DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

JAKARTA, 29 JUNI 2015

Isi Presentasi

I. Situasi Kemiskinan di Indonesia

II. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

III. Kebijakan dan Strategi Peningkatan dan

Perluasan Pelayanan Dasar bagi

Masyarakat Miskin dan Rentan

2

I. SITUASI KEMISKINAN DI INDONESIA

3

Kerentanan & Kesenjangan

4

Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita, 2008-2012

Sumber: BPS &TNP2K

• Jumlah penduduk rentan 2x jumlah penduduk miskin

• Hanya 20% penduduk terkaya mengalami pertumbuhan diatas rata2 nasionl

• *) Rata- rata pertumbuhan pengeluaran per kapita

*)

Ketimpangan antar Wilayah

5Sumber: Susenas 2013-2014

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

Ace

h

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Kep

ula

uan

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a Se

lata

n

Ban

gka

Bel

itu

ng

Ben

gku

lu

Lam

pu

ng

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a Te

nga

h

DI Y

ogy

akar

ta

Jaw

a Ti

mu

r

Bal

i

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Uta

ra

Go

ron

talo

Sula

wes

i Te

nga

h

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Te

ngg

ara

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua

Bar

at

2014 2013

Ketimpangan antar Kelompok

6

0

20

40

60

80

100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

57.5

81.889.7 93.2 96.6

29.7

57.266.2

79.188.1

Persalinan nakes

Persalinan di fasilitas kesehatan

Kesehatan Ibu

Kesehatan Anak

0

20

40

60

80

100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

48.966.5 66.6 73.7 73.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun

95.9

81

42.9

4.8

99.494.9

75.3

33.1

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

AKSES PENDIDIKAN:

• Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih

tua

AKSES KESEHATAN:

• Kesenjangan antar kelompok pendapatan pada

kesehatan ibu dan anak

Imunisasi dasar lengkap

Angka Partisipasi Sekolah

Sumber : SDKI 2012

Sumber : Susenas 2012

Ketimpangan antar Kelompok

7

Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah

kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif

0

10

20

30

40

50

60

Ketidakmampuandalam mengakses

penerangan

Ketidakmampuandalam mengkases

air bersih

Ketidakmampuandalam mengakses

sanitasi

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

0

10

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

46.2

34.226.5

19.810.6

Akses identitas hukum: Akte Kelahiran

• 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir

• Ketidakpemilikan akta kelahiran menghambat akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan

perlindungan sosial

Akses penerangan, air bersih, sanitasi

7

Sumber: Susenas, 2012

II. SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019

8

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

RPJMN 2015-2019

RPJPN 2005-2025

RPJMN

2015-2019

MP3KI 2013-2025

RPJMN

2005-2009

RPJMN

2010-2014

RPJMN

2020-2024

Evaluasi

RPJMN 2010

- 2014

2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024***

8,2 9,0 – 10,5** 7,0 - 8,0 4,0 – 5,0

14,15 - 15,97 10.96*

Target

Realisasi

Background

Study RPJMN

2015 - 2019

Rancangan RPJMN

Teknokratis

* Kondisi September 2014

** Sasaran tingkat kemiskinan berdasarkan APBN 2014 9-10,5% dan RKP 2015 adalah

9-10 persen 9

Tiga Strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin: (1)

perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’ (2) pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar

(UU Sosial) (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

SISTEM

PERLINDUNGAN

SOSIAL YANG

KOMPREHENSIF

PENINGKATAN

PELAYANAN

DASAR

PENGEMBANGAN

PENGHIDUPAN

BERKELANJUTAN

Jaminan Sosial

Bantuan Sosial

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Dasar

Peningkatan Akses &

Kualitas Pelayanan

Aset

Manusia

Aset

fisik

Aset

SDA

Aset

Finansial

Aset

Sosial

Peningkatan

Kesejahteraan

Pengembangan Mata

Pencaharian Masyarakat

PRASYARAT

KEBERHASILANStabilitas Makro

Kelembagaan yang kuat

di pusat dan daerah

Koordinasi yang selaras antara

K/L, Pemda, Swasta/BUMN 10

Strategi Utama

Penanggulangan Kemiskinan

Paket Pelayanan Dasar untuk

Masyarakat Miskin dan Rentan

11

Urusan Wajib Berkaitan denganPelayanan Dasar (UU 23 / 2014)

Paket Pelayanan Dasar untukMasyarakat Miskin dan Rentan

(RPJMN 2015-2019)

• Pendidikan• Kesehatan• Pekerjaan umum dan

penataan ruang• Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman • Ketenteraman, ketertiban

umum, dan pelindungan masyarakat

• Sosial

• Identitas Hukum• Pendidikan• Kesehatan• Infrastruktur dasar: air

bersih, sanitasi, perumahan

• Sosial

Sasaran Pelayanan Dasar

Tahun 2019

12

Kerangka Hukum

13

UU 23 / 2014

Pembagian urusan

Keuangan

Pelayanan publik

Partisipasi Masyarakat

Inovasi daerah

Peran kecamatan

Informasi pemerintahan

UU 6 / 2014

Prinsip

Tujuan

Sumber daya

Musdes

Swakelola

Melalui kerangka hukum ini :

a. Menyediakan kesempatan bagi daerah untuk fokus dalam meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar.

b. Memberikan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi subsidiaritas dan co-

produksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAN PENINGKATAN PEMERATAAN

2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Pengembangan mata pencaharian

Sistem pendukung penghidupan

Usaha mandiri

KerjaFinancial inclusion

Akses pasar

DAPM PRISMA

1. Perlindungan Sosial yang Komprehensif ------- berada di bawah koordinasi Dit. PKM

3. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Tata KelolaAkses dan

kualitas layanan

Pemberdayaan Masyarakat

Penguatan Kapasitas

Pemda

Efektivitas Sinkronisasi

Prog/ Keg

P3BM + SIMPADU

Program/ Kegiatan

Sektor

Partisipasi Masyarakat

PNPM Generasi

1.PKKPM-PIE2.KUBE3.Pengembangan Tenaga Kerja Rentan4.Pemberdayaan u/ Sekaya Maritim5.Penghidupan Berkelanjutan Usaha Mikro

III. STRATEGI PENINGKATAN & PERLUASAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

15

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Penguatan sistem dan kelembagaan dalampemenuhan pelayanan dasar yang efektif danefisien bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa).

RuangLingkup

Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraanpelayanan dasar.

Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatanpelayanan dasar pada masyarakat miskin dan rentan.

Partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhanpelayanan dasar, melalui pemberdayaan.

16

FRAMEWORK

STRATEGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PELAYANAN

DASR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

17

Pendekatan Pelayanan Dasar :

“Sandwich”

18

• Beberapa prinsip utama dalam implementasi frontline approach dalam peningkatan dan perluasan pelayanan dasaradalah :

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial

b. Pengembangan Akuntabilitas Pemerintah dan PenyediaLayanan

c. Inovasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lokal)

d. Dukungan Sumber Daya dan Kebijakan yang Kondusifsecara Horizontal & Vertikal

e. Umpan balik dan analisa yang berkesinambungan antarstakeholders terkait layanan dasar.

• Intervensi utama yang dilakukan:

a. Penguatan peran kecamatan shg responsif dan dapatmengidentifikasi masalah serta solusi dalampenyelenggaraan pelayanan dasar.

b. Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapatberpartisipasi aktif dalam mengakses pelayanan dasaryang berkualitas

• Hal ini akan didukung dengan penguatan sistem dan kapasitasstakeholders lokal : pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan CSO, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanandasar.

Konsep Implementasi Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

19

KECAMATAN yang responsif dan dapatmengidentifikasi masalah dan solusi untukmeningkatkan penyelenggaraan pelayanan

dasar

PELAYANAN DASAR

MASYARAKAT yang berdaya dan dapatmengakses pelayanan dasar yang

berkualitas

Penguatan sistem dan kapasitas pemerintah daerahdalam penyelenggaran pelayanan dasar bagimasyarakat miskin dan rentan sesuai dengan

konteks lokal

Mekanisme Akuntabilitas Sosial

20

Masyarakat miskin dan rentan

• Mekanisme umpan balik, e.g. community score card, sistempengaduan

• Maklumat pelayanan

• Badan Penyantun Puskesmas, Komite Sekolah

• Multistakeholder Forum

Penyedia layanan

Meningkatkan kualitas layanan dantanggapan terhadap masyarakat miskin

dan rentan

Pemerintah daerah

Memprioritaskan pemenuhanpelayanan dasar bagi masyarakat

miskin dan rentan dalam perencanaandan penganggaran

Perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan

CSOPendamping

• Fasilitasi PeningkatanPemahaman Masyarakatthd Pelayanan Dasar.

• Pengumpulan data berbasis masyarakat.

• Mitra kritis dalammemantauprogram/kegiatanpemerintah terkaitpelayanan dasar.

TERIMA KASIH

21