1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Kewajiban ... file1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat...
Transcript of 1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Kewajiban ... file1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat...
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 209 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan pengelolaan dan pemantauan kewajiban kontinjensi, serta melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya pengelolaan kewajiban kontinjensi yang efisien, transparan, akuntabel dan kredibel dalam rangka memberikan penjaminan pinjaman dan
memenuhi kebutuhan pendanaan penjaminan bagi pihak yang dijamin dan yang disepakati menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap,
Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat.
4.1.1 Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang
diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator
Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat; 4.1.2 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan terkait
Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Risiko
Kewajiban Kontinjensi; 4.1.3 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan terkait
Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Risiko
Kewajiban Kontinjensi; 4.1.4 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan
terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi
Risiko Kewajiban Kontinjensi; 4.1.5 Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
untuk mengkompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis,
Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat yang telah disusun
oleh para Kepala Seksi dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 210 -
4.1.6 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan,
Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi kepada Direktur.
4.2. Melakukan identifikasi dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan.
4.2.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka melakukan identifikasi dan pemetaan
kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;
4.2.2. Memberi disposisi dan memberikan arahan kepada Kepala Seksi
Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan identifikasi dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau
kebijakan sesuai dengan penugasan Direktur ; 4.2.3. Membahas bersama para Kepala Seksi atas hasil identifikasi dan
pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;
4.2.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun hasil identifikasi dan pemetaan
kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan sesuai hasil pembahasan;
4.2.5. Meneliti dan mengoreksi hasil identifikasi dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan dan
menyampaikannya kepada Direktur.
4.3. Menyusun konsep kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi.
4.3.1. Meneliti dan mempelajari data dan informasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi sesuai dengan penugasan Direktur;
4.3.2. Memberi disposisi dan memberikan arahan kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk melaksanakan pengkajian dan evaluasi berdasarkan data dan informasi yang berpotensi
menimbulkan kewajiban kontinjensi, serta menyiapkan konsep rekomendasi kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi;
4.3.3. Dalam hal diperlukan, melakukan pembahasan bersama pihak terkait dalam lingkungan Direktorat Jenderal tentang konsep awal rekomendasi kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 211 -
4.3.4. Memberi disposisi kepada Kepala Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan
penelaahan hasil pembahasan; 4.3.5. Dalam hal diperlukan, melakukan pembahasan bersama
unit/instansi terkait lainnya di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan masukan akhir dalam rangka penyempurnaan konsep rekomendasi kebijakan
teknis operasional kewajiban kontinjensi; 4.3.6. Memberi disposisi kepada Kepala Risiko Kewajiban Kontinjensi
untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi untuk mengharmonisasi
rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan dan melakukan penyusunan konsep akhir rekomendasi kebijakan teknis
operasional kewajiban kontinjensi; 4.3.7. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir
rekomendasi kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi
kepada Direktur.
4.4. Menyiapkan konsep tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan
transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi.
4.4.1. Mempelajari, menelaah, dan mengevaluasi data dan informasi terkait dengan transaksi kewajiban kontinjensi sesuai dengan
penugasan Direktur; 4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan konsep
tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi sesuai dengan bidang tugasnya.
4.4.3. Bersama para Kepala Seksi atau menugaskan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menghadiri rapat dan memberikan tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi konsep tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
4.4.4. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan hasil
pembahasan; 4.4.5. Dalam hal diperlukan, melakukan pembahasan bersama
unit/instansi terkait lainnya di dalam atau di luar lingkungan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan masukan akhir dalam rangka penyempurnaan konsep
tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
4.4.6. Memberi disposisi kepada Kepala Risiko Kewajiban Kontinjensi
untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan dan melakukan penyusunan konsep tanggapan/masukan/rekomendasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 212 -
pengelolaan transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi, sesuai bidang tugasnya;
4.4.7. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep akhir tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi kepada Direktur.
4.5. Menyusun konsep rekomendasi pengelolaan mitigasi risiko terkait
transaksi kewajiban kontinjensi.
