12 PROSEDUR MUTU BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan

P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara

i

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

12 PROSEDUR MUTU

BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

Politeknik Negeri Nusa Utara

2018



i

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

KATA SAMBUTAN

Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

perkenaanNya sehingga penyusunan Dokumen Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri

Nusa Utara dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen SPMI ini sangat penting fungsinya dalam

upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara

internal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52

telah menegaskan bahwa Penjaminan mutu

Pendidikan Tinggi wajib dilakukan secara sistimatis untuk meningkatkan mutu

Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dalam Permenristekdikti

no 44 tahun 2015 juga telah ditentukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang

meliputi Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pendidikan Tinggi.

Sementara itu untuk menjamin sebuah perguruan tinggi dapat

melaksanakan kewajibannya maka pemerintah juga telah mengatur secara spesifik

dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal inilah menjadi dasar

bagi Politeknik Negeri Nusa Utara untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu

Internal secara mandiri guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan

berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ada di

Politeknik Negeri Utara dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan

Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dimulai dari proses Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan. P3MP telah melakukan

pengembangan dokumen SPMI yang ada sejak pertengahan tahun 2018 hingga

akhirnya telah disetujui Senat Polnustar dan ditetapkan oleh Direktur pada bulan

Desember 2018. Dengan demikian Politeknik Negeri Nusa utara telah memiliki



ii

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

dokumen SPMI sah untuk digunakan dalam proses penjaminan mutu pendidikan

tinggi sehingga diharapkan dapat menjamin Standar Nasional Dikti telah berjalan

dengan baik dan sesuai.

Saya selaku direktur Politeknik Negeri Nusa Utara menyambut baik

dokumen SPMI yang telah tersusun, serta menyampaikan ucapan terimakasih

kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan

(P3MP), Para Pimpinan dilingkungan Polnustar dan seluruh pihak yang terlibat

dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Sambil terus menghimbau kepada seluruh

civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara untuk melaksanakan standar,

prosedur serta kebijakan yang telah disahkan.

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam dokumen SPMI ini dapat

memberi manfaat bagi kita semua segenap civitas akademika Politeknik Negeri

Nusa Utara, terlebih dapat diaplikasikan secara sungguh-sungguh dalam

mewujudkan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di

Indonesia.

Tahuna, September 2018


Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong, M.Sc



iii

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karna anugerah-

Nya sehingga penyusunan buku Standar Opersional Prosedur (SOP) Keuangan

dan Bagian Umum Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) bisa diselesaikan

dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) Politeknik Negeri Nusa Utara

ini disusun dalam rangka membangun budaya dan manajemen kerja yang

professional, berkualitas, efisian dan efektif sesuai dengan prinsip good university

governance untuk mewujudkan Maju dan Sejahtera.

Karenanya semua unit kerja yang ada harus memahami bahwa SOP ini bukan

hanya kumpulan prosedur standar, melainkan pedoman dalam memberikan

pelayanan terbaik kepada semua civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara.

Sebagai sebuah pedoman, SOP ini akan terus menerus direview sejalan dengan

perkembangan Politeknik Negeri Nusa Utara sehingga kualitas kegiatan dan

layanan tetap terjamin.

Untuk itu kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam

penyusunan SOP ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tahuna, September 2018

Wakil Direktur II

Ella H. Israel, S.E.Ak, M.Kom



iv

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA



v

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



vi

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



vii

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... iii

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA .................................................... iv

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... vii

A. PROSEDUR MUTU KEUANGAN ........................................................................................................... 2

1. SOP PELAPORAN PAJAK .................................................................................................................... 2

2. SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL ......................................................................... 8

3. SOP PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL .................................................................... 12

B. PROSEDUR MUTU BAGIAN UMUM .................................................................................................... 16

1. SOP PENGGUNAAN STATUS BMN ............................................................................................... 16

2. SOP PERMOHONAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN BANGUNAN .................. 25

3. SOP PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN ALAT KANTOR MEUBELAIR ................... 30

4. SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN KENDARAAN ............... 35

5. SOP PELELANGAN BMN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN BMN ............................. 40

6. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ............................................................ 45

7. SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA ............................................... 51

8. SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH .................................... 56

9. SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .......................................................................... 60



1

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



2

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

A. PROSEDUR MUTU KEUANGAN

1. SOP PELAPORAN PAJAK

Tujuan Prosedur SOP ini bertujuan:

Untuk menjelaskan prosedur pelaporan pajak

Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Menjelaskan prosedur pelaporan pajak

Standar 1. Usulan prosedur pelaporan pajak di bidang

Administrasi Umum dan Keuangan.

2. Persetujuan Wadir II.

3. SK Direktur

Definisi istilah 1. Wadir II merupakan singkatan dari Wakil Direktur

II.

2. GPP merupakan singkatan dari Gaji PNS Pusat.

Dimana aplikasi ini untuk gaji pegawai dan honor

pegawai setiap awal bulan

3. SPM merupakan singkatan dari Surat Perintah

Membayar, terdapat pada aplikasi SAI (Sistem

Akuntansi Instansi) yang memuat menu SPP, SPM

dan PPSPM

4. PPABP merupakan singkatan dari Petugas

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yaitu

pejabat yang mengurus administrasi belanja

pegawai setiap awal bulan, juga pengadministrasian

belanja pegawai

5. Verifikator Keuangan merupakan petugas yang

ditunjuk melakukan verifikasi terhadap seluruh

dokumen administrasi keuangan



3

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

6. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat yang ditunjuk

menerima, menyimpan, mebayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan anggaran

Prosedur 1. Petugas GPP memberikan ADK GPP kepada Petugas

SPM untuk Proses Dokumen SPM dan SPP

2. Petugas SPM menginput data dari ADK ke Aplikasi

SAI menu SPM

3. Dokumen SPM dari Petugas SPM diserahkan

kepada bagian Verifikator untuk pengecekan

kelengkapan dan kebenaran data pada Dokumen

SPM

4. setelah semua pengecekan dokumen lengkap, bagian

Verifikator meminta tanda tangan untuk lembar SSP

pada Bendahara Pengeluaran

5. Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen SPM

dan kelengkapannya kepada PPABP, pada PPABP

melakukan pengecekan lagi dokumen SPM dan

kelengkapannya

6. PPABP menginput ke dalam Aplikasi Database eSPT

Pajak.

7. Melaporkan PPh 21 tiap awal bulan juga PPN namun

di input pada aplikasi yang berbeda. SSP di validasi

terlebih dahulu .

8. PPABP menyusun kelengkapan untuk melaporkan

pajak.

9. PPABP kemudian Melaporkan pajak Masa ke

Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.

Kualifikasi Pejabat/

petugas yang

menjalankan SOP

1. Direktur

2. Wadir II

3. Kepala Bagian Adm Umum dan Keuangan



4

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

4. Bendahara Pengeluaran

Bagan alir Prosedur (Lihat bagan di bagian bawah)

Catatan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)

untuk honor, serdos dan lain-lain harus disertai

lampiran daftar PNS dan tarif pengenaan pajaknya.

Referensi 1. UU No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga UU No. 6

tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Perpajakan

2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan

3. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

4. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan Barang

Mewah

5. UU No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas UU

No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

6. UU No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU

No. 7 Tahun 1983

7. Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 Tahun 2008

perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983

8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000

tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya

9. PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis tata cara

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan

pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan orang pribadi.

10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

11. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2011 Tentang

Pendirian OTK Politeknik Negeri Nusa Utara

12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 Tentang

statuta Polnustar.



5

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR

SOP PELAPORAN PAJAK

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

GPP

Petugas

SPM

Verifikator

Bendahara

Pengeluarn

PPABP

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Petugas GPP memberikan ADK GPP kepada Petugas SPM untuk Proses Dokumen SPM dan SPP

Data ADK

20 menit

Surat

2 Petugas SPM menginput data dari ADK ke Aplikasi SAI menu SPM

Data ADK

10 menit

Berkas

3

Dokumen SPM dari Petugas SPM diserahkan kepada bagian Verifikator untuk pengecekan kelengkapan dan kebenaran data pada Dokumen SPM

Dokumen SPM dan kelengkapan

30 menit

Berkas

4 setelah semua pengecekan dokumen lengkap, bagian Verifikator meminta tanda tangan untuk lembar SSP pada Bendahara Pengeluaran


10 menit

Berkas

5 Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen SPM dan kelengkapannya kepada PPABP, pada PPABP melakukan pengecekan lagi dokumen SPM dan kelengkapannya


30 menit

Berkas

6 PPABP menginput ke dalam Aplikasi Database eSPT Pajak.

Database Aplikasi eSPT PPh & PPN

2 Jam

Berkas

7 Melaporkan PPh 21 tiap awal bulan juga PPN namun di input pada aplikasi yang berbeda.

Database Aplikasi eSPT PPh & PPN

2 jam

Berkas



6

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

SSP di validasi terlebih dahulu .

8 PPABP menyusun kelengkapan untuk melaporkan pajak.

Dokumen SPT, lampiran SSP dan Database Aplikasi

2 Jam

Berkas

9 PPABP kemudian Melaporkan pajak Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.

2 Jam

Berkas



7

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



8

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

2. SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL

Tujuan Prosedur Proses Penetapan Uang Kuliah Tunggal di

lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penetapan uang kuliah tunggal

bagi mahasiswa.

Standar Penetapan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa.

Definisi istilah 1. Biaya kuliah tunggal ( BKT ) adalah keseluruhan

biaya operasional yang terkait langsung dengan

proses pembelajaran mahasiswa per semester pada

program studi di Politeknik Negeri Nusa Utara.

2. Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Biaya Yang di

tanggung setiap mahasiswa berdasarkan

kemampuan ekonominya.

Prosedur 1. Mengajukan Penerbitan SK Panitia negosiasi UKT .

2. Menerima Sk Panitia negosiator UKT .

3. Mahasiswa memasukan dokumen kepada panitia

berupa fotocopy kartu keluarga, slip gaji / surat

keterangan penghasilan orang tua / wali mahasiswa.

4. Membuat surat undangan negosiasi UKT ke orang

tua mahasiswa.

5. Melakukan negosiasi dengan orang tua mahasiswa.

6. Menghimpun surat persetujuan orang tua / wali

kesediaan membayar UKT yang telah di tetapkan

bersama.

7. Penetapan UKT.

8. Mengajukan Penerbitan SK Penetapan UKT.

9. Menyerahkan SK penetapan UKT ke bendahara

penerimaan.



9

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

KualifikasiPejabat/

petugas yang

menjalankan SOP

1. Mahasiswa

2. Kasubag Kepegawaian dan Keungan

3. Kabag Umum

4. Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan

Bagan alir Prosedur Dapat dilihat di bawah

Catatan

Referensi 1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang

pendidikan tinggi;

2. Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan

perguruan tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24

Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata

Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;



10

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

DIAGRAM ALIR SOP PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL ( UKT )

N

o

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Wakil

Direktur

Bidang

II

Panitia Bendah

ara

Penerim

aan

Mahasi

swa

Persyarat

an/

Perlengk

apan

Wak

tu

Output

1 Mengajukan

penerbitan SK

Panitia

negosiator UKT

Draf SK

Panitia

Negosiat

or UKT

1

hari

Terbitn

ya SK

Panitia

2

Menerima SK

Panitia

SK

Panitia

Negosiat

or UKT

1

hari

Diterim

a nya

SK

Panitia

3

Memasukan

dokumen

fotocopy kartu

keluarga, slip

gaji, dan surat

keterangan

penghasilan

orang tua kepada

panitia

Persyarat

an

Penetapa

n UKT

1

hari

Fotocop

y Kartu

keluarg

a, slip

Gaji.

Surat

keteran

gan

penghas

ilan

orang

tua

mahasis

wa /

wali

yang

membia

yai

4 Membuat surat

undangan

negosiasi UKT

kepada orang tua

mahasiswa.

Draf

Undanga

n

1

hari

Surat

Undang

an

5 Melakukan

negosiasi UKT

dengan orang tua.

Surat

Undanga

n

1

hari

Surat

persetuj

uan

6 Menghimpun

surat persetujuan

orang tua / wali

kesediaan

membayar UKT.

Surat

Persetuju

an

1

hari

Hasil

penetap

an tarif

UKT

7 Mengajukan

penerbitan SK

penetapan UKT

Draf

penetapa

n tarif

UKT

1

hari

Penetap

an UKT

8 Menyerahkan SK

pembayaran

UKT ke

bendahara

penerimaan.

Draf SK

penetapa

n UKT

1

hari

SK

penetapa

n UKT



11

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



12

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

3. SOP PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

Tujuan Prosedur Proses Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di


Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Pembayaran uang kuliah tunggal bagi

mahasiswa.

Standar Pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa.

Definisi istilah Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Biaya Yang di tanggung

setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan

ekonominya.

Prosedur 1. Mahasiswa membayar UKT ke Bank BNI.

2. Mahasiswa menerima Bukti Setoran pembayaran

UKT.

3. Mahasiswa menyerahkan Bukti Setoran UKT ke

Bendahara Penerimaan Pembantu.

4. Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan Surat

Keterangan telah melunasi UKT.

5. Mahasiswa menyerahkan Surat Keterangan kepada

petugas akademik.

6. Petugas Akademik memberikan KRS kepada

Mahasiswa

KualifikasiPejabat/

petugas yang

menjalankan SOP

1. Mahasiswa

2. Bendahara Penerimaan

3. Bidang Akademik


Catatan

Referensi 1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang

pendidikan tinggi



13

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

2. Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan

perguruan tinggi.



Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi No 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah

tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di

lingkungan Kemetrian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan




14

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

DIAGRAM ALIR

PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Mahasiswa

Bank BNI

Bendahara

Penerimaan

Akademik

Persyaratan/ Perlengkapa

n

Waktu Output

1 Mahasiswa

membayar UKT ke Bank BNI

Tarif UKT

20 Menit

Besaran UKT

2

Mahasiswa memasukan slip

pembayaran UKT

Besaran UKT

20 Menit

Bukti Setoran

3

Pihak Bank menyerahkan

Bukti slip pembayaran UKT

Bukti Setora

n

10 Menit

Bukti Setoran

UKT

4

Mahasiswa menyerahkan

Bukti Setoran UKT ke Bendahara Penerimaan

Copian Bukti Setoran UKT

10 Menit

Bukti Setoran

5

Bendahara Penerimaan

memberikan Surat Keterangan telah melunasi UKT.

Bukti Setoran UKT

10 Menit

Surat Keteranga

n

6

Mahasiswa menyerahkan surat

keterangan ke Petugas Akademik

kemudian diberikan KRS

Surat

Keterangan

10 Menit

KRS



15

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



16

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

B. PROSEDUR MUTU BAGIAN UMUM

1. SOP PENGGUNAAN STATUS BMN

Tujuan Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada

unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku bagi

Pengelola Barang Milik Negara.

Standar Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Definisi istilah

1. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. KIB adalah Kartu Identitas Barang yang memuat

informasi tentang rincian barang.

3. PSP adalah Penetapan Status Penggunaan yang

diajukan Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna

Barang dan Pengelola Barang.

4. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Kepala Satuan

Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

barang untuk menggunakan barang yang berada

dalam penguasannya dengan sebaik-baiknya.

5. PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan.

6. KMK adalah Keputusan Menteri Keuangan.

7. KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang. Politeknik Negeri Nusa Utara termasuk

dalam kewenangan KPKNL Manado.

8. Kanwil DJKN adalah Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara. Politeknik Negeri Nusa

Utara termasuk dalam kewenangan Kanwil DJKN



17

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku

Utara.

9. DJKN adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

10. SIMAK-BMN adalah Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara.

11. SIMAN adalah Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara.

12. SK PSP BMN adalah Surat Keputusan Penetapan

Satus Penggunaan Barang Milik Negara yang

dikeluarkan oleh Pengguna Barang dan Pengelola

Barang.

13. Kasubag Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum.

14. Kabag Umum dan Keuangan adalah Kepala Bagian

Umum dan Keuangan.

15. ADK adalah Arsip Data Komputer.

Prosedur 1. Petugas BMN memilah dan mencetak daftar BMN

yang akan diajukan penetapan status penggunaan.

2. Administrator BMN menginventaris fisik BMN

berdasarkan daftar dari petugas BMN dan

memeriksa kesesuaian.

3. Petugas BMN mengidentifikasi dan mengklasifikasi

BMN sesuai dengan jenis BMN, mencetak KIB, dan

laporan kondisi barang dari aplikasi SIMAK-BMN.

4. Kasubag Umum menandatangani KIB.

5. Administrator BMN membuat surat permohonan

PSP dan kelengkapan berkas berdasarkan PMK

Nomor 87 /PMK.06/2016.

6. Kabag Umum dan Keuangan validasi surat dan

kelengkapan berkas. Apabila berkas lengkap

dilanjutkan penandatangan direktur, sedangkan

apabila berkas belum lengkap akan dikembalikan

ke administrator BMN untuk dilengkapi.



18

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

7. Direktur selaku KPB menandatangani surat dan

kelengkapan berkas.

8. Petugas BMN mengirimkan berkas permohonan

PSP sesuai dengan klasifikasi berdasarkan KMK

Nomor 229/KM.6/2016 ke Eselon I / KPKNL /

Kanwil DJKN / DJKN

9. Proses penerbitan SK PSP BMN di Eselon I / KPKNL

/ Kanwil DJKN / DJKN. Permohonan PSP BMN

yang disetujui akan terbit SK untuk kemudian

diinput. Apabila permohonan tidak disetujui,

administrator akan melengkapi kekurangan berkas

untuk selanjutnya dilakukan pengiriman kembali

permohonan PSP BMN.

10. Petugas BMN menerima SK PSP BMN dari masing

masing permohonan dan menginput ke dalam

aplikasi SIMAN.

11. Administrator BMN mengarsip SK PSP BMN.


petugas yang

menjalankan SOP

1. Petugas BMN

2. Administrator BMN

3. Kasubag Umum

4. Kabag Umum dan Keuangan

5. Direktur

6. Eselon I / KPKNL / Kanwil DJKN / DJKN

Bagan Alir Prosedur Dapat dilihat di bawah

Catatan SK PSP BMN disimpan dengan klasifikasi berdasarkan

penerbit SK.

Referensi 1. Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 Ps. 9

huruf f (Keuangan Negara) : Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang mempunyai tugas mengelola barang

milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung



19

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

jawab Kementerian Negara / Lembaga yang

dipimpinnya.

2. Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2014 Ps. 44

Bab VII (Perbendaharaan Negara) : Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib

mengelola dan menatausahakan BMN/D yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-

baiknya.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 181

/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No

52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian BMN

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No

87/PMK.06//2016 Perubahan atas PMK No

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan BMN

7. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor

229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian

Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah

Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan

Negara Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN dan

Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani

Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan

8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2011 Tentang

Pendirian OTK Politeknik Negeri Nusa Utara

10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 Tentang

statuta Polnustar.



21

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



22

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



23

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



24

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



25

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

2. SOP PERMOHONAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN BANGUNAN

Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada

unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri

Nusa Utara.

2. Proses penghapusan barang milik negara pada unit

kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan

penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini

berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.

Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan

yang akan dibangun kembali

Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah.

2. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan

Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Penghapusan adalah Tindakan menghapus Barang

Milik Negara dari daftar barang dengan

menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau

Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi

dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia

Penghapusan ke Direktur.

2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN.



26

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

3. Panitia memeriksa barang yang akan dihapus.

4. Panitia membuat surat permohonan penaksiran

harga bangunan kepada KPKNL.

5. Mengumpulkan berkas penghapusan BMN yang

akan dihapus.

6. Mengusulkan penghapusan BMN ke Eselon

I/KPKNL.

7. Menerima SK penghapusan BMN yang diterbitkan

oleh Eselon I.

8. Melaksanakan penghapusan.


petugas yang

menjalankan SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Penghapusan BMN

3. KPKNL

4. Eselon I


Catatan

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2008;

2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4

September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN;






27

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018

tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri

Nusa Utara.



28

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

DIAGRAM ALIR

SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK

NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI

N

o

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subag

umum Panitia

Persyaratan/

Perlengkapan Wakt

u

Output

1 Mengajukan penerbitan

SK Panitia Penghapusan

ke Direktur

Referensi

penunjang 5 hari Terbitnya SK

Panitia

2

Menerima SK Panitia

Penghapusan

Referensi

penunjang

1 hari diterimanya

SK Panitia

3

Memeriksa barang yang

akan dihapus

Laporan

Kondisi

Barang

3 hari Daftar barang

yang akan di

hapus

4 Membuat surat

permohonan penaksiran

harga bangunan kepada

KPKNL

Laporan

kondisi barang

1 hari Surat

permohonan

penaksiran

5 Mendampingi Petugas

KPKNL dalam

melaksanakan penelitian

dan penilaian Barang

Milik Negara yang akan

dihapus.

Barang Milik

Negara

3 hari Laporan

kondisi

barang

6 Melakukan pemotretan

bangunan yang akan

dihapus, disertai

penjelasan penggunaan

bangunan dan membuat

laporan BMN

Barang yang

akan dihapus

dan Aplikasi

SIMAK BMN

1 hari Foto-foto

gedung yang

dihapus dan

Laporan

BMN

7 Menghimpun berkas

pengha pusan BMN yang

akan dihapus

Berkas yang

disyaratkan

1 hari Terkumpulny

a berkas

permohonan

8 Mengusulkan

penghapusan BMN ke

Eselon I / KPKNL

Berkas

Penghapusan

BMN

1 hari Diterimanya

berkas

permohonan

penghapusan

9 Menerima SK

Penghapusan BMN yang

diterbitkan oleh Eselon I

SK

Penghapusan

20

hari

Sampainya

SK

Penghapusan

ke satker

yang

mengajukan

10 Melaksanakan

Penghapusan

SK

Penghapusan

dan

lampirannya

30

hari

Tersimpanny

a SK

Penghapusan



29

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



30

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

3. SOP PENGAJUAN PENGHAPUSAN BMN ALAT KANTOR MEUBELAIR



Nusa Utara.



Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan

penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini


Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan

Kantor/Meubelair







berlaku.








penguasaannya.

Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia

Penghapusan ke Direktur.

2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN.



31

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

3. Panitia menginventarisir barang yang akan dihapus.

4. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan

dihapus.

5. Panitia melakukan pemotretan BMN yang akan

dihapus.

6. Panitia mengusulkan Surat Pernyataan

penghapusan tidak mengganggu kelancaran

operasional dan Surat Pernyataan limit serta

Laporan BMN.

7. Panitia menghimpun berkas penghapusan BMN

yang akan dihapus.

8. Kasubag umum mengajukan permohonan

rekomendasi penghapusan BMN ke KPKNL.

9. Kasubag Umum mengusulkan permohonan

penghapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK

Penghapusan BMN

10. Menerima SK penghapusan BMN dari Eselon I.

11. Melaksanakan penghapusan.


petugas yang

menjalankan SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Penghapusan BMN

3. KPKNL

4. Eselon I


Catatan

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;





32

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan BMN;





Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang

pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa

Utara.



33

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK

NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR / MEUBELAIR

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag umum

Panitia Persyaratan/ Perlengkapa

n

Waktu

Output

1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan

Referensi penunjang

5 hari

Berkas permo-honan panitia penghapusan

2

Menerima SK Panitia Penghapusan

Referensi penunjang

1 hari

Terbitnya SK Panitia

3 Menginventarisir barang yang akan dihapus

Laporan kondisi barang

3 hari

Daftar barang yang akan di hapus

4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara

5 hari


5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Barang yang akan dihapus

2 hari

Foto-foto BMN yang akan dihapus

6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang

1 hari

Surat pernyataan dan laporan BMN

7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Berkas yang disyaratkan

1 hari

Terkumpulnya berkas permohonan

8 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL

Lampiran surat permohonan

7 hari

Surat Rekomendasi dari KPKNL

9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN

Rekomendasi dari KPKNL dan lampirannya

20 hari

Surat Permohonan SK Penghapusan

10 Menerima SK Penghapusan BMN dari Eselon I

SK Penghapusan

5 hari

Sampainya SK Penghapusan ke panitia mengajukan

11 Melaksanakan penghapusan

SK Penghapusan dan lampirannya

30 hari

Terlaksananya Penghapusan



34

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



35

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

4. SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN KENDARAAN



Nusa Utara.



Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang Milik Negara.

Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Bermotor







berlaku.








penguasaannya.

Prosedur 1. Kasubag Umum mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan ke Direktur.

2. Panitia menerima SK Panitia Penghapusan BMN. 3. Panitia menginventarisir barang yang akan dihapus. 4. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan

dihapus. 5. Panitia melakukan pemotretan BMN yang akan

dihapus. 6. Panitia membuat Surat Permohonan penilaian

kendaraan dari KPKNL. 7. Panitia meneliti dan menilai BMN yang akan

dihapus. 8. Panitia mengusulkan penerbitan surat pernyataan

penghapusan tidak menganggu kelancaran



36

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

operasional dan surat pernyataan limit serta laporan BMN.

9. Panitia Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus.

10. Kasubag umum mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan BMN ke KPKNL.

11. Kasubag umum membuat usul permohonan penghapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK penghapusan BMN.

12. Menerima SK penghapusan BMN dari Eselon I. 13. Melaksanakan penghapusan.

Kualifikasi Pejabat/ petugas yang menjalankan SOP

1. Kasubag Umum 2. Panitia Penghapusan BMN 3. KPKNL 4. Eselon I


Catatan

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 316/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara.



37

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK

NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subag umum

Panitia Persyarata

n/ Perlengkap

an

Waktu

Output

1 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan

Referensi penunjang

5 hari

Terbitnya SK

2

Menerima SK Panitia Penghapusan

Referensi penunjang

5 hari

diterimanya SK

3 Menginventarisir barang yang akan dihapus


3 hari

Daftar barang yang akan di hapus


Barang Milik Negara

5 hari


5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Barang yang akan dihapus

2 hari

Foto-foto BMN yang akan dihapus

6 Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke KPKNL

Berkas penghapusan

3 hari

Surat permohonan penilaian

7 Pemeriksaan Kendaraan dari KPKNL

Barang Milik Negara

3 hari



Barang Milik Negara

5 hari


9 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang

1 hari

Surat pernyataan dan laporan BMN

10 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Berkas yang disyaratkan

1 hari

Terkumpulnya berkas permohonan

Tidak

Ya



38

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

11 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL

Lampiran surat permohonan

7 hari

Surat Rekomendasi dari KPKNL

12 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada Eselon I untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari

Surat Permohonan SK Penghapusan

13 Menerima SK Penghapusan BMN dari Eselon I

SK Penghapusan

1 hari

Sampainya SK Penghapusan kepada Panitia

14 Melaksanakan penghapusan

BA Penghapusan

30 hari

Tersimpannya SK Penghapusan



39

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



40

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

5. SOP PELELANGAN BMN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN BMN

Tujuan Prosedur 1. Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di




3. Proses Pelelangan barang milik Negara pada unit kerja

di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Luas Lingkup

Prosedur dan

Penggunaannya

Prosedur ini mencakup Penatausahaan, penghapusan dan

pelelangan Barang Milik Negara. Prosedur ini berlaku

bagi Pengelola Barang Milik Negara.

Standar Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan

Dinas Bermotor

Definisi istilah 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.




berlaku.


Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan

surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

yang berada dalam penguasaannya.

Prosedur 1. Kasubag Umum mengusulkan penerbitan SK Panitia

Lelang dan Penjabat Penjual ke Direktur.

2. Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat Penjual.

3. Panitia menghimpun dokumen penghapusan.



41

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

4. Panitia mengajukan permohonan waktu lelang ke

KPKNL.

5. Panitia mengumumkan lelang BMN.

6. Panitia membuat laporan hasil pelengan ke KPKNL.

7. Kasubag umum mengarsipkan hasil pelelangan.

Kualifikasi

Pejabat/ petugas

yang menjalankan

SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Lelang

3. Penjabat Penjual

4. KPKNL

5. Eselon I

Bagan alir

Prosedur

Dapat dilihat di bawah

Catatan

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6









3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi BMN;

4. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen

KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara

Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat;






42

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara.



43

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR

SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Subag umum

Panitia Persyaratan/

Perlengkapan Wakt

u Output

1

Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual ke Direktur

Referensi Penunjang

5 hari SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual

2 Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari Direktur

2

Menghimpun dokumen penghapusan

Berkas penghapusan

1 hari Terhimpun berkas penghapusan

3 Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL

SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan

3 hari Surat permohonan Lelang

4 Mengumumkan lelang Barang Milik Negara.

Penetapan waktu lelang dari KPKNL

5 hari Pengumuman lelang BMN

5 Pelelangan Barang Milik Negara

Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan

1 hari Risalah lelang, bukti setor hasil lelang

6 Membuat laporan hasil pelelangan ke KPKNL dan Eselon I

Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang yang di lelang

3 hari Laporan hasil pelelangan

7 Mengarsipkan hasil pelelangan

Risalah lelang dan lampirannya

10 menit

Tersimpannya risalah lelang dan lampirannya



44

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



45

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

6. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

TUJUAN PROSEDUR Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di


LUAS LINGKUP

PROSEDUR DAN

PENGGUNAANNYA

Prosedur ini mencakup Penatausahaan Barang Milik

Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang

Milik Negara.

STANDAR Penatausahaan Barang Milik Negara

DEFINISI ISTILAH 1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau




Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

PROSEDUR 1. Menghimpun data awal

2. Menginput data barang inventaris dalam aplikasi

SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan,

penghapusan dan lain-lain yang berke naan

dengan BMN

3. Memberi kode register dan label kode register

barang inventaris

4. Memeriksa kondisi barang inventaris dan

menginput ke aplikasi SIMAK BMN

5. Membuat DBR, DBL dan KIB

6. SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi

persedian setiap semester

7. Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak

BMN ke SAIBA setiap bulan

8. Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN

dan SAIBA serta BA Akurasi data



46

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

9. Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke

aplikasi e-Rekon setiap bulan

10. Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK

BMN ke KPKNL setiap semester

11. Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke

Korwil dan Eselon I

12. Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang,

Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN,

Laporan Kondisi Barang untuk DIPA

13. Menyampaikan Laporan Kuasa pengguna barang


laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan

tanda tangan Kuasa Pengguna Barang

14. Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca,

Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan

kondisi barang

15. Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang,


Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi

KUALIFIKASI

PEJABAT/ PETUGAS

YANG

MENJALANKAN SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Lelang

3. Penjabat Penjual

4. KPKNL

5. Eselon I

BAGAN ALIR

PROSEDUR


CATATAN

REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Peraturan



47

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2008;





3. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan

Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara

Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;


Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan

Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;




Nusa Utara.



48

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

BMN KPKNL

Kabag Umum


n

Waktu

Output

1

Menghimpun data awal

BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah

60 meni

t

Terkumpulnya dokumen data dukung

2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, penghapusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN

Aplikasi SIMAK BMN dan data sumber

60 meni

t

Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN

3 Memberi kode register dan label kode register barang inventaris

Data barang dari SIMAK BMN

60 meni

t

Label kode register BMN

4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN

Barang Milik Negara

10 hari


5 Membuat DBR, DBL dan KIB

ADK SIMAK BMN

5 hari

DBR, DBL, dan KIB

6 SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap semester

ADK aplikasi persediaan

15 meni

t

Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN

7 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAIBA setiap bulan

ADK SIMAK BMN

30 meni

t

Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAIBA dan data telah Direkonsiliasi

8 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAIBA serta BA Akurasi data

ADK Kirim bulanan SIMAK BMN

60 Men

it

BA Rekonsiliasi internal

9 Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi e-Rekon setiap bulan

ADK SIMAK BMN yang telah

1 jam Terkirimnya data SIMAK BMN ke

Tidak

Ya



49

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

rekonsiliasi dengan SAIBA

Aplikasi e-Rekon

10 Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester

ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAIBA

3 hari

Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

11 Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil dan Eselon I

Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

3 jam

Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke korwil dan Eselon I

12

Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA

ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAIBA dan KPKNL

10 hari

Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

13 Menyampaikan Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

5 jam

Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang

14 Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang

laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang

1 hari

laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid

15 Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

30 Men

it

Semua Laporan terarsipkan

Tidak

Ya



50

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM



51

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

7. SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

TUJUAN

PROSEDUR

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan

Tahunan pada unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri

Nusa Utara.

LUAS LINGKUP

PROSEDUR DAN

PENGGUNAANNYA

Prosedur ini mencakup Penyusunan Laporan Barang

Milik Negara Semesteran dan Tahunan. Prosedur ini


STANDAR Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

Semesteran dan Tahunan






Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

PROSEDUR 1. Menghimpun data awal

2. Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN

3. Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN

4. Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN

beserta data dukung

5. Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan

CRBMN final (yang telah diperiksa

6. Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN

untuk diminta paraf dan tanda tangan

7. BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke

bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan

Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan

CRBMN ke Korwil dan KPKNL



52

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

8. Menjilid dan mengirim laporan BMN dan

CRBMN ke korwil, KPKNL dan Eselon I

KUALIFIKASI

PEJABAT/ PETUGAS

YANG

MENJALANKAN

SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Lelang

3. Penjabat Penjual

4. KPKNL

5. Eselon I

BAGAN ALIR

PROSEDUR


CATATAN

REFERENSI 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;







Nusa Utara.



