03. Dok. Pelelangan Jembatan Beton Rt. 14 Kel. Bram Itam

Dokumen Pengadaan| 31

BAB IU M U M

A. Dokumen pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya dan Perka LKPP No.18 Tahun 2012.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Pekerjaan Konstruksi:seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

Kontrak Harga Satuan:kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

HEA:Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan;

LDP:Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;

LDK:Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;

Sistem gugur:Merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dengan urutan proses evaluasi dimulai dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Terhadap peserta yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

APIP:Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

Penyedia:badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;

Sub penyedia:penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO ):kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

Surat Jaminan:yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada KPA / Pokja untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;

Kontrak:Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;

Nilai Kontrak:total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

Hari:hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminan-jaminan, sedangkan hari kerja untuk pelaksanaan proses pemilihan;

Direksi lapangan:tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh KPA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

Direksi teknis:tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

Daftar kuantitas dan harga:daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS):perhitungan perkiraan biaya seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan termasuk beban pajak, biaya umum dan keuntungan pekerjaan yang disusun dan ditetapkan oleh KPA, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Pekerjaan Utama:jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

Mata Pembayaran Utama

:Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan oleh Pokja dalam Dokumen Pengadaan;

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) :harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

Metoda pelaksanaan pekerjaan:metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

Personil inti :Tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan;

Bagian pekerjaan yang di subkontrakan:pekerjaan spesialis atau bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA;

Tanggal mulai kerja:tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh KPA;

Tanggal penyelesaian pekerjaan:tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh KPA;

Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan):jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (100%);

Masa Kontrak:jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

Masa pemeliharaan:kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;

Kegagalan Konstruksi:keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak;

Kegagalan Bangunan:keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada KPA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

PA:Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;

KPA:Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

ULP:Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

Pokja:Kelompok Kerja adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

PPK:Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

SPPBJ:Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh KPA kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

SPMK:Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh KPA kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan;

TKDN:Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa;

Pra RK3K :Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah dokumen pra rencana enyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran;

LPSE:Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Aplikasi full e-procurement:Aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE Kab. Tanjab Barat yang dapat diakses melalui website http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.

BAB IIPENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Tertuang dalam PORTAL LPSE KAB.TANJAB BARAT

BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan1.1 Pokja mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana

2.1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

3.1 Pelelangan Umum penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian kemitraan/kerja sama operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.3.3 Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) maka kemitraan/KSO harus terdiri oleh perusahaan nasional.3.4 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah perjanjian kemitraan/kerja sama operasi.3.5 Bagi badan usaha jasa konstruksi asing yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang serta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :1) Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lain pada : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut :a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja kepada PA/KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi:a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan pekerjaan yang sama;b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana/konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakan/diawasi;c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan KPA dan/atau anggota Pokja yang antara lain meliputi:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. KPA dan/atau anggota Pokja, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan :a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/ keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; danf. peserta diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.6.3 Pemberian referensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Pemilihan

8. Pengambilan dokumen pengadaan

8.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil (mengunduh) dokumen pengadaan.8.2 Peserta dapat mengambil (mengunduh) dokumen pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

9. Isi Dokumen Pengadaan

9.1 Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi.9.2 Dokumen pemilihan meliputi:a. Umumb. Pengumuman Pelelangan;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Dokumen Penawaran:1) Surat Penawaran;2) Surat Kuasa;3) Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);4) Dokumen Penawaran Teknis;5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;6) Jaminan Penawaran;f. Bentuk Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; j. Daftar Kuantitas dan Harga;k. Bentuk Dokumen Lain:1) SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Sanggahan Banding;4) Jaminan Pelaksanaan;5) Jaminan Uang Muka; 6) Jaminan Pemeliharaan.

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritasc. Formulir Isian Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen pengadaan. Kelalaian menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta. 9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi dokumen pengadaan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 9.6 Pokja wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

10. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

11. Pemberian Penjelasan 11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP serta dihadiri oleh peserta yang terdaftar.11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja.11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja menjelaskan kepada peserta mengenai: a. lingkup pekerjaan;b. metode pemilihan Pelelangan Umum; c. cara penyampaian dokumen penawaran; d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran; e. jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran; f. tata cara pembukaan dukumen penawaran;g. metode evaluasi; h. hal-hal yang menggugurkan penawaran; i. jenis kontrak yang akan digunakan; j. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; k. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil; danl. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan.11.5 Apabila diperlukan, Pokja melalui aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan keperluan peserta ditanggung oleh peserta masing-masing.11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pokja dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh Pokja yang hadir.11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam adendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.11.9 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen pengadaan awal. 11.10 Peserta diberitahu oleh Pokja untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada).11.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) yang disediakan oleh Pokja dengan mengunduhnya melalui website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id.11.12 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk menghadiri pemberian penjelasan pekerjaan dikantor dan peninjauan lapangan agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik.

12. Perubahan dokumen pengadaan12.1 Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja dapat menetapkan adendum dokumen pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi ketentuan pemilihan maupun substansi dokumen pengadaan.12.2 Setiap adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja untuk mengambil salinan Adendum dokumen pengadaan.12.4 Peserta dapat mengambil salinan adendum dokumen pengadaan yang disediakan oleh Pokja dengan mengunduhnya melalui website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id.

13. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukan dokumen penawaran.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

14.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.14.2. Pokja tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

15. Bahasa Penawaran15.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 15.2. Dokumen pendukung yang terkait dengan dokumen penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.15.3. Dokumen pendukung yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

16. Dokumen Penawaran

16.1. Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas :a. Penawaran Administrasi;b. Penawaran Teknis;c. Penawaran Harga; dan d. Dokumen isian kualifikasi16.2. Dokumen penawaran, meliputi :a. Hasil pemindaian (scan) surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;3) harga penawaran; dan4) tanda tangan :a) direktur utama/pimpinan perusahaan;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; b. Hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran. Jaminan penawaran asli dari peserta wajib disampaikan dan diterima Pokja sebelum berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran. c. Daftar kuantitas dan harga;d. Hasil pemindaian (scan) surat kuasa,Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan).e. Hasil pemindaian (scan) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);f. dokumen penawaran teknis:1) metode pelaksanaan;2) jangka waktu pelaksanaan (time schedule);3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan (agar dicantumkan yang sama dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut);4) Spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan);5) daftar personil inti (agar dicantumkan yang sama dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut);g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. dokumen isian kualifikasi; dan[lembar terakhir pada formulir isian kualifikasi yang ditandatangani diatas materai dan Pakta Integritas harus dipindai (scan)].i. Dokumen lain : 1) Hasil pemindaian (scan) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Dengan Batas Waktu yang Telah Ditentukan Dalam Dokumen.2) Hasil Pemindaian (scan) Sertifikat ISO yang diperisyaratkan

17. Harga Penawaran

17.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.17.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.18.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

19. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.19.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu paling kurang sampai perkiraan penandatanganan kontrak. 19.3 Berkaitan dengan pasal 19.2, maka peserta dapat:a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

20. Bentuk Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik melalui aplikasi pengaman dokumen (APENDO) dalam bentuk .rhs

21. Pakta Integritas21.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.21.2. Pakta integritas dimasukkan dalam dokumen isian kualifikasi dan menjadi bagian dokumen penawaran.

22. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi22.1 Peserta berkewajiban untuk melengkapi dan menandatangani pakta integritas serta mengisi formulir isian kualifikasi. 22.2 Pakta Integritas dan formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;

23. Jaminan Penawaran23.1 Peserta menyerahkan jaminan penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.23.2 Jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b. Jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran;d. besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; e. besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;f. nama Pokja yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pokja yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;h. Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja diterima oleh penerbit jaminan;i. Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.23.3 Jaminan penawaran dari pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani kontrak.23.4 Jaminan penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah penandatanganan kontrak.23.5 Jaminan penawaran akan disita apabila sebagai :a. peserta terlibat KKN;b. peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan;c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; ataue. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

D. Penyampaian Dokumen Penawaran

24. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

24.1 Dokumen yang harus disampaikan oleh peserta secara elektronik (softcopy) adalah yang ditetapkan oleh pokja dalam dokumen pengadaan yaitu dokumen penawaran terdiri dari antara lain jaminan penawaran asli, Administrasi, Teknis dan harga (termasuk data kualifikasi) dengan mengunggah (upload) melalui website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id.24.2 Jaminan penawaran asli dari peserta wajib disampaikan dan diterima Pokja sebelum berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran.

25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pokja paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

26. Penawaran Terlambat

Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi full e-procurement akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

27. Pembukaan Penawaran

27.1 Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.27.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja.27.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja menunda pembukaan dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.27.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pokja yang ditunjuk oleh Pokja.27.5 Pokja mengunduh (download) dokumen penawaran yang telah diunggah (upload) oleh penyedia jasa sesuai waktu yang telah ditetapkan.27.6 Dokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.27.7 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.27.8 a. Pokja mengunduh (download), memeriksa dan menunjukan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri dari : 1) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; 2) jaminan penawaran asli;b. Pokja akan mengunduh (download) kelengkapan dokumen penawaran sebagai berikut : 1) daftar kuantitas dan harga; 2) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);3) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); 4) dokumen penawaran teknis; 5) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; 6) dokumen isian kualifikasi; dan 7) dokumen lain yang dipersyaratkan seperti :

27.9 Pokja tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka. 27.10 Pokja membuat berita acara pembukaan penawaran yang paling sedikit memuat : a. jumlah dokumen penawaran yang masuk; b. jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. harga penawaran masing-masing peserta; d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran (apabila ada); e. keterangan lain yang dijumpai dalam pembukaan dokuemen penawaran (apabila ada); f. tanggal pembuatan berita acara; dan g. tanda tangan Pokja dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja apabila tidak ada saksi dari peserta.27.11 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.27.12 Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh Pokja yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.27.13 Berita acara dilampiri dokumen penawaran.27.14 Salinan berita acara tanpa dilampiri dokumen penawaran diunggah (upload) oleh Pokja melalui website sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh (download) oleh masing-masing peserta.

28. Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran28 28.1 dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.28.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.28.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.

29. Evaluasi Penawaran

29.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.29.2 Data yang digunakan Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dari peserta adalah data yang disampaikan secara softcopy, Pokja mengunduh (download) melalui website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id

29.3 Dokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

29.4 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; danc. jenis pekerjaan : 1). yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.2). Tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut.29.5 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.29.6 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.29.7 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja menyusun urutan dimulai dari nilai penawaran terendah terkoreksi.29.8 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.29.9 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang (dibawah) dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.29.10 Pokja melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; danc. evaluasi harga. 29.11 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:a. Pokja dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;b. Pokja dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari dokumen pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja selama proses evaluasi;f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja dan/atau KPA, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam;2) anggota Pokja dan/atau KPA yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

29.12 Evaluasi Administrasi: a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan BAB III.C.16 dokumen pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol);2) Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:a) ditandatangani oleh : (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan :(1)apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;(2)apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau(3)apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawarannya dinyatakan gugur.c) bertanggal;3) Jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:a) diterbitkan oleh Bank Umum, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b) Jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran;d) besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; e) besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;f) nama Pokja yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pokja yang mengadakan pelelangan; g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;h) Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja diterima oleh penerbit jaminan;i) Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;j) substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran telah diklarifikasi dan dikonfirmasi terkait huruf h) diatas secara tertulis oleh Pokja kepada penerbit jaminan. 4) Surat kuasa (apabila dikuasakan) :a)Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan;b)Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;c)Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.b. Pokja dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;c. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;d. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, pokja melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; danf. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

29.13 Evaluasi Teknis:a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:1) Pokja menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK (untuk personil inti dan peralatan minimal); 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistic dan tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Metode pelaksanaan pekerjaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama. Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang / sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP. Pekerjaan penunjang/sementara dimaksud, misalnya : (1)Pembuatan saluran pengelak (diversion channel);(2)Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering) yang berat;(3)Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction); atau(4)Pengaturan lalu lintas (traffic management).b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (sampai dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO)) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam LDK. Evaluasi dilakukan terhadap data peralatan yang tercantum pada isian kualifikasi; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis maupun tidak menyampaikan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratan dalam dokumen pengadaan;e) personil inti :(1) yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDK meliputi pengalaman, keahlian/keterampilan, tingkat pendidikan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.(a) Tenaga ahli untuk usaha non kecil; atau(b) Tenaga terampil/teknis untuk usaha kecil.(2) Evaluasi dilakukan terhadap data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi3)Pokja dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;f. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga) setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis, pokja dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran terendah berikutnya;g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

29.14 Evaluasi Harga:a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yangpokok atau penting, dengan ketentuan:1) total harga penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS:a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; danb) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal;2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga;3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja;2) Dalam hal klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, pokja meminta rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama.Dari rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) tersebut, selanjutnya pokja melakukan evaluasi sebagai berikut :a)menilai rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa factor :(1)Kesesuaian/Komposisi penggunaan bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat/ spesifikasi teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K.125)(2)Kesesuaian/Komposisi penggunaan tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang). (3)Kesesuaian/Komposisi penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah).(4)Kesesuaian harga satuan bahan, upah, peralatan dengan harga pasaran pada saat penawaran. Harga satuan bahan tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan).Apabila hasil analisa/evaluasi mengindikasikan bahwa pekerjaan yang termasuk mata pembayaran utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan adanya perbedaan harga satuan komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) yang dibawah harga pasar dan akibat perbedaan produktifitas komponen pembentuk harga satuan pekerjaan tersebut, maka harga penawaran yang diajukan akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ketentuan.Dengan demikian harga penawaran tidak memenuhi syarat (tidak wajar) dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam rincian/uraian harga satuan pekerjaan (HSP) dari mata pemayaran utama dan daftar kuantitas dan harga.

b) apabila harga penawaran dinyatakan wajar dan peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; danc) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan jaminan penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam daftar hitam.c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan :

1) Preferensi harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan 31 Desember 2013 dan mulai 1 Januari 2014 untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.Ketentuan dan cara perhitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya.

3) Rumus perhitungan sebagai berikut :

HEA =Harga Evaluasi Akhir.KP =Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;5) pemberian preferensi harga penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang.d. Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama dalam hal tidak diperhitungkan TKDN, maka Pokja memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam berita acara hasil pelelangan.e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam daftar hitam.

f. Pokja menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

30. Evaluasi Kualifikasi30.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).30.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.30.3 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut.30.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kualifikasi.30.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

31. Pembuktian Kualifikasi31.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 31.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.31.3 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan dan dimasukkan daftar hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.31.4 Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya.31.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam daftar hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah serta dilaporkan kepada kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.31.6 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

F. Penetapan Pemenang

32. Penetapan Pemenang

32.1 Pokja membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).32.2 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan sisa kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan Negara.32.3 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan Negara.32.4 Penetapan Pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga; dane. Evaluasi kualifikasi.32.5 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :a. Dokumen pengadaan beserta addendum (apabila ada);b. BAPP;c. BAHP; dand. Dokumen penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 32.6 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan jaminan penawaran habis masa berlakunya dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

33. Pengumuman PemenangPokja mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya :a.nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b.nama dan alamat penyedia;c.harga penawaran terkoreksi;d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dane.hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi untuk seluruh peserta yang dievaluasi dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap penawaran yang dinyatakan gugur.

34. Sanggahan32 33 34 34.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi full e-procurement dan menyampaikan secara offline atas penetapan pemenang kepada Pokja dalam waktu 5 (lima) hari kalender (batas akhir untuk setiap tahapan pemilihan adalah hari kerja) setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PA, KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.2 Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditandatangani oleh:a. Direktur utama/pimpinan perusahaan;b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; ataud. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.34.3 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 34.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja menyatakan pelelangan gagal.34.5 Sanggahan yang diajukan bukan dari peserta dan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada 34.2. dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.34.6 Sanggahan yang disampaikan kepada PA, KPA atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.34.7 Pokja wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender (batas akhir untuk setiap tahapan pemilihan adalah hari kerja) setelah menerima surat sanggahan.