4.5.1. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk melaksanakan/merumuskan pengelolaan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi sesuai dengan penugasan Direktur;
4.5.2. Memberi disposisi dan memberikan arahan pada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan analisis dampak hukum dan sosial terkait pengelolaan mitigasi
risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi; 4.5.3. Membahas bersama para Kepala Seksi atas hasil pengelolaan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi; 4.5.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban
Kontinjensi dan Kepala Seksi Peratuan dan Perjanjian Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.5.5. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait untuk mendapatkan masukan akhir dalam rangka
penyempurnaan pengelolaan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
4.5.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep rekomendasi hasil pengelolaan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi sesuai hasil pembahasan;
4.5.7. Memeriksa dan menyampaikan rekomendasi hasil pengelolaan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi kepada
Direktur.
4.6. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi.
4.6.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan pemantauan melalui analisa
terhadap subyek dan obyek yang dijamin oleh Pemerintah terkait dengan kelangsungan usaha dan kelancaran kegiatan sesuai dengan penugasan Direktur;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 213 -
4.6.2. Menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk
memperoleh data dan informasi terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi;
4.6.3. Membahas bersama para Kepala Seksi tentang hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi;
4.6.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.6.5. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait lainnya di dalam atau diluar Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang tentang hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, untuk mendapatkan masukan akhir;
4.6.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan
melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.6.7. Meneliti dan mengoreksi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan
yang menimbulkan kewajiban kontinjensi dan menyampaikan kepada Direktur.
4.7. Melakukan analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-
proyek yang dijamin Pemerintah.
4.7.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk melakukan analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah sesuai dengan penugasan;
4.7.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk memperoleh data dan informasi analisis dan mitigasi risiko gagal
bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah; 4.7.3. Membahas bersama para Kepala Seksi tentang hasil analisis dan
mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah;
4.7.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-
rekomendasi hasil pembahasan; 4.7.5. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait
lainnya di dalam atau diluar Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang tentang hasil analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 214 -
4.7.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan
melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.7.7. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah kemudian menyampaikan kepada Direktur.
4.8. Melakukan perhitungan dan permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN.
4.8.1. Mempelajari dan mengkaji seluruh data dan informasi untuk
perhitungan dan permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN sesuai dengan penugasan Direktur;
4.8.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan untuk melakukan perhitungan dan permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN;
4.8.3. Membahas bersama para Kepala Seksi tentang hasil awal perhitungan dan permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah
dalam APBN; 4.8.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan
melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.8.5. Membahas bersama unit/instansi terkait lainnya di dalam atau
diluar lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tentang hasil perhitungan dan permintaan alokasi dana penjaminan
Pemerintah dalam APBN; 4.8.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi, melakukan
penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan dan menyusun konsep surat permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN;
4.8.7. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan hasil perhitungan dan konsep surat permintaan alokasi dana penjaminan Pemerintah
dalam APBN kepada Direktur.
4.9. Melakukan penyiapan dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi.
4.9.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan penyiapan dokumen anggaran
terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi sesuai dengan penugasan Direktur;
4.9.2. Membahas bersama Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi tentang hasil penyiapan dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 215 -
4.9.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan dokumen anggaran berupa RKAKL;
4.9.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk membahas bersama unit/instansi lainnya
terkait penyiapan RKAKL; 4.9.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan dokumen anggaran berupa DIPA;
4.9.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk membahas bersama unit/instansi lainnya terkait penyiapan DIPA;
4.9.7. Mengawasi pelaksanaan penyiapan dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi dan menyampaikan laporan
kepada Direktur.
4.10. Menyiapkan dokumen pembayaran kewajiban yang terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi dalam rangka penyelesaian kewajiban.
4.10.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan pengujian serta memverifikasi
tagihan atas kewajiban kontinjensi yang timbul dan meminta klarifikasi data tagihan kewajiban kontinjensi kepada lembaga terkait sesuai dengan penugasan Direktur;
4.10.2. Memeriksa konsep hasil pengujian serta verifikasi tagihan atas kewajiban kontinjensi yang timbul;
4.10.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan bahan-bahan penyelesaian kewajiban kontinjensi;
4.10.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan konsep SPM atas beban rekening Bendahara Umum Negara guna menghindarkan risiko gagal bayar
dan risiko keterlambatan; 4.10.5. Memeriksa dan memaraf konsep SPM untuk selanjutnya
diteruskan kepada Direktur untuk ditandatangani;
4.10.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyampaikan SPM kepada unit yang
mengelola kas negara dan mengadministrasikan lebih lanjut; 4.10.7. Mengawasi pelaksanaan penyerahan dokumen SPM dan
pelaksanaan transfer dana untuk penyelesaian terhadap
kewajiban yang timbul dari pengelolaan kewajiban kontinjensi dengan pejabat di unit yang mengelola Kas Negara;
