1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD · posisi keuangan, realisasi anggaran,...

1

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Secara umum maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2016 ini disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi

Jawa Tengah selama 1 ( satu ) periode pelaporan secara lengkap sebagai salah satu wujud :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan

masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi ( Intergenerational equity )

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode

pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan

Keuangan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan

pengguna dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya serta untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas

pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas

pemerintah ;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai ;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya ;

2

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnyadan memenuhi

kebutuhan kasnya ;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ; dan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan

Negara ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Negara;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi

Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi

pemerintah Daerah ;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2015 tentang Penatausahaan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2016 ;

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 tahun 2007 jo Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga

Kerja, Trasnmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

3

I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

II. Neraca SKPD

III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Keuangan secara umum.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang adadalam Standart

Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) pada SKPD.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.5.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

5.3.2 Belanja/Beban

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

4

Bab 2

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah dalam setahun terakhir menunjukkan adanya

perubahan yang digambarkan dengan adanya penurunan dan peningkatan jumlah angkatan kerja,

penduduk yang bekerja, dan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 17,31 juta

orang berkurang sebesar 378 ribu orang disbanding keadaan Februari 2015 dan bertambah sebesar

616 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2015. Penduduk yang bekerja pada Februari 2016 turun

sebesar 160 ribu orang disbanding keadaan Februari 2015 dan bertambah 727 ribu orang disbanding

keadaan Agustus 2015. Sementara jumlah pengangguran pada Agustus 2016 mengalami

peningkatan sekitar 50 ribu orang dibandingkan bulan Februari 2016 dan mengalami penurunan

sebanyak 62 ribu orang jika disbanding keadaan bulan Agustus 2015. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat dari 4,2 persen

pada Februari 2016 menjadi 4,63 persen atau meningkat dari 752 ribu menjadi 801.330 orang pada

Agustus 2016. Dalam setahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami

penurunan sebesar 2,30 persen poin.

Struktur lapangan pekerjaan di Jawa Tengah hingga bulan Agustus 2016, Sektor Pertanian

dan Perdagangan masih mendominasi. Kemudian disusul Sektor Industri dan Sektor Jasa

Kemasyarakatan. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebanyak 16,51 juta orang,

bertambah sekitar 76 ribu orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2015 dan berkurang 651 ribu

orang dibandingkan Februari 2016. Selama satu tahun terakhir terhitung mulai Agustus 2015 hingga

Agustus 2016, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi di Sektor Pertanian sebanyak 358 ribu

orang dan Sektor Transportasi sebanyak 2 ribu orang. Penurunan penyerapan tenagakerja, terjadi

terutama di Sektor Konstruksi 98 ribu orang, Sektor Perdagangan sebanyak 93 ribu orang, Sektor

Lembaga Keuangan sebanyak 42 ribu orang, Sektor Jasa 37 ribu orang, dan Sektor Industri sebanyak

16 ribu orang.

2.2. Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :

1) Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang berarti bahwa semua pendapatan daerah

tidak boleh terlebih dulu dikurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka

menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh dikurangi dengan bagian pihak lain

dalam rangka bagi hasil;

5

2) Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan

perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar

diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;

3) Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak

perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah;

4) Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 10% dari pendapatan pada APBD Perubahan

tahun sebelumnya.

b. Belanja Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci

menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;

2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan

ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah;

3) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas

tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan

pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah;

4) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan

efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung;

6) Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang tidak terselesaikan.

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum realisasi pendapatan Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah melampui target yang telah

ditetapkan, realisasi pendapatan mencapai 113,53%.

Sedangkan Belanja Daerah pencapaian pada TA 2016 sebesar 94,21% lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya. Dikarenakan pada TA 2016 banyak melakukan efisiensi sebagaimana kebijakan self

blocking yang bersifat nasional maupun regional untuk membelanjakan keuangan daerah seefektif

mungkin.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada TA 2016, kondisi perekonomian makro dan pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil

menyebabkan pengelola keuangan untuk melakukan kebijakan yang efektif dan efisien dalam

pengelolaan keuangan daerah. Faktor yang menjadi hambatan dengan adanya rasionalisasi anggaran

merupakan kendala bagi SKPD dalam pencapaian kinerjanya. SKPD dituntut agar dapat memilah

program atau kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kinerja di TA 2016.

6

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No Program/

Kegiatan Jumlah

Anggaran

Realisasi Realisasi Keterangan (Tidak

Terserapnya

Anggaran ≤ 96%)

(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pembinaan dan

Fasilitasi Penyelengaraan

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

680.340.000 670.580.600 100,00 98,56

Kegiatan Pengelolaan dan

Penyajian Data Kependudukan

Skala Provinsi

470.885.000 462.362.905 100,00 98,19

Kegiatan Bimbingan, Supervisi

dan Konsultasi Pelaksanaan

Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil di Jawa

Tengah

378.050.000 377.767.900 100,00 99,92

2

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

Kegiatan Identifikasi Data

Pilah Gender Bidang

Ketenagakerjaan yang

Berbasis Gender

59.498.000 59.233.500 100,00 99,55

Desiminesi Teknis Equal

Employment Opportunity

(EEO) di Perusahaan/Tempat

Kerja

104.260.000 104.260.000 100,00 100,00

3

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

dan Anak

Kegiatan Pencegahan,

Penanganan dan

Penanggulangan Korban

Trafficking Penempatan

Tenaga Kerja Provinsi Jawa

Tengah

114.930.000 95.508.100 100,00 83,10 Efisiensi

Kegiatan Perlindungan Hak

Normatif Pekerja Perempuan

80.000.000 58.310.000 100,00 72,89 Efisiensi

Kegiatan Implementasi

994.685.000 981.473.000 100,00 98,67

7

Program Kerja Rencana Aksi

Provinsi (RAP) Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak (PBPTA)

4 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

60.000.000 59.948.370 100,00 99,91

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

1.200.000.000 1.026.003.531 100,00 85,50 Banyaknya hari libur nasional

menjadikan pemakaian air,

listrik dan telepon lebih

sedikit.

Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

282.750.000 236.930.000 100,00 83,79 Penghematan di beberapa

pos belanja dengan memilah

pembelian dengan lebih

rendah

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

100.000.000 97.763.000 100,00 97,76

Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

450.000.000 404.112.300 100,00 89,80

Penyediaan Alat Tulis Kantor 235.000.000 228.837.500 100,00 97,38

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

327.850.000 325.307.370 100,00 99,22

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

40.000.000 39.981.000 100,00 99,95

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

142.476.000 140.765.300 100,00 98,80

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

28.000.000 27.987.000 100,00 99,95

Penyediaan Makanan dan

Minuman

215.000.000 214.996.300 100,00 99,99

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam dan luar

Daerah

1.629.694.000 1.623.620.722 100,00 99,63


Pelayanan Perkantoran

892.261.000 879.675.400 100,00 98,59

5

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

200.000.000 197.528.701 100,00 98,76


Gedung Kantor

25.000.000 25.000.000 100,00 100,00


Kendaraan Dinas/Operasional

355.000.000 339.798.250 100,00 95,72


Perlengkapan Gedung Kantor

204.000.000 184.287.600 100,00 90,34


Peralatan Gedung Kantor

29.410.000 28.688.000 100,00 97,54


Mebeleur

12.450.000 12.350.000 100,00 99,20

Kegiatan 110.000.000 109.060.900 100,00 99,15

8

Pengadaan/Peningkatan


Gedung Kantor/Aparatur

Pemerintah

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

274.830.000 250.076.500 100,00 90,99


Rutin/Berkala Pertanian,

Tanaman dan Taman,

Perkebunan, Peternakan serta

Perikanan

55.000.000 54.753.200 100,00 99,55

6 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

157.500.000 139.978.200 100,00 88,87 Terdapat penawaran yang

lebih rendah dengan kualitas

yang sama baiknya.

7

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

292.754.000 291.624.429 100,00 99,61


Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyusunan

Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018

71.748.000 53.207.000 100,00 74,16

Kegiatan Penyusunan

Database Ketenagakerjaan

101.250.000 99.912.000 100,00 98,68

Kegiatan Penguatan Tata

Kelola dan Perencanaan

Bidang Nakertransduk

186.000.000 180.995.000 100,00 97,31

9 Program Pendidikan Non

Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

kemasyarakatan

56.250.000 55.520.714 100,00 98,70


Kesempatan Kerja

Kegiatan Pembinaan

Masyarakat Penganggur

melalui Pengembangan

Kewirausahaan

562.580.000 554.791.000 100,00 98,61

Kegiatan Pelayanan,

Penempatan, Pembinaan dan

Pemberdayaan Tenaga Kerja

dalam dan luar Negeri

1.466.368.000 1.457.457.365 100,00 99,39

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Pasar Kerja

662.700.000 650.037.000 100,00 98,09

Kegiatan Peningkatan

Penempatan melalui

Mekanisme AKAD

186.662.000 173.009.592 100,00 92,69

Kegiatan Pengendalian

Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA)

386.500.000 384.845.448 100,00 99,57


9

Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

554.009.000 546.246.000 100,00 98,60

12

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Kegiatan Pemagangan dalam

dan luar Negeri

400.000.000 379.117.076 100,00 94,78


Kompetensi dan

Profesionalisme SDM

Pelatihan Kerja

300.000.000 261.527.000 100,00 87,17

Kegiatan Penerapan Standard

dan Modul CBT serta

Akreditasi LPKS

427.000.000 380.182.634 100,00 89,03

Kegiatan Pengadaan Sarana

dan Prasarana Produktivitas

119.430.000 111.848.400 100,00 93,65


Produktivitas Tenaga Kerja

400.000.000 362.316.000 100,00 90,58

Kegiatan Pemberdayaan

Lembaga Produktivitas

225.110.000 205.861.000 100,00 91,45

Kegiatan Uji Kompetensi,

Identifikasi Data Pilah

Responsif Gender yang

Tersertifikasi dan Database

Standarisasi dan Sertifikasi

309.451.000 278.780.650 100,00 90,09


Kompetensi Lembaga

Pelatihan Kerja

604.954.000 532.559.205 100,00 88,03


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

110.000.000 97.718.000 100,00 88,83

14

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Penetapan Upah Minimum 787.500.000 781.953.500 100,00 99,30

Pembinaan dan

Pemberdayaan Kelembagaan

Hubungan Industrial serta

Verifikasi SP/SB

375.520.000 362.840.800 100,00 96,62

Kegiatan Pembinaan dan

Evaluasi Pelaksanaan

Hubungan Industrial dan

Jamsos

135.000.000 127.898.200 100,00 94,74

Pembinaan Syarat Kerja dan

Jaminan Sosial di dalam dan

di luar Hubungan Kerja

213.288.000 196.108.000 100,00 91,94

Forum Koordinasi LKS

Tripartite

344.149.000 334.069.000 100,00 97,07

Kegiatan Peningkatan Fasilitas

Sarana Kesejahteraan Pekerja

168.500.000 149.339.050 100,00 88,63

Pengawasan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) di

tempat kerja

359.750.000 359.375.000 100,00 99,89

Penanganan Kasus 104.500.000 102.190.000 100,00 97,79

10

Kecelakaan Kerja/Jamsostek

dan Penempatan TKI

Pengawasan Penempatan TKI

Dalam dan Luar Negeri

291.488.000 280.668.900 100,00 96,29

Pengawasan dan Pembinaan

Norma Ketenagakerjaan

166.056.000 150.421.000 100,00 90,58

15 Program Pelayanan


Kegiatan Jasa Surat Menyurat 8.500.000 6.741.210 100,00 79,31

Kegiatan Jasa Komunikasi,


177.000.000 155.993.943 100,00 88,13



Dinas

214.454.000 212.932.000 100,00 99,29

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

30.000.000 30.000.000 100,00 100,00


dan Penggandaan

30.000.000 29.976.650 100,00 99,92

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

17.000.000 17.000.000 100,00 100,00

Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

Kegiatan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

6.500.000 6.500.000 100,00 100,00

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

20.000.000 12.597.000 100,00 62,98



Daerah

150.000.000 146.520.000 100,00 97,68



308.000.000 280.627.400 100,00 91,11

16

Program Peningkatan


Aparatur


Rutin/Berkala Rumah Dinas

0 0 0,00 0,00


Rutin/Berkala Gedung Kantor

125.000.000 124.976.000 100,00 99,98


Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

70.000.000 49.103.677 100,00 70,15 Kendaraan dinas dalam

kondisi layak jalan


Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

33.500.000 33.500.000 100,00 100,00


Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

15.000.000 15.000.000 100,00 100,00


Rutin/Berkala Mebeleur

6.000.000 5.980.000 100,00 99,67

Kegiatan




99.500.000 99.206.000 100,00 99,70

11

Pemerintah



dan Rumah Tangga

40.000.000 39.990.000 100,00 99,97


Rutin/Berkala Alat Bengkel

45.546.000 45.546.000 100,00 100,00



Tanaman dan Taman,


Perikanan

20.600.000 20.600.000 100,00 100,00

17

Program Peningkatan


Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan bagi Calon

Tenaga Kerja berbasis

Kompetensi di Bidang Industri

528.800.000 510.393.000 100,00 96,52

Kegiatan Pembinaan

Kemampuan dan Ketrampilan

Kerja Masyarakat di

Lingkungan Industri Hasil

Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri

Hasil Tembakau

1.400.280.000 1.390.165.000 100,00 99,27


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

438.216.000 434.996.000 100,00 99,26




Surat Menyurat

15.000.000 14.244.830 100,00 94,96


Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

88.299.000 84.553.996 100,00 95,75


Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

16.550.000 16.500.000 100,00 99,69



Dinas

124.365.000 116.775.600 100,00 93,90

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

39.000.000 39.000.000 100,00 100,00


dan Penggandaan

37.000.000 36.999.000 100,00 99,99

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

7.000.000 7.000.000 100,00 100,00

Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

20.000.000 20.000.000 100,00 100,00

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

8.000.000 7.984.000 100,00 99,8

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

26.000.000 25.999.750 100,00 99,99

12



Daerah

120.000.000 119.993.000 100,00 99,99



191.651.000 167.164.142 100,00 87,22

20

Program Peningkatan


Aparatur


Rumah Dinas

78.350.000 76.590.765 100,00 97,75


Gedung Kantor

58.200.000 58.095.000 100,00 99,81



85.000.000 63.497.072 100,00 74,70



20.600.000 20.600.000 100,00 100,00



2.950.000 2.950.000 100,00 100,00


Mebeleur

4.000.000 4.000.000 100,00 100,00

Kegiatan




Pemerintah

47.250.000 47.070.000 100,00 99,62



dan Rumah Tangga

35.000.000 34.993.000 100,00 99,98



18.000.000 17.976.350 100,00 99,87



Tanaman dan Taman,


Perikanan

155.784.000 155.625.000 100,00 99,89

21

Program Peningkatan


Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan di Bidang

Pertanian dan UKM

151.875.000 151.264.300 100,00 99,59

Peningkatan Peran dan Fungsi

BLKP melalui ISO 9001 : 2008

76.850.000 75.155.000 100,00 97,79

Kegiatan Pembinaan


Kerja Masyarakat di


Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri

Hasil Tembakau

1.300.000.000 1.288.642.800 100,00 99,13


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

600.000.000 589.646.000 100,00 98,27



Penyediaan Jasa Surat 8.500.000 8.500.000 100,00 100,00

13

Menyurat



417.000.000 202.956.523 100,00 48,67 Banyaknya hari libur nasional

sehingga pemakaian air,

listrik dan telepon dapat

ditekan.



Dinas

200.000.000 199.993.200 100,00 99,99



dan Penggandaan

35.000.000 34.989.000 100,00 99,97

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

17.500.000 17.500.000 100,00 100,00


Tangga

49.275.000 48.932.000 100,00 99,30



undangan

12.000.000 12.000.000 100,00 100,00


Minuman

26.000.000 25.955.000 100,00 99,82



Daerah

125.000.000 124.388.000 100,00 99,51



190.000.000 189.994.200 100,00 99,99

24

Program Peningkatan


Aparatur


Gedung Kantor

0 0 0,00 0,00



81.925.000 81.870.879 100,00 99,93



60.000.000 60.000.000 100,00 100,00



0 0 0,00 0,00


Mebeleur

0 0 0,00 0,00

Kegiatan




Pemerintah

0 0 0,00 0,00



dan Rumah Tangga

28.500.000 28.500.000 100,00 100,00



Tanaman dan Taman,


Perikanan

29.875.000 29.875.000 100,00 100,00

25

Program Peningkatan


Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan Kerja bagi 225.000.000 199.956.000 93,55 88,87 Target 62 orang, terlaksana

14

CTKI LN 58 orang, kurang 4 orang

karena PPTKIS/ cabang

PPTKIS di Jawa Tengah

tidak bersedia melatihkan

calon TKI di BLKLN

Dinakertransduk Prov. Jawa

Tengah karena mereka

memiliki BLK sendiri

walaupun program pelatihan

dan sarpras yang dimiliki

kurang memenuhi

persyaratan


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

600.000.000 466.963.500 82,00 77,83 -Target 177 orang, terlaksana

150 orang, kurang 27 orang

karena SPMA Munadi Prov.

Jateng tidak bisa memenuhi

siswa yang akan diikutkan

pelatihan Magang Jepang;

-Keterbatasan waktu untuk

mendapatkan peserta

pelatihan pra bahasa

program Magang Jepang

karena anggaran perubahan

baru disahkan pada awal

November 2016




Menyurat

9.000.000 8.999.090 100,00 99,99



87.500.000 74.750.229 100,00 85,43



216.100.000 215.960.000 100,00 99,93



Dinas

90.286.000 90.091.400 100,00 99,78



dan Penggandaan

26.250.000 25.948.600 100,00 98,85

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

15.000.000 15.000.000 100,00 100,00


Tangga

15.000.000 15.000.000 100,00 100,00



undangan

8.850.000 8.827.200 100,00 99,74


Minuman

18.693.000 18.686.405 100,00 99,96



Daerah

93.750.000 93.739.780 100,00 99,99



311.891.000 310.042.900 100,00 99,40

15

28

Program Peningkatan


Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor 3.396.470.000 3.384.694.200 100,00 99,65


Gedung Kantor

20.000.000 20.000.000 100,00 100,00



78.750.000 77.636.075 100,00 98,58



15.025.000 14.854.600 100,00 98,86



2.740.000 2.740.000 100,00 100,00


Mebeleur

4.000.000 4.000.000 100,00 100,00

Kegiatan




Pemerintah

99.798.000 99.467.500 100,00 99,67



dan Rumah Tangga

25.851.000 25.851.000 100,00 100,00



28.611.000 28.560.000 100,00 99,82

29



Ketenagakerjaan

Kegiatan Pengujian

Lingkungan Sektor Industri,

Ambient dan Emisi Stack

1.695.880.000 1.552.215.000 100,00 91,53

Pelatihan Hiperkes dan KK

bagi Perusahaan

250.000.000 227.869.796 94,40 91,15 Pelatihan Supervisor tidak

dilaksanakan karena peserta

dari perusahaan hanya

mengirimkan 9 orang dari 25

peserta

Kegiatan Pemeriksaan

Kesehatan dan Pengujian

Lingkungan Kerja di Sektor

Industri

185.625.000 182.190.800 100,00 98,15

Kegiatan Pengembangan dan

Akreditasi Laboratorium

BPPKH Prov. Jateng

75.000.000 70.233.000 100,00 93,64




Menyurat

8.000.000 7.996.960 100,00 99,96



81.000.000 75.347.558 100,00 93,02



55.000.000 54.689.500 100,00 99,43



Dinas

41.000.000 40.999.300 100,00 99,99



dan Penggandaan

36.500.000 36.498.200 100,00 99,99

16

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

7.000.000 7.000.000 100,00 100,00


Tangga

11.000.000 10.986.803 100,00 99,88



undangan

8.125.000 8.120.000 100,00 99,94


Minuman

25.000.000 24.972.300 100,00 99,89



Daerah

125.000.000 124.865.170 100,00 99,89



164.690.000 163.875.500 100,00 99,50

31

Program Peningkatan


Aparatur


Gedung Kantor

100.000.000 99.961.500 100,00 99,96



53.055.000 52.938.745 100,00 99,78



12.000.000 12.000.000 100,00 100,00



2.250.000 2.250.000 100,00 100,00


Mebeleur

2.250.000 2.250.000 100,00 100,00

Kegiatan




Pemerintah

82.000.000 81.590.000 100,00 99,5



dan Rumah Tangga

44.100.000 44.077.000 100,00 99,95



Tanaman dan Taman,

Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan

6.560.000 6.560.000 100,00 100,00

32

Program Peningkatan


Tenaga Kerja

Pelatihan, Pengukuran dan

Pemeliharaan Produktivitas

412.500.000 400.412.000 100,00 97,07

Kegiatan Pembinaan


Kerja Masyarakat di


dan/atau Daerah Penghasil

Bahan Baku Industri Hasil

Tembakau

1.476.735.000 1.366.024.716 100,00 92,50


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan 282.099.000 282.058.000 100,00 99,98

17

Kemasyarakatan




Menyurat

4.500.000 4.468.000 100,00 99,29



121.000.000 109.061.933 100,00 90,13



Dinas

111.200.000 111.116.000 100,00 99,92



dan Penggandaan

26.250.000 26.235.000 100,00 99,94

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

50.000.000 49.299.000 100,00 98,59


Tangga

33.500.000 33.361.000 100,00 99,58



undangan

5.825.000 5.825.000 100,00 100,00


Minuman

15.000.000 14.990.000 100,00 99,93



Daerah

101.250.000 100.655.000 100,00 99,41



191.000.000 189.342.000 100,00 99,13

35

Program Peningkatan


Aparatur


Rumah Dinas

200.000.000 199.934.000 100,00 99,97


Gedung Kantor

100.000.000 99.650.000 100,00 99,65



63.750.000 59.515.925 100,00 93,36



40.000.000 40.000.000 100,00 100,00



16.000.000 16.000.000 100,00 100,00


Mebeleur

17.000.000 16.635.000 100,00 97,85

Kegiatan



Gedung Kantor/Aparartur

Pemerintah

0 0 0,00 0,00



dan Rumah Tangga

41.250.000 40.945.000 100,00 99,26



15.000.000 15.000.000 100,00 100,00



Tanaman dan Taman,

0 0 0,00 0,00

18


Perikanan

36

Program Peningkatan


Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan dan

Pemberdayaan Penca

650.000.000 647.921.000 100,00 99,68


Formal dan Informal

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

396.355.000 394.595.000 100,00 99,55




Menyurat

6.500.000 6.498.380 100,00 99,97



66.620.000 63.012.131 100,00 94,58



Dinas

82.784.000 82.763.000 100,00 99,97



dan Penggandaan

18.710.000 18.710.000 100,00 100,00

Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

5.000.000 5.000.000 100,00 100,00


Tangga

10.000.000 10.000.000 100,00 100,00



undangan

4.200.000 4.200.000 100,00 100,00


Minuman

12.340.000 12.340.000 100,00 100,00



Daerah

80.000.000 79.428.000 100,00 99,28



167.596.000 167.381.000 100,00 99,87

39

Program Peningkatan


Aparatur


Gedung Kantor

166.000.000 164.796.000 100,00 99,27



55.629.000 54.249.675 100,00 97,52



22.500.000 18.500.000 100,00 82,22



5.000.000 5.000.000 100,00 100,00


Mebeleur

4.500.000 4.500.000 100,00 100,00

Kegiatan




Pemerintah

25.246.000 24.496.000 100,00 97,03

19



dan Rumah Tangga

21.000.000 20.995.500 100,00 99,98



Tanaman dan Taman,


Perikanan

12.500.000 12.500.000 100,00 100,00

40



Ketenagakerjaan

Kegiatan Penyelesaian Kasus

Ketenagakerjaan

187.500.000 185.945.000 100,00 99,17

Kegiatan Penyelesaian

PHI/PHK/Mogok/Unjuk Rasa

dan Penutupan Perusahaan

203.500.000 202.594.000 100,00 99,55

Pemantapan Eksistensi

Lembaga/UPTD

75.000.000 71.857.000 100,00 95,81

Kegiatan Penyelesaian Kasus

TKI Bermasalah

112.500.000 111.400.000 100,00 99,02

Pengembangan Database

Kasus Ketenagakerjaan

112.500.000 104.656.000 100,00 93,03

41 Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Pemantapan Transmigrasi

Pasca Penempatan

141.000.000 140.987.766 100,00 99,99

Kegiatan Penyiapan,

Penempatan dan Pemantapan

Transmigrasi

1.844.767.000 1.384.145.525 100,00 75,03 Penempatan trans untuk

sharing APBD hanya untuk

Provinsi Kaltara

Kegiatan Pelatihan

Transmigrasi

98.319.000 34.263.000 100,00 34,85 Pelatihan transmigrasi

sebanyak 9 angkatan di

cover oleh dana APBN

20

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

a. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat

pertanggungjawaban keuangan daerah.

b. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan

pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan

Lembaga Teknis Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk

pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana

dalam Neraca. Basis Kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat

Peristiwa dan Belanja diakui pada saat peristiwa terjadinya transaksi di Bendahara Pengeluaran Dinas

tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jateng.

Karena Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2016 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening pendapatan dan

Belanja seperti dinyatakan diatas maka di dalam Catatan atas laporan Keuangan ini perlu dilakukan

pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis

akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas

pelaporan yang menggunakan akuntansi yang berbasis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis pengukuran kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam rupiah.

Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan

kurs tengah bank central pada tanggal neraca.

PENGUKURAN PERSEDIAAN

Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian meliputi : harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan dikurangi potongan harga dan rabat.

b. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. HPP terdiri dari biaya

langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang

dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya (pengembangbiakan hewan dan

tanaman,donasi, rampasan – persediaan yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat)

21

PENGUKURAN ASET TETAP

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehannya, apabila biaya perolehan suatu aset adalah

tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap

untuk digunakan.

Biaya perolehan aset terdiri dari :

a. Harga pembelian, termasuk bea import dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat ;

dan

b. Seluruh biaya yang secara langsung dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut

ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja sesuai penggunaan yang dimaksud (biaya persiapan

tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya kontruksi, biaya pengujian

aset dan biaya-biaya lainnya yang mendukung perolehan aset sesuai peraturan perundangan)

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum

kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

1. Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) .

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa

membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal,

dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian. Pengeluaran untuk

per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah)

3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Laporan Keuangan Dinakertransduk Prov. Jateng disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk neraca awal terdahulu per 1 Januari 2015 pelaporan aset / kekayaan milik dan atau

dikuasai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah

diaudit.

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan realisasi dana APBD yang telah

dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.

22

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. Akuntansi Pendapatan

2. Akuntansi Belanja

3. Kewajiban

4. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

1. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Bagian Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas

Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

3.Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui pada akhir

periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam

periode berkenaan.

Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan

rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik / telpon (tambah daya listrik ) dikapitalisasi ke

nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur diluar

bangunan. Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode

berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan,

pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset

tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan. Sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan biaya perolehan

aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap.

Pengembangan Aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan

efisiensi, dan/ atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam

pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset tetap.

Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga

perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan

dan Belanja Modal.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama Aset tetap. Biaya penggantian utama akan

dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari Aset tetap semula dan

menambah biaya penggantian pada harga perolehan Aset tetap.

23

4. Penyusutan Aset

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing

periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam

Laporan Operasional. Selain tanah dan kontruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan

sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara

periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak

digunakan atau mati.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.

Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straght line methode). Metode garis

lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan perhitungan penyusutan adalah :

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode =

Masa Manfaat

24

Bab 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama

TA. 2016 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran

belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan

Tahun Anggaran 2016.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.840.459.808,00 atau 113.52 % dari target

Rp4.264.150.000,00 dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.982.296.900,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2016 % Realisasi 2015

Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah Rp4.264.150.000,00 Rp4.840.459.808,00 113.52 Rp4.982.296.900.00

Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Rp4.264.150.000.00 Rp4.840.459.808.00 113.52 Rp4.982.296.900.00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.840.459.808,00 atau 113.52 % dari target Rp4.264.150.000,00

dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.982.296.900,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah Rp4.264.150.000,00 Rp4.840.459.808,00 113.52 Rp4.982.296.900.00

Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Rp4.264.150.000.00 Rp4.840.459.808.00 113.52 Rp4.982.296.900.00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah


dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp4.776.609.428,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Retribusi Jasa Umum Rp696.000.000,00 Rp496.150.000,00 71.29 Rp572.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha Rp2.953.150.000,00 Rp3.674.109.908,00 124.41 Rp3.575.467.728,00

Retribusi Perizinan Tertentu Rp600.000.000,00 Rp658.279.900,00 109.71 Rp629.141.700,00

Jumlah Rp4.249.150.000,00 Rp4.828.539.808,00 113.64 Rp4.776.609.428,00

25

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp496.150.000,00 atau 71.29 % dari target 696.000.000,00 dan

untuk Realisasi Tahun Anggaran 2015sebesar Rp572.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp696.000.000,00 Rp496.150.000,00 71.29 Rp572.000.000,00

Jumlah Rp696.000.000,00 Rp496.150.000,00 71.29 Rp572.000.000,00

5.1.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha


dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp3.575.647.728,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp2.789.650.000,00 Rp3.537.209.908,00 126.80 Rp3.451.667.728,00

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Rp163.500.000,00 Rp136.900.000,00 83.73 Rp123.800.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jumlah Rp2.953.150.000,00 Rp3.674.109.908,00 124,41 Rp3.575.647.728,00

5.1.1.1.1.1.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp658.279.900,00 atau 109.71 % dari target Rp600.000.000,00 dan

untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp629.141.700,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rp600.000.000,00 Rp658.279.900,00 109.71 Rp629.141.700,00

Jumlah Rp600.000.000,00 Rp658.279.900,00 109.71 Rp629.141.700,00

5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp11.920.000,00 atau 79.33 % dari target Rp15.000.000,00 dan

untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp203.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp15.000.000,00 Rp11.900.000,00 79.33 Rp203.780.000,00

Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan Denda keterlambatan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda

Pendapatan dari Pengembalian Rp1.897.472,00

Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penerimaan dari BLUD

Penerimaan Lain-Lain Rp0,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00

Jumlah Rp15.000.000,00 Rp11.920.000,00 Rp205.687.472,00

26

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ

belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016.

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp97.015.694.970,00 atau 94,01% dari

anggaranRp103.200.912.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp105.840.788.038,00 dengan

rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Rp67.881.336.000,00 Rp64.025.150.579,00 94.35 Rp63.694.375.702,00

Belanja Barang & Jasa Rp35.319.576.000,00 Rp32.990.544.211,00 93.41 Rp42.146.412.336,00

Jumlah Rp103.200.912.000,00 Rp97.015.694.970,00 94,01 Rp105.840.788.038,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp64.025.150.579,00 atau 94.32% dari anggaran

Rp67.881.336.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp63.694.375.702,00 dengan rincian sebagai

berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp61.931.175.000,00 Rp58.141.146.409,00 93,88 Rp57.047.439.752,00

Belanja Pegawai langsung Rp5.950.161.000,00 Rp5.901.679.400,00 99.19 Rp6.646.935.950,00

Jumlah Rp67.881.336.000,00 Rp64.025.150.579,00 94.32 Rp63.694.375.702,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp32.990.544.211,00 atau 93.41 % dari anggaran

Rp35.319.576.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp42.146.412.336,00 dengan rincian sebagai

berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis Rp5.179.049.000,00 Rp5.113.764.073,00 98.74 Rp6.170.711.383,00

Belanja Bahan/Material Rp480.020.000,00 Rp473.452.100,00 98.63 Rp507.216.500,00

Belanja Jasa Kantor Rp6.852.060.000,00 Rp6.198.057.072,00 90.46 Rp5.086.146.375,00

Belanja Premi Asuransi Rp131.496.000,00 Rp115.732.200,00 88.01 Rp129.835.240,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp843.109.000,00 Rp778.610.298,00 92.35 Rp1.293.067.822,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp1.580.929.000,00 Rp1.556.147.220,00 98.43 Rp2.006.740.920,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Rp2.002.876.000,00 Rp1.933.495.000,00 96.54 Rp1.582.279.475,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp157.000.000,00 Rp110.910.000,00 70.64 Rp54.400.000,00

Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp606.395.000,00 Rp601.323.000,00 99.16 Rp549.920.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rp3.749.664.000,00 Rp3.482.377.705,00 92.87 Rp3.734.137.620,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp206.790.000,00

Belanja Pakaian Kerja Rp12.489.000,00 Rp12.489.000,00 100 Rp168.745.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Belanja Perjalanan Dinas Rp11.374.712.000,00 Rp10.319.418.143,00 90.72 Rp12.111.382.866,00

27


Anggaran Realisasi

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Rp24.009.000,00 Rp23.065.000,00 96.07 Rp34.150.000,00

Belanja Pemeliharaan Rp2.302.198.000,00 Rp2.248.133.400,00 97.65 Rp8.414.009.135,00

Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

Belanja Hadiah Uang Ro22.500.000,00 Rp22.500.000,00 100

Belanja Hadiah Barang Rp1.070.000,00 Rp1.070.000,00 100 Rp22.500.000,00

Jumlah Rp35.319.576.000,00 Rp32.990.644.761,00 93.41 Rp42.146.412.336,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.932.765.700,00 atau 99,44 % dari anggaran


berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin Rp521.224.000,00 Rp511.471.500,00 98,13 Rp5.059.131.950,00

Belanja Gedung dan Bangunan Rp3.396.470.000,00 Rp3.384.694.200,00 99,65 Rp4.788.586.400,00

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan Rp35.000.000,00 Rp34.300.000,00 98,00 Rp165.197.700,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 100,00 Rp0,00

Jumlah Rp3.954.994.000,00 Rp3.932.765.700,00 99,44 Rp10.012.916.050,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau 0,00 % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran

2015 sebesar 0,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp511.471.500,00 atau 98,13 % dari anggaran Rp521.224.000,00

dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.059.131.950,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Berat Rp174.450.000,00

Belanja Alat-alat Angkut Rp75.750.000,00 Rp75.595.000,00 99,80 Rp1.030.103.650,00

Belanja Alat-alat Bengkel Rp148.800.000,00

Belanja Alat-alat Pertanian Rp31.530.000,00 Rp24.085.000,00 76,39 Rp549.400.000,00

Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga Rp383.944.000,00 Rp381.831.500,00 99,45 Rp2.544.628.100,00

Belanja Alat-alat Studio Rp30.000.000,00 Rp29.960.000,00 99,87 Rp211.871.000,00

Belanja Alat-alat Kedokteran Rp1.650.000,00

Belanja Alat-alat Laboratorium Rp398.139..200,00

Belanja Alat-alat Keamanan

Jumlah Rp521.224.000,00 Rp511.471.500,00 98,13 Rp5.059.0131.950,00

28

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.384.694.200,00 atau 99,65 % dari anggaran


berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Gedung Rp3.396.470.000,00 Rp3.384.694.200,00 99,65 Rp4.788.586.400,00

Belanja Monumen

Jumlah Rp3.396.470.000,00 Rp3.384.694.200,00 99,65 Rp4.788.586.400,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp34.300.000,00 atau 98,00 % dari anggaran Rp35.000.000,00 dan

untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp165.197.700,00 dengan rincian sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Jalan dan Jembatan

Belanja Bangunan Air (Irigasi)

Belanja Instalansi dan Jaringan Rp35.000.000,00 Rp34.300.000,00 98,00 Rp165.197.700,00

Jumlah Rp35.000.000,00 Rp34.300.000,00 98,00 Rp165.197.700,00

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.300.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp2.300.000,00 dan

untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 % 2015

Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 100,00

Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman

Jumlah Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 100,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar (Rp96.108.000.682,00), sedangkan Tahun 2015 sebesar

(Rp110.871.407.188,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp135.943.666.450,99 naik sebesar Rp372.953.775,05 atau 0,27%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp135.570.712.675,94

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp212.666.856,78 naik sebesar Rp139.222.534,45 atau 65,46%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp73.444.322,33

29

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp18,00 naik sebesar Rp18,00 atau 100,00 % dibandingkan saldo per 31

Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp18,00 Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas BLUD

Jumlah Rp18,00 Rp0,00

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara

pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke rekening kas daerah dan

merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016.(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS

BENDAHARA DI TAHUN 2017)

NO URAIAN 2016 2015

1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp18,00 Rp0,00


Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 Penyetoran sisa Kas Rp18,00 Rp18,00


5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada

di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan

jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2016.

(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2017)

NO URAIAN 2016 2015

1

Jumlah

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1

2

Jumlah

30

5.2.1.1.2. Piutang

Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp163.550.500,00 naik sebesar Rp163.550.500,00 atau 100,00 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

2016 2015

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak Netto

2016 2015

Piutang Retribusi Rp163.550.500,00

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Netto Rp163.550.500,00

2016 2015

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Netto

5.2.1.1.2.1. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain

piutang retribusi dari perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya terhadap pengujian lingkungan kerja

faktor kimia di BPPKK dan Hiperkes. Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp163.550.500,00

naik sebesar Rp163.550.500,00 atau 100,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00

dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)

Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp163.550.500,00

Piutang DUKS

Jumlah Rp163.550.500,00

Piutang Retribusi merupakan piutang dari perusahaan dari PT. Holcim Indo Cilacap, PT. AST Indonesia

Semarang dan PT. Tirta Investama Klaten yang belum memenuhi kewajibannya per 31 Desember 2016

kepada BPPKK dan Hiperkes.

NO URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 Piutang Pemakaian

Kekayaan Daerah

Rp0,00 Rp163.550.500,00 Rp163.550.500,00

Jumlah Rp0,00 Rp163.550.500,00 Rp163.550.500,00

* PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

5.2.1.1.2.2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat

tertagih per 31 Desember 2016. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00

naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan


31

2016 2015

Piutang Cadangan Piutang Cadangan

- lancar

- menunggak 1-2 tahun



- menunggak lebih dari 5 tahun

Jumlah

5.2.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada

Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015 sehingga pembayaran tersebut

sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi

Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp32.243.688,78 naik sebesar

Rp687.955,45 atau 2,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp31.555.733,33 dengan


2016 2015

Asuransi BMD Rp32.243.688,78 Rp31.555.733,33

Asuransi Pegawai Non PNS

Sewa

Jumlah Rp32.243.688,78 Rp31.555.733,33

5.2.1.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember

2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar

Rp16.872.650,00 turun sebesar Rp25.015.939,00 atau59,72 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015

sebesar 41.888.589,00 dengan rincian sebagai berikut:

2016 2015

Persediaan Bahan Pakai Habis Rp16.872.650,00 Rp40.642.389,00

Persediaan Bahan/Material Rp1.246.200,00

Persediaan Cetak

Persediaan Pakaian Dinas/Kerja

Persediaan Makanan dan Minuman

Persediaan Hibah

Jumlah Rp16.872.650,00 Rp41.888.589,00

CATATAN :

pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga

Satuan

Nilai

Persediaan

Sekretariat 15.571.450

1 Kertas HVS kwarto 4 45.000 180.000

2 Kertas HVS folio 20 48.000 960.000

3 Kertas Karbon folio 4 43.500 174.000

4 Buku skrip isi 38 lb 30 4.000 120.000

5 Buku kwarto isi 100 lb 21 12.000 252.000

6 Buku folio isi 200 lb 12 30.000 360.000

7 Spidol whiteboard 22 10.000 220.000

8 Setip karet 12 4.000 48.000

32

9 Penghapus cair 4 10.000 40.000

10 Lem tacol tanggung 32 4.500 144.000

11 Lem cair tanggung 29 6.500 188.500

12 Klip atom 30 2.400 72.000

13 Isi steples besar 61 2.100 128.100

14 Isi steples kecil 10 1.500 15.000

15 Stop map folio 40 1.500 60.000

16 Snelhecter plastic 5 15.000 75.000

17 Amplop putih besar 8 20.000 160.000

18 Bantalan stempel 12 9.000 108.000

19 Tinta stempel 11 4.500 49.500

20 Stabile boss 5 12.000 60.000

21 Cutter besar 31 18.000 558.000

22 Cutter kecil 30 10.000 300.000

23 Gunting 8 8.500 68.000

24 Penggaris mika 30 cm 1 6.000 6.000

25 Cap tanggal 2 150.000 300.000

26 Tali raffia 1 kg 1 20.000 20.000

27 Pensil 2B 4 6.000 24.000

28 Kwitansi panjang 3 8.000 24.000

29 Kertas sampul 85 1.510 128.350

30 Toner HP LJ 1320 (5949 A) 2 1.600.000 3.200.000

31 Toner HP LJ 78 A 2 1.450.000 2.900.000

32 Toner HP LJ 85 A 2 1.550.000 3.100.000

33 Flash Disk 8 GB 4 85.000 340.000

34 Isi bolpoint boxi 46 20.000 920.000

35 Binder clip besar 1 35.000 35.000

36 Post kit 13 18.000 234.000

BPPTK 1.119.200

1 Kertas HVS 70 gr 5 43.000 215.000

2 Kertas HVS 80 gr 3 44.000 132.000

3 Stopmap folio 25 1.200 30.000

4 Snelhecter plastic 25 15.000 375.000

5 Bolpoint Baliner 4 13.300 53.200

6 Tipe ex 3 10.000 30.000

7 Paper Clip 2 8.000 16.000

8 Isi Hadmachine besar 3 22.000 66.000

9 Isi hadmachine kecil 4 16.000 64.000

10 Amplop putih tangung 2 22.000 44.000

11 Amplop panjang cabinet 2 22.000 44.000

12 Pita mesin ketik rol besar 2 25.000 50.000

BLKP Klampok 182.000

1 Kertas HVS 70 gr 1 44.000 44.000

2 Tinta Komputer 1 40.000 40.000

3 Kertas Manila 10 1.500 15.000

4 Penghapus cair 1 11.000 11.000

5 Clip paper 2 7.000 14.000

6 Stopmap folio 10 1.000 10.000

7 Buku folio 2 24.000 48.000

Jumlah 16.872.650

33

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.403.855.800,00 naik/turun

sebesar Rp0,00 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.403.855.800,00 dengan


No Uraian 2016 Penambahan Pengurangan 2015

1 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan

Dana Bergulir Penempatan TK ke LN

1.403.855.800

0,00

0,00

1.403.855.800

Jumlah 1.403.855.800 0,00 0,00 1.403.855.800

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih

yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih.

Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00

atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Investasi Non

Permanen Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen

Diragukan Tertagih




- menunggak lebih dari 5 tahun

Jumlah

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp135.730.997.196,21 naik sebesar Rp243.728.842,60 atau

0,17 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp135.497.268.353,61 dengan rincian sebagai

berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari:(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal Rp177.607.098.719,00

Penambahan

Belanja Modal Rp3.932.765.700,00

Belanja Barang/Jasa Rp

Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp47.050.000,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp

Koreksi Rp276.870.000,00

Jumlah Rp4.256.685.700,00

34

Berkurang

Ekstrakontable Rp7.829.000,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp47.050.000,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp2.398,00

Mutasi Keluar Rp

Koreksi Rp276.870.000,00

Jumlah Rp331.751.398,00

Grand Total Rp181.532.033.021,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.

Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset

Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

selama Tahun 2016.

Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis

rekening aset tetap yang seharusnya.

Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian

jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap

dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis

rekening aset tetap yang seharusnya.

Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena

dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.

Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah selama Tahun 2016.

Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp90.352.753.000,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp90.352.753.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2015 Bertambah Berkurang 2016

Tanah Rp90.352.753.000,00 Rp90.352.753.000,00

Jumlah Rp90.352.753.000,00 Rp90.352.753.000,00

35

Rincian mutasi tanah terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal Rp90.352.753.000,00

Penambahan

Belanja Modal Rp


Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp


Koreksi Rp

Jumlah Rp

Berkurang

Ekstrakontable Rp

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp

Mutasi Keluar Rp

Koreksi Rp

Jumlah Rp

Grand Total Rp90.352.753.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp39.665.727.991,00 naik sebesar Rp503.640.102,00

atau 1,27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp39.162.087.889,00 dengan rincian sebagai

berikut :


Alat Berat Rp297.472.146,00 Rp297.472.146,00

Alat Angkut Rp3.984.267.786,00 Rp276.870.000,00 Rp3.782.992.786,00

Alat Bengkel dan Ukur Rp4.290.843.297,00 Rp4.290.843.297,00

Alat Pertanian dan Peternakan Rp2.261.790.993,00 Rp24.085.000,00 Rp2.285.875.993,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp21.044.111.064,00 Rp394.581.500,00 Rp20.579.000,00 Rp21.418.113.564,00

Alat Studio dan Komunikasi Rp1.830.330.101,00 Rp29.960.000,00 Rp1.830.330.101,00

Alat Kedokteran Rp399.033.912,00 Rp399.033.912,00

Alat Laboratorium Rp5.054.238.590,00 Rp276.867.602,00 Rp2.398,00 Rp5.331.106.192,00

Alat Keamanan

Jumlah Rp39.162.087.889,00 Rp704.915.102,00 Rp297.451.398,00 Rp39.665.727.991,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal Rp39.162.087.889,00

Penambahan

Belanja Modal Rp511.471.500,00


Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp



Koreksi Rp276.870.000,00

Jumlah Rp704.915.102,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp7.829.000,00


36

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp2.398,00

Mutasi Keluar Rp

Koreksi Rp276.870.000,00

Jumlah Rp297.451.398,00

Grand Total Rp39.665.727.991,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp50.707.260.906,00 naik sebesar

Rp3.384.694.200,00 atau 6,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp47.322.566.706,00



Gedung Rp46.863.443.706,00 Rp3.418.994.200,00 Rp34.300.000,00 Rp50.248.137.906,00

Monumen Rp459.123.000,00 Rp0,00 Rp459.123.000,00

Jumlah Rp47.322.566.706,00 Rp3.418.994.200,00 Rp34.300.000,00 Rp50.707.260.906,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap

terlampir)

Saldo Awal Rp47.322.566.706,00

Penambahan

Belanja Modal Rp3.384.694.200,00


Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp



Koreksi Rp

Jumlah Rp3.418.994.200,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp



Mutasi Keluar Rp

Koreksi Rp

Jumlah Rp

Grand Total Rp50.707.260.906,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesarRp600.651.399,00 naik sebesar Rp34.300.000,00

atau 5,71 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp566.351.399,00 dengan rincian sebagai

berikut :


Jalan dan Jembatan Rp4.317.600,00 Rp4.317.600,00

Bangunan Air/Irigasi Rp511.863.799,00 Rp511.863.799,00

Instalasi Rp50.170.000,00 Rp34.300.000,00 Rp84.470.000,00

Jaringan

Jumlah Rp566.351.399,00 Rp34.300.000,00 Rp600.651.399,00

37

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap

terlampir)

Saldo Awal Rp566.351.399,00

Penambahan



Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp



Koreksi Rp

Jumlah Rp

Berkurang

Ekstrakontable Rp



Mutasi Keluar Rp

Koreksi Rp

Jumlah Rp

Grand Total

Rp600.651.399,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp205.639.725,00 naik sebesar Rp2.300.000,00 atau 1,12

% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp203.339.725,00 dengan rincian sebagai berikut :


Buku Perpustakaan Rp119.990.720,00 Rp2.300.000,00 Rp122.290.720,00

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Rp73.849.005,00 Rp73.849.005,00

Hewan, Ternak dan Tanaman Rp9.500.000,00 Rp9.500.000,00

Jumlah Rp203.339.725,00 Rp2.300.000,00 Rp205.639.725,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal Rp203.339.725,00

Penambahan



Hibah Rp

Mutasi Masuk Rp



Koreksi Rp

Jumlah Rp2.300.000,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp



Koreksi Rp

Jumlah Rp

Grand Total Rp205.639.725,00

38

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp45.801.035.824,79 naik sebesar

Rp3.691.205.459,40 atau 8,06 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp42.109.830.365,39


2016 2015

Alat Besar Rp164.577.521,00 Rp140.770.396,00

Alat Angkut Rp2.473.630.586,00 Rp2.387.850.256.,25

Alat Bengkel Rp3.503.967.602,50 Rp3.267.587.734,70

Alat Pertanian Rp1.962.949.743,00 Rp1.775.923.493,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp19.207.127.649,00 Rp17.899.235.280,60

Alat Studio dan Komunikasi Rp1.585.065.501,00 Rp1.419.656.301,00

Alat Kedokteran Rp381.413.912,00 Rp347.418.312,00

Alat Laboratorium Rp4.170.750.775,61 Rp3.557.650.872,96

Alat Keamanan

Gedung Rp12.182.813.596,58 Rp11.170.102.251,77

Monumen Rp62.188.264,00 Rp53.559.248,00

Jalan dan Jembatan Rp3.454.080,00 Rp3.310.160,00

Bangunan Air dan Irigasi Rp78.826.427,43 Rp65.025.725,78

Instalasi Rp24.270.166,67 Rp21.740.333,33

Jaringan

Jumlah Rp45.801.035.824,79 Rp42.109.830.365,39

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.398,00 naik sebesar Rp2.398,00 atau 100,00 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Aset Dikerjasamakan

2016 2015

Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto

2016 2015

Barang Rusak Berat

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp2.398,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto Rp2.398,00

Jumlah Aset Lainnya Rp2.398,00

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesarRp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan

saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0 %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp135.943.666.450,21 naik sebesar Rp372.953.775,05 atau

0,27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp135.570.712.673,94

39

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak

pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 sebesar

Rp5.004.010.308,00 naik sebesar Rp21.713.408,00 atau 0,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015

sebesar Rp4.982.296.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Pendapatan Asli daerah Rp5.004.010.308,00 Rp4.982.296.900,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Rp5.004.010.308,00 Rp4.982.296.900,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.004.010.308,00 naik sebesar

Rp21.713.408,00 atau 0,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.982.296.900,00


2016 2015

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Rp4.992.090.308,00 Rp4.776.609.428,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp11.920.000,00 Rp205.687.472,00

Jumlah Rp5.004.010.308,00 Rp4.982.296.900,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.992.090.308,00 naik sebesar

Rp215.480.880,00 atau 4,31 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp4.776.609.428,00dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015

Retribusi Jasa Umum Rp496.150.000,00 Rp572.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha Rp3.837.660.408,00 Rp3.575.467.728,00

Retribusi Perizinan Tertentu Rp658.279.900,00 Rp629.141.700,00

Jumlah Rp4.992.090.308,00 Rp4.776.609.428,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.920.000,00 turun sebesar

Rp193.767.472,00 atau (94,20%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp205.687.472,00


2016 2015

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp11.900.000,00 Rp203.780.000,00

Pendapatan Bunga

Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan Denda keterlambatan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan dari Pengembalian Rp1.897.472,00

Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penerimaan dari BLUD

Penerimaan Lain-Lain Rp20.000,00 Rp10.000,00

Jumlah Rp11.920.000,00 Rp205.687.472,00

40

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau

0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap

dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota.(Berita Acara Hibah dilampirkan)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen

pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016

sebesar Rp100.691.215.648,73 turun sebesar Rp10.321.623.142,15 atau (10,25%) dibandingkan saldo per 31

Desember 2015 sebesar Rp111.012.838.790,90

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp100.691.215.631,73 turun sebesar

Rp10.321.623.159,17 atau (10,25%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp111.012.838.790,90

2016 2015

Beban Pegawai Rp64.025.150.579,00 Rp63.694.375.702,00

Beban Barang & Jasa Rp33.014.872.195,33 Rp42.182.205.647,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.651.192.857,40 Rp4.478.777.580,59

Beban Lainnya Rp657.479.861,31

Jumlah Rp100.691.215.631,73 Rp111.012.838.790,90

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp64.025.150.579,00 naik sebesar Rp330.774.877,00 atau

0,52 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp63.694.375.702,00

2016 2015

Beban Pegawai Tidak langsung

Beban Pegawai Langsung Rp64.025.150.579,00 Rp63.694.375.702,00

Jumlah Rp64.025.150.579,00 Rp63.694.375.702,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp33.014.872.212,33 turun sebesar Rp atau%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp42.182.205.195,33

2016 2015

Beban Persediaan Rp10.663.246.037,00 Rp12.831.303.134,00

Beban Jasa Rp6.198.401.068,00 Rp7.498.292.690,00

Beban Premi Asuransi Rp114.700.266,33

Beban Sewa Rp2.645.728.000,00

Beban Pemeliharaan Rp3.026.743.698,00 Rp9.707.076.957,00

Beban Perjalanan Dinas Rp10.319.418.143,00 Rp12.111.382.866,00

Beban Barang & Jasa Lainnya Rp46.635.000,00 Rp34.150.000,00

Jumlah Rp33.014.872.195,33 Rp42.182.205.647,00

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.651.192.857,40 turun sebesar

Rp827.584.723,19 atau (22,67%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.478.777.580,59

41

2016 2015

Beban Penyusutan Aset Tetap Rp3.651.192.857,40 Rp4.478.777.580,59

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat

Jumlah Rp3.651.192.857,40 Rp4.478.777.580,59

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp657.479.861,31 atau (100%)

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp657.479.861,31

2016 2015

Beban Penyisihan Piutang

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen

Beban Hibah Aset Tetap

Beban Penghapusan Aset Rp657.479.861,31

Jumlah Rp657.479.861,31

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi

Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal,

surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

dan ekuitas akhir.

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp135.570.712.675,94

dan Rp131.308.361.968,84.

5.4.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar

(Rp95.687.205.340,73) dan (Rp106.030.541.890,90). Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.3 RK PPKD

RK-PPKD per 31 Desember 2016 sebesar Rp96.108.000.700,00 sedangkan untuk TA 2015 sebesar

Rp110.871.407.188,00

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2016 sebesar (Rp47.841.584,00) sedangkan TA 2015 sebesar (Rp578.514.590,00), dengan

perincian sebagai berikut :

42

2016 2015

Koreksi/Penyesuaian Kas Rp18,00 Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

(Rp7.831.398,00) (Rp40.012.602,00)

(Rp882.495.000,00) Rp461.918.410,00

Koreksi/Penyesuaian Aset lainnya Rp2.398,00 (Rp157.938.000)

Jumlah (Rp47.841.584,00) (Rp578.514.590,00)

5.4.5 Ekuitas Akhir

Sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp135.943.666.451,21

43

Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

6.1 Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan struktur organisasi Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

6. Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja

7. Kepala Bidang Kependudukan

8. Kelompok jabatan fungsional

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah saat ini dipimpin oleh :

1. Kepala Dinas : Dra. WIKA BINTANG, MM

2. Sekretaris : Dra.SUSI HANDAYANI, MSi

3. Kepala Bidang Penta Trans : AHMAD AZIZ, SE. MSi

4 Kepala Bidang Lattas : Drs. AGUS SUTRISNO, MPd

5 Kepala Bidang Hubinsyaker : Drs. HANDONO SUPRIYADI, MSi

6. Kepala Bidang Wasnaker : Ir. ESTI TRIANY L, MSi

7. Kepala Bidang Kependudukan : Dra. SITI ROHATIN,Msi

6.2 Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah disingkat Dinakertrnasduk

Prov. Jateng merupakan organisasi pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil dan penyelenggaraan kesekretariatan. Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah berdomisili di Jl. Pahlawan No. 16

Semarang.

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 7

Juni 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah merupakan penggabungan 3

( tiga ) instansi pemerintahan.

Ketiga instansi yang melakukan penggabungan pada 20 Juni tahun 2001 yaitu :

a. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah ;

b. Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah ;

c. Kanwil Departemen Transmigrasi Jawa Tengah ; serta

d. Alih Tugas dari Biro Pemerintahan Setda Prov. Jateng bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada

13 Juni 2008 s/d 31 Desember 2016.

44

6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas

Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di jabarkan dalam Pergub Nomor 65 tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependududukan Provinsi

Jawa Tengah yang meliputi :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependududukan Provinsi Jawa Tengah

2. Sekretariat membawahkan :

a. Subbagian Program;

b. Subbag Keuangan;

c. Subbag Umum Dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan :

a. Seksi Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil;

b. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.

4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;

b. Seksi Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja;

c. Seksi Transmigrasi.

6. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas, membawahkan :

a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi;

b. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;

c. Seksi Produktivitas.

7. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial;

a. Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial;

b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;

c. Seksi Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

8. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

a. Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

c. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

45

Gambar 6.1

Bagan Organisasi Disnakertransduk Prov. Jateng

Menurut Perda No 16 Th. 2008

Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah memiliki 7 ( Tujuh ) Unit Pelaksana Teknis Daerah

( UPTD ) terdiri dari :

1. Balai Latihan Kerja Industri ( BLKI ) Cilacap

Jl. Nusantara No. 61 Cilacap, Telp. 0282-542221

2. Balai Latihan Kerja Pertanian ( BLKP ) Klampok

Jl. Raya Klampok – Banjarnegara No. 48 Km 29 Banjarnegara, Telp. 0296-479006.

3. Balai Latihan Kerja Luar Negeri ( BLKLN )

Jl. Broyojoyo No. 2 Semarang, Telp. 024-3548396

4. Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatrans Penca)

Jl. Brigjen S. Sudiarto 375 Semarang, Telp. 024-6720566

5. Balai Pengembangan Kesehatan Kerja dan Hyperkes BPKK dan Hyperkes )

Ngesrep Barat III / 44 Semarang, Telp. 024-7474495

6. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BPPTK)

Jl. MT Haryono No 876 Semarang, Telp. 024-8440513.

7. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BPPPTK)

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 21 Semarang, Telp. 024-8316757.

Sejak Penggabungan 20 Juni tahun 2001 Disnakertrans Prov. Jateng dipimpin oleh beberapa Kepala

Dinas, antara lain :

1. Drs. Muji Hartono, 2001 - 2002

2. Drs. Cipto Hartono, 2002 - 2003

3. Dra. Diah Anggraini, MM , 2003 - 2005

4. Drs. Srimoyo Tamtomo, SH. MM , 2005 - 15 April 2007

5. Eddy Djoko Pramono, SH. MH. MT, 15 April 2007 – 13 Juni 2008

6. Siswo Laksono, SH. MKn , 13 Juni 2008 – 12 September 2012

Kepala Dinas

Sekretaris

Bidang

Hubinsyaker

Bidang Penta

Trans

Bidang

Pengawasan

Bidang Lattas Bidang

Kependudukan

UPTD Kelompok

Jabatan

Fungsional

46

7. Petrus Edison Ambarura,SE.MSi, 12 September 2011 – 2 Januari 2013

8. Drs. C Agus Tusono, Msi, 2 Januari 2013 – 31 Agustus 2013

9. Dra. Wika Bintang, MM, 1 September 2013 – 31 Desember 2014 ( sebagai Pelaksana Tugas (Plt)

Kepala Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah)

10. Dra. Wika Bintang, MM , 1 Januari 2015 - sekarang

47

Bab 7 Penutup

Laporan Keuangan tersebut merupakan informasi mengenai posisi keuangan pada Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi

Jawa Tengah maka diharapkan dapat dijadikan informasi keuangan guna membantu Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Kebijakan Publik.

Demikian laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

kami buat sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor

921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya Good

Governance.

48

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)

2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

(Cetak SIMDA)

3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.

4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.

5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.

6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.

7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.

8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.

9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

*Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.

2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.

3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.

4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas

pembatas di setiap bab.

5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam

bentuk CD.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD · posisi keuangan, realisasi anggaran,...

Documents

Transcript of 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD · posisi keuangan, realisasi anggaran,...