15 PID SUS K 2012 PT MDN KUAT 14052012 KORUPSI · pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan...

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No.15/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

P U T U S A N

NOMOR : 15/PID.SUS.K/2012/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZULKARNAIN.

Tempat lahir : Gunung Rejo

Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Oktober 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bandar Rejo, Dusun Godang Rejo, Kel.

Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD.

------ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 04

Oktober 2011 ;

2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadian Negeri Simalungun, sejak tanggal 05

Oktober 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2011 ;

3. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober

2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Medan, sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebuari 2012 ;

6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

sejak tanggal 15 Pebuari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;


7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Maret 2012

sampai dengan tanggal 07 April 2012 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak

tanggal 08 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN pada bulan Pebruari 2009 sampai

dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun

2009, bertempat di Kelurahan Bandar Rejo Kecamatan Bandar Huluan

Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Simalungun “pegawai negeri atau orang selain

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau

surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”. Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN adalah Ketua Kelompok Tani Gotong

Royong Nagori Bandar Tongah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten

Simalungun sesuai dengan susunan kepengurusan Kelompok Tani Gotong

Royong yang telah terbentuk pada tahun 2009, dimana susunan

kepengurusannya adalah sebagai berikut :

Pelindung & Penasehat : IRFAN KHAEIR, SE

Pembimbing : YUNIKA HARAHAP, S. Pt

Ketua : ZULKARNAIN

Sekretaris : HENDRA WIGUNA

Bendahhara : PARIAMAN

Anggota : RICHARD PURBA

ZAENAL SITORUS


MESNO

PARIADI

SONIMEN

SUPENDI

LEGIMAN

- Bahwa benar pada tahun 2009 Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar

Tongah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun telah mendapatkan

dana dari Pemerintah Republik Indonesia dalam Program Kegiatan Sarjana

Membangun Desa.

- Bahwa benar kegiatan/ program Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut

berasal dari Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jendral

Peternakan Departemen Pertanian tahun 2009 yang dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009.

- Bahwa benar untuk mendapatkan kegiatan tersebut Kelompok Tani Gotong

Royong Nagori Bandar Tongah sebelumnya telah mengajukan proposal kepada

Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jendral Peternakan

Departemen Pertanian tahun 2009 dan berdasarkan hasil seleksi maka

Kelompok Tani Gotong Royong disetujui mendapatkan kegiatan Sarjana

Membangun Desa tersebut.

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa tersebut

Kelompok Tani dibantu oleh seorang Sarjana akan membimbing dan

memberikan arahan dalam Kegiatan Sarjana Membangun Desa tersebut,

kemudian Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar Tongah telah

memilih atau mengangkat salah seorang Sarjana yang akan dijadikan

pembimbing dalam kegiatan Kelompok Tani Gotong Royong tersebut yakni

seorang yang bernama YUNIKA HARAHAP, SPt.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari


Departemen Pertanian tahun 2009 yang dilaksanakan Kelompok Tani Gotong

Royong Nagori Bandar Tongah adalah sebesar Rp. 338. 700. 000 (tiga ratus tiga

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa ZULKARNAEN selaku Ketua Kelompok Tani Gotong


Simalungun yakni telah menandatangani kontrak ataupun Surat Perjanjian

Kerjasama dengan pihak Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat


Jendral Peternakan Departemen Pertanian yang mana kontrak tersebut tertera

sebagai berikut: Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009

antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya ternak Ruminansia

dengan kelompok tani gotong royong Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

Propinsi Sumatera Utara Tentang penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan

melalui dana bantuan sosial SMD (Sarjana Membangun Desa) Direktorat

Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009.

- Bahwa benar setelah penandatangan kontrak tersebut dana untuk kegiatan

Sarjana Membangun Desa yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Gotong

Royong tersebut dikirimkan ke rekening Kelompok Tani Gotong Royong.

- Bahwa benar setelah dana diterima oleh Ketua Kelompok Tani Gotong Royong

maka Kelompok Tani Gotong Royong melaksanakan kegiatan Sarjana

Membangun Desa (SMD) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Nomor:88/HK.130/F3/08/2009, yakni sebagai berikut:

No Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)

