14 RADAR DEPOK sabtu, 23 februari 2019 Manajemen...
1
RADAR DEPOK 14 SABTU, 23 FEBRUARI 2019 PENDIDIKAN Radar Depok Update @radardepok PKL merupakan proses pembelajaran itu salah satu syarat lulus. Kalau tidak melalui magang ya tidak bisa. Justru Pemerintah yang tidak memfasilitasi Prakerin itu tidak mendukung SDM sendiri, kan pinter kan juga untuk daerah dan masyarakat, jadi harus diwadahi bukan malah dihambat,” Yuliati Sri Kasi Kerja Sama Industri Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud PROGRAM STUDI “SCHEDULE kita, UKM-PPG dilaksanakan bulan Maret. Untuk detailnya, akan mengikuti jadwal sesuai dengan surat edaran dikeluarkan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti,” kata Suyitno saat ditemui usai rapat. Direktur Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, Aris Junaidi dalam paparannya menjelaskan bahwa implementasi UKM-PPG bertujuan menjamin lulusan PPG memiliki kompeten dan terstandar secara nasional. “Harapannya, guru profesional yang dicita-citakan kita bersama itu akan diperoleh menjadi guru yang profesional setelah melalui pendidikan PPG dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan secara nasional,” ujarnya. Sebelumnya, Kasubdit Bina GTK MI/MTs, Kidup Supriyadi melaporkan seluruh peserta PPG saat ini sedang melalui tahap Program Pengalaman Lapangan (PPL) di madrasah. “Seluruh peserta PPG saat ini sedang PPL,” ujar Kidup. (net) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKM-PPG) Kementerian Agama akan digelar Maret 2019. Hal ini disampaikan dalam pembahasan rapat koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kampus pelaksana PPG di Kantor Kementerian Agama, beberapa hari kemarin. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dimulai Maret Cetak Guru Profesional Kemendikbud Soroti Dukungan Pemda untuk Pendidikan Vokasi IST JAKARTA – Pendidikan vokasi melalui jenjang SMK diharapkan tak hanya mendapat dukungan dari industri tetapi juga pemerintah kota maupun kabupaten. Meskipun pengelolaan SMK tak lagi di bawah pemerintah kota dan kabupaten. Kepala Seksi Kerjasama Industri Direktorat Pembinaan SMK K emendikbud, Yuliati Sri Nurhidayati, meng- ungkapkan Prakerin atau praktek kerja merupakan prasyarat siswa SMK untuk menuntaskan pen- didikannya. Peran pemerintah daerah adalah mendukung program vokasional dengan menyediakan peluang praktek kerja di instansinya “PKL merupakan proses pembelajaran itu salah satu syarat lulus. Kalau tidak melalui magang ya tidak bisa. Justru Pemerintah yang tidak memfasilitasi Prakerin itu tidak mendukung SDM sendiri, kan pinter kan juga untuk daerah dan masyarakat, jadi harus diwadahi bukan malah dihambat,” ungkap Yuliati Sri. Ia menjelaskan pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, selain mengoptimalkan Prakarin juga mengoptimalkan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta seperti, PT Astra Internasional Tbk. “Ketersiapan didunia industri itu harus dipersiapkan, baik dari pembelajaran, PKL, kurikulum, tenaga pendidik, sertivikasi semua itu link and Match,” terangnya Terkait kesempatan lulusan SMK didunia kerja Yuliati menjelaskan cukup bagus hampir 80-90 persen sudah terserap didunia kerja dari rata-rata 219 sekolah yang sudah unggul dalam pendidikan vokasi. “Sekolah swasta juga kamibina mereka pengembanganya sama dengan negeri. Kompetisi ya sehingga pembinaan tidak kita bedakan, termasuk dari segi bantuan,” paparnya. (net) SUKMAJAYA – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Kautsar menerima kunjungan studi banding dari MTs Ar-Ruhama, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kemarin (22/2). Kedatangan rombongan pengurus yayasan MTs Ar- Ruhama, untuk belajar Manajemen Pengelolaan Madrasah yang berlaku