12 PROSEDUR MUTU BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM
Transcript of 12 PROSEDUR MUTU BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
i
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
12 PROSEDUR MUTU
BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM
Politeknik Negeri Nusa Utara
2018
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
i
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
KATA SAMBUTAN
Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
perkenaanNya sehingga penyusunan Dokumen Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri
Nusa Utara dapat terselesaikan dengan baik.
Dokumen SPMI ini sangat penting fungsinya dalam
upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara
internal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52
telah menegaskan bahwa Penjaminan mutu
Pendidikan Tinggi wajib dilakukan secara sistimatis untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dalam Permenristekdikti
no 44 tahun 2015 juga telah ditentukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang
meliputi Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang
merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pendidikan Tinggi.
Sementara itu untuk menjamin sebuah perguruan tinggi dapat
melaksanakan kewajibannya maka pemerintah juga telah mengatur secara spesifik
dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal inilah menjadi dasar
bagi Politeknik Negeri Nusa Utara untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu
Internal secara mandiri guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan
berdaya saing.
Dalam pelaksanaannya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ada di
Politeknik Negeri Utara dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dimulai dari proses Penetapan,
Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan. P3MP telah melakukan
pengembangan dokumen SPMI yang ada sejak pertengahan tahun 2018 hingga
akhirnya telah disetujui Senat Polnustar dan ditetapkan oleh Direktur pada bulan
Desember 2018. Dengan demikian Politeknik Negeri Nusa utara telah memiliki
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
ii
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
dokumen SPMI sah untuk digunakan dalam proses penjaminan mutu pendidikan
tinggi sehingga diharapkan dapat menjamin Standar Nasional Dikti telah berjalan
dengan baik dan sesuai.
Saya selaku direktur Politeknik Negeri Nusa Utara menyambut baik
dokumen SPMI yang telah tersusun, serta menyampaikan ucapan terimakasih
kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
(P3MP), Para Pimpinan dilingkungan Polnustar dan seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Sambil terus menghimbau kepada seluruh
civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara untuk melaksanakan standar,
prosedur serta kebijakan yang telah disahkan.
Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam dokumen SPMI ini dapat
memberi manfaat bagi kita semua segenap civitas akademika Politeknik Negeri
Nusa Utara, terlebih dapat diaplikasikan secara sungguh-sungguh dalam
mewujudkan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di
Indonesia.
Tahuna, September 2018
Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong, M.Sc
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
iii
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
KATA PENGANTAR
Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karna anugerah-
Nya sehingga penyusunan buku Standar Opersional Prosedur (SOP) Keuangan
dan Bagian Umum Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) bisa diselesaikan
dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) Politeknik Negeri Nusa Utara
ini disusun dalam rangka membangun budaya dan manajemen kerja yang
professional, berkualitas, efisian dan efektif sesuai dengan prinsip good university
governance untuk mewujudkan Maju dan Sejahtera.
Karenanya semua unit kerja yang ada harus memahami bahwa SOP ini bukan
hanya kumpulan prosedur standar, melainkan pedoman dalam memberikan
pelayanan terbaik kepada semua civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara.
Sebagai sebuah pedoman, SOP ini akan terus menerus direview sejalan dengan
perkembangan Politeknik Negeri Nusa Utara sehingga kualitas kegiatan dan
layanan tetap terjamin.
Untuk itu kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam
penyusunan SOP ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Tahuna, September 2018
Wakil Direktur II
Ella H. Israel, S.E.Ak, M.Kom
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
iv
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
v
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
vi
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
vii
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... iii
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA .................................................... iv
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... vii
A. PROSEDUR MUTU KEUANGAN ........................................................................................................... 2
1. SOP PELAPORAN PAJAK .................................................................................................................... 2
2. SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL ......................................................................... 8
3. SOP PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL .................................................................... 12
B. PROSEDUR MUTU BAGIAN UMUM .................................................................................................... 16
1. SOP PENGGUNAAN STATUS BMN ............................................................................................... 16
2. SOP PERMOHONAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN BANGUNAN .................. 25
3. SOP PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN ALAT KANTOR MEUBELAIR ................... 30
4. SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN KENDARAAN ............... 35
5. SOP PELELANGAN BMN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN BMN ............................. 40
6. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ............................................................ 45
7. SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA ............................................... 51
8. SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH .................................... 56
9. SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .......................................................................... 60
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
1
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
2
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
A. PROSEDUR MUTU KEUANGAN
1. SOP PELAPORAN PAJAK
Tujuan Prosedur SOP ini bertujuan:
Untuk menjelaskan prosedur pelaporan pajak
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Menjelaskan prosedur pelaporan pajak
Standar 1. Usulan prosedur pelaporan pajak di bidang
Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Persetujuan Wadir II.
3. SK Direktur
Definisi istilah 1. Wadir II merupakan singkatan dari Wakil Direktur
II.
2. GPP merupakan singkatan dari Gaji PNS Pusat.
Dimana aplikasi ini untuk gaji pegawai dan honor
pegawai setiap awal bulan
3. SPM merupakan singkatan dari Surat Perintah
Membayar, terdapat pada aplikasi SAI (Sistem
Akuntansi Instansi) yang memuat menu SPP, SPM
dan PPSPM
4. PPABP merupakan singkatan dari Petugas
Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yaitu
pejabat yang mengurus administrasi belanja
pegawai setiap awal bulan, juga pengadministrasian
belanja pegawai
5. Verifikator Keuangan merupakan petugas yang
ditunjuk melakukan verifikasi terhadap seluruh
dokumen administrasi keuangan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
3
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
6. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, mebayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan anggaran
Prosedur 1. Petugas GPP memberikan ADK GPP kepada Petugas
SPM untuk Proses Dokumen SPM dan SPP
2. Petugas SPM menginput data dari ADK ke Aplikasi
SAI menu SPM
3. Dokumen SPM dari Petugas SPM diserahkan
kepada bagian Verifikator untuk pengecekan
kelengkapan dan kebenaran data pada Dokumen
SPM
4. setelah semua pengecekan dokumen lengkap, bagian
Verifikator meminta tanda tangan untuk lembar SSP
pada Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen SPM
dan kelengkapannya kepada PPABP, pada PPABP
melakukan pengecekan lagi dokumen SPM dan
kelengkapannya
6. PPABP menginput ke dalam Aplikasi Database eSPT
Pajak.
7. Melaporkan PPh 21 tiap awal bulan juga PPN namun
di input pada aplikasi yang berbeda. SSP di validasi
terlebih dahulu .
8. PPABP menyusun kelengkapan untuk melaporkan
pajak.
9. PPABP kemudian Melaporkan pajak Masa ke
Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.
Kualifikasi Pejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Direktur
2. Wadir II
3. Kepala Bagian Adm Umum dan Keuangan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
4
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
4. Bendahara Pengeluaran
Bagan alir Prosedur (Lihat bagan di bagian bawah)
Catatan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
untuk honor, serdos dan lain-lain harus disertai
lampiran daftar PNS dan tarif pengenaan pajaknya.
Referensi 1. UU No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga UU No. 6
tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perpajakan
2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
3. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
4. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan Barang
Mewah
5. UU No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas UU
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
6. UU No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU
No. 7 Tahun 1983
7. Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 Tahun 2008
perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000
tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya
9. PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis tata cara
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak
penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan
pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan orang pribadi.
10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Pendirian OTK Politeknik Negeri Nusa Utara
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
statuta Polnustar.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
5
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR
SOP PELAPORAN PAJAK
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
GPP
Petugas
SPM
Verifikator
Bendahara
Pengeluarn
PPABP
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Petugas GPP memberikan ADK GPP kepada Petugas SPM untuk Proses Dokumen SPM dan SPP
Data ADK
20 menit
Surat
2 Petugas SPM menginput data dari ADK ke Aplikasi SAI menu SPM
Data ADK
10 menit
Berkas
3
Dokumen SPM dari Petugas SPM diserahkan kepada bagian Verifikator untuk pengecekan kelengkapan dan kebenaran data pada Dokumen SPM
Dokumen SPM dan kelengkapan
30 menit
Berkas
4 setelah semua pengecekan dokumen lengkap, bagian Verifikator meminta tanda tangan untuk lembar SSP pada Bendahara Pengeluaran
Dokumen SPM dan kelengkapan
10 menit
Berkas
5 Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen SPM dan kelengkapannya kepada PPABP, pada PPABP melakukan pengecekan lagi dokumen SPM dan kelengkapannya
Dokumen SPM dan kelengkapan
30 menit
Berkas
6 PPABP menginput ke dalam Aplikasi Database eSPT Pajak.
Database Aplikasi eSPT PPh & PPN
2 Jam
Berkas
7 Melaporkan PPh 21 tiap awal bulan juga PPN namun di input pada aplikasi yang berbeda.
Database Aplikasi eSPT PPh & PPN
2 jam
Berkas
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
6
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
SSP di validasi terlebih dahulu .
8 PPABP menyusun kelengkapan untuk melaporkan pajak.
Dokumen SPT, lampiran SSP dan Database Aplikasi
2 Jam
Berkas
9 PPABP kemudian Melaporkan pajak Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.
2 Jam
Berkas
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
7
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
8
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
2. SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
Tujuan Prosedur Proses Penetapan Uang Kuliah Tunggal di
lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penetapan uang kuliah tunggal
bagi mahasiswa.
Standar Penetapan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa.
Definisi istilah 1. Biaya kuliah tunggal ( BKT ) adalah keseluruhan
biaya operasional yang terkait langsung dengan
proses pembelajaran mahasiswa per semester pada
program studi di Politeknik Negeri Nusa Utara.
2. Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Biaya Yang di
tanggung setiap mahasiswa berdasarkan
kemampuan ekonominya.
Prosedur 1. Mengajukan Penerbitan SK Panitia negosiasi UKT .
2. Menerima Sk Panitia negosiator UKT .
3. Mahasiswa memasukan dokumen kepada panitia
berupa fotocopy kartu keluarga, slip gaji / surat
keterangan penghasilan orang tua / wali mahasiswa.
4. Membuat surat undangan negosiasi UKT ke orang
tua mahasiswa.
5. Melakukan negosiasi dengan orang tua mahasiswa.
6. Menghimpun surat persetujuan orang tua / wali
kesediaan membayar UKT yang telah di tetapkan
bersama.
7. Penetapan UKT.
8. Mengajukan Penerbitan SK Penetapan UKT.
9. Menyerahkan SK penetapan UKT ke bendahara
penerimaan.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
9
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
KualifikasiPejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Mahasiswa
2. Kasubag Kepegawaian dan Keungan
3. Kabag Umum
4. Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan
Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi;
2. Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan
perguruan tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
10
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
DIAGRAM ALIR SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL ( UKT )
N
o
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Wakil
Direktur
Bidang
II
Panitia Bendah
ara
Penerim
aan
Mahasi
swa
Persyarat
an/
Perlengk
apan
Wak
tu
Output
1 Mengajukan
penerbitan SK
Panitia
negosiator UKT
Draf SK
Panitia
Negosiat
or UKT
1
hari
Terbitn
ya SK
Panitia
2
Menerima SK
Panitia
SK
Panitia
Negosiat
or UKT
1
hari
Diterim
a nya
SK
Panitia
3
Memasukan
dokumen
fotocopy kartu
keluarga, slip
gaji, dan surat
keterangan
penghasilan
orang tua kepada
panitia
Persyarat
an
Penetapa
n UKT
1
hari
Fotocop
y Kartu
keluarg
a, slip
Gaji.
Surat
keteran
gan
penghas
ilan
orang
tua
mahasis
wa /
wali
yang
membia
yai
4 Membuat surat
undangan
negosiasi UKT
kepada orang tua
mahasiswa.
Draf
Undanga
n
1
hari
Surat
Undang
an
5 Melakukan
negosiasi UKT
dengan orang tua.
Surat
Undanga
n
1
hari
Surat
persetuj
uan
6 Menghimpun
surat persetujuan
orang tua / wali
kesediaan
membayar UKT.
Surat
Persetuju
an
1
hari
Hasil
penetap
an tarif
UKT
7 Mengajukan
penerbitan SK
penetapan UKT
Draf
penetapa
n tarif
UKT
1
hari
Penetap
an UKT
8 Menyerahkan SK
pembayaran
UKT ke
bendahara
penerimaan.
Draf SK
penetapa
n UKT
1
hari
SK
penetapa
n UKT
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
11
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
12
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
3. SOP PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
Tujuan Prosedur Proses Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di
lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Pembayaran uang kuliah tunggal bagi
mahasiswa.
Standar Pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa.
Definisi istilah Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Biaya Yang di tanggung
setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan
ekonominya.
Prosedur 1. Mahasiswa membayar UKT ke Bank BNI.
2. Mahasiswa menerima Bukti Setoran pembayaran
UKT.
3. Mahasiswa menyerahkan Bukti Setoran UKT ke
Bendahara Penerimaan Pembantu.
4. Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan Surat
Keterangan telah melunasi UKT.
5. Mahasiswa menyerahkan Surat Keterangan kepada
petugas akademik.
6. Petugas Akademik memberikan KRS kepada
Mahasiswa
KualifikasiPejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Mahasiswa
2. Bendahara Penerimaan
3. Bidang Akademik
Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
13
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
2. Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan
perguruan tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah
tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di
lingkungan Kemetrian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan
Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
14
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
DIAGRAM ALIR
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Mahasiswa
Bank BNI
Bendahara
Penerimaan
Akademik
Persyaratan/ Perlengkapa
n
Waktu Output
1 Mahasiswa
membayar UKT ke Bank BNI
Tarif UKT
20 Menit
Besaran UKT
2
Mahasiswa memasukan slip
pembayaran UKT
Besaran UKT
20 Menit
Bukti Setoran
3
Pihak Bank menyerahkan
Bukti slip pembayaran UKT
Bukti Setora
n
10 Menit
Bukti Setoran
UKT
4
Mahasiswa menyerahkan
Bukti Setoran UKT ke Bendahara Penerimaan
Copian Bukti Setoran UKT
10 Menit
Bukti Setoran
5
Bendahara Penerimaan
memberikan Surat Keterangan telah melunasi UKT.
Bukti Setoran UKT
10 Menit
Surat Keteranga
n
6
Mahasiswa menyerahkan surat
keterangan ke Petugas Akademik
kemudian diberikan KRS
Surat
Keterangan
10 Menit
KRS
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
15
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
16
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
B. PROSEDUR MUTU BAGIAN UMUM
1. SOP PENGGUNAAN STATUS BMN
Tujuan Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada
unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku bagi
Pengelola Barang Milik Negara.
Standar Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
Definisi istilah
1. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. KIB adalah Kartu Identitas Barang yang memuat
informasi tentang rincian barang.
3. PSP adalah Penetapan Status Penggunaan yang
diajukan Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna
Barang dan Pengelola Barang.
4. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Kepala Satuan
Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasannya dengan sebaik-baiknya.
5. PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan.
6. KMK adalah Keputusan Menteri Keuangan.
7. KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang. Politeknik Negeri Nusa Utara termasuk
dalam kewenangan KPKNL Manado.
8. Kanwil DJKN adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara. Politeknik Negeri Nusa
Utara termasuk dalam kewenangan Kanwil DJKN
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
17
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku
Utara.
9. DJKN adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
10. SIMAK-BMN adalah Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara.
11. SIMAN adalah Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara.
12. SK PSP BMN adalah Surat Keputusan Penetapan
Satus Penggunaan Barang Milik Negara yang
dikeluarkan oleh Pengguna Barang dan Pengelola
Barang.
13. Kasubag Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum.
14. Kabag Umum dan Keuangan adalah Kepala Bagian
Umum dan Keuangan.
15. ADK adalah Arsip Data Komputer.
Prosedur 1. Petugas BMN memilah dan mencetak daftar BMN
yang akan diajukan penetapan status penggunaan.
2. Administrator BMN menginventaris fisik BMN
berdasarkan daftar dari petugas BMN dan
memeriksa kesesuaian.
3. Petugas BMN mengidentifikasi dan mengklasifikasi
BMN sesuai dengan jenis BMN, mencetak KIB, dan
laporan kondisi barang dari aplikasi SIMAK-BMN.
4. Kasubag Umum menandatangani KIB.
5. Administrator BMN membuat surat permohonan
PSP dan kelengkapan berkas berdasarkan PMK
Nomor 87 /PMK.06/2016.
6. Kabag Umum dan Keuangan validasi surat dan
kelengkapan berkas. Apabila berkas lengkap
dilanjutkan penandatangan direktur, sedangkan
apabila berkas belum lengkap akan dikembalikan
ke administrator BMN untuk dilengkapi.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
18
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
7. Direktur selaku KPB menandatangani surat dan
kelengkapan berkas.
8. Petugas BMN mengirimkan berkas permohonan
PSP sesuai dengan klasifikasi berdasarkan KMK
Nomor 229/KM.6/2016 ke Eselon I / KPKNL /
Kanwil DJKN / DJKN
9. Proses penerbitan SK PSP BMN di Eselon I / KPKNL
/ Kanwil DJKN / DJKN. Permohonan PSP BMN
yang disetujui akan terbit SK untuk kemudian
diinput. Apabila permohonan tidak disetujui,
administrator akan melengkapi kekurangan berkas
untuk selanjutnya dilakukan pengiriman kembali
permohonan PSP BMN.
10. Petugas BMN menerima SK PSP BMN dari masing
masing permohonan dan menginput ke dalam
aplikasi SIMAN.
11. Administrator BMN mengarsip SK PSP BMN.
Kualifikasi Pejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Petugas BMN
2. Administrator BMN
3. Kasubag Umum
4. Kabag Umum dan Keuangan
5. Direktur
6. Eselon I / KPKNL / Kanwil DJKN / DJKN
Bagan Alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan SK PSP BMN disimpan dengan klasifikasi berdasarkan
penerbit SK.
Referensi 1. Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 Ps. 9
huruf f (Keuangan Negara) : Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang mempunyai tugas mengelola barang
milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
19
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
jawab Kementerian Negara / Lembaga yang
dipimpinnya.
2. Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2014 Ps. 44
Bab VII (Perbendaharaan Negara) : Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib
mengelola dan menatausahakan BMN/D yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 181
/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No
52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian BMN
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No
87/PMK.06//2016 Perubahan atas PMK No
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan BMN
7. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah
Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN dan
Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Pendirian OTK Politeknik Negeri Nusa Utara
10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
statuta Polnustar.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
21
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
22
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
23
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
24
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
25
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
2. SOP PERMOHONAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN BANGUNAN
Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada
unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri
Nusa Utara.
2. Proses penghapusan barang milik negara pada unit
kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan
penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini
berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.
Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan
yang akan dibangun kembali
Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Penghapusan adalah Tindakan menghapus Barang
Milik Negara dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia
Penghapusan ke Direktur.
2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
26
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
3. Panitia memeriksa barang yang akan dihapus.
4. Panitia membuat surat permohonan penaksiran
harga bangunan kepada KPKNL.
5. Mengumpulkan berkas penghapusan BMN yang
akan dihapus.
6. Mengusulkan penghapusan BMN ke Eselon
I/KPKNL.
