01 pengertian spp
-
Upload
ahmadbahiej2012 -
Category
Education
-
view
725 -
download
1
Transcript of 01 pengertian spp
Ahmad BahiejProgram Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Social Welfar
e Policy
Social Policy
Social Defence Policy
Criminal Policy
GoalGoal
PenalPenal
Non-PenalNon-Penal
CJS
“Management of criminal justiceand development of sentencing policies”
Only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation
Inadequate management of the criminal justice system can result uncertain practices, such as long delays before trial, that may create injustices in person whose cases are being processed by the system
Satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contributed to effective alocation of resources.
Merupakan matakuliah “baru” yang diajarkan di pendidikan tinggi hukum Indonesia (bandingkan dengan matakuliah dogmatis hukum yang diajarkan di pendidikan tinggi hukum sejak jaman kolonial)
Matakuliah ini menggunakan pendekatan baru yaitu dengan perspektif manajemen/sistem (berbeda dengan matakuliah-matakuliah yang menggunakan perspektif normatif)
Mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum
Pengaruh mekanisme tiap unsur pendukung terhadap unsur pendukung yang lain
Dampak mekanisme dan pengaruh dalam penegakan hukum secara keseluruhan
Sinkronisasi
Struktural
Sinkronisasi
Substansial
Sinkronisasi Kultural
Open system, dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia.
Integrated system, terpadu antara sub-sub sistem dalam peradilan pidana
Selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungan, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta antar sub-sistem dalam peradilan pidana itu.
Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana).
Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana