1. Hukum kontrak RK QS Kontrak 1 Final ok.pptx
143
HUKUM DAN ADMINISTRASI KONTRAK 1 Disusun oleh Wahyu Hendrastomo Fakultas Teknik - Jurusan Sipil Universitas Pancasila 2014 - 2015 REGULER KHUSUS
description
Hukum Kontrak Konstruksi
Transcript of 1. Hukum kontrak RK QS Kontrak 1 Final ok.pptx
HUKUM DAN ADMINISTRASI KONTRAK 1
Disusun oleh
Wahyu HendrastomoFakultas Teknik - Jurusan Sipil
Universitas Pancasila2014 - 2015
REGULER KHUSUS
2
TUJUAN
Tujuan Umum
Secara umum mata kuliah ini memberikan pengetahuan
tentang dasar atau prinsip kontrak, cara penyusunan , macam
macam standart format kontrak yang ada dan aplikasinya. Di
dalam mata kuliah ini juga akan mencakup mengenai aturan
alokasi resiko dalam kontrak serta aspek hukum lainnya yang
mempengaruhinya.
3
Tujuan Khusus
1. Tujuan mata kuliah ini memberikan wawasan mengenai hukum
kontrak kepada para mahasiswa sehingga dapat membuat
kontrak atau menyusun kontrak
2. Memberikan wawasan atas format standart kontrak yang
berlaku atau digunakan di dalam kontrak konstruksi
3. Memberikan gambaran mengenai aturan yang ada yang terdapat
dalam Undang undang Jasa Konstruksi, termasuk aturan yang
berlaku mengenai pelelangan dan sistem pelelangan.
Metode dan strategi Proses Perkuliahan
Metode Problem Based Learning (PBL)
(metode belajar bukan mengajar)
Strategi pembelajaran kombinasi :
perkuliahan 5%
tugas 35%
UTS 30%
UAS 30%
Total pertemuan 11 kali pertemuan
Strategi perkuliahan,
mahasiswa diminta untuk mencari bahan tambahan
sesuai dengan TUK dan TIK (materinya)
membaca
memahami pokok bahasan
4
Teknik perkuliahan
pemaparan materi
tanyajawab
diskusi (belajar 2 arah)
Strategi tutorial
mahasiswa mengerjakan tugas (pribadi dan kelompok)
berdiskusi di kelas
presentasi power point
5
materi perkuliahan
Pendahuluan
Pengertian, Tujuan Dan Definisi Hukum
Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia
Subyek Hukum
Sistem Hukum Common Law
Pembagian Hukum
6
Hukum Kontrak
Pengertian Hukum Kontrak
Asas-Asas Kontrak/Perjanjian
Bentuk Kontrak
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Pemutusan Kontrak
Guideline Of Loan
Pelaksanaan Pekerjaan (Pengerjaan Proyek)
Perselisihan
Kontrak Kerja Konstruksi
Definisi Kontrak Kerja Konstruksi
Definisi Dalam Uu No, 18 Tahun 1999
Pelelangan 7
PENGERTIAN/DEFINISI.
1. PERJANJIAN ATAU KONTRAK ADALAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA
SUBYEK HUKUM YANG SATU DENGAN SUBYEK HUKUM YANG LAIN
DALAM BIDANG HARTA KEKAYAAN, DIMANA SUBYEK HUKUM YANG
SATU BERHAK ATAS PRESTASI DAN SUBYEK HUKUM YANG LAIN
BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN PRESTASINYA SESUAI
DENGAN YANG TELAH DISEPAKATINYA.
2. HUKUM KONTRAK ADALAH KESELURUHAN DARI KAIDAH-KAIDAH
HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA PIHAK
ATAU LEBIH BERDASARKAN KATA SEPAKAT UNTUK MENIMBULKAN
AKIBAT HUKUM. 8
UNSUR-UNSUR YANG TERCANTUM DALAM PENGERTIAN PERJANJIAN ATAU KONTRAK TERSEBUT, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. ADANYA HUBUNGAN HUKUM.
2. ADANYA SUBYEK HUKUM.
3. ADANYA PRESTASI.
4. DIBIDANG HARTA KEKAYAAN.
9
SISTEM PENGATURAN HUKUM KONTRAK
SISTEM PENGATURAN HUKUM KONTRAK MENGENAL SISTEM YANG TERBUKA, ARTINYA BAHWA SETIAP ORANG BEBAS UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN, BAIK YANG SUDAH DIATUR MAUPUN YANG BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.
HAL INI DAPAT DISIMPULKAN DARI KETENTUAN PASAL 1338 AYAT (1) KUH PERDATA
10
PASAL 1338 AYAT (1) MEMBERI KEBEBASAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK :
1. MEMBUAT ATAU TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN.
2. MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN SIAPAPUN.
3. MENENTUKAN ISI PERJANJIAN, PELAKSANAAN, DAN PERSYARATANNYA.
4. MENENTUKAN BENTUKNYA PERJANJIAN, YAITU
SECARA TERTULIS MAUPUN SECARA LISAN11
Para pihak terikat dengan kesepakatan yang mereka buat.› Sepakat bagaimana berbagi sesuatu› Mengatasi perselisihan di kemudian hari› Memindahkan hak dan kewajiban › Memutuskan kapan masing-masing pihak bertanggung jawab
Kesepakatan yang dibuat akan terikat oleh waktu dan waktunya terikat sesuai yang disepakati
Mengapa orang membuat kontrak
TERBENTUKNYA SUATU KONTRAK
SUATU KONTRAK DILAHIRKAN PADA DETIK TERCAPAINYA SEPAKAT, YAITU
PADA DETIK DITERIMANYA SUATU PENAWARAN. APABILA SESEORANG
MELAKUKAN PENAWARAN (OFFERTE) DAN PENAWARAN TERSEBUT DITERIMA
OLEH ORANG LAIN.
SECARA TERTULIS, ARTINYA ORANG LAIN TERSEBUT MENULIS SURAT BAHWA
IA MENERIMA PENAWARAN TERSEBUT.
MAKA YANG DIANGGAP LAHIRNYA SEPAKAT ADALAH PADA SAAT PIHAK YANG
MELAKUKAN PENAWARAN MENERIMA JAWABAN SECARA TERTULIS
TERSEBUT.
13
ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK.
1. ASAS KONSENSUALISME;
PERJANJIAN SUDAH SAH, DALAM ARTI MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT, APABILA SUDAH TERCAPAI SEPAKAT MENGENAI HAL-HAL YANG POKOK DALAM PERJANJIAN DAN TIDAK DIPERLUKAN SUATU FORMALITAS
14
2. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.
ADALAH SUATU ASAS YANG MEMBERI KEBEBASAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK :
A. MEMBUAT ATAU TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN;B. MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN SIAPAPUN;C. MENENTUKAN ISI PERJANJIAN, PELAKSANAAN
DAN PERSYARATANNYA;D. MENETUKAN BENTUKNYA PERJANJIAN, YAITU
SECARA TERTULIS ATAU LISAN.
15
3. ASAS ITIKAD BAIK.
SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH OLEH KEDUA BELAH PIHAK HARUS DILAKSANAKAN DENGAN IKTIKAD BAIK, JANGAN SAMPAI PELAKSANAANNYA MELANGGAR KEPATUTAN, KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM.
ASAS IKTIKAD BAIK MERUPAKAN ASAS BAHWA PARA PIHAK, YAITU KREDITUR DAN DEBITUR, HARUS MELAKSANAKAN SUBSTANSI KONTRAK BERDASARKAN KEPERCAYAAN ATAU KEYAKINAN YANG TEGUH ATAU KEMAUAN BAIK DARI PARA PIHAK.
16
4. ASAS KEPRIBADIAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG YANG
AKAN MELAKUKAN DAN ATAU MEMBUAT KONTRAK HANYA UNTUK KEPENTINGAN PERSEORANGAN SAJA.
HAL INI ADA PENGECUALIANNYA YAITU :
A. PERJANJIAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA.
B. PERJANJIAN DISAMPING UNTUK DIRI SENDIRI, DAPAT
JUGA UNTUK KEPENTINGAN AHLI WARISNYA, DAN
ORANNG-ORANG YANG PERNAH MEMPEROLEH HAK DARI
PADANYA.
17
5. ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAU ASAS PACTA SUNT SERVANDA.
ASAS INI MERUPAKAN ASAS BAHWA HAKIM ATAU PIHAK KETIGA HARUS MENGHORMATI SUBSTANSI KONTRAK YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK, SEBAGAIMANA LAYAKNYA SEBUAH UNDANG-UNDANG.
MEREKA TIDAK BOLEH MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP SUBSTANSI KONTRAK YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK.
18
KONTRAK
Definisi Kontrak Adalah Kesepakatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku.
Pengertian
o Arti Kontrak Atau Perjanjian Adalah Suatu Peristiwa Kesepakatan Antara Dua Pihak Atau Lebih Untuk Melaksanakan Sesuatu Hal Yang Disetujui Oleh Mereka.
o Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pengertian Perjanjian Adalah Suatu Perbuatan Dimana Satu Atau Lebih Mengikatkan Dirinya Terhadap Satu Orang Atau Lebih.
Arti Penting Suatu Kontrak Adalah Untuk Mengetahui Perikatan Apa Yang Dilakukan Dan Kapan Serta Dimana Kontrak Tersebut Dilakukan
20
PEMAHAMAN ISTILAH
1. Kontrak : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih
2. Prime Cost : sejumlah biaya yang disediakan dan termasuk
dalam kontrak, untuk pekerjaan yang telah
ditentukan, umumnya dikerjakan oleh NSC
3. Nominated Sub Contractor (NSC) : sub kontraktor yang
ditunjuk langsung oleh Pihak I untuk pekerjaan
tertentu yang telah ditetapkan
4. Eskalasi harga : perubahan/kenaikan harga sesuai kondisi
pasar
21
5. Klaim : suatu permintaan akan tambahan harga kontrak, atau
waktu pelaksanaan, atau kompensasi atas terjadinya hal-hal
yang bukan kesalahan satu pihak dan merugikan pihak
tersebut
6. Sengketa kontrak : perselisihan/perbedaan pendapat antara pihak
I dan Pihak II yang tidak dapat disepakati atas hal-hal tentang
pelaksanaan kontrak
7. Penyelesaian sengketa : upaya mencapai kesepakatan antara
dua pihak melalui musyawarah, atau lembaga
peradilan, atau alternatif penyelesaian sengketa
8. Arbitrase : peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara
sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa
22
Dokumen Kontrak secara lengkap terdiri atas :
a. Dokumen Tender, meliputi :- Undangan tender- Petunjuk kepada peserta tender- Formulir penawaran dan lampirannya- Syarat-syarat umum dan khusus- Speseifikasi Tehnik- Gambar Tender- Daftar item dan kuantitas pekerjaan- Addendum
b. Surat Penunjukan c. Surat Perjanjian d. Syarat-syarat Perjanjian e. Rincian Pekerjaan dan Harga f. Dokumen lain : Berita Acara Aanwijzing (Risalah Penjelasan), Berita Acara Klarifikasi, data penyelidikan tanah, dan lain-lain
23
ANATOMI / ISI KONTRAK• Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang :
1. Para Pihak : - Nama Instansi / Badan Usaha atau Usaha Orang Perorangan
- Nama Wakil / Kuasa atau Sertifikat Keahlian dan ketrampilan bila Usaha Perorangan- Tempat kedudukan dan alamat usaha
2. Rumusan pekerjaan :
- Pokok-pokok pekerjaan- Volume pekerjaan- Nilai pekerjaan, dan ketentuan untuk penyesuaian harga- Pekerjaan tambah kurang- Tata cara penilaian hasil pekerjaan untuk pembayaran- Jangka waktu pelaksanaan
24
3. Pertanggungan
• Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa :
- Pembayaran uang muka - dengan jaminan uang muka - Pelaksanaan pekerjaan
- Hasil pekerjaan
- Tenaga kerja
- Tuntutan pihak ketiga
- Kegagalan bangunan
- dengan jaminan pelaksanaan - dengan ditahan sebagian pembayarannya (retensi)- dengan asuransi tenaga kerja
- dengan jaminan asuransi
- dengan jaminan asuransi
• Dalam pertanggungan diatas dicantumkan :
- Nilai jaminan / pertanggungan- Jangka waktu pertanggungan- Prosedur pencairan / pengembalian jaminan- Hak & kewajiban masing-masing pihak
25
• Jenis pertanggungan yg menjadi kewajiban Pengguna Jasa :
- Pengguna Jasa Non Pemerintah, dengan jaminan Bank atau bentuk lain yang disepakati para pihak
- Pengguna Jasa Pemerintah, dengan dokumen ketersediaan anggaran
4. Tenaga Ahli
- Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli
- Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli
- Jumlah tenaga ahli
26
5. Kewajiban & Hak masing-masing pihak
- Kewajiban & Hak Pengguna Jasa
- Kewajiban & Hak Penyedia Jasa
6. Cara Pembayaran
- Volume fisik pekerjaan yang bisa dibayar
- Cara/tahapan pembayaran hasil pekerjaan
- Jangka waktu pembayaran
- Denda keterlambatan pembayaran
- Besarnya potongan retensi, angsuran pengembalian uang muka
27
7. Pekerjaan tambah dan kurang
- Definisi pekerjaan tambah kurang- Dasar timbulnya pekerjaan tambah kurang- Dampaknya terhadap harga kontrak- Dampaknya terhadap waktu pelaksanaan- Cara pembayaran pekerjaan tambah
28
8. Ketentuan mengenai cidera janji (wan prestasi)
a. Bentuk cidera janji• oleh Penyedia Jasa
- tidak menyelesaikan pekerjaan- tidak memenuhi mutu, kuantitas- tidak menyerahkan hasil pekerjaan
• oleh Pengguna Jasa- terlambat serahkan lahan, sarana pelaksanaan
- terlambat membayar- tidak membayar
b. Bila satu pihak cidera janji, pihak lainnya mendapat kompensasi berupa antara lain :
- perpanjangan waktu- penggantian biaya- pemberian ganti rugi- perbaikan hasil pekerjaan
29
9. Penyelesaian perselisihan• memuat ketentuan :
10.Ketentuan mengenai pengakhiran/pemutusan kontrak
• bentuk pemutusan yang disepakati, atau pemutusan sepihak
• kewajiban dan hak masing-masing pihak sebagai konsekuensi dari adanya pemutusan kontrak
- penyelesaian menggunakan lembaga peradilan, yaitu melalui pengadilan sesuai Hukum Acara Perdata, atau Pengadilan Niaga
- penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu melalui upaya mediasi atau konsiliasi, atau arbitrase
• perlu diyakini meskipun terjadi pemutusan kontrak, tetapi hasil pelaksanaan (outcome) bisa difungsikan
30
11.Ketentuan mengenai keadaan memaksa (force majeure)
• risiko-risiko khusus yg disepakti sebagai keadaan memaksa
12.Kewajiban para pihak dalam hal kegagalan bangunan• jangka waktu pertanggung jawaban kegagalan bangunan
• bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan
• kewajiban & hak masing-masing pihak bila terjadi keadaan memaksa
13.Ketentuan mengenai perlindungan pekerja• kewajiban memenuhi ketentuan perundangan
• bentuk tangung jawab dalam perlindungan pekerja
31
14.Ketentuan mengenai aspek lingkungan• kewajiban memenuhi ketentuan perundangan
• bentuk tangung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia
15.Ketentuan-ketentuan lain diantaranya :• mengenai hak atas kekayaan intelektual (hak cipta/paten)• mengenai pemberian insentif
• mengenai sub penyedia jasa (sub kontraktor) dan pemasok
• mengenai penggunaan dua bahasa
• bahwa kontrak konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku
32
Perubahan Perjanjian• Perjanjian Amandemen (amendment contract)
- bila ada satu atau lebih ketentuan harus dirubah
(misalnya perubahan waktu pelaksanaan)
• Perjanjian Addendum (addendum contract)- bila ada tambahan ketentuan baru
(misalnya tambahan biaya eskalasi)
• Perjanjian Suplemen (supplementary contract)- bila ada tambahan ketentuan diluar substansi kontrak
33
Kesalahan memenuhiketentuan kontrak
Menimbulkan risiko biaya tanpa imbalan pendapatan
Perlu disadari bahwa ada konsekuensi :
Bagi Pihak II :
Kesalahan memenuhiketentuan kontrak
Bagi Pihak I :
Menimbulkan risiko klaimdari Pihak II ( menambah Anggaran/budget )
34
Agar hal tersebut tidak terjadi
1.Menyelenggarakan mutu pelaksanaan yang baik
2. Memahami & menerapkan ketentuan kontrak
Perjanjian = undang-undang bagi pihak- pihak yang membuat
Jangan lupa :
35
SUBSTANSI /ISI KONTRAK YANG PERLU DIWASPADAI
1. Pembayaran
Pembayaran berdasarkan bagian pekerjaan yang harus selesai penuh (sistim mile – stone)
Pembayaran sistim progres payment dengan nilai besar 25 %, 50 %. 75 %, 100 %
Tidak ada uang muka
Jaminan pembayaran
36
2. Pekerjaan tambah kurang
- Didalam menangani pekerjaan tambah kurang perlu diperhatikan :
a. Segera konfirmasi perubahan tersebut sehingga formal / sahb. Dibuat analisis dampak pekerjaan tambah kurang tersebut pada harga dan waktu kontrak
c. Segera ajukan perubahan biaya sampai final
d. Setelah secara legal disetujui baru pekerjaan tambah kurang dilaksanakan (idealnya begini)
37
3. Sanksi dan Denda
Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan (satu permil sehari) diberi batas maksimum 5% dari nilai kontrak
Bila denda keterlambatan diterapkan secara parsial, harus manjadi perhatian untuk tidak dilanggar
Perlu mencantumkan kompensasi untuk keterlambatan pembayaran
Perlu dicantumkan ketentuan batas keterlambatan pembayaran dengan sanksi Penyedia Jasa menghentikan kegiatan dan segala risiko ditanggung Pengguna Jasa
38
4. Penyelesaian sengketa
Perlu dicantumkan klausul tentang penyelesaian sengketa :
Penyelesaian melalui BANI, atau melalui arbitrasi dan menggunakan aturan BANI, atau
Penyelesaian dengan mediasi (melalui mediator) atau dengan konsiliasi (melalui konsiliator), atau
Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri
Pengguna jasa adalah
orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menggunakan layanan jasa konstruksi;
Penyedia jasa adalah
orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
Kontrak kerja konstruksi adalah
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
Kegagalan bangunan adalah
keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
UU 18 tahun 1999 (UU jasa konstruksi ) BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 25 (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Pasal 26 (1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. (2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.
Pasal 27
Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.
Pasal 28
Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 22
(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :
a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan
kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
; j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan; l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. (3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif. (5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub-penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku. (6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. (7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa. (8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Terbentuknya suatu KontrakPIHAK I
pengguna jasa
PIHAK IIpenyedia jasa
keinginan&
persyaratan
keinginan&
persyaratan
s e p a k a t PERJANJIANKONTRAK
PRINSIP DASAR PERJANJIAN
Penjelasan Prinsip Itikad Baik Antara Lain :
• Saling Percaya
• Jujur Tanpa Menonjolkan Kepentingan Masing-masing Pihak
• Jika Ada Salah Satu Pihak Merasa Dirugikan Diupayakan Tindakan Terbaik Utk
Mengatasinya
Penjelasan prinsip kesetaraan dalam
Hak dan kewajiban;
Adil (fair);
Hubungan kerja yang terbuka, timbal balik dan sinergis;
Konsisten memposisikan diri sesuai fungsi.
SYARAT MINIMUM DALAM PERJANJIANPP 29/2000 Pasal 23 ;
1. Penjelasan Para Pihak;
2. Lingkup Kerja, Nilai, Waktu Yang Rinci;
3. Masa Pertanggungan & Atau Pemeliharaan Tanggungjawab Penyedia;
4. Tenaga Ahli, Kualifikasi, Jumlah;
5. Hak Dan Kewajiban Setiap Pihak;
6. Prosedur Pelaksanaan Administrasi, Pembayaran;
7. Cidera Janji, Ketentuan Dan Sanksi
8. Penyelesaian Perselisihan, Tatacara;
9. Pemutusan Kontrak Dan Ketentuannya;
10. Keadaan Kahar , Kejadian Di Luar Kemampuan Para Pihak;
11. Kegagalan Bangunan, Ketentuan Bagi Pengguna/Penyedia Jasa;
12. Perlindungan Pekerja, Kesehatan & Keselamatan Serta Jaminan Sosial.
BENTUK KONTRAK
a. Kontrak lump sum (lump sum contract) Nilai kontrak tetap sepanjang lingkup pekerjaan tidak berubah (perub.
gambar dan atau spesifikasi) Kuantitas RAB hanya pedoman menghitung harga penawaran dan
pembayaran
b. Kontrak harga satuan (unit price contract) Kuantitas pek. dihitung bersama, harga satuan tidak berubah Kuantitas RAB ditetapkan Pihak I sebagai dasar menghitung harga penawaran c. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan
Yang banyak digunakan antara lain :
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkandan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa
1. M
asa
Per
siap
an
Masa Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
BAGAN ADMINISTRASI KONTRAK KONSTRUKSI
Masa Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi
Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi
Masa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
2. M
asa
Pel
aksa
naan
3.
Mas
a P
emel
ihar
aan
Masa Pengadaan Barang dan Jasa
Pengumuman pelaksanaan B/J setelah ada DIPA APBN/APBD (Perpres 70/2012 psl 73)
DIPA tdk ditetapkan kurang dari nilai pengadaan, proses pemilihan dibatalkan (psl 73)
Pre Award Meeting (Kepmen Kimpraswil no. 349/KPTS/M/2004 Bab IV.A.14a)
Peninjauan lapangan utk memperjelas dokumen pengadaan (Perpres 70/2012 Psl 77)
BA penjelasan dan addendum dokumen pengadaan (Perpres 70/2012 Psl 77)
Jaminan Penawaran berlaku sejak penawaran sampai dengan SPPBJ, jika mengundurkan diri setelah menerima SPPBJ maka jaminan dicairkan disetor ke kas negara dan black list 2 tahun (psl 85)
1. Masa Persiapan
Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Tanda tangan kontrak 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ (Perpres 70/2012 Psl 62, 1i)
Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah diterbitkan SPPBJ (surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (Perpres 70/2012. Psl 70 ayat (3), sebesar 5% dari Nilai kontrak
Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak ttd kontrak sampai PHO
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan sertifikat garansi atau setelah penyerahan jaminan pemeliharaan (Perpres 70/2012. Psl 70 ayat (3), sebesar 5% dari Nilai kontrak
Uang muka diserahkan sebesar maksimal 20% (Perpres 70/2012 Psl 62, 1i)
Pre Construction Meeting
2. Masa Pelaksanaan
a. Masa Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Pelaksanaan Pekerjaan
Jaminan pelaksanaan berlaku
Jika kondisi lapangan berbeda dgn gambar dalam dokumen kontrak diadakan Field survey antara pengguna jasa, penyedia jasa dan konsultan untuk membandingkan dokumen kontrak dan gambar untuk kebutuhan lapangan
1. perubahan kontrak ,
2. menambah/mengurangi volume,
3. menambah/mengurangi jenis pekerjaan,mengubah spesifikasi sesuai kebutuhan lapangan,
4. mengubah jadwal pelaksanaan (pasal 87), berlaku untuk kontrak harga satuan. Tidak melebihi harga satuan dan tersedia anggaran sesudah mendapatkan persetujuan dari yang berwenang (KPA/PA)
2. Masa Pelaksanaan
b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
PEMELIHARAAN PELAKSANAAN
Jaminan pemeliharaan diserahkan penyedia jasa setelah PHO sebesar 5% dari nilai kontrak (Perpres 70/2012 psl 71)
Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
Jaminan Pemeliharaan akan dipakai oleh Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan pemeliharaan
3. Masa Jaminan akibat Kontrak
Srt
Pen
un
juka
n P
enye
dia
BJ
Td
tan
gan
Ko
ntr
ak
Jam
n P
elak
san
aan
dis
erah
kan
< 14 hk
SP
MK
S
ura
t P
enye
rah
an L
apan
gan
Masa berlakuPenawaran
Pem
erik
asan
B
ersa
ma
30 hr
Masa Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharan dikembalikan
Jaminan Pelaksanaan berlaku
Asuransi
Retensi/Jaminan Pemeliharan
> 6 bl pek. permanen> 3 bl pek. semi permanen
14 hr
Denda keterlambatan(1 0/00 x NK)/hari
Pre
Co
nst
r M
eeti
ng
Mobilisasi
SKEMA PELAKSANAAN ADMINISTRASI KONTRAK
Perlindungan Kegagalan Bangunan 10 Th
Saat paling lambat mulai waktu pelaksanaan kontrak dicantumkan dalam SPMK
PHO FHOU
ang
m
uka
Keterlambatan
Program Mutu
Pre
Aw
ard
Mee
tin
g/
Rap
at P
ra K
on
trak
Masa Persiapan Pelaksanaan
Jaminan Penawaran
Jaminan Sanggah Banding
Masa Pemeliharaan
SURAT JAMINAN (PERPRES 70/2012 PSL 1)
• Penyedia Jasa Menyerahkan Jaminan Kpd Pengguna Jasa Sebgmana
Dipersyaratkan Dalam Dok Pengadaan/Kontrak (Perhatikan Format Dan
Isinya)
• Surat Jaminan Harus Dikonfirmasi Sec Tertulis Keabsahannya Kepada
Lembaga Penerbit Surat Jaminan.
• Bersifat Mudah Dicairkan Lembaga Penerbit Surat Jaminan Harus Bersedia
Mencairkan Tanpa Syarat (Unconditional), Dan Dinyatakan Secara Tertulis.
• Lembaga Penerbit Jaminan Harus Mendapat Izin Dari Men Keu.
• Asli Surat Jaminan Harus Disimpan Oleh PPK.
• Bila Terjadi Perubahan Kontrak, Surat Jaminan Harus Disesuaikan.57
Pembayaran Prestasi Kerja (Perpres 70/2012,psl 89)
1) Dapat diberikan kepada Penyedia dalam bentuk:
a) Pembayaran bulanan;
b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)
c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda (bila ada) serta pajak.
1) PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
b) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d) Mengubah jadwal pelaksanaan
2) Pekerjaan tambah
a) Tidak melebihi 10% dari harga kontrak awal
b) Tersedia anggaran
Perubahan Kontrak (Perpres 70/2012, psl 88)
DASAR HUKUM PERUBAHAN KONTRAK
(Sumber : Perpres No. 70 Tahun 2012, Pasal 87 Angka 1)
Dalam Hal Terdapat Perbedaan Antara Kondisi Lapangan
Pada Saat Pelaksanaan, Dengan Gambar Dan/Atau
Spesifikasi Teknis Yang Ditentukan Dalam Dokumen
Kontrak, PPK Bersama Penyedia Barang/Jasa Dapat Melaku-
kan Perubahan Kontrak.
DASAR HUKUM PERUBAHAN KONTRAK
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-pk03a Bab X SSUK B.4 34.2)
a) Perubahan Pekerjaan Disebabkan Oleh Sesuatu Hal Yang Dilakukan
Oleh Para Pihak Dalam Kontrak Sehingga Mengubah Lingkup
Pekerjaan Dalam Kontrak;
b) Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Akibat Adanya Perubahan
Pekerjaan;
c) Perubahan Harga Kontrak Akibat Adanya Perubahan Pekerjaan,
Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan.
DASAR HUKUM PERUBAHAN KONTRAK
(SE No. 18/SE/Db/2012)
Kekurang Cermatan Kuantitas Pekerjaan Maupun Kondisi Lapangan Yang
Berbeda Dengan Desain Yang Tersedia.
Ketentuan Kontrak Terkait Perubahan Hanya Mengatur Antara Penyedia
Jasa Dengan PPK Selaku Pengguna Jasa.
Hal-hal Yang Berbeda Dan Di Luar Kewenangan PPK, Maka Perlu Diatur
Sesuai Hirarki Kewenangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
LINGKUP PERUBAHAN KONTRAK
(SUMBER : PERPRES NO. 70 TAHUN 2012, PASAL 87 ANGKA 1)
1. Menambah Atau Mengurangi Volume Pekerjaan Yang Tercantum Dalam Kontrak;
2. Menambah Dan/Atau Mengurangi Jenis Pekerjaan;
3. Mengubah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sesuai Dengan Kebutuhan Lapangan,
Atau;
4. Mengubah Jadwal Pelaksanaan.
LINGKUP PERUBAHAN KONTRAK
(Sumber : Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2012)
Lingkup Perubahan Kontrak Meliputi 4 (Empat) Jenis;
a. Balance Change Order (BCO), Pergeseran Volume Antar Mata
Pembayaran.
b. Perubahan Kontrak Karena Timbulnya Mata Pembayaran Baru.
c. Perubahan Kontrak Karena Perubahan Waktu.
d. Perubahan Kontrak Karena Perubahan Desain Yang Mengakibatkan
Dan/Atau Tidak Mengakibatkan Perubahan Nilai Kontrak.
Force Majeure, keadaan kahar, keadaan memaksaSituasi atau peristiwa yang terjadi di luar batas kemampuan dan dugaan manusia.
Keadaan kahar di kontrak
Keadaan kahar (bahasa Perancis berarti "kekuatan yang lebih besar")
adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
Keadaan kahar (force majeure) ada tujuh. Berikut yang dapat digolongkan sebagai *Keadaan Kahar* dalam *Kontrak* Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. bencana alam;
Yang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
b. bencana non alam;
Yang termasuk bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
c. bencana sosial;
Yang termasuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
d. pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS.
Pasal 91
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
a) Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b) Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
c) Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia dengan ketentuan:
a) PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yg diajukan oleh Penyedia
b) Untuk Usaha Kecil, paling tinggi 30% dari nilai Kontrak
c) Untuk Bukan Usaha Kecil , paling tinggi 20% dri nilai Kontrak ararial
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja
(Perprs 70/2012, psl 88)
d) Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
(1) 20% dari Kontrak tahun pertama; atau
(2) 15% dari nilai kontrak
e) Uang muka yg telah diberikan kepada Penyedia harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persertujuan PPK.
f) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
1. Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPMK, diikuti oleh direksi pekerjaan, direksi teknis, unsur perencanaan dan penyedia jasa.
2. Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Membahas :a. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal:
1) Program mutu2) Organisasi kerja 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan 4) Metode pekerjaan 5) Keselamatan kerja 6) Pekerjaan tambah kurang;7) Penyelesaian perselisihan;8) Pemeliharaan pekerjaan;9) Kompensasi;10) Denda; 11) Pemutusan kontrak;12) Dan lain-lain yang dinilai perlu.
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK(PRE CONSTRUCTION MEETING)
(Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004, Bab VI, K, 1) Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-PK01A Bab X B.1. Pasal 23 )
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal:1) Organisasi kerja;2) Tata cara pengaturan pekerjaan (PCM,SCM);3) Jadual pelaksanaan pekerjaan;4) Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;5) Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan dan pembuatan shop
drawing;6) Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat
mengenai rencana kerja; 7) Penyusunan program mutu;8) Buku Harian, Laporan dan lain-lain yang dinilai perlu.
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara.
MULAI SPMK
UNDANGAN PCM
MENYEPAKATI AGENDA PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
MENYEPAKATI HASIL PEMBAHASAN
MENYUSUN dan MENANDATANGANI BERITA ACARA
MENGANALISIS HASIL PEMBAHASAN THDP PERUBAHAN KONTRAK
KEGIATAN LAIN PERUBAHAN KONTRAK
Terbukti Ya
Tidak
SELESAI
BERITA ACARA PCM
DISTRIBUSI BERITA ACARA
BAGAN ALIR PCM (BBPJN IV/PSP3/PP/12
SHOW CAUSE MEETING (SCM) (Rapat Pembuktian)
KONTRAK KRITIS :Periode I Fisik : 0 – 70 % Terlambat > 10 %Periode II Fisik : 70 – 100 % Terlambat > 5 % Atau < 5% Dan Akan
Melampaui TA
MEKANISME :SCM Tahap I : Uji Coba I BA SCM Tahap ISCM Tahap II : Uji Coba 2 BA SCM Tahap IISCM Tahap III : Uji Coba 3 BA SCM Tahap III
KESEPAKATAN PIHAK KETIGA (apabila Kontrak mengatur) Penyedia jasa tetap bertanggung jawab Pihak ketiga ditentukan pengguna jasa atau atas usulan penyedia jasa Pihak ketiga dibayarkan secara langsung Selisih harga tanggung jawab penyedia jasa Dituangkan dalam adendum kontrak
PERMASALAHAN
Tidak adanya laporan harian
Tidak dilakukan rapat mingguan, bulanan maupun triwulanan
Pelaksanaan rapat mingguan sekedar basa basi
o Hanya sekedar memenuhi ketentuan kontrak
o Tidak dibahas penyelesaian masalah pelaksanaan (keterlambatan, hambatan, usulan kontraktor, dls
SCM terlambat dilaksanakan
Pekerjaan uji coba diberikan hanya sekedar basa basi bukan untuk menunjukkan peningkatan kemampuan kontraktor untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan
Hasil pelaksanaan uji coba tidak dievaluasi secara berkeahlian.
Kegagalan pelaksanaan uji coba SCM Tahap III tidak dilanjutkan dengan pemutusan kontrak yang seharusnya dilakukan.
SHOW CAUSE MEETING
KEPUTUSAN FINAL
SCM TK I
KRITIS
PERINGATAN I
THREE PARTIES
PEMUTUSAN KONTRAK
TEST CASE I LANJUT
Ya
Tidak
PERINGATAN II
PERINGATAN III
LANJUT
LANJUT
SCM TK II
SCM TK III
TEST CASE II
TEST CASE III
Ya
Tidak
Ya
Tidak
PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENGGUNA JASAPERMEN PU NO. 07/PRT/M/2011- BUKU –PK 04A BAB VII SSUK B.6.38.4.G)
• Denda Keterlambatan Sudah Melampaui 5% Dari Nilai Kontrak
• Penyedia Barang/Jasa Lalai/ Cidera Janji , Tidak Memperbaiki Kelalaiannya Dalam Jangka Waktu
Yang Ditetapkan
• Penyedia Jasa Tanpa Persetujuan Pengawas Pekerjaan, Tidak Memulai Pelaksanaan Pekerjaan
• Penyedia Jasa Menghentikan Pekerjaan Selama 28 Hari Dan Penghentian Ini Tidak Tercantum
Dalam Program Mutu Serta Tanpa Persetujuan Pengawas Pekerjaan
• Penyedia Jasa Pailit
• Penyedia Jasa Gagal Memperbaiki Cacat Mutu
• Penyedia Jasa Tidak Mempertahankan Keberlakuan Jaminan Pelaksanaan
• Penyedia Barang/Jasa Gagal Pada Uji Coba (SCM) Tingkat III
• Penyedia Barang/Jasa Terbukti Melakukan KKN, Pemalsuan Data Dalam Prosess Pengadaan
• Pengaduan Tentang Penyimpangan Prosedur, Dugaan KKN Dinyatakan Benar
• Akibat Keadaan Kahar.
PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA JASAPERMEN PU NO. 07/PRT/M/2011- BUKU –PK 04A BAB VII SSUK B.6.38.4.H
• Perintah Penundaan Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Ditarik Selama 28 Hari
• PPK Tidak Menerbitkan SPP Untuk Pembayaran Tagihan
• PPK Terlibat Penyimpangan Prosedur , KKN Dan Pelaksanaan Pengadaan
• Akibat Dari Keadaan Kahar , Penyedia Jasa Tidak Dapat Melaksanakan Sebagian
Besar Pekerjaan Selama Masa 60 Hari , Maka Salah Satu Pihak Dapat
Memutuskan Kontrak (Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 Bab VI R 26 G.3)
PENYAMPAIAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK (KEPMEN KIMPRASWIL NO. 349/KPTS/M/2004 BAB VI R 29E DAN 29 F)
• Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak Dgn Pemberitahuan Tertulis Sekurangnya 30 Hari
Sebelum Pemutusan Kontrak
• Pemutusan Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak
Persiapan pemutusan kontrak (Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 Bab VI R 29 g)
Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak
Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan, cara dan waktunya ditentukan oleh PPK
Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PPK
Diadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai data untuk pembayaran
PEMUTUSAN KARENA KESALAHAN PENYEDIA JASA (Perpres 70/2012, Pasal 93)
• Jaminan Pelaksanaan Dicairkan Pengguna Jasa;
• Sisa Uang Muka Harus Dilunasi Oleh Penyedia Jasa Atau Jaminan Uang
Muka Dicairkan;
• Penyedia Jasa Membayar Denda;
• Penyedia Jasa Dimasukkan Ke Dalam Daftar Hitam Selama 2 Tahun.
MULAI Masalah yang memenuhi dasar
pemutusan kontrak Identifikasi dasar pemutusan kontrak
Terbukti
Oleh Penyedia Jasa Oleh Pengguna jasa
Penyampaian rencana pemutusan kontrak secara
tertulis
Persiapan pemutusan kontrak
Pemutusan kontrak
Pelaksanaan Pembayaran
Pemberian sanksi kepada PPK
SELESAI
Ya
Tidak
Penyampaian rencana pemutusan kontrak secara
tertulis
Persiapan pemutusan kontrak
Pemutusan kontrak
Pelaksanaan Pembayaran
Pemberian sanksi kepada Penyedia Jasa
1
2
3
4
5
6
Persiapan pemutusan
kontrak dilakukan
pemeriksaan dan
pengukuran hasil
pekerjaan sebagai dasar
pembayaran
Minimal 30 hari diajukan secara tertulis
BAGAN ALIR PEMUTUSAN KONTRAK (BBPJN IV/PSP3/PP/04
SANKSI KEPADA PENYEDIA JASAPERMEN PU NO. 07/PRT/M/2011- BUKU –PK 04A BAB VII SSUK B.6.38.5)
• Jaminan Pelaksanaan Dicairkan
• Jaminan Uang Muka Harus Dilunasi Oleh Penyedia Barang /Jasa
• Penyedia Barang/Jasa Membayar Denda
• Penyedia Barang/Jasa Dimasukan Dalam Daftar Hitam Oleh PA/KPA Setelah
Mendapat Masukan Dari PPK/ULP/Panitia Pengadaan
Karena kesalahan Penyedia jasa
Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa (Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 Bab VI R 30)
Semua bahan, peralatan , instalasi, pekerjaan sementara dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh pengguna jasa.
HAK & KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
HAK
1. Menghentikan Secara Permanen
Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi
Syarat ;
2. Menolak Usulan M’ubah Kontrak
3. Menolak Bahan & Hasil Kerja Yang
Tidak Memenuhi Standar;
4. Mengganti Tenaga Penyedia;
5. Menolak Usul Sub Penyedia Jasa
KEWAJIBAN
1. Menyerahkan Lapangan
2. Menerima Bahan /Hasil Jika Sesuai
3. Membayar Tepat Waktu
4. Menjaga Kerahasiaan Dok.
5. Melaksanakan Pengawasan
HAK & KEWAJIBAN PENYEDIA JASA
HAK
1. Mengusulkan P’ubah Isi Kontrak;
2. Mendapat Imbalan Prestasi ;
3. Menunjuk Sub Penyedia Jasa
Atas Persetujuan Pengguna
KEWAJIBAN
1. Memberi Pendapat Atas
Penugasan, Dokumen Acuan, Dll Yg Ada
Pada Kontrak Kerja;
2. Memperhitungkan Risiko ;
3. Memenuhi Ketentuan
Pertanggungan, Bayar Denda, Ganti Rugi;
4. Menyiapkan Jaminan Uang Muka, Jaminan
Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ACUAN PERATURAN ;
UU 18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
UU 30/1999 TENTANG ARBITRASE & ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PP 29/2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ;
1. Proses Pengadilan,
2. Proses Di Luar Pengadilan
PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN
KELEBIHAN CARA INI :
• Mutlak Terikat Pada Hukum Acara Yang Berlaku;
• Yang Berlaku Mutlak Adalah Sistem Hukum Dari Negara Yang Bersangkutan;
• Majelis Hakim Pengadilan Ditentukan Oleh Administrasi Pengadilan;
• Putusan Pengadilan Ditentukan Administrasi Pengadilan;
• Terbuka Untuk Umum;
• Pola Pertimbangan Pengadilan Dan Putusan Adalah Win-loose
• Merupakan Hasil Dari Kebebasan Pilihan Hukum Dari Para Pihak
PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN
KELEBIHAN CARA INI :
• Proses Tertutup, Masing-masing Pihak Merasa Bebas Berpendapat;
• Arbiter Ditentukan Oleh Tergugat 1, Penggugat 1, Dan Arbiter Yang Ditunjuk Keduanya 1,
Dan Harus Netral
• Pihak Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mediasi
• Waktu Pelaksanaan Lebih Pasti Dan Lebih Singkat, Karena Keputusan Arbiter Bersifat
Mengikat Dan Tidak Ada Upaya Hukum Lain (Banding, Kasasi, Atau PK);
• Keputusan Dirasa Lebih Adil, Karena Arbiter Ditunjuk Bersama Para Pihak;
CARA ARBITRASE (UU30/1999, Tentang Arbitrase)
• Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan
Mengikat Para Pihak (Psl 60);
• Arbitrase Dapat Dilakukan Sebelum Atau Sesudah Pekerjaan Selesai;
• Selama Proses Arbitrase Setiap Pihak Terikat Pada Kewajiban Sesuai Dengan
Kontrak;
• Pihak Yang Menang Dapat Meminta Perlindungan Pengadilan Jika Pihak Yang
Kalah Tdk Melaksanakan Keputusan Arbitrase
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
UU 30/ 1999 PASAL 70 ;
• Surat/Dokumen Yg Diajukan Palsu;
• Ditemukan Dokumen Baru Yg Disembunyikan Pihak Lawan
• Putusan Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Salah Satu Pihak
Pembiayaan proses Arbitrase
Berdasarkan UU 30/ 1999;
Biaya akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak
Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah (psl 77-1)
Biaya arbitrase dibebankan seimbang jika sebagian dikabulkan (psl 77-2)
PERBUATAN PENYEDIA JASA YANG DIKENAKAN SANKSI
Berusaha Mempengaruhi Pokja ULP
Melakukan Persengkokolan Dengan Penyedia Jasa Lainnnya Untuk Mengatur Harga
Penawaran Atau Meniadakan Persaingan
Menyampaikan Dokumen Yang Tidak Benar Dalam Pengadaan
Mengundurkan Diri Setelah Batas Akhir Pemasukan Atau Mengundurkan Diri Dari
Pelaksanaan Kontrak Dengan Alasan Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Oleh Pokja
ULP
Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Kontrak
Ditemukan Ketidakk Sesuaian Dalam Penggunaan Barang / Jasa Produksi Dalam Negeri
Sanksi Perbuatan penyedia jasa (pasal 118)
Dikenakan sanksi administratif oleh Pokja /PPK
Black list / daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA
Gugatan secara perdata sesuai peraturan perundangan
Pelaporan Pidana kepada pihak berwenang sesuai peraturan perundangan
Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan dari Penyedia Jasa, dibatalkan sebagai calon pemenang
Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara
Keadaan lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak/penjelasan lelang
Pelanggaran kontrak (Breach of Contract)
Penghentian/penundaan pekerjaan (Suspension of works)
Keterlambatan (pekerjaan, pembayaran, penyerahan gambar, penyerahan lapangan, penyerahan fasilitas, perizinan, keputusan, dsb)
Risiko khusus (Spesial Risks)
Perubahan-perubahan (harga, waktu, metode pelaksanaan, urutan pelaksanaan, mutu, kuantitas, pekerjaan)
Perubahan peraturan perundang-undangan
MASALAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KLAIM
FAKTOR PENDUKUNG KLAIM
1. Kemampuan bernegosiasi• Legal• Sosial• Keteknikan
2. Pengetahuan tentang kontrak• Interpretasi kontrak dari sudut pandang biaya dan klaim kontrak• Titik lemah kontraktual • Prinsip-prinsip yang harus digunakan• Gambaran posisi kontrak• Penggunaan pasal-pasal kontrak dalam menjabarkan argumentasi
3. Pengetahuan tentang biaya kontrak• Harga dan harga satuan untuk klaim• Metodologi penetapan harga yang wajar untuk klaim
Jadwal pelaksanaan (Time Schedules)
Surat-menyurat (termasuk perintah direksi pekerjaan)
Risalah rapat/ berita acara rapat
Foto
Buku harian/laporan harian
Dokumen pengajuan dan realisasi pembayaran
Dokumen pengajuan (request) dan persetujuan (approval)
Dokumen hasil pemeriksaan (inspection report)
Data-data pendukung lain yang terkait, seperti:
Peraturan perundang-undangan
Data iklim
DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGAJUAN KLAIM
KLAIM OLEH PENYEDIA JASA
SEBAB:
1. Masalah Lahan
• Belum Bebas 100% (Clear & Clean)
• Serah Terima Lahan Terlambat
• Sengketa Dengan Pemilik
2. Masalah Gambar Desain
• Penyerahan Basic Desain Telambat
• Cacat Informasi Gambar
• Perubahan Desain/Review Desain
• Persetujuan Terlambat
3. Perintah/Instruksi Pengguna Jasa / Pihak Yang Mewakili
• Perintah Perubahan Tertulis
• Perintah Perubahan Secara Lisan
• Instruksi Di Luar Scope
4. Perintah Untuk Mengubah Urutan Pekerjaan
5. Perintah Pekerjaan Tambah/Kurang
6. Pembayaran Terlambat
7. Perintah Penghentian Pekerjaan Sementara (Suspensi)
8. Adanya Kondisi Yang Tidak Diketahui Sebelumnya
9. Ada Pasal Yang Multitafsir/Tidak Jelas
3) Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,
termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan
yang akan diserahterimakan, sesuai ketentuan yang terdapat dalam kontrak
4) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan.
Dokumen kontrak dibahas secara detail dan dibuat secara tertulis Dalam rapat persiapan pelaksanaan (Pre Construction Meeting/PCM)
Dibahas pasal-pasal sesuai ketentuan kontrak dibahas secara detail Disepakati tentang prosedur dan mekanisme pengajuan klaim (termasuk dokumen dan waktu
klaim yang diperlukan) Setiap pengajuan pembayaran (atau akhir bulan) ditanyakan secara tertulis kepada Kontraktor
apakah ada klaim dengan jawaban tertulis juga.
UPAYA MENGURANGI TERJADINYA KLAIM
KOMPENSASI (Pasal 58.1 SSUK Pelelangan Nasional)1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempenaruhi pelaksanaan pekerjaan.
2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
3. PPK tidak memberikan gambar,instruksi,spesifikasi sesuai jadwal
4. Penyedia belum bisa masuk lokasi sesuai jadwal
5. Pengujian tambahan atas perintah PPK ternyata tidak terdapat Cacat Mutu
6. Penundaan pekerjaan oleh PPK
7. Perintah PPK untuk mengatasi kondisi tertentu nyang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
8. Kompensasi lain yang ditentukan syarat-syarat khusus kontrak
Kompensasi berupa biaya dan/atau waktu pelaksanaan
Harus dibuktikan adanya kerugian yang diderita penyedia
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi/perpanjangan waktu jika penyedia
lalai/gagal memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi
Mengurangi resiko kesalahan selama perencanaan
Perencanaan kontrak mempertimbangkan resiko keuangan
Lingkup pekerjaan
Mendapatkan harga terendah
Dokumen meminimalkan kerugian keuangan
Mengurangi klaim, proses pengadilan, perubahan pekerjaan yang mahal
Kesalahan dalam memilih pemenang tender dapat diminimalisir
MANFAAT DARI PENGAWASAN PENGELOLAAN KONTRAK
MANFAAT DARI PENGAWASAN PENGELOLAAN KONTRAK
Selama masa kontrak
Pembayaran uang muka dan kelebihan pembayaran dapat dihindari
Tingkat pembayaran dipertahankan untuk menjamin pelaksanaan kontrak
Pekerjaan akan turun secara dramatis dalam jumlah maupun dampaknya, terutama pekerjaan perubahan yang perlu dibuat
Biaya klaim berkurang, diselesaikan dengan cepat dan adil
Memperbaiki pelaksanaan pekerjaan
Menghemat biaya. Lebih efisien
Biaya, mutu, waktu dapat dikontrol
MANFAAT PENYERAHAN PEKERJAAN
Serah Terima Pekerjaan : Memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial;
Wujud tanggungjawab penyedia jasa dan direksi teknis; Dokumen pembuktian, jika terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan
bangunan;
Penyerahan Pekerjaan kepada Penyelenggara Jalan: Wujud tanggungjawab PPK kepada penyelenggara jalan; Catatan sejarah pelaksanaan konstruksi; Dasar penyusunan perencanaan, pemrograman, penganggaran,
pengoperasian, dan pemeliharaan.
102
BAGAN ALIR KEGIATAN (PHO)
Pekerjaan Selesai
Usulan PHO dari Kontraktor
Pemeriksaan Awal oleh Konsultan Supervisi
Penunjukan Tim Teknik dan Tanggal Pemeriksaan Awal
Menentukan Pekerjaan Tambahan/Perbaikan
Rapat awal Panitia Serah Terima
Pemeriksaan Awal ke Lapangan oleh Tim Teknis
Laporan Pemeriksaan Awal oleh Tim Teknis
Menentukan Masa Tenggang
Pemeriksaan Tim Teknik
Serah Terima Pertama
Pengesahan Penyelesaian Keuangan oleh Pemimpin Proyek
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
Hari Akhir Tenggang Waktu
Rekomendasi kepada Pimpro:1. Penetapan Tanggal SelesaiPekerjaan yang
diusulkan (Tgl Tentatif Pek Selesai)2. Daftar cacat dan kekurangan (jika ada)
Memperkuat Tanggal Pek Selesai yang diusulkan/Tgl Tentatif Pek Selesai
Sebagai Tanggal Definitif Pek Selesai
Surat Peringatan oleh Pimpro
• Merevisi Tgl Tentatif Pek Selesai
• Mengusulkan kerusakan yang dihapuskan• Perbaikan oleh pihak lain• Menyesuaikan laporan penyelesaian
Rapat Kedua Panitia PHO
Pimpro
Pemeriksaan Lapangan oleh
Panitia
Perbaikan selesai?
Tidak
Ya
Pimpro bentuk Panitia PHO
Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang memuat:
1.Tanggal Definitif Pekerjaan Selesai
2. Tanggal Rencana FHO3. Tanggal BA PHO
Perbaikan selesai?
Ya
Tidak
BEBERAPA PERMASALAHAN KONTRAK
YANG BIASANYA TERJADI
1. DAFTAR HITAM/BLACK LIST:
PERATURAN KA. LKPP NO.7/2011 DAN
SE KEPALA BAPEKON NO.126/2011
DAFTAR YANG MEMUAT IDENTITAS PENYEDIA BARANG/JASA DAN ATAU PENERBIT JAMINAN YANG DIKENAKAN SANKSI OLEH PA/KPA BERUPA LARANGAN IKUT SERTA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI SELURUH K/L/D/I.
PENYEDIA BARANG/JASA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM:
DALAM PROSES PEMILIHAN:
a. MELAKUKAN KKN, KECURANGAN/PEMALSUAN YANG DIPUTUS OLEH INSTANSI YANG BERWENANG;
b. MEMPENGARUHI ULP YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT;
c. MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA LAIN UNTUK MENGATUR HARGA PENAWARAN.
d. MEMBUAT/MENYAMPAIKAN DOKUMEN/KETERANGAN YANG TIDAK BENAR UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN YG DITENTUKAN DALAM DOK. PENGADAAN.
E. MENGUNDURKAN DIRI DARI PELAKSANAAN KONTRAK DG ALASAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
f. MENGUNDURKAN DIRI PADA MASA PENAWARANNYA MASIH BERLAKU DG ALASAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH ULP.
g. MENOLAK MENAIKAN NILAI JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK PENAWARAN DIBAWAH 80% HPS.
h. MENGUNDURKAN DIRI/TIDAK HADIR BAGI CALON PEMENANG DAN PEMENANG CADANGAN PADA SAAT PEMBUKTIAN KUALIFIKASI;
i. MENGUNDURKAN DIRI/TIDAK HADIR BAGI CALON PEMENANG DAN PEMENANG CADANGAN PADA SAAT KLARIFIKASI/NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI;
j. MEMALSUKAN DATA TENTANG TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI;
k. MENGUNDURKAN DIRI BAGI CALON PEMENANG DAN PEMENANG CADANGAN PADA SAAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA;
l. MENGUNDURKAN DIRI DARI PENANDATANGANAN KONTRAK DENGAN ALASAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PPK;
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK:
a. TERBUKTI MELAKUKAN KKN, KECURANGAN/PEMALSUAN YANG DIPUTUS OLEH INSTANSI YANG BERWENANG;
b. MENOLAK MENANDATANGANI BA SERAH TERIMA PEKERJAAN;
c. MEMPENGARUHI PPK GUNA MEMENUHI KEINGANANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KONTRAK ATAU PERATURAN PER-UU-AN;
d. MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KONTRAK TERMASUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN;
e. LALAI/CIDERA JANJI DALAM MELAKS KEWAJIBAN DAN TIDAK MEMPERBAIKI KELALAIANNYA DALAM JANGKA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN;
f. MENINGGALKAN PEKERJAAN SECARA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SBGMANA DIATUR DALAM KONTRAK;
g. MEMUTUS KONTRAK SEC SEPIHAK KRN KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA;
h. TIDAK MENINDAKLANJUTI HASIL REKOMENDASI AUDITOR YG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN NEGARA.
PENERBIT JAMINAN DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM APABILA TIDAK MENCAIRKAN JAMINAN DENGAN TANPA SYARAT (UNCONDITIONAL) SEBESAR NILAI JAMINAN PALING LAMBAT 14 HARI KERJA SETELAH SURAT PERNYATAAN WANPRESTASI DARI PPK/ULP DITERIMA OLEH PENERBIT JAMINAN.
PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM:
BAGI PENYEDIA BARANG/JASA BERBENTUK BADAN USAHA BERLAKU DG KETENTUAN:
a. BAGI BU YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI PUSAT, MAKA SANKSI TSB BERLAKU JUGA UNTUK SELURUH KANTOR CABANG BU YBS.
b. BAGI BU SEBAGAI KEMITRAAN SANKSI BERLAKU BAGI MASING-MASING BU.
BAGI PENERBIT JAMINAN BERLAKU DG KETENTUAN:
c. BAGI PENERBIT JAMINAN BERKENDUDUKAN SEBAGAI PUSAT, MAKA SANKSI TSB BERLAKU JUGA UNTUK SELURUH KANTOR CABANG PENERBIT JAMINAN YBS.
d. BAGI PENERBIT JAMINAN BERKEDUDUKAN SEBAGAI KANTOR CABANG, MAKA SANKSI TSB HANYA BERLAKU BAGI KANTOR CABANG YBS.
BU YANG DIMASUKKAN DALAM DAFTAR HITAM DILARANG MENGIKUTI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SELURUH K/L/D/I SELAMA 2 (DUA) TAHUN KALENDER.
TATA CARA PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM
a. PPK/ULP/PEJABAT PENGADAAN, MENGUSULKAN SANKSI DAFTAR HITAM KEPADA PA/KPA.
b. PA/KPA MENETAPKAN DAFTAR HITAM THDP PENYEDIA BARANG/JASA DAN ATAU PENERBIT JAMINAN, DG TEMBUSAN KPD PPK/ULP/PEJABAT PENGADAAN DAN LKPP;
c. PA/KPA MEMBERITAHUKAN PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PENERBIT JAMINAN;
d. PA/KPA MENGIRIMKAN DOKUMEN PENETAPAN DAFTAR HITAM KPD PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PENERBIT JAMINAN YANG DIKENAKAN DAFTAR HITAM, KPD PPK/ULP/PEJABAT PENGADAAN, DAN KPD KEPALA LKPP.
e. KEPALA LKPP MENGUMUMKAN PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM MELALUI PORTAL PENGADAAN NASIONAL.
2. PELAKSANAAN KONTRAK DAN PASCA KONTRAK
TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN SESUAI DOKUMEN KONTRAK SECARA BERTANGGUNG JAWAB.
MISALNYA:
- WAN PRESTASI
- PUTUS KONTRAK SECARA SEPIHAK
- TERJADI KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE
- KLAIM (YANG DISEBABKAN KARENA KETIDAK SIAPAN LAHAN, KETERLAMBATAN PEMBAYARAN, DLL)
WAN PRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA
Wan prestasi (cidera janji) yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi
yg menjadi obyek perjanjian.
Ps 1236 & Ps 1243 KUHPerdata: pihak yang melakukan wan prestasi wajib mengganti kerugian (biaya-biaya, kerugian yang diderita, dan bunga)
Suatu keadaan dinyatakan telah melakukan wan prestasi apabila
1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilakukan; ATAU2. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan; ATAU3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; ATAU4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pasal 1238 KUHPerdata: pihak yang melakukan wan prestasi harus dilakukan teguran (somasi) terlebih dahulu.
Wan prestasi diatur dlm Ps 23 huruf g PP No. 29/2000 adalah:
2. Oleh Penguna Jasa yang meliputi: - terlambat membayar; - tidak membayar; - terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.
1. Oleh Penyedia Jasa yang meliputi: - tidak menyelesaikan tugas; - tidak memenuhi mutu, - tidak memenuhi kuantitas; - tidak menyerahkan hasil pekerjaan;
Keadaan memaksa Berdasarkan PP 29/2000 Ps 23 (1) huruf
j
1. Resiko khusus;2. Macam keadaan memaksa lainnya; dan3. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa pada keadaan memaksaBerdasarkan Permen PU No.07/PRT/M/2011:
1. Bencana alam;2. Bencana non alam;3. Bencana sosial;4. Pemogokan;5. Kebakaran; dan atau6. Gangguan industri lainnya sbgmana dinyatakan
melalui Kep. Bersama Menteri Keu dan Menteri Teknis terkait.
PROCEDURES OF CLAIMS ( PROSEDUR CLAIM )FIDIC 2006 – ART 20.1
1. Kontraktor mengajukan Notice to Claim dalam 28 hari sejak kejadian
2. Engineer segera memeriksa materi claim dan keabsahan Claim apabila tidak sesuai claim ditolak
3. Dalam 42 hari ( atau sesuai kesepakatan waktu dengan Engineer ) sejak kejadian, Kontraktor mengajukan perincian perhitungan claim.
4. Dalam 42 hari ( atau sesuai kesepakatan waktu dengan Engineer ) sejak diterimanya claim, Engineer menyetujui atau menolak..
5. Selama peristiwa belum selesai, Kontraktor wajib menyampaikan secara periodik akumulasi perhitungan claim
6. Dalam 28 hari setelah peristiwa berakhir Kontraktor harus menyampaikan perhitungan final.
7. Apabila Kontraktor tidak mengikuti prosedur claim, hak untuk pembayaran claim terbatas pada keputusan Engineer atau Arbitrator sesuai Art 67.3
8. Pembayaran interim claim dapat disertakan pada Monthly Payment .
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A D I R E K T O R A T B I N A P E L A K S A N A A N W I L A Y A H II
PERUBAHAN KONTRAK (JUSTIFIKASI TEKNIS)
No.Alasan
Perubahan Kontrak
Kewenangan Persetujuan Terhadap Perubahan Kontrak, Oleh:
PPK Ka. Satker Ka. Balai BesarDir. Binlak a/n
Dirjen
1. Target (1) Tetap Tidak Berkurang Tidak Berkurang Target Berkurang
2. Desain Tetap
Tetap, atau perubahan desain telah disetujui oleh perencana.
Catatan: Bila Teknologi standard/ bukan teknologi baru/bukan teknologi kompleks
Tetap, atau perubahan desain telah disetujui oleh perencana.
Catatan: Bila Teknologi standard/ bukan teknologi baru/bukan teknologi kompleks.
Bila perubahan desain menggunakan:
1. Teknologi Non Standard
2. Teknologi Baru
3. Teknologi Kompleks
3.Mata Pembayaran Baru
Tidak AdaDiperkenankan adanya Mata Pembayaran Baru
Diperkenankan adanya Mata Pembayaran Baru
-
4. Jangka Waktu Tetap Tetap
Bertambah, tetapi masih dalam Tahun Anggaran yang sama dengan Kontrak Asal (yang bukan Kontrak Tahun Jamak).
-
MATRIK KEWENANGAN PERSETUJUAN TEKNIS TERHADAP PERUBAHAN KONTRAK
No.
Alasan Perubah
an Kontrak
Kewenangan Persetujuan Terhadap Perubahan Kontrak, Oleh:
PPK Ka. Satker Ka. Balai BesarDir. Binlak a/n
Dirjen
5.Nilai Kontrak Tetap
1. Diperkenankan berubah.
2. Tidak melampaui 10% dari kontrak awal.
3. Dana tersedia dari pagu kegiatan yang bersangkutan.
1. Diperkenankan berubah.
2. Tidak melampaui 10% dari kontrak awal.
3. Dana tersedia dari pagu kegiatan yang bersangkutan.
-
6 SpesifikasiTidak
BerubahTidak Berubah Tidak Berubah Berubah
MATRIK KEWENANGAN PERSETUJUAN TEKNIS TERHADAP PERUBAHAN KONTRAK
PERUBAHAN TARGET
Keterangan :Yang termasuk dalam katagori perubahan target :a.Target Kuantitatif berkurangnya panjang, atau
lebar yang mengakibatkan berubahnya/berkurangnya kapasitas/daya tampung;
b.Target Kualitatif, yang termasuk target kualitatif adalah berubahnya dimensi yang mengakibatkan berkurangnya ”umur rencana” dari yang semula ditetapkan.Perubahan ketebalan pada lapisan perkerasan dengan cara mengurangi/menghilangkan salah satu atau lebih pada lapisannya, yang berakibat pada berubahnya (berkurangnya) umur rencana, dikatagorikan sebagai ”perubahan target (target berkurang)”
PERUBAHAN TARGET
c. Target Lokasi (untuk projek jalan), berubahnya sebagian atau seluruh panjang jalan ke lokasi lain diluar area panjang fungsional kegiatan dari yang semula ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.Contoh : Panjang fungsional 7,00 km (Sta 21+000 s/d Sta 28+000) efektif 5,0 km (Sta 22+000 s/d Sta 27+000), bilamana perubahan lokasi untuk panjang efektif (tetap 5,00 km) namun ke Sta 29+000 s/d Sta 34+000, maka hal ini termasuk katagori ”perubahan target (lokasi berpindah)”
d. Target Lokasi (untuk pekerjaan jembatan), berubahnya sebagian atau seluruh lokasi jembatan ke lokasi lain diluar dari lokasi yang semula ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.Contoh : Karena alasan tertentu lokasi jembatan baik nama maupun km/sta harus berpindah dan tidak sesuai dengan perencanaan semula baik sebagian maupun seluruhnya.
SN = 10.53
30
20
85
SN = 8.78
SN = 10.57
25
15
126
PERUBAHAN DESAIN, PERUBAHAN TARGET (UMUR RENCANA BERKURANG)
PERUBAHAN DESAIN, TARGET TIDAK BERUBAH (UMUR RENCANA TIDAK BERKURANG)
30
20
8
SN = 10.53
30
20
85
PERUBAHAN TARGET “LOKASI BERPINDAH”
21+000
28+000Panjang Fungsional 7,00
Km
Panjang Efektif 5,00 Km
22+000
27+000
29+000
34+000
Panjang Efektif 5,00 Km
PERUBAHAN TARGET “LOKASI BERPINDAH”
21+000
28+000Panjang Fungsional 7,00
Km
Panjang
Efektif
5,00 Km22+000
27+000
31+000
32+500
1,50 Km
Panjang Efektif
3,50 Km
25+500
MATRIK UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN PERUBAHAN KONTRAK
No. Unsur-unsur Pembahas
Unsur Yang Terlibat Dalam Pembahasan Perubahan Kontrak, Untuk Kewenangan Yang Ada Pada ;
PPK Ka.Satker Ka. BBPJN VIIDir. Binlak Wilayah II a/n Dirjen
1 Penyedia Pekerjaan Konstruksi Ya Ya Ya Ya
2 Direksi Lapangan dan atau Konsultan Pengawas Ya Ya Ya Ya
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ya - - Ya
4Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)/Tim Teknis Tingkat SNVT.
- Ya Ya Ya
5
Unsur Perencana (P2JN/Unsur lain Perencana Awal), (termasuk dalam Tim Teknis).
-
Ya, jika ada Perubahan Desain dan/atau Mata Pembayaran Baru
Ya, Jika ada Perubahan Desain dan/atau Mata Pembayaran Baru
Ya, jika ada Perubahan Desain dan/atau Mata Pembayaran Baru
6 Unsur Satuan Kerja (SNVT PJN). - - - Ya
MATRIK UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN PERUBAHAN KONTRAK
No. Unsur-unsur Pembahas
Unsur Yang Terlibat Dalam Pembahasan Perubahan Kontrak, Untuk Kewenangan Yang Ada Pada ;
/PPKKa.Satke
rKa. BBPJN VII
Dir. Binlak Wilayah II a/n
Dirjen
7 Tim Teknis Balai (PPPK Tingkat Balai). - - Ya Ya
8 Unsur Balai. - -Ya, Kabid
Perencanaan dan Kabid Pelaksanaan
Ya, Kabid Perencanaan dan
Kabid Pelaksanaan.
9 Tim Teknis Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. - - - Ya
10 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. - - -
Kasubdit Sisdal dan Kasubdit
Wilayah terkait.
11 Direktorat Bina Program (Dit. BIPRAM). - - - Ya, Kasubdit terkait
(*)
12 Direktorat Bina Teknik (Dit. BINTEK). - - - Ya, Kasubdit terkait
(*)
TIM TEKNIS (PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK)
Yang dimaksud dengan Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.Tim Teknis antara lain terdiri atas Tim Uji Coba, Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), dan lain-lain.(Penjelasan Perpres No. 54 Tahun 2010, Pasal 8 angka 2 huruf a)
TIM TEKNIS (PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK)
Tim Teknis Yang Terdiri Atas Tim Uji Coba Dan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Mempunyai Tugas Dan Tanggung-jawab Sebagai Berikut :
Tim Uji Coba Mempunyai Kewenangan Memberikan Rekomendasi Kepada PPHP Atas Tugas Pokoknya Pada :
a.Pemeriksaan Dan Pengujian/Uji Coba Setiap Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Kontrak.
b.Pemeriksaan Dan Pengujian/Uji Coba Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pphp.
Keterangan :
Dalam Hal Pemeriksaan Barang/Jasa Memerlukan Keahlian Teknis Khusus, Dapat Dibentuk Tim/Tenaga Ahli Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(Perpres No. 70 Tahun 2012, Pasal 18 Ayat (6))
. . . . . . . PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK)
2. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak Mempunyai Tugas Pokok Dan Kewenangan Untuk
Melakukan Penelititan Pelaksanaan Kontrak Setiap Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Yang Meliputi :
a. Pengendalian Penyelenggaraan Aspek-aspek Hukum Kontrak (Seluruh Ketentuan Yang Tertuang
Dalam Kontrak).
Contoh :
Perselisihan Kontrak, Perubahan Kontrak, Non Prestasi, Pengendalian Waktu Dan Lain Sebagainya.
b. Melakukan Proses Perubahan Kontrak Atas Perintah Ppk Yang Meliputi Perubahan Spesifikasi,
Kuantitas, Waktu, Biaya, Personil, Lingkup Kegiatan Dan/Atau Ketentuan Lain Yang Dipersyaratkan
Berlaku Untuk Jenis Kontrak Harga Satuan.
. . . . . . . PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK)
c. Melakukan Proses Perubahan Kontrak Atas Perintah PPK Yang Meliputi Perubahan Spesifikasi, Kuantitas, Waktu, Personil, Lingkup Kegiatan Dan/Atau Ketentuan Lain Yang Dipersyaratkan Berlaku Untuk Jenis Kontrak Lumpsum Tanpa Merubah Nilai Kontrak.
(Sumber : Permen Pu No. 14/PRT/M/2011, LAMPIRAN 1.A ANGKA 4)
KETENTUAN WAKTU, PROSES PERUBAHAN KONTRAK
Bagan Ketentuan Waktu, Proses Perubahan Kontrak
Maks.3 (tiga) hari
Maks.3 (tiga) hari
Maks.3 (tiga) hari
LAPORAN HASIL EVALUASI (KONSULTAN)
Maks. 7 (tujuh) hari
Maks. 14 (empatbelas) hariREKOMENDASI
USULAN DITERIMAKA. BALAI DARI SATKER
PERSETUJUANJASTEK KA. SATKER
Maks. 14 (empatbelas) hari
Maks. 14 (empatbelas) hari
PENERBITAN BALANCE CHANGE ORDER (PPK dan KONTRAKTOR)
REKOMENDASIUSULAN DITERIMA
DIRJEN DARI KA. BALAI
PERSETUJUANJASTEK KA. BALAI
Maks. 7 (tujuh) hari
USUL
AN P
ERUB
AHAN
KO
NTRA
K (K
ONT
RAKT
OR)
Keterangan : * hari adalah hari kalender
PEMBAHASAN TKT PPK atau REKOMENDASI USULAN
DITERIMA KA. SATKER DARI PPKPEMBAHASANTKT SATKER
PEMBAHASANTKT BALAI
Maks. 7 (tujuh) hari
Maks. 10 (sepuluh) hari Maks. 10 (sepuluh) hari
Maks. 7 (tujuh) hari
Maks. 34 (tigapuluh empat) hari
BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN KONTRAK DALAM KEWENANGAN PPK
PENYEDIA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS
(DIREKSI TEKNIS)DIREKSI
LAPANGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KA. SATKER (SNVT PJN)
MENERBITKAN SURAT PERINTAH
PERUBAHAN KONTRAK
PENUGASAN MENGEVALUASI
USULAN PERUBAHAN
MENYAMPAIKAN USULAN
PERUBAHAN KONTRAK
EVALUASI USULAN PERUBAHAN
KONTRAK
MEMERIKSA HASIL EVALUASI
Laporan Hasil
Evaluasi
A
Kewenangan
PPK ?
B
1
32
4 5
Tdk
Ya
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN KONTRAK
6
PENYEDIA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
KONSULTAN PENNGAWAS
(DIREKSI TEKNIS)DIREKSI
LAPANGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KA. SATKER (SNVT PJN)
PENANDATANGANAN
PERUBAHAN KONTRAK
MENGAJUKAN REKOMENDASI
USULAN PERUBAHAN KONTRAK KE KASATKER
B
Perintah Perubahan
Kontrak
A
KEGIATAN LAIN
PENANDATANGANAN
PERUBAHAN KONTRAK
MENYUSUN ADENDUMKONTRAK
MENYUSUN ADENDUMKONTRAK
MENANDATANGANI ADENDUM KONTRAK
MENANDATANGANI ADENDUM KONTRAK
7
8
9
10
BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN KONTRAK DALAM KEWENANGAN PPK
Bagan Alir Proses Perubahan Kontrak Dalam Kewenangan Ka. Satker
PENYEDIA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
PERENCANA (*) KEPALA SATUAN KERJA (SNVT PJN) KEPALA BALAI
USULAN PERUBAHA
N KONTRAK
PENUGASAN PEMBAHASAN
USULAN PERUBAHAN
KONTRAK
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN KONTRAK
MELAPORKAN HASIL PEBAHASAN
1.Laporan Hasil Pembahasan
2.JUSTIFIKASI TEKNIS
MEMERIKSA HASIL PEMBAHASAN
Ada perubah
an Desain
MEMBERIKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
DESAIN
MENGIRIM SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
DESAIN
Ya
Kewenangan Ka. Satker
Tdk
PERSETUJUANJASTIFIKASI TEKNIS
Ya
MENERIMA PERSETUJUAN PERUBAHAN
KONTRAK
MENGAJUKAN REKOMENDASI JASTEK USULAN
PERUBAHAN KONTRAK KE
KEPALA BALAI
1
2
3
4
5
6
7
8
1011
PENANDATANGANAN ADENDUM KONTRAK
PENANDATANGAN ADENDUM KONTRAK
KEGIATAN LAIN
(*) : Perencana dilibatkan bila dalam pekerjaan terdapat Perubahan Desain dan Mata Pembayaran Baru
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN KONTRAK
PENYUSUNAN ADENDUM KONTRAK
9
7.3 BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN KONTRAK DALAM KEWENANGAN KA. BALAI
PENYEDIA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
TIM TEKNIS(SNVT PJN)
PERENCANA (*)
KEPALA SATUAN KERJA
KEPALA BALAI
TIM TEKNIS BALAI
DIRJEN BINA MARGA
PENUGASAN PEMBAHASAN USULAN
PERUBAHAN KONTRAK
Usulan Perubahan Kontrak
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN KONTRAK
PEMBAHASAN USULANPEUBAHAN KONTRAK
PEMBAHASAN USULAN
PERUBAHAN KONTRAK
MEMBUAT LAPORAN
HASIL PEMBAHASA
N
1. Lap. Hasil Pembahasan2. Justifikasi
Teknis
MEMERIKSA HASIL
PEMBAHASAN
Kewenangan Balai
A B
Tidak
Ya
1
2
4
3
7.3 BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN KONTRAK DALAM KEWENANGAN KA. BALAI
PENYEDIA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
KONSULTAN PENGAWAS
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
TIM TEKNIS(SNVT PJN)
PERENCANA (*)
KEPALA SATUAN KERJA
KEPALA BALAI
TIM TEKNIS BALAI
DIRJEN BINA MARGA
PERSETUJUAN
PERUBAHANKONTRAK
PENYUSUNANADENDUM KONTRAK
A B
5
MENERIMA PERSETUJUA
N PERUBAHAN
KONTRAK
MENERIMA TEMBUSAN
PERSETUJUAN
PERUBAHAN KONTRAK
PENANDA-TANGANAN ADENDUM KONTRAK
PENANDA-TANGANAN ADENDUM KONTRAK
8
9
MENGAJUKAN REKOMENDASI
JASTEK USULAN
PERUBAHAN KONTRAK KEPADA DIRJEN
KEGIATAN
LAIN
7 6
(*) : Perencana dilibatkan bila dalam pekerjaan terdapat Perubahan Desain dan Mata Pembayaran Baru.(**) : Unsur Ka. Satker yang terlibat pada Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak adalah Tim Teknis Satker PJN.
10
BEKERJA KERAS
BERTINDAK
TEPAT
BERGERAK CEPAT
TERIMA KASIH
136
Kegagalan Bangunan
- bisa karena kesalahan dari Penyedia Jasa (Pelaksana Konstruksi, Perencana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi) atau Pengguna Jasa
- keadaan tidak berfungsinya bangunan, sebagian atau keseluruhan, dari segi teknis, manfaat, K - 3 atau keselamatan umum
137
Kegagalan Konstruksi: adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak. (Permen PU No.07 Tahun 2011)
Kegagalan Bangunan: adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. (Permen PU No.07 Tahun 2011)
Warning..!
138
Peran Masyarakat
UU. No. 18/1999 Pasal 29 :
(1) melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi
(2) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Masyarakat berhak untuk :
139
SUBSTANSI /ISI KONTRAK YANG PERLU DIWASPADAI
1. Pembayaran
Pembayaran berdasarkan bagian pekerjaan yang harus selesai penuh (sistim mile – stone)
Pembayaran sistim progres payment dengan nilai besar 25 %, 50 %. 75 %, 100 %
Tidak ada uang muka
Jaminan pembayaran
2. Pekerjaan tambah kurang
- Didalam menangani pekerjaan tambah kurang perlu diperhatikan :
a. Segera konfirmasi perubahan tersebut sehingga formal / sah
b. Dibuat analisis dampak pekerjaan tambah kurang tersebut pada harga dan waktu kontrak
c. Segera ajukan perubahan biaya sampai final
d. Setelah secara legal disetujui baru pekerjaan tambah kurang dilaksanakan (idealnya begini)
3. Sanksi dan Denda
Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan (satu permil sehari) diberi batas maksimum 5% dari nilai kontrak
Bila denda keterlambatan diterapkan secara parsial, harus manjadi perhatian untuk tidak dilanggar
Perlu mencantumkan kompensasi untuk keterlambatan pembayaran
Perlu dicantumkan ketentuan batas keterlambatan pembayaran dengan sanksi Penyedia Jasa menghentikan Kegiatan dan segala risiko ditanggung Pengguna Jasa
142
4. Penyelesaian sengketa
Perlu dicantumkan klausul tentang penyelesaian sengketa :
Penyelesaian melalui BANI, atau melalui arbitrasi dan menggunakan aturan BANI, atau
Penyelesaian dengan mediasi (melalui mediator) atau dengan konsiliasi (melalui konsiliator), atau
Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri
