1522__K_Pdt_2012 SENGKETA LUAS.pdf
-
Upload
pujimuliono -
Category
Documents
-
view
26 -
download
1
Transcript of 1522__K_Pdt_2012 SENGKETA LUAS.pdf
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 1522 K/Pdt/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
F. BUDI TJAHJONO, bertempat tinggal di Jalan Baladewa Raya
B No. 12 A RT.014 RW.006, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada ERDI SUTANTO, CH.,SH.,MH.,
Advokat, berkantor di Jalan Raya Duren Sawit No. 37 Klender,
Jakarta Timur.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012.
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
m e l a w a n :
EVA SAVIANTHI, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya 12
Taman Yasmin Sektor V Bogor, dalam hal ini memberi kuasa
kepada DANIEL ATIHUTA, SH.,MH., Advokat pada Kantor
Hukum Daniel & Rekan yang beralamat di Jalan Pondok Rumput
No. 9 Kota Bogor.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2012.
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa Tergugat semula adalah pemilik tanah dan bangunan rumah
tinggal yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor : 08/tanah Sareal yang
diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor : 443/1995 seluas
2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di
jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, Kelurahan
Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008, Penggugat membeli tanah
dan bangunan rumah tinggal yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor : 108/
tanah Sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995
Nomor : 443/1995, seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter
persegi) yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dari
Tergugat melalui Nyonya Natalia Lini Handayani Notaris di Bogor (Bukti PI);
Bahwa sebagai lampiran untuk mendukung proses jual beli berdasarkan
Akta Jual Beli Nomor : 443 tahun 2008, Tergugat membuat surat pernyataan
tertanggal 26 Mei 2008 yang disaksikan dan ikut menandatangani surat
pernyataan tersebut suami Tergugat (Kemal Wahid) menyatakan bahwa tanah
dan bangunan rumah tinggal yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :
108/tanah Sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995
Nomor : 443/1995 seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter
persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,
tidak dalam sengketa ataupun secara fisik tidak berbeda dengan uraian luas
dalam sertifikat, serta tidak ada over lap dengan sertifikat pihak lain (Bukti P2);
Bahwa di bulan Mei 2010 Penggugat bermaksud menjual tanah dan
bangunan rumah tinggal yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/
tanah sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor
: 443/1995 seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter
persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,
kepada pihak lain dengan bekerjasama dengan Rabo Bank Cabang Bogor di
mana Penggugat mempunyai fasilitas kredit dari Rabo Bank Cabang Bogor
(Bukti P3);
Bahwa Penggugat atas inisiatif sendiri melakukan pengukuran ulang atas
tanah tersebut di mana Penggugat menemukan kejanggalan tentang perbedaan
luas atas tanah secara fisik sertifikat hak milik Nomor : 108/tanah Sareal yang
diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor : 443/1995 seluas
2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di
Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, Kelurahan
Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk meyakinkan lebih akurat dan benar maka Penggugat
menghubungi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor
Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp (02151) 8332105, Bogor 16161;
Bahwa pada saat Penggugat menghubungi Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp
(02151) 8332105, Bogor 16161 diinformasikan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp
(02151) 8332105, Bogor 16161 pada tanggal 26 Mei 2010 Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41
Telp (02151) 8332105, Bogor 16161, mengeluarkan Berita Acara No. 12/BA/
BPPN/2010 yang ditandatangani oleh Edi Sujana Nip. 19701014.199403. 1.006,
Hendi Mulya Nip. 19660404.198903.1.009, Suradi, ST.,SH, (Kasubsi
Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.
198211.1.001. Bahwa Berita Acara tersebut menyatakan :
a. Setelah dilakukan pengolahan data dan ploting di Kantor Pertanahan Kota
Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah yang diuraikan dalam
Sertifikat Hak Milik No. 592 (diterbitkan setelah tahun 1995)/Tanah Sareal
berada pada lokasi tanah yang diuraikan dalam sertifikat HM. 108
(diterbitkan tahun 1995)/Tanah Sareal (overlap seluruhnya);
b. Selain terjadi overlap dan jangka waktu penerbitan sertifikat yang sudah
cukup lama, batas tanah yang berasal dari Sertifikat Hak Milik 108/Tanah
Sareal telah terjadi perubahan dan sebagian terkena pelebaran Jalan A.
Yani, sehingga sisa luas = 2.186 M;
c. Untuk penyelesaian lebih lanjut diperlukan adanya musyawarah oleh para
pihak yang berkepentingan berdasarkan data yuridis dan data fisik serta data
pendukung lainnya. (No.7 Bukti P4);
Bahwa Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat baik secara lisan
dan mendatangi rumah Tergugat yang beralamat terakhir Jalan Palem Raya 12
Taman Yasmin Sektor V, Bogor, tetapi Tergugat selalu mengabaikan maksud
dan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 Penggugat melalui kuasa hukumnya
mengirim surat somasi yang di alamatkan ke rumah Tergugat yang beralamat
terakhir Jalan Palem Raya 12 Taman Yasmin Sektor V, Bogor, tetapi tidak
ditanggapi oleh Tergugat;
3
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 3 Juni 2010 pukul 18.00.39 WIB, Tergugat mengirim SMS kepada
kuasa hukum Penggugat melalui HP Nomor 0857 8061 8400 dengan pesan
tertulis "Mangga, silahkan pak, saya tidak takut dengan ancaman bapak,
silahkan diselesaikan secara hukum, karena jadi bisa terlihat mana yang benar
mana yang salah";
Bahwa tanggal 15 Juni 2010 melalui kuasa hukum Penggugat
menghubungi Bapak Suradi, ST.,SH, (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.198211.1.001, melalui
pembicaraan telepon selular bahwa menghubungi Bapak Suradi, ST.,SH,
(Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip.
19620114.198211.1.001 menyampaikan bahwa proses sertifikasi dan proses
jual beli tanah harus didasari "kejujuran dan kepatutan";
Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang
dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, baik
materiil maupun immaterial, dengan perincian kerugian yang diderita oleh
Penggugat adalah sebagai berikut :
a. Kerugian atas perbedaan luas 2642 M (sesuai dengan sertifikat No. 108) -
2186 M (sesuai Berita Acara BPN No. 12/BAlSPP/v/2010) = 456 M x
Rp1.514.000,00 (harga sesuai transaksi jual-beli tanggal 26 Mei 2008) total
Rp690.383.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah) ;
b. Kerugian immaterial, akibat dari peristiwa ini maka mengakibatkan calon
pembeli menjadi mengurungkan niatnya untuk membeli tanah tersebut,
kerugian immateriil ini senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
c. Kerugian biaya penanganan perkara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima
juta rupiah) ;
Bahwa total kerugian senilai Rp1.225.383.000,00 (satu milyar dua ratus dua
puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka
untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan
sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat
hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan
ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih
dahulu, atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yang
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang
bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Palem Raya 12 Taman
Yasmin Sektor V, Bogor;
Bahwa oIeh karena gugatan ini teIah didasar pada bukti-bukti otentik dan
kuat, menurut hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar PengadiIan
berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat diIaksanakan terIebih
dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
Bahwa berdasarkan hal-haI tersebut di atas, maka Penggugat mohon
Majelis Hakim PengadiIan Negeri Bogor berkenan memutus perkara ini, sebagai
berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seIuruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat teIah meIakukan perbuatan Ingkar Janji
(Wanprestatie) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
sesuai Akta JuaI Beli yang dibuat melaIui Nyonya Natalia Lini Handayani
Notaris di Bogor adalah syah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada
Penggugat dan sekaligus sebesar Rp1.225.383.000,00 (satu miliar dua
ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
selambat-Iambatnya daIam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini
diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari
keterIambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak
putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas
harta kekayaan Tergugat;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
secara
serta merta (uitvoerbar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding
maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;
5
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang
adil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Bahwa gugatan Penggugat konvensi kurang lengkap/kurang para pihak,
tidak melibatkan para pihak seperti pemilik atas tanah in casu tanah yang
dijual, pembeli, BPN Kota Bogor, kiranya Pengadilan Negeri Kota Bogor
menolak gugatan Penggugat konvensi atau setidak-tidaknya tidak dapat
di terima;
Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena perkaranya sudah
diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan putusan No. 65/
Pdt.G/2010/PN.Bgr;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan
balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap
dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
- Bahwa menyatakan sita jaminan yang dimintakan Tergugat Rekonvensi
atas rumah di Jalan Palem Raya No. 12 Taman Yasmin Sektor V, Kota
Bogor adalah salah alamat dikarenakan rumah tersebut milik orang lain
yang sekarang ini sedang di kontrak oleh Penggugat Rekonvensi,
berdasarkan hal tersebut kiranya Majelis Hakim menolak sita jaminan yang
dimintakan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam memutus sengketa hukum sebagai akibat dari suatu jual-beli,
maka tidak dapat ditetapkan status hukum tertentu tanpa diikutsertakannya
semua pihak-pihak yang terkait dalam proses jual-beli tersebut sebagai
pihak dalam perkara (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938 K/
Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972);
Di mana para pihak dalam perkara tersebut tidak dijadikan pihak dalam
perkara ini, seharusnya Penggugat juga menggugat pihak-pihak
sebagaimana dalam perkara tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya
menurut hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat di
terima;
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
memutuskan, sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi nebis in idem sesuai dengan
putusan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Bgr;
- Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di Jalan Palem
Raya No. 12 Taman Yasmin Sektor V, Kota Bogor adalah tidak sah dan
mohon Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (CB);
- Menyatakan putusan ini uitvoerbar bij vorraad, walaupun ada verzet,
banding maupun kasasi;
- Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah
menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 130/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 28
Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
(Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
sesuai dengan Akta Jual beli yang dibuat melalui Notaris Ny. Natalia Lini
Handayani, SH. di Bogor sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada
Penggugat dan sekaligus sebesar Rp690.383.000,00 (enam ratus sembilan
puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua
puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Bandung dengan putusan No. 1/PDT/2012/PT.Bdg 20 Februari 2012 yang
amarnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Negeri Bogor tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 130/
Pdt.G/2010/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut :
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012 kemudian terhadapnya
oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kasasi No. 01/PDT/2012/PT.Bdg Jo. No. 130/Pdt.G/2010/PN.Bgr yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;
Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang
pada tanggal 21 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 02 April 2012;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/sebagai Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi diajukan berdasarkan putusan atas putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg sebagai berikut :
MENGADILI
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
Membatalkan Putusan Negeri Bogor tanggal 28 Juni 2011 Nomor :
130/Pdt.G/2010/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut :
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat
9
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg
sangat keliru sebagai berikut :
a. Bahwa dalam akta jual beli Nomor : 443/2008 Pasal 7 menerangkan
bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli dimungkinkan untuk
mengajukan gugatan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor. Hal
ini menunjukkan bahwa para pihak yang tidak puas dengan proses
pembelian tersebut bisa mengajukan gugatan;
b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg
dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 5 Akta
Jual Beli PPAT yang mengatur tentang hal seperti itu baik buat penjual
maupun pembeli dengan demikian menurut bukti yang ada Terbanding/
Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada lagi alas hak
untuk mengajukan gugatan dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban lagi manakala obyek
tanah yang diperjualbelikan fisiknya tidak sama dengan tertera dalam
sertifikat;
3. Bahwa dalam memori banding putusan hukum Pengadilan Negeri No. 130/
Pdt.G/2010/PN.Bgr Eva Savianthi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi yang beralamat di lalan Palem Raya 12 Taman
Yasmin Sektor V Bogor. Mengajukan memori banding sebagai berikut :
a. Bahwa tidak mendalilkan akta jual beli yang tercantum dalam Pasal 1 dan
Pasal 5 akta Nomor : 443/2008;
b. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung memakai dalil pasal tersebut dalam
pertimbangan putusannya. Hal ini melanggar ketentuan hukum acara
perdata dimana Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui wewenang
untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena tidak sesuai dengan
apa yang menjadi dasar hukum dalam posita dan petitum yang dimaksud
oleh pembanding dalam memori banding;
4. Bahwa dengan demikian sangat beralasan pula Majelis Hakim Mahkamah
Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara Memori Kasasi ini
untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/
2012/PT.Bdg dengan alasan sebagai berikut :
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung keliru dalam penerapan hukum;
b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung melampaui wewenang, tidak
sesuai dengan apa yang disampaikan dalam posita memori banding;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara Kasasi ini
dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 130/Pdt.G/ 2010/
PN.Bgr;
MENGADILI
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
(Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat melakui Notaris Ny.
Natalia Lini Handayani, SH. di Bogor sah menurut hukum;
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada
Penggugat dan sekaligus sebesar Rp690.383.000,00 (enam ratus
sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu
rupiah);
11
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi tidak
dapat dibenarkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan
hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa oleh karena dalam Akta Jual Beli terdapat klausula Dalam hal
terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam Akta ini
dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka
para pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan
Nasional tersebut dengan tidak mempertimbangkan kembali harga jual beli
dan tidak akan saling mengadakan gugatan, maka dengan adanya
perbedaan luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan
keadaan persil Penggugat sebagai pembeli tidak berhak untuk menuntut
ganti rugi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : F. BUDI TJAHJONO tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : F. BUDI
TJAHJONO tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh H. Suwardi, SH.,MH.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Dr. H. Hamdan, SH.,MH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./. ttd./.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. H. Suwardi, SH.,MH.
ttd./.
Dr. H. Hamdan, SH.,MH.
Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i..Rp 6.000,00 ttd./.
2. R e d a k s i.....Rp 1.000,00 Retno Kusrini, SH.,MH.
3. Administrasi Kasasi.......Rp493.000,00
J u m l a h Rp500.000,00
Untuk SalinanMahkamah Agung R.I
PaniteraPanitera Muda Perdata
( PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)NIP : 19610313 1988031 003.
13
Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13