53

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

SEMESTERAN DAN TAHUNAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

BMN

Kasubbag

Umum

PPK Kabag Umum

dan Keuang

an


n

Waktu

Output

1

Menghimpun data awal

LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN

30 meni

t

Terkumpulnya data dukung

2 Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN

File draf Laporan

BMN dan CRBMN

2 hari

Tersusunnya draf Laporan

BMN dan CRBMN yang

telah diedit 3 Mencetak

konsep laporan BMN dan CRBMN

File draf Laporan

BMN dan CRMBN

1 jam Tercetaknya draf Laporan

BMN dan CRBMN

4 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung

Hardcopy draf laporan

BMN dan CRBMN

1 hari

Terkoreksinya daftar laporan

BMN dan CRBMN

5 Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)

Draf Laporan

BMN dan CRBMN

yang telah diperiksa

2 jam

Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN

final

6 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

Laporan BMN dan CRBMN

final

1 hari

Laporan BMN telah

ditandatangani

7 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuangan, serta

Laporan BMN dan CRBMN

final beserta data

dukungnya baik

softcopy maupun

hard copy

2 hari

Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta

data dukungnya

baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung

Tidak

Ya Ya Tidak



54

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL

Laporan Keuangan

8 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil, KPKNL dan Eselon I

Softcopy laporan

BMN dan CRBMN

1 hari

Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi

SIMAK BMN



55

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



56

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

8. SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH

TUJUAN

PROSEDUR

Penatausahaan barang milik negara pada unit kerja di


LUAS LINGKUP

PROSEDUR DAN

PENGGUNAANN

YA

Prosedur ini mencakup Penatausahaan Barang Milik

Negara. Prosedur ini berlaku bagi Pengelola Barang

Milik Negara.

STANDAR Penatausahaan Barang Milik Negara

DEFINISI

ISTILAH

1. Barang Milik Negara adalah Semua barang yang






berlaku.

PROSEDUR 1. Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada

2. Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap

3. Mencetak laporan identifikasi dan monitoring

sertifikasi

4. Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring

serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh

Pimpinan

5. Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring

sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan Eselon I

6. Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring

sertifikasi

KUALIFIKASI

PEJABAT/

PETUGAS YANG

1. Kasubag Umum

2. Panitia Lelang

3. Penjabat Penjual

4. KPKNL



57

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

MENJALANKAN

SOP

5. Eselon I

BAGAN ALIR

PROSEDUR


CATATAN

REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6









3. PMK RI Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen

KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara

Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;






pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nusa

Utara.



58

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

DIAGRAM ALIR

SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas BMN

Kasubbag

Umum

Kabag Umum

dan Keuan

gan

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1

Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada

Sertifikat Tanah

30 menit

Terinventarisnya data tanah yang ada

2 Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap

Sertifikat tanah

2 jam Terinputnya data-data tanah kedalam aplikasi Simantap

3 Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

ADK Simantap

15 menit

Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

4 Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan

5 Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan Eselon I


1 hari Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

6 Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi


15 menit

Semua laporan terarsipkan



59

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM



60

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

9. SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

TUJUAN PROSEDUR Pengawasan dan Pengendalain barang milik negara

pada unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri

Nusa Utara.

LUAS LINGKUP

PROSEDUR DAN

PENGGUNAANNYA

Prosedur ini mencakup Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara. Prosedur ini


STANDAR Pengawasan dan Pengendalian





meliputi pembukuan, inventarisasi, dan

pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

PROSEDUR 1. Menghimpun data-data yang digunakan untuk

Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, penata usahaan,

pemeliharaan dan pengamanan BMN Menerima

SK Panitia Lelang dan Penjabat Penjual.

2. Melakukan pemantauan terkait penggunaan,

pemanfaatan, pe mindahtanganan,

penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan

BMN

3. Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe

mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan

dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku atau surat permintaan



61

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

penertiban BMN dari pengolah barangPanitia

mengumumkan lelang BMN.

4. Membuat laporan hasil peng awasan dan

pengendalian BMN kepada KPKNL dan

ditembuskan kepada Eselon I Kasubag umum

mengarsipkan hasil pelelangan.

5. Mengirimkan laporan hasil pengawasan dan

pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan

kepada Eselon I

6. Mengarsipkan laporan pengawasan dan

pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan

kepada Eselon I

KUALIFIKASI

PEJABAT/ PETUGAS

YANG

MENJALANKAN SOP

1. Kasubag Umum

2. Panitia Lelang

3. Penjabat Penjual

4. KPKNL

5. Eselon I

BAGAN ALIR

PROSEDUR


CATATAN

REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 2008;







62

12 SOP KEUAN

GAN DAN

BAGIAN UM

UM

3. PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27

Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN;






tentang pengangkatan Direktur Politeknik

Negeri Nusa Utara.



63

12 S

OP K

EUAN

GAN

DAN

BAG

IAN

UM

UM

DIAGRAM ALIR

SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas Pelaksa

na

Sekretaris

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya

2 jam

Terhimpunnya data-data sumber

2

Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

Himpunan data sumber

3 hari

Hasil dari pemantauan

3 Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 hari

Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian

4 Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I

Hasil pemantauan dan hasil penertiban

1 hari


5 Mengirimkan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I


1 hari

Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

6 Mengarsipkan laporan pengawasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Eselon I


15 meni

t

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan

Tidak

Ya

12 PROSEDUR MUTU BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

Documents

Transcript of 12 PROSEDUR MUTU BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM