang terdiri dari Kuansing, Indra Giri Hulu, Indragiri Hilir,
Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan
Kepulauan Meranti. Sedangkan 2 lainya adalah kota madya yaitu Kota
Pekanbaru dan kota Dumai.90 Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau sampai pada tahun 2018 sebanyak
6.814.909 orang.91 Sementara itu penduduk beragama sebagaimana
dihimpun dari data Kemenag provinsi Riau yang dikeluarkan oleh BPS
provinsi Riau dari total penduduk 5.826.475 pada tahun tahun 2013 yaitu,
agama Islam sebanyak 5.235.931 orang atau 89,86 persen, agama Kristen
sebanyak 287,878 penduduk atau 4,94 persen, agama Katholik sebanyak
100,343 penduduk atau 1,72 persen, agama Hindu 21,267 penduduk atau
0,37 persen, agama Budha sebanyak 175,961 penduduk atau 3,02 persen,
dan agam Khonghucu sebanyak 5,095 penduduk atau 0,09 persen.92
Menurut Tempo.co online, bahwa Provinsi Riau ibarat Indonesia
mini. Hal itu dapat dilihat dari suku-suku bangsa yang ada di Riau saling
berinteraksi sudah ratusan tahun sampai saat ini. Suku Melayu menempati
urutan pertama, yakni 37,74 persen, disusul Jawa 25,05 persen,
90 Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Data dan Informasi: Pembangunan Provinsi Riau tahun 2015, h. 3-4
91 https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-2018.html diakses pada tanggal 30 jam 17.12
92 https://riau.bps.go.id/statictable/2015/03/24/121/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-2013.html diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 17.10
49
Minangkabau 11,26 persen, Batak 7,31 persen, Banjar 3,78 persen, dan
Bugis 2,27 persen.93
Provinsi Riau dikenal sebagai daerah Melayu. Yaitu daerah yang
masyarakatnya berbudaya Melayu. Menurut Vallentijn masyarakat Melayu
dikenal karena ke-Islamannya, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat
Melayu. Dalam beretika, masyarakat Melayu menunjukan sangat baik,
sopan santun, cara hidup yang bersih, wajahnya rupawan, mencintai
bahasanya dan suka mempelajari bahasa Arab.94 C. Lekkerker
berpendapat, bahwa masyarakat atau orang Melayu turut serta dalam
menyebarkan agama Islam di Nusantara. Menurutnya, penyebaran Islam
dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk seperti melalui bahasa,
berdagang, mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain,
sampai dalam bentuk perkawinan, dan propagranda langsung, sehingga
menjadi suatu ras yang paling gelisah di dunia, dan membentuk koloni
(kampung hunian).95
Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu hidup
dengan tatanan kehidupan adat budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai
ajaran Islam dengan semboyan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi
kitabullah. Sehingga masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang
beragama Islam, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu.96
93 https://bola.tempo.co/read/430435/indonesia-mini-di-bumi-lancang-kuning/full& view=ok diakses pada tanggal 31 Desember 2019 jam 10.26
94 Suwardi MS., Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperoleh Identitas dan Jati Diri Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xxiv
95 Ibid, h. xxv 96 Suwardi MS., loc.cit, h. xxiv
50
Sementara itu, sumber daya alam provinsi Riau pada tahun 2014,
jumlah lahan pertanian mencapai 106.037 hektar dengan menghasilkan
tanaman padi sebanyak 385.475 ton. Sementara lahan perkembunan
mencakup kebun kelapa sawit 2.411.819 hektar, kebun kelapa 516.895
hektar, kebun karet 502.906 hektar, dan kebun kopi 4.713 hektar. Hasil
alam lainya yaitu produksi minyak sebanyak 119,43 juta barel dan batu
bara 585.812,67 metrik ton. Hutan alam di provinsi Riau pada tahun 2014
mencapai 9,04 juta hektar terdiri dari hutan lindung sebanyak 234.015
hektar atau 2.59 persen, hutan produksi tetap sebanyak 2.331.891 hektar
atau 25,80 persen, hutan produksi terbatas sebanyak 1.031.600 hektar atau
11.42 persen, dan hutan suaka alam sebanyak 633.420 hektar atau 7,00
persen.97
Paada tahun 2013 industri besar dan sedang yang terbangun di
provinsi Riau mencapai 213 perusahaan yang terdiri dari industri makanan,
industri karet, barang dari karet, barang plastik, dan lain-lain. Yang
menjadi perhatian pada masalah ini adalah tenaga kerja yang terserap
melalui industri tesebut yaitu 64.002 orang.98 Ditambah lagi sektor lain
yang dapat mernyerap tenaga kerja seperti pertanian, perdagangan, rumah
makan, hotel, dan sektor jasa.99
97 Ibid, h. 143-145 98 Ibid, h.235 99 Ibid, h. 35