1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR...
Transcript of 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR...
![Page 1: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/1.jpg)
1
BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Bangunan Gedung.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
1
![Page 2: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/2.jpg)
2
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4953);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
![Page 3: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/3.jpg)
3
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3352;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
![Page 4: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/4.jpg)
4
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993
tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun
1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
30. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 19/19/ PRT/M/2006 tentang Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa.
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat
Tinggi;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen
Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
![Page 5: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/5.jpg)
5
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas (Madrasah Aliyah (SMA/MA);
43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
45. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor
I/E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
![Page 6: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/6.jpg)
6
6. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan
untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
7. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan
menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
8. Bangunan Gedung dengan langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun,
untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada
Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
11. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
12. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan
Gedung, dihitung dari tepi badan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
13. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung.
![Page 7: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/7.jpg)
7
18. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara,
standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke
dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
23. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembongkaran.
24. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana,
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana
tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
25. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
26. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan
Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
27. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
28. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
Bangunan Gedung yang ditetapkan.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
30. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.
31. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
![Page 8: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/8.jpg)
8
32. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah
kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.
33. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
34. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan
dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
35. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung.
36. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan
Gedung.
37. Bukti kepemilikan bangunan gedung adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung sebagai
bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan telah memiliki SLF sesuai dengan persyaratan
administrasi dan teknis yang berlaku.
38. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik
Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
39. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang
Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
40. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan
Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
41. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
42. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan
mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
43. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
![Page 9: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/9.jpg)
9
44. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan
Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
45. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung.
46. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
47. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung
dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
48. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
49. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran
akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
50. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Bagian Kesatu
MAKSUD
Pasal 2
Maksud dari disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
TUJUAN
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
a. Mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;
![Page 10: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/10.jpg)
10
c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga
LINGKUP
Pasal 4
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
b. Persyaratan bangunan gedung;
c. Penyelenggaraan bangunan gedung;
d. TABG;
e. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
f. Pembinaan;
g. Sanksi administrasi;
h. Penyidikan;
i. Sanksi Pidana, dan
j. Peralihan.
BAB III
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
(1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL serta rencana-rencana terkait.
(2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia tinggal;
b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.
Pasal 6
(1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
a. Bangunan rumah tinggal tunggal;
b. Bangunan rumah tinggal deret;
![Page 11: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/11.jpg)
11
c. Bangunan rumah tinggal susun; dan
d. Bangunan rumah tinggal sementara.
(2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
a. Bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b. Bangunan gereja, kapel;
c. Bangunan pura;
d. Bangunan vihara;
e. Bangunan kelenteng; dan
f. Bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
(3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
b. Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
c. Bangunan Gedung pabrik;
d. Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan terminal bus angkutan
umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan
gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan
sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
(4) Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan
sejenisnya;
c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
(6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi
lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
![Page 12: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/12.jpg)
12
a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
d. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
e. dan sejenisnya.
Pasal 7
(1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau
kepemilikan.
(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip;
b. Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan
karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; serta
c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:
a. Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan
5 (lima) tahun;
b. Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) tahun; serta
c. Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh)
tahun.
(5) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:
a. Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya, disain
b. penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya
rendah;
c. Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; serta
d. Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur
pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
![Page 13: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/13.jpg)
13
(6) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat kerawanan bahaya
gempa, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(7) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
a. Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar perkotaan atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
b. Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman; serta
c. Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
(8) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi:
a. Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta
c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
(9) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-
lain;
b. Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan; serta
c. Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.
Pasal 8
(1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.
(2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL serta rencana-rencana terkait.
(3) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan
permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL serta
rencana-rencana terkait.
![Page 14: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Pasal 9
(1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
(2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR
dan/atau RTBL serta rencana-rencana terkait.
(3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
Bangunan Gedung yang baru.
(4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
(5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali
Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
(2) Persyaratan administrasi Bangunan Gedung meliputi:
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas
tanah;
b. status kepemilikan Bangunan Gedung, serta
c. IMB.
(3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
1. Peruntukan lokasi;
2. Intensitas bangunan gedung;
3. Arsitektur bangunan gedung;
4. Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
5. Rencana tata bangunan dan lingkungan;
6. Penyusunan analisis pengendalian dampak lalu lintas (ANDALALIN); serta
7. Peraturan Daerah yang mengikat
b. Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
1. Persyaratan keselamatan;
2. Persyaratan kesehatan;
3. Persyaratan kenyamanan; serta
4. Persyaratan kemudahan.
(4) Setiap bangunan gedung diharapkan menerapkan konsep green building;
![Page 15: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/15.jpg)
15
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan konsep green building, diatur
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
Pasal 11
(1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas
kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain
(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnya yang sah.
(3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat
didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta
fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta
fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah
(6) Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari
bupati.
(7) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di
atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12
(1) Setiap orang yang memiliki sebagian atau seluruhnya bangunan gedung
harus dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung
(2) Surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah.
(3) Surat bukti kepemillikan bangunan gedung wajib dimiliki pemilik bangunan
gedung
(4) Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan
Bangunan Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
(5) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
![Page 16: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/16.jpg)
16
(6) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
(7) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
(8) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas
tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
(9) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
(10) Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pasal 13
(1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan
IMB kepada bupati untuk melakukan kegiatan:
a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan
Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada pertimbangan teknis
perencanaan (advise planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
(2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Daerah;
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pertimbangan teknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada
setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
(4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang
diizinkan;
e. KDB maksimum yang diizinkan;
f. KLB maksimum yang diizinkan;
g. KDH minimum yang diwajibkan; dan
h. jaringan utilitas kota.
(5) Dalam surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
![Page 17: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Pasal 14
(1) Dokumen permohonan IMB disampaikan kepada Bupati Banyuwangi.
(2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administrasi dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Bangunan Gedung.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
Pasal 15
(1) Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
(2) IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG dan dengan
mempertimbangkan pendapat masyarakat.
(3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, dampak lalu lintas serta persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 17
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan serta dampak lalu lintas.
Paragraf 3
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
Pasal 18
(1) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi
yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR
dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat;
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan
bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
![Page 18: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/18.jpg)
18
(4) Bangunan Gedung yang dibangun:
a. di atas prasarana dan sarana umum;
b. di bawah prasarana dan sarana umum;
c. di bawah atau di atas air;
d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi
terkait lainnya.
Pasal 19
(1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang
tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
(2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan
penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan
intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
(2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
(3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah.
(4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.
(5) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas tepi badan jalan, persil, jarak antar
bangunan.
(6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan
mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pendapat TABG.
Pasal 21
(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi
peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
![Page 19: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/19.jpg)
19
(2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Pasal 22
(1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
(2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Pasal 23
(1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi
bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
(2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Pasal 24
(1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan
atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
(2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
(3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan
dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Pasal 25
(1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
(2) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
(3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi badan jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
(4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
(5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Pasal 26
(1) Jarak antara Bangunan Gedung dengan tepi badan jalan, batas persil, jarak antar bangunan ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya
atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
![Page 20: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/20.jpg)
20
(2) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan,
dengan tepi badan jalan yang diberlakukan per kavling/persil dan/atau per kawasan.
(3) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar
bangunan, dengan tepi badan jalan berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
(4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dengan tepi badan jalan untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan
pembangunan utilitas umum.
(5) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan tepi badan jalan, batas persil, jarak antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan RTBL.
Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 27
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta memperimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
Pasal 28
(1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
(2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah
pelestarian.
(3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan.
(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
Pasal 29
(1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana
guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap
lingkungannya.
(3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan
sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan.
![Page 21: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/21.jpg)
21
(4) Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan
yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.
Pasal 30
(1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.
(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam
dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan
buatan.
(3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan
Gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.
(5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan
berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan,
maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
(6) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai
maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
(7) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas
banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
(8) Permukaan atas dari lantai denah (dasar):
a. Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang
sudah dipersiapkan;
b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan;
c. Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di
sekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring.
Pasal 31
(1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi
kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
(2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
![Page 22: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/22.jpg)
22
c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
e. Daerah hijau pada bangunan;
f. Tata tanaman;
g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
h. Pertandaan (Signage); serta
i. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.
Pasal 32
(1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai
tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
(2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan,
sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
(3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai
acuan bagi penerbitan IMB.
Pasal 33
(1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian
lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
(2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan,
ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
Pasal 34
(1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan
lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.
(2) Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen kedua
harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah.
Pasal 35
(1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
![Page 23: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/23.jpg)
23
(2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan
RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.
Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
Pasal 37
(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai
Standar Teknis yang telah ditetapkan.
(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g tidak
boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
(3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan
Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
Pasal 38
(1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h
yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 39
(1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan karakter
lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi.
(2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.
Paragraf 5
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas
Pasal 40
(1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu
atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
(2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu
atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
![Page 24: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/24.jpg)
24
(3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang.
(4) Untuk bangunan tertentu yang memiliki dampak penting perlu mempertimbangkan kajian teknis lingkungan dalam bentuk (AMDAL, UKL-
UPL atau SPPL) sebelum diterbitkannya IMB
(5) Usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL wajib menyusun
SPPL (Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan)
Pasal 41
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak
lalu lintas
(2) Kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas tergantung pada
bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan berdasarkan jenis dan besaran peruntukan lahan.
(3) Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kriteria Analisis Dampak Lalu
Lintas, tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas mengacu pada hasil kajian teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Andalalin.
(4) Kegiatan yang memerlukan Analisis Dampak Lalu Lintas disesuaikan dengan peraturan perundang–undangan oleh instansi yang berwenang
Paragraf 6
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 42
(1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
(2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik
berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
(3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan,
rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
(4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana
umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan
bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan
investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
![Page 25: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/25.jpg)
25
(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan
kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat
keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
(6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan
bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
(7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat
para ahli dan masyarakat.
(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new development), pembangunan sisipan parsial (infill development), peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan.
(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai
status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.
(10) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Pasal 43
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 8
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
Pasal 44
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan
kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
Pasal 45
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan,
persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.
![Page 26: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Pasal 46
(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas
Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan
bahan.
(2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur
layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan
Gedung sesuai zona gempanya;
d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi
pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi
likulfaksi, dan;
f. keandalan Bangunan Gedung.
(3) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi
bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(5) Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
(6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung
tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
(7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal
lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
(8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
![Page 27: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/27.jpg)
27
(10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 47
(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan
darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
(2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi
aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
(3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi
pasif dengan mengikuti SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran
meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
(5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan
bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
(7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan
instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai
dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
Pasal 48
(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan
bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
(2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem
proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik, transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan
memenuhi SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
![Page 28: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Pasal 49
(1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
(2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari
bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata
cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di
dalamnya.
(4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau
pengunjung di dalamnya.
(5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang
yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di
dalamnya.
(6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan,
pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf 9
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
Pasal 50
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
Pasal 51
(1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
(2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk
kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
(3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 52
(1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
![Page 29: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/29.jpg)
29
(2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan
umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
(3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi
tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan
pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
(4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI dan/atau
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 53
(1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan
dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,
penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
(2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum,
kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
(3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
b. SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan
c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.
Pasal 54
(1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan
yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
(2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah
rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
(3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI dan/atau Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 55
(1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah
perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
![Page 30: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/30.jpg)
30
(2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem
perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
(3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 56
(1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus
direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
(2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah
pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
(3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran.
(4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI dan/atau
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 57
(1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
(2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan
memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
(3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
(4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul
dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
(5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
(6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan
medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.
(7) Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam bangunan dan
TPS LB3 (Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 58
(1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
![Page 31: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/31.jpg)
31
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna
Bangunan Gedung;
b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
e. ramah lingkungan.
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
Pasal 59
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak
dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan.
Pasal 60
(1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang
diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
(2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
Pasal 61
(1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
(2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 62
(1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
(2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke
luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
(3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. Gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
b. Pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
![Page 32: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/32.jpg)
32
(4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam
Standar Teknis terkait
Pasal 63
(1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang
ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
(2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.
(3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.
Paragraf 11
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Pasal 64
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Pasal 65
(1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
(2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal
antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
(3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus
menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
(4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan
hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang
dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung.
![Page 33: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/33.jpg)
33
(5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruang dipertimbangkan
berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.
(6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung.
Pasal 66
(1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan
(travelator).
(2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta
keselamatan Pengguna Bangunan Gedung.
(3) Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus
menyediakan lif penumpang.
(4) Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lif penumpang harus menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat difungsikan sebagai lif
kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung.
(5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik
Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
Pasal 67
(1) Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
(2) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan
bagi pengguna bangunan;
e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
![Page 34: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/34.jpg)
34
(3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
c. tidak menimbulkan pencemaran;
d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan
dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
(4) Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan
dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan
tinggi dan SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan perundang-
undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f. mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.
Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional,
Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal
Paragraf 1
Bangunan Gedung Adat
Pasal 68
(1) Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1).
(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam Peraturan Bupati.
(5) Bangunan yang termasuk dalam bangunan gedung adat dan bangunan
gedung tradisional yaitu Klenteng Ho Tong Bio, permukiman adat Osing dan Pura Giri Natha
(6) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan yang memiliki ornamen-
ornamen khas Banyuwangi yang dijabarkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi.
![Page 35: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Pasal 69
Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
a. penentuan lokasi,
b. langgam arsitektur lokal,
c. arah/orientasi Bangunan Gedung,
d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak,
e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
g. aspek larangan, dan
h. aspek ritual.
Pasal 70
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional
Pasal 71
(1) Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan
dengan mengikuti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dalam Peraturan Bupati.
Pasal 72
Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung dengan langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
a. penentuan lokasi,
b. langgam arsitektur lokal,
c. konstruksi bangunan,
d. arah/orientasi Bangunan Gedung,
e. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak,
f. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
![Page 36: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/36.jpg)
36
g. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
h. aspek larangan, dan/atau
i. aspek ritual.
Pasal 73
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam
tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
Pasal 74
(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga
pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau
direnovasi.
(2) Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Kearifan Lokal
Pasal 75
(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat
setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
Pasal 76
(1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan
Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian
dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
(3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.
![Page 37: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/37.jpg)
37
Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1
Umum
Pasal 77
(1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir dan kawasan
rawan bencana alam geologi.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi
persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
(3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang
berwenang lainnya.
(4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu
kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
Pasal 78
(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan
material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan
material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Pasal 79
(1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang
pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
![Page 38: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/38.jpg)
38
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
Pasal 80
(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang
berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Pasal 81
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) meliputi:
a. kawasan rawan gempa bumi;
b. kawasan rawan gerakan tanah;
c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
d. kawasan rawan tsunami; dan
e. kawasan rawan abrasi.
Pasal 82
(1) Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peta Zonasi Gempa Kabupaten Banyuwangi.
![Page 39: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/39.jpg)
39
(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam SNI dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan
Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
(5) Kawasan rawan gempa bumi yang dimaksud dalam pasal (1) meliputi Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Purwoharjo,
Kecamatan Tegaldlimo dan Siliragung.
Pasal 83
(1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
Pasal 84
(1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif merupakan kawasan yang berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan
dari instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.
(5) Kawasan gunung berapi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang
direncanakan pada daerah rawan bencana meliputi Kecamatan Songgon, Kecamatan Licin, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Sempu dan Kecamatan
Kalibaru.
Pasal 85
(1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
![Page 40: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/40.jpg)
40
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu
mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami.
(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang
direncanakan pada daerah rawan bencana meliputi Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan
Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Pesanggaran.
Pasal 86
(1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami abrasi.
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam
RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat
abrasi.
Paragraf 6
Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 87
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 88
(1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
(2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses
pelaksanaan konstruksi.
![Page 41: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/41.jpg)
41
(3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
(4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan
pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
(5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta
pengawasan pembongkaran.
(6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
(7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 89
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan.
Pasal 90
(1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 menggunakan gambar rencana teknis
sederhana.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana.
(3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.
(4) Tata cara pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta klasifikasi penerima bantuan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Perencanaan Teknis
Pasal 91
(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang
mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
![Page 42: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/42.jpg)
42
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan
teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.
(3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis Bangunan
Gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam Peraturan Bupati.
(4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
(5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis
Pasal 92
(1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) dapat meliputi:
a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan
konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
b. gambar detail;
c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
d. rencana anggaran biaya pembangunan;
e. laporan perencanaan.
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan
klasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
(3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan
dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi
Bangunan Gedung.
(5) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati menerbitkan IMB.
![Page 43: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/43.jpg)
43
Paragraf 4
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis
Pasal 93
(1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa
perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.
(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:
a. penyusunan konsep perencanaan;
b. prarencana;
c. pengembangan rencana;
d. rencana detail;
e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
h. penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.
(4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen
rencana teknis Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 94
(1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan
baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan
Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
(3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah
memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.
(4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
Pasal 95
(1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
![Page 44: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/44.jpg)
44
(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi
dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
Pasal 96
(1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh
Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
(2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi
dan semua pelaksanaan pekerjaan.
(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan
fisik lapangan.
(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan,
pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa
pemeliharaan konstruksi .
(5) Kegiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan
hasil akhir pekerjaaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar
pelaksanaan pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal
dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 97
(1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi.
(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB.
Pasal 98
Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 berwenang:
a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.
b. Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja
syarat-syarat dan IMB.
![Page 45: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/45.jpg)
45
c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang
tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum.
d. Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang
berwenang.
Paragraf 3
Penyedia Jasa Pengawasan Kontruksi
Pasal 99
(1) Peyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah orang dan/atau Badan Hukum yang mempunyai keahlian dibidangnya.
(2) Syarat dan ketentuan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi diatur dengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 100
(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh tim teknis setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi
sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim teknis.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 101
(1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang
memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
(2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan
pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan parawatan Bangunan Gedung.
(3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.
Pasal 102
(1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung
Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia
![Page 46: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/46.jpg)
46
jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim
internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut.
(3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan Bangunan Gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian.
(4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat
keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.
(5) Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian
teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.
Pasal 103
(1) Pemerintah Daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan
Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
(2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Gedung
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.
(3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia,
instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
Pasal 104
(1) Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan
Gedung yang telah pernah memperoleh SLF.
(2) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.
(3) SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai
dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
![Page 47: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/47.jpg)
47
a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
2) kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen
status kepemilikan Bangunan Gedung;
3) kepemilikan dokumen IMB.
b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan
3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data
dalam dokumen IMB.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan
konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/ perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta
perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;
2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur,
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis
akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan
perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektur dan
dampak lingkungan yang ditimbulkan;
2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data
teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.
(6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam
daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan Pemeriksaan Berkala.
![Page 48: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/48.jpg)
48
Paragraf 6
Pendataan Bangunan Gedung
Pasal 105
(1) Bupati wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib
administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung.
(2) Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
(3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan
proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.
(4) Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
(5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan pusat.
Bagian Keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 106
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan
pemanfaatan.
Pasal 107
(1) Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan
Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung
selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Paragraf 2
Pemeliharaan
Pasal 108
(1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.
(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi
yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
![Page 49: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/49.jpg)
49
(3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
(4) Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan
yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
Paragraf 3
Perawatan
Pasal 109
(1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan
rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.
(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa
konstruksi.
(3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan
Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
(5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
(K3).
Paragraf 4
Pemeriksaan Berkala
Pasal 110
(1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.
(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau
perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.
(3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
c. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
d. kegiatan penyusunan laporan.
![Page 50: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/50.jpg)
50
(4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan
bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.
Paragraf 5
Perpanjangan SLF
Pasal 111
(1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan
masa berlaku SLF-nya telah habis.
(2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan
rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);
b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu
ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
berakhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/
pengguna/pengelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa:
a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan Gedung;
b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi.
(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/pengelola
Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen:
a. surat permohonan perpanjangan SLF;
b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
c. as built drawings;
d. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;
e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;
f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi
khusus; dan
h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
(6) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
![Page 51: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/51.jpg)
51
(7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.
(8) Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 112
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
b. adanya laporan dari masyarakat, dan
c. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.
Paragraf 7
Pelestarian
Pasal 113
(1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan,
perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.
(2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
Pasal 114
(1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan
cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
(2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan
Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang
dilindungi dan dilestarikan.
(3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari
tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung.
(4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:
a. klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah;
![Page 52: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/52.jpg)
52
b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai
perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
(5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi
dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.
Paragraf 9
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan
Pasal 115
(1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
(4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya.
(5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.
(6) Besarnya bantuan untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 116
(1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan
Gedung cagar budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata
letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.
![Page 53: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Bagian Kelima
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 117
(1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan
pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran
Pasal 118
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan
dan/atau laporan dari masyarakat.
(2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau
d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/ pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis
dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung
tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari bupati, yang memuat batas waktu dan
prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
(6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi
beban Pemerintah Daerah.
![Page 54: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/54.jpg)
54
Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran
Pasal 119
(1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan
dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh
penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TABG.
(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
(4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran
Pasal 120
(1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
(2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat
dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang
sesuai.
(3) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.
Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 121
(1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
(2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh
persetujuan dari Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
![Page 55: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana
Paragraf 1
Penanggulangan Darurat
Pasal 122
(1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.
(2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat.
(3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.
(4) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;
b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi;
c. Bupati untuk bencana alam skala kabupaten.
(5) Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan
Pasal 123
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara.
(2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat
penampungan massal, penampungan keluarga atau individual.
(3) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
(4) Penyelenggaraan penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Rehabilitasi Pascabencana
Pasal 124
(1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau
dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
(2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
![Page 56: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/56.jpg)
56
(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
(5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan
datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.
(6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait.
(7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(8) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:
a. Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau
b. Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau
c. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan
Gedung, atau
d. Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;
e. Bantuan lainnya.
(9) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana, dengan
difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(10) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana dan tata cara penerbitan SLF Bangunan
Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 125
Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan
rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.
BAB VI
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Bagian Kesatu
Pembentukan TABG
Pasal 126
(1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh
Kepala Daerah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
Pasal 127
(1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
a. Ketua
b. Wakil Ketua
![Page 57: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/57.jpg)
57
c. Sekretaris
d. Anggota
(2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:
a. asosiasi profesi;
b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
c. perguruan tinggi;
d. instansi Pemerintah Daerah.
(3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat
ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur instansi Pemerintah Daerah.
(4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
(5) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
(6) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi
dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 128
(1) TABG mempunyai tugas:
a. Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan
pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum.
b. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi instansi yang terkait.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
TABG mempunyai fungsi:
a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang
persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
(3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat
membantu:
a. Pembuatan acuan dan penilaian;
b. Penyelesaian masalah;
c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
Pasal 129
(1) Masa kerja TABG ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
(2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
![Page 58: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/58.jpg)
58
Bagian Ketiga
Pembiayaan TABG
Pasal 130
(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada
pemerintah daerah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Biaya pengelolaan basis data.
b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
1. Biaya sekretariat;
2. Persidangan;
3. Honorarium dan tunjangan;
4. Biaya perjalanan dinas.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Lingkup Peran Masyarakat
Pasal 131
Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:
a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
c. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;
d. pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.
Pasal 132
(1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk
perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan
Gedung.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. dilakukan secara objektif;
b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
![Page 59: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/59.jpg)
59
c. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan;
d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan
pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;
b. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya;
c. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya.
d. Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
(4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara
tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.
(5) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administrasi dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya
kepada pelapor.
Pasal 133
(1) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:
a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang
dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat
melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
a. Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.
(3) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administrasi dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan
dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
Pasal 134
(1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b meliputi masukan terhadap
penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
![Page 60: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/60.jpg)
60
(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
a. perorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. masyarakat ahli; atau
e. masyarakat hukum adat.
(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau
menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.
Pasal 135
(1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. perorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. masyarakat ahli, atau
e. masyarakat hukum adat.
(3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya
berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat
masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
Bagian Kedua
Forum Dengar Pendapat
Pasal 136
(1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan.
(2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
tahapan kegiatan yaitu:
![Page 61: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/61.jpg)
61
a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan
RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
(3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
(4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan
wakil dari peserta yang diundang.
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara
Bangunan Gedung.
(6) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Gugatan Perwakilan
Pasal 137
(1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah
menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
(2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan
akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
(3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
(4) Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
Bagian Keempat
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan
Pasal 138
Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL;
![Page 62: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/62.jpg)
62
b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana
pembangunan Bangunan Gedung;
c. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan
Bangunan Gedung.
Bagian Kelima
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 139
Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
a. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan lingkungan;
b. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
c. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
d. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Bagian Keenam
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 140
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam
bentuk:
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu
Pemanfaatan Bangunan Gedung;
c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Bagian Ketujuh
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung
Pasal 141
Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam
bentuk:
![Page 63: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/63.jpg)
63
a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;
b. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang
terpelihara dan terancam kelestariannya;
c. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang
terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
d. melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam
melestarikan Bangunan Gedung.
Bagian Kedelapan
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 142
Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;
b. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan
Gedung;
d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung.
Bagian Kesembilan
Tindak Lanjut
Pasal 143
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal
139, Pasal 140 dan Pasal 141 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VIII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 144
(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
![Page 64: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/64.jpg)
64
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
Bagian Kedua
Pengaturan
Pasal 145
(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dituangkan ke dalam Peraturan Bupati sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam
Pedoman Teknis, Standar Teknis Bangunan Gedung dan tata cara operasionalisasinya.
(3) Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan
Bangunan Gedung.
(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 146
(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan
penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pasal 147
Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan
teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:
a. Forum dengar pendapat dengan masyarakat;
b. Pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga
teknis pendamping;
c. Pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola
masyarakat secara bergulir; dan/atau
![Page 65: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/65.jpg)
65
d. Bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk
penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.
Pasal 148
Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 149
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.
(2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:
a. Dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. Pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
c. Dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 150
(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
e. pembekuan IMB gedung;
f. pencabutan IMB gedung;
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
(2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
(3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi
![Page 66: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/66.jpg)
66
(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas
Pemerintah Daerah.
(5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah
mendapatkan pertimbangan TABG.
Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Pada Tahap Pembangunan
Pasal 151
(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (2, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 113 huruf
(b) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak
3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan
kegiatan pembangunan.
(3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan
pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak
melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin
mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
(5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Pemilik Bangunan Gedung.
(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administrasi yang besarnya paling
banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
(7) Besarnya denda administrasi ditentukan berdasarkan berat dan ringannya
pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
Pasal 152
(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan
Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan Bangunan Gedung.
(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
![Page 67: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/67.jpg)
67
Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Pada Tahap Pemanfaatan
Pasal 153
(1) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9
ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 107, Pasal 109 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi.
(3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi.
(4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya
sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administrasi yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 154
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
![Page 68: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/68.jpg)
68
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan
Daerah ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 155
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 156
(1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
(2) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
(3) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
(4) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF
dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:
a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 3
(tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
![Page 69: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/69.jpg)
69
b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-
sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 157
Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 158
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 18 Agustus 2014 BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 29 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 12
Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan u.b.
Kepala Bagian Hukum,
KUNTA PRASTAWA,S.H., M.M.
Pembina Tingkat I NIP 19631105 199210 1 002
![Page 70: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/70.jpg)
70
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
I. UMUM
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras
dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan
Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Bangunan Gedung.
Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan
Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administrasi dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung
yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan
fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah
fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan
persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa,
lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
Pengaturan persyaratan administrasi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci
persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan
Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.
![Page 71: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/71.jpg)
71
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan
Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat
berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang
kepemilikan tanah.
Dengan diketahuinya persyaratan administrasi Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan
Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang
transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus
diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam
mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat
menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak
huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai
fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan
dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan
bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam
meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.
Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong
tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan
bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana
yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan.
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan
Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis, dengan penguatan kapasitas Penyelenggara Bangunan Gedung.
![Page 72: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/72.jpg)
72
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya
melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administrasi perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi dan Pasal 47 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Cukup jelas.
huruf e.
Cukup jelas.
![Page 73: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/73.jpg)
73
huruf f.
Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan
budaya, dan/atau fungsi khusus.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a.
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal tunggal”
adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
Huruf b.
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal deret” adalah
beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai
kaveling sendiri.
Huruf c.
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal susun” adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Huruf d.
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal sementara” adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian
sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam
atau bencana sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi” antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma
negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya.
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya
tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya.
![Page 74: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/74.jpg)
74
Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh
Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.
Ayat (6)
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal, apartemen,
perkantoran” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian
tetap/apartemen, dan tempat perkantoran.
huruf e.
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal, apartemen,
perkantoran, perhotelan” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat
hunian tetap atau apartemen, tempat perkantoran dan hotel.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih
lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan
persyaratan administrasi dan teknisnya yang harus diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administrasi dan
teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
![Page 75: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/75.jpg)
75
Ayat (9)
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal
Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada
persetujuan pemilik tanah.
Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian
menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.
Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan
Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian
semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.
Ayat (2)
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau
klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administrasi dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas
berbeda dengan persyaratan administrasi dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau
persyaratan administrasi dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administrasi dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko)
klasifikasi permanen.
Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha)
harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru.
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama
(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.
Ayat (3)
Cukup jelas.
![Page 76: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/76.jpg)
76
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Untuk kajian bangunan khusus membutuhkan kajian mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti
izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari kepala kampung yang disahkan oleh kepala Kecamatan.
Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung,
status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur hukum perjanjian.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
![Page 77: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/77.jpg)
77
Pasal 12
Ayat (1)
Surat bukti kepemilikan bangunan gedung dapat berupa sertifikat atau Hak Guna Bangunan (HGB)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas tanah” adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah
terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan bangunan
gedung, yaitu Permen PU tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.
Pasal 13
Ayat (1)
Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Ayat (2)
Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara
lain:
a. status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),
b. data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat,
tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
![Page 78: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/78.jpg)
78
c. data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas
Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan
d. data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab
penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya
pembangunannya.
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik
dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.
Ayat (3)
Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan
Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kabupaten yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya.
Surat Keterangan Rencana Kabupaten diberikan oleh pemerintah
daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemilik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:
a. daerah rawan gempa/tsunami;
b. daerah rawan longsor;
c. daerah rawan banjir;
d. tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area);
e. kawasan pelestarian; dan/atau
f. kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi teknis pembina yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung” di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas
Tata Ruang dan Permukiman atau Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
![Page 79: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/79.jpg)
79
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana
umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) adalah Kawasan di sekitar Bandar Udara
Blimbingsari Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi.
Pasal 19
Ayat (1)
Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan
lokasi sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk
rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau
keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan
total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
![Page 80: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/80.jpg)
80
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar
dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang,
sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.
Ayat (3)
Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan
total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung
sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan ”diatur sementara” adalah Peraturan Bupati mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung
sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan
Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kabupaten/Kota
tentang RTRW Kabupaten/Kota, Perda Kabupaten/Kota tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR Kawasan Perkotaan.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain
kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi.
![Page 81: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/81.jpg)
81
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam
hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan
wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan
keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan
keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi
ketinggian tertentu.
Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana
publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat
berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi
sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat
digolongkan dalam:
a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki
tanggul sebelah luar.
b. garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan,
perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.
![Page 82: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/82.jpg)
82
c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas
yang bersangkutan.
d. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan
perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.
e. garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung,
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi
kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di
sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam:
a. kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan pantai.
b. kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah
sepanjang jalan rel kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.
Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami;
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.
Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan
getaran.
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian
bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
![Page 83: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/83.jpg)
83
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah
permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas
kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur
dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan
tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan Gedung.
Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya
berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Misalnya suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern.
Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan.
Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan
yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan
melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
![Page 84: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/84.jpg)
84
Pasal 31
Ayat (1)
Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan,
sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti
kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
![Page 85: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/85.jpg)
85
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”kuat/kokoh” adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih
dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan ”stabil” adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan ”persyaratan kelayanan” (serviceability) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi
persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna.
Yang dimaksud dengan ”keawetan struktur” adalah umur struktur
yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban.
Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta
mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.
Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan
bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan Bangunan Gedung sesuai umur layanan teknis yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau
dorongan angin, dan lain-lain.
Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga
struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.
![Page 86: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/86.jpg)
86
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan
harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.
Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada
bukaan.
Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap
bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi
pemadaman.
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran,
hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler.
Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan
pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
![Page 87: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/87.jpg)
87
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun
2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai
dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah:
a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m², atau mempunyai ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai;
b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan
mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;
c. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau
memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m², atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas
areal/site minimal 5.000 m².
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
![Page 88: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/88.jpg)
88
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”manusia berkebutuhan khusus” antara lain
adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti
jalur kalan atau jalur hijau atau sejenisnya.
![Page 89: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/89.jpg)
89
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “di bawah air” yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada di bawah permukaan air.
Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).
Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi” adalah area
di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya..
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Konstruksi bangunan tradisional khas Rumah Osing dengan bentuk atap
rumah yang terdiri dari 2 rab rumah yang membentuk kerucut dan 2 rab tambahan di bagian depan atau samping yang datar atau sering disebut dengan bentuk atap Tikel Balung Baresan, dan Cerocogan. Serta struktur
utama rumah Osing berupa susunan rangka 4 tiang (saka) kayu dengan system tanding tanpa paku, tetapi menggunakan paju (pasak pipih).
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
![Page 90: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/90.jpg)
90
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Yang dimaksud dengan “swakelola” adalah kegiatan Bangunan Gedung
yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
![Page 91: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/91.jpg)
91
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat
yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
![Page 92: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/92.jpg)
92
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
![Page 93: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/93.jpg)
93
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
![Page 94: 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR …jdih.banyuwangikab.go.id/...2014...BANGUNAN_GEDUNG.pdf · 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 39.](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022051104/5a7342487f8b9aa7538e636b/html5/thumbnails/94.jpg)
94
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
+++++++++++++++++++++++++++