02 MATERI DIREKTUR PERKOTAAN TATA RUANG.pdf

8/19/2019 02 MATERI DIREKTUR PERKOTAAN TATA RUANG.pdf

1/38

“Arah dan Kebijakan

Penataan Ruang Per otaan

Balikpapan, 19 Mei 2014

Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Penataan Ruang


2/38

OUTL NUTL N

1. Isu Aktual Perkotaan di Indonesia 2. Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN)

3. Muatan RTRW Kota (Permen No.17/2009) dan

‐

No.1/2012)

4. Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang

5. Kota Hijau dan Kota Pusaka sebagai Platform

Pemban unan Infrastruktur Perkotaan

Berkelanjutan

6. Kesimpulan


3/38

Perkotaan di

Indonesia

3


4/38

Isu Aktual Perkotaan di Indonesia

SOSIAL LINGKUNGAN

Degradasi

kualitas

lin kun an

hidup (sosial); Urban

decay, sprawling ...

EKONOMI Telapak ekologis

yang defisit

lingkungan ;

Telapak ekologis

yang defisit


5/38

memasuki era

kota....?

52,03% penduduk tingga di perkotaan, Laju

.

dekade (1970 –2010 ), penduduk

perkotaan bertambah 6 kali lipat Kota

otonom meningkat dari 45 ke 93


6/38

Perkotaan Nasional

6


7/38

(Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang)

• Penataan ruang sebagai acuanpembangunan sektoral dan

wilayah;

PENGATURAN

• Pendekatan sistem dilakukan

dalam penataan ruang;PemanfaatanPerencanaan

• Penataan ruang tidak sekadar

perencanaan tata ruang wilayah,

tetapi basis untuk pengembanganPengendalian

Pemanfaatan

PEMBINAAN PENGAWASAN

Ruang

7


8/38

Konsep Kota BerkelanjutanDalam menyikapi tujuan

keberlanjutan, maka

efektifitas upaya ditentukan

o e e era aan 2 ua a

fundamental:

– Protection entry.

– Development entry ;

… tidak bersifat

sektoral/parsial, tapi

terpadu untuk spektrum

jangka panjang

...prinsip prote si, agar

te apa e o ogis ti a sema in e isit ,

s g aspe

environmental protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic

development dan social development, agar perkembangan kota tidak semakin

, ... , ,

dll diperlukan ...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan

perdesaan, sehingga program

pro

‐rural

harus setara...


9/38

Konsep Pengembangan

Kota Berkelan utan dan Tematik


10/38

Visi dan Misi

em angunan

1. pemerataan pembangunan kota-

Terwujudnya kota yang layak huni,berkeadilan, mandiri, dan berdaya

2. pengembangan ekonomi kotayang produktif, atraktif, dan efisien,

dengan memanfaatkan potensi

kesejahteraan masyarakat

perkotaan, sesuai dengan karakter

potensi dan budaya lokal pada

Misi unggulan3. Mengembangkan sarana danprasarana perkotaan yang

ta unPerkotaan (SPP) serta

mengedepankan pembangunan

sosial dan budaya masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas tata ruangkota yang memperhatikan daya

dukung dan daya tampung

5. Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan kota.


11/38

Sasaran Operasional Pembinaan dan

engem angan er otaan

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang di kota dan kawasan

per otaan;

2. Terselesaikannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan kawasanperkotaan serta perangkat pelaksanaannya;

3. Terwujudnya keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

serta ketahanan kota menghadapi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;

4. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan kota dalam pemanfaatan ruang kota

berdasarkan potensi dan identitas kota;.

Nasional (KSN) yang memiliki daya saing di tingkat global;

6. Terwujudnya kota kecil dan menengah sebagai pusat pertumbuhan regional dan

meningkatkan keterkaitan desa‐kota.


12/38

KEBIJAKAN

PEMBINAAN

PERKOTAANPENGEMBANGAN PERKOTAAN

1. Pengembangan Instrumen dan Perangkat

1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota

yang Terpadu dan Berkepastian Hukum;

Penataan Ruang untu Upaya Peman aatan

Ruang;2. Pengembangan Instrumen dan Perangkat

Penataan Ruan untuk Men a a dan

.

Ruang dan

Kerjasama

Antar

Daerah;

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur/

Sumber Da a Manusia dan Fun si

Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan;

3. Peningkatan Kualitas dan Potensi Kawasan

Kota yang

Memiliki

Identitas

Pusaka

Budaya;

Pembinaan Bidang Penataan Ruang;

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dan Dunia

Usaha

dalam

Penataan

. en ng a an ua as ng ungan an

Ketahanan Kota Menghadapi Perubahan Iklim

serta Pengurangan Risiko Bencana;

5. Peningkatan Pengelolaan Kawasan

Ruang;

Metropolitan yang

Memiliki Daya Saing

Global;

6. Peningkatan Peran Kota Kecil dan Menengah

7. Peningkatan Peran Kota sebagai Pendorong

Perkembangan Ekonomi

Lokal;


13/38


14/38

Hirarki Rencana Tata Ruang


15/38

Fungsi dan Manfaat RTRW Kota

Fungsi RTRW Kota

1. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

2. Acuan a am peman aatan ruang wi aya ota;

3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayahkota;

4. Acuan lokasi investasi dalam wila ah kota an dilakukan

pemerintah, masyarakat dan swasta;

5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota i; dan

Manfaat RTRW Kota

. cuan a am a m n s ras per ana an.

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunandalam wilayah kota;

2. Mewujudkan keserasian pembangunan

•

3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah

kota yang berkualitas.


16/38

Peta Rencana

Struktur Ruang dan Pola Ruang


17/38

Contoh Peraturan Zonasi

zon ng map

an

zon ng

text

untu

o


18/38

Peta Rencana Jalur Pipa Air Bersih

(RDTR Kota Surakarta‐BWP IV) Peta Rencana Jalur Pipa Air Limbah

(RDTR Kota Surakarta‐BWP IV)

P eta

Rencana Jaringan Drainage

Peta Rencana Sistem Persampahan

RDTR Kota Sura arta‐BWP IV RDTR Kota Sura arta‐BWP IV


19/38

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN BERBASIS

PENATAAN RUANG

19


20/38

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

er otaan yang

er as s enataan uang


21/38

RPII‐

JM

(Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah)

• RPII‐JM adalah rencana dan ro ram

pembangunan infrastruktur tahunandalam periode 3 sd 5 tahun, yang

pembangunan infrastruktur, baik

yang dilaksanakan dan dibiayai

Pemerintah, pemerintah daerah,

maupun oleh masyarakat/dunia

usaha. Penyusunan RPII‐JM harus

mengacu pada RTRW terkait dan

berdasarkan RPJMN dan RPJMD


22/38

‐


23/38

PROGRAM-PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN

Kota di Indonesia harus menemukan cara yang tepat

untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOTA HIJAU

(P2KH)

PENATAAN DAN

PELESTARIAN KOTA

PUSAKA (P3KP)

Layak huni berjati diri produktif dan berkelanjutan


24/38


25/38

Sebagai paradigma baru, sebuah metafora, bagi keberlanjutan.P2KHInfrastruktur

Energi Hijau

InfrastrukturInfrastruktur

Air LimbahTransportasi

Hijau

Infrastruktur

Infrastruktur

Air Bersih

angunan

Hijau

25

Drainase SDA


26/38

P2KH sebagai Platform Program bagi Sektor(Contoh dengan Ditjen Cipta Karya ‐ PU)

Tugas Unit

No.08/PRT/M/2010

tentang Organisasi & Tata

Kerja Kementerian PU

re torat en era

Kegiatan Fisik

dan Non Fisik

Pasal 106

Ditjen PR mempunyai tugasmerumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di

bidan enataan ruan sesuai

Pasal 538

Ditjen CK mempunyai tugasmerumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan

standardisasi di bidang cipta

Per Undang‐undangan

• UU No.26

tahun 2007

ttg

• UU Bangunan Gedung

• UU PKP

• UU Pengelolaan

dengan perUUan arya sesuai engan perUUan

Direktorat

Perkotaan

Direktorat Penataan

Bangunan

dan

Lingkunganena aan

ruang

ampa

• RTH 30% • Penataan Lingkungan

Aras Perkotaan

(city wide)RTRWK

Pencapai‐

an Target

RTRW, RDTR P2KH

Aras Lingkungan

(neighborhood wide)

Program RTH

• Taman

Program

Kementerian

Lain :

• UU

Kehutanan

minimum

30% RTH

RTBL

• RTH Kota

• Penambahan• luas RTH

skala

• kota dan

• kawasan

ena aan ng ungan

• Peningkatan Kualitas

(beautification)

• Penambahan luas RTH

skala lingkungan

o a au

• Respon

Adaptasi

PerubahanIklim

• Kehutanan

•Lingkungan

Hidup

Lingkungan

Hidup

2

6


27/38

Penambahan Luasan RTH melalui P2KH

70

80

a

30

40

50

29,41 Ha

,

0

10

20

27


28/38


29/38


30/38

ood ood racticesractices


31/38


32/38


33/38

Kondisi Riil dan Trend Perkembangan Kota di

RUSAK TERAWAT

Desakan pembangunan perkotaan akibat arus urbanisasi menyebabkan tumbuhnyaberbagai permasalahan perkotaan (meningkatnya populasi, lemahnya kebijakan

perindungan aset pusaka, fenomena high‐rise construction, perubahan fungsi inti

‐,

dan merubah wajah serta karakter/identitas kota.


34/38

P3KP sebagai Platform Program bagi Sektor(Contoh dengan Ditjen Cipta Karya ‐ PU) PERMEN PU

No.08/PRT/M/2010

Tugas Unit

tentang Organisasi

&

Tata

Kerja Kementerian PU

DJPR DJCK

re torat en era

Kegiatan Fisik

dan Non Fisik

Pasal 106

Ditjen PR mempunyai tugasmerumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di

bidan enataan ruan sesuai

Pasal 538Ditjen CK mempunyai tugas

merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan

standardisasi di bidang cipta

Per Undang‐undangan

• UU No.26

tahun 2007 ttg

Penataan ruan

• UU Bangunan Gedung

• UU Cagar Budaya

dengan perUUan arya sesuai engan perUUan

Direktorat

Perkotaan

Direktorat Penataan Bangunan

dan Lingkungan

• Kawasan

Strategis Sosial

Budaya

• Pelestarian Bangunan

dan LingkunganAras Perkotaan

(city wide)RTRWK

Pencapaian

target RTRW,

terkonservasi

nya KS Sosial‐

Budaya RDTR P3KP

Aras Lingkungan

(neighborhood wide)

Program Penataan dan

• TerkelolanyaKota Pusaka yang

berkelanjutan

• Terwujudnya

Identitas Kota

Pusaka

Program terkait dari

14 K/L anggota BKPRN • UU terkait

RTBL

• Pengembangan

Aset

• Pengembangan

Kelembagaan

• Pemberdayaan

masyarakat

e es ar an angunan

dan Lingkungan• Peningkatan kualitas aset

pusaka dan lingkungan

berkelanjutan

34

• Terakuinya Kota

Pusaka pada

tingkat Nasional

dan Dunia

+ Kesra, Parekraf


35/38

AKSI NYATA P3KP

A P U S A K Penataan Ruang memiliki fokus di dalam

Pengembangan Kota Pusaka, yaitu

terhadap:

R I A N

K O

Identifikasi Kawasan Strategis SosialBudaya di dalam RTRW

Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka

P

E L E S T Penyusunan dokumen inventarisasi aset

pusaka baik city wide maupun terhadap

kawasan kawasan prioritas pusaka

A A N D A

‐

( pendelineasian core zone, buffer zone,

dan development zone)

Penyusunan Konsep Strategi

M

P E N A

Pengembangan Kota

dan Master

Plan

kawasan prioritas

Stimulan implementasi fisik di kawasan

P R

O G R

, ,

h


36/38

d a A c e h

1 K o t a B aood

ood

PracticesPractices

s i n

a B a n j a r m

K

o

36


37/38

Kesimpulan1. Kota‐kota Indonesia yang tengah tumbuh dan berkembang secara pesat dalam

konteks otonomi daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang

, yang sesua engan e u u an nya a an eragaman on s geogra s.

2. RTRW dan RDTR

merupakan instrumen perencanaan pembangunan

yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan infrastruktur kota secara lebih

terarah dan terpadu, sehingga visi dan misinya dapat tercapai secara lebih efektif

dan efisien.

3. RTRW, RDTR

kota dan RPJMD

merupakan acuan dalam penyusunan RPI2JM

yang

merupakan alat sinkronisasi investasi pembangunan infrastruktur secaraterpadu oleh swasta dan pemerintah.

4. Pro ram‐ ro ram sektoral dihara kan berorientasi ada emban unan

berkelanjutan yang mengacu dan mengisi program

‐ program

entitas

perkotaan secara terpadu

. nerg an aru a am perwu u an ota er e an utan


38/38

Kementerian Pekerjaan Umum

Direktorat Jenderal Penataan Ruang

02 MATERI DIREKTUR PERKOTAAN TATA RUANG.pdf

Documents

Transcript of 02 MATERI DIREKTUR PERKOTAAN TATA RUANG.pdf