06 pengelolaan-keuangan-negara
-
Upload
rajapontar -
Category
Education
-
view
302 -
download
0
Transcript of 06 pengelolaan-keuangan-negara
OVERVIEWOVERVIEWPENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
SIKLUS PKNSIKLUS PKN• Perencanaan• Penganggaran• Pelaksanaan/perbendaharaan• Penatausahaan/akuntansi• Pemeriksaan• Pertanggungjawaban
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN PerencanaanPerencanaan PenganggaranPenganggaran Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran Pengelolaan Aset dan UtangPengelolaan Aset dan Utang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
PERENCANAANPERENCANAAN(SISTEM PERENCANAAN (SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL)NASIONAL)
TUJUAN SPPNTUJUAN SPPN menjamin adanya koordinasi diantara pelaku menjamin adanya koordinasi diantara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah maupun antar daerah;daerah maupun antar daerah;
menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah;daerah;
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; danmengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
TAHAP PERENCANAANTAHAP PERENCANAAN penyusunan rencana;penyusunan rencana; penetapan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. evaluasi pelaksanaan rencana.
JENISJENIS PERIODEPERIODERencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalJangka Panjang Nasional
20 tahun20 tahun
Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah NasionalNasional
5 tahun5 tahun
Rencana Strategis Rencana Strategis Kementerian / LembagaKementerian / Lembaga
5 tahun5 tahun
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah tahunantahunanRencana Kerja Rencana Kerja Kementerian / LembagaKementerian / Lembaga
tahunantahunan
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Panjang (RPJP)
Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi;Visi; Misi;Misi; Arah Pembangunan Nasional; Arah Pembangunan Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RPJMN
Muatan
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
Pedoman RPJP Nasional
Jangka Waktu Penetapan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala negara dilantik
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan Tahunan
Rencana Kerja Pemerintah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun
Rancangan kerangka ekonomi
Prioritas pembangunan dan kewajiban
Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
PENGANGGARANPENGANGGARAN
ANGGARANANGGARAN rencana keuangan mendatang yang berisi rencana keuangan mendatang yang berisi
pendapatan dan belanja;pendapatan dan belanja; gambaran strategi pemerintah dalam gambaran strategi pemerintah dalam
pengalokasian sumber daya untuk pengalokasian sumber daya untuk pembangunan;pembangunan;
alat pengendalian;alat pengendalian; instrumen politik; daninstrumen politik; dan disusun dalam periode tertentu disusun dalam periode tertentu
PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP PENGANGGARAN Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dan Akuntabilitas
AnggaranAnggaran Disiplin AnggaranDisiplin Anggaran Keadilan AnggaranKeadilan Anggaran Efisiensi dan Efektifitas AnggaranEfisiensi dan Efektifitas Anggaran Disusun dengan pendekatan kinerja Disusun dengan pendekatan kinerja
AnggaranAnggaran Berbasis Kinerja Berbasis Kinerja mengaitkan setiap biaya yang dituangkan mengaitkan setiap biaya yang dituangkan
dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkandihasilkan
dituangkan dalam program dan kegiatan untuk dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai kinerja tahunanmencapai kinerja tahunan
integrasi dari rencana kinerja tahunan integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja)/operasional Renstra dan anggaran (Renja)/operasional Renstra dan anggaran tahunantahunan
Faktor Keberhasilan ABKFaktor Keberhasilan ABK Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh
komponen organisasikomponen organisasi Fokus penyempurnaan administrasi secara terus Fokus penyempurnaan administrasi secara terus
menerusmenerus Sumber daya yang cukup untuk usaha Sumber daya yang cukup untuk usaha
penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang) Penghargaan (Penghargaan (rewardreward) dan sanksi () dan sanksi (punishmentpunishment)) Keinginan yang kuat untuk berhasilKeinginan yang kuat untuk berhasil
PerencanaanPerencanaan Kinerja Kinerja aktivitas analisis dan pengambilan keputusan aktivitas analisis dan pengambilan keputusan
ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatangyang diinginkan di masa mendatang
membantu pemerintah mencapai tujuan yang membantu pemerintah mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk pembuatan target dan stratejik, termasuk pembuatan target dan ukuran kinerjaukuran kinerja
indikator kinerja: masukan, keluaran, hasilindikator kinerja: masukan, keluaran, hasil
TargetTarget Kinerja Kinerja tingkat kinerja yang diharapkan dicapai tingkat kinerja yang diharapkan dicapai
terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkandan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan
Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai ((attainableattainable), realistis, kerangka waktu ), realistis, kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas, pencapaian (time frame) jelas, menggambarkan hasil atau kondisi perubahan menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapaiyang ingin dicapai
Faktor Penetapan Target KinerjaFaktor Penetapan Target Kinerja Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi
penganggaran yang diprioritaskan pada setiap penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahanfungsi/bidang pemerintahan
Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.
KelanjutanKelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja.menentukan target kinerja.
Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya.teknologi, dan lain sebagainya.
Kendala yang mungkin dihadapi di masa depanKendala yang mungkin dihadapi di masa depan
Standar Analisis BelanjaStandar Analisis Belanja dasar pengukuran kinerja keuangandasar pengukuran kinerja keuangan menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap
program atau kegiatanprogram atau kegiatan manfaat antara lain: manfaat antara lain:
mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, merencanakan program dan atau kegiatannya,
menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja,upaya pencapaian kinerja,
mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi. investasi dan non investasi.
StandarStandar Biaya Biaya harga satuan unit biaya yang berlakuharga satuan unit biaya yang berlaku diperbaharui setiap tahun anggaran barudiperbaharui setiap tahun anggaran baru
RKA-KLRKA-KL pendekatan penyusunan: KPJM, pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu dan terpadu dan
berdasar prestasi kerjaberdasar prestasi kerja memuat rencana pendapatan, belanja untuk memuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan menurut masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya untuk tahun berikutnya
APBNAPBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan
PembiayaanPembiayaan anggaran pendapatan merupakan estimasianggaran pendapatan merupakan estimasi anggaran belanja merupakan batas tertinggi anggaran belanja merupakan batas tertinggi
yang diperkenankanyang diperkenankan anggaran pembiayaan merupakan anggaran pembiayaan merupakan
sumber/penggunaan defisit/surplussumber/penggunaan defisit/surplus diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi
dan jenis belanjadan jenis belanja
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
Presiden(sebagai CEO)
KepalaKPPN(selakuKuasaCFO)
KepalaKantor(selakuKuasaCOO)
MenteriKeuangan(sebagaiCFO)
Menteri Teknis(sebagaiCOO)
PendelegasiankewenanganpelaksanaanprogramPendelegasiankewenanganperbendaharaan
Pendelegasian Kewenangan dalam Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
SISTEM PENERIMAANSISTEM PENERIMAAN Azas BrutoAzas Bruto basis kasbasis kas disetor ke Rekening Kas Umum selambat-disetor ke Rekening Kas Umum selambat-
lambatnya pada hari berikutnyalambatnya pada hari berikutnya
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
APBNPERPRES RINCIAN APBN
DIPA
KOMITMEN
VENDOR
VERIFIKASI
PEMBAYARAN
PESANAN
BARANG/JASA
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif (Administratief Beheer)
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN
DANA
Menteri TeknisPengguna Anggaran/Barang
Menteri KeuanganSelaku BUN
KEWENANGAN PELAKSANAANPEMBAYARAN/BELANJA
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN NEGARA
PENGUJ IANPENGUJ IAN
MenteriMenteri TeknisTeknisSelakuSelaku PenggunaPengguna AnggaranAnggaran
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
TahapanTahapan AdministratifAdministratif
Pengujian :• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid
SPMSPM
PENGUJ IANPENGUJ IAN
MenteriMenteri KeuanganKeuanganSelakuSelaku BUNBUN
TahapanTahapan KomtabelKomtabel
Pengujian :• Substansial :
•Wetmatigheid•Rechtmatigheid
• Formal
CHEQUECHEQUE
?
PENGELOLAAN ASET PENGELOLAAN ASET DAN UTANG DAN UTANG
ASETPEMERINTAH
AsetKeuangan &
Utang
Aset
Non
keuangan
Kas &Setara kas
Piutang &
Utang
Investasi
Dapat Diidentifikasi
Tidak dapat
diidentifikasi
Berwujud
Tidak Berwujud
SDM
dll
Persediaan
Aset
Tetap
SDA
CAKUPANCAKUPAN Pengelolaan kasPengelolaan kas Pengelolaan piutangPengelolaan piutang Pengelolaan investasiPengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara Pengelolaan utangPengelolaan utang Pengelolaan keuangan BLUPengelolaan keuangan BLU
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBNPELAKSANAAN APBN
LEMBAGA
PERWAKILAN
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: SOLUSIAGEN: SOLUSI
Akuntansi Pelaporan
Auditing
PRINSIPAL
RAKYAT
AGEN
PEMERINTAH
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS
9
PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJ A
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
IKHTISARKINERJA
IKHTISARLAIN
IKHTISARLAIN
IKHTISAR LKBUMN/BUMD
LRA NERACA LAK CALK
PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
Lingkup PemeriksaanLingkup Pemeriksaan Pemeriksaan KN Pemeriksaan KN ::
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
Pelaksana Pelaksana : BPK: BPK Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh
akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan)ke lembaga perwakilan)
Pemeriksaan keuanganPemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK: pemeriksaan atas LK Pemeriksaan kinerjaPemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas : pemeriksaan atas
pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas aspek efektivitas
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ::a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan
keuangankeuanganb. pemeriksaan investigatifb. pemeriksaan investigatifc. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintahpemerintah
Jenis PemeriksaanJenis Pemeriksaan