1. Pedoman Pengelolaan Keu BOK Bu Hj Sri
-
Upload
denny-rico-suryanto -
Category
Documents
-
view
228 -
download
24
Transcript of 1. Pedoman Pengelolaan Keu BOK Bu Hj Sri
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BOK-TP(Bantuan Operasional Kesehatan-
Tugas Pembantuan)
1
DASAR HUKUMUndang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2
3
PENGELOLAAN DANA BOK 1. Kegiatan Utama BOK Akun 521411-Belanja Barang
Fisik Lainnya Tugas Pembantuan, meliputi upaya kesehatan, penunjang upaya, manajemen Puskesmas, dan pemeliharaan ringan Puskesmas
2. Kegiatan Penunjang meliputi akun 521411-Belanja Barang Fisik Lainnya, 521113 Belanja honor terkait output kegiatan, 521115 Belanja honor , 521211 Belanja Bahan, 521219 Belanja Barang Non Operasional, 522119 Belanja jasa lainnya - pengiriman dan 524119 Belanja Perjalanan Lainnya
4
Penetapan Pejabat Pengelola Keu
Bupati/Walikota sebagai penerima dana Tugas Pembantuan untuk atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran / Barang menetapkan Kadinkes Kabupaten / Kota sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan
5
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
Pejabat KPA dalam pengelolaan keuangan negara dapat menunjuk dan menetapkan :1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2. Penguji Tagihan & Penandatangan SPM3. Bendahara Pengeluaran4. Panitia/Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan / Penerimaan Barang / Jasa5. Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas
6
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
6. Staf Pengelola Satker7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran /
Barang, dgn menetapkan Petugas Pengelola dan Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
7
TUGAS & WEWENANG1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPA adalah Penanggung Jawab pelaksana program dan pengelola anggaran pada Satker yang di pimpinnya. Pada Satker Dinas Kesehatan Kab/Kota, adalah Kepala Dinas Kesehatan
8
TUGAS & WEWENANGTugas KPA1. Membina PPK dalam pelaksanaan program dan
anggaran;2. Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dibuat oleh PPK;
3. Melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan yang terkait;
4. Melakukan pemantauan/pengendalian pelaksanaan BOK di Pusk dan Jaringannya;
5. Mengusulkan revisi DIPA bila diperlukan9
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
TUGAS & WEWENANG
10
Tugas PPK1. Menyusun POK dan RPK.2. Melakukan koordinasi dengan Pelaksana
kegiatan agar RPK berjalan dengan baik
TUGAS & WEWENANG
3. Mengajukan SPP-UP; TUP; LS; GU; GUP, NIHIL kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM)
4. Mengajukan usulan permohonan persetujuan UP dan TUP kepada Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan
5. Menyampaikan laporan bulanan (SAI), semesteran dan tahunan kepada KPA dengan tembusan kepada Dirjen Bina Gizi dan KIA
11
TUGAS & WEWENANG
6. Memantau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran
7. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil &akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat
8. Mengesahkan penutupan BKU setiap akhir bulan; pemeriksaan kas intern Bendahara Pengeluaran dan membuat BA sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan
12
3. Pejabat Penandatangan SPM
TUGAS & WEWENANG
Tugas PP-SPM :1. Melakukan pengujian SPP.2. Menandatangani SPM untuk pengajuan
pencairan dana ke KPPN.3. Mengembalikan/Retur SPP bila ditemukan
kekurangan atau kesalahan
13
TUGAS & WEWENANG
1. Mengisi check list kelengkapan berkas SPP.2. Mencatat dalam buku pengawasan
penerimaan SPP.3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen
pendukung SPP sesuai perundang-undangan yang berlaku
Dalam melakukan pengujian SPP, PP-SPM dapat menunjuk Staf Pengelola Satker untuk :
14
TUGAS & WEWENANG
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agar tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
5. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan.
15
4. Bendahara Pengeluaran (BP)
TUGAS & WEWENANG
Tugas BP :1. Melaksanakan tugas kebendaharaan.2. Memungut dan menyetorkan penerimaan
pajak ke Kantor Kas Negara.3. Membuat laporan kas bulanan untuk
disahkan PPK dan mengirim ke KPA. 4. Memberikan copy dokumen SPM & SP2D
kepada Petugas UAKPA
16
5. Pengelola Keuangan PuskesmasTUGAS & WEWENANG
Tugas Pengelola Keu Pusk :1. Membukukan semua uang yang dikelola ke
dalam Buku Kas Tunai dan memper-tanggungjawabkan dan melaporkan dalam format Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)
2. Mempertanggungjawabkan uang kegiatan selambatnya 7 hari dari pelaksanaan
17
TUGAS & WEWENANG
Yang harus diserahkan :• SPTB• Laporan Penyelenggaraan termasuk
jumlah anggaran dan biaya yang digunakan dalam kegiatan dimaksud
• Pengembalian sisa uang yang tidak digunakan
3. Membuat laporan pada akhir bulan
18
6. UAKPA/B (SAK/SIMAK-BMN)
TUGAS & WEWENANG
Tugas :1. Menyelenggarakan akuntansi keuangan dan
barang2. Menyusun & menyampaikan laporan secara
berkala (bulanan & semester)3. Memantau pelaksanaan4. Menyiapkan rencana & jadual pelaks
berdasarkan target yang ditetapkan
19
TUGAS & WEWENANG
5. Menerima data SIMAK-BMN dari petugas akuntansi barang
6. Rekonsiliasi internal antara Laporan Barang & Laporan Keu
7. Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan8. Menelaah dan menandatangani Laporan
Keuangan UAKPA9. Menyusun Laporan keuangan tingkat UAKPA
Semester I dan II
20
TUGAS & WEWENANG
10. Menyampaikan Laporan Keu UAKPA & ADK (Arsip Data Komputer) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan UAPPA/B-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
21
Bagan 1Struktur Organisasi Pelaksana AnggaranSatker Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan KabKota TA.2011
22
23
MEKANISME PELAKS. ANGGARANBerdasar SK Menkes No.1752/ MENKES / SK / XII / 2010 tgl 3 Desember 2010; PMK No.134/PKM.06 /2005 dan PDJP Kemkeu RI No.PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, maka mekanisme pelaksanaan anggaran pada satker Dekonsentrasi di Tingkat Propinsi, adalah sebagai berikut
24
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
a. Bupati / Walikota
1. Menetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan KPA
2. Menyerahkan DIPA kepada KPA
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)1. Menyampaikan SK yang berkaitan dengan
pelaksana anggaran kepada Kepala KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu
25
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN2. Mengajukan permohonan dispensasi TUP
kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu
3. Mengajukan dispensasi perubahan UP ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.
4. Mengajukan revisi / perubahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Menetapkan dengan Surat Keputusan sebagai-mana tersebut pada butir 1 di atas
26
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)1. Mengajukan usulan permohonan dispensasi
TUP, perubahan UP dan pembayaran UP >Rp.20 juta kepada KPA
2. Mengajukan SPP- UP, TUP, GUP dan LS kepada Pejabat Penandatangan SPM
27
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
• 1/12 dari pagu DIPA maks Rp.50 juta untuk pagu s/d Rp.900 juta.
• 1/18 dari pagu DIPA maks Rp.100 juta untuk pagu > Rp.900.000.000 s/d Rp. 2.400.000.000,-
• 1/24 dari pagu DIPA maks Rp.200 juta untuk pagu > Rp.2.400.000.000 s/d Rp.6.000.000.000,-
• 1/30 dari pagu DIPA maks Rp.500 juta untuk pagu > Rp.6.000.000.000,-
28
UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Barang (52) dan Belanja Lain-Lain (58) dgn besaran :
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
• Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk perubahan UP setinggi-tingginya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
• Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
perubahan UP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
29
Perubahan UP diluar ketentuan tersebut diatas ditetapkan oleh :
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
d. Pejabat Penandatangan SPM1. Melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh
PPK2. Menerbitkan SPM-UP, TUP, GUP dan LS setelah
dilakukan pengujian SPP
e. Bendahara PengeluaranSetelah diterbitkannya SP2D oleh KPPN, Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti sesuai tugas-tugas perbendaharaan :
