04 - Klasifikasi Dan Materi Muatan Konstitusi 2015

7/24/2019 04 - Klasifikasi Dan Materi Muatan Konstitusi 2015

1/15

KLASIFIKASI KONSTITUSI


2/15

Klasifikasi Konstitusi I

Berdasarkan Bentuk: Tertulis vs. Tidak Tertulis? Codified vs. uncodified Constitution Inggris, Israel tidak terkodifikasi, tetapi mempunyai aturan

konstitusi tertulis (constitutional rules).

Inggris tidak tertulis? Inggris tidak terkodifikasi, tetapi bukan berarti tidak

mempunyai aturan konstitusi tertulis. Tidak pula berartiInggris kekurangan aturan-aturan konstitusi(constitutional rules). Inggris mempunyai fundamentallaw, seperti Magna Charta 1215, the Act of Settlement

1701 (suksesi kepala negara); the Parliament Act 1911& 1949 (reduksi kewenangan house of lord); theScotland Act(pembentukan parlemen di scotlandia); &court decision.


3/15

Klasifikasi Konstitusi II

Berdasarkan Cara Mengubah (Amandemen) Konstitusi: Fleksible vs. Kaku (Rigid) Fleksible: proses perubahannya tidak berbeda dengan

peraturan lainnya Inggris: Parlemen dapat mengubah

setiap aturan konstitusi dengan voting simple majority. Keuntungan: kemampuan beradaptasi denganperubahan.

Terlalu sering perubahan menunjukkan sistem politikyang under stress.

Kaku: konstitusi hanya dapat diubah dengan prosedurkhusus, misalnya: referendum, ratifikasi oleh negara

bagian AS Keuntungan: mudah diprediksi.


4/15

Klasifikasi Konstitusi III

Berdasarkan Bentuk Susunan (Struktur)Negara: Federal vs. Kesatuan.

Federal: kekuasaan legislatif, eksekutif,dan yudikatif dibagi antara pemerintahfederal dengan negara bagian AS,Kanada, Australia.

Kesatuan: kekuasaan legislatif terpusat di

pemerintahan nasional. Legislatif daneksekutif lokal kekuasaannya diberikanoleh parlemen nasional Inggris danIndonesia.


5/15

Klasifikasi Konstitusi IV

Berdasarkan Sistem Pemerintahan:

Berdasarkan SISTEM PEMERINTAHAN.

Parlementer vs. Presidensial.

Presidensial: Untuk konstitusi presidensial dicirikan dengan 4 hal,

yaitu presiden adalah head of state and chief executive, umumnya

presiden dipilih oleh rakyat dan bukan oleh parlemen, presiden tidakmemegang kekuasaan legislatif, presiden tak dapat membubarkan

parlemen. Ex: USA, Indonesia?

Parlementer: Untuk konstitusi parlementer dicirikan dengan 4 hal,

yaitu kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang menguasai

parlemen, anggota kabinet adalah anggota parlemen, PM dan kabinet

bertanggungjawab kepada parlemen, presiden/kepala negara dapatmembubarkan parlemen. Artinya pemerintah terdiri dari koalisi parpol

mayoritas di parlemen Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru

dan India.

Perancis semi presidensialisme, mixed character.


6/15

Klasifikasi Konstitusi V

Berdasarkan Kedudukannya dalam Tata-urut

(hirarki) Peraturan Perundang-undangan:

Konstitusi derajat tinggi (supreme constitution) vs.konstitusi bukan derajat tinggi (not supreme

constitution).

Umumnya berderajat tinggi (RI, AS), tapi

Konstitusi Afsel tunduk pula pada konvensi HAM

internasional tanpa ratifikasi.


7/15

Klasifikasi Konstitusi VI

Luas Cakupan (Materi Muatan):

Konstitusi Politik vs. Konstitusi Sosial-

Ekonomi. Konstitusi Politik: hanya mengatur

organisasi negara.

Konstitusi Sosial-Ekonomi: mengatur pula

aspek-aspek lain dalam kehidupanbernegara.


8/15

Klasifikasi Konstitusi VII

Jenis Negara Hukum: Rechtsstaat: Negara hukum menurut tradisi Eropa

kontinental, antara lain bercirikan peradilan tata-usahanegara dan ketundukan peradilan kepada UUD dan UUserta memiliki MK yang terpisah dan hanya tundukkepada UUD.

Rule of law: Negara hukum menurut tradisi Anglo-Sakson, yang menganut doktrinjudge-made law, staredecisis dan wewenang langsung untuk menguji UUterhadap UUD.

Negara Hukum sempit: Nachwacherstaat, negarapenjaga malam yang tidak menyampuri kehidupansosial-ekonomi dan kebudayaan warga negara.

Negara Hukum luas: melakukan intervensi sosial-ekonomi dan kebudayaan dalam hal diperlukan.


9/15

Klasifikasi Konstitusi VIII

Liberal Constitution or Garantiste (USA) vs. Faadeor nominal Constitution (Uni Sovyet atau NaziJerman) Giovanni Sartori & Eric Barendt, Const.law. Liberal betul-betul substansinya membatasi

kekuasaan pemerintah. Nominal hanya prosedurnya yang seakan-akan

membatasi kekuasaan pemerintah. Article 16 of the French Declaration of the Rights

of Man of 1789: Any society in which the

safeguarding of rights is not assured, and theseparation of powers is not established, has noconstitution.


10/15

Klasifikasi Konstitusi Lainnya

Berdasakan Bentuk Pemerintahan (Duncan

Watts: British Government & Politics):

Monarchial Constitution (Inggris, Belanda,Malaysia, Thailand), & Republican Constitution

(USA, Indonesia).

Berdasarkan Kedaulatan: Parliamentary

Constitution (Inggris) & People Constitution(USA & Indonesia).


11/15

MATERI MUATAN KONSTITUSI


12/15

Materi Muatan Konstitusi

James Bryce: a frame of government; due security of rightsof the individual citizen as respects to person, property, andopinion; good machinery for connecting the outlying parts withthe centre.

GJ Steenbeek: jaminan atas hak-hak asasi manusia; (2).susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; (3).

pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yangfundamental.

Herman Finer: riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan (theautobiography of a power relationship).

KC Wheare: isi terpenting adalah gagasan negara hukum(rule of law).

G. Sartori: yang terpenting adalah struktur organisasi negara.

RJ Tresolini dan Martin Shapiro: menyebut tiga isi pokokKonstitusi AS: struktur negara beserta lembaga-lembaganya;kekuasaan negara; batas kekuasaan negara dalam kaitandengan hak rakyat.


13/15

Materi Muatan UUD 1945

Sri Soemantri: hak-hak asasi manusia; susunanketatanegaraan yang fundamental; pembagian danpembatasan tugas yang fundamental; materi lain-lain(spt atribut negara).

Miriam Budiardjo: organisasi negara (misalnyapembagian kekuasaan secara horizontal maupunvertikal); hak-hak asasi manusia; prosedur mengubahUUD; larangan mengubah hal tertentu dalam UUD(Indonesia tentang Pembukaan UUD 1945 dan bentuknegara kesatuan); sering juga dicantumkan cita-citarakyat atau ideologi negara (Konstitusi AS, danPembukaan UUD 1945).


14/15

Materi Muatan UUD Negara RITahun 1945

M. Fajrul Falaakh berpendapat bahwa materi muatan: Pembukaan UUD 1945: Cita-cita rakyat atau ideologi negara; Warga negara dan jaminan HAM: Pasal 26, 27-28, 28A-28J, 29-31, 34; Struktur organisasi negara: Pasal 1-2, 4, 6-8, 16-19, 23 (5), 24; dan

pemisahan kekuasaan secara fungsional dan teritorial: Pasal 3, 5, 10-15, 20-22, 23(1), 32-34; 18-18B.

Wilayah negara: Pasal 25A jo. Ketetapan No. V/MPR/1999 tentang

Timor Timur; Kualitas kehidupan bangsa (berbagai bab): agama, pertahanan,

keamanan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan sosial; Atribut negara: Pasal 35-36C; Ketentuan transisional: Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan; Cara mengubah UUD 1945 dan hal-hal yang dilarang: Pasal 37; Ketentuan efektifitas hukum (legal efficacy): Perubahan UUD ini

berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10Agustus 2002. Sesuai ketentuan ini maka Pasal 3 ayat (3) UU No.12Tahun 2011: Penempatan UUD Negara RI dalam LNRI tidakmerupakan dasar pemberlakuannya. Penjelasan: Ketentuan inimenyatakan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 berlaku sejakditetapkan oleh MPR.


15/15

Reading Assignment

Naskah UUD JCT Simorangkir, 1984, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu

Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

04 - Klasifikasi Dan Materi Muatan Konstitusi 2015

Documents

Transcript of 04 - Klasifikasi Dan Materi Muatan Konstitusi 2015