1 BAB I PENGANTAR -...

1

BAB I

PENGANTAR

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan faktor penting dalam perekonomian. Dalam pandangan

teori ekonomi klasik, investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Berbeda

dengan pandangan teori ekonomi klasik, menurut teori neoklasik, investasi

merupakan akumulasi kapital optimal. Teori neoklasik didasarkan pada pemikiran

mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh produsen atau

perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan

akan menggunakan suatu faktor produksi hingga mencapai tingkat dimana nilai

produksi marginalnya sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

satu unit faktor produksi tersebut.

Dalam pandangan Keynesian, investasi dipengaruhi oleh beberapa

variabel ekonomi utama antara lain suku bunga dan Marginal Efficiency of

Capital (MEC). MEC merupakan variabel penting yang mempengaruhi keputusan

investasi pelaku ekonomi karena MEC adalah ekspektasi keuntungan dari suatu

keputusan investasi. Jika suku bunga merupakan syarat perlu yang mempengaruhi

keputusan investasi, maka MEC menjadi syarat cukup. Sebagai syarat cukup,

beberapa variabel yang menentukan besaran tingkat MEC adalah biaya tenaga

kerja, perubahan teknologi dan kualitas iklim berusaha. Faktor-faktor tersebut

merupakan faktor yang menentukan ekspektasi profit dari investasi.

Kualitas iklim usaha di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah

satu faktor penting yang dapat menentukan kualitas iklim usaha adalah tinggi

2

rendahnya biaya perekonomian. Menurut Stern (2006) iklim investasi adalah

semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung

maupun yang diharapkan terjadi dimasa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat

pengembalian dan resiko suatu investasi. Hasil penelitian yang dilakukan

bersama-sama antara Asian Development Bank dan World Bank (2005)

menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia dipengaruhi oleh infrastruktur,

tata kelola pemerintahan, beban pembiayaan perusahaan serta perpajakan. Upaya

yang dapat ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi agar dapat meningkatkan

daya saing investasi dengan negara lain antara lain adalah melalui kebijakan

reformasi pajak. Oleh karena itu, reformasi perpajakan merupakan kebijakan yang

dapat meningkatkan kualitas MEC atau dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan

merupakan faktor yang memiliki dampak terhadap ekspektasi keuntungan dari

suatu keputusan investasi.

Dampak reformasi pajak terhadap perekonomian dapat dicermati dari

keputusan investasi perusahaan. Penelitian-penelitian tentang dampak reformasi

perpajakan terhadap investasi merupakan perkembangan dari penelitian-penelitian

tentang perilaku investasi perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian

yang mengidentifikasi hubungan dampak reformasi perpajakan dengan investasi

menggunakan model dengan mendasarkan pada teori ekonomika mikro sebagai

kerangka teoritisnya. Meskipun demikian perkembangan ekonomika makro yang

menggunakan dasar-dasar ekonomika mikro juga ikut mendukung perkembangan

penelitian-penelitian tersebut.

3

Penelitian perilaku investasi perusahaan khususnya yang berhubungan

dengan pajak, pada awal perkembangannya dipelopori oleh dua pendekatan utama

yaitu pendekatan neoklasik dengan menggunakan kerangka teori ekonomika

mikro dan pendekatan teori q dengan menggunakan kerangka teori ekonomika

makro. Penelitian yang menggunakan kerangka teori ekonomika mikro sebagai

landasannya adalah penelitian teori perilaku investasi perusahaan dengan

pendekatan neoklasik yang dipelopori oleh Brown (1962), Smith (1963) dan

Jorgenson (1963). Model utama yang kemudian dikembangkan untuk mengetahui

hubungan pajak terhadap perilaku investasi adalah model yang dikembangkan

oleh Jorgenson (1963). Model lain yang dikembangkan oleh Smith (1963) tentang

hubungan perilaku antara investasi perusahaan dengan pajak mempunyai

keterbatasan dalam menjelaskan dampak pajak terhadap biaya modal. Oleh karena

itu, model yang dikembangkan oleh Jorgenson (1963) kemudian menjadi model

dengan pendekatan neoklasik yang mampu secara baik menjelaskan hubungan

pajak terhadap perilaku investasi perusahaan. Model Jorgenson (1963) dan

pengembangannya tersebut dikelompokkan dalam pendekatan neoklasik karena

model tersebut tetap mempertahankan asumsi-asumsi ekonomi dalam pandangan

neoklasik secara konsisten.

Model penelitian dengan landasan pemahaman ekonomi neoklasik

(neoclassical economics) menggunakan asumsi dasar perilaku agen ekonomi yang

rasional. Ciri khas model neoklasik adalah penggunaan model optimasi ekonomi

mikro dalam menganalisis perilaku ekonomi (Snowdown dan Vane, 2005). Dasar

asumsi utama model ini adalah perilaku rasional yang didefinisikan sebagai

4

perilaku yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan terhadap pendapatan yang

terbatas. Dalam konteks ini aspek yang dibahas adalah sisi perusahaan sehingga

dalam model ini asumsi dasarnya adalah memaksimalkan keuntungan terhadap

biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Model awal yang berdasarkan pada model nilai bersih perusahaan dari

Jorgenson (1963) implementasinya kemudian dikembangkan kembali dalam

penelitian selanjutnya oleh Jorgenson (1965) serta Hall dan Jorgenson (1967),

menunjukkan tingkat permintaan modal untuk investasi merupakan faktor penentu

tingkat pendapatan perusahaan pada tingkat pajak tertentu. Tingkat pendapatan

merupakan hubungan neto antara penjualan output produksi terhadap biaya tenaga

kerja dan biaya modal. Sehingga optimasi laba perusahaan yang dikembangkan

oleh Hall dan Jorgenson (1967) dengan asumsi ekspektasi statis dipengaruhi oleh

tingkat pajak, rasio penggantian (replacement) modal terhadap pendapatan, rasio

biaya bunga terhadap pendapatan dan rasio kerugian terhadap pendapatan (capital

losses). Berdasarkan tingkat modal optimum tersebut, maka investasi ditentukan

oleh tingkat modal yang diharapkan serta tingkat depresiasi atau penyusutan.

Penelitian dengan pendekatan neoklasik selanjutnya dilakukan oleh

Auerbach (1988) namun terdapat perbedaan dengan pendekatan sebelumnya.

Perbedaan tersebut terletak pada faktor penentu investasi perusahaan. Pada

pendekatan ini, Auerbach (1988) menekankan pada aspek nilai perusahaan serta

aspek optimasi nilai perusahaan yang dilakukan oleh manajemen melalui

kebijakan keuangannya. Optimasi ini selanjutnya berdampak terhadap keputusan

investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

5

Asumsi utama yang digunakan oleh Auerbach (1988) sangat terbatas.

Asumsi kepastian dan ekspektasi sempurna (perfect foresight) menjadi asumsi

dasar dalam model ini. Meskipun model ini dikelompokkan dalam model

neoklasik namun Auerbach (1988) mampu membuktikan bahwa efek biaya modal

terhadap investasi dalam model ini serupa dengan efek langsung q terhadap

investasi. Dalam melakukan penelitiannya tersebut Auerbach (1988) tidak

menggunakan data empiris namun hanya terbatas pada simulasi dengan

menggunakan model matematika untuk melakukan kalibrasi dampak reformasi

perpajakan terhadap tingkat investasi.

Penelitian dengan landasan menggunakan kerangka teori ekonomika mikro

selanjutnya dilakukan oleh King dan Fullerton (1984). Pendekatan King dan

Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan terhadap

keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif. Pendekatan

ini merupakan pendekatan deterministik. Pengembangan lebih lanjut penelitian

dengan konsep tersebut kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak

marginal efektif atau Marginal Effective Tax Rate (METR). Konsep ini

mengimplementasikan konsep yang telah digunakan sebelumnya pada pengenaan

pajak terhadap orang pribadi atau individu yaitu konsep tingkat pajak marginal

(Marginal Tax Rate). Prinsip elastisitas yang digunakan dalam konsep ini dapat

menjelaskan dampak insentif pajak terhadap perilaku perusahaan khususnya

investasi seperti yang dikembangkan oleh Estache dan Gaspar (1995), Altshuler

dkk. (1998), Chalk (2001), Chen dan Martinez-Vazquez (2003), Sosa (2006) serta

Lin dan Zeng (2008).

6

Model penelitian tentang hubungan sistim perpajakan dengan investasi

yang berbeda yaitu menggunakan kerangka teori ekonomika makro

dikembangkan oleh Summers (1981) dan Hayashi (1982) mengacu pada model

Tobin. Model Summers (1981) meneliti dampak reformasi pajak terhadap tingkat

investasi dengan menggunakan model q yang menghubungkan nilai saham

perusahaan dengan keputusan investasi perusahaan. Insentif untuk

mempertahankan nilai saham yang dipegang oleh pemegang saham dipengaruhi

oleh tingkat pengembalian yang tetap (fixed rate of return). Nilai saham tersebut

antara lain dipengaruhi oleh resiko sistematis. Berdasarkan nilai saham yang

dimiliki investor dapat dihitung tingkat pengembalian tetap setelah pajak.

Optimasi saham yang dimiliki oleh investor dipengaruhi oleh tingkat dividen

perusahaan. Tingkat dividen perusahaan merupakan tingkat keuntungan

perusahaan yang diperoleh dari proses produksi perusahaan.

Faktor penting dalam penelitian Summers (1981) adalah integrasi antara

faktor keputusan investor melalui saham dengan perilaku produksi perusahaan. Di

sisi lain, perilaku produksi perusahaan melibatkan perilaku keputusan investasi

perusahaan. Dengan demikian terdapat hubungan antara investasi dengan perilaku

perusahaan. Menurut Romer (2006) selanjutnya model ini dikenal dengan

Summer’s Test. Dalam estimasi empirisnya, Summer (1981) menemukan bahwa

dengan standar eror 0,005, koefisien q pada keputusan investasi data perusahaan-

perusahaan di Amerika sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,031. Kondisi ini

menggambarkan bahwa dampak perubahan sistem perpajakan melalui reformasi

perpajakan terhadap investasi sangat kecil. Penelitian yang dilakukan oleh

7

Goolsbee (1998) menunjukkan bahwa dampak keputusan investasi akibat

perubahan sistem perpajakan hasilnya rendah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan

tingkat harga barang-barang investasi sebagai respon terhadap reformasi

perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun data empiris kurang

mendukung hipotesis, namun bangunan teori dan hipotesis yang dibuat oleh

Summer (1981) menjadikan penelitian tersebut menjadi salah satu pendekatan

yang digunakan sebagai model dasar bagi penelitian sejenis dalam meneliti

hubungan perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi perusahaan.

Kesimpulan penelitian dari model Summer (1981) secara empiris kurang

menjelaskan hubungan antara perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan

investasi perusahaan disebabkan oleh masalah spesifikasi model estimasi

ekonometrikanya (Romer, 2006). Masalah spesifikasi tersebut secara umum

disebabkan oleh potensi kesalahan dalam perhitungan q serta simultanitas

persamaan yang diestimasi. Oleh karena itu, kemudian Cummins, Hasset dan

Hubbard (1994) melakukan beberapa penyesuaian terhadap perhitungan yang

dilakukan oleh Summers (1981). Cummins, Hasset dan Hubbard (1994) tetap

menggunakan konsep teori q yang digunakan oleh Summers namun dengan

memasukkan unsur hubungan besaran q yang dapat dipengaruhi dari waktu ke

waktu untuk setiap perusahaan sampel. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan

perhitungan dengan menggunakan model nilai perusahaan yang dikembangkan

Poterba dan Summers (1983; 1985).

Cummins dkk. (1996) selanjutnya mengembangkan penelitian dengan

menggunakan optimasi dinamis yang kemudian diestimasi dengan data antar

8

beberapa negara di dunia pada jenis sampel berbeda untuk menunjukkan tingkat

kekuatan (robustness) estimasi ini. Persamaan ini kemudian dikenal dengan model

teori q disesuaikan (Adjusted q). Pengujian terhadap kekuatan (robustness) model

estimasi Cummins dkk. (1996) dilakukan oleh Devereux dan Freeman (1995)

yang menunjukkan netralitas pajak terhadap tingkat investasi perusahaan.

Ketiga model yang berlandaskan konsep teori ekonomika makro yang

meneliti dampak tingkat pajak terhadap investasi tersebut menggunakan asumsi

ekspektasi statis. Hal tersebut ditunjukkan oleh penggunaan asumsi perfect

foresight yang digunakan dalam membentuk model estimasinya. Pendekatan

alternatif dilakukan oleh Chirinko (1988) dan Chirinko (1993) namun masih

dalam pengembangan yang terbatas dengan menyesuaikan asumsi ekspektasi

statis menjadi ekspektasi rasional. Dalam perkembangannya ketiga pendekatan ini

juga diimplementasikan dalam perspektif aspek manajemen keuangan perusahaan

dengan menggunakan data ekonomika mikro seperti pendekatan yang dilakukan

oleh Auerbach dan Hines (1988), Nadeu (1988), Staderini (2001) dan Funke

(2002).

Penelitian lain yang juga menggunakan data ekonomika makro selanjutnya

memperluas obyek dan tujuan penelitian dengan meneliti dampak perubahan

sistem perpajakan dengan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap

investasi namun juga terhadap beberapa variabel ekonomi lainnya seperti arus kas

(Bond dkk, 1997). Pendekatan yang lebih baru yang meneliti hubungan antara

tingkat pajak terhadap investasi dengan mengestimasi persamaan Euler (Euler

Equation) dari optimasi dilakukan oleh Becker dan Sivadasan (2006). Persamaan

9

Euler dengan optimasi selanjutnya diimplementasikan oleh Arnold (2008) dengan

meneliti dampak pajak terhadap pertumbuhan. Schwellnus dan Arnold (2008)

kemudian memperluas cakupan penelitian hubungan pajak dan produktivitas

dalam kasus negara-negara OECD.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap hubungan antara reformasi

pajak dengan investasi yang sudah dilakukan sejauh ini menggunakan pendekatan

model ekonomi yang beragam, yaitu model dengan kerangka teoritis atau data

ekonomika mikro yang meliputi model neoklasik dan model METR serta model

dengan kerangka teori atau data ekonomika makro yaitu model Tobin’s q theory,

model penyesuaian teori q dan model faktor keuangan. Perkembangan penelitian

tentang dampak pajak terhadap investasi tersebut apabila dikelompokkan

berdasarkan pada jenis data yang digunakannya adalah sebagaimana ditunjukkan

tabel 1.1.

Di Indonesia penelitian yang membahas dampak reformasi perpajakan

terhadap investasi ataupun perekonomian dilakukan dengan tinjauan dan cakupan

pembahasan yang luas. Penelitian tentang reformasi perpajakan terkait dengan

administrasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio dilakukan

oleh Ikhsan dkk. (2005). Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Ikhsan (2006),

Ninawati (2008) dan Ramli (2008) menggunakan analisis deskriptif kualitatif

dengan pendekatan historis terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.

Njit (2006) meneliti dampak insentif pajak penghasilan terhadap investasi

modal asing menggunakan data ekonomika makro yang bersumber dari data

sekunder dan analisis statistik deskriptif dengan metode evaluasi komparatif.

10

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan tidak

mempunyai dampak yang signifikan terhadap investasi modal asing atau dapat

dikatakan bahwa insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam

keputusan investasi.

Tabel 1.1. Perkembangan Penelitian Hubungan Pajak dan Investasi

Ekonomika Mikro Ekonomika Makro

Data

Investasi

Mikro

Data

Investasi

Makro

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartono (2007) meneliti dampak

insentif pajak terhadap iklim investasi bagi perusahaan Penanaman Modal Asing

(PMA) pada industri tekstil dengan menggunakan pendekatan statistik non-

parametrik. Beberapa penelitian lain di Indonesia membahas dampak perubahan

METRNeo-Klasik

1. King danFullerton (1984)2. Altshuler dkk.(1998)3. Chalk (2001)4. Chen danMartinez-Vazquez(2003)5. Sosa (2006)6. Lin dan Zeng(2008)

1. Jorgensen(1963)2. Hall danJorgensen (1967)3. Auerbach(1988)4. Nadeu (1988)5. Auerbach danHines (1987)6. Staderini(2001)7. Funke (2002)

1. Bean (1981)2. Bond danMeghir (1994)3. Bond dkk (1997)4. Becker danSivadasan (2006)5. Arnold (2008)6. Schwellnus danArnold (2008)7. Vartia (2008)

FaktorKeuangan

1. Cummins danHasset (1992)2. Cummins dkk(1994)3. Cummins,Hasset danHubbard

(1996)

Adjusted q-Theory

1. Summers et. al.(1981)2. Hayashi (1982)3. Chirinko (1988dan 1993)4. Devereux danFreeman (1991)5. Romer (2006)

Tobin’s q-Theory

11

Undang-Undang Perpajakan sebagian besar menitik beratkan pada salah satu

aspek perubahan yang diatur didalam Undang-Undang PPh yaitu perubahan

besarnya tarif, seperti yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), Wijaya

dan Martani (2011). Sedangkan Putri (2013), Rini (2013), Suwardi (2013) dan

Dwimulyani (2014) meneliti dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan atas

Badan berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap

manajemen laba.

Sari (2008) meneliti dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan

perusahaan atau Badan menjadi tarif tunggal terhadap investasi dan penerimaan

negara secara kualitatif dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa penetapan tarif tunggal sesuai Undang-Undang PPh tahun

2008 belum memberikan insentif yang atraktif untuk menarik investasi asing.

Faktor yang berdampak signifikan terhadap minat investasi di Indonesia lebih

banyak disebabkan oleh faktor keamanan, stabilitas politik Indonesia sebagai

negara dengan sumber daya alam yang besar dan penduduk yang besar sebagai

pangsa pasar maupun tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar.

Selain penelitian di atas, dampak pajak terhadap investasi juga diteliti

dengan menggunakan pendekatan evaluasi proyek sektoral. Salah satu penelitian

yang menerapkan pendekatan tersebut dilakukan oleh Danar dan Subiyantoro

(2003). Penelitian tersebut mengaitkan dampak reformasi sistem perpajakan

dengan investasi di sektor panas bumi. Kesimpulan penelitian tersebut adalah

meskipun perubahan peraturan perpajakan memberikan insentif berupa penurunan

besarnya tarif Pajak Penghasilan, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki

12

keekonomian proyek secara optimal karena beberapa insentif perpajakan pada

peraturan yang lama antara lain metode depresiasi atau penyusutan dan investment

allowance diganti atau dihilangkan.

Astuti (2011) meneliti dampak perubahan Undang-Undang PPh terhadap

laba rugi perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan data ekonomika mikro

dengan mengambil sampel data laporan keuangan pada suatu perusahaan. Analisis

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif dengan hasil

penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang PPh berdampak

signifikan terhadap jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Perubahan peraturan pajak dilakukan dengan tujuan untuk mencapai

keseimbangan antara penerimaan atau tingkat pendapatan pemerintah yang akan

digunakan untuk pembiayaan pembangunan terutama pelayanan publik, dengan

meminimumkan beban pajak terhadap perekonomian dari waktu ke waktu.

Dampak pengurangan biaya perekonomian akibat perubahan suatu sistem

perpajakan ditentukan oleh dua faktor yaitu potensi perubahan tingkat konsumsi

masyarakat jika terjadi perubahan terkait peraturan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh OP) atau pajak perorangan (individu) dan perubahan tingkat

investasi jika terjadi perubahan peraturan terkait Pajak Penghasilan perusahaan

atau Badan (PPh Badan).

Reformasi pajak khususnya yang terkait Wajib Pajak perusahaan meliputi

perubahan peraturan perpajakan sebagai landasan penetapan pajak dan perbaikan

sistem pemungutan pajak. Menurut Sinn (1988), reformasi perpajakan tahun 1986

di Amerika Serikat, antara lain dilakukan atas ketentuan terhadap pajak

13

perusahaan dan mencakup struktur pajak dan insentif untuk investasi. Di

Indonesia, setelah reformasi pajak pertama pada tahun 1983, lingkup reformasi

pajak kedua dimulai pada tahun 2002 dilakukan secara bertahap dalam kurun

waktu beberapa tahun dan mencakup beberapa aspek teknis yang lebih luas. Hal

tersebut ditunjukkan oleh cakupan reformasi yang juga melingkupi aspek struktur

organisasi, sumber daya manusia (SDM), manajemen, renumerasi serta sistem

administrasi yang didalamnya didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Reformasi pajak kedua tersebut kemudian dikenal dengan modernisasi sistem

administrasi perpajakan, antara lain meliputi perubahan struktur organisasi

berubah dari struktur organisasi berdasarkan jenis pajak menjadi struktur

organisasi berdasarkan pada fungsi. Reformasi sistem pemungutan pajak terus

disempurnakan dan terus membenahi manajemen sumber daya manusia dan

teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mencapai efisiensi dan efektifitas

pemungutan pajak serta meningkatkan tax ratio agar mencapai 16 persen,

dicanangkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta perubahan dan

penyempurnaan Undang-Undang perpajakan baik Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai serta peraturan pelaksanaan

Undang-Undang tersebut. Undang-Undang KUP merupakan Undang-Undang

yang mengatur ketentuan formal dari pemungutan dan pengadministrasian semua

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang KUP sejak

diundangkan pertama kali pada tahun 1983 sudah 3 (tiga) kali mengalami

14

perubahan. Pada tahun 2015 ini direncanakan untuk dilakukan perubahan

Undang-Undang KUP yang keempat kalinya. Perubahan peraturan perpajakan

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar perubahan peraturan

tersebut tidak direspon secara negatif oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan

sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan sistem perekonomian domestik

maupun internasional antara lain dengan membandingkan peraturan perpajakan

yang berlaku secara umum dinegara-negara lain.

Undang-Undang PPh mengatur tentang ketentuan material pemungutan

PPh. Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang PPh adalah terkait dengan

subjek pajak, objek pajak, pengecualian dari objek pajak, biaya pengurang

penghasilan bruto, isteri yang memilih untuk memiliki NPWP sendiri, norma

penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, tarif, lapisan

penghasilan kena pajak, pencegahan penghindaran pajak, pemotongan dan/atau

pemungutan, kredit pajak luar negeri, angsuran pajak tahun berjalan, ketentuan

perpajakan pertambangan dan syariah serta fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM). Perubahan-perubahan pengaturan dalam Undang-

Undang PPh yang berkaitan dengan penghasilan bruto dan neto serta besarnya

pajak yang terutang Wajib Pajak Badan antara lain yaitu tarif, lapisan penghasilan

kena pajak dan biaya pengurang penghasilan bruto.

Perubahan-perubahan atas Undang-Undang perpajakan khususnya

Undang-Undang PPh tersebut dilakukan karena pemungutan pajak harus

mempertimbangkan sisi keadilan dan keabsahan pelaksanaan pemungutannya

(Judisseno, 1999) dengan memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yaitu: asas

15

persamaan, kepastian, kemudahan pembayaran dan efisiensi. Perubahan Undang-

Undang perpajakan sebagai dasar pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam

pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, merupakan titik tolak utama dalam

pembenahan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Menurut Rosdiana (2004) peranan pemungutan pajak sebagai instrumen

dari fungsi distribusi pemerintah sering diterapkan dalam kebijakan yang

menggunakan landasan teori Supply-Side Policies. Supply-Side Policies

merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pasar dengan

meningkatkan kapasitas perekonomian dalam berproduksi sehingga menambah

jumlah penawaran barang dan jasa. Dengan tercukupinya jumlah penawaran

barang dan jasa tersebut maka memungkinkan perekonomian untuk tumbuh dalam

kondisi non-inflationary. Penerapan kebijakan Supply-Side antara lain meliputi

peningkatan pendidikan dan pelatihan, penurunan kekuatan serikat pekerja

perdagangan, perubahan peraturan dan lain-lain. Salah satu contoh penerapan

kebijakan Supply-Side yang sering diimplementasikan yaitu pengurangan beban

pajak melalui penurunan tarif pajak. Richardson dan Lanis (2007) dalam

penelitiannya menyimpulkan perlunya penurunan tarif pajak dalam reformasi

perpajakan dan hal tersebut diterapkan dalam reformasi perpajakan di Australia

pada tahun 1997. Kebijakan penurunan tarif pajak tidak selalu berdampak atau

mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Dengan adanya penurunan tarif

pajak maka bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau perseorangan akan dapat

menabung atau menggunakannya untuk menambah konsumsi atau digunakan

untuk menambah investasi. Bagi Wajib Badan atau perusahaan, penurunan tarif

16

dapat mengurangi biaya produksi/operasi atau menambah laba sehingga dapat

digunakan untuk menambah barang modal atau investasi. Tambahan tabungan,

laba dan investasi akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan

secara keseluruhan.Tambahan konsumsi akan meningkatkan jumlah penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu dalam jangka panjang,

pengurangan tarif pajak dapat mengakibatkan kenaikan penerimaan negara

melalui penerimaan pajak. Dengan tarif pajak yang relatif rendah diharapkan juga

dapat menjadi daya tarik bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk

melakukan investasi.

Perubahan-perubahan ketentuan dalam Undang-Undang PPh tahun 1983,

tahun1991, tahun 1994, tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

yang terkait dengan besarnya tarif dan pengelompokan tarif atau lapisan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatur pada pasal 17. Perbedaan-perbedaan dan

perubahan-perubahan pengaturan tentang tarif dan pengelompokan tarif lebih

lengkap adalah sebagaimana tabel dalam lampiran 1.

Berdasarkan lampiran 1, tersebut diketahui bahwa perubahan yang

signifikan adalah perubahan tarif dan pengelompokan tarif dari Undang-Undang

PPh No 10 tahun 1994 menjadi Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 serta

Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh No 36

tahun 2008. Perubahan Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994 menjadi Undang-

Undang PPh No 17 tahun 2000 meliputi adanya pemisahan dan pembedaan

besarnya tarif dan pengelompokan tarif antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan

Wajib Pajak Badan serta besarnya tarif dan pengelompokan tarif dalam

17

penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan itu sendiri. Perubahan

Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36

tahun 2008, terkait tarif dan pengelompokan tarif lebih struktural karena tidak

lagi menerapkan tarif progresif bagi Wajib Pajak Badan namun menerapkan tarif

tunggal sebesar 28 persen pada tahun 2009 dan sebesar 25 persen mulai tahun

2010.

Perubahan-perubahan Undang-Undang PPh selanjutnya ditelaah dalam

kaitannya dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari pajak penghasilan

dibedakan menjadi dua yaitu PPh Non Migas dan PPh Migas. PPh Non Migas

sendiri terdiri dari beberapa jenis pajak penghasilan yaitu PPh atas

pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh bendaharawan, PPh atas impor,

PPh atas karyawan, PPh atas penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga,

royalti, hadiah, sewa, imbalan atas jasa-jasa tertentu, PPh dari Orang Pribadi

selain karyawan, PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

luar negeri dari Indonesia, PPh dari penghasilan yang bersifat final dan PPh dari

Wajib Pajak Badan atau perusahaan. Berdasarkan data empiris yang ada, sampai

saat ini peran penerimaan pajak perusahaan atau penerimaan Pajak Penghasilan

Badan memegang peranan penting dalam menyumbang penerimaan pajak di

Indonesia. Secara umum peran penerimaan total Pajak Penghasilan terhadap total

penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2001-2013 mencapai 54,98 persen

dengan kisaran 55,65 persen sampai dengan 59.63 persen, sehingga dapat

dikatakan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Di sisi lain peran

penerimaan pajak penghasilan badan terhadap total penerimaan pajak nasional

18

sepanjang tahun 2001-2013 secara rata-rata mencapai 18,20 persen setiap tahun.

Data pada tabel 1.2. menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan setiap tahun

peran Pajak Penghasilan Badan terhadap total penerimaan pajak nasional yaitu

dimulai tahun 2001 sebesar 8.14 persen dan terus naik sampai pada puncaknya

tahun 2009 sebesar 22.10 persen. Namun peran tersebut mengalami penurunan

setelah berlakunya tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 dan

mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013.

Tabel 1.2. Peran Penerimaan PPh Badan dalamStruktur Penerimaan Pajak Nasional

Tahun Penerimaan PPhBadan /Total PPh

Penerimaan PPhBadan/Total

PajakPenerimaan TotalPPh/Total Pajak

(1) (2) (3) (4)

2001 13.64% 8.14% 59.63%

2002 27.28% 15.72% 57.61%

2003 26.85% 15.10% 56.25%

2004 27.97% 15.80% 56.47%

2005 29.30% 17.23% 58.79%

2006 31.16% 18.17% 58.33%

2007 33.99% 19.04% 56.03%

2008 32.47% 18.63% 57.37%

2009 37.88% 22.10% 58.33%

2010 36.95% 21.02% 56.87%

2011 36.07% 20.94% 58.06%

2012 32.83% 18.27% 55.65%

2013 48.00% 26.39% 54.98%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Data Diolah

19

Apabila kita telaah dengan lebih terinci, peran penerimaan Pajak

Penghasilan Badan terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan, tabel 1.2. di atas

menunjukkan peran tersebut mempunyai kecenderungan kenaikan dan mencapai

puncaknya pada tahun 2009 yaitu sebesar 37.88 persen. Peran penerimaan Pajak

Penghasilan Badan terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan mulai mengalami

penurunan pada tahun 2010 sejak diberlakukannya tarif tunggal untuk Wajib

Pajak Badan. Sesuai dengan tabel 1.2., secara keseluruhan menunjukkan bahwa

penerimaan PPh mempunyai peran yang dominan dalam total penerimaan pajak

nasional dan penerimaan PPh Badan mempunyai peran yang cukup signifikan

dalam penerimaan total PPh dengan rata-rata jumlah penerimaan mencapai 31,88

persen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak yang berasal

dari Pajak Penghasilan Badan mempunyai peran yang utama dan cukup penting

terhadap sumber pembiayaan pembangunan dan dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu, peraturan terkait pemungutan PPh atas Wajib Pajak Badan yang

efektif merupakan bagian yang penting agar pemungutan pajak tidak menjadi

faktor kontraproduktif terhadap peran swasta dalam perekonomian Indonesia,

khususnya melalui jalur investasi. Penelitian tentang topik ini diharapkan dapat

melihat dampak langsung dan dalam jangka waktu yang relatif pendek atas

perubahan peraturan Pajak Penghasilan yang diusulkan oleh pemerintah dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perekonomian melalui

investasi badan usaha khususnya badan usaha swasta. Variabel-variabel dan

komponen-komponen yang menentukan dalam penghitungan besarnya pajak yang

20

terutang menjadi salah satu perhatian dan pertimbangan utama dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Investasi di Indonesia secara umum berkembang sejak tahun 1968. Sejalan

dengan reformasi perpajakan yang berlangsung pada dekade 1980-an, investasi

khususnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat dan

mencapai puncaknya pada tahun 1995. Kondisi yang hampir sama juga terjadi

pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meskipun faktor yang

menyebabkan peningkatan investasi bukan semata berasal dari reformasi

perpajakan, namun pola kecenderungan di bawah ini menunjukkan bahwa

beberapa tahun setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan dilakukan yaitu

pada tahun 1983, 1994, 2000, 2007 dan 2008, jumlah investasi meningkat dengan

cukup signifikan. Apabila besarnya realisasi investasi tersebut dihitung secara

nominal, maka besarnya realisasi investasi pada tahun 2007 telah berada pada

situasi seperti saat sebelum terjadinya krisis tahun 1998. Gambar 1.1.

menunjukkan realisasi investasi dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan topik dampak dari

perubahan sistem perpajakan cukup beragam. Perkembangan pembahasan dan

penelitian dampak reformasi pajak terhadap perusahaan dalam perekonomian

berkembang pesat, sehingga topik ini menjadi salah satu topik yang menarik dan

kemudian dipilih dalam penelitian ini dengan mengambil salah satu bagian,

khususnya dampak perubahan peraturan terkait PPh atas badan terhadap investasi.

Perubahan tingkat investasi merupakan salah satu bagian yang terkena dampak

langsung atas reformasi pajak atau perubahan sistem perpajakan.

21

Gambar 1.1. Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak perubahan peraturan dalam

Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan terhadap keputusan investasi

pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia melalui variabel yang

bersifat mikro. Perubahan peraturan Pajak Penghasilan terkait Wajib Pajak Badan

adalah yang terdapat dalam Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994, Undang-

Undang PPh No 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008.

Variabel dan data mikro dipilih dalam penelitian ini karena dengan menggunakan

data mikro masing-masing perusahaan akan dapat diketahui dampak langsung

besarnya perubahan beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat adanya

perubahan ketentuan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003

Realisasi PMDN (Rp. Trilyun)

21













2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Realisasi Investasi PMA dan PMDNtahun 2009 - 2013

Realisasi PMDN (Rp. Trilyun) Realisasi PMA (US$ Milyar)

21













2010 2011 2012 2013

Realisasi Investasi PMA dan PMDNtahun 2009 - 2013

Realisasi PMA (US$ Milyar)

22

masukan dan bahan pertimbangan bagi perbaikan penyusunan ketentuan terkait

pajak penghasilan di masa mendatang.

Dampak perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib

Pajak Badan terhadap investasi di setiap perusahaan lebih lanjut akan diteliti

secara kualitatif. Apakah ada perbedaan pengaruh terhadap 3 (tiga) kategori jenis

industri manufaktur yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan dampak

perubahan Undang-Undang PPh terhadap investasi pada ketiga jenis industri

manufaktur digunakan variabel terikat yang bersifat kuantitatif (investasi) dan

menambahkan variabel bebas yang bersifat kualitatif dengan membuat kategori

berupa variabel dummy pada data panel. Pada penelitian Schwellnus dan Arnold

(2008) digunakan variabel dummy sektor perusahaan, umur perusahaan dan

negara. Variabel dummy juga digunakan dalam penelitian Bond, dkk. (1997) yaitu

variabel dummy waktu. Becker dan Sivadasan (2006) dalam penelitiannya juga

menambahkan variabel dummy konglomerasi. Model tersebut diharapkan

memenuhi model data panel yang merupakan salah satu metode terkuat yang

digunakan dalam penelitian tentang dampak perubahan peraturan terkait Undang-

Undang PPh terhadap keputusan-keputusan ekonomis yang penting bagi

perusahaan, meskipun asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini masih terlalu

ketat (Judd, 2006).

Penelitian ini mengambil topik dampak perubahan Undang-Undang Pajak

Penghasilan di Bursa Efek Indonesia khususnya dengan pendekatan ekonomika

mikro. Belum dijumpai penelitian yang membahas perbandingan dampak

perubahan 3 (tiga) Undang-Undang PPh terhadap investasi yang dilakukan

23

menggunakan data internal perusahaan dengan dua metode analisis yaitu

pendekatan deterministik (MRPK dan METR) dan metode ekonometrika dengan

melakukan regresi pada data panel dengan variabel bebas arus kas, laba setelah

pajak (Earning After Tax) dan tingkat pajak atau tarif pajak efektif. Sejauh ini

belum ditemukan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap topik ini di

Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat disimpulkan bahwa

reformasi perpajakan khususnya perubahan peraturan yang terkait pajak

penghasilan mempunyai dampak terhadap investasi. Secara teoritis dampak

perubahan peraturan pajak terhadap investasi dapat dilihat dari dua perspektif

yaitu perspektif ekonomika makro dan ekonomika mikro. Namun disisi lain, data

investasi juga mengandung konsekuensi berbeda dalam ekonomika mikro dan

ekonomika makro. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan utama penelitian ini.

Data investasi dalam perspektif ekonomi mikro adalah perubahan pembentukan

modal perusahaan. Sementara dalam perspektif ekonomi makro data investasi

adalah perubahan pembentukan modal bruto di Indonesia. Perbedaan pendekatan

teoritis dalam mengidentifikasi dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap

investasi juga memiliki konsekuensi yang berbeda karena penggunaan data yang

berbeda.

Menurut Schreiber dkk. (2002) pajak mempengaruhi investasi dan

keputusan keuangan. Pembuat keputusan harus menguasai kompleksitas sistem

24

pajak yang ada. Jika salah dalam memahami ketentuan pajak yang ada maka akan

membuat perencanaan, kebijakan dan keputusan perusahaan yang salah. Untuk

mengukur beban pajak efektif sebagai dampak pajak atas keputusan investasi

memerlukan sebuah ukuran standar untuk memisahkan dampak-dampak yang

berasal dari tarif pajak menurut ketentuan perpajakan (dan saling dampak dari

pajak Orang Pribadi dan Badan); dan dampak yang diakibatkan oleh definisi yang

ada dalam peraturan perpajakan yang digunakan dalam pengenaan pajak.

Adanya dampak pajak terhadap keputusan-keputusan keuangan

perusahaan juga diungkapkan dari penelitian Atkinson dan Stiglitz (1980) dan

Auerbach (2002). Namun Palomba (2002) dengan menggunakan analisis dinamik

menunjukkan bahwa dampak dari pajak terhadap perusahaan adalah berbeda-beda

sepanjang waktu. Suatu peningkatan tarif pajak pada laba perusahaan awalnya

akan menurunkan investasi, tetapi dampak ini berkebalikan sepanjang waktu

karena perusahaan menyesuaikan kebijakan keuangannya terhadap tarif pajak

baru. Dalam penelitian ini, level investasi tidak hanya dipengaruhi oleh marginal

cost of capital tetapi juga oleh tersedianya keuangan (seperti contoh dalam Fazzari

et al., 1988). Pajak atas keuntungan atau laba perusahaan mungkin mempengaruhi

investasi meskipun hal tersebut cenderung akan tidak signifikan jika perusahaan

menerapkan pengaturan pengelolaan dan sumber-sumber keuangan dari internal

dan eksternal secara proporsional. Pandangan intertemporal membuat beberapa

perbedaan pendapat tentang dampak pajak penghasilan badan terhadap keputusan

keuangan dan investasi. Penurunan tarif pajak penghasilan atas laba perusahaan

akan dapat meningkatkan investasi, tetapi hal tersebut hanya mempengaruhi

25

secara temporer. Jadi tarif pajak yang lebih rendah hanya mempengaruhi secara

terbatas pada akumulasi kapital perusahaan-perusahaan domestik. Dengan

demikian, aspek-aspek intertemporal dapat membuat beberapa perbedaan

pendapat terhadap kebijakan pajak penghasilan perusahaan.

Oleh karena itu, dalam perspektif perekonomian Indonesia konsep yang

menempatkan dampak perubahan peraturan perpajakan khususnya pajak Badan

yang dilakukan pemerintah terhadap tingkat investasi di Indonesia menjadi

penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Dengan latar belakang dan

uraian di atas maka penelitian ini meneliti dampak langsung dan jangka pendek

dari reformasi perpajakan di Indonesia.

Evaluasi dampak peraturan perpajakan secara langsung dilakukan dalam

kerangka melihat dampak langsung peraturan perpajakan terhadap tingkat

investasi. Mengingat fokus penelitian dalam penelitian untuk meneliti dampak

langsung perubahan peraturan perpajakan dan dalam jangka waktu yang pendek,

maka lingkup penelitian dibatasi pada kajian dampak perubahan peraturan dalam

Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan khususnya terhadap perubahan

tingkat investasi perusahaan. Dalam perspektif tersebut, pendekatan-pendekatan

yang biasa digunakan dalam penelitian terkait topik tersebut akan digunakan

dalam penelitian ini.

Berdasarkan batasan penelitian di atas, untuk mendukung analisis tentang dampak

perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan

terhadap investasi, penelitian ini membatasi lingkup sampel meliputi perusahaan

atau badan usaha swasta di Indonesia. Sampel penelitian yaitu perusahaan atau

26

badan usaha swasta dibatasi hanya merupakan perusahaan atau badan usaha

swasta terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam sektor industri manufaktur. Pemilihan sektor

industri manufaktur sebagai sektor yang dijadikan sampel penelitian adalah

dengan pertimbangan karena sektor industri manufaktur adalah sektor yang

menyumbangkan penerimaan pajak terbesar dibandingkan dengan sektor yang

lain. Data sesuai dengan tabel 1.3. menunjukkan bahwa industri manufaktur

(dalam pengelompokan sektor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan disebut sebagai industri pengolahan) mempunyai

kontribusi rata-rata sekitar 31 persen bagi penerimaan pajak secara nasional. Tabel

1.3. juga menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur atau pengolahan

merupakan satu-satunya sektor yang berkontribusi secara dominan atau lebih dari

25 persen dari total penerimaan pajak nasional. Penggunaan sampel perusahaan

yang terdaftar di BEI merepresentasikan perusahaan yang memenuhi asumsi dasar

dalam pendekatan yang akan digunakan dalam model ini.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah produsen yang

rasional secara ekonomi yaitu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan.

Secara prosedural, ciri tersebut tercermin melalui laporan keuangan khususnya

laporan rugi/laba perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan

perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan terstandarisasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan antara lain neraca, laporan rugi/laba dan arus kas

dapat kita ketahui gambaran bagaimana alur perusahaan yang rasional secara

ekonomi bekerja.

27

Tabel 1.3.. Kontribusi Sektor Usaha pada Penerimaan Pajak Nasional

Sektor Usaha% Kontribusi

2009 2010 2011 2012 20131. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2% 2% 2% 2% 2%

2. Pertambangan dan Penggalian 8% 15% 10% 8% 15%

3. Industri Pengolahan 31% 31% 30% 31% 31%

4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan UdaraDingin

1% 2% 1% 1% 2%

5 .Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan DaurUlang, Pembuangan dan PembersihanLimbah danSampah

0% 0% 0% 0% 0%

6. Konstruksi 4% 5% 4% 4% 5%

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi danPerawatan Mobil dan Sepeda Motor

13% 14% 13% 13% 14%

8. Transportasi dan Pergudangan 3% 3% 2% 3% 3%9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan

Minum0% 0% 0% 0% 0%

10. Informasi dan Komunikasi 3% 3% 3% 3% 3%

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10% 11% 10% 10% 11%

12. Real Estat 2% 2% 2% 2% 2%

13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 2% 2% 2% 2% 2%

14. Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, AgenPerjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

1% 1% 1% 1% 1%

15. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan SosialWajib 3%

3% 2% 3% 3%

16. Jasa Pendidikan 0% 0% 0% 0% 0%

17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0% 0% 0% 0% 0%

18. Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi 0% 0% 0% 0% 0%

19. Kegiatan Jasa Lainnya 1% 1% 1% 1% 1%20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga;

Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasaoleh Rumah Tangga yang digunakan MemenuhiKebutuhan

0% 0% 0% 0% 0%

21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan IkstraInternational lainnya

0% 0% 0% 0% 0%

22 . KLU Error 12% 2% 13% 12% 2%

23. Kategori PBB 3% 3% 4% 3% 3%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Data Diolah

28

Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang

merupakan permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah perubahan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-

Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 berdampak terhadap investasi perusahaan

pada 3 (tiga) jenis industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan agar dapat

mengetahui seberapa besar dampak perubahan penerapan Undang-Undang PPh

Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap

tingkat investasi di Bursa Efek Indonesia. Secara spesifik, tujuan yang diharapkan

dapat dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis hubungan dan dampak perubahan penerapan Undang-Undang

PPh Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008

terhadap investasi perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia;

b. Menganalisis apakah penerapan Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000

dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 mempunyai dampak yang

sama atau berbeda terhadap ke-tiga jenis industri manufaktur di Bursa Efek

Indonesia?

1.4. Keaslian Penelitian

Secara umum sebagian besar penelitian sebelumnya yang mengukur

dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi perusahaan,

29

khususnya dengan model dinamis, menggunakan data investasi yang biasa

digunakan dalam ekonomi mikro. Penelitian dengan landasan kerangka teori

ekonomika mikro dilakukan oleh King dan Fullerton (1984). Pendekatan King

dan Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan

terhadap keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif

yang kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak marginal efektif atau

METR. Konsep ini selanjutnya digunakan dan dikembangkan oleh Altshuler dkk.

(1998), Chalk (2001), Chen dan Martinez-Vazquez (2003), Sosa (2006) serta Lin

dan Zeng (2008). Ringkasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai

dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi dengan menggunakan

analisis deterministik METR selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam

tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya yang MenggunakanPendekatan METR

No Peneliti/Tahun Judul Metode dan Estimasi Kesimpulan

(1) (2) (3) (4) (5)1. King dan

Fullerton(1984)

The Taxationof Incomefrom Capital

METR agregat denganmengenerate rata-rata tertimbangdari portofolio kombinasipembiayaan dan kepemilikan aset.Model menggunakan variabelbebas discount rate, tingkatpenyusutan barang modal, tarifPPh perusahaan, pengurangan daripenyusutan atas biaya akuisisi perdollar dan tarif PPh individual daripenghasilan atas bunga

METR rata tertimbangadalah proporsi daristock modal sekarangmerupakan kombinasidari jenis aset, industri,sumber keuangan dankarakteristikkepemilikan

2. Altshuller(1998)

Has U.S.InvestmentAbroadBecome MoreSensitive to

Penghitungan METR dipengaruhioleh inflasi karena inflasimempengaruhi besarnyapenyusutan. Penghitunganbesarnya penyusutan didasarkan

Heterogenitas besarnyapenyusutan bungatergantung pada pajakperusahaan dan statusperpajakannya. Pajak

30

No Peneliti/Tahun Judul Metode dan Estimasi Kesimpulan

(1) (2) (3) (4) (5)Tax Rates? pada biaya-biaya untuk

mengurangi nilai aset secarahistoris.

yang tidak simetris tidaksepenuhnya memberikansumber variasi dalampemberian insentif.

3. Chalk(2001)

TaxIncentives inPhilippines: ARegionalPerspective

Insentif untuk meningkatkaninvestasi di Philipina denganmemberikan penyusutan,kompensasi kerugian selama 10tahun, pengakuan sebagai kreditpada barang modal dalam prosesproduksi manufaktur dan produklain yang diekspor

Insentif pajak yangdiberikan pada beberapanegara ASEANmeningkatkan distorsidalam upaya pencapaianpenerimaan pajak

4. SebastianSosa(2006)

TaxIncentivesandInvestment inEasternCarribean

Menggunakan perhitungandeterminsitik METR dengan pajak,depresiasi dan tax credit. Variabelpembanding dalam perhitunganMETR menggunakan variabelreturn bebas risiko r.Model METR total terhadapkeputusan investasi perusahaandan rumah tangga.

METR sangat tinggiterutama jikaditambahkan pajak tidaklangsung pada barang-barang tersebut.Terdapat dispersi yangbesar pada METR setiapsektor.

5. Horn-Chern Lindan TaoZeng(2008)

MarginalEffective TaxRate ForInventory andCapitalInvestment

METR dihitung denganmemasukkan unsur pajak padapembelian barang-barang investasidan persediaan.

METR di Kanadamemasukkan semuaaspek yang terkaitdengan investasiperusahaan. Pajak atasbarang-barangpersediaan dan investasitermasuk aspek pajakyang berdampakterhadap keputusaninvestasi.

Penelitian ini selain menggunakan model METR, juga akan menggunakan

pendekatan faktor keuangan yang diharapkan dapat mengidentifikasi dampak dari

faktor-faktor atau variabel-variabel penjelas dengan pendekatan ekonometrika.

Ringkasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak perubahan

peraturan perpajakan terhadap investasi dengan menggunakan faktor keuangan

tersebut selanjutnya dituangkan dalam tabel 1.5. berikut:

31

Tabel 1.5. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnyayang Menggunakan Pendekatan Faktor Keuangan

No Peneliti(Tahun) Judul Metode dan Estimasi Kesimpulan

(1) (2) (3) (4) (5)1. Bean

(1981)An Econo-metric Modelof Manufactu-ring Invest-ment in TheUK

Menggunakan spesifikasi koreksi kesalahanjangka panjang menggunakan pendekatanbahwa Δ Kitᵙ Iit / Ki,t-1–δ.

Persediaanmodal dibawahtingkat yangdiharapkanberhubungandenganinvestasidimasa datangyang lebihrendah

2. Bond danMeghir(1994)

DynamicInvestmentModels andthe Firm’sFinancialPolicy

Menggunakan spesifikasi model persamaanEuler yang dapat mengontrol dampakekspektasi dalam keputusan investasi.Perusahaan diasumsikan memaksimalkanpresent discounted value dari arus kas bersihsekarang dan masa datang dan penyesuaianbiaya yang simetris dan kuadratis.

PersamaanEuler tidakkonsistendengan asumsiCES yangdigunakandalammenjelaskanECM

3. StephenBond,Julie AnnElston,JacquesMairessedanBenoitMulkay(1997)

FinancialFactors andInvestment inBelgium,France,Germany, andThe UnitedKingdom: AComprisonUsingCompanyPanel Data

Persamaan ini merupakan dasar aplikasipersamaan model keuangan yang lain.Model faktor keuangan ini adalah persamaanEuler dari kalkulus variasi optimasipersamaan profit perusahaan dengan kendalainvestasi perusahaan. Persamaan Eulerditunjukkan oleh fungsi berikut:

1

, , ,t

I I C PQf

K K K K K

Dimana: I adalah investasi

C adalah arus kas adalah profit perusahaan

termasuk pajakPQ adalah total penjualan

Estimasi dilakukan dengan metode ErrorCorrection Model untukmengestimasinya.

Beberapa rasiokeuangan yangkemudiandisebut denganfaktorkeuanganmemilikidampaksignifikanterhadaptingkatinvestasiperusahaankecuali aruskasperusahaan.

4. BeckerdanSivadasan(2006)

The Effect ofFinancialDevelopment on TheInvestment-Cash FlowRelationship

Variabel tidak bebas adalah investasibruto.Variabel ROA merepresentasikan aruskas. Cakupan obyek penelitian seluruhEropa menggunakan model persamaanempiris sebagai berikut:

tititititititi ROAKYIII ,1,41,1,32

1,21,1, lnln

Perusahaancenderungmenambahinvestasi jikamerekamemiliki lebihbanyak sumberdaya internal.

32


(1) (2) (3) (4) (5)CrossCountryEvidencefrom Europe

Pengembangansistempendanaanmengurangidampakkendalakeuangan.

5. CyrilleSchwellnus danJensArnold(2008)

Do CorporateTaxes ReduceProductivity andInvestment atThe FirmLevel?

Mengestimasi dampak fraksi pajak dari labaperusahaan terhadap perubahan investasi dan

produktivitas. 1ln , ,t t t tTFP f TFP

t adalah tingkat pajak

Regresi dilakukan dengan metodeAutoregressive Distributive Lag antaratingkat pajak perusahaan terhadap tingkatTFP. Analisis menggunakan data paneldengan fixed effect untuk setiap sektor

Terdapathubungannegatif yangkuat antaratingkat pajakterhadaptingkatproduktivitasnegara-negaradi OECD yangdirepresenta-sikan olehvariabel TFP.

Penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan di Indonesia dengan

topik reformasi perpajakan atau perubahan peraturan perpajakan khususnya

Undang-Undang PPh dan dampaknya terhadap investasi menggunakan tinjauan

dan cakupan pembahasan yang berbeda-beda. Ringkasan hasil penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan

terhadap investasi yang sudah pernah dilakukan di Indonesia adalah sebagaimana

dalam tabel 1.6. berikut:

Tabel 1.6. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya tentang Perubahan Pajakyang Dilakukan di Indonesia


(1) (2) (3) (4) (5)1. Danar dan

SubiyanDampakSistem

Studi kelayakan proyek, yang terdiri dariidentifikasi proyek, analisis pasar

Perubahanperaturan

33


(1) (2) (3) (4) (5)toro(2003)

PerpajakanterhadapKeputusanInvestasiProyek PanasBumi

(market analysis) dan analisis tekno-ekonomi yang terdiri dari beberapatahapan sebagai berikut:1) Penyusunan Model Reservoir Panas-

bumi2) Perencanaan dan Penjadualan

Proyek3) Estimasi Biaya4) Analisis Cash Flow5) Penilaian Kelayakan Proyek

perpajakan denganinsentif penurunantarif PPh, tidakdapatmemperbaikikeekonomianproyek secaraoptimal karenabeberapa insentifperpajakan padaperaturansebelumnya antaralain metodedepresiasi daninvestmentallowance diganti

2. Njit(2006)

Insentif PajakPenghasilandan Dampaknya terhadapInvestasiModal Asing:StudiKawasanPengembanganEkonomiTerpadu diKawasanTimurIndonesia

Menggunakan data ekonomika makroyang bersumber dari data sekunder dananalisis statistik deskriptif denganmetode evaluasi komparatif

Pemberian insentifpajak penghasilantidak mempunyaidampak yangsignifikanterhadap investasimodal asing (FDI)

3. Hartono(2007)

KebijakanPemberianInsentif PajakDalamHubungannya denganIklimInvestasi bagiPerusahaanPenanamanModal Asingdi SektorIndustri Kecil

Menggunakan pendekatan statistik non-parametrik iklim investasi bagiperusahaan Penanaman Modal Asing(PMA). Pendekatan kuantitatif, denganteknik pengumpulan data menggunakanmetode survei. Sedangkan teknik analisisdata menggunakan analisis korelasiPearson Product Moment (PPM).

Kebijakan insentifpajak hanyamemberikandampak 4%terhadap ikliminvestasi bagiperusahaan PMAdi sektor industritekstil. Faktorpendorong bagiperusahaan PMAdi sektor industritekstil untukberinvestasi diIndonesia, 96%-nya lebih berkaitan

34


(1) (2) (3) (4) (5)dengan faktor lainselain insentifpajak

4. Sari(2008)

DampakPerubahanTarif PPhBadanmenjadi TarifTunggalterhadapInvestasi danPenerimaanNegara

Menggunakan data kualitatif maupunkuantitatif yang diambil dari hasilwawancara. Metode pengumpulan dataadalah metode kepustakaan denganmenggunakan metode deskriptf.

Penetapan tariftunggal sesuaiUndang-UndangPPh tahun 2008belummemberikaninsentif yangatraktif untukmenarik investasiasing (FDI)

5. Astuti(2011)

AnalisisBesarnya PPhTerutangakibatPerubahanRegulasiPerpajakanserta Dampaknya terhadapLaba RugiPerusahaan(Studi padaCV. BagusKarya diSorowako)

Analisis deskriptif komparatif, yaitumembandingkan perhitungan PPhterutang yang dihitung sendiri olehperusahaan dengan hasil pengolahan datayang dibuat oleh penulis. Menggunakandata laporan keuangan perusahaan tahun2009

Terdapat selisihjumlah PPhterutang yangdisusun olehperusahaan denganhasil penelitianpenulis. PerubahanUU Perpajakanberdampak cukupsignifikanterhadap jumlahlaba yangdiperolehperusahaan.

Penelitian ini akan mengkaji dampak perubahan peraturan dalam Undang-

Undang PPh No 10 tahun 1994 menjadi Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000

dan Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh Nomor

36 tahun 2008 yang terkait Wajib Pajak Badan terhadap tingkat investasi

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur di Bursa Efek

Indonesia, dengan menggunakan pendekatan METR dan faktor keuangan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian

35

sebelumnya yang diharapkan dapat menambah cakrawala penelitian dalam bidang

yang sama yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan dua metode sekaligus dalam menguji data

empiris yang digunakan yaitu metode deterministik melalui perhitungan

MRPK serta METR dan metode ekonometrika estimasi regresi melalui

pendekatan teori faktor keuangan dengan melakukan regresi pada data panel.

Perbedaan yang signifikan antara METR pada penelitian ini dibandingkan

METR penelitian sebelumnya terletak pada metode perhitungan METR yaitu

dalam menghitung biaya modal, penelitian ini menggunakan metode teori

ekonomi keuangan dengan konsep Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Penggunaan pendekatan CAPM dalam perhitungan METR tersebut bertujuan

agar dapat memperoleh hasil perhitungan METR yang optimal. Setelah

dilakukan studi kepustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang dampak

perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi dengan pendekatan METR

ini, belum pernah dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dampak perubahan

peraturan perpajakan terhadap investasi di Indonesia.

2. Penelitian ini menganalisis perbedaan dampak perubahan Undang-Undang

PPh dari tiga Undang-Undang PPh yaitu perbedaan Undang-Undang PPh No

10 tahun 1994 dengan Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 serta Undang-

Undang PPh No 17 tahun 2000 dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun

2008 menggunakan metode análisis varian. Metode statistik inferensi dasar

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan uji beda dua rata-rata

36

terhadap variabel-variabel deterministik MRPK dan METR yang dihitung

terlebih dahulu menggunakan konsep CAPM.

3. Dalam analisis ekonometrika metode faktor keuangan, meskipun penelitian

ini serupa dengan pendekatan faktor keuangan yang dilakukan oleh Bond dkk

(1997) namun pendekatan yang dilakukan tetap mempunyai perbedaan

dengan pendekatan sebelumnya. Proses dekomposisi terhadap faktor

keuangan total penjualan menjadi perbedaan yang mendasar dibandingkan

dengan pendekatan sebelumnya. Selain menjadi faktor pembeda, dekomposisi

dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai faktor penjaga konsistensi antara

fakta empiris dengan kajian teoritis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada

penelitian ini terdapat fasilitas-fasilitas perpajakan yang berbeda dengan

fasilitas perpajakan yang diterapkan di negara lain yang dilakukan penelitian.

Fasilitas perpajakan tersebut mempengaruhi besarnya arus kas dan

mempengaruhi besarnya biaya-biaya sebagai pengurangan penghasilan kena

pajak yang selanjutnya mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak dan

besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, pada penelitian ini dalam

analisis ekonometrika data panel dipilih variabel bebas arus kas, tarif efektif

dan variabel Earning After Tax. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen investment tax credit

yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian ini

sudah tercakup dalam komponen fasilitas perpajakan. Penggunaan analisis

ekonometrika data panel dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi

analisis deterministik uji perbedaan dua rata-rata nilai MRPK dan METR

37

rata-rata. Diharapkan penelitian ini dapat memperbaiki penelitian sejenis yang

sudah pernah dilakukan.

1.5. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris

terkait dampak kebijakan perubahan peraturan perpajakan yaitu perubahan

Undang-Undang PPh khususnya perubahan Undang-Undang PPh Nomor 10 tahun

1994 menjadi Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000 serta Undang-Undang

PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008

terhadap tingkat investasi. Dengan menggunakan dua pendekatan analisis, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. bagi pengambil kebijakan, dapat digunakan sebagai salah satu bahan analisis

kajian akademik untuk menentukan arah dan jangkauan pengaturan dalam

pembuatan usulan dan rancangan perubahan Undang-Undang Pajak

Penghasilan terkait Wajib Pajak Badan atau perusahaan. Data besaran tingkat

biaya ekuitas, tingkat imbal hasil bersih, nilai MRPK rata-rata dan nilai

METR rata-rata serta model estimasi regresi data panel perusahaan yang

bergerak di sektor industri manufaktur, dapat digunakan sebagai salah satu

pertimbangan pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang Pajak

Penghasilan meliputi pengaturan definisi penghasilan, pengakuan biaya

sebagai pengurang laba bersih kena pajak, tarif pajak (lapisan tarif), laporan

rugi sebagai kondisi tidak kena pajak penghasilan, kompensasi kerugian,

38

fasilitas penyusutan dan fasilitas atau insentif lain yang dapat menurunkan

user cost of capital.

2. data besaran tingkat biaya ekuitas, tingkat imbal hasil bersih, nilai rata-rata

MRPK dan nilai rata-rata METR perusahaan yang bergerak di sektor industri

manufaktur yang digunakan sebagai sampel penelitian, periode tahun 1995-

1999, tahun 2001-2005 dan tahun 2009-2013. Dengan diketahuinya MRPK

dan METR merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai

bahan analisis bagi manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan

keputusan keuangan perusahaan apakah perusahaan akan meningkatkan

investasi barang modal atau aset tetap atau menundanya.

3. konfrmasi teoritis mengenai kebijakan publik terkait dampak ketentuan pajak

terhadap investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dibidang lain antara

lain bidang ketenagakerjaan, pengembangan teknologi, perijinan dan

kepastian hukum serta kebijakan makroekonomi meliputi tingkat inflasi, suku

bunga pinjaman, tingkat suku bunga SUN dan SBI serta kebijakan di bidang

sistem pasar keuangan/modal.

1 BAB I PENGANTAR -...

Documents

Transcript of 1 BAB I PENGANTAR -...