1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau...

18
1 3 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan 2.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga mancanegara. Wilayahnya memiliki cirri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada tahun 1722-1911, terdapat dua kerajaan melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Melayu Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan, berdasarkan Treaty of London kedua kerajaan ini dijadikan satu menjadi Kerajaan Melayu yang wilayah kekayuasaannya bukan hanya di Kepulauan Riau tetapi meliputi daerah Johor dan Malak (Malaysia), Singapura dan sebagian wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaan terletak Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN

Transcript of 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau...

Page 1: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

2.1. Sejarah Singkat

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten

Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga

mancanegara. Wilayahnya memiliki cirri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang

tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat

untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Pada tahun 1722-1911, terdapat dua kerajaan melayu yang berkuasa dan berdaulat

yaitu Kerajaan Melayu Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau

Bintan, berdasarkan Treaty of London kedua kerajaan ini dijadikan satu menjadi Kerajaan Melayu

yang wilayah kekayuasaannya bukan hanya di Kepulauan Riau tetapi meliputi daerah Johor dan

Malak (Malaysia), Singapura dan sebagian wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaan terletak di Pulau

Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka.

Pemerintah Hinidia Belanda menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk

dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu: (1). Afdelling

Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau-Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang

berkedudukan di Tanjungpinang dan, (2). Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat.

Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah

tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan

Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala

daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut: (1). Kewedanan Tanjungpinang

meliputi wilayah kecamatan Bintan Selatan (termasuk kecamatan Bintan Timur, Galang,

Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur), (2). Kewedanan Karimun meliputi wilayah

kecamatan Karimun, Kundur dan Moro, (3). Kewedanan Lingga meliputi wilayah kecamatan

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

BAB IIGAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN

Page 2: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

Lingga, Singkep dan Senayang, dan (4). Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah kecamatan

Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi

Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964 dan Instruksi No.16/V/1964 dan Surat

Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965

No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai Januari 1966 semua daerah administratif

kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan.

Beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan

Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1983 dibentuk kota administratif Tanjungpinang

2. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1983 dibentuk kotamadya Batam.

3. Undang-undang No. 53 tahun 1999 dan UU No.13 tahun 2000, Kepulauan Riau

dimekarkan menjadi 3 Kabupaten antara lain Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten Natura

4. Undang-undang No.5 tahun 2001, kota administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota

Tanjungpinang.

5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan

Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

2.2. Letak Geografi

Kabupaten Bintan terletak antara 0 derajat 6 menit 17 detik Lintang Utara dengan 1

derajat 34 menit 52 detik Lintang Selatan dan 104 12 detik derajat Bujur Timur di sebelah Barat

dan 108 derajat 12 menit 47 detik Bujur Timur di sebelah Barat dan 108 derajat 2 menit 27 detik

Bujur Timur di sebelah Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 88.038,54 Km persegi

dengan luas daratan 1.946,13 KM persegi (2,21 persen) dan luas lautan 86.092,41 Km persegi

( 97.79 persen).

Jumlah pulau besar dan pulau kecil yang ada seluruhnya 241 buah pulau, 49 pulau

diantaranya sudah dihuni, 192 pulau kosong, 190 pulau bernama dan 12 pulau tidak bernama.

Pulau yang tidak berpenghuni serta tidak bernama sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 3: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

pertanian khususnya usaha perkebunan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar

peta berikut ini:

Tabel 1. Jumlah dan Luas Pulau Menurut Kecamatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

No KecamatanJumlah Pulau Luas

( KM2)Sudah dihuni

Belum dihuni Jumlah Daratan Lautan

1 Teluk Bintan 5 2 7 185,00 226,972 Bintan Utara 3 8 11 219,25 198,573 Sri Kuala Lobam (* - - - - -4 Teluk Sebong - 23 23 408,34 3.829,335 Bintan Timur 21 71 92 461,00 18.417,516 Gunung Kijang - 15 15 503,12 4.426,617 Tambelan 20 34 54 169,42 58.993,42

Jumlah 49 153 202 1.946,13 86.092,41 Sumber : Bintan dalam angka 2006 (* Data Masih Gabung Bintan Utara

Gambar 1. Jumlah Pulau yang Sudah dihuni Menurut Kecamatan

Kabupaten Bintan Tahun 2007

5 3

2120

Teluk Bintan Bintan UtaraTeluk SebongBintan TimurGunung KijangTambelan

Dari Gambar 1 (Pie Diagram) diatas, Kecamatan Bintan Timur merupakan Kecamatan

dengan jumlah pulau yang sudah dihuni terbesar yaitu 21 pulau dan Tambelan sebanyak 20

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 4: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

pulau, bila dilihat dari persentase hunian pulau tertinggi di Kecamatan Teluk Bintan sebesar 71,42

% sedangkan yang terendah hunian pulaunya adalah Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk

Sebong.

Pada tahun 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah kecamatan menjadi 7 (tujuh)

kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Sri Lobam, sampai dengan pembuatan profil kesehatan ini

belum bias ditampilkan datanya dan masih bergabung dengan kecamatan induk yaitu Kecamatan

Bintan Utara.

Gambaran perbandingan luas daratan dengan luas lautan di Kabupaten Bintan Tahun

2007 menurut kecamatan dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini:

Grafik 1. Perbandingan Luas Daratan dan Lautan Menurut Kecamatan

Kabupaten Bintan Tahun 2007

185.00219.25

408.34

503.12

169.42

226.97198.57

3.829

18.4174.426

58.993461

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Tl.Bintan Bin.Utara Tl.Sebong Bin. Timur Gn.Kijang Tambelan

Luas

(Km

2)

Daratan Lautan

Dari Grafik 1 diketahui bahwa dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan

terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas daratan tertinggi yaitu masing-masing diatas 40%

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 5: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

bila dibandingkan dengan luas lautan, yaitu Kecamatan Bintan Utara (52.47%) dan Teluk Bintan

(44.91%), sedangkan luas daratannya terendah di Kecamatan Tambelan (0.29%).

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.

Sebelah Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.

Sebelah Timur : Propinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Bintan

2.3 Keadaan Penduduk .

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 6: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sa’at ini terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 10 kelurahan serta 32

desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berdasarkan data Badan Pusat Statistik yaitu

berjumlah 122.677 jiwa dengan kepadatan penduduk 63 jiwa per kilometer persegi.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

46,456

18,47817,155 16,311

8,555

11,197

4,525

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

BintanTimur

Bintan Utara Sri KualaLobam

GunungKijang

Teluk Bintan TelukSebong

Tambelan

Kecamatan

Jml P

endu

duk

Dari grafik 2 diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan

Bintan Timur sebesar 46.456 jiwa sedangkan penduduk terendah di Kecamatan Tambelan

sebesar 4.525 jiwa, sedangkan pada grafik 3 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi di

Kecamatan Sri Kuala Lobam sebesar 241 jiwa/km2, hal disebabkan karena jumlah tenaga kerja

yang bertempat tinggal di daerah industri lobam cukup tinggi dan tercatat sebagai penduduk

Kecamatan Sri Kuala Lobam, kecamatan ini merupakan daerah pemekaran dari kecamatan induk

Kecamatan Bintan Utara. Kepadatan terendah adalah Kecamatan Teluk Sebong dan Tambelan

masing-masing 27 jiwa/km2, kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada pada

grafik 3 dibawah ini:

Grafik 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 7: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

101

125

241

3246

27 27

-

50

100

150

200

250

300

Bintan Timur Bintan Utara Sri KualaLobam

GunungKijang

Teluk Bintan TelukSebong

Tambelan

Kecamatan

Kepa

data

n Pe

ndud

uk

Jumlah kelahiran hidup dari 7 kecamatan pada tahun 2007 yaitu sebanyak 3.019 , bila

dihitung rata-rata kelahiran hidup per kecamatan terjadi peningkatan sebesar 2.45 persen

dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 2.945 kelahiran hidup.

Gambar 3. Jumlah Kelahiran Hidup Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten

Bintan Tahun 2007

1,136

530

347 430

224

228124

Bintan Timur

Bintan Utara

Sri Kuala Lobam

Gunung Kijang

Teluk Bintan

Teluk Sebong

Tambelan

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 8: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

2.4. Keadaan Pendidikan .

Salah satu keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah apabila didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya

menghasilkan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Wajib belajar 6

tahun yang kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya

merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas yang

pada akhirnya akan tercipta sumberdaya manusia tangguh yang siap bersaing pada era

globalisasi.

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat

menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari tahun ketahun fasilitas pendidikan

semakin meningkat serta diimbangi juga dengan jumlah murid yang semakin meningkat setiap

tahunnya, kecuali jumlah murid sekolah menengah pertama mengalami penurunan.

Salah satu ukuran mendasar bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Menurut

Susenas 2006 persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang melek huruf tercatat 93.48 persen

dan yang buta huruf sekitar 6.52 persen.

Gambar 4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan

Baca Tulis Tahun 2006

93.48%

6.52%

Melek huruf

Buta huruf

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 9: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

2.5. Keadaan Ekonomi .

Berdasarkan pembentukan modal tetap bruto, jumlah investasi PMA di Kabupaten Bintan

sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar US$ 17,04 Milyar, atau relatif mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2005 sebesar US$ 17,06 Milyar, sedangkan jumlah investasi PMDN periode

tahun 2005-2006 tidak mengalami peningkatan yang berarti realisasi tahun 2006 sebesar Rp.

78,14 Milyar.

Pada periode tahun 2005-2006 jumlah investasi di Kabupaten Bintan sebanyak 88 buah

dan sepanjang tahun 2006 terdapat 108 buah bidang usaha dan dikelola sebanyak 84

PMA/PMDN, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja keseluruhannya sebanyak 501 tenaga kerja

asing dan 25.968 tenaga kerja Indonesia.

Penurunan kinerja investasi disebabkan oleh berkurangnya realisasi investasi

PMA/PMDN. Realiasi investasi PMA di kawasan berikat Lagoi pada tahun 2006 sebesar US$

233,9 juta, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,9 persen atau sebesar US$

258,9 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.411 orang dari 32 bidang usaha Izin

Usaha Tetap (IUT) PMA.

Tahun 2006 tercatat jumlah PMA sebanyak 70 buah, tersebar di 3 lokasi yakni dikawasan

berikat Lagoi sebanyak 20 perusahaan, kawasan berikat Lobam sebesar 29 perusahaan dan

diluar kawasan berikat sebanyak 21 perusahaan. Keseluruhan investasi PMA ini mampu

menyerap tenaga kerja sebanyak 21.976 tenaga kerja Indonesia dan 477 orang tenaga kerja

asing.

Pada tahun periode tahun 2005-2006 terjadi penurunan jumlah investasi khususnya

dikawasan berikat Lobam, jumlahnya sebesar 31 unit turun menjadi 29 unit pada tahun 2006.

diketahui pada tahun 2005 realisasi PMA dikawasan ini jumlahnya sebesar US$ 53,03 juta turun

menjadi US$ 52,97 juta pada tahun 2006 dengan penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak

11.686 orang dari 31 bidang usaha Izin Usaha Tetap (IUT) PMA.

Jumlah investasi PMA yang berada di luar kawasan berikat pada tahun 2005 jumlahnya

sebesar 18 unit meningkat menjadi 20 unit dengan jumlah investasi pada tahun 2005 sebesar US$

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 10: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

16,749 Milyar hanya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2006 yakni sebesar US$ 16,748

Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.356 orang dari 28 bidang usaha Izin Usaha

Tetap (IUT) PMA.

Tabel 2. Perkmebangan Investasi PMA di Kabupaten Bintan Tahun 2006.

NO

KAWASAN

TAHUN 2006JUMLAH INVESTASI (US$) TENAGA KERJA

PMA REALISASI TKI TKA1 Kawasan Berikat Lagoi 20 233,875,200 4,197 2142 Kawasan Berikat Lobam 29 52,969,200 11,515 1713 Diluar Kawasan Berikat 21 16,748,845,909 6,264 92  JUMLAH 70 17,035,690,309  21,976  477

Sumber : Dinas Perekonomian dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2007

Investasi PMDN di Kabupaten Bintan pada tahun 2006 jumlahnya sebanyak 18 unit

dengan realisasi investasi sebesar Rp. 78,135 milyar. Investasi ini mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 3.992 orang tenaga kerja Indonesia dan 24 orang tenaga kerja asing.

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari tahun 2004-2006. Pada

tahun 2004 kontribusi sektor ini sebesar 53,03 persen menurun menjadi 52,63 persen pada tahun

2005 dan pada tahun 2006 sebesar 52,38 persen.

Pertumbuhan sektor industri dan pengolahan, selama periode 2004-2006 mengalami

penurunan. Pada tahun 2004 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,36 persen, pada tahun 2005

sebesar 4,35 persen dan pada tahun 2006 sedikit lebih rendah yakni sebesar 4,18 persen. Namun

demikian sektor industri di Kabupaten Bintan memberikan sumbangan terbesar diantara sektor

lainnya. Terjadinya penurunan persentase pertumbuhan ini disebabkan berkurangnya jumlah

investasi yang terdapat dikawasan berikat Lobam.

Salah satu sebab utama lambannya pemulihan ekonomi adalah lemahnya kinerja

investasi akibat adanya sejumlah permasalahan yang mengganggu setiap tahapan

penyelenggaraan investasi. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha

untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah

ada maupun untuk merintis investasi baru.

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007

Page 11: 1 · Web viewBeberapa peraturan pemerintah dan undang-undang tentang pemekaran Kepulauan Riau menjadi beberapa kota dan kabupaten, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.31 tahun

13

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang

lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini cenderung

kearah konsumsi. Pengembangan investasi di Kabupaten Bintan menghadapi tantangan internal

dan eksternal yang tidak ringan, salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk

investasi dalam negeri maupun investasi asing sejak tahun 2004 hingga tahun 2006.

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2007