1

LAPORAN PENELITIAN

peningkatan kemampuan pengelola bumdes dalam

bidang pemasaran , operasi dan keuangan .pada

bumdes kembamg kuning bogor

Sumber Dana : FE

2019

Kode : 198-FEUP

PROPOSAL PENELITIAN

DANA HIBAH INTERNAL FAKULTAS EKONOMI

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI EMKM

PADA BUMDES KEMBANG KUNING KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

Oleh:

Ketua Tim : Rochman Marota, SE.Ak.MM.,CA.,CPA.CACP / 0413027701

Anggota Tim 1 : Dwi Meyliani Riswanti, SE.,M.Ak.

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

DESEMBER 2019

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Standar Akuntansi EMKM

Pada BUMDes Klapanunggal Kabupaten Bogor

2. Bidang Penelitian : Akuntansi (Ilmu Ekonomi)

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Rochman Marota, SE.Ak.,MM.

b. NIK/NIDN : 1.0416 031 737 / 0413027701

c. Disiplin Ilmu : Akuntansi

d. Jabatan Fungsional/Gol : Asisten Ahli, mulai 1 Maret 2018 / III B

e. Program Studi : Akuntansi

f. Alamat : Jl. Babakan Sari Raya No. 13 Bogor 16128

g. Nomor HP/Surel : 0811425013 / rochman.marota@unpak.ac.id

4. Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dwi Meyliani Riswanti, SE., M.Ak

b. NIDN : -

c. Disiplin ilmu : Akuntansi

Bogor, 23 Desember 2019

Mengetahui,

Kepala PURI Ketua Peneliti

Fredi Andria, STP., MMA. Rochman Marota,SE.Ak.,MM

NIK 10216019718 NIK 10416031737

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.

NIP 11211 059 568

RINGKASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi dengan

modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat desa agar menjadi desa yang lebih

mandiri. Dengan memiliki unit usaha yang aktif maka BUMDes termasuk entitas dengan

sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Masalah utama yang terjadi dalam sektor

UMKM selain modal adalah pengelolaan keuangan. Sistem pencatatan keuangan dan

akuntansi di UMKM selama ini dilakukan secara sederhana dan cenderung mengabaikan

standar yang berlaku. Laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu

mereka dalam pengembangan bisnisnya secara nyata. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), mengembangkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dapat

digunakan bagi sektor UMKM dan dinamakan dengan SAK-EMKM (Entitas Mikro Kecil

dan Menengah).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan faktual

mengetahui seberapa besar persiapan penerapan SAK-EMKM di BUMDes Klapanunggal

Kabupaten Bogor. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode survei dan penelaahan

dengan perincian tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis permasalahan

2. Focus Group Discussion (FGD), dengan Pengawas dan Pengurus BUMDes

3. Analisis hasil perumusan masalah dan FGD

4. Pelaksanaan penelitian dan uji statistik

5. Penarikan kesimpulan dan pengusulan saran

Luaran penelitian wajib berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Ilmiah Akuntansi

Fakultas Ekonomi (JIAFE). Tingkatan teknologi yang akan dikembangkan berada pada

level 2, yaitu formulasi pada konsep teknologi dan aplikasinya menuju ke level 3 yaitu

pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara

analitis dan eksperimental.

Akuntan; BUMDes; SAK EMKM; pencatatan keuangan

Kata kunci maksimal 5 kata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat pesat menjadikan ilmu

akuntansi sebagai suatu informasi yang memiliki peranan penting dalam melaporkan

kondisi keuangan di organisasi atau entitas usaha. Entitas tersebut harus memiliki kapasitas

kemampuan yang dapat menginformasikan Laporan Keuangan bagi pihak internal maupun

eksternal. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kegiatan usaha yang di

lakukan oleh individu maupun kelompok, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

merupakan salah satu bagian usaha yang penting dari perekonomian suatu negara, tidak

terkecuali di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam

penyerapan tenaga kerja sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka

pengangguran yang ada, dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam

kenyataannya selama ini UMKM kurang mendapatkan perhatian. Terlebih lagi dengan

pemberlakuan nota kesepakatan antara negara China dengan negara-negara di ASEAN yang

populer disebut sebagai China–ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Perekonomian

Indonesia dituntut mampu bertahan ditengah gempuran invasi ekonomi dari China. Maka,

di sinilah UMKM diharapkan mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai tonggak

perekonomian bangsa Indonesia karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal

menghasilkan tenaga kerja yang produktif.

Pelaku sektor UMKM umumnya mengalami kesulitan terhadap akses ke

perbankan, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi seperti laporan keuangan

dan persyaratan-persyaratan administrasi lainya. Masalah utama yang terjadi dalam UMKM

selain modal adalah pengelolaan keuangan. Sistem pembukuan UMKM selama ini

digunakan sederhana dan cenderung mengabaikan standar yang berlaku. Laporan keuangan

yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam pengembangan bisnisnya

secara nyata. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengembangkan SAK

(Standar Akuntansi Keuangan) yang dapat digunakan juga bagi UMKM dan dinamakan

dengan SAK-EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah), yang disahkan pada tanggal 24

Oktober 2016, KNA VIII pada tanggal 8 Desember 2016 yang lalu telah mengesahkan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dan mulai

berlaku digunakan pada 1 Januari 2018. Dalam menyusun SAK EMKM, Dewan Standar

Akuntansi Keuangan IAI mempertimbangkan karakteristik entitas yang memenuhi kriteria

usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan disahkannya SAK EMKM ini,

perusahaan kecil maupun UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan

menggunakan PSAK umum yang berlaku tetapi tetap patuh untuk membuat laporan

keuangan berdasarkan SAK EMKM. SAK-EMKM memberikan banyak kemudahan untuk

entitas dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-EMKM yang hanya

menyajikan 18 bab.

Desa adalah suatu tempat yang memiliki potensi bagi perekonomian di Indonesia.

Suatu Desa banyak memiliki potensial yang bisa di kembangkan seperti potensi sumber

daya alam yang tersedia. Sumber daya alam tersebut dapat di kembangkan guna

meningkatkan perekonomian desa. Besarnya potensi tersebut membutuhkan peranan

pemerintah khususnya pemerintah daerah agar menjadi berkembang. Dengan demikian

pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu otonomi daerah, yang berdampak pada

perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu aktivitas yang dilakukan yaitu dengan

membuat suatu lembaga yang biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut

Yosep (2019) yang diutarakan oleh Hendro Siswanto Tenaga Ahli Pemberdayaan

Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor bahwa “

Pada tahun 2019, dari total 416 desa di Kabupaten Bogor terdapat 45 desa tertinggal, 94

desa maju dan 12 desa mandiri, sedangkan sisanya 265 merupakan desa dengan status

berkembang ”. Hal ini didukung informasi dari website Inilahkoran (2019) yang

menyatakan bahwa “Sejatinya, perkembangan Bumdes di Kabupaten Bogor cukup masif,

dimana dari 416 desa yang ada, 280 desa sudah memiliki Bumdes. Hanya, belum semuanya

yang aktif. Baru 183 Bumdes yang sudah berkegiatan. Berdasarkan data dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari 183 Bumdes yang aktif, baru dua yang berkategori

maju. Selebihnya ada pula 22 Bumdes berkategori berkembang dan sisanya merupakan 165

desa berkategori dasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi dengan

modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat desa agar menjadi desa yang lebih

mandiri. Dengan ini modal yang di keluarkan harus dari masyarakat desa sendiri. Meskipun

demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes memperoleh modal dari pihak luar.

Seperti dari pemerintah maupun dari pihak lainnya. BUMDes merupakan sebuah badan

usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal, seperti membuka peluang

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memenuhi suatu kebutuhan masyarakat sehari-hari,

dan membuka wawasan masyarakat desa agar mampu bersaing dengan masyarakat lainnya.

Landasan hukum menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

dinyatakan bahwa “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Salah satu terlaksananya BUMDes yaitu dengan penerapan prinsip akuntansi yang

tepat dan benar. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

harus berlandaskan standar keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam

kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang di kelola BUMDes dari semua pihak

dengan pedoman standar keuangannya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro

Kecil dan Menengah atau biasa disebut SAK EMKM.

Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau

menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang

menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang

diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat

dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-

benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber

daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah

untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi

produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah

untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya

adalah untuk menyediakan media dengan beragam usaha dalam menunjang perekonomian

masyarakat desa sesuai terhadap potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Pada organisasi BUMDes Struktur organisasinya biasanya terdiri dari Badan

pengawas dan pengurus yang terdiri dari direktur pengawas, sekertaris dan bendahara

BUMDes itu sendiri. Adapun kewajiban pelaksana operasional secara umum meliputi :

menjalankan kegiatan oprasional BUMDes, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah

tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-

prinsip profesionalisme, efisiensi, tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran,

memberikan laporan keuangan tahunan kepada kepala desa tentang keadaan serta

perkembangan BUMDes serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan

kekayaan BUMDes.

Pada pelaksanaannya, para pengurus BUMDes melakukan kegiatan pencatatan

keuangan, biasanya masih menggunakan metode pencatatan keuangan yang masih belum

sesuai dengan SAK EMKM, biasanya para pengurus BUMDes hanya menyajikan laporan

keuangan kurang rinci atas segala pencatatan pemasukan dan pengeluaran kasnya tanpa

merinci sumber pemasukan dan pengeluran atas transaksi yang di lakukan pada organisasi

tersebut. Sehingga, terkadang akan menimbulkan kecurigaan masyarakat atas pengelolaan

BUMDes tersebut.

Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman atas penyusunan laporan

keuangan yang benar sesuai dengan standar laporan keuangan, karena bendahara yang di

pilih oleh direktur atau kepala desa hanya di pilih berdasarkan kepercayaan kepala desa

tersebut. Bendahara BUMDes biasanya adalah warga sekitar yang di berikan mandat untuk

mendokumentasikan keadaan keuangan BUMDes yang biasanya tidak memiliki

pengetahuan yang cukup atas pengelolaan laporan keuangan yang profesional. Hal ini akan

menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang di peroleh dari kegiatannya di kelola

secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan yang berdasarkan atas SAK EMKM.

Dengan ini di butuhkan bimbingan kepada pengurus BUMDes atas pengelolaan laporan

keuangan yang sesuai dengan standar dari SAK EMKM.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan maka diperlukan suatu penelitian yang

bersifat empiris untuk mengetahui persiapan BUMDes dalam rangka penerapan SAK

EMKM demi terselenggaranya pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi

keuangan dari perusahaan, laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi

normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas

di dalam perushaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain diluar perusahaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:1),

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Munawir (2014:2), pengertian laporan keuangan adalah Laporan

keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Sofyan Safri Harahap (2015:195), tujuan analisis laporan keuangan

adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat

dari laporan keuangan biasa.

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari suatu

laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit).

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.

4. Dapat membongkar hal-hal yang tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu

laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan

maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan modelmodel dan

teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan

kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisa

laporan keuangan juga antara lain:

1) Dapat menilai prestasi perusahaan.

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.

3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek

waktu tetentu: Posisi Keuangan (aset, neraca dan modal), Hasil usaha

perusahaan (hasil dan biaya), Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas,

Rentabilitias dan Profitabilitas, Indikator pasar modal.

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.

5) Menilai komposisi struktur keuangan, arus dana.

7. Dapat menentukan peringkat (ratting) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah

dikenal dalam dunia bisnis.

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode

sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan baik posisi

keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang

akan datang.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah “Laporan yang

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode

tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk

perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada

suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan

perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana neraca menunjukkan jumlah aset,

kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi

perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan

sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas

perusahaan.

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya berfungsi sebagai

alat pengujian dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya

seiring dengan perkembangan zaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat

menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan

menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat

mengambil suatu keputusan. Melalui Laporan Keuangan juga akan dapat dinilai

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka

pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada

aktivanya, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah

dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku

dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015:6), tujuan keseluruhan laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan

keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambilan keputusan

sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka

gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi

akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil

operasional perusahaan melalui laporan keuangan.

Menurut Hery (2015:7), tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan

posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan, tujuan umum

laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan

kewajiban perusahaan , dengan maksud :

- untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan

- untuk menunjukan posisi keuangan dan investasi perusahaan

- untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya,

- untuk menunjukan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang

berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba , dengan maksud :

- Memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang

saham.

- Menunjukan kemampuan perusaan dalam membayar kewajiban kedapa

kreditor , supplier, pegawai, pemerintah dan kemampuannya dalam

mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan.

- Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam

pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian dan,

- Menunjukan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka

panjang.

3. Memungkinkan untuk menaksir poltensi perusahaan dalam menghasilakn laba.

4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan asset dan

kewajiban

5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai

laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan

untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki

perusahaan pada saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki

perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada

suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva,

pasiva, dan modal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu perode.

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan

keuangan yaitu memberikan informasi yang lebih mendalam dari laporan keuangan

terutama informasi yang diinginkan oleh pihak pengambil keputusan serta dapat digunakan

sebagai alat untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar

akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia, menyadari pentingya peran Entitas Mikro

Kecil dan Menengah (EMKM) dalam memajukan perekonomian bangsa. Dengan

demikian, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih

sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum berbasis International Financial

Reporting Standarts (IFRS) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP) dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilan

laporan keuangan menggunakan kedua pilar tersebut. Oleh karena itu, DSAK IAI

melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan EMKM

dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, dan

pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghasilkan SAK yang dapat mendukung

kemajuan EMKM yang ada di Indonesia.

SAK EMKM merupakan standar laporan keuangan yang ditujukan untuk

menyusun laporan keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. SAK EMKM jauh lebih

sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP dengan harapan lebih mudah diterapkan untuk

entitas Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga EMKM dapat menyusun laporan keuangan

yang baik dan sesuai standar. Laporan keuangan tersebut dapat juga digunakan oleh entitas

untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain atau sebagai lampiran pelaporan pajak. .

Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk mengimplementasikan pada entitas

mikro, kecil, dan menengah (tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana

didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah

sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia.

Adapun kriterianya yaitu :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta

ayat (3) huruf a, nilai nominalnya dapat di ubah sesuai dengan perkembangan

perekonomian yang di atur dengan peraturan presiden.

Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK

EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa

dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan

informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas

menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan

keuangan minimal terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

2. Laporan laba rugi selama periode

3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos

tertentu yang relevan.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut :

a. Kas dan setara kas

b. Piutang

c. Persediaan

d. Asset tetap

e. Utang usaha

f. Utang bank

g. Ekuitas

Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut :

a. Pendapatan

b. Beban keuangan

c. Beban pajak

Catatan atas laporan keuangan memuat :

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi

c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi

penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami

laporan keuangan.

Entitas mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum entitas mikro, kecil, dan menengah di

Indonesia bervariasi seperti perusahaan perseorangan, persekutuan (CV, Firma), koperasi,

dan perseroan terbatas. Namun contoh ilustratif ini menekankan pada konsep entitas bisnis,

sebagaimana diatur dalam SAK EMKM dan bukan pada bentuk hukum entitas.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, entitas kecil dan

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau

usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2.2 Roadmap Penelitian

Road map penelitian ini akan disesuaikan dengan roadmap pribadi dari peneliti

dengan Fakultas Ekonomi, Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) dan Universitas Pakuan sendiri, sebagai berikut:

Tahun Skema/Hibah Judul Luaran Wajib dan

Tambahan

2017 PKM Hibah LPPM

Unpak

Sistem Pengawasan Alokasi

Dana Desa Bagi Aparat Desa

Poster dan Draft Jurnal

2018 Penelitian Mandiri Monitoring System of Village

Fund Allocation by Village

Officials

Prosiding Seminar

Internasional

2018 Penelitian Mandiri Rural Fund Supply Chain

Monitoring System: Evidence

from Indonesia and Lesson

Experiences from South Korea

and Malaysia

Jurnal Internasional

bereputasi terindeks

Scopus Q3

2019 Penelitian Dosen Pemula

Hibah Kemenristek Dikti

Sistem Pengawasan Dana

Desa Bagi Aparat Desa

Jurnal, draft modul SOP,

poster

2019 Penelitian Hibah LPPM

Unpak

Sistem Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal

2020 Usulan Penelitian Dosen

Pemula Hibah

Kemenristek Dikti

Sistem Pengawasan

Pembangunan dan

Pengelolaan Keuangan Desa

Belum disetujui

2020 Usulan PKM Hibah

Kemenristek Dikti

Peningkatan Kemampuan

Tenaga Akuntansi Untuk

Transparansi dan

Akuntabilitas Laporan

Keuangan BUMDes

Belum disetujui

2020 Usulan Penelitian Hibah

LPPM Unpak

Pengaruh kemampuan

Akuntan, pelatihan Akuntan

dan Sistem Informasi

Akuntansi terhadap Kualitas

Informasi Akuntansi (Studi

Kasus Dana BOS di Kab.

Bogor)

Belum disetujui

2020 Usulan PKM Hibah

LPPM Unpak

Peningkatan kemampuan

tenaga akuntansi pengelola

dana BOS di lingkungan SMK

Kota Bogor

Belum disetujui

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif

dengan metode penelitian berupa studi kasus mengenai analisis Perbandingan Penyusunan

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Teknik penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kuantitatif

Menurut Sugiyono (2016: 283) penelitian kualitatif merupakan masalah yang

akan di pecahkan melalui penelitian, jelas, spesifik, dan di anggap tidak berubah, tetapi

dalam penelitian kualitatif masalah yang di bawa oleh peneliti masih dugaan temuan

sementara,kompleks, dan dinamis. Oleh kerena itu penelitian kualitatif masih bersifat

sementara,tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di

lapangan.Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data yang akurat, terutama mengenai

penyusunan laporan keuangan di kedua desa tersebut.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Hasil Penyusunan Laporan Keuangan pada dua

BUMDes yang ada di Kabupaten Bogor, yakni Desa Cipayung Kecamatan Megamendung

dengan Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis Geographic

Region, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari suatu

wilayah/daerah/Negara tertentu dengan sumber data yang diperoleh dari BUMDes

Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km.

07, Gang Albana Rest Area Sampireun, Kabupaten Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

dari BUMDes tersebut. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146) Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang/masyarakat)

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau

kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini dengan data primer dapat mengumpulkan

data sesuai dengan yang diinginkan misalnya, melalui wawancara atau kuesioner dengan

pengurus/pengawas/dan stakeholder BUMDes Kembang Kuning.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:147) Data sekunder merupakan sumber

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (dokumenter) yang dipublikasikan

dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh langsung dari objek penelitian

yaitu pada Jurnal terdahulu dan beberapa buku sebagai referensi .

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunkan sebagai teknik

pengumpulan data pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri

atau Self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:152) Wawancara merupakan

teknikpengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan

secara lisan kepada subyek penelitian. Menurut Moleong (2016:186)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara/narasumber(interviewe) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2016:329) dokumen merupakan catatan peristiwa

yangsudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya

karya monumental dari seseorang. Menurut Indriantoro dan Supomo

(2014:146) Data dokumenter adalah Jenis data penelitian yang antara lain

berupa faktur, jurnal, surat–surat notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk

laporan program.

3. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:157) Observasi yaitu proses pencatatan

pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu individu yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016:310) peneliti dalam pengumpulan data menyatakan

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi

mereka mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi

dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terus terang atau tersamar dalam

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang di cari merupakan

data yang masih rahasia.

4. Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen 1982 (dalam Moleong 2016:209), Catatan lapangan

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami,dan dipikirkan

dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian

kualitatif.

3.5 Metode Pengolahan/Analisis Data

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran

variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Kuesioner sebagai

instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Untuk

mengungkapkan variabel-variabel yang diteliti, diperlukan alat ukur atau skala yang valid

dan dapat diandalkan (reliable) agar kesimpulan penelitian tidak salah dan tidak

memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya maka variabel

penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan

mengunakan analisis kualitatif, atas dasar tersebut, langkah–langkah yang dilakukan

peneliti untuk menganalisis penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Laporan Keuangan BUMDes.

Pengumpulan data ini bersumber dari data yang ada sebelumnya di kedua

BUMDes tersebut.

2. Melakukan reduksi data, memilah data yang baru diperoleh dari hasil observasi

yang masih mentah dari catatan lapangan.

3. Melakukan observasi terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dan yang

telah ditentukan IAI berdasarkan SAK EMKM menurut komponen–kompoen

sistem penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam buku referensi.

4. Penyajian data dengan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian

dalam bentuk satu kesatuan dan mudah dipahami.

5. Menarik hasil, kesimpulan dan saran terhadap sistem penyusunan laporan

keuangan yang benar.

3.5.1 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik

antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi

Menurut Sugiyono, 2016: 241). Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik

pengumpulan data dan berbagai sumber data . Menurut Sugiyono (2016: 127),

peneliti menggunakan dua cara triangulasi yaitu:

a) Triangulasi sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3.5.2 Bagan Alir Penelitian:

1. Tahap awal, perencanaan dan pemilahan bahan (sudah dilakukan 80%)

Fenomena yang terjadi

(situasional dan

kondisional)

Pemilihan obyek

penelitian Kesenjangan teori dan

praktik, perumusan

masalah dan hipotesis

2. Tahap kedua, pelaksanaan (baru dilakukan 40%)

3. Tahap akhir, pelaporan dan sosialisasi (belum dilakukan)

Dari analisis hasil survei awal, penelitian sebelumnya serta tinjauan pustaka pada peraturan

(SAK EMKM) serta pustaka lainnya, di mana telah didapatkan gap atau kesenjangan antara

teori dan kondisi di lapangan, maka akan dilanjutkan proses penelitian sesuai metode

pelaksanaannya berupa analisis permasalahan, FGD, analisis data hasil survei dan

penarikan kesimpulan.

Penyusunan kuesioner

dan pengumpulan data FGD dengan

Pengawas/Penggurus/Sta

keholder BUMDes

Analisa permasalahan

obyek penelitian

Penyusunan luaran

penelitian (jurnal)

Sosialisasi hasil surveii Uji statistik dan

interprestasi hasil

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya penelitian dibuat dalam rincian pembiayaan kegiatan, sebagi berikut:

No. Deskipsi Biaya Besaran (Rp)

1. Honor tenaga penunjang (pembantu peneliti, pengolah

data, sekretariat/adm)

800.000

2. Bahan habis pakai dan peralatan 2.400.000

3. Perjalanan ke lokasi usaha BUMDes (Cibinong dan

Kembang Kuning)

1.000.000

4. Pelaporan, publikasi jurnal, seminar 800.000

Total 4.000.000

4.2 Jadwal

No Nama Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Analisis Permasalahan √

2. FGD dengan Pengawas/Pengurus √

3. Penyusunan Kuesioner √

4. Pengumpulan Data √ √ √

5. Uji statistik √

6. Analisa hasil uji statistik √ √

7. Kesimpulan dan Saran √

8. Penyusunan Luaran Penelitian √ √

DAFTAR PUSTAKA

1. Hijji, Istihara. (2018). Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Lajing Kecamatan

Arosbaya Kabupaten Bangkalan Berdasarkan SAK EMKM.Skripsi.Universitas Jember.

2. Maria, R., et al. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul,

Yogyakarta. Modus, Vol.28 (2), p.155-167, 2016.

3. Inilahkoran, 26 Mar (2019). Baru Dua Bumdes Maju, Bupati Bogor:

Maksimalkan!.Tersedia di: https://www.inilahkoran.com/berita/9260/baru-dua-

bumdes-maju-bupati-bogor-maksimalkan (diakses pada 8 Juli 2019).

4. Kurniawan, Ade. (2016). Jurnal Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tanjungpinang. Jurnal.Universitas Maritim Raja

Ali Haji.

5. Lubis, C., et al. (2015). Akuntansi Untuk UMKM (SAK ETAP). Di dalam: Academia.

(online) Medan: Academia. Tersedia di : https://www.academia.edu/ (Diakses pada 27

Oktober 2019).

6. Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM). Di dalam: Academia. (online) Jakarta:

Academia. Tersedia di : https://www.academia.edu/ (Diakses pada 22 Oktober 2019).

7. Ningtyas, Jilma. (2018). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Bintang Malam

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengan (SAK

EMKM).Skripsi.Universitas Jember.

8. Dewa, A., et al. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha

Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi pada BUMDes Desa Tajun

Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali). Jurnal, Vol.8 No:2,

2017.Universitas Pendidikan Ganesha.

9. Kirowati, D., et al. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa ( Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan

Karas Kabupaten Magetan). Jurnal Aksi, Vol.1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN: 2528-6145,

2018.Politeknik Negeri Madiun.

10. Sagita, Garnies. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan MASYARAKAT Desa Berdasarkan UU.No 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDES Tirta Mandiri

Klaten).Skripsi.Universitas Muhammadiyah Surakarta.

11. Widiyastuti, Yulia. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Perspektif Ekonomi Islam.Skripsi.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

12. Munawir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta. Liberty.

13. Harahap, Sofyan S. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta. Raja

Grafindo Persada.

14. Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

15. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif

danR&D). Bandung. Alfabeta.

16. Irdiantoro, Nur dan Supomo. 2014. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan

Manajemen. Yogyakarta. BPEE.

17. Moleong, J. Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT

Remaja Rosdakarya.

18. Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Yogyakarta: Center For Academic

Publishing Services.

LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1 Nama Rochman Marota

2 Jenis Kelamin Laki-laki

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli

4 NIP/NIK

5 NIDN/NIDK 0413027701

6 Tempat dan Tanggal Lahir

7 E-mail rochmanmarota@yahoo.com

8 Nomor Telepon

9 Alamat Kantor Universitas Pakuan

10 Nomor telepon/faksimili

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan

12 Mata Kuliah yang Diampu

13 ID Sinta

5996494

Scopus ID No. 57194700113

14 h-Index Scopus: 1

Google Scholar: 2

B. Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan

Tinggi

Bidang Ilmu

Tahun Lulus

Judul

Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama

Pembimbing/Promotor

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Correspondin g

author, atau co-

author)

Nama Jurnal, Tahun

terbit, Volume, Nomor,

P- ISSN/E- ISSN

URL artikel (jika ada)

1

Material Flow Cost

Accounting Approach

for Sustainable Supply

Chain Management

System

First Author International Journal of Supply

Chain Management (IJSCM),

Vol 6 (2) p 33-37, Juni 2017

ISSN: 2050-7399 (Online),

2051-3771 (Print). Jurnal

Internasional terindeks Scopus,

Copyright © ExcelingTech

Pub, UK

https://ojs.excelingtech.co.uk/in

dex.php/IJSCM/article/view/151

9

2 Rural Fund Supply

Chain Monitoring

System: Evidence

from Indonesia and

Lesson Experiences

from South Korea and

Malaysia

First Author International Journal of Supply

Chain Management (IJSCM),

April 2020. ISSN: 2050-7399

(Online), 2051-3771 (Print).

Jurnal Internasional terindeks

Scopus, Copyright ©

ExcelingTech Pub, UK

Publikasi di bulan April 2020

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Correspondin g

author, atau co-

author)

Nama Jurnal, Tahun

terbit, Volume, Nomor, P-

ISSN/E- ISSN

URL artikel (jika ada)

1 Perancangan dan

Penerapan Material

Flow Cost Accounting

untuk Keberlanjutan

Perusahaan PT XYZ

First author Jurnal Manajemen dan

Agribisnis (JMA) Vol. 12 No. 2,

hal 92-105, Juli 2015. Jurnal

terakreditasi nasional peringkat

2 berdasarkan SK Menristek

Dikti No.12/M/Kp/II/2015. No.

DOI: 10.17358/JMA.12.2.92. P-

ISSN: 1693-5853, E-ISSN:

2407-2524

http://journal.ipb.ac.id/index.ph

p/jmagr

2 Green Concepts and

Material Flow Cost

Accounting

Application for

Company

Sustainability

First author Indonesian Journal of Business

and Entrepreneurship (IJBE)

Vol. 3 No. 1 p 43-51, Januari

2017. Jurnal terakreditasi

nasional peringkat 2 berdasarkan

SK Menristek Dikti No.

32a/E/KPT/2017. No. DOI:

10.17358/IJBE.3.1.43. P-ISSN:

2407-5434, E-ISSN: 2407-7321.

https://journal.ipb.ac.id/index.p

hp/ijbe/index

3 FAKTOR-FAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI

SISTEM

PENGAWASAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

(STUDI KASUS

WILAYAH

KABUPATEN

BOGOR)

First author JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi

Fakultas Ekonomi) Vol. 5 No. 1,

Juni 2019, Hal. 1-10, P-ISSN:

2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

https://journal.unpak.ac.id/index

.php/jiafe

4. Monitoring System on Village Fund: Synergy Between Communities and Regulators (Case Study on Bogor District Government).

First author Journal of Humanities and Social Studies (JHSS) volume 03, No. 02, bulan September 2019, halaman 54 – 59,

https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss/article/view/1456

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Correspondin g

author, atau co-

author)

Nama Jurnal, Tahun

terbit, Volume, Nomor, P-

ISSN/E- ISSN

URL artikel

(jika ada)

1

Monitoring System of

Village Fund

Allocation By Village

Officials

First author ANIMH International

Conference on Research

Advances in Engineering,

ICT, Basic and Applied

Sciences (EIBA-Nov-2018)

October 09

Perolehan KI

No

Judul

KI

Tahun

Peroleha

n

Jenis KI

Nomor Status KI

(terdaftar/granted

)

URL (jika ada)

1

Material Flow Cost Accounting

Approach For Sustainable

Supply Chain Management

System

10 Oktober

2019

Ciptaan di

bidang ilmu

pengetahuan,

seni dan sastra

EC002019753

43

Terdaftar di Dirjen

Kekayaan

Intelektual

Kementerian

Hukum dan HAM

2

D. ANGGOTA PENGUSUL 1

Nama Dwi Meyliani Riswanti, SE., M.Ak

NIDN/NIDK -

Pangkat/Jabatan Asisten Program Studi

E-mail Dmeyliani79@gmail.com

ID Sinta -

h-Index -

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Corresponding

author, atau

co-author)

Nama Jurnal, Tahun terbit,

Volume, Nomor, P-ISSN/E-

ISSN

URL artikel (jika ada)

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Corresponding

author, atau

co-author)

Nama Jurnal, Tahun terbit,

Volume, Nomor, P-ISSN/E-

ISSN

URL artikel (jika ada)

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

No

Judul Artikel

Peran (First

author,

Correspondin

g author,

atau co-

author)

Nama Jurnal, Tahun

terbit, Volume, Nomor, P-

ISSN/E- ISSN

URL artikel (jika ada)

Buku

No

Judul Buku Tahun

Penerbitan

ISBN

Penerbit

URL (jika ada)

Perolehan KI

No

Judul KI Tahun

Perolehan

Jenis KI

Nomor Status KI

(terdaftar/granted)

URL (jika ada)

PERSETUJUAN USULAN

Tanggal Pengiriman

Tanggal Persetujuan Nama Pimpinan

Pemberi Persetujuan

Sebutan Jabatan Unit Nama Unit Lembaga

Pengusul

LAMPIRAN II Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rochman Marota

NIDN : 0413027701

Jabdik/ Golongan : Asisten Ahli /III B

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :

“Analisis Penerapan SAK EMKM pada BUMDes Kembang Kuning Klapanunggal Kab. Bogor”

yang diusulkan dalam skema Penelitian Hibah Internal Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan untuk

tahun anggaran 2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya

penugasan yang sudah diterima ke pihak Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bogor, 14 Desember 2019

Yang menyatakan,

Rochman Marota, SE.Ak.MM.CA.CPA

NIP 1.0416 031 737