4.10.8. Mengawasi pencatatan pelaksanaan pembayaran kewajiban kontinjensi dan menyampaikan kepada Direktur.
4.11. Melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan
kewajiban kontinjensi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 216 -
4.11.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun akuntansi dan laporan terkait
pengelolaan kewajiban kontinjensi sesuai dengan penugasan Direktur;
4.11.2. Membahas bersama Para Kepala Seksi tentang konsep awal akuntansi dan laporan terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
4.11.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.11.4. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait lainnya di dalam atau diluar lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang tentang penyusunan akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
4.11.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-
rekomendasi hasil pembahasan; 4.11.6. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep laporan
akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan kewajiban
kontinjensi kepada Direktur.
4.12. Melakukan penatausahaan dan dokumentasi terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi.
4.12.1. Berdasarkan inisiatif Kepala Sub Direktorat, menugaskan para Kepala Seksi Kontinjensi untuk melakukan penatausahaan dan
dokumentasi terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi, sesuai bidang tugasnya;
4.12.2. Memberi disposisi kepada dengan para Kepala Seksi tentang
sistem penatausahaan dan dokumentasi terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
4.12.3. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan
rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan,
sesuai bidang tugasnya; 4.12.4. Dalam hal diperlukan. membahas bersama unit/instansi terkait
lainnya tentang sistem penatausahaan dan dokumentasi terkait
pengelolaan kewajiban kontinjensi; 4.12.5. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan
rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan, sesuai bidang tugasnya;
4.12.6. Mengawasi pelaksanaan penatausahaan dan dokumentasi terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 217 -
4.13. Merumuskan konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi.
4.13.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan penyiapan dan perumusan konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi sesuai
dengan penugasan Direktur; 4.13.2. Membahas bersama Kepala Seksi terkait hasil awal penyiapan dan
perumusan konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi;
4.13.3. Bersama atau menugaskan Kepala Seksi Peratuan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi untuk menghadiri dan memberi tanggapan dalam rapat dengan unit/instansi lainnya diluar lingkungan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.13.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peratuan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.13.5. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait lainnya di dalam atau diluar lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang tentang penyiapan dan perumusan konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi;
4.13.6. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peratuan dan Perjanjian
Kewajiban untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan, sesuai hasil pembahasan;
4.13.7. Mengkoreksi dan menyampaikan konsep hasil penyiapan dan perumusan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kewajiban
kontinjensi kepada Direktur.
4.14. Merumuskan rekomendasi dan penyusunan perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi
4.14.1. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi untuk melakukan review dan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan,
perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi sesuai dengan penugasan Direktur;
4.14.2. Membahas bersama para Kepala Seksi tentang hasil awal review dan konsep awal rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi
menimbulkan kewajiban kontinjensi; 4.14.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk menyiapkan rangkuman/kompilasi dan melakukan penelaahan untuk mengharmonisasi rekomendasi-rekomendasi hasil pembahasan;
4.14.4. Dalam hal diperlukan, membahas bersama unit/instansi terkait lainnya di dalam atau diluar lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tentang hasil awal review dan konsep awal
rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 218 -
perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
4.14.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban untuk menyusun konsep hasil analisis/telaah dampak
hukum dan sosial atas kegiatan terkait dengan kewajiban kontinjensi, sesuai hasil pembahasan;
4.14.6. Mengkoreksi dan menyampaikan hasil review dan konsep
rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;kepada Direktur.
4.15. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.
4.15.1. Berdasarkan arahan Direktur, memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk melaksanakan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan
kewajiban kontinjensi sesuai bidangnya; 4.15.2. Membahas bersama para Kepala Seksi tentang koordinasi dan
pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi agar mudah mendapatkan data dan informasi serta hal lainnya dalam rangka pengelolaan
kewajiban kontinjensi; 4.15.3. Bersama para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya menghadiri
undangan rapat dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan
koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi;
4.15.4. Menyampaikan laporan kepada Direktur terkait pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.
4.16. Menyusun tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
4.16.1. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan
bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan penugasan Direktur;
4.16.2. Membahas bahan masukan tanggapan atas LHP dengan para Kepala Seksi;
4.16.3. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan
konsep tanggapan atas LHP sesuai hasil pembahasan; 4.16.4. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan tanggapan atas LHP
kepada Direktur.
4.17. Memberikan bahan masukan jawaban/tanggapan pemerintah atas
pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 219 -
4.17.1. Memberi disposisi kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR sesuai
dengan penugasan Direktur; 4.17.2. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan
DPR bersama para Kepala Seksi; 4.17.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi terkait untuk menyusun
konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR, sesuai hasil
pembahasan; 4.17.4. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan jawaban pemerintah
atas pertanyaan DPR kepada Direktur.
4.18. Menyiapkan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain
laporan capaian IKU, Analisis Beban Kinerja (ABK), dan LAKIP Subdirektorat.
4.18.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang
diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan
LAKIP Subdirektorat; 4.18.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi
kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat terkait SBN;
4.18.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP
Subdirektorat terkait pinjaman; 4.18.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan evaluasi
kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat terkait utang;
4.18.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk mengkompilasi bahan masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP
Subdirektorat yang telah disusun oleh Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi dan Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi menjadi satu konsep bahan masukan
evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK, dan LAKIP Subdirektorat dan menyiapkan penelaahan di level internal
Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi; 4.18.6. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan
masukan evaluasi kinerja meliputi antara lain capaian IKU, ABK,
dan LAKIP Subdirektorat kepada Direktur.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 220 -
4.19. Menyiapkan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat.
4.19.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan
pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat; 4.19.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan
profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait Risiko Kewajiban Kontinjensi;
4.19.3. Menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi
untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait Pemantauan
Kewajiban Kontinjensi; 4.19.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan
pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat terkait Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi;
4.19.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi untuk mengkompilasi bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat yang telah
disusun oleh Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi dan Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi menjadi satu konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan
monitoring risiko Subdirektorat, dan menyiapkan penelaahan di level internal Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
4.19.6. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat kepada Direktur.
4.20. Memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat.
4.20.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.20.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.20.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk
melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.20.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat;
4.20.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 221 -
4.20.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat
Kewajiban Kontinjensi kepada Direktur.
4.21. Menyiapkan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat.
4.21.1. Menerima disposisi dari Direktur dan mempelajari materi yang
diperlukan dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat;
4.21.2. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Risiko Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat terkait Risiko Kewajiban
Kontinjensi; 4.21.3. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan
prosedur operasi standar Subdirektorat terkait Pemantauan Kewajiban Kontinjensi;
4.21.4. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat terkait
Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi; 4.21.5. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk mengkompilasi bahan masukan
rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat dan mempersiapkan pembahasan internal Subdirektorat Kewajiban
Kontinjensi; 4.21.6. Melakukan pembahasan bahan masukan rancangan prosedur
operasi standar Subdirektorat di internal Subdirektorat
Kewajiban Kontinjensi; 4.21.7. Memberi disposisi kepada Kepala Seksi Peraturan dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi untuk menyusun bahan masukan
rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat; 4.21.8. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep bahan
masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat kepada Direktur.
4.22. Membina para Pegawai pada Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi untuk
meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
4.22.1. Memberi nasihat, menegakkan dan meningkatkan disiplin
bawahan; 4.22.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.22.3. Mengusulkan mutasi dan pomosi bawahan;
4.22.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan antara lain DP3.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 222 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dari Direktur Strategi dan Portofolio Utang;
5.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan asumsi-asumsinya; 5.3. RAPBN, APBN dan APBNP;
5.4. Data Realisasi APBN dan APBNP; 5.5. Data base tentang Utang (termasuk data lender, skema utang,dll) 5.6. Laporan Statistik Utang;
5.7. Hasil Kesepakatan dengan DPR; 5.8. DIPA dan realisasi DIPA;
5.9. Rencana Kerja Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; 5.10. Rencana Kerja Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi; 5.11. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah;
5.12. Debt Strategy; 5.13. Alokasi SBN, SBSN, kewajiban kontinjensi dan Pinjaman dalam RAPBN
dan APBN; 5.14. Dokumen perjanjian, antara lain :
5.14.1. Surat Jaminan Pemerintah;
5.14.2. Loan agreement, termasuk SLA-nya; 5.14.3. Perjanjian kerjasama;
5.14.4. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. 5.15. Peraturan-peraturan; 5.16. Keputusan rapat DPR yang mengikat;
5.17. Log book kegiatan pengelolaan utang; 5.18. Laporan Keuangan dari pihak yang menimbulkan kewajiban kontinjensi;
5.19. Data dan informasi tentang subyek dan obyek yang dijamin Pemerintah; 5.20. Masukan dari konsultan dan nara sumber; 5.21. Data dan informasi dari pelaku pasar;
5.22. Hasil kajian dari lembaga riset maupun akademisi berupa jurnal/paper akademis;
5.23. Kesepakatan dan keputusan rapat teknis;
5.24. Surat dari instansi terkait; 5.25. LHP dari instansi pemeriksa;
5.26. Pertanyaan DPR; 5.27. Konsep surat dan nota dinas yang disiapkan bawahan; 5.28. Laporan hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Subdirektorat
Kewajiban Kontinjensi; 5.29. Data dan informasi pasar keuangan (Bloomberg, IMQ, dll) tentang tingkat
suku bunga, tingkat kurs, harga pasar dan volume perdagangan obligasi, serta informasi keuangan lainnya;
5.30. Informasi dari unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan,
Kementerian/Lembaga lain, internet dan informasi dari media massa.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang tentang APBN;
6.2. Undang-undang tentang Perbankan; 6.3. Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 223 -
6.4. Undang-undang tentang BUMN; 6.5. Undang-undang tentang Bank Indonesia;
6.6. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; 6.7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6.8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN; 6.10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN;
6.11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
6.12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 6.13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan
Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara;
6.14. Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006; 6.15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan
Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
6.16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas;
6.17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 6.18. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan
Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara; Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan APBN;
6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.01/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha; 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014;
6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PM.01/2006; 6.24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 224 -
Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007;
6.25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan
Departemen Keuangan); 6.26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
6.27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6.28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen
Keuangan; 6.29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan;
6.30. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Subdirektorat kewajiban kontinjensi;
6.31. Peraturan perundang-undangan mengenai SBN, SBSN dan Pinjaman; 6.32. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar keuangan; 6.33. SOP Pengelolaan Utang terkait dengan pengelolaan kewajiban kontinjensi;
6.34. Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.35. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
6.36. Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.37. Peraturan /Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 6.38. Debt analysis tools (software) untuk kajian kewajiban kontinjensi.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja
Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat;
7.2. Hasil identifikasi dan dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat
peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;
7.3. Konsep kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi; 7.4. Konsep tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan transaksi dan
mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
7.5. Konsep rekomendasi kebijakan atas mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
7.6. Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan
kewajiban kontinjensi; 7.7. Hasil analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang
dijamin Pemerintah; 7.8. Hasil perhitungan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN; 7.9. Dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi (RKAKL dan
DIPA);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 225 -
7.10. Dokumen pembayaran kewajiban yang terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi dalam rangka penyelesaian kewajiban (SPM beserta
lampirannya atas beban Bendahara Umum Negara); 7.11. Laporan akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan kewajiban
kontinjensi; 7.12. Pelaksanaan penatausahaan dan dokumentasi terkait pengelolaan
kewajiban kontinjensi;
7.13. Konsep rekomendasi konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi; 7.14. Rekomendasi dan penyusunan perjanjian/kontrak perikatan yang
berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
7.15. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi;
7.16. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 7.17. Bahan masukan jawaban/tanggapan pemerintah atas pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat;
7.18. Laporan terkait pelaksanaan Indeks Kinerja Utama (IKU), Analisa Beban Kerja (ABK) dan menyusun masukan terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi (LAKIP)untuk Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi; 7.19. Konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko
Subdirektorat;
7.20. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
7.21. Konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar
Subdirektorat; 7.22. Penegakkan dan peningkatkan disiplin bawahan;
7.23. Kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 7.24. Usulan mutasi dan pomosi bawahan; 7.25. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan antara lain DP3.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Direktur Strategi dan Portofolio Utang;
8.2. Mengkoreksi dan menandatangani surat Subdirektorat; 8.3. Meminta dan memberikan data terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat;
8.4. Menyampaikan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat;
8.5. Menyampaikan hasil identifikasi dan dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak
perikatan, dan/atau kebijakan; 8.6. Menyampaikan konsep kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi; 8.7. Menyampaikan konsep tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan
transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi; 8.8. Menyampaikan konsep rekomendasi kebijakan atas mitigasi risiko terkait
transaksi kewajiban kontinjensi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 226 -
8.9. Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi;
8.10. Menyampaikan hasil analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-proyek yang dijamin Pemerintah;
8.11. Menyampaikan hasil perhitungan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam APBN;
8.12. Menyampaikan dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban
kontinjensi (RKAKL dan DIPA); 8.13. Menyampaikan dokumen pembayaran kewajiban yang terkait pengelolaan
kewajiban kontinjensi dalam rangka penyelesaian kewajiban (SPM beserta
lampirannya atas beban Bendahara Umum Negara); 8.14. Menyampaikan laporan akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan
kewajiban kontinjensi; 8.15. Menyampaikan pelaksanaan penatausahaan dan dokumentasi terkait
pengelolaan kewajiban kontinjensi;
8.16. Menyampaikan konsep rekomendasi konsep kebijakan terkait kewajiban kontinjensi;
8.17. Menyampaikan rekomendasi dan penyusunan perjanjian/kontrak perikatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
8.18. Menyampaikan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan
pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi; 8.19. Menyampaikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP);
8.20. Menyampaikan bahan masukan jawaban/tanggapan pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat;
8.21. Menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Indeks Kinerja Utama (IKU), Analisa Beban Kerja (ABK) dan menyusun masukan terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)untuk Subdirektorat Kewajiban
Kontinjensi; 8.22. Menyampaikan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan
monitoring risiko Subdirektorat;
8.23. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
8.24. Menyampaikan konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat;
8.25. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;
8.26. Menegakan disiplin; 8.27. Memberikan penghargaan atau mengusulkan penjatuhan hukuman
disiplin kepada pegawai bawahan yang melanggar ketentuan; 8.28. Membina dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas; 8.29. Menilai atas pekerjaan bawahan, antara lain menandatangani DP3 pegawai
dimaksud; 8.30. Melakukan evaluasi kinerja pegawai; 8.31. Mengusulkan mutasi/promosi pegawai bawahan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 227 -
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Direktur Strategi dan Portofolio Utang;
9.2. Kebenaran surat Subdirektorat; 9.3. Kebenaran data terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 9.4. Kebenaran bahan masukan terkait Rencana Strategis, Roadmap, Rencana
Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja dan Anggaran Subdirektorat;
9.5. Kebenaran hasil identifikasi dan dan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;
9.6. Kebenaran konsep kebijakan teknis operasional kewajiban kontinjensi; 9.7. Kebenaran konsep tanggapan/masukan/rekomendasi pengelolaan
transaksi dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
9.8. Kebenaran konsep rekomendasi kebijakan atas mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
9.9. Kebenaran laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi;
9.10. Kebenaran hasil analisis dan mitigasi risiko gagal bayar terhadap proyek-
proyek yang dijamin Pemerintah; 9.11. Kebenaran hasil perhitungan alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam
APBN; 9.12. Kebenaran dokumen anggaran terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi
(RKAKL dan DIPA);
9.13. Kebenaran dokumen pembayaran kewajiban yang terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi dalam rangka penyelesaian kewajiban (SPM beserta lampirannya atas beban Bendahara Umum Negara);
9.14. Kebenaran laporan akuntansi dan pelaporan terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
9.15. Kebenaran pelaksanaan penatausahaan dan dokumentasi terkait pengelolaan kewajiban kontinjensi;
9.16. Kebenaran konsep rekomendasi konsep kebijakan terkait kewajiban
kontinjensi; 9.17. Kebenaran rekomendasi dan penyusunan perjanjian/kontrak perikatan
yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
9.18. Kebenaran pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi;
9.19. Kebenaran bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
9.20. Kebenaran bahan masukan jawaban/tanggapan pemerintah atas
pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 9.21. Kebenaran laporan terkait pelaksanaan Indeks Kinerja Utama (IKU),
Analisa Beban Kerja (ABK) dan menyusun masukan terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)untuk Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
9.22. Kebenaran konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Subdirektorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 228 -
9.23. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
9.24. Kebenaran konsep bahan masukan rancangan prosedur operasi standar Subdirektorat;
9.25. Kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.26. Tegaknya disiplin pegawai; 9.27. Kebenaran usul penghargaan atau hukuman disiplin kepada pegawai
bawahan yang melanggar ketentuan; 9.28. Pembinaan pegawai dan arahan pelaksanaan tugas; 9.29. Kebenaran nilai atas pekerjaan bawahan antara lain nilai DP3;
9.30. Kebenaran hasil evaluasi konerja pegawai; 9.31. Kebenaran usul mutasi/promosi kepegawaian.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial
Outstanding penjaminan Pemerintah pada akhir tahun untuk setiap tahun. Total outstanding penjaminan Permerintah per Desember 2010 adalah sebesar Rp36.698,97 miliar dengan jumlah pinjaman badan usaha yang
dijamin Pemerintah sebesar Rp70.742,12 miliar.
10.2. Dimensi Non Finansial 10.2.1. Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Jaminan Pemerintah,
10.2.1.1. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I);
10.2.1.2. Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
10.2.1.3. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW tahap II);
10.2.1.4. Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. 10.2.2. Penerbitan Jaminan Pemerintah,
Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah
dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
10.2.3. Penerbitan dokumen benchmark biaya pinjaman yang dijamin Pemerintah, Penerbitan bencmark biaya pinjaman dalam rangka jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (proyek 10.000 MW tahap I)
10.2.4. Rekomendasi pengelolaan kewajiban kontinjensi terkait penerusan pinjaman, 10.2.4.1. Proyek Muara Tawar Add-On Block 2, 3 & 4 CCPP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 229 -
10.2.4.2. Proyek Java – Bali Submarine Cable 150kV Circuit 3 & 4; 10.2.4.3. Power Transmission Development Project (Loan 7940-IND).
10.2.5. Penerbitan rekomendasi persetujuan penandatanganan loan agreement:
10.2.5.1. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000MW tahap I);
10.2.5.2. Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
10.2.6. Penerbitan laporan monitoring atas proyek yang dijamin
Pemerintah: 10.2.6.1. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000MW tahap I);
10.2.6.2. Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan
penyediaan air minum; 10.2.6.3. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW tahap II);
10.2.6.4. Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
10.2.7. Penyelesaian tanggapan terkait kebijakan pengelolaan kewajiban kontinjensi,
10.2.7.1. Pengelolaan dana cadangan kontijensi dalam rekening khusus;
10.2.7.2. Pemberian Pinjaman Pemerintah pada PT. PLN (Persero)
dalam RAPBN-P 2010; 10.2.7.3. Review Kontraktor EPC dan Pemasok batubara dalam
Proyek 10.000 MW Tahap I;
10.2.7.4. Rekomendasi Pengelolaan Utang oleh BLU; 10.2.7.5. Penyampaian KPI PT. PLN (Persero)
10.2.7.6. Usulan Perubahan Skema Perjanjian PDAM dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10.2.7.7. Perkembangan Rencana dan Penyelesaian Masalah
Pembangunan Monorail.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 230 -
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Jenderal dan Direktur dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan
tugas; 11.2. Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal koordinasi ke unit-unit
instansi di luar Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
11.3. Para Direktur dalam hal koordinasi ke unit-unit instansi di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
11.4. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Strategi dan
Portofolio Utang dalam hal pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi strategi;
11.5. Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal, tambahan utang bersih, target pembiayaan APBN melalui utang dan pagu pembayaran biaya utang;
11.6. Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pemeriksaan
pertanggungjawaban pengelolaan utang, dan kinerja pengelolaan utang; 11.7. Para pejabat Bank Indonesia dalam koordinasi kebijakan moneter dan
neraca pembayaran, penatausahaan dan infrastruktur utang, serta kebijakan mengenai penanganan terhadap bank bermasalah;
11.8. Para pejabat Lembaga Penjamin Simpanan dalam koordinasi kebijakan
penjaminan simpanan, kebijakan mengenai penanganan terhadap bank bermasalah, dan modal Lembaga Penjamin Simpanan;
11.9. Para pejabat Kantor Menteri Negara BUMN dalam koordinasi kebijakan
pemberian jaminan Pemerintah terhadap kewajiban BUMN; 11.10. Para pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal
harmonisasi kebijakan/strategi ekonomi dan keuangan; 11.11. Para pejabat Bappenas dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi
perencanaan pembangunan nasional;
11.12. Para pejabat Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal penetapan pagu alokasi, penyusunan dan monitoring APBN;
11.13. Para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal
penyusunan peraturan operasional pengelolaan utang; 11.14. Para pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam hal pemberian
rekomendasi/kebijakan jaring pengaman sektor keuangan; 11.15. Para pejabat Badan Kebijakan Fiskal dalam hal kebijakan dan risiko
fiskal;
11.16. Para pejabat Direktorat Jenderal Pajak dalam hal peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan utang;
11.17. Para pejabat Biro Hukum Kementerian Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan masalah hukum dan peraturan pelaksanaan;
11.18. Para pejabat Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dalam hal harmonisasi kebijakan di bidang pengelolaan utang dan penjaminan;
11.19. Para pejabat Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Kabinet
dalam penyusunan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan utang dan penjaminan;
11.20. Para pejabat dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan pemberian jaminan Pemerintah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 231 -
11.21. Para lembaga dan negara kreditor/donor dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan;
11.22. Para pelaku pasar/investor dan market analyst dalam hal pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar dan penerapan
kebijakan pengelolaan utang; 11.23. Konsultan dan nara sumber, dalam hal konsultasi/masukan dalam
penyusunan kebijakan kewajiban kontinjensi.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Sifat kewajiban kontinjensi dan klaim penjaminan yang dapat terjadi sewaktu-waktu maka diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanan tugas,
koodinasi yang kuat dan solid dengan unit pelaksana transaksi, ketersediaan infrastruktur yang optimal, data dan informasi terkait kewajiban kontinjensi yang up to date, sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai serta
peraturan yang mendukung pengelolaan kontinjensi.
13. RISIKO JABATAN : Tidak ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 232 -
14. PERSYARATAN JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
14.2. Pendidikan formal : Strata 1/Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.III 14.4. Syarat lainnya :
14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Menguasai bidang tugas pengelolaan portofolio utang; 14.4.3. Menguasai bidang tugas pengelolaan kewajiban kontinjensi;
14.4.4. Pernah mengikuti pelatihan/kursus tentang debt management; 14.4.5. Menguasai analisis keuangan;
14.4.6. Menguasai statistik keuangan; 14.4.7. Menguasai tools analisis keuangan dan statistik; 14.4.8. Memahami mekanisme APBN;
14.4.9. Memahami kegiatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
14.4.10. Memahami peraturan perundangan yang berkaitan dengan
pengelolaan utang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi;
14.4.11. Memahami berbagai ketentuan yang diberlakukan negara kreditor dan lembaga donor berkaitan dengan pinjaman;
14.4.12. Memahami terms and conditions berbagai instrumen utang;
14.4.13. Memahami SOP; 14.4.14. Memahami Kode Etik Pegawai DJPU;
14.4.15. Standar Kompetensi: 14.4.15.1. Visioning (2); 14.4.15.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3);
14.4.15.3. Business Acumen (2); 14.4.15.4. Planning and Organizing (3);
14.4.15.5. Quality Focus (3); 14.4.15.6. Continuous Improvement (3);
14.4.15.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.15.8. Integrity (3);
14.4.15.9. Managing Others (3); 14.4.15.10. Relationship Management (2);
14.4.15.11. Negotiation (3); 14.4.15.12. Meeting Leadership (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 233 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR STRATEGI
DAN PORTOFOLIO
UTANG
KEPALA
SUBDIREKTORAT
ANALISIS
PENGELOLAAN UTANG
KEPALA
SUBDIREKTORAT
PORTOFOLIO DAN
RISIKO UTANG
KEPALA
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN
STRATEGI UTANG
KEPALA
SUBDIREKTORAT
KEWAJIBAN
KONTINJENSI
Kepala Seksi Risiko
Kewajiban Kontinjensi
Kepala Seksi
Pemantauan Kewajiban
Kontinjensi
Kepala Seksi Peraturan
dan Perjanjian
Kewajiban Kontinjensi