di MTs Al Kautsar. Kepala MTs Al Kautsar, Shodik Murdiono mengatakan, Manajemen Pengelolaan Madrasah di MTs Al Kautsar seluruhnya berbasis digital atau IT. Antara lain meliputi, tata kelola keuangan, rekrutmen siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta pelaksanan program ekstrakurikuler dan intrakurikuler. “Mts Ar-Ruhama sudah dua kali berkunjung ke MTs Al Kautsar, pertama guru-gurunya sekarang pengurus yayasan. Mereka ingin menyamakan persepsi dan konsep yang diterapkan madrasah kami untuk di madrasah mereka,” kata Shodik kepada Radar Depok. Dia menjelaskan, bahwa MTs Al Kautsar sejak 2014 mulai membenahi manajeman di sekolah untuk beralih menggunakan sistem digitalisasi. Dimana, dalam pengelolaan manajemen sekolah terbuka dan transparan kepada orang tua siswa. “Seluruh aktivitas di sekolah dapat dipantau orangtua siswa dan terintegrasi melalui satu aplikasi yang disebut SIS atau Sistem Informasi Sekolah,” jelasnya. Aplikasi SIS berguna untuk memberikan informasi kepada orangtua dan masyarakat berbagai hal tentang Mts Al Kautsar. Di antaranya, PPDB, absensi siswa, penilaian, dan lain sebagainya. Shodik menuturkan, dengan studi banding dari beberapa madrasah pihaknya menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa dan tenaga pendidik dan kependidikan MTs Al Kautsar. “Kami akan terus bebenah diri untuk menjadi lebih baik, terutama di bidang IT untuk merealisasikan Madrasah Hebat Bermartabat,” tutup Shodik. (san) Manajemen Pengelolaan jadi Contoh JAKARTA – Pendaftaran SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2019 sudah ditutup Selasa (19/2) malam. Kini, para siswa hanya bisa menunggu dan berharap hasil yang terbaik pada pengumuman pada 23 Maret mendatang. Sebanyak 478,985 siswa dari 14,060 sekolah menengah atas se-Indonesia sudah mendaftar dan mencetak kartu ujian. Jumlah tersebut hanya 62 persen dari total 778.849 siswa yang berhak dan layak mendaftar SNMPTN 2019. Saat ini Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sedang mengecek data peserta dengan data bidikmisi. Sehingga tidak perlu takut bagi siswa yang belum terverifikasi bidikmisinya. Panitia akan mendaftarkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti sebelum dilakukan seleksi oleh masing- masing 85 universitas se- Indonesia. “Selama menunggu pengumuman ya memperbanyak berdoa semoga hasilnya memuaskan bisa diterima melalui jalur SNMPTN,” ucap Ketua Koordinator Pelaksana Teknis LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto saat dihubungi Jawa Pos. Meski begitu, Budi mengingatkan, agar siswa juga terus belajar dan mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 jika nantinya gagal di SNMPTN. Pendaftaran UTBK SBMPTN akan dimulai 1 Maret hingga 1 April mendatang. Kuota yang diambil dari ujian tersebut adalah 50 persen dari daya tampung masing-masing universitas. Lebih besar dibanding SNMPTN yang rata-rata hanya 20 persen. Praktis, peluang untuk lolos dan diterima di universitas favorit lebih terbuka. Kepala Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Akademik Kemenristekdikti Fajar Priyautama mengatakan, tujuan pemerintah melakukan SNMPTN dan SBMPTN supaya memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas. Soal yang dikerjakan bertipe high order thinking skills (HOTS) dengan materi tes potensi skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif dan tes potensi akademik. Khusus bagi calon mahasiswa pendidikan, lanjut Fajar, siswa harus melakoni tes kompetensi pedagogi untuk mengetahui kemampuan mengajar. Hal tersebut sudah diatur dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. “Ada tes praktek mengajar karena nantinya mahasiswa itu akan menjadi guru. Dan itu mutlak dimiliki seorang calon guru,” katanya. Selain itu, Fajar mengatakan, kemenristekdikti sedang getol mendorong prgram vokasi. Program pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Tujuannya, supaya setelah lulus lebih mudah diserap oleh lapangan kerja karena memiliki keahlian yang spesifik. “Pendidikan tersebut setara dengan strata 1. Gelarnya sarjana terapan atau S. Tr. Jadi setelah lulus kuliah lebih cepat kerja,” ujarnya. Beberapa universitas sudah memiliki program pendidikan vokasi. Atau siswa bisa memilih mendaftar ke politeknik negeri. Tidak sedikit politeknik yang sudah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta nasional hingga multinasional. “Jadi lulusan politeknik nantinya bisa langsung diterima di perusahaan atau BUMN yang bekerja sama,” terang Fajar. (JPC/jpnn) Persiapkan Diri Ikut SBMPTN IST SIAPKAN DIRI: Pendaftaran UTBK SBMPTN akan dimulai 1 Maret hingga 1 April mendatang. Kuota yang diambil dari ujian tersebut adalah 50 persen dari daya tampung masing-masing universitas. SANI/RADAR DEPOK BERKEMBANG: Pengurus Yayasan, guru, dan staff Mts Al Kautsar menerima kedatangan pengurus Mts Ar-Ruhama, Kabupaten Kuningan, dalam rangka studi banding, kemarin (22/2). MTs Al Kautsar Dikunjungi MTs Kabupaten Kuningan JAKARTA – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah 7 mendorong akreditasi perguruan tinggi swasta (PTS). Saat ini 135 universitas swasta belum terakreditasi. Jika pada 6 Oktober nanti tidak mengantongi pengakuan dari pemerintah, PTS tersebut ditutup. Hal itu sesuai dengan Undang- Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Seluruh PTS wajib mengantongi akreditasi minimal C hingga batas yang sudah ditentukan dalam UU tersebut. Kepala LL Dikti Wilayah 7 Soeprapto menyatakan, total ada 326 PTS di Jatim. Sebanyak 135 lembaga belum memiliki akreditasi. Karena itu, pihaknya mendorong kampus-kampus tersebut agar segera menyelesaikan berkas persyaratan untuk mendapatkan akreditasi. Bahkan, sejak tiga tahun lalu LL Dikti terus mendampingi dan membina PTS dalam membuat dokumen-dokumen porto folio yang diperlukan untuk pengurusan akreditasi. ‘’Batas akhirnya 6 Oktober. Kalau tidak punya akreditasi, izin operasional PTS tersebut akan dicabut,’’ jelasnya. Suprapto melanjutkan, banyak PTS yang dimerger karena tidak mampu menjalankan operasional pendidikan. Hingga kini, ada 14 merger dengan PTS lain. Salah satunya tiga PTS di Gresik yang dijadikan satu. ‘’Ini upaya agar PTS tersebut izinnya tidak tercabut,’’ katanya. Sementara itu, PTS yang izinnya dicabut hingga kini masih satu lembaga. Itu pun terjadi dua tahun lalu karena prosesnya bermasalah. ‘’Sekarang tidak ada pengajuan untuk ditutup,’’ katanya. Sebelumnya, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada 243 PTS di Indonesia yang ditutup pada 2015. Tahun ini tidak ada yang ditutup. Hanya, ada sekitar 40 lembaga yang sudah mengajukan untuk ditutup. ‘’Sebelumnya di Sumatera Utara terdapat 12 PTS yang mengajukan penutupan,’’ paparnya. Penyebabnya pun beragam. Di antaranya, PTS tersebut tidak memiliki mahasiswa, dosen, hingga tidak bisa sewa gedung. Akibatnya, kampus swasta sulit melanjutkan operasional. ‘’Kalau di Jatim, kami belum tahu. Belum ada yang mengajukan,’’ jelasnya. Selain itu, lanjut Nasir, PTS yang nakal di Indonesia tidak begitu banyak. Mereka sudah mendapatkan pembinaan. Universitas swasta nakal yang dimaksud adalah melaksanakan pemadatan kuliah. Contohnya, tatap muka 14 kali, tetapi hanya berlangsung 10 kali. (ayu/c15/ dio/jpnn) 135 PTS Belum Terakreditasi IST TERANCAM DITUTUP: LL Dikti Wilayah 7 mendorong akreditasi perguruan tinggi swasta (PTS). Saat ini 135 universitas swasta belum terakreditasi.
Transcript of 14 RADAR DEPOK sabtu, 23 februari 2019 Manajemen...
RADAR DEPOK14 sabtu, 23 februari 2019 PENDIDIKANRadar Depok Update @radardepok
PKL merupakan proses
pembelajaran itu salah satu syarat lulus. Kalau tidak
melalui magang ya tidak bisa. Justru Pemerintah yang
tidak memfasilitasi Prakerin itu tidak mendukung SDM sendiri, kan pinter
kan juga untuk daerah dan
masyarakat, jadi harus diwadahi
bukan malah dihambat,”
Yuliati SriKasi Kerja Sama Industri Direktorat Pembinaan
SMK Kemendikbud
program studi
“Schedule kita, UKM-PPG dilaksanakan bulan Maret. Untuk detailnya, akan mengikuti jadwal sesuai dengan surat edaran dikeluarkan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti,” kata Suyitno saat ditemui usai rapat.
Direktur Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, Aris Junaidi dalam paparannya menjelaskan
bahwa implementasi UKM-PPG bertujuan menjamin lulusan PPG memiliki kompeten dan terstandar secara nasional.
“Harapannya, guru profesional yang dicita-citakan kita bersama itu akan diperoleh menjadi guru yang profesional setelah melalui pendidikan PPG dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan secara nasional,”
ujarnya.Sebelumnya, Kasubdit Bina
GTK MI/MTs, Kidup Supriyadi
melaporkan seluruh peserta PPG saat ini sedang melalui tahap Program Pengalaman Lapangan
(PPL) di madrasah. “Seluruh peserta PPG saat ini sedang PPL,” ujar Kidup. (net)
Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKM-PPG) Kementerian Agama akan
digelar Maret 2019. Hal ini disampaikan dalam pembahasan rapat koordinasi antara Kementerian
Agama, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kampus pelaksana PPG di Kantor Kementerian
Agama, beberapa hari kemarin.
uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dimulai Maret
Cetak Guru Profesional
Kemendikbud Soroti Dukungan Pemda untuk
Pendidikan Vokasi
iST
JAKARTA – Pendidikan vokasi melalui jenjang SMK diharapkan tak hanya mendapat dukungan dari industri tetapi juga pemerintah kota maupun kabupaten. Meskipun pengelolaan SMK tak lagi di bawah pemerintah kota dan kabupaten.
Kepala Seksi Kerjasama I n d u s t r i D i re kt o r a t Pembinaan SMK K emendikbud, Yuliati Sri Nu rh i d ayat i , m e ng -ungkapkan Prakerin atau praktek kerja merupakan prasyarat siswa SMK untuk m e n u n t a s k a n p e n -d i d i k a n n y a . P e r a n pemerintah daerah adalah mendukung program v o k a s i o n a l d e n g a n menyediakan peluang p r a k t e k k e r j a d i instansinya
“PKL merupakan proses pembelajaran itu salah satu syarat lulus. Kalau tidak melalui magang ya tidak bisa. Justru Pemerintah yang tidak memfasilitasi Prakerin itu tidak mendukung SDM sendiri, kan pinter kan juga u nt u k d a e ra h d a n masyarakat, jadi harus diwadahi bukan malah dihambat,” ungkap Yuliati Sri.
Ia menjelaskan pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, selain mengoptimalkan Prakarin juga mengoptimalkan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta seperti, PT Astra Internasional Tbk.
“Ketersiapan didunia industri itu harus dipersiapkan, baik dari pembelajaran, PKL, kurikulum, tenaga pendidik, sertivikasi semua itu link and Match,” terangnya
Terkait kesempatan lulusan SMK didunia kerja Yuliati menjelaskan cukup bagus hampir 80-90 persen sudah terserap didunia kerja dari rata-rata 219 sekolah yang sudah unggul dalam pendidikan vokasi.
“Sekolah swasta juga kamibina mereka pengembanganya sama dengan negeri. Kompetisi ya sehingga pembinaan tidak kita bedakan, termasuk dari segi bantuan,” paparnya. (net)
SuKMAJAYA – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Kautsar menerima kunjungan studi banding dari MTs Ar-Ruhama, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kemarin (22/2).
Kedatangan rombongan pengurus yayasan MTs Ar-Ruhama, untuk belajar Manajemen Pengelolaan Madrasah yang berlaku di MTs Al Kautsar.
Kepala MTs Al Kautsar, Shodik Murdiono mengatakan, Manajemen Pengelolaan Madrasah di MTs Al Kautsar seluruhnya berbasis digital atau IT. Antara lain meliputi, tata kelola keuangan, rekrutmen siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta pelaksanan program ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
“Mts Ar-Ruhama sudah dua kali berkunjung ke MTs Al Kautsar, pertama guru-gurunya sekarang pengurus yayasan. Mereka ingin menyamakan persepsi dan konsep yang diterapkan madrasah kami untuk di madrasah mereka,” kata Shodik
kepada Radar Depok.Dia menjelaskan, bahwa MTs
Al Kautsar sejak 2014 mulai membenahi manajeman di sekolah untuk beralih menggunakan sistem digitalisasi. Dimana, dalam pengelolaan manajemen sekolah terbuka dan transparan kepada orang tua siswa.
“Seluruh aktivitas di sekolah dapat dipantau orangtua siswa dan terintegrasi melalui satu aplikasi yang disebut SIS atau Sistem Informasi Sekolah,” jelasnya.
Aplikasi SIS berguna untuk memberikan informasi kepada orangtua dan masyarakat berbagai hal tentang Mts Al Kautsar. Di antaranya, PPDB, absensi siswa, penilaian, dan lain sebagainya.
Shodik menuturkan, dengan studi banding dari beberapa madrasah pihaknya menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa dan tenaga pendidik dan kependidikan MTs Al Kautsar.
“Kami akan terus bebenah diri untuk menjadi lebih baik, terutama di bidang IT untuk merealisasikan Madrasah Hebat Bermartabat,” tutup Shodik. (san)
Manajemen Pengelolaan jadi Contoh
JAKARTA – Pendaftaran SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2019 sudah ditutup Selasa (19/2) malam. Kini, para siswa hanya bisa menunggu dan berharap hasil yang terbaik pada pengumuman pada 23 Maret mendatang.
Sebanyak 478,985 siswa dari 14,060 sekolah menengah atas se-Indonesia sudah mendaftar dan mencetak kartu ujian. Jumlah tersebut hanya 62 persen dari total 778.849 siswa yang berhak dan layak mendaftar SNMPTN 2019.
Saat ini Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sedang mengecek data peserta dengan data bidikmisi. Sehingga tidak perlu takut bagi siswa yang belum terverifikasi bidikmisinya.
Panitia akan mendaftarkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti sebelum dilakukan seleksi oleh masing-masing 85 universitas se-
Indonesia.“S e l a m a m e n u n g g u
pengumuman ya memperbanyak berdoa semoga hasilnya memuaskan bisa diterima melalui jalur SNMPTN,” ucap Ketua Koordinator Pelaksana Teknis LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto saat dihubungi Jawa Pos.
Meski begitu, Budi mengingatkan, agar siswa juga terus belajar dan mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 jika nantinya gagal di SNMPTN.
Pendaftaran UTBK SBMPTN akan dimulai 1 Maret hingga 1 April mendatang. Kuota yang diambil dari ujian tersebut adalah 50 persen dari daya tampung masing-masing universitas.
Lebih besar dibanding SNMPTN yang rata-rata hanya 20 persen. Praktis, peluang untuk lolos dan diterima di universitas favorit lebih terbuka.
Kepala Seksi Teknologi
Pembelajaran Pendidikan Akademik Kemenristekdikti Fajar Priyautama mengatakan, tujuan pemerintah melakukan SNMPTN dan SBMPTN supaya memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas.
Soal yang dikerjakan bertipe high order thinking skills (HOTS) dengan materi tes potensi skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif dan tes potensi akademik.
Khusus bagi calon mahasiswa pendidikan, lanjut Fajar, siswa harus melakoni tes kompetensi pedagogi untuk mengetahui kemampuan mengajar. Hal tersebut sudah diatur dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. “Ada tes praktek mengajar karena nantinya mahasiswa itu akan menjadi guru. Dan itu mutlak dimiliki seorang calon guru,” katanya.
Selain itu, Fajar mengatakan, kemenristekdikti sedang getol mendorong prgram vokasi. Program pendidikan tinggi yang
menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Tujuannya, supaya setelah lulus lebih mudah diserap oleh lapangan kerja karena memiliki keahlian yang spesifik.
“Pendidikan tersebut setara dengan strata 1. Gelarnya sarjana terapan atau S. Tr. Jadi setelah lulus kuliah lebih cepat kerja,” ujarnya.
Beberapa universitas sudah memiliki program pendidikan
vokasi. Atau siswa bisa memilih mendaftar ke politeknik negeri. Tidak sedikit politeknik yang sudah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta nasional hingga multinasional.
“Jadi lulusan politeknik nantinya bisa langsung diterima di perusahaan atau BUMN yang bekerja sama,” terang Fajar. (JPc/jpnn)
Persiapkan Diri Ikut SBMPTN
iST
SiaPKaN Diri: Pendaftaran uTbK SbMPTN akan dimulai 1 Maret hingga 1 april mendatang. Kuota yang diambil dari ujian tersebut adalah 50 persen dari daya tampung masing-masing universitas.
SaNi/raDar DePOK
berKeMbaNG: Pengurus Yayasan, guru, dan staff Mts al Kautsar menerima kedatangan pengurus Mts ar-ruhama, Kabupaten Kuningan, dalam rangka studi banding, kemarin (22/2).
MTs Al Kautsar Dikunjungi MTs
Kabupaten Kuningan
JAKARTA – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah 7 mendorong akreditasi perguruan tinggi swasta (PTS). Saat ini 135 universitas swasta belum terakreditasi. Jika pada 6 Oktober nanti tidak mengantongi pengakuan dari pemerintah, PTS tersebut ditutup.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Seluruh PTS wajib mengantongi akreditasi minimal C hingga batas yang sudah ditentukan dalam UU tersebut.
Kepala LL Dikti Wilayah 7 Soeprapto menyatakan, total ada 326 PTS di Jatim. Sebanyak 135 lembaga belum memiliki akreditasi.
Karena itu, pihaknya mendorong kampus-kampus tersebut agar segera menyelesaikan berkas persyaratan untuk mendapatkan akreditasi.
Bahkan, sejak tiga tahun lalu LL Dikti terus mendampingi dan membina PTS dalam membuat dokumen-dokumen porto folio yang diperlukan untuk pengurusan akreditasi.
‘’Batas akhirnya 6 Oktober. Kalau tidak punya akreditasi, izin operasional PTS tersebut akan dicabut,’’ jelasnya.
Suprapto melanjutkan, banyak PTS yang dimerger karena tidak mampu menjalankan operasional pendidikan. Hingga kini, ada 14 merger dengan PTS lain.
Salah satunya tiga PTS di Gresik yang dijadikan satu. ‘’Ini upaya agar PTS tersebut izinnya tidak tercabut,’’ katanya.
Sementara itu, PTS yang izinnya dicabut hingga kini masih satu lembaga. Itu pun terjadi dua tahun lalu karena prosesnya bermasalah. ‘’Sekarang tidak ada pengajuan untuk ditutup,’’ katanya.
Sebelumnya, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada 243 PTS di Indonesia yang ditutup pada 2015.
Tahun ini tidak ada yang ditutup. Hanya, ada sekitar 40 lembaga yang sudah mengajukan untuk ditutup. ‘’Sebelumnya di Sumatera
Utara terdapat 12 PTS yang mengajukan penutupan,’’ paparnya.
Penyebabnya pun beragam. Di antaranya, PTS tersebut tidak memiliki mahasiswa, dosen, hingga tidak bisa sewa gedung. Akibatnya, kampus swasta sulit melanjutkan operasional. ‘’Kalau di Jatim, kami belum tahu. Belum ada yang mengajukan,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjut Nasir, PTS yang nakal di Indonesia tidak begitu banyak. Mereka sudah mendapatkan pembinaan. Universitas swasta nakal yang dimaksud adalah melaksanakan pemadatan kuliah. Contohnya, tatap muka 14 kali, tetapi hanya berlangsung 10 kali. (ayu/c15/dio/jpnn)
135 PTS Belum Terakreditasi
iST
TeraNCaM DiTuTuP: LL Dikti Wilayah 7 mendorong akreditasi perguruan tinggi swasta (PTS). Saat ini 135 universitas swasta belum terakreditasi.
