ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARATM. Rizkiyanto muzaFakultas Ekonomi Universitas Bina DarmaJalan Jenderal Ahmad Yani No.12, Palembang

Pos-el : riski_muza@yahoo.comAbstract : This study aims to look at the level of tax compliance over the submission of annual returns in KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Under the guidance of Hasan Kuzery and Citra Indah Merina in the study contained formulation of the problem is How the Taxpayer Compliance Level Submission of annual returns on KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Object of this study is the KPP Pratama Palembang Ilir Barat is located at Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang, South Sumatra. Methods of data collection using field studies and literature. Analysis using quantitative descriptive methods. The end result can be concluded there is an increase in the taxpayer is registered in the year 2011 compared to 2010 by 42%, and there is also the increase in 2012 compared to 2011 was 35.89%. However, this increase was not followed by an increase Taxpayers who submit the Submission SPT either directly, through the post office, through freight forwarders and through e-filing. So that a decline in both the level of compliance from 2010-2012. Keywords: level of compliance, taxpayer, submission of annual returnsAbstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dibawah bimbingan Hasan Kuzery dan Citra Indah Merina dalam penelitian terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang, Sumatra Selatan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode deskriftif kuantitatif. Hasil akhir dapat disimpulkan terdapat peningkatan terhadap Wajib Pajak terdaftar di tahun 2011 di bandingkan dengan 2010 sebesar 42%, dan terdapat kenaikan juga di tahun 2012 dibandingkan dengan 2011 sebesar 35,89%. Namun kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahun baik itu Penyampaian secara langsung, melalui kantor pos, melalui perusahaan ekspedisi dan melalui e-filing. Sehinga terjadi penurunan tingkat kepatuhan baik itu dari tahun 2010-2012. Kata Kunci:tingkat kepatuhan, Wajib Pajak, Penyampaian SPT tahunan

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman yang pesat, dimana sangat dibutuhkan sekali dana dan anggaran dalam menyokong pembangunan yang merata disegala sektor maupun aspek kehidupan. Oleh karena itu disusun suatu perencanaan, baik yang mencakup tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Dalam mewujudkan upaya tersebut, titik berat pembangunan diletakkan dibidang ekonomi.

Untuk menunjang tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan tersebut, diperlukan serangkaian kebijaksanaan yang saling mendukung, diantaranya adalah kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal ini berkaitan erat dengan masalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Khususnya dari segi penerimaan negara, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar saat ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan rakyat dan laju pembangunan. Dengan dana yang memadai pemerintah akan mampu membiayai berbagai proyek besar sampai ke sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Melalui pajak pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang tekad untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, maka penggalian dan penggerakan sumber penerimaan dalam negeri haruslah didasarkan kepada penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak lebih baik lagi, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menyederhanakan administrasi pajak dan meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam meningkatkan penerimaana pajak DJP memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan dan melaporan SPT tahunan dengan 4 cara, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan PengolahanSurat Pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak di samping dapat menyampaikan SPT dengan cara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak TempatWajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman suratke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar juga dapat dengane-filingmelaluiwebsiteDirektorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau PenyediaJasa Aplikasi/Application Service Provider(ASP).Peraturan tersebut mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT tahunan.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini dirasa dapat memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT tahunan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini dirasa dapat memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT tahunan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian dan pelaporan SPT tahunan.

2. METODOLOGI PENELITIAN.2.1 Kerangka Penelitian

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif yaitu: metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada untuk menemukan generalisasi berdasarkan data yang bersifat kuantitatif (angka), yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Gambar 1

Paradigma Penelitian

Sumber : Peneliti

2.2 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu variable dependent dan variabel independent. Varibel dependent (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independent (Variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel independent dalam penelitian adalah penyampaian SPT tahunan secara langsung, melalui kantor pos,jasa ekspedisi, jasa kurir, dan melalui e-filing.

2.3

Sumber dan Pengumpulan Data

Data primer, berupa data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara yangdilakukan penulis dengan pihak-pihak yang berwenang dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka yaitu pengumpulan bahan yang bersumber dari membaca buku, artikel, karangan ilmiah, catatan-catatan, laporan dan lain sebagainya, yang mendukung penelitian yang sedang dibahas.

3. Hasil

3.1 Gambaran Umum InstansiKantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Alang-alang Lebar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.3.2 Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Wajib Pajak Lapor Di Kpp Pratama Palembang Ilir BaratBerikut ini disajikan data-data tahun 2010, 2011, dan 2012 yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan :Tabel 3.2Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak yg menyampikan SPT tahunan di

KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010 2012

TahunWajib Pajak TerdaftarTotal SPT tahunan Secara Manual

Badan Orang PribadiBadanOrang Pribadi

20101.81942.64728.3321.665

20112.58353.57032.9681.765

20123.51062.42636.0021.960

Sumber : Data dari Seksi Pengolahan Data dan InformasiManfaat yang didapat apabila menrdaftar diri sebagai Waji Pajak atau memiliki NPWP yaitu:

1. Kemudahan dalam pengurusan administrasi seperti:

a. Pengajuan kredit di bank

b. Pembuatan regening koran

c. Pembuatan paspor

d. Mengikuti lelang di instansi pemerintah baik itu BUMN dan BUMD dan lain-lain.

2. Kemudahan pelayanan perpajakan:

a. Pengembalian pajak

b. Pengurangan pembanyaran pajak

c. Penyetoran dan pelaporan.

Adapun sanksi yang di dapat apabila Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.3.3 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT tahunan Di KPP Pratama Palembang Ilir BaratTahun

WP yang Melaporkan SPT Tahunan

SPT manualSPT melalui kantor pos/perusahaan ekpedisi/jasa kurirSPT melalui e-filingJumlah

Orang pribadiBadanOrang PribadiBadanOrang PribadiBadanOrang PribadiBadan

201028.3321.665----28.3321.665

201132.9681.76511---32.9791.765

201236.0021.960---136.0021.961

Sesuai dengan prinsip self assessment system yang dianut di indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam satu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dalam self assessment system.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunan melalui penyampaian SPT tahunan, semakin banyak SPT tahunan yang disampaikan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tepat waktu maka menunjukan tingkat kepatuhan semakin tinggi.

Cara menghitung tingkat kepatuhan sebagai berikut:

Penyampaian SPT Tahunan OP =SPT Tahunan OPx 100%

WP Op Terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan Badan =SPT Tahunan Badanx 100%

WP Badan Terdaftar

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan InformasiApabila semua pemotong pajak dengan kesadaran tinggi selalu melaporkan SPT tahunan ke KPP setempat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan tidak pernah terlambat maka persentase kepatuhan pelaporan SPT akan mencapai 100%. Berikut presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.Tabel 3.3Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT tahunan

Pada Tahun 2010-2012 di

KPP Pratama Palembang Ilir Barat:Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 3.1 (jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010-2012), dan tabel 3.2 (Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT tahunan pada 2010-2012 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2011) dapat dilihat peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik itu Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan. Walaupun peningkatan tersebut hanya dialami oleh penyampaian SPT tahun secara manual saja. Berikut rincian perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara manual, melalului kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, dan e-filing untuk tahun 2010:

1. Untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT tahunan secara lansung pada tahun 2010 berikut Persentase Perhitungan tingkaat kepatuhannya:Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi =SPT Tahunan OPx 100%

WP OP Terdaftar

= 66,43%Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =28.332x100%

42.647

Presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara langsung untuk tahun 2010:Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =SPT tahunan Badan x 100%

WP Badan Terdaftar

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Badan =1.665x 100%

1.819

= 91,53%Dapat dilihat dari perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diatas bahwa ditahun 2010 untuk SPT tahunan Orang Pribadi ada 66,43% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan atau 28.332 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 42.647 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2010. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan ada sekitar 91,53% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan atau 1.665 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 1.819 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2010.2. Ditahun 2010 ini belum ada wajib pajak yang mengunakan atau menyampaikan SPT tahuanan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir.

3. Ditahun 2010 ini belum ada pula Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang mneyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing.

Berikut rincian perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara manual, melalului kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, dan e-filing untuk tahun 2011:

1. Berikut ini akan di tampilkan presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan secara langsung untuk tahun 2011:

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =SPT Tahunan OPx 100%

WP OP Terdaftar

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =32.968x 100%

53.570

= 61,54%Presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara langsung untuk tahun 2011:Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Badan =SPT tahunan Badanx 100%

WP Badan Terdaftar

Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Badan =1.765x 100%

2.583

= 68,33%Dapat dilihat dari perhitungan diatas bahwa ditahun 2011 ini untuk SPT tahunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ada sebesar 61,54% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya atau 32.968 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 53.570 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, atau terjadi penurunan sekitar 4,89% dari penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi di tahun 2010, ini terjadi karena peningkatan Wajib Pajak terdaftar yang di tahun 2010 berjumlah 42.647 Wajib Pajak menjadi 53.570 Wajib Pajak pada tahun 2011 atau meningkat sekitar 10.923 Wajib Pajak, namun peningkatan ini tidak di ikuti dengan kenaikan yang signifikan dalam penyampaian SPT tahuanan. Sehingga mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan pada 2011. Dan untuk Wajib Pajak Badan ada 68,33% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya atau 1.765 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 2.583 Wajib Pajak Badan yang terdaftar, atau terjadi penurunan sekitar 23,2% dari penyampaian SPT tahunan atas Wajib Pajak Badan di tahun 2010. Ini terjadi karena peningkatan Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dimana di tahun 2010 Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 1.829 Wajib Pajak menjadi 2.583 Wajib Pajak pada tahun 2011 atau meningkat sekitar 764 Wajib Pajak. Namun peningkatan tersebut tidak di ikuti pula dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan sehinga menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan pada tahun 2011.

2. Berikut ini akan di tampilkan presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan melalui Kantor Pos atau Perusahaan Ekspedisi atau Jasa kurir untuk tahun 2011: =SPT tahunan Orang Pribadi melalui kantor posx 100%

Total SPT tahunan Orang Pribadi

= 11x 100%

32.979

= 0,03%Dapat dilihat dari perhitungan di atas bahwa hanya 0,03% Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunannya melalui Kantor Pos atau Perusahaan Ekpedisi atau Jasa Kurir, atau hanya 11 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 32.979 Total Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunannya di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada 2011 dan tidak ada Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunannya melalui fasilitas ini.

3. Ditahun ini belum ada Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing.

Berikut rincian perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara manual, melalului kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, dan e-filing untuk tahun 2012:

1. Berikut ini akan di tampilkan presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan secara langsung untuk tahun 2012:Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =SPT tahunan OPx 100%

WP OP Terdaftar

= 57,67%Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP =36.002x 100%

62.426

Presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan secara langsung untuk tahun 2012:

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Badan =SPT tahunan Badanx 100%

WP Badan Terdaftar

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Badan =1.960x 100%

3.510

= 55,84%

Dapat dilihat dari perhitungan diatas bahwa ditahun 2012 untuk SPT tahunan Orang Pribadi sebesar 57,67% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya sebesar 36.002 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 62.426 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, atau terjadi penurun sekitar 3,87% dari penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi di tahun 2011, ini terjadi karena peningkatan Wajib Pajak terdaftar yang di tahun 2011 berjumlah 53.570 Wajib Pajak menjadi 62.426 Wajib Pajak pada tahun 2012 atau meningkat sekitar 8.856 Wajib Pajak. Namun peningkatan ini tidak di ikuti dengan kenaikan yang signifikan dalam penyampaian SPT tahuanan, sehinga mengakibatkan turunya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan pada 2012. Dan untuk Wajib Pajak Badan sebesar 54,84% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya sebesar 1.960 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan dari 3.510 Wajib Pajak Badan yang terdaftar, atau terjadi penurunan sekitar 13,49% dari penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Badan di tahun 2011. Ini terjadi karena peningkatan Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dimana di tahun 2011 Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 2.583 Wajib Pajak menjadi 3.510 Wajib Pajak pada tahun 2012 atau meningkat sekitar 927 Wajib Pajak. Namun peningkatan tersebut tidak di ikuti pula dengan peningkatan atas Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan pada tahun 2012.

2. Ditahun 2012 tidak ada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang mengunakan atau menyampaikan SPT tahuanan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir.

3. Berikut ini akan di tampilkan presentase perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing untuk tahun 2012:

=SPT Tahunan Badan melalui e-filing x 100%

Total SPT tahunan Badan

=1x 100%

1.961

= 0,05%Dapat dilihat dari perhitungan di atas bahwa hanya 0,05% Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing, atau hanya 1 Wajib Pajak Badan dari 1.961 Total Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada 2012 dan tidak ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunannya melalui fasilitas e-filing.

3.4Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Secara Manual Menurut data dan informasi yang diperoleh dari pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut informasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berdasarkan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan secara manual untuk tahun 2010-2012:

Tabel 3.4Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Atas Penyampaian SPT tahunan Secara Manual untuk Tahun 2010-2012

TahunPatuhTidak PatuhPeresentase Kepatuhan WP Orang PribadiPeresentase Kepatuhan WP Badan

OPBadanOPBadanPatuhTidak PatuhPatuhTidak Patuh

201028.3321.66514.31515466,43%33,57%91,53%8,47%

201132.9681.76520.60281861,54%38,46%68,33%31,67%

201236.0021.96026.4241.55057.67%42.33%55,84%44,16%

Sumber : Data yang diolah

Tabel 3.4 merupakan informasi yang menujukan presentase patuh dan tidak patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam menyampaikan SPT tahunan secara manual Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dapat dilihat dari tabel tersebut ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunannya dan dari tahun ketahun Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunannya terus meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT Tahunannya:

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang Perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan pelaporan Pajaknya.

2. Keengganan melaksanakan asas self assesment system seperti menghitung, menyetor, dan melaparkan sendiri kewajiban perpajakannya, karena proses-proses tersebut terlalu menyita waktu.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan.

4. Banyaknya Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha tetapi sudah tidak aktif lagi, sehinga mengakibatkan turunnya penyampaian SPT tahunan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak mengetahui sanksi yang di dapat apabila tidak melaporkan SPT tahunannya, sesuai dengan UU KUP Nomor 28 pasal 7 tahun 2007. Dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- untuk SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp.1.000.000,- untuk penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Badan.1.4 Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Melalui Kantor Pos atau Perusahaan Ekspedisi atau Jasa KurirMenurut data dan informasi yang diperoleh dari pihak KPP Pratama Pratama Palembang Ilir Barat, yang dimaksud dengan penyampaian SPT tahunan melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir adalah melalui kantor pos karena baru kantor pos saja yang menerima penyampaian SPT tahunan ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Berikut informasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, berdasarkan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir untuk tahun 2010-2012:

Tabel 3.5Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Atas Penyampaian SPT tahunan Melalui Kantor Pos atau untuk Tahun 2010-2012TahunPatuhTidak PatuhPeresentase Kepatuhan WP Orang PribadiPeresentase Kepatuhan WP Badan

OPBadanOPBadanPatuhTidak PatuhPatuhTidak Patuh

2010--------

201111-0-100%0%--

2012--------

Dari tabel 3.5 dapat dilihat Wajib Pajak yang memanfaatkan jasa melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, tingkat kepatuhannya lebih tinggi atas penyampaian SPT tahunan dibandingkan dengan Wajib Pajak yang masih menggunakan cara manual. Tapi pengunaan layanan ini masih sangat minim dan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi saja yang mengunakan layanan ini. Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas ini biasanya Wajib Pajak yang bekerja di luar kota atau tidak di tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak, namun Wajib Pajak yang berada bukan ditempat ia terdaftar atau bekerja di luar kota bisa menyampaikan SPT tahunannya ke KPP terdekat dengan cara yang sama dengan tata cara penyampaian SPT tahunan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, bedanya hanya menyampiannya melalui KPP terdekat dengan Wajib Pajak. ada berapa hal yang mempengaruhi tingakat kepatuhan penyampaian SPT tahunan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir :

1. Wajib Pajak yang tidak berada di tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak atau bekerja di luar kota tersebut merasa lebih aman menyampaikan SPT tahunannya di KPP yang terdekat dengan tempat ia bekerja dan tidak perlu mengeluarkan biaya.

2. Wajib Pajak tidak memahami tata cara penyampaian SPT tahunan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi jasa atau kurir. sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan melaporan kewajiban Pajaknya kemana.3. Terjadinya sistem eror ketika menyampaikan SPT tahuna melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir, sehinga terjadinya keterlambatan atau tidak dilaporkannya SPT tahunan.

4. Kurangnya sosialisasi yang intensif dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat terhadap proses dan tatacara penyampaian SPT tahunan melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau jasa kurir.3.6 Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan Melalui e-filingMenurut data dan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan ini belumlah maksimal di bandingkan Wajib Pajak yang masih memanfaatkan cara manual. Berikut informasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, berdasarkan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan melalui e-filing untuk tahun 2010-2012:Tabel 3.6Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Atas Penyampaian SPT tahunan Melalui e-filing untuk Tahun 2010-2012

TahunPatuhTidak PatuhPeresentase Kepatuhan WP Orang PribadiPeresentase Kepatuhan WP Badan

OPBadanOPBadanPatuhTidak PatuhPatuhTidak Patuh

2010--------

2011--------

2012-1-0--100%0%

Sumber : Data yang diolah

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas ini belum maksimal karena hanya 1 Wajib Pajak saja yang menggunakan fasilitas ini. Menurut informasi yang didapat dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas ini:

1. Kurang sosialisasi dari aparat pajak atas tata cara penggunaan fasilitas ini. fasilitas e-filing ini mulai berlaku tanggal 1 Maret 2009 sesuai dengan PER-47/PJ/2008 dan mencabut peraturan KEP-05/PJ/2005 dan KEP-88/PJ/2004.2. Kurangnya pemaham Wajib Pajak terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban Perpajakannya.

