April 28, 2023

PAJAK PENGHASILANPASAL 23

PPh Pasal 23

Dasar Hukum Peraturan Perpajakan

PemotongWP Badan DNOrang Pribadi yang ditunjukdan OP usaha pembukuan(khusus sewa)

Yang dipotong WP OP DN: Passive IncomeWP Badan DN: Passive + Active Income

Objek Pajak Passive Income: WPBdan + WPOP DNActive Income : WP Badan

Sifat Tidak Final Next

April 28, 2023

PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PENGHASILANYANG MERUPAKAN OBJEK PPh PASAL 23

1. Badan Pemerintah;2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;3. Penyelenggara Kegiatan;4. Bentuk Usaha Tetap;5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;6. Orang Pribadi Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong

(Akuntan,Dokter,Konsultan Arsitek,Notaris,Pengacara,PPAT); Khusus Objek : Sewa (Kep 50/PJ./1994)

7. Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dan Menyelenggarakan Pembukuan ; Khusus Objek : Sewa. (Kep 50/PJ./1994)

Yang memberikan penghasilan yang berasal dari

MODAL PENYERAHAN JASA

PENYELENGGARAAN KEGIATAN selain

yang telah dipotong PPh Ps.

21

April 28, 2023

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

1. DEVIDEN;2. BUNGA;3. ROYALTI;4. HADIAH ,

PENGHARGAAN, BONUS.

SEWA DAN JASA

15%

PENGH BRUTO (NON FINAL)

PENGH BRUTO (NON FINAL)

DIKALIKAN DIKALIKAN

2%

April 28, 2023

DIKENAKAN TARIF 15% DIKENAKAN TARIF 15% DARI PENGHASILAN BRUTODARI PENGHASILAN BRUTO

BUNGADEVIDENROYALTIHADIAH

April 28, 2023

BUNGA

Pasal 23 Tidak Final

Bukan Objek PPh 2315% Ph Bruto

April 28, 2023

Dipotong PPh 23 Tidak Final

Bunga pinjaman dari Badan ke Badan, dari Badan ke Orang Pribadi.

Bunga Obligasi yang tidak dijual di bursa efek

April 28, 2023

Tidak Dipotong PPh 23

Bunga / Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank

Bunga Sewa Guna Usaha dengan hak opsi

Bunga / Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman / pembiayaan (PMK 251 / PMK.03 / 2008)

Badan usaha Yg Menyalurkan Pinjaman / Pembiayaan (PMK 251/PMK.03/2008) perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha

di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan

BUMN / BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani

April 28, 2023

BUNGAPengertian Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan Jaminan Pengembalian Utang.

Denda Keterlambatan Bayar Termasuk Pengertian Bunga(S-480/PJ.313/2001)

Bunga Yang diperhitungkan dalam Penjualan cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam dalam bagian harga jual (S-75 / PJ.32 / 1998)

DIVIDEN

Merupakan Bagian Laba yang Diperoleh Pemegang Saham atau pemegang polis asuransi, atau SHU Koperasi kpd anggota.1. Pengertian Sangat Luas, Dalam Bentuk

Apapun.2. UU Pajak Dapat Menetapkan adanya Dividen

Terselubung. 3. Bagian laba yang dibayarkan kepada

karyawan bukan dividen.

Tidak Boleh Dibiayakan Di PPh Badan

15% Ph Bruto

Beberapa Bentuk Dividen sbgmn. penjelasan Psl 4 ayat 1 (g)

1. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor.

2. Pemberian Saham bonus tanpa penyetoran. Termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio.

3. Pembayaran kembali modal disetor, jika dalam tahun-tahun lampau diperoleh keuntungan, kecuali sbg akibat pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.

4. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.Contoh Dividen Terselubung:

Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Pemegang Saham Yang melebihi kewajaran

DIVIDEN / PEMBAGIAN LABA / SHU

YANG DITERIMA OLEH

• PERSEROAN TERBATAS• KOPERASI• BADAN USAHA MILIK NEGARA• BADAN USAHA MILIK DAERAH

ANGGOTA KOPERASI (SHU)

DENGAN SYARAT:

1. KEPEMILIKAN SAHAM MIN. 25%2. BERASAL DARI CAD. LABA DITAHAN (SYARAT INI BERLAKU BAGI PT & BUMN/D)

Obyek Tdk DipotongBUKAN OBJEK

PAJAK

ANGGOTA CV, PERKUMPULAN,PERSEKUTUAN,

FIRMA, KONGSI ,UNIT PENYERTAAN

INVESTASI KOLEKTIF

Non Obyek Non Obyek

DIVIDEN

YANG DITERIMA OLEH

WP ORANG PRIBADI

Diptong PPh final dengan tarif 10%PP 19 Tahun 2009

SAAT TERUTANG PPh Pasal 23ATAS DIVIDEN

BELUMTbk

(Go Public)

SUDAHTbk

(Go Public)

TERHUTANG SAAT PENENTUAN HAK (RECORDING DATE)

TERHUTANG SAAT DIUMUMKAN RUPS

WPDN BADAN DG.SYARAT ttt. TIDAK TERUTANG PAJAK WP ORANG PRIBADI DN TERUTANG PAJAK 15 %

WP LUAR NEGERI TERUTANG PAJAK 20 %

PAJAK PENGHASILAN TIDAK BOLEHDITANGGUNG PEMBERI DEVIDEN

PEMBERI DEVIDEN MENERBITKAN BUKTI POTONGDAN MENYETORKAN PAJAK TGL 10 BULAN BERIKUT

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :1.penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya2.penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah3.pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial4.pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut diatas5.penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio6.pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas

ROYALTI

15% Ph Bruto

HADIAH

UNDIAN BUKAN OBJEKLOMBA /PENGHARGAAN /

SEHUB. JASA25% FINAL

• Bagi WP OP dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari Ph. Bruto• Bagi WP Badan / BUT dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Ph Bruto• Bagi WP LN selain BUT dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% ( P3B) dari Ph Bruto ( Final )

Diberikan ke semua

pembeli/konsumen akhir tanpa diundi

April 28, 2023

DIKENAKAN TARIF 2% DARI PENGHASILAN BRUTO

SEWA

JASA

April 28, 2023

SEWA

Selain Tanah / Bangunan :PPh 23 tidak final

Tanah / Bangunan :PPh 4 (2) Final

2% Ph Bruto

TIDAK TERJADI PEMINDAHANKEPEMILIKAN

PIHAK LAIN TIDAK BISAIKUT MEMAKAI/MENGGUNAKAN

FEE MENGGUNAKAN SATUAN WAKTU TERTENTU

CONTOH :TAKSI.

* JIKA DI SEWA/CHARTER TERUTANG PPh PASAL 23* JIKA BERDASAR ARGO

TDK TERUTANG PPh

PENGERTIAN SEWA

April 28, 2023

JASA

JASA TEKNIK

JASA LAIN

2% Ph Bruto

JASA MANAJEMEN

JASA KONSTRUKSI

JASA KONSULTASI

April 28, 2023April 28, 2023

Peraturan Peraturan Menteri KeuanganMenteri KeuanganPMK 244/PMK.03/2008PMK 244/PMK.03/2008

TentangTentangJenis Jasa Lain Jenis Jasa Lain

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3636 Tahun 200 Tahun 20088

April 28, 2023April 28, 2023

1. Jasa penilai (appraisal);2. Jasa aktuaris;3. Jasa akuntansi, pembukuan & atestasi lap.keuangan;4. Jasa perancang (design);5. Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang

dilakukan oleh BUT;6. Jasa penunjang di bid. penambangan migas;7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang

penambangan selain migas;8. Jasa penunjang di bid. penerbangan/bandara;9. Jasa penebangan hutan;10.Jasa pengolahan limbah;11.Jasa penyedia tenaga kerja (Outsourcing Services);12.Jasa perantara / keagenan;

PMK 244/08

April 28, 2023April 28, 2023

13. Jasa di bidang perdagangan surat2 berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI;

15. Jasa pengisian suara (dubbing) / Sulih Suara;16. Jasa mixing film;17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk

perawatan/pemeliharaan/perbaikan;18. Jasa instalasi / pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,

gas, AC, TV Kabe, kecuali yg dilakukan oleh WP konstruksi;19. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, peralatan,

listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, alat transportasi / kendaraan dan atau bangunan, kecuali yg dilakukan oleh WP konstruksi;

PMK 244/08

April 28, 2023April 28, 2023

PMK 244/08

20. Jasa maklon;21. Jasa penyelidikan dan keamanan;22. Jasa penyelenggara kegiatan / event organizer;23. Jasa pengepakan;24. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media

massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

25. Jasa pembasmian hama;26. Jasa kebersihan / cleaning service;27. Jasa catering / Tata Boga.

PENGERTIAN IMBALAN BRUTO JASA

CATERING DAN JS KONSTRUKSI:JUMLAH IMBALAN YG DIBAYARKAN

SELURUHNYA, TERMASUK ATAS PEMBERIAN JASA DAN PENGADAAN

MATERIAL/BARANGNYA

JASA LAIN: JUMLAH IMBALAN YG DIBAYARKAN HANYA

ATAS JASANYA SAJA, KECUALI APABILADALAM KONTRAK/PERJANJIAN TIDAK

DAPAT DIPISAHKAN ANTARA PEMBERIAN JASA DG MATERIAL/BARANG AKANDIKENAKAN ATAS SELURUH NILAI

KONTRAK

Per 70 / 2007

PENGERTIAN JASA TEKNIK

Pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dlm bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yg dpt meliputi pelaksanaan suatu proyek, pembuatan suatu jenis produk, dan pemberian informasi yg berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen

Per 70 / 2007

PENGERTIAN JASA MANAJEMEN

IKUT LANGSUNG DALAM MANAJEMEN

BERBEDA DENGAN PENGERTIANJASA TEKNIK DI BIDANG MANAJEMEN.

JASA TEKNIK HANYA BERSIFATMEMBERI INFORMASI, PELATIHANDAN SEJENISNYA DALAM WAKTU

YANG LEBIH PENDEK, TANPA IKUTMENJADI BAGIAN DARI MANAJEMEN.

CONTOH : TIM PENYELAMATAN BANK OLEH BI

Per 70 / 2007

April 28, 2023

JASA MAKLONSemua pemberian jasa dlm rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yg : 1. proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (sub kon)2. spesifikasi,bhn baku dan barang setengah jadi dan atau bahan penolong yg akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa 3. kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Pengertian jasa maklon harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

April 28, 2023

JASA EVENT ORGANIZERkegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

April 28, 2023April 28, 2023

SAAT TERHUTANG PPh PASAL 23

CASH BASIS : PADA AKHIR BULAN DILAKUKAN PEMBAYARAN

ACCRUAL BASIS :PADA AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN

Umum:•Akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu.

Khusus:•Saat jatuh tempo bunga dan sewa•Saat tersedia untuk dibayarkan dividen•Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur royalti, jasa

April 28, 2023April 28, 2023

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

PRINSIP DESENTRALISASI :DI T4 TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA

OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG)KEWAJIBAN PEMOTONG :

• MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn membuat BUKTI PEMOTONGAN;

• MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada PENERIMA PENGHASILAN

• MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26;

• MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ;

April 28, 2023April 28, 2023

BAGI PENERIMA PENGHASILAN YG TIDAK BER NPWP

dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 100% lebih tinggi dari

tarif normal

April 28, 2023April 28, 2023