35 Sanggahan Banding35.1 Peserta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kalender (batas akhir untuk setiap tahapan pemilihan adalah hari kerja) setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada KPA, Pokja, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.35.2 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan jaminan sanggahan banding yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh menteri keuangan dan ditujukan kepada pokja sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS sebagaimana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.35.3 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.35.4 Sanggahan banding yang diajukan bukan dari peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada 35.1 atau tidak ditandatangani seperti halnya sanggahan sebagaimana dimaksud pada 34.2 dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.35.5 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding atau disampaikan dan diterima di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

36 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 36.1 Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada KPA dengan tembusan kepada kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).36.2 KPA menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan apabila :a. pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku;b. tidak ada sanggahan dari peserta; c. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau d. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.36.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam daftar hitam/blacklist; atauc. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan sanksi dan jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.36.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.36.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA setelah mendapat laporan dari KPA.36.6 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerjasetelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.36.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.36.8 Di dalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/dituliskan bahwa penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.36.9 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

37 Kerahasiaan Proses37.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja secara independen.37.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.37.3 Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.37.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

H. Pelelangan Gagal

38 Pelelangan Gagal 38.1 Pokja menyatakan pelelangan gagal, apabila:a. jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; ataug. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.38.2 KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:a. PA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan KPA yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya;b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja dan/atau KPA ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;d. sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pengadaan ternyata benar; e. Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya;f. pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan; ataug. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.h. Pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Beserta Petunjuk Teknisnya;38.3 Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA dan/atau Pokja, ternyata benar; ataub. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.38.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja memberitahukan kepada seluruh peserta.38.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja atau Pokja pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang dokumen penawaran; c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

39 Surat Jaminan Pelaksanaan39.1 Surat jaminan pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut :a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b. masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan;d. besaran nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;f. nama KPA yang menerima jaminan pelaksanaan sama dengan nama KPA yang menandatangani kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;h. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari KPA diterima oleh penerbit jaminan; i. Jaminan pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.39.2 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dipersamakan dengan menolak untuk menandatangani Kontrak atau tidak menerima keputusan penunjukan sebagai penyedia barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi.39.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan surat jaminan pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

40 Penanda-tanganan Kontrak40.1 Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DPA ditetapkan.40.2 Sebelum penandatanganan kontrak KPA wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.40.3 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, dengan ketentuan :a. nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;b. nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 40.4 KPA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.40.5 Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.40.6 KPA dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.40.7 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum surat perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;d. syarat-syarat khusus kontrak;e. syarat-syarat umum kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.40.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:1) kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh KPA; b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi materai.40.9 Penandatanganan kontrak bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.40.10 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.40.11 Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada 40.10, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa.

BAB IV.LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. Lingkup Pekerjaan

1. Pokja :UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB TANJAB BARAT POKJA 2 PERUBAHAN

2. Alamat Pokja :Jl. H. Darmansyah No.03 Telp (0742) 323538 Kuala Tungkal

3. Website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id

Nama paket pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RT. 14 KEL. BRAM ITAM4. Uraian singkat pekerjaan : PEKERJAAN PENDAHULUAN

PEKERJAAN TANAH DAN CERUCUK

PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN

5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 60 (Enam puluh) hari kalender.

B. Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DPA APBD Tahun Anggaran 2014.

C. Pendayagunaan Produksi Dalam NegeriPreferensi harga diberikan terhadap penawaran peserta.

Catatan :1)Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan 31 Desember 2013 dan mulai 1 Januari 2014 untuk pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan2)Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

Apabila paket pekerjaan yang dilelangkan memenuhi ketentuan 1) dan 2) maka diberlakukan preferensi harga dan diisi diberikan.

D. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Peninjauan Lapangan

Tertuang dalam PORTAL SPSE Kab.Tanjab Barat

E. Dokumen Penawaran1. [daftar personil inti dan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah daftar yang ada didalam LDK (Lembar Data Kualifikasi)]

2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : tidak ada

NoJenis Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan

1

Dst.

Penawaran memenuhi syarat apabila :a.Penyedia yang mempunyai harga Kontrak diatas Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.b.Penyedia tidak mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama.c.Penyedia usaha kecil (termasuk mikro dan koperasi kecil) tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh.Catatan:1.bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan :Bukan merupakan pekerjaan utama,2.pekerjaan spesialis

3. Sebagai pekerjaan utama adalah :NoJenis Pekerjaan Utama

1Beton mutu sedang dengan fc= 30 MPa (K-350)

2Beton mutu sedang dengan fc= 20 MPa (K-250)

3Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak

4Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak

5Pembesian dikerjakan di tempat berair

6Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Dynamic Analysis)

7Sandaran (Railing) Galvanized

8Ornamen Lantai dan Tiang Sandaran

9Tiang Listrik Galvanized

10Lampu Penerangan

4. Sebagai pekerjaan penunjang/sementara adalah :NoJenis Pekerjaan Penunjang/Sementara

1

2

3

5. Uji mutu/teknis/fungsi dalam kondisi tertentu diperlukan untuk :a. Bahan : Betonb.Alat : tidak ada

F. Mata Uang Penawaran dan Cara PembayaranMata uang yang digunakan Rupiah

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termin) didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang sesungguhnya telah dilaksanakan.

G. Masa Berlakunya PenawaranMasa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh ) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

H. Jaminan Penawaran1. Besarnya jaminan penawaran adalah : Rp. 2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 2. Jaminan Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh ) hari kalender dan efektif mulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran3. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah4. Jaminan penawaran yang asli harus disampaikan kepada Pokja 2 Perubahan sebelum berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran.Keterangan : Apabila persyaratan yang diminta tidak dapat dipenuhi maka dinyatakan gugur.

I. Penyampaian Dokumen Penawaran

Tertuang dalam PORTAL SPSE Kab.Tanjab Barat

J. Batas Akhir Waktu Pemasukan PenawaranTertuang dalam PORTAL SPSE Kab.Tanjab Barat

K. Pembukaan PenawaraTertuang dalam PORTAL SPSE Kab.Tanjab Barat

L. Sanggahan, dan Sanggahan Banding Sanggahan ditujukan kepada : Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tembusan sanggahan ditujukan kepada :a. PA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Baratb. KPA Bidang Pemukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanjab Baratc. Inspektorat Daerah Kab. Tanjab Barat

Sanggahan banding ditujukan kepada :Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada:a. PA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat b. KPA Bidang Bidang Pemukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanjab Baratc. Panita /Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kegiatan Bidang Prasarana Pemukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Baratd. Inspektorat Daerah Kab. Tanjab Barat

M. Jaminan Sanggahan Banding1.Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat

2.Besarnya jaminan sanggahan banding : Rp. 2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

3.Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

N. Jaminan Pelaksanaan 1. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

2. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

BAB VLEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

1. Lingkup KualifikasiNama Pokja : UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB TANJAB BARAT POKJA 2 PERUBAHAN

Alamat Pokja : Jl. H. Darmansyah No.3 Telp (0742) 323538, - KUALA TUNGKAL Website : http://www.lpse.tanjabbarkab.go.id

Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RT. 14 KEL. BRAM ITAM

1. Persyaratan Kualifikasi1. Peserta kualifikasi badan usaha harus memiliki surat ijin usaha :a. Ijin Usaha:Jasa Konstruksi b. Klasifikasi: (SI003), Sub Klasifikasi Jasa Pelaksanaan untuk kontruksi , jalan raya (kecuali jalan layang) , jalan, rel kereta api, dan landasan pacu udara

c.Kualifikasi:Badan Usaha Kecil (BUK)

Keterangan : Pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, harus memperlihatkan asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam IUJK. Apabila persyaratan yang diminta tidak dapat dipenuhi maka dinyatakan gugur.

1. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

1. Surat Pernyataan Tidak masuk daftar hitam (Blacklist)

1. Memiliki Pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dengan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu Minimal 4 (empat) Tahun Terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

1. Memiliki pengalaman pada subbidang sejenis dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar minimal Rp.97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 3nPt dan dibuktikan dengan salinan kontrak kerja (SPK);

Keterangan :Pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, harus memperlihatkan asli Bukti asli kontrak sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

1. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

NoTingkat PendidikanJabatan dalam Pekerjaan yang akan diusulkanLama Pengalaman Kerja (tahun)Jumlah Personil (org)Profesi/ Keahlian

1SLTA/SEDERAJATKepala Pelaksana 3 tahun1SKT Tenaga Terampil Pelaksana jalan

2SLTA/SEDERAJATPelaksana Pekerjaan3 tahun1SKT Tenaga trampil pengawas lapangan pekerjaan jalan

3SLTA/SEDERAJATTenaga teknis1 tahun1SKT Tenaga Trampil tukang Cor beton (Concetor/Concrete Operation)

4SLTA/SEDERAJATAdminitrasi1 tahun1Ijazah

Keterangan :Pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, harus memperlihatkan asli Sertifikat Keahlian (SKA) dan asli Sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku. Apabila persyaratan yang diminta tidak dapat dipenuhi maka dinyatakan gugur.

1. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;

1. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini, yaitu :

NoJenis PeralatanKapasitas JumlahKet

1Pemotong besi3 unit

2Concrate Mixer5 unit

3Dump Truck2 unit

4Camera Digital1 unti

5Peralatan Tukang2 set

Keterangan :Pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, harus memperlihatkan : 0. Asli bukti faktur / kwitansi apabila milik sendiri.0. Asli bukti surat perjanjian yang masih berlaku mulai saat pemasukan penawaran sampai berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan apabila sewa.Untuk milik sendiri dan sewa yang tidak disertai bukti dinyatakan gugur.

1. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir Juni , Juli , Agustus dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).SPT Tahunan yang diminta untuk tahun 2013Laporan pajak untuk 3 (tiga) bulan terakhir

BAB VI.BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]

Nomor :_______, _____________ 20___Lampiran:

Kepada Yth.:Unit Layanan Dokumen (ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanjab BaratKelompok Kerja (Pokja) 2 PERUBAHANdi - Kuala Tungkal

Perihal :PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RT. 14 KEL. BRAM ITAM

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama dokumen pengadaan [serta adendum dokumen pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RT. 14 KEL. BRAM ITAMsebesar Rp_______________ (__________________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan: 1. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran;2. Daftar Kuantitas dan Harga;3. Hasil pemindaian (scan) Surat Kuasa (apabila ada);4. Hasil pemindaian (scan) Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada); 5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :a. Metoda Pelaksanaan;b. Jangka Waktu Pelaksanaan (time schedule);c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang dibutuhkan;e. Spesifikasi teknis [apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan]6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 7. Dokumen isian kualifikasi;8. Hasil Pemindaian (scan) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi;9. Hasil Pemindaian (scan) Sertifikat yang diisyaratkan

Dengan disampaikannya surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan serta tidak meminta untuk menetapkan sebagai pemenang

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) ____________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................Jabatan

B. BENTUK SURAT KUASA

CONTOH - 1

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASANomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini :Nama : _____________________________Alamat Perusahaan : _____________________________Jabatan : _____________________ [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan] _____________________________ [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta Notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :Nama : __________________________*)Alamat : __________________________Jabatan : __________________________yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :1. [Menandatangani Surat Penawaran,]2. [Menandatangani Pakta Integritas,]3. [Menandatangani Surat Perjanjian,]4. [Menandatangani Surat Sanggahan,]5. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]6. [Dst. Sesuai keperluan].

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

__________, _______________ 20___

Penerima Kuasa

________________(nama dan jabatan)

Pemberi Kuasa


*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.

CONTOH - 2[Kop Surat Badan Usaha KSO]

SURAT KUASANomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini :Nama : _____________________________Alamat Perusahaan : _____________________________Jabatan : _____________________ [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/ Kepala Cabang/Wakil emitraan (KSO)] _____________________________ [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Perusahaan /Kemitraan (KSO) berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta Notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya (apabila ada) atau perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (KSO) No. tanggal, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :Nama : __________________________Alamat : __________________________yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :1. [Menandatangani Surat Penawaran,]2. [Menandatangani Pakta Integritas,]3. [Menandatangani Surat Perjanjian,] *)4. [Menandatangani Surat Sanggahan,]5. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]6. [Dst. Sesuai keperluan].

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Penerima Kuasa

________________(nama)__________, _______________ 20___

Pemberi Kuasa


*) untuk penandatanganan surat perjanjian, surat kuasa ini dapat diberlakukan apabila perjanjian KSO sudah disahkan oleh notaris.

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami:______________________________ [nama peserta 1]______________________________ [nama peserta 2]______________________________ [nama peserta 3]______________________________ [dan seterusnya]bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:1. Secara bersama-sama:a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:_______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _______________________ [dst] sebesar ______% (____________ persen)

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan persetujuan bersama

03. Dok. Pelelangan Jembatan Beton Rt. 14 Kel. Bram Itam

Documents

Transcript of 03. Dok. Pelelangan Jembatan Beton Rt. 14 Kel. Bram Itam