3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap tata cara penyampaian SPT tahunan melalui e-filing ini.

4. Banyakanya tahapan-tahapan sebelum dapat menggunakan fasilitas e-filing tersebut, baik itu tahapan mendapatkan E-FIN, dan proses mendaftar sebagai Wajib Pajak e-filing itu sendiri. Tahapan-tahapan ini sangat membigungkan bagi Wajib Pajak.

5. Melambatnya koneksi internet saat menyampaian SPT tahunan melalui e-filing, sehinga terjadi kegagalan dalam menyampaikan SPT tahunan.

6. Terbatasannya layanan gratis untuk menyampaian SPT tahunan melalui fasilitas ini, hanya SPT tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss yang bisa menyampaikan SPT tahunannya secara gratis melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ).

7. Adanya besaran biaya bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing, selain SPT tahunan yang menggunakan formulir 1770 atau 1770ss. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikenakan oleh pihak ASP sebagai pihak swasta komersil yang menyediakan sarana e-filing.Untuk itu sebaiknya pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat memberikan sosialisasi yang berkelajutan agar Wajib Pajak memahami dan mengerti tahapan-tahapan dalam proses mendapatkan E-FIN dan proses pendaftaran e-filing itu sendiri, dan sebaiknya juga pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan juga sebaiknya pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat memberikan layanan e-filing gratis, bukan hanya SPT tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss saja, tapi mencakup semua formulir SPT, sehinga dirasa dapat merangsang Wajib Pajak Untuk menggunakan fasilitas ini.

4. SimpulanBerdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Wajib Pajak terdaftar untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 untuk Wajib Pajak Badan terdapat peningkatan sebesar 42%. Sedangkan untuk tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 untuk Wajib Pajak Badan terjadi peningkatan sebesar 35,89%. Wajib Pajak terdaftar tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi peningkatan sebesar 25,61%. Sedangkan untuk tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 16,53%

2. Wajib Pajak yang menyelenggarakan SPT tahun secara manual untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi kenaikan sebeasar 16,36% dan untuk tahun 2012 terhadap tahun 2011 terdapat kenaikan sebesar 9,02%. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan untuk tahun 2011 terhadap tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 6%, untuk tahun 2012 terhadap tahun 2011terdapat kenaikan sebesar 11.05%.

3. Penyampaian SPT tahunan secara langsung ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada dasarnya mengalami peningkatan namun karena ada peningkatan pada Wajib Pajak yang terdaftar mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ketahun. Ini dapat dilihat dari penyampian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun 2010 tingkat kepatuhan mencapai 66,43% namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sekitar 4,89%, dan ditahun 2012 mengalami penurunan tingkat kepatuhan sekitar 3,87%. Terjadi juga penurunan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT tahunan untuk Wajib Pajak Badan dari tahun ketahun, dapat dilihat presentase kepatuhan atas Penyampaian SPT tahunan untuk Wajib Pajak Badan pada tahuan 2010 tingkat kepatuhan mencapai 91,53%, namun ditahuan 2011 mengalami penurunan tingkat kepatuhan yang sangat derastis yaitu dimana tingkat kepatuhan mengalami penurun sekitar 23,2%, dan ditahuan 2012 terjadi penurunan tingkat kepatuhan pula sekitar 13,49%.

4. Untuk pemyampian SPT tahunan melalui kantor pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir, tingkat kepatuhannya mencapai 100%, namun penggunaan layanan ini belumlah maksimal karna hanya di tahun 2011 ada Wajib Pajak yang menggunakannya itu pun hanya Wajib Pajak Orang Pribadi saja dan jumlah hanya 0,03% dari total SPT tahunan yang disampaikan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

5. Penggunaan layanan e-filing terhitung sangat sedikit dibandingkan dengan penyampaian SPT tahunan secara langsung. Ini terlihat hanya di tahun 2012 ada Wajib Pajak yang menggunakan layanan ini, itu pun Wajib Pajak Badan saja dan jumlah hanya 0.05% dari total SPT tahunan yang disampaikan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Penyampaian SPT tahunan Melalui

e-filing

(X.4)

Penyampaian SPT tahunan Melalui jasa kurir

(X.3)

Penyampaian SPT tahunan Melalui kantor pos

(X.2)

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

Penyampaian SPT tahunan secara langsung

(X.1)

Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak, Penyampaian SPT tahunan .M.Rizkiyanto muza 3