30
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
1. Menerima, menyimpan dan membayar uang sesuai persetujuan PPK.
2. Melakukan pencatatan / pembukuan ke dalam BKU dan BKP sesuai mutasi keuangan yang dilaksanakan
3. Melakukan pungutan, penunjukan dan menyetorkan pajak-pajak atas pembebanan yang dikenai pajak-pajak.
4. Mengeluarkan dana ke Pengelola Keuangan Puskesmas
31
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
f. Pengelola Keuangan Puskesmas1. Menerima uang dari Bendahara Pengeluaran,
membayar, mencatat/ membukukan serta mem-pertanggung-jawabkan
2. Tata cara dan syarat pengajuan uang :• Menyampaikan rencana kegiatan hasil
Lokakarya Mini dengan melampirkan TOR beserta rincian biaya kepada KPA/PPK sebagai bahan pengajuan TUP ke Kanwil Perbendaharaan/KPPN
32
MEKANISME PELAKS. ANGGARAN
• Mengajukan surat permohonan uang kepada KPA/PPK
• Uang yang diterima oleh Pengelola Keuangan Puskesmas dipergunakan sesuai rencana dan dalam pembayarannya diketahui oleh Kepala Puskesmas
33
Bagan 2Alur Mekanisme Hubungan Kerja Pelaksanaan Anggaran pada SatkerTugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kab/Kota
34
MEKANISME USULAN REVISI1. Revisi DIPA/POK diusulkan oleh Kepala
Puskesmas kepada PPK2. Kepala Satker mengajukan usulan revisi DIPA
kepada Kanwil DJPB; dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Gizi & KIA c.q. Sekretariat Ditjen Bina Gizi & KIA; dan Biro Perencanaan & Anggaran Setjen Kemkes RI
35
MEKANISME USULAN REVISI
3. Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dapat dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai KPA
4. Revisi DIPA dan POK dikirimkan ke Direktur Jenderal Bina Gizi & KIA c.q. Sekretariat Ditjen Bina Gizi & KIA; dan Biro Perencanaan & Anggaran Setjen Kemkes RI; serta Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemkes RI
36
37
MEKANISME PEMBAYARAN1. Penggunaan Rekening Pemerintah
• PPK & Bendahara Pengeluaran membuka rekening dan mengajukan persetujuan kepada KPPN setempat
• Dalam 1 satker hanya terdapat 1 (satu) rekening• Pada akhir TA dilakukan penutupan rekening &
saldo disetor ke kas negara• Bila rekening masih dipergunakan pada tahun
anggaran berikutnya, harus dimintakan persetujuan KPPN setempat
38
MEKANISME PEMBAYARAN
2. Melalui UP dan TUP• PPK mengajukan SPP-UP untuk keperluan
kegiatan sehari-hari dan operasional. Bila UP tidak mencukupi, maka para Penanggung-jawab Kegiatan mengajukan usulan pembiayaan disertai Kerangka Acuan dan Rencana Anggaran Biaya kepada PPK guna pengajuan TUP ke Kanwil DJP
• Kanwil DJP mengeluarkan Surat Persetujuan / rekomendasi UP/TUP yang ditujukan kepada KPA
39
MEKANISME PEMBAYARAN
• PPK mengajukan SPP kepada PP-SPM guna penerbitan SPM-UP / TUP
• PP-SPM menyampaikan SPM-UP / TUP ke KPPN untuk penerbitan SP2D
• SP2D diterima Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairannya setelah proses transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran
• Penanggungjawab Kegiatan mengajukan permintaan Uang (TUP / UP) kepada PPK sesuai kebutuhan yang diajukan
40
MEKANISME PEMBAYARAN
• PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar uang kepada Pengelola Keuangan Puskesmas. Pembayaran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan
• Pengelola Keuangan Puskesmas diwajibkan melakukan penyimpanan atas uang yang diterima ditempat yang dianggap aman di brankas sendiri dan atau menitipkan di brankas Bendahara Puskesmas dengan dilengkapi BA Penitipan Uang
41
MEKANISME PEMBAYARAN
• Batas waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, maksimal diselesaikan dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya SP2D dan tidak menutup kemungkinan diselesaikan lebih cepat (< 1 bulan) untuk diproses lebih lanjut guna pengajuan GU dan TU berikutnya
• Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hemat, efisiensi, disiplin dan tidak mewah
42
MEKANISME PEMBAYARAN
3. Penggantian Uang Persediaan (GUP)• Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
disampaikan oleh penanggung-jawab kegiatan dan Pengelola Keuangan Puskesmas kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan pembebanan dan pembayaran. Dokumen pertanggung-jawaban terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Pejabat / Petugas yang ditunjuk
43
MEKANISME PEMBAYARAN
• Dokumen pertanggungjawaban dibubuhkan tandatangan setuju dibayar pada kuitansi untuk diteruskan ke Bendahara Pengeluaran
• Draft SPP tersebut disampaikan kepada Staf Pengelola Satker, untuk diuji meliputi : Keabsahan dokumen, ketersediaan pagu anggaran, kesesuaian rencana kerja dengan indikator kinerja, kebenaran atas hak tagih, dan pencapaian tujuan atau sasaran sesuai dengan indikator kinerja
44
MEKANISME PEMBAYARAN
• Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka SPP akan dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. Bila SPP memenuhi syarat, maka berdasar SPP dibuat SPM-GU
• SPM yang telah ditandatangani kemudian dikirim ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
• SP2D ditujukan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diproses pencairannya setelah proses transfer ke rekening Bank Bendahara Pengeluaran
45
MEKANISME PEMBAYARAN
• Copy SP2D dikirim kepada petugas pengelola keuangan sebagai bahan Perhitungan Anggaran dan Sistem Akuntansi Instansi
• PPK memberitahukan kepada Penanggungjawab kegiatan untuk mengajukan uang pelaksanaan kegiatan masing-masing untuk 1 bulan berikut
• Penanggungjawab kegiatan mengajukan Uang kepada PPK sesuai dengan kebutuhan
46
MEKANISME PEMBAYARAN
• PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar Uang kepada Pengelola Keu Puskesmas sebesar nilai yang disetujui PPK
• Pertanggungjawaban GU isi, dapat dimintakan GUP setelah realisasi mencapai 75% dari UP yang diterima
• Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hemat, efisiensi, disiplin dan tidak mewah
47
MEKANISME PEMBAYARAN4. Pembayaran Langsung (LS)
a. Perjalanan Dinas• Penanggungjawab kegiatan menyampaikan
kerangka acuan, Surat tugas peserta dan daftar nominatif yang berisi rincian biaya perjalanan dinas kepada PPK
• PPK membuat SPP LS dan menyampaikannya kepada PP-SPM untuk dilakukan pengujian SPP untuk diterbitkan SPM-LS serta dikirimkan ke KPPN guna penerbitan SP2D
48
MEKANISME PEMBAYARAN
b. Pengadaan Barang/Jasa (Paket Meeting)• PPK menyampaikan POK dan RPK yang
dirinci menurut kegiatan, jadual pengadaan barang/jasa untuk diproses pelaksanaannya oleh Panitia Pengadaan
• Setelah proses pengadaan dilaksana-kan oleh pihak penyedia atas dasar tagihan pihak penyedia, PPK membuat SPP-LS dilengkapi dengan resume kontrak dan bukti tagihan yang diajukan pihak penyedia
49
MEKANISME PEMBAYARAN
• Setelah dilakukan pengujian kemudian diteruskan ke PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS serta dikirimkan ke KPPN guna penerbitan SP2D.
• Pencairan dana langsung ke rekening pihak ketiga dan tembusan SP2D diterima oleh Bendahara Pengeluaran untuk dicatat dalam pembukuan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyampaikan copy SP2D ke Unit Akuntansi
50
Bagan 3Uang Persediaan, Tambahan UP dan GUP
51
Bagan 4Pembayaran Langsung (LS)
Catatan :Pada saat pengajuan SPM ke KPPN dilampiri resume kontrak, SPTB dan SSP. SPP termasuk dokumen lampirannya disimpan pada Penandatangan / Penerbit SPM
52
53
PERTANGGUNGJAWABAN1. Jenis Belanja
Terdapat 7 Akun Belanja Barang sesuai Peruntukannya :• 521411 Belanja Barang Fisik Lain Tugas
Pembantuan• 521113 Honor terkait output kegiatan • 521115 Honor terkait dgn operasional
Satuan Kerja• 521211 Belanja Bahan• 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya• 522119 Belanja Pengiriman• 524119 Belanja Perjalanan Lainya 54
PERTANGGUNGJAWABAN
2. Bentuk Pertanggungjawabana) Kegiatan Rapat bentuk pertanggungjawabannya
berupa kwintansi dengan lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transpotasi dan notulen rapat
b) Pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi, surat undangan peserta, notulen rapat, kerangka acuan, jadual kegiatan, daftar penerimaan uang harian, penerimaan biaya transpotasi
55
PERTANGGUNGJAWABAN
c) Honorarium bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan lampiran daftar penerima honorarium, SK penetapan petugas
d) Uang harian, transport, penginapan petugas monev bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan rincian penerimaan yang ditandatangani petugas dilampiri bukti transportasi dan penginapan berupa kuitansi atau surat pernyataan biaya riil dengan lampiran surat tugas, SPPD, dan laporan monev
56
PERTANGGUNGJAWABAN
e) Paket meeting untuk membiayai Akomodasi hotel, sewa ruang pertemuan, sewa komputer & LCD serta perlengkapan peserta pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan melampirkan kontrak / SPK
f) ATK dan fotokopi bentuk pertanggungjawaban-nya berupa kwintansi dengan melampirkan faktur barang
57
PERTANGGUNGJAWABAN
g) Setiap Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Laporan Pelaksanaan setiap Kegiatan dengan berpedoman pada format, sebagai berikut :• Format Laporan Perjalanan Dinas (lampiran 1)• Format Laporan Rapat (lampiran 2)• Format Laporan Penyelenggaraan Pertemuan
(lampiran 3)• Format Laporan Tahunan (lampiran 4)
58
59
Lampiran 1Contoh Format Laporan Dinas
60
Lampiran 2Contoh Format Laporan Rapat
61
Lampiran 3Contoh Format Laporan Penyelenggaraan Pertemuan
62
Lampiran 4Contoh Format Laporan Tahunan
PERTANGGUNGJAWABAN
63
Pertanggungjawaban uang dan barang agar dicatat dan disimpan
secara tertib administrasi guna keperluan pemeriksaan oleh Aparat
Pengawas Internal maupun Eksternal
PERTANGGUNGJAWABAN3. Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN
Lingkup Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN ini mengatur batas penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN
64
PERTANGGUNGJAWABANa) Pengajuan Tagihan
65
1. Tagihan diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara
2. Bila setelah 5 hari kerja Penerima Hak belum mengajukan tagihan maka KPA/PPK harus memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan
PERTANGGUNGJAWABAN
66
3. Pada saat mengajukan tagihan Penerima Hak harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan
4. Tagihan yang dimaksud pada (1) didasarkan pada Kontrak/SPK, BA Kemajuan Pekerjaan, BA Penyelesaian Pekerjaan, BA Serah Terima atau Bukti Penyelesaian Pekerjaan lain
PERTANGGUNGJAWABANb) Penyelesaian
67
1. SPP-UP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran
2. SPP-TUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kanwil DJP
3. SPP-GUP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar
PERTANGGUNGJAWABAN
68
4. SPP-GUP Nihil atas TUP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggung jawaban TUP
5. SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima
6. SPP-LS untuk belanja non-pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen SPP-LS diterima
PERTANGGUNGJAWABAN
69
7. Dalam hal PPK menolak /mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan /pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan
PERTANGGUNGJAWABAN
c) Pengujian SPP & Penerbitan SPM
70
No. SPP/SPM Waktu Penyelesaian
1. UP/TUP 2 hari kerja
2. GUP 4 hari kerja
3. GUP Nihil atas TUP 3 hari kerja
4. LS 5 hari kerja
Bila dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/ pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP
PERTANGGUNGJAWABAN
d) Penyampaian SPM
71
SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK SPM disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
PERTANGGUNGJAWABAN
e) Tanggungjawab KPA terhadap Batas Waktu Penyelesaian Tagihan
72
1. KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing
2. KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban pada satker nya masing-masing
73
TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH