Pengertian Dasar HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Prof . Dr H. A Salman Maggalatung SH., MHNur Rohim Yunus, LLM

Asal Istilah dari bhs Belanda disebut dgn Bestuurstrecht dan Administratief recht.

Ada perbedaan pendapat para ahli dalam menterjemahkannya.

Administratief = Tata Usaha, Tata Usaha Pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi.

Bestur = pemerintahan (sepakat tidak berbeda).

Prolog

Penerjemahan yang beragam tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, HAN Indonesia, dan Hukum Administrasi (tanpa atribut ‘negara’).

Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam bidang kajian hukum ini akhirnya lebih banyak diminati dibandingkan istilah-istilah lainnya.

Kecenderungan untuk menggunakan istilah HAN juga tampak pada pertemuan pengasuh mata kuliah ini di Cibulan tanggal 26-28 Maret 1973.

Hal ini sebagaimana hasil sebuah penelitian lapangan bahwa responden yang memilih menggunakan istilah HAN paling banyak (50%), yang menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara (32,90%), Hukum Tata Pemerintahan (9,21%), dan sisanya (3,95%) memakai istilah-istilah lain. [Sjachran Basah, Ekstensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985), h. 31].

Istilah HAN memiliki kelebihan dari istilah-istilah lainnya, karena dalam istilah administrasi negara tercakup tata usaha negara. Selain itu, secara teknis administrasi negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha negara hanya sekadar sebagian saja dari administrasi.

Kelebihan lainnya, dalam kata administrasi negara, tersimpul di dalamnya tata usaha negara. Hukum Administrasi Negara lebih luas dari Hukum Tata Usaha Negara, karena tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi negara. [Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia (Jakarta: Eresco, 1976), h. 5].

Kelebihan Istilah HAN

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin “administrare” yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi “administratio” yang berarti besturing (pemerintahan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi diartikan sebagai;

(1). Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;

(2). Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan;

(3). Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

(4). Kegiatan kantor dan tata usaha.

= > Dalam hal ini arti ketiga yang digunakan.

Pengertian “Administrasi Negara”

Administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Definisi “administrasi negara” yang diajukan oleh para ilmuan

Administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.

Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah.

Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan.

Ada perbedaan secara teoritis dan praktik antara ‘pemerintah’ dengan ‘pemerintahan.’ Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau aparat yang menjalankan pemerintahan.

Pengertian “Pemerintah/Pemerintahan”

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit.

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Pemerintah = Eksekutif

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif.

Pemerintah = Pelaksana UU

Istilah pemerintahan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi.

Pemerintahan sebagai fungsi yakni aktivitas memerintah adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, atau sebagai penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik.

Pemerintahan sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintahan?

Pemerintahan sebagai organisasi berhubungan dengan ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, kewenangan, dan kewajiban, serta penugasan pada masing-masing departemen pemerintahan.

Sedang sebagai fungsi berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan bagaimana cara bertindak aparatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

HAN adalah peraturan-peraturan dari hukum publik yang berkenaan dengan pemerintahan umum.

HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi HAN berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan masyarakat.

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan aturan administrasi, pemerintah dan pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya.

Pengertian Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu; Pertama, aturan-aturan hukum yang

mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara melakukan tugasnya;

Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

Jadi:

Para ahli berbeda dalam menentukan ruang lingkup HAN. Karena faktor-faktor sbb:

1. Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga saja.

RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

3. Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang Hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral.

Faktor-faktor ini pula yang mengakibatkan Hukum Administrasi Negara tidak dapat

dikodifikasikan.

Ada dua alasan yang menjadi kendala dalam melakukan kodifikasi Hukum Administrasi Negara yaitu:

1. Perubahan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara terjadi dengan cepat dan mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja.

2. Adanya banyak pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara. DPR, DPRD, Presiden, dll.

Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi Negara otonom. Hukum Administrasi Negara heteronom

yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara.

Hukum Administrasi Negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.

HAN terbagi dalam dua bagian:

Hukum Administrasi Negara juga dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu; Hukum Administrasi Negara umum dan Hukum Administrasi Negara khusus.

Hukum Administrasi Negara umum berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu.

Atau:

Hukum Administrasi Negara khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan, dan sebagainya.

1. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan, dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;

2. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat;

3. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah;

4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktifitas swasta dalam rangka pelayanan umum;

Hukum Administrasi Negara meliputi bidang pengaturan:

5. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak; perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah; penegakan hukum administrasi; pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah; dan kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

1. Norma Administrasi Negara◦ Hak dan Kewajiban, perilaku

2. Instrumen Administrasi Negara◦ Instrumen Dasar◦ Instrumen Pendukung; Kepegawaian dan

Keuangan 3. Jaminan Hukum Administrasi Negara

◦ Pengawasan◦ Perlindungan Hukum (PTUN)

Inti Pokok Ruang lingkup HAN:

Sumber Hukum Formil◦ Peraturan Perundang-undangan◦ Praktik Adm Negara/Hukum tidak tertulis◦ Yurisprudensi◦ Doktrin

Sumber Hukum Materiil◦ Sumber Hukum Filosofis◦ Sumber Hukum Historis◦ Sumber Hukum Sosiologis

Sumber Hukum HAN

Welfare state Reformasi Birokrasi Feires ermessen Mind Setting PNS Good Government Civil Society

Materi diskusi