11

1 BAB III

2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga merupakan instansi pemerintah

yang bergerak di bidang Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi UKM Kota

Salatiga berlokasi di Jalan Dipomenggolo, Rejosari, Kelurahan Pulutan,

Kecamatan Sidorejo. Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga ini sebelumnya

menjadi satu dengan Disperindagkop dan UMKM (Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berlokasi

di Jalan Pemotongan Nomer. 92, Sidorejo, Kalicacing, Kota Salatiga, Jawa

Tengah, 50711, Indonesia. Karena adanya OPD (Organisasi Perangkat

Daerah), Disperindagkop dan UMKM terpecah menjadi tiga yaitu, Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi

UKM.

Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM diambil dari Visi dan Misi Kota

Salatiga, yaitu “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”. Kata HATI

BERIMAN merupakan singkatan dari Sehat, Tertib, Indah, dan Aman.

Sementara kata SMART merupakan singkatan dari Sejahtera dan Bermartabat.

Untuk mencapai Visi Kota Salatiga ditetapkan 9 Misi yaitu :

1. Meningkatan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM (Sumber

Daya Manusia) yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

12

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga

berencana.

3. Meningkatan ketentraman, ketertiban dan konduktifitas wilayah

4. Meningkatan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang

berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, santiasi dan lingkungan

pemukiman kota.

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha

Menengah, Kecil dan Mikro.

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan

memperluas akses lapangan pekerjaan.

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan

anak.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan Visi dan Misi nomer 6 tersebut Dinas Koperasi dan UKM

memiliki Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tahun 2017-2022.

Table 3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga

Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Misi: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kuantitas

Koperasi yang

berkualitas dan

sehat.

Meningkatnya

kuantitas koperasi

yang berkualitas

dan sehat.

Meningkatkan

kuantitas

Koperasi yang

berkualitas dan

sehat melalui

Penguatan

kapastitas dan

keterampilan

lembaga Koperasi

terutama

13

penguatan

kapasitas dan

keterampilan

Sumber Daya

Manusia.

kemampuan

dalam tata kelola

manajemen

koperasi

Meningkatkan

kualitas Koperasi

Simpan

Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam

Meningkatnya

kualitas Koperasi

Simpan

Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam

Meningkatkan

kualitas Koperasi

Simpan

Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam

melalui

penguatan

kapasitas dan

keterampilan

Sumber Daya

Manusia

Penguatan

kapasitas dan

keterampilan

lembaga Koperasi

terutama

kemampuan

dalam tatakelola

manajemen

koperasi

Meningkatkan

peran dan kinerja

Usaha Mikro,

Kecil dan

Menengah dalam

menggerakkan

perekonomian

masyarakat

Meningkatkan

peran kualitas

kinerja Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah dalam

menggerakkan

perekonomian

masyarakat

Meningkatkan

peran dan kinerja

Usaha Mikro,

Kecil dan

Menengah dalam

menggerakkan

perekonmian

masyarakat

melalui

pengembangan

kemitraan usaha

dengan usaha

besar

Penguatan

kapasitas dan

keterampilan

pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah

terutama

kemampuan

dalam mengakses

permodalan dan

meningkatkan

produktivitas,

kualitas dan

pemasaran produk

Meningkatkan

kualitas Usaha

Kecil, Menengah

dan Koperasi

yang berdaya

saing kuat dan

mandiri

Meningkatkan

kuantitas Usaha

Kecil, Menengah

dan Koperasi

yang berdaya

saing kuat dan

mandiri

Meningkatkan

kuantitas Usaha

Kecil, Menengah

dan Koperasi

yang berdaya

saing kuat dan

mandiri melalui

penguatan

kapasitas dan

keterampilan

Sumber Daya

Manusia.

Penguatan

kapasitas dan

ketrampilan

pelaku Usaha

Mikro, Kecil,

Menengah dan

Koperasi terutama

dalam

peningkatan akses

pasar, promosi

dan permodalan

14

3.2 Bidang Usaha Perusahaan

Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga memiliki dua bidang usaha yaitu

Bidang Koperasi dan Bidang UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah). Bidang

Koperasi menurut Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha, Kecil

dan Menengah pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

sub urusan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan

dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

Bidang Koperasi memiliki fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang

2. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai

dengan lingkup tugas dan bidang.

3. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

4. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai

dengan lingkup tugas bidang.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

Bidang.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan Bidang Usaha Kecil dan Menengah menurut Peraturan Walikota

Tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah pasal 8, mempunyai tugas

15

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha

menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah,

usaha kecil dan usaha mikro. Bidang Usaha Kecil dan Menengah memiliki

beberapa fungsi, yaitu:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang

2. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai

dengan lingkup tugas bidang.

3. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

4. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai

dengan lingkup tugas bidang.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

bidang

6. Pelasanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

3.3 Fasilitas Perusahaan

Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan antara lain, tanah sejumlah 3.543

m², mobil sejumlah 4, beberapa kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh

beberapa karyawan, meja, kursi, komputer, printer, almari, laptop, kipas angin,

dan televisi. Untuk fasilitas pegawai setiap bulannya yaitu gaji, tunjangan, dan

asuransi. Fasilitas untuk Kepala Bidang dan Kepala Dinas Koperasi

mendapatkan mobil yang bisa digunakan untuk keperluan kantor. Serta ada

beberapa karyawan yang diberikan fasilitas kantor seperti kendaraan bermotor

16

dan laptop. Fasilitas tersebut akan dikembalikan kembali kepada Dinas

Koperasi jika sudah habis masa jabatan karyawannya. Fasilitas seperti

kendaraan bermotor dan laptop yang diberikan kepada karyawan biaya

operasionalnya di tanggung oleh karyawan itu sendiri. Tetapi jika fasilitas di

kantor mengalami kerusakan, seperti komputer, printer maka biaya

operasionalnya ditanggung oleh Dinas Koperasi.

17

3.4 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKERTARIAT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG USAHA KECIL DAN

MENENGAH

SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PENGAWASAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH

BIDANG KOPERASI

SEKSI KELEMBAGAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

SEKSI PENGAWASAN

KOPERASI

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

18

3.5 Jobdesc

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Bidang

Pasal 8

(1) Bidang Koperasi memiliki tugas pengurusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Bidang koperasi, usaha kecil, dan sub dinas perizinan usaha

usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, evaluasi kesehatan

koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan

pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

(2) Bidang Koperasi melaksanakan tugas yang disetujui pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang;

b. Membuat kebijakan bidang kerja sama, usaha kecil, dan menengah

sesuai dengan tugas-tugas bidang;

c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;

d. Melaksanakan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

sesuai dengan bidang tugas;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program danı kegiatan

Bidang; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

19

(3) Kepala Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

b. Menyusun kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai

dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan

perumusan;

c. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar

pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

e. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

f. Menyasun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

g. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan

Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan operasional;

h. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang berpedoman pada

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang

telah ditetapkan;

20

i. Menyelenggarakan koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan

lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai

bahan penerbitan izin;

j. Menyelenggarakan rekomendasi izin pinjam untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai standar pelayanan yang telah

ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;

k. Menyelenggarakan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan dalam Daerah scsuai standar pelayanan yang telah

ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;

l. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah

keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dibidang koperasi;

m. Menyelenggarakan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi

yang wilayah keanggotaan dalam Daerah ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dibidang koperasi;

n. Menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam koperasi yang wilaya keanggotaan dalam Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan

koperasi;

o. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi

21

yang wilayah keanggotaan dalam Daerah scsuai ketentuan yang berlaku

untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perangkat organisasi

koperasi;

p. Menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi yang

keanggotaannya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan akses dan kinerja koperasi sehingga terwujud visi koperasi

sebagai soko guru perekonomian;

q. Menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

r. Menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang

melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik;

s. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan status njuk teknis sesuai

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan

masalah;

t. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk

perbaikan kinerja yang akan datang;

u. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan

keterangan pertanggungjawaban instansi akuntabilitas kinerja

Pemerintahan laporan penyelenggaraan Walikota, Daerah, laporan

keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan

Bidang ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

22

v. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

w. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

x. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerali

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan izin usaha simpan

pinjeam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan

pelindungan koperasi.

(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;

b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan

23

menengah sesuai dengan lingkup tugas seS sebagai bahan perumusan;

c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan perumusan,;

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar

pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan

operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;

h. Melaksanakan verifikasi kajian dan terhadap permohonan perizinan

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berpedoman pada ketentuan

yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

i. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin usaha

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam

Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan

rekomendasi izin;

j. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi

24

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam

Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan

rekomendasi izin; sesuai dengan lingkup Seksi tugas verifikasi dan kajian

terhadap;

k. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pendirian,

pembagian, pembubaran koperasi, serta perubahan anggaran dasar

koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah

sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan

rekomendasi izin;

l. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang

wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat organisasi

koperasi;

m. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi untuk koperasi

yang keanggotaannya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan akses dan kinerja koperasi sehingga terwujud visi koperasi

sebagai soko guru perekonomian;

n. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang

berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

o. Menyusun rencana kerja sama Dacrah sesuai dengan lingkup tugas Seksi

berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses

pelayanan publik;

p. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan

25

kinerja yang akan datang; dan kualitas;

q. Menyusun laporan akuntabilitas instansi Pemerintah, laporan keterangan

pertanggungjawaban Walikota, Daerah, laporan keuangan Pemerintah

Daerah dan pengendalian operasional kegiatan ketentuan yang berlaku

agar terwujud tertib pelaporan;

r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan

yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

s. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

t. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap laporan

akuntabilitas kinerja instansi laporan Pemerintahan penyelenggaraan

sesuai Seksi sesuai kerja pegawai dan perilaku kerja sasaran ketentuan

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Pasal 10

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang

koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan pengawasan dan

pemeriksaanserta penilaian kesehatan koperasi.

(2) Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

26

a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;

b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan

menengah sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;

c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan perumusan;

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar

pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanuan

tugas,;

f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rec kegiatan operasional

sesuai sasaran yang ditetapkan;,

h. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengan sesuai dengan lingkup tugas

Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku scbagai bahan

rekomendasi izin;,

i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperas yang wilayah

keanggotaan dalam Daerah ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib

27

regulasi dan kepatuhan hukum;

j. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib regulasi dan

kepatuhan hukum;

k. Memfasilitasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam kopcrasi scsuai kctentuan yang berlaku untuk meningkatkan

kinerja dan status kesehatan koperasi;

l. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

m. Menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi

berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai untuk meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan publik;

n. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan

kinerja yang akan datang; laporan akuntabilitas kinerja instansi menyusun

laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan

pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan laporan Walikota,

Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian

ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan

yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

p. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan vang berlaku

28

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

q. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja

pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai

cerminan kinerja bawahan; dan

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.