1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan...
-
Upload
vuongquynh -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan...
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 51 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan Dana
BOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.
201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi BOS TA 2012;
4. Perda Jateng No. 11 Tahun 2011 tentang APBD
Provinsi Jawa Tengah TA 2012;
5. Pergub Jawa Tengah No. 69 Tahun 2011 tentang
Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2012.
1
2
1. Secara umum
Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
2. Secara Khusus a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB
negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
c. Meringinkan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di
sekolah swasta.
3
1. Sasaran Program BOS adalah semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka termasuk SD-SMP Satu Atap.
2. Besar biaya satuan BOS Tahun 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :
a. SD/SDLB : Rp. 580.000,-/siswa/tahun.
b. SMP/SMPLB : Rp. 710.000,-/siswa/tahun.
KET : Madrasah dikoordinasikan oleh Kementrian Agama
No Uraian Jumlah
A. SD/SDLB
1. Jumlah Lembaga 19.591
2. Jumlah Siswa 2011/2012 3.174.832
3. Jumlah Dana 1.841.402.560.000,-
4. Buffer (siswa) 163.217
5. Buffer (dana) 94.665.860.000,- Jumlah dana SD/SDLB 1.936.068.420.000,-
B. SMP/SMPLB/SMPT
1. Jumlah Lembaga 3.182
2. Jumlah Siswa 2011/2012 1.203.429
3. Jumlah Dana 854.434.590.000,- 4. Buffer (siswa) 61.870
5. Buffer (dana) 43.927.700.000,- Jumlah dana SMP/SMPLB 898.362.290.000,-
TOTAL 2.834.430.710.000,- 4
5
NO KAB/KOTA JUMLAH ANGGARAN
01. Kab. Cilacap 157.173.340.000
02. Kab. Banyumas 130.206.920.000
03. Kab. Purbalingga 72.299.630.000
04. Kab. Banjarnegara 71.673.960.000
05. Kab. Kebumen 108.459.660.000
06. Kab. Purworejo 63.998.040.000
07. Kab. Wonosobo 66.862.720.000
08. Kab. Magelang 82.946.560.000
09. Kab. Boyolali 69.484.040.000
10. Kab. Klaten 94.264.590.000
NO KAB/KOTA JUMLAH ANGGARAN
11. Kab. Sukoharjo 58.264.640.000
12. Kab. Wonogiri 76.989.950.000
13. Kab. Karanganyar 65.195.910.000
14. Kab. Sragen 73.723.130.000
15. Kab. Grobogan 117.136.040.000
16. Kab. Blora 68.476.940.000
17. Kab. Rembang 45.213.410.000
18. Kab. Pati 80.799.140.000
19. Kab. Kudus 54.311.090.000
20. Kab. Jepara 75.758.780.000
21. Kab. Demak 77.032.240.000
22. Kab. Semarang 70.809.480.000 6
NO KAB/KOTA JUMLAH ANGGARAN
23. Kab. Temanggung 53.796.010.000 24. Kab. Kendal 77.106.660.000 25. Kab. Batang 55.703.350.000 26. Kab. Pekalongan 70.071.040.000 27. Kab. Pemalang 127.650.980.000 28. Kab. Tegal 119.824.160.000 29. Kab. Brebes 141.530.670.000 30. Kota Magelang 15.307.120.000 31. Kota Surakarta 62.258.250.000 32. Kota Salatiga 16.154.080.000 33. Kota Semarang 127.352.380.000 34. Kota Pekalongan 22.497.170.000 35. Kota Tegal 25.505.070.000
Buffer Provinsi 138.593.560.000 JUMLAH 2.834.430.710.000
7
SEKOLAH
NEG + SWASTA
KAS UMUM NEGARA
KEMENKEU
KAS UMUM
DAERAH PROVINSI
BIRO KEU
Hibah ditransfer
kemasing rekening
sekolah (max 7 hari
setelah diterima di
KUD)
DINAS
PENDIDIKAN
PROVINSI
Alokasi Dana BOS,
No Rek & NPH Persekolah
tiap Kab./Kota
•Transfer dana BOS per Provinsi
sesuai PMK alokasi dana BOS 2012
DINAS DIK
Kab/Kota
NPH & No Rek Sek
8
Penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi, selanjutnya
ditransfer ke rekening sekolah dalam bentuk hibah.
BANK
PENYALUR
(BANK JATENG)
Penyaluran Dana BOS secara
tiga bulanan, yaitu :
1. TRIWULAN I : JANUARI – MARET
2. TRIWULAN II : APRIL – JUNI
3. TRIWULAN III : JULI – SEPTEMBER
4. TRIWULAN IV : OKT - DESEMBER
9
10
Komponen Penggunaan dana BOS, meliputi ; 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
(mengganti yang rusak, menambah kekurangan
rasio 1 siswa : 1 buku).
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
(biaya pendaftaran, formulir, adm pendaftaran, daftar
ulang, spanduk).
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
siswa (PAKEM, Pembelajaran kontektual,
pendidikan karakter, remidial, pengayaan, persiapan
ujian, OR, kesenian,KIR, pramuka, PMR, UKS).
4. Kegiatan ulangan dan ujian (Ulangan harian,
umum, sekolah).
11
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai (buku
tulis, pinisil dll, langganan koran, majalah,
minuman & makanan ringan untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah, suku cadang alat kantor).
6. Langganan daya dan jasa (listrik, air,telpon,
internet).
7. Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan
atap bocor, pintu, jendela, mebelair, WC, lantai).
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan honorer
(guru, pegawai adm, perpus, penjaga, satpam,
pegawai kebersihan).
12
9. Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP, KKS/MKKS)
10. Membantu siswa miskin (tambahan biaya transport, seragam, sepatu dan alat tulis).
11. Pembiayaan pengelolaan BOS (ATK, penggandaan surat menyurat)
12. Pembelian perangkat komputer (desktop/work station, printer, scanner).
13. Biaya lainnya (jika seluruh komponen 1 –
12 telah terpenuhi) mesin ketik, peralatan UKS).
13
1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
14
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayaai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kemendikbud.
1. Pengawasan Melekat: Oleh Pimpinan
2. Pengawasan Fungsional Internal:
Inspektorat Jenderal Depdiknas,
Inspektorat Propinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan Fungsional Eksternal:
BPKP
4. Pemeriksaan: Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
5. Pengawasan Masyarakat 15
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Penanggung
jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur.
2. Mempersiapkan DPA berdasarkan alokasi dana BOS yang
tertuang dalam PMK
3. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke
sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang
telah ditetapkan dari Pusat.
4. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS ke sekolah
kepada Tim Pusat apabila terjadi kesalahan/ ketidak
tepatan/ perubahan .
5. Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari
Kab/Kota
6. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen
BOS Kab/Kota
16
7. Melakukan monitoring dan evaluasi
8. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat (Formulir BOS-06A & Formulir BOS-06B).
9. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan
untuk manajemen program BOS dari sumber APBD.
10. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat
pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan
dana BOS dari Tim Kabupaten/Kota selanjutnya dikirim
ke Pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal
20 Januari tahun berikutnya.
12. Membuat dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran dana BOS ke Tim BOS Pusat (Formulir BOS-
K9) setiap Triwulan. 17
1. Mengkompilasi nomer sekening seluruh sekolah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Penanggung
jawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah mewakili satuan pendidikan dasar
dengan melampirkan nomor rekening.
3. Bersama-sama dengan KK Datadik melakukan pendataan
sekolah dan siswa menggunakan Formulir BOS-01A, BOS
01B dan BOS-01C langsung dari sekolah.
4. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi
data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat.
5. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah.
6. Menyediakan dana operasonal program BOS Kab/Kota
dari sumber APBD.
7. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam
pengelolaan dan pelaporan dana BOS.
18
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan
evaluasi
9. Mengumpulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah
melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada
Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi
kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data.
10. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi
penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya
melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling
lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir
BOS-K7).
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).
19
1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke
Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A,
BOS-01B dan BOS-01C).
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan
sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim
BOS Kabupaten/Kota (jika ada).
4. Memferifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa
yang ada.
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan
transparan.
6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh
sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di
papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
(Formulir BOS-03). 20
7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di Papan pengumuman
(Formulir BOS-04).
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan dana hibah yang diterimannya.
9. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir
BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota tahunan paling lambat
tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
10. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-
K4, BOS-K5 dan BOS-K6).
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.
12. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan
bebas pungutan (Formulir BOS-05).
13. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang
investasi dari dana BOS ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
14. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai
dengan NPH BOS (Lampiran NOS-K7). 21
JATENG MULAI TGL 9 JANUARI 2012
No Satuan Pendidikan Jumla
A. SD/SDLB
1. Jumlah Sekolah 19.591
2. Jumlah Siswa 3.174.832
3. Jumlah Dana Rp. 460.350.640.000
B. SMP/SMPLB
1. Jumlah Sekolah 3.386
2. Jumlah Siswa 1.203.429
3. Jumlah Dana Rp. 213.608.647.500
C. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB
1. Jumlah Sekolah 22.977
2. Jumlah Siswa 4.378.261
3. Jumlah Dana RP.673.959.287.500 KETERANGAN : Triwulan Januari – Maret 2012, yaitu : 1. SD/SDLB : Rp.145.000,-/siswa/triwulan. 2. SMP/SMPLB/SMP : Rp. 177.500,-/siswa/triwulan 22
23
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA JUMLAH DANA
01. Kab. Cilacap 1.030 179.991 26.098.695.000
02. Kab. Banyumas 833 150.569 21.832.505.000
03. Kab. Purbalingga 469 82.636 11.982.220.000
04. Kab. Banjarnegara 652 85.297 12.368.065.000
05. Kab. Kebumen 806 128.657 18.655.265.000
06. Kab. Purworejo 542 73.135 10.604.575.000
07. Kab. Wonosobo 490 79.286 11.496.470.000
08. Kab. Magelang 607 97.018 14.067.610.000
09. Kab. Boyolali 615 78.079 11.321.455.000
10. Kab. Klaten 812 108.111 15.676.095.000
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA
JUMLAH DANA
11. Kab. Sukoharjo 485 64.780 9.393.100.000
12. Kab. Wonogiri 802 84.984 12.322.680.000
13. Kab. Karanganyar 498 74.942 10.866.590.000
14. Kab. Sragen 581 83.827 12.154.915.000
15. Kab. Grobogan 851 142.091 20.603.195.000
16. Kab. Blora 598 82.336 11.938.720.000
17. Kab. Rembang 374 55.277 8.015.165.000
18. Kab. Pati 677 98.288 14.251.760.000
19. Kab. Kudus 471 66.355 9.621.475.000
20. Kab. Jepara 600 96.235 13.954.075.000
21. Kab. Demak 563 102.152 14.812.040.000
22. Kab. Semarang 537 81.772 11.856.940.000
24
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA
JUMLAH DANA
23. Kab. Temanggung 436 62.529 9.066.705.000 24. Kab. Kendal 572 89.728 13.010.560.000 25. Kab. Batang 467 65.984 9.567.680.000 26. Kab. Pekalongan 551 84.159 12.203.055.000 27. Kab. Pemalang 775 154.266 22.368.570.000 28. Kab. Tegal 745 149.338 21.654.010.000 29. Kab. Brebes 890 177.451 25.730.395.000 30. Kota Magelang 79 15.580 2.259.100.000 31. Kota Surakarta 290 68.129 9.878.705.000 32. Kota Salatiga 101 17.219 2.496.755.000 33. Kota Semarang 530 142.565 20.671.925.000 34. Kota Pekalongan 124 24.374 3.534.230.000 35. Kota Tegal 138 27.692 4.015.340.000
Buffer Provinsi - - - JUMLAH 19.591 3.174.832 460.350.640.000
25
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA
JUMLAH DANA
01. Kab. Cilacap 212 74.336 13.194.640.000
02. Kab. Banyumas 160 60.390 10.719.225.000
03. Kab. Purbalingga 92 34.325 6.092.687.500
04. Kab. Banjarnegara 104 31.270 5.550.425.000
05. Kab. Kebumen 124 47.660 8.459.650.000
06. Kab. Purworejo 100 30.394 5.394.935.000
07. Kab. Wonosobo 107 29.404 5.219.210.000
08. Kab. Magelang 146 37.572 6.668.030.000
09. Kab. Boyolali 100 34.082 6.049.555.000
10. Kab. Klaten 119 44.451 7.890.052.500
26
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA
JUMLAH DANA
11. Kab. Sukoharjo 69 29.144 5.173.060.000
12. Kab. Wonogiri 126 39.013 6.924.807.500
13. Kab. Karanganyar 80 30.605 5.432.387.500
14. Kab. Sragen 90 35.357 6.257.867.500
15. Kab. Grobogan 138 48.906 8.680.815.000
16. Kab. Blora 86 29.186 5.180.515.000
17. Kab. Rembang 54 18.525 3.288.187.500
18. Kab. Pati 81 33.510 5.948.025.000
19. Kab. Kudus 51 22.289 3.956.297.500
20. Kab. Jepara 86 28.088 4.985.620.000
21. Kab. Demak 81 25.048 4.446.020.000
22. Kab. Semarang 101 32.932 5.845.430.000
27
28
NO KAB/KOTA JUML SEK
JUML SISWA
JUMLAH DANA
23. Kab. Temanggung 436 62.529 9.066.705.000 24. Kab. Kendal 572 89.728 13.010.560.000 25. Kab. Batang 467 65.984 9.567.680.000 26. Kab. Pekalongan 551 84.159 12.203.055.000 27. Kab. Pemalang 775 154.266 22.368.570.000 28. Kab. Tegal 745 149.338 21.654.010.000 29. Kab. Brebes 890 177.451 25.730.395.000 30. Kota Magelang 79 15.580 2.259.100.000 31. Kota Surakarta 290 68.129 9.878.705.000 32. Kota Salatiga 101 17.219 2.496.755.000 33. Kota Semarang 530 142.565 20.671.925.000 34. Kota Pekalongan 124 24.374 3.534.230.000 35. Kota Tegal 138 27.692 4.015.340.000
Buffer Provinsi - - - JUMLAH 19.591 3.174.832 460.350.640.000
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
JL. PEMUDA 134 SEMARANG, TELP/FAX 024-3557045
EMAIL : [email protected]