1 Pembelian ternak

- Bakalan

- Induk Sapi Brahman Cross

20 ekor

12 ekor

6.500.000

13.500.000

130.000.000

162.000.000

2 Perbaikan Kandang 1 unit 15.000.000 15.000.000

3 Obat-obatan dan IB 1 paket 1.500.000 1.500.000

4 Pengolahan limbah ternak 1 unit 1.200.000 1.200.000

5 Pengembangan HMT 1 paket 1.000.000 1.000.000

6 Pakan Konsentrat 1 paket 9.000.000 9.000.000

7 Administrasi Kelompok 1 paket 1.000.000 1.000.000

8 Pengembangan Kelembagaan 12 bulan 1.500.000 18.000.000

Total 338.700.000

- Bahwa benar Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar Tongah tidak

melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut seluruhnya

sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, melainkan ada kegiatan yang

dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, dimana sesuai

dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Gotong Royong

seharusnya mengadakan ternak sapi sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor dengan

jenis sapi BX sebanyak 12 (dua belas)ekor dengan biaya sebesar

Rp.162.000.000,- (seratus enampuluh dua juta rupiah) dan sapi bakalan

sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan biaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus

tiga puluh juta rupiah) namun Kelompok Tani Gotong Royong hanya membeli

31 (tiga puluh satu) ekor sapi untuk dikelola dengan jenis sapi BX sebanyak 12

(dua belas) ekor dan sapi bakalan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor.


- Bahwa benar sapi sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor tersebut dikelola oleh

Kelompok Tani Gotong Royong dimana saat ini dari 31 (tiga puluh satu) ekor

sapi tersebut saat ini hanya bersisa 7 (tujuh) ekor lagi yang dikelola oleh

Kelompok Tani Gotong Royong sedangkan 24 (dua puluh empat ekor) lagi

diperoleh fakta bahwa 7 (tujuh) ekor dikembalikan kepada UD. SIMAS yakni

jenis sapi BX yang telah dibeli oleh Kelompok Tani Gotong Royong karena

tidak berproduksi, 4 (empat) ekor telah mati, dan 13 (tiga belas) ekor telah dijual

oleh terdakwa ZULKARNAEN.

- Bahwa 13 (tiga belas) ekor sapi yang dijual oleh terdakwa ZULKARNAEN

seluruhnya adalah jenis sapi bakalan.

- Bahwa terdakwa dalam menjual ketigabelas ekor sapi tersebut bertindak sendiri

tanpa sepengatahuan seluruh pengurus dan anggota kelompok.

- Bahwa uang hasil penjualan ketigabelas sapi tersebut seluruhnya dipegang dan

dikuasai oleh terdakwa ZULKARNAEN.

- Bahwa uang hasil penjualan ketigabelas sapi tersebut seharusnya dimasukkan

dalam kas Kelompok Tani Gotong Royong dimana uang tersebut melalui rapat

Kelompok Tani akan dipergunakan kembali sebagai modal usaha untuk

pembelian ternak sapi yang akan dikelola kembali dan bilamana ada sisa hasil

usaha maka dapat dibagi oleh anggota kelompok tani tersebut namun terdakwa

ZULKARNAEN telah mepergunakan sendiri uang hasil penjualan ketiga belas

sapi tersebut sesuai dengan keinginannya tanpa sepengetahuan dari seluruh

anggota dan pengurus Kelompok Tani Gotong Royong.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN tidak pernah membuat laporan

pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan terhadap penjulan ketigabelas

ekor sapi tersebut dan juga laporan keuangan terhadap hasil penjualan

ketigabelas ekor sapi tersebut.

- Bahwa tujuan kegiatan/program Sarjana Membangun Desa (SMD) dari


Departemen Pertanian tahun 2009 yang bersifat agribisnis adalah untuk

pengembangan usaha Kelompok Tani namun terdakwa ZULKARNAEN telah

menjual ketigabelas ekor sapi tersebut bukan bertujuan untuk mengembangkan

kegiatan Kelompok Tani melainkan untuk kepentingannya sendiri.


- Bahwa dana yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Gotong Royong tersebut

dalam kegiatan Sarjana Membangun Desa tahun 2009 tersebut berasal dari

keuangan negara yakni dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Republik Indonesia tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN selaku Ketua Kelompok Tani Gotong

Royong bertanggungjawab atas kegiatan Kelompok Tani Gotong Royong dalam

kegiatan Sarjana Membangun Desa tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN adalah orang selain pegawai negeri yang

berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009 antara

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya ternak Ruminansia dengan

Kelompok Tani Gotong Royong Bandar Huluan Kabupaten Simalungun



Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 maka terdakwa

ZULKARNAEN dalam jabatannya sebagai Ketua Kelompok Tani Gotong

Royong telah diberikan tanggungjawab oleh Direktorat Jenderal Peternakan

Departemen Pertanian untuk mengelola dana sebesar Rp. 338.700.000,- (tiga

ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam Kegiatan Sarjana

Membangun Desa tahun 2009 di Nagori Bandar Tonga yang dilaksanakan oleh

Kelompok Tani Gotong Royong.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN telah melakukan penjualan sapi jenis bakalan

yang sedang dikelola oleh Kelompok Tani Gotong Royong sebanyak 13 (tiga

belas) ekor dan uang tersebut dipegang penuh oleh terdakwa ZULKARNAEN.

- Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, harga 1 (satu) ekor sapi

bakalan adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka

harga ketiga belas ekor sapi bakalan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok

adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAEN tersebut negara telah

dirugikan senilai uang yang digelapkannya yakni uang atas 13 (tiga belas) ekor

sapi jenis bakalan yang nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp.84.500.000,-

(delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar

jumlah tersebut.


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN pada waktu dan tempat sebagaimana

tersebut dalam dakwaan kesatu “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan

perbuatan tersebut”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN adalah Ketua Kelompok Tani Gotong Royong

Nagori Bandar Tongah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

sesuai dengan susunan kepengurusan Kelompok Tani Gotong Royong yang

telah terbentuk pada tahun 2009, dimana susunan kepengurusannya adalah

sebagai berikut :

Pelindung & Penasehat : IRFAN KHAEIR, SE

Pembimbing : YUNIKA HARAHAP, S. Pt

Ketua : ZULKARNAIN

Sekretaris : HENDRA WIGUNA

Bendahhara : PARIAMAN

Anggota : RICHARD PURBA

ZAENAL SITORUS

MESNO

PARIADI

SONIMEN

SUPENDI

LEGIMAN

- Bahwa sejak berdirinya Kelompok Tani Gotong Royong tersebut tidak memiliki

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


- Bahwa benar pada tahun 2009 Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar

Tongah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun telah mendapatkan

dana dari Pemerintah Republik Indonesia dalam Program Kegiatan Sarjana

Membangun Desa.

- Bahwa benar kegiatan/ program Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut

berasal dari Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jendral

Peternakan Departemen Pertanian tahun 2009 yang dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) thn 2009.

- Bahwa benar untuk mendapatkan kegiatan tersebut Kelompok Tani Gotong

Royong Nagori Bandar Tongah sebelumnya telah mengajukan proposal kepada


Departemen Pertanian tahun 2009 dan berdasarkan hasil seleksi maka

Kelompok Tani Gotong Royong disetujui mendapatkan kegiatan Sarjana

Membangun Desa tersebut.

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa tersebut

Kelompok Tani dibantu oleh seorang Sarjana akan membimbing dan

memberikan arahan dalam Kegiatan Sarjana Membangun Desa tersebut,

kemudian Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar Tongah telah

memilih atau mengangkat salah seorang Sarjana yang akan dijadikan

pembimbing dalam kegiatan Kelompok Tani Gotong Royong tersebut yakni

seorang yang bernama YUNIKA HARAHAP, SPt.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari


Departemen Pertanian tahun 2009 yang dilaksanakan Kelompok Tani Gotong

Royong Nagori Bandar Tongah adalah sebesar Rp. 338. 700. 000 (tiga ratus tiga

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa ZULKARNAEN selaku Ketua Kelompok Tani Gotong


Simalungun yakni telah menandatangani kontrak ataupun Surat Perjanjian

Kerjasama dengan pihak Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat

Jendral Peternakan Departemen Pertanian yang mana kontrak tersebut tertera

sebagai berikut: Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009



dengan kelompok tani gotong royong Bandar Huluan Kabupaten Simalungun



Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009.

- Bahwa benar setelah penandatangan kontrak tersebut dana untuk kegiatan

Sarjana Membangun Desa yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Gotong

Royong tersebut dikirimkan ke rekening Kelompok Tani Gotong Royong.

- Bahwa benar setelah dana diterima oleh Ketua Kelompok Tani Gotong Royong

maka Kelompok Tani Gotong Royong melaksanakan kegiatan Sarjana

Membangun Desa (SMD) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

sebagai berikut:

No Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)

1 Pembelian ternak

- Bakalan

- Induk Sapi Brahman Cross

20 ekor

12 ekor

6.500.000

13.500.000

130.000.000

162.000.000

2 Perbaikan Kandang 1 unit 15.000.000 15.000.000

3 Obat-obatan dan IB 1 paket 1.500.000 1.500.000

4 Pengolahan limbah ternak 1 unit 1.200.000 1.200.000

5 Pengembangan HMT 1 paket 1.000.000 1.000.000

6 Pakan Konsentrat 1 paket 9.000.000 9.000.000

7 Administrasi Kelompok 1 paket 1.000.000 1.000.000

8 Pengembangan Kelembagaan 12 bulan 1.500.000 18.000.000

Total 338.700.000

- Bahwa benar Kelompok Tani Gotong Royong Nagori Bandar Tongah tidak

melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut seluruhnya

sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, melainkan ada kegiatan yang tidak

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, dimana sesuai dengan

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Gotong Royong seharusnya

mengadakan ternak sapi sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor dengan jenis sapi BX

sebanyak 12 (dua belas)ekor dengan biaya sebesar Rp.162.000.000,- (seratus

enampuluh dua juta rupiah) dan sapi bakalan sebanyak 20 (dua puluh) ekor

dengan biaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun

Kelompok Tani Gotong Royong hanya membeli 31 (tiga puluh satu) ekor sapi

untuk dikelola dengan jenis sapi BX sebanyak 12 (dua belas) ekor dan sapi

bakalan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor.

- Bahwa benar sapi sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor tersebut dikelola oleh

Kelompok Tani Gotong Royong dimana saat ini dari 31 (tiga puluh satu) ekor


sapi tersebut saat ini hanya tinggal 7 (tujuh) ekor lagi yang dikelola oleh

Kelompok Tani Gotong Royong sedangkan 24 (dua puluh empat ekor) lagi

diperoleh fakta bahwa 7 (tujuh) ekor dikembalikan kepada UD. SIMAS yakni

jenis sapi BX yang telah dibeli oleh Kelompok Tani Gotong Royong karena

tidak berproduksi, 4 (empat) ekor telah mati, dan 13 (tiga belas) ekor telah dijual

oleh terdakwa ZULKARNAEN.

- Bahwa 13 (tiga belas) ekor sapi yang dijual oleh terdakwa ZULKARNAEN

seluruhnya adalah jenis sapi bakalan.

- Bahwa terdakwa dalam menjual ketigabelas ekor sapi tersebut bertindak sendiri

tanpa sepengatahuan seluruh pengurus dan anggota kelompok.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN tidak pernah membuat laporan

pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan terhadap penjulan ketigabelas

ekor sapi tersebut.

- Bahwa tujuan kegiatan/program Sarjana Membangun Desa (SMD) dari


Departemen Pertanian tahun 2009 yang bersifat agribisnis adalah untuk

pengembangan usaha Kelompok Tani namun terdakwa ZULKARNAEN telah

menjual ketigabelas ekor sapi tersebut bukan bertujuan untuk mengembangkan

kegiatan Kelompok Tani melainkan untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa dana yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Gotong Royong tersebut

dalam kegiatan Sarjana Membangun Desa tahun 2009 tersebut berasal dari

keuangan negara yakni dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Republik Indonesia tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN selaku Ketua Kelompok Tani Gotong

Royong bertanggungjawab atas kegiatan Kelompok Tani Gotong Royong dalam

kegiatan Sarjana Membangun Desa tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN adalah orang selain pegawai negeri yang

berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009


dengan Kelompok Tani Gotong Royong Bandar Huluan Kabupaten

Simalungun Propinsi Sumatera Utara Tentang penguatan kelembagaan

ekonomi pedesaan melalui dana bantuan sosial SMD (Sarjana Membangun

Desa) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009


maka terdakwa ZULKARNAEN dalam jabatannya sebagai Ketua Kelompok

Tani Gotong Royong telah diberikan tanggungjawab oleh Direktorat Jenderal

Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia untuk mengelola

kegiatan Pemerintah Republik Indonesia yakni kegiatan Sarjana Membangun

Desa dengan dana sebesar Rp. 338.700.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan

juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN telah melakukan penjualan sapi jenis

bakalan yang sedang dikelola oleh Kelompok Tani Gotong Royong sebanyak

13 (tiga belas) ekor dimana sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, harga 1

(satu) ekor sapi bakalan tersebut adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta

lima ratus ribu rupiah) maka harga ketiga belas ekor sapi bakalan sesuai

dengan Rencana Usaha Kelompok adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAEN tersebut negara telah

dirugikan senilai barang yang digelapkannya yakni 13 (tiga belas) ekor sapi

jenis bakalan yang nilai keseluruhannya adalah sebesar senilai

Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa

dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “menggelapkan, menghancurkan,

merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar

yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang

berwenang, yang dikuasai karena jabatannya “ sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang


Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), Subsidair 3

(tiga) bulan kurungan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zulkarnaen berupa

membayar uang pengganti sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila mana uang pengganti

tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita, dan

bila mana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembelian 3 (tiga)

ekor yaitu lembu BX induk, anak dan lembu bakalan (perawan)

sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

2. Kwitansi tertanggal 9 Februari 2010 untuk pembelian 3 lembu

induk, 1 (satu) ekor BX,2 ekor bakalan,dan 1(satu) ekor sebesar Rp.

27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

3. Kwitansi tertanggal 14 Mei 2010 untuk panjar pembelian 1 (satu)

unit mobil longbet tahun 1994 BK 8072 TF yang ditandatangani

oleh Pak Siska, Widu, Goliong sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan

belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Kwitansi tertanggal 26 januari 2010 untuk pembelian sapi bunting

Brahman Cross (BX) sebanyak 12 ekor sebesar Rp. 162.000.000,-

(seratus enam puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI

SUMASRI ;


5. Kwitansi tertanggal 29 Desember 2009, untuk pembelian sapi/lembu

sebanyak 9 ekor sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta

rupiah) dari Ulim di Dolok Siantar;

6. Kwitansi tertanggal 29 Desember 2009 untuk pembelian mesin

giling rumput dari Samidi di desa Bandar Tongah sebesar Rp.

8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

7. Surat Keterangan tertanggal 01 September 2010 dari EDI

SUMASRI selaku pemilik UD. SIMAS;

8. Surat Keterangan tertanggal 01 September 2010 dari EDI

SUMASRI selaku pemilik UD. SIMAS, bahwa kelompok tani

gotong royong desa Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan telah

menitipkan 7 (tujuh) ekor lembu di UD. SIMAS;

9. Surat Keterangan tertanggal 09 Januari 2011 dari EDI SUMASRI

selaku pemilik UD. SIMAS, bahwa kelompok tani gotong royong

desa Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan telah menitipkan 7 (tujuh)

ekor lembu di UD. SIMAS;

10. Surat Perjanjian antara EDI SUMASRI dengan ZULKARNAEN

tanggal 26 Januari 2010;

11. 1 (satu) buah buku absensi anggota dan rapat;

12. Foto-foto lembu yang sakit, mati dan yang sehat;

13. Proposal kelompok tani ternak gotong royong desa Bandar Tongah

Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun;

14. Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009, tanggal

18 Agustus 2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Budidaya ternak Ruminansia dengan kelompok tani ternak gotong

royong Desa Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.

15. Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran

kelembagaan ekonomi pedesaan melalui dana bantuan sosial Sarjana

Membangun Desa (SMD) kepada kelompok tani ternak gotong

royong desa Bandar Tongah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten

Simalungun;


16. Rekapitulasi rencana usaha kelompok tani gotong royong tertanggal

20 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh UDENG SARAGIH

(Kasi SDM dan Usaha Tani pada Dinas Perikanan dan peternakan

Kabupaten Simalungun), ZULKARNAEN (Ketua Kelompok Tani

Gotong Royong), YUNIKA HARAHAP (Sarjana Membangun

Desa), Ir. FAUZI LUTHAN (Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Budidaya Ternak Ruminansia);

17. Rencana usaha kelompok tertanggal 20 Agustus 2009 yang

ditandatangani UDENG SARAGIH (Kasi SDM dan Usaha Tani

pada Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Simalungun),

ZULKARNAEN (ketua kelompok tani gotong royong), SONIMEN

(anggota kelompok tani gotong royong), MESNO (anggota

kelompok tani gotong royong), YUNIKA HARAHAP (sarjana

membangun desa).

18. Berita Acara Pembayaran dana bantuan sosial penguatan

kelembagaan ekonomi pedesaan melalui SDM tertanggal 20

Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ZULKARNAEN (Ketua

Kelompok Tani Gotong Royong), Ir. FAUZI LUTHAN (Pejabat

Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia).

19. Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 04/KTGT/BT/08/2009 tanggal

18 Agustus 2009 antara kelompok tani ternak gotong royong desa

bandar tongah kecamatan Bandar huluan kabupaten Simalungun

dengan Sarjana Membangun Desa (SMD);

20. Foto copy rekening Koran An. POKTAN BANDAR TONGAH

dengan nomor rekening : 5353-01-004502-53-5.

Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

(lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan

tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 36/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :


- Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi“ ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana

penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,-

( seratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar harus

diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp. 84.500.000.- ( delapan puluh empat juta lima ratus

ribu rupiah ) dengan ketentuan bila mana uang pengganti tersebut tidak

dibayarkan dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita untuk dilelang, bila

mana harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjaraselama 6 ( enam ) bulan.

- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menyatakan surat bukti berupa :

1. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembelian 3 (tiga) ekor

lembu BX induk, anak dan lembu bakalan (perawan) sebesar Rp.

19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

2. Kwitansi tertanggal 9 Februari 2010 untuk pembelian 3 (tiga) ekor lembu

induk, 1 (satu) ekor BX dan 1 (satu) ekor anak sebesar Rp. 27.600.000,-

(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

3. Kwitansi tertanggal 14 Mei 2010 untuk panjar pembelian 1 (satu) unit

mobil longbet tahun 1994 BK 8072 TF yang ditandatangani Paks Siska,

Widu, Goliong sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus

ribu rupiah).

4. Kwitansi tertanggal 26 januari 2010 untuk pembelian sapi bunting

Brahman Cross (BX) sebanyak 12 ekor sebesar Rp. 162.000.000,-

(seratus enam puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Edi

Sumarsi.


5. Kwitansi tertanggal 29 Desember 2009, untuk pembelian sapi/lembu

sebanyak 9 (sembilan) ekor sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu

juta rupiah) dari Ulim di Dolok Siantar.

6. Kwitansi tertanggal 29 Desember 2009 untuk pembelian mesin giling

rumput dari Samidi di desa Bandar Tongah sebesar Rp. 8.500.000,-

(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

7. Surat Keterangan tertanggal 01 September 2010 dari Edi Sumasri selaku

pemilik UD. SIMAS.

8. Surat Keterangan tertanggal 01 September 2010 dari Edi Sumasri selaku

pemilik UD. SIMAS, bahwa kelompok tani gotong royong desa Bandar

Tongah Kec. Bandar Huluan telah menitipkan 7 (tujuh) ekor lembu di

UD. SIMAS.

9. Surat Keterangan tertanggal 09 Januari 2011 dari Edi Sumasri selaku

pemilik UD. SIMAS, bahwa kelompok tani gotong royong desa Bandar

Tongah Kec. Bandar Huluan telah menitipkan 7 (tujuh) ekor lembu di

UD. SIMAS.

10. Surat Perjanjian antara Edi Sumasri dengan Zulkarnain tanggal 26

Januari 2010.

11. 1 (satu) buah buku absensi anggota dan rapat.

12. Foto-foto lembu yang sakit, mati dan yang sehat.

13. Proposal kelompok tani ternak gotong royong desa Bandar Tongah Kec.

Bandar Huluan Kab. Simalungun.

14. Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 88/HK.130/F3/08/2009, tanggal 18

Agustus 2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya

ternak Ruminansia dengan kelompok tani ternak gotong royong desa

Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.

15. Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran kelembagaan

ekonomi pedesaan melalui dana bantuan sosial Sarjana Membangun

Desa (SMD) kepada kelompok tani ternak gotong royong desa Bandar

Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.

16. Rekapitulasi rencana usaha kelompok tani gotong royong tertanggal 20

Agustus 2009 yang ditandatangani Udeng Saragih (Kasi SDM dan Usaha


Tani pada Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Simalungun),

Zulkarnain (Ketua Kelompok Tani Gotong Royong), Yunika Harahap

(Sarjana Membangun Desa), Ir. Fauzi Luthan (Pejabat Pembuat

Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia).

17. Rencana usaha kelompok tertanggal 20 Agustus 2009 yang

ditandatangani Udeng Saragih (Kasi SDM dan Usaha Tani pada Dinas

Perikanan dan peternakan Kabupaten Simalungun), Zulkarnain (Ketua

Kelompok Tani Gotong Royong), Sonimen (anggota kelompok tani

gotong royong), Mesno (anggota kelompok tani gotong royong), Yunika

Harahap (Sarjana Membangun Desa).

18. Berita Acara Pembayaran dana bantuan sosial penguatan kelembDM

tertanggal 20 Agustus 2009 yang ditandatangani Zulkarnain (Ketua

Kelompok Tani Gotong Royong), Ir. Fauzi Luthan (Pejabat Pembuat

Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia).

19. Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 04/KTGT/BT/08/2009, tanggal 18

Agustus 2009 antara kelompok tani ternak gotong royong desa Bandar

Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun dengan Sarjana

Membangun Desa (SMD).

20. Foto copy rekening Koran An. Poktan Bandar Tongah dengan nomor

rekening : 5353-01-004502-53-5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :

17/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09

Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana

telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya, pada tanggal 12 Maret 2012 ;


5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :

18/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12

Maret 2012, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas,

permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa

Penuntut Umum, pada tanggal 19 Maret 2012 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal

15 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2012, Memori

Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa

melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Maret 2012 ;

7. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

tertanggal 02 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Medan pada tanggal 04 April 2012, Memori Banding mana salinannya telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18

April 2012 ;

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Maret 2012

Nomor : W2.U1/ 5459 /Pid.Sus.K/01.10/III/2012.- yang menerangkan bahwa

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :

36/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.- dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan ;

9. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang diperbuat dan ditandatangani

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bertanggal 26 Maret 2012, yang

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak

mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

waktu yang ditentukan Undang Undang, sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan ;


Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2012 Nomor :

36/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn.- Pengadilan tingkat Banding pada prinsipnya

sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat

Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi” sebagaimana Dakwaan

Kesatu, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat

Pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding dan dijadikan sebagai

pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah

tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan seperti termuat dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama, antara lain

disebutkan :

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani mengajukan proposal yang

disetujui oleh Direktorat Budidaya Ternak Rumianansia Direktorat Jenderal

Peternakan Departeman Pertanian sebesar Rp.338.700.000.- (tiga ratus tiga

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Kegiatan Sarjana

Membangun Desa (SMD), dana tersebut dikirim ke Rekening Kelompok Tani

Gotong Royong ;

2. Bahwa berdasarkan Petunjuk Tehnis dari Direktorat Budidaya Ternak

Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, adalah sapi

dikelola dan setelah besar atau bila menurut kelompok sudah memperoleh

keuntungan, maka sapi dijual dan hasil penjualan bila ada keuntungan dapat

dibagi kepada anggota Kelompok Tani, dengan ketentuan modal sapi tetap ada

untuk dikelola dan dibudidayakan kembali ;

3. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani, mencairkan Dana Bantuan

Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD), setelah dana tersebut dicairkan,


Terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara sebagai pemegang Kas

Keuangan Kelompok Tani, tetapi menggunakannya sendiri, dengan petincian

sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian sapi sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor, dengan

rincian :

a. Sapi BX sebanyak 12 ((dua belas) ekor sesuai RUK sebesar

Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;

b. Sapi Bakalan sebanyyak 19 (sembilan belas) ekor, sebesar

Rp.87.800.000.- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Melakukan perbaikan kandang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta

rupiah) ;

3. Untuk administrasi Kelompok sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

4. Menyalurkan dana bantuan social kepada Yunika Harahap, S.Pt. selaku

Sarjana Membangun Desa sebesar Rp. 30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh

ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membeli :

a. Obat-obatan dan IB sebesar Rp. 1.500.000.-

b. Pengolahan Limbah ternak sebesar Rp. 1.200.000.-

c. Pengembangan HNT sebesar Rp. 1.000.000.-

d. Pakan Konsentrat sebesar Rp. 9.000.000.-

e. Pengembangan Kelembagaan sebesar Rp. 18.000.000.-

4. Bahwa jumlah sapi sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor, yang ttersisa hanya 7

(tujuh) ekor sapi, saat ini ada di kandang milik Kelompok Tani, 7 (tujuh) ekor

sapi Brahman Cross(BX) dititipkan di UD SIMAS Pancur Batu, 4 (empat)

ekor sapi mati dan 13 (tiga belas) ekor sapi milik Kelompok Tani, dijual oleh

Tedakwa ;

5. Bahwa Terdakwa menjual 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut atas inisiatif dan

kemauan Terdakwa, tidak dibahas dalam Rapat Kelompok Tani, sedang uang

hasil penjualannya dipegang/dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk :

a. Membeli mobil pick up Chevrolet sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima

juta rupiah) ;

b. Membeli mesin giling sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu

rupiah) ;

c. Dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga ;


d. Terdawa berikan kepada Irvan Khaeir untuk membayar hutang Terdakwa

kepada Irvan Khaeir sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada

saat Terdakwa mengikuti Sosialisasi di Padang, kepada Hendra Wiguna

sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

e. Terdakwa pergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk

mengurus speksi mobil pick up dan mengganti plat mobil ;

6. Bahwa Dana Bantuan Sosial Sarja Membangun Desa (SMD) berasal dari

APBN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi UDENG SARAGIH,

PNS pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun, mengatakan :

1. Bahwa penjualan sapi dibenarkan, karena kegiatan tersebut bersifat

agribisnis, dimaksudkan pengembangan bagi Kelompok Tani, dan hasil

penjualan dinikmati oleh Kelompok, dengan tetap menyediakan kembali

modal usaha untuk pembelian ternak yang baru untuk dikelola kembali ;

2. Bahwa setahu saksi, Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat adalah bersifat abadi,

dalam artian tidak perlu dikembalikan dan tidak dibuat pertanggungjawaban

pengembalian uang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ir. SAHAT HUTAURUK, PNS pada

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun, mengatakan :

1. Bahwa hasil penjualan dilakukan pembukuan, baru dibeli kembali ;

2. Bahwa Dana Bantuan bersifat abadi, dalam artian tidak ada disebutkan untuk

dikembalikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terbukti secara sah

dan meyakinkan kesalahan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam hal

mengelola Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD), tidak

sebagaimana yang diperuntukkan, sehingga Pengurus Kelompok Tani yang

dipimpin oleh Terdakwa, mengundurkan diri karena Terdakwa tidak transparan ;

Kesalahan Terdakwa ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat

Pertama, oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan

kesalahannya ;


Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Pengadilan tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan adil, dengan

memperhatikan pula hal-hal seebagai berikut :

1. Tidak adanya pengalaman bagi Terdakwa untuk memelihara sapi, karena

Terdakwa bukan peternak sapi ;

2. Para Pengurus Kelompok Tani yang dipimpin oleh Terdakwa mengundurkan

diri, sehingga Terdakwa bekerja sendiri ; dan para Pengurus tidak keberatan

apabila sapinya dijual oleh Terdakwa ;

3. Yunika Harahap, S.Pt. selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dalam keadaan

sakit ;

Menimbang, bahwa kondisi organisasi dari Kelompok Tani yang tidak

sempurna pelaksanaannya demikian, tidak mungkin Terdakwa selaku Ketua dapat

menjalankan tugasnya dengan baik ; Keadaan demikian harus dipandang sebagai

suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa ; Apalagi Terdakwa memiliki

tanggungan keluarga ; Dan hukuman yang dijatuhkan sesuai kadar minimal yang

ditentukan oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Jaksa

Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tidak seesuai dengan tuntutan Jaksa

Penuntut Umum, karena menurut Pengadilan tingkat Pertama, Terdakwa

terbukti melakukan Penggelapan uang hasil penjualan 13 (tiga belas) ekor sapi,

sedang menurut Pembanding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti

melakukan Pengggelapan barang, yakni 13 (tiga belas) ekor sapi ;

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa, dipandang

tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak

menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap

orang lain ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menjual 13 (tiga belas) ekor sapi

dapat dibenarkan menurut hukum, karena memang sapi-sapi tersebut untuk dijual,

sedang hasil penjualannya dibelikan sapi-sapi lagi untuk dikelola, apabila ada

keuntungan, baru dibagi kepada Pengurus Kelompok Tani tersebut, sehingga


Pengurus Kelompok Tani mendapatkan kesejahteraan ; Namun Terdakwa setelah

menjual 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut, uang hasil penjualannya dipergunakan

oleh Terdakwa untuk kepentingan lain, misalnya untuk membeli mobil pick up

Chevrolet dan lain sebagainya, sehingga dalam perkara ini yang digelapkan oleh

Terdakwa adalah uang hasil penjualan 13 (tiga belas) ekor sapi, yang dipergunakan

Terdakwa tidak sebagaimana mestinya ; Dengan demikian pertimbangan hokum

Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman tambahan, ternyata

mengenai uang pengganti sebesar Rp.84.500.000.- (delapan puluh empat juta lima

ratus ribu rupiah) sudah sama, sedang mengenai hukuman penggantinya terdapat

perbedaan, yaitu Pembanding Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun 3

(tiga) bulan penjara, sedang Pengadilan tingkat Pertama menjatuhkan 6 (enam)

bulan penjara ;

Menimbang, bahwa diperbandingkan dengan hukuman / pidana yang

dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan tingkat Pertama yaitu penjara 3 (tiga) tahun dan

pidana denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), jika denda

tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar

Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus

setimpal dengan kesalahannya, bersifat mendidik bagi Terdakwa, agar Terdakwa

tidak mengulangi lagi perbuatannya, bukan merupakan balas dendam, sesuai rasa

keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan

tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding Jaksa

Penuntut Umum, karena tidak beralasan hukum, oleh sebab itu Memori Banding

tersebut harus dikesampingkan ;


Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding

Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berperdapat agar Terdakwa

dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukan

merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas maupun pada putusan

Pengadilan tingkat Pertama, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi”, oleh sebab itu Memori Banding dari

Pembanding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus

dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi

Pengadilan tingkat Banding untuk “Menguatkan” putusan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 36/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn.-yang

dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan

Rutan, karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan

agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap

berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 8 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8

Tahun 1981 tentang KUHAP, maupun ketentuan hukum lain yang berkenaan

dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :


- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan

Penasehat Hukum Terdakwa ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Negeri Medan tanggal 05 Maret 2012, No. 36/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.-

yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima

ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari :

SENIN, tanggal 07 MEI 2012, oleh Kami : DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,

DR. MANGASA MANURUNG, SH., MKn, dan ROSMALINA SITORUS,

SH., MH., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 54/Pen.Pid.Sus.K/

2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat

banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :

SENIN, tanggal : 14 MEI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : TJATUR WAHJOE B.SP,

SH.M.Hum. Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

DR.MANGASA MANURUNG, SH,MKn.

Hakim Ketua Majelis,

DJOKO SEDIONO, SH.MH.


ROSMALINA SITORUS, SH., MH.

P a n i t e r a,

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE BSP, SH.MH.-

NIP. 19630517 1991031 003.-

15 PID SUS K 2012 PT MDN KUAT 14052012 KORUPSI · pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan...

Documents

Transcript of 15 PID SUS K 2012 PT MDN KUAT 14052012 KORUPSI · pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan...