PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DALAM PERSPEKTIF PILKADA DALAM PERSPEKTIF

KONSTITUSIKONSTITUSI

Refly HarunRefly Harun

Jakarta, 8 Mei 2014Jakarta, 8 Mei 2014

ATURAN PILKADA ATURAN PILKADA DALAM UUD 1945DALAM UUD 1945

Hanya ada satu aturan yang mengatur tentang Hanya ada satu aturan yang mengatur tentang pilkada dalam UUD 1945, yaitu Pasal 18 Perubahan pilkada dalam UUD 1945, yaitu Pasal 18 Perubahan Kedua yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Kedua yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”demokratis.”

UUD 1945 hanya menyebut “dipilih secara UUD 1945 hanya menyebut “dipilih secara demokratis”, tidak “dipilih langsung”. Karena itu, demokratis”, tidak “dipilih langsung”. Karena itu, pilkada bisa dilakukan secara langsung (oleh rakyat), pilkada bisa dilakukan secara langsung (oleh rakyat), tetapi bisa juga secara tidak langsung (oleh DPRD), tetapi bisa juga secara tidak langsung (oleh DPRD), tetapi tidak boleh ditunjuk karena “tidak demokratis”.tetapi tidak boleh ditunjuk karena “tidak demokratis”.

Ide lemhanas bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk Ide lemhanas bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk

akan bertentangan dengan UUD 1945. akan bertentangan dengan UUD 1945.

PILKADA DI INDONESIAPILKADA DI INDONESIA

Dipilih DPRDDipilih DPRD Praktiknya dipilih pemerintah pusat, baca Praktiknya dipilih pemerintah pusat, baca

Presiden SoehartoPresiden Soeharto UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di DaerahPemerintahan di Daerah Dipilih DPRD, dibatalkan PresidenDipilih DPRD, dibatalkan Presiden

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan DaerahUU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kasus LampungKasus Lampung

Dipilih RakyatDipilih Rakyat Prakteknya dipilih parpol atau gabungan parpolPrakteknya dipilih parpol atau gabungan parpol

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

MEKANISME PILKADAMEKANISME PILKADA

Kepala daerah ditunjuk pemerintah Kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat, bisa presiden atau mendagri.pusat, bisa presiden atau mendagri.

Kepala daerah pilihan dewan daerah.Kepala daerah pilihan dewan daerah.

Kepala daerah melalui pemilu Kepala daerah melalui pemilu langsung oleh rakyat.langsung oleh rakyat.

KEPALA DAERAH MELALUI PEMILUKEPALA DAERAH MELALUI PEMILU

Amerika Serikat: Gubernur dan 70% Amerika Serikat: Gubernur dan 70% walikotanya dipilih langsung.walikotanya dipilih langsung.

Iran, Filipina, dan Jepang juga memilih Iran, Filipina, dan Jepang juga memilih walikota secara langsung.walikota secara langsung.

Beberapa walikota di Jerman dan Beberapa walikota di Jerman dan Kanada.Kanada.

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA

AWALNYA, PILKADA TIDAK AWALNYA, PILKADA TIDAK MASUK REZIM PEMILUMASUK REZIM PEMILU

Kendati ada perubahan pilkada dari pemilihan Kendati ada perubahan pilkada dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung, pilkada oleh DPRD ke pemilihan langsung, pilkada tetap tidak digolongkan sebagai rezim tetap tidak digolongkan sebagai rezim pemilu. pemilu.

Penyebabnya, UUD 1945 menyebutkan Penyebabnya, UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit bahwa pemilu secara eksplisit bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Tidak termasuk memilih anggota DPRD. Tidak termasuk memilih kepala daerah. kepala daerah.

PILKADA REZIM PEMDA

Regulasi di BawahUU Dibuat oleh

Pemerintah (PP)

Sengketa Hasil Pilkada ke

Mahkamah Agung

Tidak Ada Hubungan Hierakhis

KPUD sebagai Penyelenggara

Pilkada dengan KPU

PILKADA SEBAGAI BAGIAN REZIM PEMDA

PILKADA REZIM PEMILU

Regulasi Pilkada di Bawah UU

Dibuat ole KPU(Peraturan KPU)

Sengketa Hasil Pilkada ke

Mahkamah Konstitusi

Ada Hubungan Hierarkis

KPUD sebagai Pelaksana Pilkada

dengan KPU

SupervisiPemberhentian/penonaktifan KPUDPengambilalihan

PILKADA REZIM PEMILU

MENUJU REZIM PEMILU…

1. Hilangnya Hambatan Konstitusional karena Putusan MK

2. Disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah(UU 32 Tahun 2004)

Pemilihan Umum Kepala Daerah(UU Nomor 22 Tahun 2007)

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Angka 4 Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2007).

…Mahkamah berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat dan memang sebaiknya pada masa yang akan datang menetapkan KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sebagai penyelenggara pilkada langsung mengingat KPU, selain memang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh UUD 1945 sebagai penyelenggara Pemilu, KPU juga telah membuktikan kemampuan dan independensinya dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2004, serta demi pertimbangan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan penciptaan sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia…(Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2007)

HAMBATAN REZIM PEMILU…

1. Regulasi PP Masih Ingin Dipertahankan

2. Sengketa Hasil Pilkada Masih Dibawa ke MA

Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004• Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh

pasangan calon kepada Mahkamah Agung  dalam  waktu  paling  lambat  3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

• Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

• Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

• Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14  (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

• Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.• Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

• Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final. 

Pasal 65 (4), Pasal 89 (3), Pasal 94 (2), dan Pasal 114 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang masih mempertahankan instrumen PP tidak termasuk dalam objek revisi.

MASUKNYA PILKADA KE DALAM MASUKNYA PILKADA KE DALAM REZIM PEMILU SECARA PENUHREZIM PEMILU SECARA PENUH

Dua hambatan masuknya pilkada ke dalam Dua hambatan masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu akhirnya hapus dengan rezim pemilu akhirnya hapus dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU Nomor 12 Tahun 2008 mengalihkan UU Nomor 12 Tahun 2008 mengalihkan sengketa pilkada dari MA ke MK dan sengketa pilkada dari MA ke MK dan memerintahkan pembentukan peraturan memerintahkan pembentukan peraturan KPU.KPU.

TINDAK LANJUT REZIM PEMILUTINDAK LANJUT REZIM PEMILU

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

SENGKETA PILKADA: SENGKETA PILKADA: DARI MA KE MKDARI MA KE MK

““Penanganan hasil Penanganan hasil penghitungan suara penghitungan suara

pemilihan kepala pemilihan kepala daerah dan wakil daerah dan wakil

kepala daerah oleh kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MA dialihkan kepada MK paling lama 18 MK paling lama 18

bulan sejak undang-bulan sejak undang-undang ini undang ini

diundangkan”diundangkan”UU Nomor 12 Tahun 2008

Diundangkan pada 28 April 2008

MENGAPA KE MK?MENGAPA KE MK? Konsistensi rezim pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD Konsistensi rezim pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD

1945);1945); Menjauhkan pengadilan dari konflik lokal (karena Menjauhkan pengadilan dari konflik lokal (karena

seluruh masalah akan diputuskan di Jakarta);seluruh masalah akan diputuskan di Jakarta); Menghindarkan pengadilan jadi tong sampah Menghindarkan pengadilan jadi tong sampah

(karena ada peluang untuk mengajukan sengketa (karena ada peluang untuk mengajukan sengketa ke PT);ke PT);

Kasus diputus oleh seluruh hakim (jaminan Kasus diputus oleh seluruh hakim (jaminan konsistensi putusan);konsistensi putusan);

Tingkat kepercayaan publik (kasus Malut dan Tingkat kepercayaan publik (kasus Malut dan Sulsel);Sulsel);

Jumlah kasus di MK dan MA;Jumlah kasus di MK dan MA; Kemudahan akses publik;Kemudahan akses publik; Dll. Dll.

SENGKETA HASIL DI MASENGKETA HASIL DI MA

Kasus Depok Kasus Depok (2005);(2005);

Kasus Sulawesi Kasus Sulawesi Selatan (2007);Selatan (2007);

Kasus Maluku Kasus Maluku Utara (2007).Utara (2007).

PEMILIHAN GUBERNUR

PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA

MAHKAMAH AGUNG(Melalui Pengadilan Tinggi)

PENGADILAN TINGGI(Melalui Pengadilan Negeri)

MAHKAMAH KONSTITUSI(Melalui?)

PENGAJUAN SENGKETA HASIL DI MA DAN MK

KESIMPULAN KESIMPULAN UUD 1945 tidak menyebut bahwa pilkada harus UUD 1945 tidak menyebut bahwa pilkada harus

dilakukan secara langsung oleh rakyat; juga tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat; juga tidak menyebut pilkada masuk dalam rezim pemilu; menyebut pilkada masuk dalam rezim pemilu;

Pilkada langsung terjadi setelah diadopsinya UU Pilkada langsung terjadi setelah diadopsinya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Daerah;

Masuknya sengketa pilkada di MK diformalisasi Masuknya sengketa pilkada di MK diformalisasi

oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 setelah oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 setelah sebelumnya dimulai dari putusan MK dan UU sebelumnya dimulai dari putusan MK dan UU Nomor 22 Tahun 2007. Nomor 22 Tahun 2007.