7. Menerima SK penghapusan BMN yang diterbitkan
oleh Eselon I.
8. Melaksanakan penghapusan.
Kualifikasi Pejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Penghapusan BMN
3. KPKNL
4. Eselon I
Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
27
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018
tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
28
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
DIAGRAM ALIR
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI
N
o
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Subag
umum Panitia
Persyaratan/
Perlengkapan Wakt
u
Output
1 Mengajukan penerbitan
SK Panitia Penghapusan
ke Direktur
Referensi
penunjang 5 hari Terbitnya SK
Panitia
2
Menerima SK Panitia
Penghapusan
Referensi
penunjang
1 hari diterimanya
SK Panitia
3
Memeriksa barang yang
akan dihapus
Laporan
Kondisi
Barang
3 hari Daftar barang
yang akan di
hapus
4 Membuat surat
permohonan penaksiran
harga bangunan kepada
KPKNL
Laporan
kondisi barang
1 hari Surat
permohonan
penaksiran
5 Mendampingi Petugas
KPKNL dalam
melaksanakan penelitian
dan penilaian Barang
Milik Negara yang akan
dihapus.
Barang Milik
Negara
3 hari Laporan
kondisi
barang
6 Melakukan pemotretan
bangunan yang akan
dihapus, disertai
penjelasan penggunaan
bangunan dan membuat
laporan BMN
Barang yang
akan dihapus
dan Aplikasi
SIMAK BMN
1 hari Foto-foto
gedung yang
dihapus dan
Laporan
BMN
7 Menghimpun berkas
pengha pusan BMN yang
akan dihapus
Berkas yang
disyaratkan
1 hari Terkumpulny
a berkas
permohonan
8 Mengusulkan
penghapusan BMN ke
Eselon I / KPKNL
Berkas
Penghapusan
BMN
1 hari Diterimanya
berkas
permohonan
penghapusan
9 Menerima SK
Penghapusan BMN yang
diterbitkan oleh Eselon I
SK
Penghapusan
20
hari
Sampainya
SK
Penghapusan
ke satker
yang
mengajukan
10 Melaksanakan
Penghapusan
SK
Penghapusan
dan
lampirannya
30
hari
Tersimpanny
a SK
Penghapusan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
29
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
30
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
3. SOP PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN ALAT KANTOR MEUBELAIR
Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada
unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri
Nusa Utara.
2. Proses penghapusan barang milik negara pada unit
kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan
penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini
berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.
Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan
Kantor/Meubelair
Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Penghapusan adalah Tindakan menghapus Barang
Milik Negara dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia
Penghapusan ke Direktur.
2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
31
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
3. Panitia menginventarisir barang yang akan dihapus.
4. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan
dihapus.
5. Panitia melakukan pemotretan BMN yang akan
dihapus.
6. Panitia mengusulkan Surat Pernyataan
penghapusan tidak mengganggu kelancaran
operasional dan Surat Pernyataan limit serta
Laporan BMN.
7. Panitia menghimpun berkas penghapusan BMN
yang akan dihapus.
8. Kasubag umum mengajukan permohonan
rekomendasi penghapusan BMN ke KPKNL.
9. Kasubag Umum mengusulkan permohonan
penghapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK
Penghapusan BMN
10. Menerima SK penghapusan BMN dari Eselon I.
11. Melaksanakan penghapusan.
Kualifikasi Pejabat/
petugas yang
menjalankan SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Penghapusan BMN
3. KPKNL
4. Eselon I
Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
32
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan BMN;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang
pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa
Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
33
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR / MEUBELAIR
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Subbag umum
Panitia Persyaratan/ Perlengkapa
n
Waktu
Output
1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan
Referensi penunjang
5 hari
Berkas permo-honan panitia penghapusan
2
Menerima SK Panitia Penghapusan
Referensi penunjang
1 hari
Terbitnya SK Panitia
3 Menginventarisir barang yang akan dihapus
Laporan kondisi barang
3 hari
Daftar barang yang akan di hapus
4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus
Barang Milik Negara
5 hari
Laporan kondisi barang
5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus
Barang yang akan dihapus
2 hari
Foto-foto BMN yang akan dihapus
6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN
Kondisi barang
1 hari
Surat pernyataan dan laporan BMN
7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus
Berkas yang disyaratkan
1 hari
Terkumpulnya berkas permohonan
8 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL
Lampiran surat permohonan
7 hari
Surat Rekomendasi dari KPKNL
9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN
Rekomendasi dari KPKNL dan lampirannya
20 hari
Surat Permohonan SK Penghapusan
10 Menerima SK Penghapusan BMN dari Eselon I
SK Penghapusan
5 hari
Sampainya SK Penghapusan ke panitia mengajukan
11 Melaksanakan penghapusan
SK Penghapusan dan lampirannya
30 hari
Terlaksananya Penghapusan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
34
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
35
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
4. SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN KENDARAAN
Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada
unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri
Nusa Utara.
2. Proses penghapusan barang milik negara pada unit
kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.
Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Bermotor
Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Penghapusan adalah Tindakan menghapus Barang
Milik Negara dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan ke Direktur.
2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN. 3. Panitia menginventarisir barang yang akan dihapus. 4. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan
dihapus. 5. Panitia melakukan pemotretan BMN yang akan
dihapus. 6. Panitia membuat Surat Permohonan penilaian
kendaraan dari KPKNL. 7. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan
dihapus. 8. Panitia mengusulkan penerbitan surat pernyataan
penghapusan tidak menganggu kelancaran
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
36
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
operasional dan surat pernyataan limit serta laporan BMN.
9. Panitia Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus.
10. Kasubag umum mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan BMN ke KPKNL.
11. Kasubag umum membuat usul permohonan penghapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK penghapusan BMN.
12. Menerima SK penghapusan BMN dari Eselon I. 13. Melaksanakan penghapusan.
Kualifikasi Pejabat/ petugas yang menjalankan SOP
1. Kasubag Umum 2. Panitia Penghapusan BMN 3. KPKNL 4. Eselon I
Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
37
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Subag umum
Panitia Persyarata
n/ Perlengkap
an
Waktu
Output
1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan
Referensi penunjang
5 hari
Terbitnya SK
2
Menerima SK Panitia Penghapusan
Referensi penunjang
5 hari
diterimanya SK
3 Menginventarisir barang yang akan dihapus
Laporan kondisi barang
3 hari
Daftar barang yang akan di hapus
4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus
Barang Milik Negara
5 hari
Laporan kondisi barang
5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus
Barang yang akan dihapus
2 hari
Foto-foto BMN yang akan dihapus
6 Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke KPKNL
Berkas penghapusan
3 hari
Surat permohonan penilaian
7 Pemeriksaan Kendaraan dari KPKNL
Barang Milik Negara
3 hari
Laporan kondisi barang
8 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus
Barang Milik Negara
5 hari
Laporan kondisi barang
9 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN
Kondisi barang
1 hari
Surat pernyataan dan laporan BMN
10 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus
Berkas yang disyaratkan
1 hari
Terkumpulnya berkas permohonan
Tidak
Ya
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
38
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
11 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL
Lampiran surat permohonan
7 hari
Surat Rekomendasi dari KPKNL
12 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya
20 hari
Surat Permohonan SK Penghapusan
13 Menerima SK Penghapusan BMN dari Eselon I
SK Penghapusan
1 hari
Sampainya SK Penghapusan kepada Panitia
14 Melaksanakan penghapusan
BA Penghapusan
30 hari
Tersimpannya SK Penghapusan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
39
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
40
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
5. SOP PELELANGAN BMN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN BMN
Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di
lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
2. Proses penghapusan barang milik negara pada unit
kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
3. Proses Pelelangan barang milik Negara pada unit kerja
di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
Luas Lingkup
Prosedur dan
Penggunaannya
Prosedur ini mencakup Penatausahaan, penghapusan dan
pelelangan Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku
bagi Pengelola Barang Milik Negara.
Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan
Dinas Bermotor
Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Penghapusan adalah Tindakan menghapus Barang
Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan
surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.
Prosedur 1. Kasubag Umum mengusulkan penerbitan SK Panitia
Lelang dan Penjabat Penjual ke Direktur.
2. Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat Penjual.
3. Panitia menghimpun dokumen penghapusan.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
41
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
4. Panitia mengajukan permohonan waktu lelang ke
KPKNL.
5. Panitia mengumumkan lelang BMN.
6. Panitia membuat laporan hasil pelengan ke KPKNL.
7. Kasubag umum mengarsipkan hasil pelelangan.
Kualifikasi
Pejabat/ petugas
yang menjalankan
SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Lelang
3. Penjabat Penjual
4. KPKNL
5. Eselon I
Bagan alir
Prosedur
Dapat dilihat di bawah
Catatan
Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi BMN;
4. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen
KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
42
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang
pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
43
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR
SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Subag umum
Panitia Persyaratan/
Perlengkapan Wakt
u Output
1
Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual ke Direktur
Referensi Penunjang
5 hari SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual
2 Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari Direktur
2
Menghimpun dokumen penghapusan
Berkas penghapusan
1 hari Terhimpun berkas penghapusan
3 Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL
SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan
3 hari Surat permohonan Lelang
4 Mengumumkan lelang Barang Milik Negara.
Penetapan waktu lelang dari KPKNL
5 hari Pengumuman lelang BMN
5 Pelelangan Barang Milik Negara
Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan
1 hari Risalah lelang, bukti setor hasil lelang
6 Membuat laporan hasil pelelangan ke KPKNL dan Eselon I
Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang yang di lelang
3 hari Laporan hasil pelelangan
7 Mengarsipkan hasil pelelangan
Risalah lelang dan lampirannya
10 menit
Tersimpannya risalah lelang dan lampirannya
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
44
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
45
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
6. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
TUJUAN PROSEDUR Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di
lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
LUAS LINGKUP
PROSEDUR DAN
PENGGUNAANNYA
Prosedur ini mencakup Penatausahaan Barang Milik
Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang
Milik Negara.
STANDAR Penatausahaan Barang Milik Negara
DEFINISI ISTILAH 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
PROSEDUR 1. Menghimpun data awal
2. Menginput data barang inventaris dalam aplikasi
SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan,
penghapusan dan lain-lain yang berke naan
dengan BMN
3. Memberi kode register dan label kode register
barang inventaris
4. Memeriksa kondisi barang inventaris dan
menginput ke aplikasi SIMAK BMN
5. Membuat DBR, DBL dan KIB
6. SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi
persedian setiap semester
7. Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak
BMN ke SAIBA setiap bulan
8. Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN
dan SAIBA serta BA Akurasi data
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
46
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
9. Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke
aplikasi e-Rekon setiap bulan
10. Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK
BMN ke KPKNL setiap semester
11. Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke
Korwil dan Eselon I
12. Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang,
Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN,
Laporan Kondisi Barang untuk DIPA
13. Menyampaikan Laporan Kuasa pengguna barang
Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN,
laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan
tanda tangan Kuasa Pengguna Barang
14. Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca,
Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan
kondisi barang
15. Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang,
Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN,
Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi
KUALIFIKASI
PEJABAT/ PETUGAS
YANG
MENJALANKAN SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Lelang
3. Penjabat Penjual
4. KPKNL
5. Eselon I
BAGAN ALIR
PROSEDUR
Dapat dilihat di bawah
CATATAN
REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Peraturan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
47
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan
Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018
tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
48
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas
BMN KPKNL
Kabag Umum
Persyaratan/ Perlengkapa
n
Waktu
Output
1
Menghimpun data awal
BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah
60 meni
t
Terkumpulnya dokumen data dukung
2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, penghapusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN
Aplikasi SIMAK BMN dan data sumber
60 meni
t
Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN
3 Memberi kode register dan label kode register barang inventaris
Data barang dari SIMAK BMN
60 meni
t
Label kode register BMN
4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN
Barang Milik Negara
10 hari
Laporan kondisi barang
5 Membuat DBR, DBL dan KIB
ADK SIMAK BMN
5 hari
DBR, DBL, dan KIB
6 SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap semester
ADK aplikasi persediaan
15 meni
t
Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN
7 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAIBA setiap bulan
ADK SIMAK BMN
30 meni
t
Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAIBA dan data telah Direkonsiliasi
8 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAIBA serta BA Akurasi data
ADK Kirim bulanan SIMAK BMN
60 Men
it
BA Rekonsiliasi internal
9 Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi e-Rekon setiap bulan
ADK SIMAK BMN yang telah
1 jam Terkirimnya data SIMAK BMN ke
Tidak
Ya
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
49
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
rekonsiliasi dengan SAIBA
Aplikasi e-Rekon
10 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester
ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAIBA
3 hari
Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL
11 Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil dan Eselon I
Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL
3 jam
Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke korwil dan Eselon I
12
Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA
ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAIBA dan KPKNL
10 hari
Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang
13 Menyampaikan Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang
Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang
5 jam
Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang
14 Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang
laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang
1 hari
laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid
15 Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi
Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang
30 Men
it
Semua Laporan terarsipkan
Tidak
Ya
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
50
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
51
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
7. SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TUJUAN
PROSEDUR
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan
Tahunan pada unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri
Nusa Utara.
LUAS LINGKUP
PROSEDUR DAN
PENGGUNAANNYA
Prosedur ini mencakup Penyusunan Laporan Barang
Milik Negara Semesteran dan Tahunan. Prosedur ini
berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.
STANDAR Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
Semesteran dan Tahunan
DEFINISI ISTILAH 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
PROSEDUR 1. Menghimpun data awal
2. Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN
3. Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN
4. Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN
beserta data dukung
5. Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan
CRBMN final (yang telah diperiksa
6. Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN
untuk diminta paraf dan tanda tangan
7. BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke
bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan
Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan
CRBMN ke Korwil dan KPKNL
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
52
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
8. Menjilid dan mengirim laporan BMN dan
CRBMN ke korwil, KPKNL dan Eselon I
KUALIFIKASI
PEJABAT/ PETUGAS
YANG
MENJALANKAN
SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Lelang
3. Penjabat Penjual
4. KPKNL
5. Eselon I
BAGAN ALIR
PROSEDUR
Dapat dilihat di bawah
CATATAN
REFERENSI 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018
tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
53
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
SEMESTERAN DAN TAHUNAN
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
BMN
Kasubbag
Umum
PPK Kabag Umum
dan Keuang
an
Persyaratan/ Perlengkapa
n
Waktu
Output
1
Menghimpun data awal
LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN
30 meni
t
Terkumpulnya data dukung
2 Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN
File draf Laporan
BMN dan CRBMN
2 hari
Tersusunnya draf Laporan
BMN dan CRBMN yang
telah diedit 3 Mencetak
konsep laporan BMN dan CRBMN
File draf Laporan
BMN dan CRMBN
1 jam Tercetaknya draf Laporan
BMN dan CRBMN
4 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung
Hardcopy draf laporan
BMN dan CRBMN
1 hari
Terkoreksinya daftar laporan
BMN dan CRBMN
5 Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)
Draf Laporan
BMN dan CRBMN
yang telah diperiksa
2 jam
Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN
final
6 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan
Laporan BMN dan CRBMN
final
1 hari
Laporan BMN telah
ditandatangani
7 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuangan, serta
Laporan BMN dan CRBMN
final beserta data
dukungnya baik
softcopy maupun
hard copy
2 hari
Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta
data dukungnya
baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung
Tidak
Ya Ya Tidak
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
54
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL
Laporan Keuangan
8 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil, KPKNL dan Eselon I
Softcopy laporan
BMN dan CRBMN
1 hari
Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi
SIMAK BMN
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
55
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
56
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
8. SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH
TUJUAN
PROSEDUR
Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di
lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.
LUAS LINGKUP
PROSEDUR DAN
PENGGUNAANN
YA
Prosedur ini mencakup Penatausahaan Barang Milik
Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang
Milik Negara.
STANDAR Penatausahaan Barang Milik Negara
DEFINISI
ISTILAH
1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
PROSEDUR 1. Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada
2. Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap
3. Mencetak laporan identifikasi dan monitoring
sertifikasi
4. Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring
serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh
Pimpinan
5. Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring
sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan Eselon I
6. Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring
sertifikasi
KUALIFIKASI
PEJABAT/
PETUGAS YANG
1. Kasubag Umum
2. Panitia Lelang
3. Penjabat Penjual
4. KPKNL
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
57
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
MENJALANKAN
SOP
5. Eselon I
BAGAN ALIR
PROSEDUR
Dapat dilihat di bawah
CATATAN
REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen
KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang
pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa
Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
58
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
DIAGRAM ALIR
SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas BMN
Kasubbag
Umum
Kabag Umum
dan Keuan
gan
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada
Sertifikat Tanah
30 menit
Terinventarisnya data tanah yang ada
2 Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap
Sertifikat tanah
2 jam Terinputnya data-data tanah kedalam aplikasi Simantap
3 Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
ADK Simantap
15 menit
Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
4 Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan
5 Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan Eselon I
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
6 Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
15 menit
Semua laporan terarsipkan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
59
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
60
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
9. SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TUJUAN PROSEDUR Pengawasan dan Pengendalain barang milik negara
pada unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri
Nusa Utara.
LUAS LINGKUP
PROSEDUR DAN
PENGGUNAANNYA
Prosedur ini mencakup Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara. Prosedur ini
berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.
STANDAR Pengawasan dan Pengendalian
DEFINISI ISTILAH 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
PROSEDUR 1. Menghimpun data-data yang digunakan untuk
Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penata usahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN Menerima
SK Panitia Lelang dan Penjabat Penjual.
2. Melakukan pemantauan terkait penggunaan,
pemanfaatan, pe mindahtanganan,
penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan
BMN
3. Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe
mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan
dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau surat permintaan
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
61
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
penertiban BMN dari pengolah barangPanitia
mengumumkan lelang BMN.
4. Membuat laporan hasil peng awasan dan
pengendalian BMN kepada KPKNL dan
ditembuskan kepada Eselon I Kasubag umum
mengarsipkan hasil pelelangan.
5. Mengirimkan laporan hasil pengawasan dan
pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan
kepada Eselon I
6. Mengarsipkan laporan pengawasan dan
pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan
kepada Eselon I
KUALIFIKASI
PEJABAT/ PETUGAS
YANG
MENJALANKAN SOP
1. Kasubag Umum
2. Panitia Lelang
3. Penjabat Penjual
4. KPKNL
5. Eselon I
BAGAN ALIR
PROSEDUR
Dapat dilihat di bawah
CATATAN
REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2008;
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4
September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
62
12 SOP KEUAN
GAN DAN
BAGIAN UM
UM
3. PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27
Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24
Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018
tentang pengangkatan Direktur Politeknik
Negeri Nusa Utara.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara
63
12 S
OP K
EUAN
GAN
DAN
BAG
IAN
UM
UM
DIAGRAM ALIR
SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas Pelaksa
na
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN
SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya
2 jam
Terhimpunnya data-data sumber
2
Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN
Himpunan data sumber
3 hari
Hasil dari pemantauan
3 Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 hari
Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian
4 Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I
Hasil pemantauan dan hasil penertiban
1 hari
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
5 Mengirimkan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
1 hari
Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
6 Mengarsipkan laporan pengawasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 meni
t
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan
Tidak
Ya