peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini...

15

Transcript of peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini...

Page 1: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 2: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 3: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 4: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 5: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 6: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 7: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 8: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 9: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 10: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 11: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 12: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 13: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 14: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk
Page 15: peraturan.bpk.go.id 11...(I) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya I (satu) tahun telah membentuk

new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/2015/12. KALIMANTAN BARAT.pdf · Nomor Lampiran KEMENTERIAN ... / September 2015 Kepala Satker PAMS ... terlampir kepada kami selambat-lambatnya

new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/2015/12. KALIMANTAN BARAT.pdf · Nomor Lampiran KEMENTERIAN ... / September 2015 Kepala Satker PAMS ... terlampir kepada kami selambat-lambatnya

Brosur Lelang 27 Agustus 2015 Bank Syariah …...cabang Tasikmalaya a/c 0100.01.00061830-2 yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 2.

Brosur Lelang 27 Agustus 2015 Bank Syariah …...cabang Tasikmalaya a/c 0100.01.00061830-2 yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 2.

PENAWARAN KERJASAMA DAN SPONSORSHIP · PDF filemelakukan audiensi dan penandatanganan surat kerjasama dengan pihak sponsor selambat-lambatnya minggu terakhir bulan September 2009.

PENAWARAN KERJASAMA DAN SPONSORSHIP · PDF filemelakukan audiensi dan penandatanganan surat kerjasama dengan pihak sponsor selambat-lambatnya minggu terakhir bulan September 2009.

Web viewPENDAHULUAN. Untuk dapat ... Jalan R. Suprapto No. 82 Telp ... Kepanitiaan berakhir setelah melaporkan Laporan Pertanggung-jawaban selambat-lambatnya 2

Web viewPENDAHULUAN. Untuk dapat ... Jalan R. Suprapto No. 82 Telp ... Kepanitiaan berakhir setelah melaporkan Laporan Pertanggung-jawaban selambat-lambatnya 2

GKI Kayu Putih...selambat-lambatnya 3 bulan sebelum han pernikahan. 2. Sebelum butir no. 1 di atas, anggota sidi jemaat perlu berkonsultasi lebih dulu dengan salah satu Pengerja GKI

GKI Kayu Putih...selambat-lambatnya 3 bulan sebelum han pernikahan. 2. Sebelum butir no. 1 di atas, anggota sidi jemaat perlu berkonsultasi lebih dulu dengan salah satu Pengerja GKI

kip.acehprov.go.idkip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2016/06/2.-Kpts-no.7-KIP-Aceh... · KIP Aceh melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan selambat-lambatnya

kip.acehprov.go.idkip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2016/06/2.-Kpts-no.7-KIP-Aceh... · KIP Aceh melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan selambat-lambatnya

satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20181019075809bpk_2016.pdfpenjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat- lambatnya

satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20181019075809bpk_2016.pdfpenjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat- lambatnya

PekerjaanJasaKonsultansi ......jasa. 4. MobilisasidanDemobilisasi 5. Jadualkegiatanpenyediabarang/jasa. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 3 (tiga) hari kerja sejak SPMK

PekerjaanJasaKonsultansi ......jasa. 4. MobilisasidanDemobilisasi 5. Jadualkegiatanpenyediabarang/jasa. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 3 (tiga) hari kerja sejak SPMK

web.dpmptsp.jatengprov.go.idweb.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files...Pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama: 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

web.dpmptsp.jatengprov.go.idweb.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files...Pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama: 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

lp2m.unnes.ac.idlp2m.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2017_srt_info kemajuan.pdf · hardcopy Lap. Kemajuan, Catatan harian & Penggunaan da a 70% ke laman (SIMLITABMAS) selambat-lambatnya

lp2m.unnes.ac.idlp2m.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2017_srt_info kemajuan.pdf · hardcopy Lap. Kemajuan, Catatan harian & Penggunaan da a 70% ke laman (SIMLITABMAS) selambat-lambatnya

 · (Jang jaminan lelang akan dikembalikan kepada peserta lelang, setelah ditetapkannya pemenang lelang dan selambat-lambatnya 1 (Satu) hari kerja sejak diajukan; Menyerahkan bukti

 · (Jang jaminan lelang akan dikembalikan kepada peserta lelang, setelah ditetapkannya pemenang lelang dan selambat-lambatnya 1 (Satu) hari kerja sejak diajukan; Menyerahkan bukti

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH€¦ · b. Laporan Hasil reviu diberikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH€¦ · b. Laporan Hasil reviu diberikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK · BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan; (3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-lambatnya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK · BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan; (3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-lambatnya

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/pati9-2001.pdf · Pasal 17 (1) Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa selambat-lambatnya

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/pati9-2001.pdf · Pasal 17 (1) Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa selambat-lambatnya

mcapsumedang.files.wordpress.com · Perusahaan Alamat Perusahaan Harga Penawaran Terkoreksi Hasil Evaluasi Penawaran ... selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kerja setelah

mcapsumedang.files.wordpress.com · Perusahaan Alamat Perusahaan Harga Penawaran Terkoreksi Hasil Evaluasi Penawaran ... selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kerja setelah

Komisi Informasi Provinsi BantenS A L I N A N · bentuk Resume Kegiatan anggaran tahun anggaran 2015. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 21 (dua pulih satu) hari kerja terhitung

Komisi Informasi Provinsi BantenS A L I N A N · bentuk Resume Kegiatan anggaran tahun anggaran 2015. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 21 (dua pulih satu) hari kerja terhitung

Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperas...Nasional pada setiap Kabupaten/Kota; Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya

Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperas...Nasional pada setiap Kabupaten/Kota; Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya

pendidikan.mipa.uns.ac.idpendidikan.mipa.uns.ac.id/web/sk/sk/2015/rektor 4.pdf · Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilaksanakan selambat- lambatnya 12 (dua belas) hari kerja

pendidikan.mipa.uns.ac.idpendidikan.mipa.uns.ac.id/web/sk/sk/2015/rektor 4.pdf · Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilaksanakan selambat- lambatnya 12 (dua belas) hari kerja

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT · (2)Pimpinan Instansi menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT · (2)Pimpinan Instansi menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

PERATURAN BANK INDONESIA - bi.go.id filea. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1); b. ON selambat-lambatnya dilakukan pada 5 hari kerja

PERATURAN BANK INDONESIA - bi.go.id filea. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1); b. ON selambat-lambatnya dilakukan pada 5 hari kerja